EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI PENYANDANG …
134
EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DINAS SOSIAL KOTA SERANG TAHUN 2016 SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Oleh Ines Shafa Hasanah 6661131616 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG 2017
Transcript of EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI PENYANDANG …
EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL DINAS SOSIAL KOTA SERANG
TAHUN 2016
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh
Ines Shafa Hasanah
6661131616
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG
2017
ABSTRAK
Ines Shafa Hasanah. NIM 6661131616. Tahun 2017. Efektivitas Program Rehabilitasi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016.
Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing Pertama: Yeni Widyastuti, S.Sos.,
M.Si dan Dosen Pembimbing Kedua Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si.
Latar belakang masalah penelitian yaitu belum adanya panti rehabilitasi untuk
melakukan program rehabilitasi secara berkelanjutan, tidak adanya pengawasan
lebih lanjut oleh Dinas Sosial Kota Serang terhadap para penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang telah mengikuti program rehabilitasi, sosialisasi yang
belum efektif, tidak tegasnya sanksi yang diberikan. Tujuan penelitian ini Untuk
mengetahui efektifitas program rehabilitasi yang dijalankan oleh Dinas Sosial
Kota Serang kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang
terjaring razia pada tahun 2016. Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas
Duncan terdiri dari Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Metode yang
digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Sampel dalam metode penelitian ini
adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang pernah mengikuti
rehabilitasi Dinas Sosial Tahun 2016. Teknik pengambilan dampel menggunakan
teknik sampel secara kebetulan yang didapat 153 sampel. Hasil dari penelitian
ini, diketahui tingkat efektivitas sebesar 49% yang dapat diartikan bahwa
efektivitas program rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial belum
berjalan efektif. Kesimpulan pada penelitian ini adalah tujuan dari program ini
belum tercapai, sosialisasi yang belum optimal, minimnya sarana prasarana,
belum optimalnya pengawasan berkelanjutan untuk mengurangi jumlah
penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Serang. Saran peneliti Dinas
Sosial perlu menyediakan sarana prasarana yang memadai, perbaikan program
rehabilitasi sesuai Peraturan Daerah No 2 Kota Serang, meningkatkan kerjasama
dengan SatPol PP dan relawan sosial, peningkatan pengawasan pasca
rehabilitasi, pemberian modal usaha dan proses pendataan.
Kata kunci: Efektivitas, Program Rehabilitasi, Penyandang Masalah Sosial
ABSTRACT
Ines Shafa Hasanah. NIM 6661131616. Year 2017. Effectiveness of Rehabilitation
Program in People with social problems of Serang Social Department in 2016.
Department of Public Administrasi. Faculty of Social Science and Political Science. Sultan
Ageng Tirtayasa University. 1st Supervisor: Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si; 2nd Supervisor:
Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si.
The background of the problem of research that is no rehabilitation building
available to do training programs, there is no further supervision from the social
department to people with social problems who have followed rehabilitation
programs, socialization guidance program of people with social problems has not
been effective and lack of strict sanction. The purpose of this study is determine
the extent to which the effectiveness of the guidance program of the people with
social problems workers in the Serang Social Department in 2016. This study uses
the theory of Duncan Effectiveness consists of Achievement, Integration and
Adaptation. Sample in this research is people with social problems who have
followed rehabilitation programs in Serang Social Department in 2016. Sample
technique used technique accidental sample obtained 153 sample. The result of
this research, known the level of effectiveness reached 49%, that conclude the
programs has not run effectively. The conclution of the research in the objectives
of the program has not been obtained, for the socialization that is not ideal, lack
of infrastructure, not optimal periodical control to minimize the people whith
social problems in Serang. Recommendation of this research are to speed up of
social rehabilitation building, rehabilitation program improvement in accordance
with Serang local regulations No 2, enhance cooperation with the municipal
police of Indonesia as a field supervisior. Increased supervision after
rehabilitation, controling venture capital, and data collection process.
Keywords: Effectiveness, Rehabilitation Program, People with Social Problems
KATA PENGANTAR
Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi kemudian
solawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Nabi besar
Muhammad S.A.W yang telah mengiringi doa dan harapan penulis untuk
mewujudkan terselesaikannya skripsi yang berjudul Efektivitas Program
Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota
Serang Tahun 2016. Skripsi ini dibuat sebagai persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata satu (S1) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada konsentrasi
Manajemen Publik program studi Ilmu Administrasi Negara. Sekalipun penulis
menemukan hambatan dan kesulitan dalam memperoleh informasi akurasi data
dari para narasumber namun disisi lain penulis juga sangat bersyukur karena
banyak mendapat masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan
khususnya pada bidang yang sedang diteliti oleh penulis. Untuk terwujudnya
penulisan skripsi ini banyak pihak yang membantu penulis dalam memberikan
motivasi baik waktu, tenaga, dan ilmu pengetahuannya. Maka dengan ketulusan
hati, penulis mengucapkan terima kasih ke pada kedua orang tua tercinta atas
curahan perhatian dan kasih sayangnya dan juga doa yang tak henti serta motivasi
dalam pengerjaan skripsi ini.
Pada kesempatan ini juga suatu kebanggaan bagi penulis untuk
mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang
telah membantu dan mendukung, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih
kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa.
2. Bapak DR. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu
Politik Universitas Sultan AgengTirtayasa.
3. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bapak Iman Mukhroman, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan III
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
6. Ibu Listyaningsih, M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
7. Bapak Riswanda, Ph.D Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
8. Ibu Yeni Widyastuti, M.Si., sebagai dosen pembimbing I yang telah
senantiasa memberikan arahan dan bimbingan secara sabar dan juga
dukungan selama proses penyusunan skripsi.
9. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., sebagai dosen
pembimbing II yang telah senantiasa memberikan bimbingan, arahan
dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian
ini.
10. Bapak Julianes Cadith, S.Sos., M.Si, sebagai dosen pembimbing
akademik yang telah membimbing mulai dari awal perkuliahan.
11. Kepada seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang
membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
12. Para staf Tata Usaha (TU) Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa atas segala bantuan informasi selama perkuliahan.
13. Pihak Dinas Sosial Kota Serang yang telah memberikan informasi,
data, dan ketersediaan waktu dalam proses pengambilan data untuk
penulis.
14. Kepada orang tuaku tercinta Ibunda Heny Setiowati dan Ayahanda
Kartiko Nurintias, SH., MH yang telah menjadi motivator terbesar
selama perjalanan hidupku. Terima kasih atas segala doa, bimbingan,
kasih sayang, penyemangat, perhatian, dukungan serta motivasi yang
tidak ada henti-hentinya yang selalu diberikan untukku.
15. Kepada seluruh saudara-saudaraku yang telah mendoakan, memberi
semangat dan motivasi.
16. Kepada Muhammad Rizkhi yang terus memberikan semangat dan
membantu sejauh ini.
17. Kepada para sahabat Siti Aida Faradisha, Al Mira Raisa, Yesi
Kusumaningrum, Aghnia Destiani dan Erma Wijaya yang telah
memberikan dukungan serta keceriaan dan kebahagiaan selama 4
tahun perkuliahan.
Dengan ini penelitian skripsi telah selesai disusun. Penulis meminta maaf
apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pembuatan skripsi ini. Maka dari itu
kritik dan saran saya harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan skripsi
berikutnya. Penulis pun berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi
mahasiswa dan peneliti sendiri.
Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Serang, 16 Juni 2017
Penulis
Ines Shafa Hasanah
DAFTAR ISI
Halaman
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah.............................................................................. 1
1.2 Identifikasi Masalah .................................................................................. 20
1.3 Rumusan Masalah ..................................................................................... 20
1.4 Tujuan Penelitian ....................................................................................... 20
1.5 Manfaat Penelitian ..................................................................................... 21
BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI
DASAR PENELITIAN
2.1 LandasanTeori ........................................................................................... 22
2.1.1 Teori Efektivitas ............................................................................... 22
2.1.2 Teori Kesejahteraan Sosial............................................................... 27
2.1.3 Pengertian Program Pembinaan ....................................................... 30
2.1.4 Pengertian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ................... 33
2.2 Penelitian Terdahulu ................................................................................. 37
2.3 Kerangka Berpikir ..................................................................................... 39
2.4 Hipotesis Penelitian .................................................................................. 42
BAB III METODELOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian ..................................................................................... 43
3.2 Fokus Penelitian ........................................................................................ 44
3.3 Lokasi Penelitian ....................................................................................... 44
3.4 Variabel Penelitian .................................................................................... 44
3.4.1 Definisi Konsep ............................................................................... 44
3.4.1 Definisi Operasional ........................................................................ 46
3.5 Instrumen Penelitian ................................................................................. 50
3.6 Informan Penelitian ................................................................................... 51
3.6.1 Populasi ............................................................................................ 52
3.6.2 Sampel .............................................................................................. 52
3.7 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .............................................. 55
3.7.1 Teknik Pengolahan Data .................................................................. 55
3.7.2 Uji Validitas ..................................................................................... 55
3.7.3 Uji Reliabilitas ................................................................................. 56
3.7.4 Tabel Frekuensi .............................................................................. 57
3.7.5 Uji Hipotesis ...................................................................................59
3.8 Jadwal Penelitian .....................................................................................60
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian .................................................................61
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Serang.............................61
4.2 Deskripsi Data .....................................................................................62
4.2.1 Identitas Responden ..................................................................63
4.3 Pengujian Persyaratan Statistik ...........................................................65
4.3.1 Uji Validitas ..............................................................................65
4.3.2 Uji Reliabilitas...........................................................................66
4.3.3 Analisis Data .............................................................................67
4.4 Pengujian Hipotesis ...........................................................................104
4.5 Interpretasi Data ...............................................................................108
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan........................................................................................113
5.2 Saran .................................................................................................114
Daftar Pustaka
Lampiran
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Sebagai negara berkembang, Indonesia masih terus melakukan
pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di negaranya
yang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, yang diantaranya adalah mewujudkan
kesejahteraan umum. Di dalamnya berupa membangun masyarakat yang sejahtera
dan berkeadilan sosial. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya menyangkut
peningkatan dan pertumbuhan ekonomi tetapi pembangunan juga harus
ditunjukan untuk kesejahteraan masyarakat. Khususnya perhatian lebih pada
masyarakat yang kurang beruntung agak tidak selalu dikesampingkan, untuk itu
perlu adanya peran pemerintah berupa perlindungan sosial.
Indonesia juga merupakan negara dengan masyarakat yang sangat
banyak, akan timbul masalah sosial jika tidak sesuainya unsur budaya dan
masyarakat yang berdampak pada kehidupan sosial. Menurut Soekanto
(2005:739), terhambatnya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial
tersebut dapat menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Masalah sosial juga bisa
diartikan sebuah kondisi yang dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat
sebagai sesuatu yang tidak diharapkan. Adanya masalah sosial dalam masyarakat
ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti pemerintah,
organisasi sosial, dan lain sebagainya.
Dalam lingkungan bermasyarakat ada banyak ditemukan masalah
sosial yang merupakan dampak dari masyarakat miskin. Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial atau yang sering disingkat menjadi PMKS inilah yang
dikategorikan sebagai individu yang memiliki kesulitan serta hambatan
memenuhi kebutuhan hidupnya dengan wajar secara jasmani dan rohani dan
melakukan fungsi sosial sebagaimana seorang individu semestinya seperti
menjalin hubungan dengan individu lain dan lingkungannya karena pada
hakekatnya masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang mendapatkan
perlindungan sosial dan pelayanan sosial dari negara. Seperti yang di amanatkan
oleh Undang-undang dasar 1945 pasal 34 ayat 1 menjelaskan bahwa fakir miskin
dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, maka sudah menjadi kewajiban
negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Sehingga sudah menjadi
tugas pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan
sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagai perwujudan
pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan
dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu, karena masyarakat tentunya
menginginkan untuk mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan kata-kata dalam
undang-undang tersebut.
Menurut Departemen Sosial (2002:20), masalah sosial timbul karena
adanya tingkah laku individu yang menjadi penyebab utama adanya masalah
sosial jika telah menimbulkan tekanan dari organisasi dan menjadi agenda publik
yang perlu ditangani. Adanya beberapa faktor pemicu yakni melemahnya
kekuatan ekonomi sehingga tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup
sehingga minimnya tenaga kerja yang terserap membuat masalah sosial seperti
terus bertambahnya jumlah penduduk tanpa diimbangi oleh tersedianya sumber-
sumber penghidupan di masyarakat. Meningkatnya populasi penyandang masalah
kesejahteraan sosial disekitar masyarakat terutama didaerah perkotaan yang tidak
dapat terhindarkan. Masalah kemiskinan yang membuat tidak terkontrolnya arus
keluar masuknya penduduk menimbulkan banyaknya masyarakat yang akhirnya
menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Adapula jenis-jenis PMKS
adalah:
1. Anak Nakal
2. Anak Jalanan
3. Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah
4. Tuna Susila
5. Pengemis
6. Gelandangan
7. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)
8. Korban Penyalahgunaan Napza
9. Komunitas Adat Terpencil
10. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
11. Korban Bencana Alam
12. Korban Bencana Sosial
13. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
14. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
Dengan munculnya penyandang masalah kesejahteraan sosial di suatu
kota, akan memberi peluang adanya gangguan keamanan yang akan berdampak
pula pada sektor pembangunan. Sering kali kita jumpai dengan keadaan yang
keberadaan PMKS tersebut seperti di lampu merah, emperan toko bahkan
perumahan-perumahan. Faktor lain penyebab muncul dan bertambahnya
penyandang masalah kesejahteraan sosial yakni menyempitnya lahan pertanian di
desa karena digunakan untuk pembangunan pemukiman dan perusahaan atau
pabrik. Keadaan ini mendorong penduduk desa untuk pindah ke daerah dengan
maksud untuk merubah nasib, tapi sayangnya mereka tidak membekali diri
dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Sehingga keadaan ini akan
menambah tenaga yang tidak produktif di kota.
Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka bekerja apa
saja asalkan mendapatkan uang termasuk meminta-minta (mengemis). Untuk
menekan biaya pengeluaran, mereka memanfaatkan kolong jembatan, pinggiran
rel kereta api, emperan toko dan lain sebagainya untuk mencari tempat tinggal
dengan mengabaikan berbagai aspek sosial. Menjadi penyandang masalah
kesejahteraan sosial tidak menutup kemungkinan bahwa mereka berkeluarga dan
mempertahankan diri. PMKS merupakan fenomena sosial terutama didaerah
perkotaan yang kadang dijadikan cermin kemiskinan kotadan kegagalan
beradaptasi suatu individu/kelompok terhadap kehidupan dinamis kota besar.
Munculnya PMKS ini disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan kota secara paralel
dan tingginya laju urbanisasi. (Sihombing, M Justin, 2005:61)
Secara yuridis pemerintah daerah bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 12 ayat
1 Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana
Pemerintah Kota Serang wajib melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar
termasuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peraturan daerah ini akan
menjawab dan menjadi solusi dalam menangani masalah kesejahteraan sosial di
Kota Serang yang belum tertangani dengan baik.
Sehingga perlu adanya penangan terhadap penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang serius dari pemerintah pusat dan daerah seiring terus
bertambahnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti
rehabilitasi. Rehabilitasi Menurut Pasal 1 ayat 22 KUHAP, rehabilitasi ialah hak
seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan,
harkat dan martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau
peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan
undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang
diterapkan menurut cara yang diatur. Bentuk rehabilitasi yang diberikan kepada
para penyandang masalah kesejahteraan sosial berupa program yang sengaja
dibuat untuk membangun rasa ingin memperbaiki fungsi sosial, potensi dan
menjalankan perannya sebagai seorang individu yang sesuai seperti pemberian
keterampilan berwirausaha.
Kota Serang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten menjadi daerah
yang tentunya memiliki jumlah PMKS yang tinggi. Bahkan untuk tahun 2016
terhitung terdapat 153 pengemis, 25 gelandangan, 57 anak jalanan dan 13 wanita
rawan sosial ekonomi yang masuk dalam data Dinas Sosial Kota Serang. Karena
merupakan ibu kota provinsi dan merupakan daerah penghubung antara Sumatera
dan Jawa membuat Kota Serang merupakan tujuan bagi banyak masyarakat
pendatang untuk bergantung hidup.
Untuk mendukung ketertiban dan menciptakan rasa aman, nyaman
dan tentram maka diperlukan aturan tentang pembinaan, pengawasan dan
pengendalian. Yakni dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2
tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit
masyarakat. Dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, mekanisme
terbentuknya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang pencegahan,
pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat adalah DPRD Kota
Serang sebagai pembuat kebijakan, kemudian yang menjadi pelaksana kebijakan
adalah Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Serang. Adanya peraturan bahwa
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tidak boleh berkeliaran di jalanan
terutama jalan protokol. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Serang
nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat. Apabila larangan ini tidak diindahkan maka Polisi Pamong
Praja sebagai eksekutor setelah berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu Dinas
Sosial akan melakukan eksekusi dilapangan sebagai bentuk pembinaan yang
kemudian akan diserahkan atau disalurkan kepada panti rehabilitasi untuk dibina.
Dinas Sosial Kota Serang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab
kepada walikota melalui sekertaris daerah. Dinas Sosial Kota Serang memiliki
tugas pokok yakni melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas
otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial. Adapula tugas pokok dan
fungsi struktur kelembagaan sebagai berikut adalah Kepala dinas, Sekretaris,
Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial, Bidang Pemberdayaan
Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,
Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi pada tahap awal di Dinas
Sosial Kota Serang bahwa jumlah PMKS yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota
Serang hanya terdiri dari kategori anak jalanan, gelandangan, pengemis dan
wanita rawan sosial ekonomi. Sedangkan untuk kategori lainnya, Dinas Sosial
Kota Serang belum menangani sampai ke program pembinaan. Adapun data
pembanding pada jumlah PMKS dengan Kota Cilegon sebagai berikut:
Tabel I.I
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan SosialDi Kota Serang Tahun 2016
NO TAHUN KETERANGAN JUMLAH
1 2012
356 Jiwa
1. 135 anak jalanan
2. 53 gelandangan
3. 156 pengemis
4. 12 wanita rawan sosial ekonomi
2 2015 435 Jiwa
1. 152 anak jalanan
2. 61 gelandangan
3. 203 pengemis
4. 19 wanita rawan sosial ekonomi
3 2016 248 Jiwa
1. 57 anak jalanan
2. 25 gelandangan
3. 153 pengemis
4. 13 wanita rawan sosial ekonomi
(Sumber: Dinas Sosial Kota Serang, 2016)
Tabel di atas merupakan ulasan jumlah penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang sudah ditangani oleh Dinas Sosial Kota Serang Tahun
2012, 2015 dan 2016 dan bukan hanya di data. Data tersebut dijadikan sebagai bahan
acuan dalam penelitian ini. Di bawah ini, peneliti menampilkan data pembanding
jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kota Cilegon Tahun
2016. Sehingga dapat dilihat dari data yang terlampir bahwa jumlah penyandang
masalah kesejahteraan sosial diantaranya anak jalanan, pengemis, gelandangan lebih
banyak dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Serang, sedangkan wanita rawan sosial
ekonomi lebih banyak dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Cilegon.
Tabel I.I
Data PMKS Di Kota Cilegon Tahun 2016
NO JENIS PMKS JUMLAH
1 Anak Balita Terlantar 71
2 Anak Berhadapan dengan Hukum 9
3 Anak Jalanan 34
4 Anak Terlantar 207
5 Bekas Warga Binaan 18
6 Gelandangan 42
7 Keluarga Bermasalah Sosial Ekonomi 193
8 Keluarga Rentan Sosial Ekonomi 1097
9 Korban Penyalahgunaan NAPZA 15
10 Korban Tindak Kekerasan 27
11 Pengemis 2
12 Penyandang Cacat 1244
13 Tuna Susila 40
14 Usia Lanjut Terlantar 686
15 Wanita Rawan Sosial Ekonomi 1488
(Sumber: Badan Pusat Statistik Banten, 2016)
Dalam hal ini perlunya program yang efektif dari Dinas Sosial dalam
penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial agar lebih terorganisir
dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 ayat 2 undang-undang
dasar 1945 amandemen keempat berbunyi: „‟Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan‟‟. Pasal ini memberikan
pengertian bahwa pemerintah harus memberantas pengangguran dan
mengupayakan supaya setiap warga negara memperoleh pekerjaan yang layak.
Adanya pembinaan berupa bimbingan sosial, fisik, mental hingga
keterampilan untuk berwirausaha yang sesuai agar meminimalisir kembalinya
para masyarakat masalah penyandang kesejahteraan sosial ke jalan. Pada awal
kegiatan tersebut masing-masing PMKS diberikan kebebasan untuk memilih
usaha apa yang akan mereka jadikan pilihan untuk sekiranya memperbaiki taraf
hidup mereka, mulai dari pemberian bahan dan alat penunjang wirausaha seperti
tabung gas; gerobak; perabotan untuk berjualan. Namun program yang diberikan
terkesan percuma karena kurangnya sarana prasarana pendukung seperti ruang
untuk pemberian program keterampilan dan panti rehabilitasi sehingga PMKS
hanya mendapatkan pembekalan keterampilan secukupnya, adapun program
keterampilan yang membutuhkan waktu selama tiga hari membuat para PMKS
harus kembali lagi keesokan harinya ke Dinas Sosial untuk melanjutkan
pembekalan keterampilan. Menurut hasil observasi awal, kurangnya pemantauan
lebih lanjut dari Dinas Sosial Kota Serang terhadap para PMKS yang telah
diberikan modal usaha seperti wajib melaporkan usaha apa yang dijalankan dan
peninjauan tempat usaha. Sanksi yang tidak tegas juga menjadi salah satu faktor,
sehingga banyak PMKS yang lebih memilih untuk tetap berada di jalan. Hal
tersebut disampaikan oleh kepala bidang rehabilitasi dan didukung oleh
pernyataan pengemis yang ditemui oleh peneliti.
Contoh dari kegiatan program rehabilitasi berupa pembinaan
keterampilan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial adalah pelatihan otomotif,
kegiatan mengolah bahan pangan untuk dijadikan kuliner layak jual, pelatihan
service elektronik, sampai pemberian modal usaha. Dengan adanya program-
program seperti yang telah disebutkan, tentunya diharapkan agar para PMKS
dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dan memperbaiki fungsi sosial
yang semestinya. Berikut adalah data program pembinaan penyandang masalah
kesejahteraan di Kota Serang.
Tabel I.2
Program-program rehabilitasi yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Serang
terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Serang
NO Program-program
rehabilitasi
Tahun Lokasi Peserta Output
1 Pembekalan
keterampilan
berwirausaha, seperti:
a. pengolahan
bahan pangan
sehingga layak
jual
b. service
elektronik
c. otomotif
2016
Kantor
Dinas
Sosial
Kota
Serang
248
- Pengolahan
bahan pangan
bertujuan agar
para pmks
mampu membuat
bahan olahan
pangan yang
layak dijadikan
peluang usaha.
- Keterampilan
service
elektronik
dimaksudkan
agar para pmks
memiliki
keterampilan dan
peluang usaha
dalam perbaikan
alat elektronik.
- Keterampilan
otomotif
dimaksudkan
agar para pmks
dapat memahami
prihal otomotif
sehingga
memiliki
keterampilan dan
pekerjaan layak.
2 Pemberian modal
usaha
2016 Kantor
Dinas
Sosial
Kota
Serang
77 Pemberian modal usaha
dimaksudkan agar
setelah pemberian
keterampilan, para pmks
dapat memiliki modal
usaha awal utuk
memulai peluang usaha.
3 Pemberian motivasi 2016 Kantor
Dinas
Sosial
Kota
Serang
248 Pemberian motivasi
bertujuan agar para
pmks terbuka hati dan
fikirannya untuk
menjalankan fungsi
sosial yang semestinya.
4 Outreach(pembinaan
luar panti)
2016 Kantor
Dinas
Sosial
Kota
Serang
10 Pembinaan luar panti
bertujuan agar para
pmks mendapatkan
pembinaan intensif
berkelanjutan berupa
keterampilaan, motivasi,
spiritual dan pola hidup
yang sesuai.
(Sumber: Data Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016)
Berdasarkan tabel 1.2 di atas, terdapat beberapa kegiatan dalam
program pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kegiatan program
pembinaan berupa:
1. Pengolahan bahan pangan diadakan pada tahun 2016, berlokasi di Dinas
Sosial Kota Serang dan berjalan selama sehari. Dalam pelatihan tersebut
PMKS diberikan demo mengolah bahan pangan seperti daging menjadi bakso,
gorengan serta bubur yang variatif, yang pesertanya didominasi oleh wanita.
2. Pelatihan servis elektronik diadakan juga pada tahun 2016, yang berlokasi di
Dinas Sosial Kota Serang dan berjalan selama 3 hari. Dalam pelatihan
tersebut PMKS diberikan demo servis elektronik lalu dibiarkan mencoba
dengan didampingi tenaga ahli dari Dinas Sosial, namun kendala terjadi
karena minimnya peserta yang datang dihari selanjutnya.
3. Pelatihan otomotif diadakan juga pada tahun 2016, yang berlokasi di Dinas
Sosial Kota Serang dan berjalan selama 3 hari. Dalam pelatihan tersebut
PMKS diberikan demo lalu dibiarkan mencoba dengan didampingi tenaga ahli
dari Dinas Sosial, namun kendala terjadi karena minimnya peserta yang
datang dihari selanjutnya.
4. Pemberian modal usaha diberikan jika para PMKS yang terjaring razia
mengikuti semua rangkaian rehabilitas berupa pembinaan keterampilan yang
diberikan oleh Dinas Sosial.
5. Pemberian motivasi oleh Dinas Sosial berupa muatan-muatan positif
bagaimana seharusnya menjadi warga negara yang baik, mampu bersosialisasi
dengan orang lain dan tidak menjadi beban bagi masyarakat.
6. Outreach atau yang merupakan pembinaan luar panti yang terkait dengan
pelayanan yang lebih mengedepankan proses kemandirian dan pembangunan
sasaran program yang dijalankan oleh Panti Sosial Bina Rungu Wicara
“Melati”. Sebagai salah satu institusi pemerintah yang ikut andil dan berperan
aktif dalam proses pelayanan luar panti yang dilaksanakan dalam program
penjangkauan dan pendampingan, kegiatan ini juga turut dibantu oleh Dinas
Sosial Provinsi Banten dan Para Camat Kota Serang.Kota Serang menjadi
salah satu dari lima daerah yang mendapatkan pembinaan penjangkauan luar
panti atau outreach dan daerah lainnya seperti Cirebon, Jakarta Barat,
Bandung Barat dan Cianjur.
Dalam program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada program
kerja tahun 2016 dimaksudkan agar dampak yang dihasilkan dapat mencegah
penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak kembali lagi ke jalanan karena
dalam pelaksanaannya para PMKS telah diberikan rehabilitasi berupa
keterampilan dan spiritual yang cukup dan bertujuan mengubah pola pikir
kearah yang tentunya lebih baik. Pada observasi awal, peneliti mendapatkan
pengakuan dari seorang pengemis yang kembali ke pekerjaannya terdahulu di
alun-alun Kota Serang, pengemis tersebut mengakui pernah mengikuti
berbagai program rehabilitasi yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Serang,
tetapi tidak adanya pemantauan dari Dinas Sosial dan menganggap
pendapatan mengemis lebih menjanjikan dibandingkan berwirausaha.
Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Heli Priyatna selaku kepala seksi
rehabilitasi tuna sosial Dinas Sosial Kota Serang pada tanggal 4 oktober 2016,
bahwa setelah rehabilitasi dilakukan, sulit untuk memantau apakah mereka
yang pernah tejaring razia dan di rehabilitasi menjalankan fungsi sosialnya
dengan semestinya atau kembali lagi ke pekerjaan sebelumnya. Serta
anggaran yang terbatas menjadikan kendala bagi Dinas Sosial Kota Serang
karena Pemerintah Kota Serang belum juga memberikan anggaran yang
diperlukan. Anggaran dalam pembuatan panti rehabilitasi sosial diperkirakan
mencapai 50 miliar.
Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Iwan Setiawan selaku
Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Serang
sekaligus penanggung jawab program pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pada
tanggal 4 oktober 2016 di Dinas Sosial Kota Serang mengakui bahwa Dinas
Sosial belum dapat berbuat maksimal karena belum adanya Unit Pelaksana
Teknis Dinas Sosial, karena dengan adanya UPT baru dapat dibentuk panti
sosial, yang otomatis dengan adanya panti penyandang masalah kesejahteraan
sosial dapat dibina di Kota Serang. Belum adanya panti rehabilitasi juga
membuat bingung Dinas Sosial selaku penanggung jawab masalah PMKS
tentang bagaimana para penyandang masalah sosial tersebut akan dibina. Hal
tersebut juga dibenarkan oleh Tb Ridwan Akhmad selaku Sekretaris Pansus
pada tanggal 3 november di Dinas Sosial Kota Serang bahwa masalah PMKS
di Kota Serang belum tertangani dengan baik oleh Pemerintah Kota sehingga
akan dibuat Raperda kesejateraan sosial yang dimaksud akan menjadi
katalisator dalam penyelesaian problematika sosial dan agar supaya
Pemerintah Kota segera memiiki panti sosial rehabilitasi. Berikut adalah
diagram hasil yang menggambarkan bahwa masih belum efektifnya program-
program rehabilitasi pada tahun 2016 oleh Dinas Sosial Kota Serang.
Diagram I.I
Diagram Persentase Tingkat Pencapaian Program Rehabilitasi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016
Keterangan:
: Tahun 2012
: Tahun 2015
: Tahun 2016
(Sumber:Data Dinas Sosial Kota Serang, 2016)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Pengolahan
Bahan Pangan
Servis
Elektronik
Servis
Otomotif
Pemberian
Modal Usaha
Rehabilitasi
luar panti
Sesuai dengan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No 80
Tahun 2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Bidang Sosial
Derah Provonsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa untuk mencapai
kesejahteraan sosial pada bidang sosial suatu daerah terdapat 4 pelayanan dasar
yang harus terpenuhi yaitu:
1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial
2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial
3. Penanggulangan korban bencana
4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial
Dari empat jenis pelayanan dasar tersebut, terdapat 7 sub kegiatan
untuk daerah kabupaten/kota yaitu:
1. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial bagi skala kabupaten/kota
3. Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial
4. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti
5. Bantuan sosial bagi korban bencana
6. Evakuasi korban bencana
7. Penyelenggaraan jaminan sosial
Di dalamnya termasuk harus tersedianya sarana dan prasarana panti
sosial dan prasarana pelayanan luar panti yang berguna untuk mendukung
kelancaran program rehabilitasi yang dimiliki oleh kabupaten/kota sehingga
tumbuh kesadaran serta tanggung jawab sosial dalam diri PMKS.
Adapun salah satu faktor penyebab masih belum efektifnya program
rehabilitasi yang berjalan adalah belum tersedianya panti rehabilitasi sebagai
tempat menampung dan memberikan program rehabilitasi secara menyeluruh
sehingga pemberian program rehabilitasi kepada penyandang masalah
kesejahteraan sosial. Tidak adanya pengawasan lebih lanjut kepada pada
PMKS yang diberikan keterampilan oleh Dinas Sosial Kota Serang sehingga
masih banyak para penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut kembali
ke jalanan dengan alasan pendapatan yang lebih besar lebih didapatkan jika
ada dijalanan dan bantuan yang diberikan terkesan cuma-cuma. Serta
ketegasan pemberian sanksi yang masih diragukan.
Pentingnya pengawasan lebih lanjut terhadap penyelenggaraan suatu
program, tanpa diimbangi dengan pengawasan lebih lanjut dan intensif serta
sarana prasarana yang masih belum memadai maka akan menghasilkan
ketidakefektifan hasil dari program yang telah dijalankan. Tujuan agar para
penyandang kesejahteraan sosial yang telah terjaring razia tidak kembali lagi
ke jalanan tentunya tidak akan tercapai jika Dinas Sosial Kota Serang tidak
segera melengkapi sarana prasarana dasar seperti panti rehabilitasi yang
memadai dan terus menerus tidak melakukan pengawasan lebih lanjut
terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang telah diberikan
bantuan.
Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, terdapat beberapa
permasalahan dalam efektivitas program pembinaan tersebut dapat
disimpulkan bahwa efektivitas program pembinaan penyandang masalah
kesejahteraan sosial masih belum berjalan dengan optimal karena terkendala
kurangnya pengawasan setelah pembinaan dan ketersediaan panti rehabilitasi
yang seharusnya menjadi tempat pemberian program rehabilitasi, sehingga
dapat mencegah dan mengurangi keberadaan penyandang masalah
kesejahteraan sosial. Walaupun seharusnya dinas sosial merupakan wadah
untuk membantu memperbaiki taraf kehidupan sosial bagi para penyandang
masalah kesejahteraan sosial.
Hal inilah yang membuat peneliti tertarik dan menjadikan hal
tersebut sebagai penelitian tentang ‘’Efektivitas Program Rehabilitasi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Serang’’.
1.2 Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Belum adanya panti rehabilitasi untuk melakukan program rehabilitasi
secara berkelanjutan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial,
karena belum adanya dana dari pemerintah daerah Kota Serang untuk
pembangunan panti rehabilitasi.
2. Tidak adanya pengawasan lebih lanjut oleh Dinas Sosial Kota Serang
terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang telah
mengikuti program rehabilitasi.
3. Tidak tegasnya sanksi yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Serang
kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah
yang akan diteliti yaitu: Seberapa besar tingkat Efektivitas program
rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota
Serang Tahun 2016?
1.4 Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui efektifitas program rehabilitasi yang dijalankan
oleh Dinas Sosial Kota Serang kepada para penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang terjaring razia pada tahun 2016.
1.5 Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilakukan agar pembaca dapat mengetahui gambaran
mengenai kinerja Dinas Sosial Kota Serang dalam penanganan gelandangan
dan pengemis.
1. Manfaat Secara Praktik:
a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan bagi penulis.
b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian bagi pemerintah untuk
mengambil langkah yang tepat dalam rangka penanggulangan pada
penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Serang.
2. Manfaat Secara Teoritis:
a. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti dan
mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih
mendalam terhadap Efektivitas Program Rehabilitasi PMKS oleh
Dinas Sosial Kota Serang.
b. Menambah ilmu pengetahuan berdasarkan hasil penelitian
khususnya dalam efektivitas program pada manajemen publik.
22
BAB II
KERANGKA TEORI
2.1 Landasan Teori
Pengertian tinjauan pustaka menurut Black dan Champion (2009:296)
merupakan gambaran yang menyeluruh dari setiap proyek penelitian.
Tinjauan pustaka digunakan sebagai peninjauan kembali pustaka (laporan
penelitian, dan sebagainya) mengenai masalah yang berkaitan dengan
penelitian. Berikut adalah beberapa teori yang relevan dalam penelitian
Efektivitas Program Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Dinas Sosial Kota Serang.
2.1.1 Teori Efektivitas
Setiap organisasi yang meliputi publik maupun privat pasti memiliki
tujuan organisasi dimana tujuan yang menjadi pencapaian akhir didukung
dengan adanya visi dan misi sebagai alat pembantu untuk pencapaian tujuan
dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektivitas berasal dari kata effective
yang artinya berhasil atau ditaati.
Menurut (Siagaan, 2001:24), efektivitas pada dasarnya menkankan
pada taraf pencapaian hasil, sedangkan efisiensi lebih melihat bagaimana
mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan
outputnya.
23
23
Selanjutnya Steers dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5
(lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:
1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi kerja
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan berlaba
5. Pencarian sumber daya
Sedangkan menurut Tangkisan (2005:314) yaitu:
1. Pencapaian target, yang dimaksud adalah sejauh mana target dapat
ditetapkan organisasi sehingga terealisasi dengan baik. Hal ini
dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi dalam
mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Kemampuan adaptasi, dilihat dari sejauh mana organisasi dapat
menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi.
3. Kepuasan kerja, yang merupakan suatu kondisi yang dirasakan
oleh seluruh anggota organisasi yang mampu memberikan
kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi
yang menjadi fokus elemen ini adalah antara pekerjaan dan
kesesuaian imbalan atau sistem insentif yang diberlakukan bagi
anggota yang berprestasi.
4. Tanggung jawab, organisasi dapat melaksanakan mandate yang
telah diembannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat
sebelumnya, dan bias menghadap serta menyelesaikan masalah
yang terjadi dengan pekerjaannya.
Sedangkan Siagian (2001:24) berpendapat bahwa:
„‟Efektifitas adala pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana
dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk
menghasilkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang
telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran,
berarti makin tinggi efektifitasnya.‟‟
Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas
suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel
sebagai berikut :
1. Ketepatan sasaran program yaitu sejauhmana peserta program
tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
24
2. Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program
dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi
mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada
masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada
khususnya.
3. Tujuan program yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil
pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah
ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantuan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah
dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada
peserta program.
Supriyono (2000:29) mendefinisikan pengertian efektivitas, sebagai
berikut:
“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat
tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar
konstribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai
pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit
tersebut”.
Menurut Handoko (2000):
„‟Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan,
semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian
tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.
outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila
output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.‟‟
Martoyo (2002:4) berpendapat:
„‟Efektifitas sebagai kondisi atau keadaan dimana dalam memilih
tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan,
disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga
tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.‟‟
Sementara James L. Gibson yang dikutip oleh Kurniawan (2005)
mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:
1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;
4. Perencanaan yang matang;
5. Penyusunan program yang tepat;
6. Tersedianya sarana dan prasarana;
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.
25
Menurut Robbins (2003:142), dapat didefinisikan bahwa:
„‟Efektivitas merupakan kemampuan suatu organisasi dalam
pencapaian tujuan secara efisien dengan sumber daya yang tersedia.
Organisasi yang efektif merupakan organisasi yang mendesain struktur
dan budayanya sesuai dengan stakeholder.‟‟
Sedangkan menurut Handayaningrat, efektivitas adalah pengukuran
dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya.
Menurut Duncan dalam Richard M.Steers (1985:83), terdapat 3
indikator yang mempengaruhi efektivitas, antara lain:
1. Pencapaian tujuan
Pencapaian adalah suatu proses yang merupakan bagian puncak
dari usaha keseluruhan suatu program. Upaya pencapaian tujuan
harus dipandang sebagai suatu proses karena dari pencapaian
tersebut dapat diketahui apakah tujuan dari program yang
dijalankan berjalan dengan optimal atau tidak. Indikator dari
pencapaian tujuan ini yaitu: (1) Kurun Waktu (2) Sasaran dan (3)
Dasar Hukum.
2. Integrasi
Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu
organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan
konsensus, serta komunikasi dengan berbagai macam organisasi
lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa indikator yaitu: (1) Prosedur
dan (2) Proses Sosialisasi.
3. Adaptasi
Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk
menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang
terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa indicator
yaitu: (1) Peningkatan Kemampuan dan (2) Sarana dan Prasarana.
Menurut pendapat Mahmudi (2005:92) sebagai berikut:
“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan,
semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian
tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”
Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan
26
yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat
memenuhi tujuan yang diharapkan.
Menurut Gibson (1996:34) efektivitas memiliki berbagai
kriteria, antara lain:
1. Produksi
Merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah
dan mutu output sesuat dengan permintaan lingkungan. Ukuran
ini berhubungan secara langsung dengan output yang
dikonsumsi oleh pelanggan organisasi.
2. Efisiensi
Merupakan perbandingan (ratio) antara output dan input,
perbandingan antara keuntungan dan biaya atau dengan output
atau dengan waktu merupakan bentuk umum dari ukuran ini.
3. Kepuasan
Ukuran untuk menunjukan tingkat dimana organisasi dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Keunggulan
Tinggal dimana sampai seberapa jauh organisasi dapat dan
benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
Kriteria ini dihubungkan dengan kemampuan manajemen
untuk menduga adanya perubahan dalam lingkungan maupun
dalam organisasi itu sendiri.
5. Pengembangan
Merupakan pengukur kemampuan organisasi untuk
meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan
masyarakat.
Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diartikan bahwa efektivitas
pada umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan
operasional. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran
organisasi yang ditetapkan. Efektifitas juga merupakan alat ukur seberapa
baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana seseorang menghasilkan
keluaran sesuai dengan yang direncanakan, sehingga tidak dapat dikatakan
27
efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan lainnya. Semakin banyak
rencana yang dicapai maka semakin efektif pula tingkat keberhasilan sesuai
dengan tujuan yang dicapai. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan
membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang
telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang
dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau
sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Sehubungan
dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh
siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu
organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan
(kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya
suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini
berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata
hasil atau tujuan yang dikehendaki.
2.1.2 Teori Kesejahteraan Sosial
Pada dasarnya manusia adalah mahluk sosial, baik kita suka atau tidak,
hampir semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita berkaitan dengan
orang lain. Kondisi sejahtera (well-being) biasanya menunjuk pada istilah
kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan
material dan non material.
28
Sementara definisi Suud (2006) kesejahteraan sosial dibagi menjadi
tiga kelompok, antara lain:
1. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan
2. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan
3. Kesejahteraan sosial sebagai ilmu
Selanjutnya menurut Friedlander dalam Suud (2006:8):
„‟Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari
pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan
untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar
mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan
hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan
kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya
dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-
kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.‟‟
Sedangkan Suharto (2006:3):
„‟Kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha
terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial,
masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan
kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan
sosial.‟‟
Penjelasan mengenai program penyelenggaraan kesejahteraan sosial
terdapat pada undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial pasal 7, yaitu:
1. Rehabilitasi Sosial dimaksud untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
2. Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan sacara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam kelurga,
masyarakat maupun panti sosial.
3. Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:
a. Motivasi dan diagnosis psikososial
b. Perawatan dan pengasuhan
c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
d. Bimbingan mental dan spiritual
29
e. Bimbingan fisik
f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial
g. Bantuan dan asistensi sosial
h. Bimbingan resosialisasi
Adapun dalam Suud (2006:5) bahwa kesejahteraan sosial adalah:
„‟Menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi
keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial dan bukan hanya perbaikan
dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja; jadi merupakan
suatu keadaan dan kegiatan.‟‟
Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga
setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuandan
cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-
faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (BKKBN 1992).
Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu
kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga
tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.
Sehingga dapat disimpulkan menurut definisi para ahli diatas bahwa
kesejahteraan sosial merupakan kondisi dimana seluruh aspek masyarakat
terpenuhi sesuai dengan sistem sosial yang ada. Adapun unsur yang dapat
mendukung terciptanya kesejahteraan sosial dalam lingkungan sosial seperti
kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari
segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga
dan anak, kesehatan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan
sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-
30
kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk.
Pelayanan yang diberikan mencakup pemeliharaan, penyembuhan dan
pencegahan.
2.1.3 Pengertian Program Pembinaan
Program merupakan rencana yang harus dimiliki dalam suatu kegiatan
untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, karena dalam
program tersebut telah dijelaskan mengenai tujuan kegiatan, aturan yang
dipegang, serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, menurut
Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-
orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan
organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan
organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.
Sedangkan Ivancevich (2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai:
„‟Usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya
sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Pembinaan
adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja
seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi.
Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan
untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa
sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan
kemampuan (konpetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.
31
Mathis (2009:307-308) juga mengemukakan empat tingkatan pokok
dalam kerangka kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan strategis,
antara lain:
1. Mengatur stretegi, yaitu manajer-manajer SDM dan pembinaan harus terus
lebih dahulu bekerja sama dengan manajemen untuk menentukan bagaimana
pembinaan akan terhubung secara strategis pada rencana bisnis strategis,
dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi.
2. Merencanakan, yaitu perencanaan harus terjadi dengan tujuan untuk
menghadirkan pembina yang akan membawa hasil-hasil positif untuk
organisasi dan karyawannya. Sebagai bagian dari perencanaan, tujuan dan
harapan dari pembinaan harus diidentifikasi serta diciptakan agar tujuan dari
pembelajaran dapat diukur untuk melacak efektivitas pembinaan.
3. Mengorganisasi, yaitu pembinaan tersebut harus diorganisasi dengan
memutuskan bagaimana pembinaan akan dilakukan, dan mengembangkan
investasi-investasi pembinaan.
4. Memberi pembenaran yaitu mengukur dan mengevaluasi pada tingkat mana
pembinaan memenuhi tujuan pembinaan tersebut. Kesalahan-kesalahan yang
terjadi dapat diidentifikasi pada tahap ini, dan dapat meningkatkan efektivitas
pembinaan dimasa depan.
Sedangkan komponen-komponen pembinaan oleh Mangkunegara
(2005:76) terdiri dari:
1. Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan harus jelas dan dapat
dikur.
2. Para pembina yang profesional.
3. Materi pembinaan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang
hendak dicapai.
4. Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan yang
ditentukan
Menurut Tangdilintin (2008:58):
„‟Pembinaan dapat diibaratkan sebagai pelayanan.Pembinaan sebagai
pelayanan itu merupakan suatu keprihatinan aktif yang nyata dalam tindakan
yang menjunjung tinggi harkat dan martabat orang muda, serta mengangkat
harga diri dan kepercayaan diri mereka. Dengan melihat pembinaan sebagai
pelayanan, seorang pembina tidak akan pernah mencari nama, popularitas,
atau kedudukan dan kehormatan dengan memperalat orang muda‟‟.
32
Mangunhardjana (1986: 37) apabila pembinaan berjalan dengan baik
maka seseorang yang telah mengikuti pembinaan akan memiliki kemampuan
untuk:
a. Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya.
b. Menganalisa situasi kehidupan dan kerjanya dari segi positif
dan negatif.
c. Menemukan masalah-masalah dalam kehidupan serta berusaha
mengatasinya.
d. Menemukan hal-hal yang sebaliknya diubah atau diperbaiki.
e. Merenungkan sasaran yang ingin dicapai dalam hidup setelah
mengikuti pembinaan.
Lebih lanjut Mangunhardjana mengatakan bahwa:
„‟Dalam pembinaan, orang tidak sekedar dibantu untuk mempelajari
ilmu murni, tetapi ilmu yang dipraktekkan, tidak dibantu untuk mendapatkan
pengetahuan demi pengetahuan tetapi pengetahuan untuk dijalankan. Dalam
pembinaan, orang terutama dilatih untuk mengenal kemampuan dan
mengembangkannya agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang
hidup atau kerja mereka. Oleh karena itu unsur pokok dalam pembinaan
adalah mendapatkan sikap dan kecakapan dan menekankan pada
pengembangan manusia dari segi praktis, yaitu pengembangan sikap,
kemampuan dan kecakapan‟‟.
Dengan demikian pembinaan merupakan proses belajar untuk
melepaskanhal-hal yang dianggap sudah tidak berguna dan menggantinya
dengan mempelajari pengetahuan dan praktek baru. Berdasarkan uraian
tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan berfungsi untuk menyampaikan
informasi dan pengetahuan, merubah dan mengembangkan sikap, memberikan
latihan, mengembangkan kecakapan dan keterampilan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa program pembinaan merupakan
sekumpulan rencana yang disusun dengan unsur dasar jelas, tujuan tepat dan
33
prinsip matang yang telah dipertimbangkan sedemikian rupa agar supaya
rencana yang memiliki unsur tersebut dapat menghasilkan hasil yang efektif
dan efisien.
2.1.4 Pengertian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau yang sering
disingkat menjadi PMKS merupakan individu yang memiliki kesulitan
serta hambatan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan wajar secara
jasmani dan rohani dan melakukan fungsi sosial sebagaimana seorang
individu semestinya seperti menjalin hubungan dengan individu lain
dan lingkungannya karena pada hakekatnya masyarakat yang sejahtera
adalah masyarakat yang mendapatkan perlindungan sosial dan dapat
pelayanan sosial dari negara. Undang-undang mengamanatkan bahwa
kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar
seperti yang dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan
perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara
dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara
yang miskin dan tidak mampu, karena masyarakat tentunya
menginginkan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemakmuran
sesuai dengan kata-kata dalam undang-undang tersebut.
34
Dengan munculnya PMKS disuatu kota, akan memberi peluang
adanya gangguan keamanan yang akan mengganggu pembangunan.
Sering kali kita jumpai dengan keadaan yang kurang lazim seperti
dilampu merah, emperan toko bahkan diperumahan-perumahan.
Menyempitnya lahan pertanian di desa karena banyak digunakan
untuk pembangunan pemukiman dan perusahaan atau pabrik. Keadaan
ini mendorong penduduk desa untuk berurbanisasi dengan maksud
untuk merubah nasib, tapi sayangnya mereka tidak membekali diri
dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Sehingga
keadaan ini akan menambah tenaga yang tidak produktif di kota.
Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka bekerja
apa saja asalkan mendapatkan uang termasuk meminta-minta
(mengemis). Demi untuk menekan biaya pengeluaran, mereka
memanfaatkan kolong jembatan, stasiun kereta api, emperan toko dan
lain sebagainya untuk beristirahat, mereka tinggal tanpa
mengindahkan norma sosial. Hidup bergelandangan tidak
memungkinkan orang hidup berkeluarga, tidak memiliki kebebasan
pribadi, tidak memberi perlindungan terhadap diri dan hidup
bergelandangan akan dianggap hidup yang paling hina diperkotaan.
PMKS merupakan fenomena sosial terutama di daerah perkotaan yang
kadang dijadikan cermin kemiskinan kota dan kegagalan beradaptasi
35
suatu individu/kelompok terhadap kehidupan dinamis kota besar.
Munculnya PMKS ini disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan kota
secara paralel dan tingginya laju urbanisasi. (Sihombing, M Justin,
2005:50).
Perlu adanya penangan terhadap penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang serius dari pemerintah pusat dan daerah
seiring terus bertambahnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan
sosial seperti rehabilitasi. Rehabilitasi Menurut Pasal 1 ayat
22 KUHAP, rehabilitasi ialah hak seseorang untuk mendapatkan
pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan
martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau
peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan
berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang
atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur. Salah satu
bentuk rehabilitasi seperti program-program yang sengaja dibuat untuk
ditunjukkan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial
sehingga dapat memperbaiki potensi dan menjalankan perannya
sebagai seorang individu yang sesuai.
Adanya peraturan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial tidak boleh berkeliaran di jalanan terutama jalan protokol, hal
tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 2 Tahun
36
2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat. Apabila larangan ini tidak diindahkan maka
Polisi Pamong Praja sebagai eksekutor setelah berkoordinasi dengan
instansi terkait yaitu Dinas Sosial akan melakukan eksikusi dilapangan
sebagai bentuk pembinaan yang kemudian akan diserahkan atau
disalurkan kepada panti rehabilitasi untuk dibina.
Kegagalan pembangunan dan proses marginalisasi yang terjadi
di wilayah pedesaan, bukan saja telah terbukti menimbulkan derasnya
migrasi penduduk yang berlebihan di wilayah kota, tetapi juga
setumpuk masalah sosial yang menyertainya. Seperti bisa kita lihat
dalam lima tahun terakhir, kota-kota besar dan daerah penyangga
bukan saja diserbu arus migrasi yang terus meningkat dari waktu ke
waktu, tetapi di saat yang sama juga memicu munculnya berbagai
permasalahan kota seperti PKL, permukiman kumuh, gelandangan,
pengemis, tuna wisma, anak jalanan, PSK, dan lain-lain sebagainya
yang merupakan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial),
alih-alih jumlahnya makin menurun, di lapangan yang terjadi justru
perkembangannya tampak makin mencemaskan. Seperti, anak balita
terlantar, anak terlantar, anak cacat, wanita rawan sosial ekonomi,
lanjut usia terlantar, dan penyandang cacat jumlahnya masih ribuan
orang.
37
2.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai Efektivitas Program Rehabilitasi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial Kota Serang telah dilakukan
beberapa kali oleh peneliti sebelumnya. Dari beberapa penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya, berikut ini akan dicantumkan beberapa penelitian yang
dapat menjadi referensi bagi penelitian ini.
1. Nitha Chitrasari (2012), dengan judul penelitian ‘’Kinerja Dinas
Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota
Cilegon’’. Penelitian dari jurusan Ilmu Administrasi Negara ini
menggunakan teori Dwiyanto, yakni: Produktivitas, Kualitas
Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi,
dan studi dokumentasi. Hasil penelitian adalah masih belum
efektifnya kinerja dinas sosial dalam penanganan gelandangan dan
pengemis karena belum adanya panti rehabilitasi sehingga
pemberian program rehabilitasi dapat lebih efektif. Perbedaan dari
penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti saat ini lebih
memfokuskan pada efektivitas program rehabilitasi yang diberikan
oleh Dinas Sosial Kota Serang kepada PMKS sedangkan penelitian
38
yang dijadikan referesi memfokuskan pada kinerja Dinas Sosial
Kota Cilegon terhadap penanganan geladangan dan pengemis.
2. Ari Hardiawan (2015), dengan penelitian yang berjudul
‘’Efektivitas Program Pembinaan Dinas Sosial Pada Wanita
Pekerja Seks Di Kota Cilegon’’. Penelitian dari jurusan Ilmu
Administrasi Negara ini menggunakan metode kualitatif dan
menggunakan teori Duncan, yakni: Pencapaian Tujuan, Integrasi,
Adaptasi yang membahas tentang efektivitas pembinaan yang
diberikan kepada wanita pekerja seks di Kota Cilegon dan
mengahsilkan penelitian berupa masih kurangnya waktu
pelaksanaan program rehabilitasi, anggaran yang belum cukup
untuk pembangunan panti rehabilitasi dan masih belum tepatnya
cara sosialisasi kepada wanita pekerja seks, sedangkan penelitian
yang peneliti lakukan adalah peneliti lebih memfokuskan pada
efektivitas program rehabilitasi yang diberikan oleh Dinas Sosial
Kota Serang kepada PMKS.
3. Asrul Nurdin (2013), dengan penelitian yang berjudul
‘’Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008
Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan
Pengamen di kota makassar’’. Penelitian ini beasal dari Fakultas
Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanudin Makasar
menggunakan metode kualitatif. Menghasilkan penelitian berupa
39
upaya dinas sosial kota makasar telah melakukan upaya
sedemikian rupa, namun seiring perkembangan zaman yang
semakin modern hal ini sangat riskan bagi kaun marjinal karena
tidak sepenuhnya tau soal hal tersebut. Sedangkan penelitian yang
peneliti lakukan adalah peneliti lebih memfokuskan pada
efektivitas program rehabilitasi yang diberikan oleh Dinas Sosial
Kota Serang kepada PMKS.
2.3 Kerangka Berpikir
Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana
teori berhubungan dengan beberapa faktor yang telah diidentifikasi sebagai
masalah. Kerangka berfikir yang baik menjelaskan secara teoritis pertautan
antar variabel yang akan diteliti. Yang menjadi fokus penelitian pada
penelitian ini adalah efektivitas program pembinaan Dinas Sosial terhadap
penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Serang.
Penelitian mengenai Efektivitas Program Rehabilitasi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Serang menggunakan
teori Efektivitas Duncan (dalam Steers 1985:83), yaitu:
1. Pencapaian Tujuan, Pencapaian adalah suatu proses yang
merupakan bagian puncak dari usaha keseluruhan suatu
program. Upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai
suatu proses karena dari pencapaian tersebut dapat diketahui
apakah tujuan dari program yang dijalankan berjalan dengan
40
optimal atau tidak. Indikator dari pencapaian tujuan ini yaitu:
(1) Kurun Waktu (2) Sasaran dan (3) Dasar Hukum.
2. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu
organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan
consensus, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi
lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa indikator yaitu: (1)
Prosedur dan (2) Proses Sosialisasi.
3. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk
menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan
yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa
indikator yaitu: (1) Peningkatan Kemampuan dan (2) Sarana
dan Prasarana.
41
Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berfikir
EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI PMKS DI DINAS SOSIAL
KOTA SERANG
IDENTIFIKASI MASALAH:
1. Tidak tersedianya panti rehabilitasi untuk penyandang masalah
kesejahteraan sosial karena belum adanya anggaran yang cukup
dari pemerintah Kota Serang untuk pembangunan panti
rehabilitasi, sehingga pemberian program rehabilitasi dinilai
kurang efektif.
2. Tidak adanya pengawasan lebih lanjut oleh Dinas Sosial Kota
Serang terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial
yang telah mengikuti program rehabilitasi, sehingga banyak dari
penyandang masalah kesejahteraan sosial yang kembali lagi ke
pekerjaan awalnya.
3. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota
Serang terhadap para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
yang terjaring razia.
INDIKATOR EFEKTIVITAS menurut Duncan (Steers:1985)
1. Pencapaian tujuan: (Kurun Waktu, Sasaran dan Dasar Hukum)
2. Integrasi: (Prosedur dan Proses Sosialisasi)
3. Adaptasi: (Peningkatan Kemampuan dan Sarana dan Prasarana)
Terciptanya Program-Program Rehabilitasi yang
Efektif dan Efisien
42
2.4 Hipotesis Penelitian
Sugiyono (2006:70) menyebutkan bahwa hipotesis merupakan
jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan
masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.
Dikatakan sementara karena jawaban empiris yang diperoleh melalui
pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban
teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.
Berdasarkan latar belakang masalah, landasan teori serta rumusan
masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti mempunyai
Hipotesis atau anggapan dasar sementara dengan Hipotesis Deskriptif yaitu :
Ha: Efektivitas Program Rehabilitasi PMKS Dinas Sosial Kota Serang paling
tinggi 65%
H0: Efektivitas Program Rehabilitasi PMKS Dinas Sosial Kota Serang Paling
rendah atau sama dengan 65%
43
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
Menurut Sugiyono (2011:2) metodologi penelitian merupakan cara
ilmiah untuk mendeskripsikan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang harus diperhatikan
yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Data yang diperoleh melalui itu
adalah data empiris yang memiliki kriteria tertentu yang valid. Valid yaitu
derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan
data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Menurut Arikunto (2002:136)
metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan
data penelitiaannya. Dalam arti umum dan awam, metodologi biasa digunakan
dalam konteks apa saja, misalnya berpikir, metodologi pendidikan, atau
metodologi pengajaran.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif yaitu
penelitian yang menekankan pada data-data numerikal (angka) yang diolah
dengan metode statistika (Azwar, 2007: 5), serta metode penelitian yang
berusahamenggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa
adanya dan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian ini
44
difokuskan tentang „‟ Efektivitas Program Rehabilitasi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Serang‟‟.
3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian
Ruang lingkup penelitian menjelaskan substansi materi kajian
penelitian yang dilakukan. Ruang lingkup penelitian ini adalah efektivitas
program rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Serang.
3.3 Lokasi penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Kota Serang yang berada di
Jl. Bhayangkara Serang Banten.Dinas Sosial Kota Serang merupakan dinas
yang menaungi para penyandang masalah kesejahteraan sosial, agar para
penyandang masalah kesejahteraan sosial memiliki tempat dimana mereka
dapat memperbaiki taraf kehidupan sosial mereka kearah yang lebih baik
dengan mendapatkan binaan sehingga memiliki kemampuan yang layak untuk
masuk kedalam lingkungan sosial yang semestinya.
3.4 Variabel Penelitian/Fenomena yang diamati
3.4.1 Definisi Konsep
Definisi konseptual memberikan penjelasan tentang konsep dari
variable yang akan diteliti berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Pada
penelitian ini terdapat variable tunggal yang di amati, yakni Efektivitas
45
program yang dianalisis melalui indikator efektivitas program rehabilitasi
PMKS Dinas Sosial dan dalam hal ini mengacu kepada seberapa baik
efektivitas program dalam upaya memenuhi kebutuhan penyandang masalah
kesejahteraan sosial. Peneliti menggunakan teori Duncan dalam Richard
M.Steers (1985:83), sebagai berikut:
1. Capaian adalah suatu proses yang merupakan bagian puncak dari
usaha keseluruhan suatu program. Upaya pencapaian tujuan harus
dipandang sebagai suatu proses karena dari pencapaian tersebut
dapat diketahui apakah tujuan dari program yang dijalankan
berjalan dengan optimal atau tidak. Indikator dari pencapaian
tujuan ini yaitu: (1) Kurun Waktu (2) Sasaran dan (3) Dasar
Hukum.
2. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu
organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan
consensus, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi
lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa indikator yaitu: (1) Prosedur
dan (2) Proses Sosialisasi.
3. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk
menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang
terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa indikator
yaitu: (1) Peningkatan Kemampuan dan (2) Sarana dan Prasarana.
46
3.4.2 Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel
penelitian dalam rincian yang terukur. Dalam penelitian ini terdapat 1 variabel
yang diamati yakni Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Penyandang
masalah Kesejahteraan Sosial. Adapun penjelasannya dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 3.1
Tabel Operasional Variable
VARIABLE INDIKATOR SUB-INDIKATOR PERNYATAA
N
EFEKTIVITAS
Pencapaian 1) Kurun waktu:
1. Waktu pelaksanaan
rehabilitasi.
-Jangka waktu
pelaksanaan
program
rehabilitasi.
-Ketepatan
pemberian
waktu
pelaksanaan
program
rehabilitasi.
1) Sasaran:
1. Sasaran konkrit
program rehabilitasi.
2. Input dan Output
program Rehabilitasi.
-Pencapaian
tujuan
rehabilitasi.
-Pengawasan
setelah
47
rehabilitasi.
-Ketepatan
program
rehabilitasi.
-Kegiatan pasca
PMKS
direhabilitasi.
1) Dasar Hukum:
1. Aturan hukum
tentang masalah
sosial.
-Implementasi
aturan hukum
tentang
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial.
-Penerapan
aturan hukum
tentang
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial.
-Pemberian
sanksi kepada
para PMKS.
Integrasi 1) Prosedur: -Cara pendataan
48
1. Prosedur pendataan
PMKS.
2. Prosedur pemberian
jenis rehabilitasi.
setelah razia dan
penentuan
bentuk
rehabilitasi
keterampilan.
-Bentuk
pemberian
sanksi bagi
PMKS yang
kembali
terjaring Razia
1) Proses Sosialisasi:
1. Sosialisasi keberadaan
PMKS.
2. Sosialisasi program
rehabilitasi.
-Cara sosialisasi
mengenai
rehabilitasi.
-Ketepatan
pemberian
sosialisasi
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial.
Adaptasi 1) Peningkatan
Kemampuan:
1. Bentuk kegiatan
rehabilitasi yang
diberikan.
2. Ketepatan kegiatan
rehabilitasi yang
diberikan.
-Ketepatan
penentuan
bentuk
rehabilitasi.
-Proses
rehabilitasi yang
diberikan.
49
-Dampak setelah
pemberian
rehabilitasi.
-Kesadaran
untuk tidak
kembalinya
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial ke jalan.
1) Sarana dan Prasarana:
1. Ketersediaan faktor
penunjang program
rehabilitasi.
2. Ketersediaan faktor
penunjang program
luar panti.
-Ketersediaan
tempat
rehabilitasi di
Dinas Sosial
Kota Serang.
-Adanya
peralatan
penunjang
program-
program
rehabilitasi.
-Ketepatan
pemberian
modal usaha.
-Adanya
pendataan
50
berkala setelah
pembinaan
keteraampilan
dan rehabilitasi.
(Sumber: Peneliti, 2016)
3.5 Instrumen Penelitian
Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu
mempelajari buku dan dokumen-dokumen dengan maksud untuk menghimpun
teori. Sedangkan data primer melalui teknik-teknik sebagai berikut:
1. Observasi, menurut Sugiyono (2005:166) adalah proses pengamatan yang
dilakukan secara intens terhadap obyek yang akan diteliti, dengan observasi
nonpartisipan dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat
independen. Observasi yang dilakukan pada penelitian adalah observasi pra
penelitian dimana kegiatan pengamatan peneliti dilakukan sebelum
merancang penelitian. Observasi pra penelitian dilakukan untuk menghimpun
data awal dan merumuskan masalah yang terjadi di Dinas Sosial Kota Serang.
2. Angket, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini angket merupakan
instrumen utama yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan
akan diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang pernah
51
mengikuti rehabilitasi di Dinas Sosial Kota Serang. Angket yang digunakan
oleh peneliti adalah angket tertutup, dimana responden hanya diperkenankan
memilih dari sejumlah alternatif jawaban yang sudah peneliti sediakan.
Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan
persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala
Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel
(Sugiyono, 2005:107). Skala Likert hanya menggunakan item secara pasti baik
dan secara pasti buruk, tidak dimasukkan yang agak baik, yang agak kurang, yang
netral dan ranking lain diantara dua sikap yang pasti diatas. Maka peneliti
menggunakan skala nilai 1 sampai 4, dan bobot yang diberikan pada setiap
jawaban responden adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2
Skor Pengikat Menggunakan Skala Likert
Jawaban Alternatif Skor
SS Sangat Setuju 4
S Setuju 3
TS Tidak Setuju 2
STS Sangat Tidak Setuju 1
(Sumber: Sugiyono, 2006:105)
52
3.6 Populasi dan Sampel Penelitian/Informan Penelitian
3.6.1 Populasi
Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari objek/subjek
yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneleiti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
(Sugiyono, 2005:90). Populasi dalam penelitian ini adalah penyandang
masalah kesejahteraan sosial di Kota Serang yang pernah direhabilitasi
Dinas Sosial Kota Serang pada tahun 2016 yakni sebanyak 248 jiwa,
maka peneliti mengambil beberapa populasi untuk dijadikan sampel.
Tabel 3.3
Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Serang
Tahun 2016
NO Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial
Jumlah
1 Anak jalanan 57
2 Gelandangan 25
3 Pengemis 153
4 Wanita rawan sosial ekonomi 13
(Sumber: Dinas Sosial Kota Serang, 2016)
3.6.2 Sampel
Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih
mengikuti prosedur tertentu sehingga dapat mewakili
populasinya. Pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan
53
keterbatasan melakukan observasi terhadap seluruh sampel
untuk efisiensi waktu dan biaya untuk menghasilkan
generalisasi terhadap populasi dan mengurangi kesalahan
penelitian dalam pengambilan sampel.
Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah
Non-Probability Sampling dengan tipe Accidental Sampling.
Merupakan pengambilan sampel secara kebetulan, dengan cara
membagikan kuesioner kepada responden yang dianggap
sesuai untuk dijadikan data penelitian. Dengan demikian,
anggota populasi yang dipilih akan mampu mewakili kondisi
populasi.
Agar sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat
mewakili populasi maka dapat ditentukan jumlah sampel yang
dihitung dengan menggunakan rumus Taro Yamane sebagai
berikut:
n = Jumlah sampel
N = Jumlah populasi
e = Persentase kelonggaran ketidaktelitian karena
kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat
54
ditolerir, dan dalam penelitian ini sebesar= 5%
Jadi, n = 248
1 + (248 x 0.05)2
n = 248
1 + 0,62
n = 248
1,62
n = 153 sampel
Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan sebagai responden
dalam penelitian ini sebanyak 153 orang.
Tabel 3.4
Sampel Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
NO Jenis Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
Rumus Jumlah
1
Anak jalanan
35
2 Gelandangan
16
3 Pengemis
94
4
Wanita rawan sosial ekonomi
8
JUMLAH 153
55
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data
3.7.1 Teknik Pengolahan Data
1. Editing yakni proses memeriksa atau pengecekan data yang
berhasil dikumpulkan dari lapangan. Tujuan editing adalah
untuk mengoreksi kesalahan dan kekurangan data yang
terdapat pada lapangan (Sofiyan Siregar, 2011:206).
2. Koding yakni merupakan kegiatan pemberian kode tertentu
pada tiap-tiap data yang termasuk pada kategori yang sama.
(Ibid, 2008).
3. Tabulating Penyusunan data berdasarkan jenis-jenis data.
Keseluruhan hasil kuesioner dijumlah dan dicari nilainya
sebagai dasar untuk menganalisis data.
3.7.2 Uji Validitas
Untuk menguji kelayakan suatu kuesioner yang akan disebarkan pada
responden, maka dilakukan pengujian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.
Hal ini dikarenakan syarat suatu instrumen yang baik adalah valid dan
reliabel. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:144), menjelaskan bahwa
validitas data adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat
kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Uji validitas data dilakukan untuk
melihat apakah instrumen yang digunakan mengukur apa yang harusnya
56
diukur. Untuk pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu
mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah
tiap skor butir. Dan rumus korelasi produk moment adalah :
r : koefisien korelasi
∑X : jumlah skor item
∑Y : jumlah skor total item
N : jumlah responden
Menurut Masrun (1929), jika korelasi antara butir soal dengan skor
total sama dengan 0,3 (minimum), maka dinyatakan “valid” item instrumen
tersebut. Tetapi bila kurang dari 0,3 berarti instrumen “tidak valid”. Untuk
melihat tingkat Validitas, angka korelasi yang diperoleh (r-hitung) harus
dibandingkan dengan angka tabel korelasi (r-tabel) dengan tingkat Signifikasi
10% atau 0,1 dan derajat bebas n-2 maka dapat diperoleh nilai r-tabel.
3.7.3 Uji Reliabilitas
Realibilitas berasal dari kata dalam bahasa inggris „rely‟, yang berarti
peracaya, dan reliable yang artinya dapat dipercaya. Instrumen reliabel adalah
instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang
sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2006:135). Pengujian
reliabilitas instrumen, dilakukan dengan internal konsisten dengan
menggunakan teknik Alpha Cronbach. Yaitu penghitungan yang dilakukan
𝑟 =𝑛 ∑𝑋𝑌 − ∑𝑋 ∑𝑌
√[𝑛∑𝑋2 − ∑𝑋 ²][𝑛∑𝑌2 − ∑𝑌 2]
57
dengan menghitung rata-rata interkorelasi di antara butir-butir
pertanyaan/pernyataan dalam kuisioner atau angket, variabel di katakan
reliabel jika nilai aphanya lebih dari 0,30 (Purwanto, 2007:181). Dengan
dilakukan uji reliabilitas maka akan menghasilkan suatu instrumen yang
benar-benar tepat atau akurat. Apabila koefisien reliabiltas instrumen yang
dihasilkan lebih besar, berarti instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang
baik. Rumus Alpha Cronbach adalah sebagai berikut :
r11 : reliabilitas instrumen
n : banyak butir pernyataan
ơ²i : jumlah varians butir
ơ²t : varians total
3.7.4 Tabel Frekuensi
Dalam hal ini peneliti menggunakan Skala Likert.Dimana skala
ini digunakan untuk menentukan sikap, pendapat, dan persepsi
seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Skala Likert yang
peneliti gunakan yakni untuk mengetahui efektivitas program
rehabilitasi PMKS Dinas Sosialdan dapat diklasifikasikan kedalam
empat kelompok berikut:
𝑟 = 𝑛
𝑛 − −
∑𝜎2𝑖
𝜎2𝑡
58
Tabel 3.2
Skala Likert
Sangat Tidak Setuju 1
Tidak Setuju 2
Setuju 3
Sangat Setuju 4
(Sumber: Sugiyono, 2010)
Selain itu dalam menganalisis data-data, digunakan analisis
rata-rata untuk mengetahui rata-rata jawaban responden pada setiap
kategori pertanyaan dengan bantuan tabel frekuensi dan analisis
persentase (Singarimbun dan Effendy, 1995). Dengan rumus:
X = Rata-rata
Σ (F.X) = Jumlah skor kategori jawaban
N = Banyaknya responden
Rata-rata persen = Rata-rata skor x 100
Banyaknya kualifikasi jawaban
X = Σ (F.X)
________________ -
N
59
3.7.5 Uji Hipotesis
Uji hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis dalam
penelitian ini. Untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut, perlu
dilaku uji t-test satu sampel dengan menggunakan rumus :
t =
n
s
X 0
Dimana :
t = nilai t yang dihitung
X = nilai rata – rata
μ0 = nilai yang dihipotesiskan
s = simpangan baku sampel
n = jumlah anggota sampel
Dengan ketentuan sebagai berkut :
1. Bila t Hitung ≤ t Tabel , maka Ho diterima dan Ha ditolak, dan
2. Bila t Hitung > t Tabel ,, maka Ho ditolak dan Ha diterima
Maka peneliti menggunakan uji pihak kiri untuk menguji hipotesis
penelitian ini.
60
3.8 Jadwal Penelitian
No Kegiatan Waktu Pelaksanaan
Tahun 2016-2017
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul
1 Observasi
Awal
2 Penyusunan
Proposal
3 Bimbingan
4 Penyerahan
Proposal
5 Seminar
Proposal
6 Penelitian di
Lapangan
7 Analisis Data
8 Sidang
Skripsi
9 Revisi
(Sumber: Peneliti 2016)
61
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Serang
Dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun
2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat, bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak boleh
berkeliaran di jalanan terutama jalan protokol Dalam pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan, mekanisme terbentuknya Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat, yang kemudian adalah Dinas Sosial dan Satpol PP Kota
Serang menjadi pelaksana kebijakan.
Dinas Sosial Kota Serang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab
kepada walikota melalui sekertaris daerah. Dinas Sosial Kota Serang memiliki
tugas pokok yakni melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan
azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial. Adapula tugas
pokok dan fungsi struktur kelembagaan sebagai berikut adalah:
62
1. Kepala dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial
4. Bidang Pemberdayaan Sosial
5. Bidang Rehabilitasi Sosial
6. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas
Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi pada tahap awal di
Dinas Sosial Kota Serang bahwa jumlah penyandang masalah kesejahteraan
sosial yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Serang hanya terdiri dari kategori
anak jalanan, gelandangan, pengemis dan wanita rawan sosial ekonomi.
Sedangkan untuk kategori lainnya, Dinas Sosial Kota Serang belum
menangani sampai ke program pembinaan
4.2 Deskripsi Data
Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan dan menggambarkan
kondisi yang ada di lapangan, terkait dengan penelitian yang bersifat
deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif berupa angka-angka yang
dijadikan sebagai simbol untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas
program rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di
Dinas Sosial Kota Serang.
63
Untuk menilai tingkat efektivitas program rehabilitasi penyandang
masalah kesejahteraan sosial, dapat dilihat dari penilaian penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang berada di Kota Serang, hasil dari survei dan
kuesioner akan menunjukan indikator yang berpengaruh terhadap efektivitas
program rehabilitasi yang ada di Dinas Sosial Kota Serang yang kemudian
hasilnya akan digunakan oleh peneliti untuk melihat bagaimana tanggapan
para penyandang masalah kesejahteraan sosial mengenai tingkat efektivitas
program rehabilitasi di Dinas Sosial Kota Serang. Selain hal tersebut, dari
hasil penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan
dan memacu kinerja para pegawai Dinas Sosial Kota Serang dalam hal
meningkatkan efektivitas program rehabilitasi.
Penilaian terhadap tingkat efektivitas program rehabilitasi dapat dilakukan
dengan cara melihat pencapaian tujuan program rehabilitasi, integrasi serta
sarana prasarana pendukung berjalannya program rehabilitasi Dinas Sosial
Kota Serang.
4.2.1 Identitas Responden
Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah para penyandang
masalah kesejahteraan sosial Kota Serang yaitu responden yang ditemui di
lokasi-lokasi penelitian, berusia 17-60 tahun dan pernah menjalani program
rehabilitasi di Dinas Sosial Kota Serang sebanyak 153 responden, terdiri dari
64
35 anak jalanan, 16 gelandangan, 94 pengemis, 8 wanita rawan sosial
ekonomi. Penentuan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah teknik
sampling yang digunakan oleh peneliti adalah Non-Probability Sampling
dengan tipe Accidental Sampling, dimana pengambilan sampel secara
kebetulan, dengan cara membagikan kuesioner kepada responden yang
dianggap sesuai untuk dijadikan data penelitian sesuai dengan kriteria yakni
penyandang masalah kesejahteraan sosial yang pernah menjalankan program
rehabilitasi di Dinas Sosial Kota Serang, sehingga mampu mewakili kondisi
populasi. Berikut diagram sample penelitiannya:
Diagram 4.1
Jumlah Sampel Penelitian
(Sumber:Peneliti, 2016)
0
20
40
60
80
100
120
anak jalanan gelandangan pengemis wanita rawan sosial
65
4.3 Pengujian Persyaratan Statistik
4.3.1 Uji Validitas
Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas Penelitian
No. Item Nilai r hitung Nilai r tabel Keterangan
1 0,396 0,30 Valid
2 0,416 0,30 Valid
3 0,418 0,30 Valid
4 0,558 0,30 Valid
5 0,487 0,30 Valid
6 0,541 0,30 Valid
7 0,481 0,30 Valid
8 0,448 0,30 Valid
9 0,475 0,30 Valid
10 0,644 0,30 Valid
11 0,497 0,30 Valid
12 0,621 0,30 Valid
13 0,563 0,30 Valid
14 0,534 0,30 Valid
15 0,662 0,30 Valid
16 0,499 0,30 Valid
17 0,425 0,30 Valid
18 0,463 0,30 Valid
66
19 0,526 0,30 Valid
20 0,565 0,30 Valid
21 0,478 0,30 Valid
22 0,423 0,30 Valid
23 0,448 0,30 Valid
24 0,501 0,30 Valid
25 0,401 0,30 Valid
26 0,598 0,30 Valid
(Sumber: Pengolahan data SPSS Statistic 20.0 for Windows, 2017)
Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa dari 26 item instrumen yang
diajukan kepada seluruh responden bahwa seluruh item dinyatakan valid,
dimana nilai r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel yang
mempunyai nilai 0,30 yang didapatkan dari 30 sampel awal.
4.3.2 Uji Reliabilitas
Dari uji reliabilitas yang telah di hitung sebelumnya menggunakan
formula Cronbach’s Alpha, didapatkan nilai 0,523 (lihat di lampiran Uji
Reliabilitas). Nilai ini lebih besar dibandingkan r tabel yang mempunyai nilai
0,153, maka dapat dikatakan bahwa data yang didapat adalah data yang
reliable.
67
4.3.3 Analisis Data
Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dengan menggunakan teori
efektivitas menurut Duncan dalam Richard M.Steers (1985:83), dalam teori
tersebut terdapat 3 indikator yang kemudian diuraikan dalam kuesioner.
Skala yang digunakan dalam kuesioner adalah skala Likert, dengan pilihan
jawaban data kuesioner terdiri dari 4 item yang memiliki opsi berbeda akan
tetapi memiliki poin yang sama antara pernyataan satu sampai dua puluh
enam, yaitu opsi A bernilai 4, opsi B bernilai 3, opsi C bernilai 2, opsi D
bernilai 1. Dengan asumsi semakin tinggi nilai yang diperoleh dari kuesioner,
maka semakin efektif pula program rehabilitasi penyandang masalah
kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kota Serang.Pemaparan tanggapan
masing-masing pernyataan digambarkan dalam bentuk diagram, disertai
dengan pemaparan dan kesimpulan dari hasil jawaban dan pernyataan yang
diajukan melalui kuesioner kepada responden. Berikut adalah pemaparan
indikator-indikator dari pernyataan tersebut:
68
Diagram 4.1
Tanggapan Responden tentang Waktu Pelaksanaan Program
Rehabilitasi yang cukup di Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 47 responden atau 30,7%
menyatakan bahwa cukupnya waktu pelaksanaan program rehabilitasi
penyandang masalah kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kota Serang Tahun
2016 setuju dengan cukupnya waktu pelaksanaan program rehabilitasi yang
cukup di Dinas Sosial Kota Serang. 0 responden menyatakan sangat setuju.
100 responden lainnya atau sekitar 65,4% menyatakan tidak setuju dengan
pernyataan tersebut, sedangkan 6 responden atau sebesar 3,9% menyatakan
bahwa sangat tidak setuju dengan cukupnya waktu pelaksanaan program
rehabilitasi. Dapat disimpulkan bahwa belum cukupnya waktu pelaksanaan
program rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial Dinas Sosial
Tahun 2016 dengan melihat banyaknya responden yang tidak setuju atas
pernyataan tersebut. Waktu pelaksanaan yang semestinya dilakukan dalam
0%
31%
66%
3%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
69
waktu seminggu agar mengoptimalkan pembinaan yang di berikan, namum
waktu pelaksanaa program rehabilitasi hanya dilakukan dalam sehari sampai
dua hari dengan sistem para penyandang masalah kesejahteraan sosial
diperbolehkan untuk datang kembali di keesokan harinya setelah pemberian
program dilaksanakan pada hari pertama. Sedangkan idealnya pemberian
program rehabilitasi mengharuskan para penyandang masalah kesejahteraan
sosial menetap di panti Dinas Sosial Kota Serang agar meminimalisir tidak
kembalinya penyandang masalah kesejahteraan sosial ke Dinas Sosial.
Dengan alasan Dinas Sosial tidak memiliki panti rehabilitasi sosial untuk
meninapkan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terjaring razia.
Masih minimnya tempat untuk pelaksanaan berbagai program pembinaan
rehabilitasi juga menjadi penyebab mengapa waktu yang disediakan oleh
Dinas Sosial Kota Serang sangat singkat. Contoh dalam indikator cukupnya
waktu pelaksanaan program rehabilitasi di Dinas Sosial Kota Serang adalah
pemberian program rehabilitasi yang hanya 1-2 hari dengan jeda pulang, yang
semestinya dilakukan dalam waktu seminggu.
70
Diagram 4.2
Tanggapan Responden tentang Ketepatan Pelaksanaan Program
Rehabilitasi di Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 23 responden atau 15%
menyatakan bahwa tepatnya pelaksanaan program rehabilitasi penyandang
masalah kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016 setuju
dengan tepatnyapelaksanaan program rehabilitasi yang cukup di Dinas Sosial
Kota Serang. 4 responden atau sekitar 2,6% menyatakan sangat setuju. 103
responden lainnya atau sekitar 67,3% menyatakan tidak setuju dengan
pernyataan tersebut, sedangkan 23 responden atau sebesar 15% menyatakan
bahwa sangat tidak setuju dengan tepatnya pelaksanaan program rehabilitasi.
Ketidaktepatan pelaksanaan program rehabilitasi berupa, pemilihan kebijakan
yang memperbolehkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk
pulang setelah pembinaan hari pertama dilakukan dan kembali di hari
berikutnya. Hal tersebut membuat pelaksanaan program rehabilitasi dinilai
2% 15%
68%
15%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
71
kurang tepat karena besar kemungkinan untuk tidak kembalinya penyandang
masalah kesejahteraan sosial di hari berikutnya untuk mengikuti program
pembinaan. Dapat disimpulkan bahwa belum tepatnya pelaksanaan program
rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial Dinas Sosial Tahun
2016 dengan melihat banyaknya responden yang tidak setuju atas pernyataan
tersebut.
Diagram 4.3
Tanggapan Responden tentang Tercapainya Tujuan Program
Rehabilitasi di Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 0 responden atau
menyatakan setuju bahwa tercapainya tujuan program rehabilitasi di Dinas
Sosial Kota Serang.0 responden menyatakan sangat setuju. 110 responden
lainnya atau sekitar 71,9% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan
tersebut, sedangkan 43 responden atau sebesar 28,1% menyatakan bahwa
0% 0%
72%
28%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
72
sangat tidak setuju dengan tercapainya tujuan program rehabilitasi di Dinas
Sosial Kota Serang. Indikator tercapainya tujuan pada indikator ini adalah
tersampaikannya pembelajaran yang dapat diambil oleh penyandang masalah
kesejahteraan sosial sehingga kesadaran untuk kembali lagi ke jalan dapat
diminimalisir. Sedangkan pemberiaan pembinaan yang terkesan terburu-buru
dikarenakan tidak adanya sarana prasarana yang menunjang, ketepatan waktu
danwaktuyang cukup membuat belum tersampaikannya tujuan rehabilitasi
serta tercapainya tujuan program rehabilitasi sehingga masih banyak
penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak mengikuti program
rehabilitasi dan kembali ke jalan. Dapat disimpulkan bahwa belum
tercapainya tujuan program rehabilitasi di Dinas Sosial Kota Serang Tahun
2016 dengan melihat banyaknya responden yang tidak setuju atas pernyataan
tersebut.
73
Diagram 4.4
Tanggapan Responden tentang Tepatnya Pemberian Program
Rehabilitasi di Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 0 responden atau
menyatakan setuju bahwa tepatnya pemberian program rehabilitasi di Dinas
Sosial Kota Serang. 17 atau sekitar 11,1 responden menyatakan sangat setuju.
64 responden lainnya atau sekitar 41,8% menyatakan tidak setuju dengan
pernyataan tersebut, sedangkan 72 responden atau sebesar 47,1% menyatakan
bahwa sangat tidak setuju dengan tepatnya pemberian program rehabilitasi di
Dinas Sosial Kota Serang. Sebuah program dapat dikatakan tepat apabila
program yang diberikan sesuai dengan kriteria penyandang masalah
kesejahteraan sosial, mulai dari minat dan bakat serta penentuan usia sehingga
program yang diberikan dapat bermanfaat dengan semestinya. Namun pada
penerapannya, para responden hanya merasakan penentuan jenis kelamin
digunakan sebagai acuan penentuan program rehabilitasi, sehingga dapat
0% 11%
42%
47%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
74
disimpulkan bahwa belum tepatnya pemberian program rehabilitasi di Dinas
Sosial Kota Serang Tahun 2016 dengan melihat banyaknya responden yang
tidak setuju atas pernyataan tersebut.
Diagram 4.5
Tanggapan Responden tentang Jelasnya Aturan Hukum tentang
Masalah Sosial di Kota Serang Tahun 2016
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 30 atau sekitar
19,6%responden atau menyatakan setuju bahwa jelasnya aturan hukum tentang
masalah sosial di Kota Serang. 123 responden menyatakan sangat setuju.
responden lainnya atau sekitar 80,4% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan
tersebut, sedangkan 0 responden menyatakan bahwa sangat tidak setuju dengan
jelasnya aturan hukum tentang masalah sosial di Kota Serang yakni Peraturan
Daerah No 2 Kota Serang. Sebagian besar responden dalam indikator ini
menjawab belum jelasnya aturan hukum yang ada mengenai masalah sosial
karena masih minimnya sosialisasi tentang aturan hukum dalam masalah sosial
0% 19%
81%
0%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
75
yang di dapatkan oleh para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang
mengakibatkan minimnya pemahaman penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Karena dengan sosialisasi, penyandang masalah kesejahteraan sosial
mendapatkan pehamanan tentang peraturan yang ada. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa belum jelasnya aturan hukum tentang masalah sosial di Kota
Serang Tahun 2016 dengan melihat banyaknya responden yang tidak setuju atas
pernyataan tersebut.
Diagram 4.6
Tanggapan Responden tentang Aturan Hukum yang Berjalan dengan
Baik di Kota Serang Tahun 2016
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 1 atau sekitar 0,7%
responden atau menyatakan setuju bahwa adanya tentang aturan hukum yang
berjalan dengan baik di Kota Serang. 1 atau sekitar 0,7% responden menyatakan
sangat setuju. 95 responden lainnya atau sekitar 62,1% menyatakan tidak setuju
dengan pernyataan tersebut, sedangkan 56 responden atau sebesar 36,6%
0% 0%
63%
37%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
76
menyatakan bahwa sangat tidak setuju dengan aturan hukum yang berjalan
dengan baik di Kota Serang. Banyaknya responden yang tidak setuju dengan
aturan hukum yang telah berjalan dengan baik dikarenakan, belum berjalan
dengan baiknya aturan hukum yang ada dilihat dari masih banyaknya para
penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mudah untuk kembali lagi ke jalan
setelah terjaring razia dan mendapatkan pembinaan, serta masih bebasnya para
penyandang masalah sosial terutama gelandangan, pengemis dan anak jalanan
yang berkeliaran di jalan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum berjalan
aturan hukum dengan baik di Kota Serang Tahun 2016 dengan melihat banyaknya
responden yang tidak setuju atas pernyataan tersebut.
Diagram 4.7
Tanggapan Responden tentang Berjalannya Sosialisasi Larangan
Mengemis di Kota Serang Tahun 2016
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 29 atau sekitar 19%
responden atau menyatakan setuju bahwa telah berjalannya sosialisasi larangan
3%
19%
71%
7%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
77
mengemis di Kota Serang. 5 atau sekitar 3,3% responden menyatakan sangat
setuju. 108 responden lainnya atau sekitar 70,6% menyatakan tidak setuju dengan
pernyataan tersebut, sedangkan 11 responden atau sebesar 7,2% menyatakan
bahwa sangat tidak setuju dengan berjalannya sosialisasi larangan mengemis di
Kota Serang. Dinas Sosial Kota Serang memiliki program kerja yang berbeda
mengenai sosialisasi yang diantaranya sosialisasi tentang larangan mengemis dan
sosialisasi mengenai program rehabilitasi. Dalam indikator ini dinilai masih
minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang tentang
larangan mengemis terutama di jalan-jalan protokol membuat para responden
menyatakan tidak setuju tentang indikator telah berjalannya sosialisasi larangan
mengemis. Sosialisasi yang seharusnya diberikan oleh Dinas Sosial Kota Serang
masih minim meskipun sosialisasi merupakan tugas pokok Dinas Sosial dalam
penanggulangan penyakit masyarakat, karena kurangnya pemberitahuan akan
diadakannya sosialisasi mengenai larangan mengemis kepada penyandang
masalah kesejahteraan sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum berjalan
dengan baiknya sosialisasi larangan mengemis di Kota Serang Tahun 2016
dengan melihat banyaknya responden yang tidak setuju atas pernyataan tersebut.
78
Diagram 4.8
Tanggapan Responden tentang Adanya Sosialisasi mengenai Program
Rehabilitasi di Kota Serang Tahun 2016
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 0 responden atau
menyatakan setuju bahwa adanya sosialisasi tentang program rehabilitasi di Kota
Serang. 0 responden menyatakan sangat setuju. 124 responden lainnya atau
sekitar 81% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan 21
responden atau sebesar 13,7% menyatakan bahwa sangat tidak setuju dengan
adanya sosialisasi tentang program rehabilitasi di Kota Serang. Masih minimnya
sosialisasi yang dilakukan dan koordinasi dalam pemberitahuan pelaksanakan
sosialisasi oleh Dinas Sosial Kota Serang tentang program rehabilitasi yang
bertujuan agar dapat memperbaiki taraf hidup para penyandang masalah
kesejahteraan sosial membuat para responden menyatakan ketidaksetujuan
tentang indikator adanya sosialisasi tentang program rehabilitasi. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa belum maksimalnya sosialisasi tentang program rehabilitasi
0% 5%
82%
13%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
79
di Kota Serang Tahun 2016 dengan melihat banyaknya responden yang tidak
setuju atas pernyataan tersebut.
Diagram 4.9
Tanggapan Responden tentang Pemahaman para Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial mengenai Penyakit Masyarakat di Kota Serang Tahun
2016
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 30 responden atau
sebesar 19,6% responden atau menyatakan setuju tentang fahamnya para
penyandang masalah kesejahteraan sosial mengenai penyakit masyarakat di
Kota Serang. 0 responden menyatakan sangat setuju. 123 responden lainnya
atau sekitar 80,4% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut,
sedangkan 0 responden menyatakan bahwa sangat tidak setuju tentang
fahamnya para penyandang masalah kesejahteraan sosial mengenai penyakit
masyarakat di Kota Serang. Pemahaman mengenai penyakit masyarakat dapat
diukur dari apakah penyandang masalah sosial memahami tentang apa yang
mereka lakukan di jalan termasuk dalam golongan penyakit masyarakat dan
0% 19%
81%
0%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
80
bagaimana seharusnya memperbaiki taraf hidup agar mampu masuk ke dalam
lingkungan sosial. Dampak dari minimnya sosialisasi tentang masalah sosial
yang salah satunya adalah masih belum didapatkannya pemahaman yang
cukup oleh penyandang masalah sosial tentang penyakit masyarakat yang
semestinya tidak terus menerus dijalani karena memberikan dampak yang
kurang baik seperti terbiasa dikasihani oleh orang lain dan enggan bekerja
keras. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum adanya pemahaman pada
para penyandang masalah kesejahteraan sosial mengenai penyakit masyarakat
dengan melihat banyaknya responden yang tidak setuju atas pernyataan
tersebut.
Diagram 4.10
Tanggapan Responden tentang Adanya Dampak Positif dalam Program
Rehabilitasi Di Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016
0%
32%
68%
0%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
81
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 49 responden atau sebesar
32% responden atau menyatakan setuju tentang adanya dampak positif dalam
program rehabilitasi Di Dinas Sosial Kota Serang. 0 responden menyatakan
sangat setuju. 103 responden lainnya atau sekitar 67,3% menyatakan tidak
setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan 1 responden lainnya atau sekitar
0,7% menyatakan bahwa sangat tidak setuju tentang adanya dampak positif
dalam program rehabilitasi Di Dinas Sosial Kota Serang. Dampak positif yang
seharusnya di dapatkan setelah program rehabilitasi seperti adanya kesadaran
untuk tidak kembali lagi ke jalan dan memanfaatkan keterampilan serta modal
yang diberikan. Dampak yang belum signifikan dapat terlihat dengan masih
kembalinya para penyandang masalah sosial ke jalan setelah dilakukannya
program pembinaan, pemanfaatan modal yang tidak berjalan. Dimana
seharusnya pasca pemberiaan program pembinaan para penyandang masalah
sosial memiliki dampak positif bagi kelangsungan hidup mereka kedepannya,
sehingga dapat disimpulkan bahwa belum adanya dampak positif dalam
program rehabilitasi Di Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016 dengan melihat
banyaknya responden yang tidak setuju atas pernyataan tersebut.
82
Diagram 4.11
Tanggapan Responden tentang Tepatnya Isi Program Rehabilitasi Di
Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 42 responden atau sebesar
27,5% responden atau menyatakan setuju tentang tepatnya isi program
rehabilitasi Di Dinas Sosial Kota Serang. 0 responden menyatakan sangat
setuju. 94 responden lainnya atau sekitar 61,4% menyatakan tidak setuju
dengan pernyataan tersebut, sedangkan 17 responden lainnya atau sekitar
11,1% menyatakan bahwa sangat tidak setuju tentang tepatnya isi program
rehabilitasi Di Dinas Sosial Kota Serang. Isi program yang disampaikan pada
saat pembinaan dilaksanakan tidak disampaikan dengan baik karena berkaitan
dengan tidak berbanding lurusnya sarana prasarana yang disediakan, waktu
penyelenggaraan dan jumlah penyandang masalah sosial yang dibina.
Sedangkan program yang diberikan seharusnya dapat tersampaikan dengan
baik agak dapat diimplementasikan dan difahami di lingkungan sosial. Seperti
0%
27%
62%
11%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
83
penyampaian program rehabilitasi mengenai kewirausahaan yang semestinya
disampaikan mulai dari pemanfaatan bahan sampai dengan proses pemasaran
dengan detail namun hanya disampaikan secara singkat saja. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa belum tepatnya isi program rehabilitasi Di Dinas Sosial
Kota Serang Tahun 2016 dengan melihat banyaknya responden yang tidak
setuju atas pernyataan tersebut.
Diagram 4.12
Tanggapan Responden tentang Program Rehabilitasi yang Berjalan Baik
Di Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 4 responden atau sebesar
2,6% responden atau menyatakan setuju tentang program rehabilitasi yang
berjalan baik Di Dinas Sosial Kota Serang. Sebanyak 6 responden atau
sebesar 3,9% responden menyatakan sangat setuju. 111 responden lainnya
atau sekitar 72,5% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut,
sedangkan 32 responden lainnya atau sekitar 20,9% menyatakan bahwa sangat
3% 2%
74%
21%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
84
tidak setuju tentang program rehabilitasi yang berjalan baik Di Dinas Sosial
Kota Serang. Sebuah program dapat dikatakan berjalan dengan baik jika
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban dilaksanakan sesuai
tujuan, program rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial masih belum
dikatakan baik karena belum terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggung jawaban yang sesuai tujuan. Seperti belum tercapainya tujuan
yang menjadi tugas Dinas Sosial dalam menangani penyakit sosial. Indikator
ini menjelaskan dampak pencapaian tujuan keseluruhan program rehabilitasi.
Belum berjalan dengan baiknya program rehabilitasi Di Dinas Sosial Kota
Serang Tahun 2016 dengan melihat banyaknya responden yang tidak setuju
atas pernyataan tersebut.
Diagram 4.13
Tanggapan Responden tentang Tidak Kembalinya PMKS Ke Jalan
Setelah Program Rehabilitasi Di Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016
0% 10%
41%
49%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
85
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 16 responden atau
sebesar 10,5% responden atau menyatakan setuju tentang tidak kembalinya
PMKS ke jalan setelah program rehabilitasi Di Dinas Sosial Kota Serang.
Sebanyak 0 responden menyatakan sangat setuju. 62 responden lainnya atau
sekitar 40,5% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan
75 responden lainnya atau sekitar 49,0% menyatakan bahwa sangat tidak
setuju tentang tidak kembalinya PMKS ke jalan setelah program rehabilitasi
Di Dinas Sosial Kota Serang karena responden di atas merupakan responden
yang termasuk penyandang masalah sosial yang memilih untuk kembali ke
jalan. Tidak tercapainya tujuan pembiaan program rehabilitasi yang diberikan
seperti pembinaan keterampilan dan pemberian modal usaha, membuat masih
kembalinya para penyandang masalah kesejahteraan sosial ke jalan sehingga
dapat disimpulkan bahwa masih banyak PMKS yang kembali ke jalan setelah
program rehabilitasi Di Dinas Sosial Kota Serang Serang Tahun 2016 dengan
melihat banyaknya responden yang tidak setuju atas pernyataan tersebut.
86
Diagram 4.14
Tanggapan Responden tentang Pemahaman para Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial mengenai Sosialisasi Program Rehabilitasi Di Dinas
Sosial Kota Serang Tahun 2016
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 42 responden atau
sebesar 27,5% responden atau menyatakan setuju tentang fahamnya para
penyandang masalah kesejahteraan sosial mengenai sosialisasi program
rehabilitasi Di Dinas Sosial Kota Serang. Sebanyak 0 responden menyatakan
sangat setuju. 105 responden lainnya atau sekitar 68,6% menyatakan tidak
setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan 6 responden lainnya atau sekitar
3,9% menyatakan bahwa sangat tidak setuju tentang fahamnya para
penyandang masalah kesejahteraan sosial mengenai sosialisasi program
rehabilitasi Di Dinas Sosial Kota Serang. Terdapat perbedaan pada indikator
4.9 tentang pemahaman mengenai penyakit masyarakat yang bersumber dari
progam sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial mengenai penyakit
masyarakat dan mengenai program rehabilitasi. Minimnya sosialisasi yang
0%
28%
69%
3%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
87
diberikan oleh Dinas Sosial tentang program-program rehabilitasi yang dapat
menunjang kehidupan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial
serta singkatnya waktu pembinaan membuat tidak tersampaikannya
pemahaman tentang program rehabilitasi dengan baik pada para penyandang
masalah kesejahteraan sosial, sehingga dapat disimpulkan bahwa belum
adanya pemahaman para penyandang masalah kesejahteraan sosial mengenai
sosialisasi program rehabilitasi di Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016
dengan melihat banyaknya responden yang tidak setuju atas pernyataan
tersebut.
Diagram 4.15
Tanggapan Responden tentang Berjalannya Isi Sosialisasi Program
Rehabilitasi Di Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016 oleh PMKS
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 5 responden atau
sebesar 3,3% responden atau menyatakan setuju tentang telah dijalankannya isi
sosialisasi program rehabilitasi Di Dinas Sosial Kota Serang oleh PMKS.
0% 3%
85%
12%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
88
Sebanyak 0 responden menyatakan sangat setuju. 129 responden lainnya atau
sekitar 84,3% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan 19
responden lainnya atau sekitar 12,4% menyatakan bahwa sangat tidak setuju
tentang telah dijalankannya isi sosialisasi program rehabilitasi Di Dinas Sosial
Kota Serang oleh PMKS. Pola berfikir dalam indikator ini merupakan sesuatu
yang dijalankan sebagai pedoman dalam menjalankan keseharian karena pola
pikir menghasilkan kebiasaan dan karakter, dampak dari belum maksimalnya
sosialisasi yang diberikan seperti lebih baik mengubah pola berfikir dengan
berusaha dibandingkan menanti belas kasih dari orang lain, menyebabkan belum
berjalannya isi program rehabilitasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum
dijalankannya isi sosialisasi program rehabilitasi Di Dinas Sosial Kota Serang
oleh PMKS Tahun 2016 dengan melihat banyaknya responden yang tidak setuju
atas pernyataan tersebut.
89
Diagram 4.16
Tanggapan Responden tentang Tepatnya Pemanfaatan Modal Usaha
Oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2016
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 20 responden atau
sebesar 13,1% responden atau menyatakan setuju tentang tepatnya
pemanfaatan modal usaha yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Serang.
Sebanyak 0 responden menyatakan sangat setuju. 75 responden lainnya atau
sekitar 49% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan
58 responden lainnya atau sekitar 37,9% menyatakan bahwa sangat tidak
setuju tentang telah tepatnya pemanfaatan modal usaha yang diberikan oleh
Dinas Sosial Kota Serang. Banyaknya para penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang tidak memanfaatkan modal usaha dengan
semestinya seperti cenderung memilih kembali ke jalan dengan alasan lebih
menguntungkan dibandingkan mempergunakan modal usahanya untuk
berwirausaha. Modal usaha yang diberikan berupa uang, gerobak, mesin jahit
0% 13%
49%
38%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
90
dan alat-alat servis elektronik yang semestinya dapat digunakan untuk
membuka usaha yang merupakan salah satu cara memperbaiki taraf kehidupan
sosial. Pada indikator ini peneliti lebih menekankan pada bagaimana
pemanfaatan modal oleh para penyandang masalah sosial yang mendapatkan
modal dari Dinas Sosial Kota Serang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
belum tepatnya pemanfaatan modal usaha yang diberikan oleh Dinas Sosial
Kota Serang Tahun 2016 dengan melihat banyaknya responden yang tidak
setuju atas pernyataan tersebut.
Diagram 4.17
Tanggapan Responden tentang Tepatnya Pemberian Modal Usaha yang
Diberikan Oleh Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 8 responden atau
sebesar 5,2% responden atau menyatakan setuju tentang tepatnya pemberian
modal usaha yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Serang. Sebanyak 6
responden atau sebesar 3,9% menyatakan sangat setuju. 107 responden
3% 5%
71%
21%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
91
lainnya atau sekitar 69,9% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan
tersebut, sedangkan 32 responden lainnya atau sekitar 20,9% menyatakan
bahwa sangat tidak setuju tentang tepatnya pemberian modal usaha yang
diberikan oleh Dinas Sosial Kota Serang. Dikatakan bahwa belum tepatnya
pemberian modal usaha oleh Dinas Sosial karena pemberian modal usaha
yang diberikan belum sesuai dalam arti banyak penyandang masalah sosial
yang semestinya berhak mendapatkan modal usaha karena berpotensi
mengembangkan tapi tidak mendapatkan. Tidak berbanding lurusnya
pemberian modal dengan cara pemanfaatan modal yang seharusnya dapat
dijadikan pedoman bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam
mempergunakan modal usaha yang diberikan. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa belum tepatnya pemberian modal usaha yang diberikan oleh Dinas
Sosial Kota Serang Tahun 2016 dengan melihat banyaknya responden yang
tidak setuju atas pernyataan tersebut.
Perbedaan dengan indikator sebelumnya adalah, pada indikator ini peneliti
lebih menekankan pada ketepatan pemberian modal usaha oleh Dinas Sosial
Kota Serang. Ketepatan pemberian modal usaha tidak menjamin ketepatan
pemanfaatan modal usaha yang diberikan dikarenakan masih minimnya pula
pengawasan dan bimbingan mengenai pemanfaatan modal usaha dari Dinas
Sosial yang membuat banyaknya penerima modal usaha menggunakan modal
dengan tidak semestinya.
92
Diagram 4.18
Tanggapan Responden tentang Adanya Pengawasan Pasca Rehabilitasi
PMKS Oleh Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 7 responden atau
sebesar 4,6% responden atau menyatakan setuju tentang adanya pengawasan
pasca rehabilitasi PMKS oleh Dinas Sosial Kota Serang. Sebanyak 0
responden menyatakan sangat setuju. 121 responden lainnya atau sekitar
79,1% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan 25
responden lainnya atau sekitar 16,3% menyatakan bahwa sangat tidak setuju
tentang adanya pengawasan pasca rehabilitasi PMKS oleh Dinas Sosial Kota
Serang. Masih belum adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas
Sosialpasca pemberian program rehabilitasi membuat tidak ragunya para
penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk terus kembali lagi ke jalan
meskipun adanya aturan yang menjelaskan tentang pengawasan para
penyandang masalah kesejahteraan sosial yang harus diawasi dengan cara
0% 4%
80%
16%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
93
diberlakukannya wajib lapor serta pemantauan langsung di lapangan, dimana
kepala seksi rehabilitasi selaku penanggung jawab dapat berkoordinasi
langsung dengan SatPol PP. Dari indikator ini dapat ditarik sebagai saran
untuk Dinas Sosial Kota Serang kedepannya. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa belum adanya pengawasan pasca rehabilitasi PMKS oleh Dinas Sosial
Kota Serang Tahun 2016 dengan melihat banyaknya responden yang tidak
setuju atas pernyataan tersebut.
Diagram 4.19
Tanggapan Responden tentang Adanya Pengawasan Pemanfaatan
Pemberian Modal Usaha yang Diberikan Oleh Dinas Sosial Kota Serang
Tahun 2016
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 153 responden atau sebesar
30,1% responden atau menyatakan setuju tentang adanya pengawasan
pemanfaatan pemberian modal usaha yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota
Serang. Sebanyak 0 responden menyatakan sangat setuju. 99 responden lainnya
atau sekitar 64,7% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut,
0%
30%
65%
5%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
94
sedangkan 8 responden lainnya atau sekitar 5,2% menyatakan bahwa sangat tidak
setuju tentang adanya pengawasan pemanfaatan pemberian modal usaha yang
diberikan oleh Dinas Sosial Kota Serang. Perbedan indikator ini dengan indikator
nomor 18 diantaranya pada perspektif ini peneliti lebih menekankan pada
pengawasan pemanfaatan modal usaha seperti pelaporan modal usaha yang
digunakan setelah diberikan oleh Dinas Sosial karena tidak semua penyandang
masalah kesejahteraan sosial mendapatkan modal usaha sedangkan pada indikator
nomor 18 peneliti lebih menekankan pada para penyandang masalah sosial secara
keseluruhan yang telah diberikan pendekatan secara personal dan diberikan
pelatihan. Indikator ini mengkhususkan pada pengawasan penyandang masalah
social yang mendapatkan modal usaha, sedangkan pada indikator 4.18 tentang
pengawasan pasca rehabilitasi dimaksudkan pada pengawasan penyandang
masalah sosial yang hanya di rehabilitasi tetapi tidak mendapatkan modal usaha.
Dapat disimpulkan bahwa belum adanya pengawasan pemanfaatan pemberian
modal usaha yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016 dengan
melihat banyaknya responden yang tidak setuju atas pernyataan tersebut.
95
Diagram 4.20
Tanggapan Responden tentang Pendataan PMKS yang Berkala Oleh
Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 27 responden atau
sebesar 17,7% responden atau menyatakan setuju tentang pendataan PMKS
yang berkala oleh Dinas Sosial Kota Serang. Sebanyak 0 responden
menyatakan sangat setuju, 76 responden lainnya atau sekitar 49,7%
menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan 51 responden
lainnya atau sekitar 33,3% menyatakan bahwa sangat tidak setuju tentang
adanya pendataan PMKS yang berkala oleh Dinas Sosial Kota Serang. Belum
berjalannya pendataan berkala yang dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi
Dinas Sosial Kota Serang kepada para penyandang masalah kesejahteraan
sosial yang dimaksud adalah tidak adanya pendataan yang berlanjut seperti
penyandang masalah sosial yang pernah menjalani program rehabilitasi tidak
diberlakukan pendataan di tahap setelah mengikuti program rehabilitasi dan
0% 17%
50%
33%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
96
pemberian modal usaha. Meskipun dengan pendataan berkala tersebut, dapat
meminimalisir para penyandang masalah sosial untuk kembali ke jalan dan
terlihat apakah perkembangan yang signifikan. Pendataan yang dilakukan
hanya pada awal setelah para penyandang masalah kesejahteraan sosial
terjaring razia SatPol PP, sehingga para penyandang masalah kesejahteraan
sosial masih belum merasakan adanya pendataan berkala sebagai bentuk
monitoring dari Dinas Sosial Kota Serang setelah pemberian program
rehabilitasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum adanya pendataan
PMKS yang berkala oleh Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016 dengan
melihat banyaknya responden yang tidak setuju atas pernyataan tersebut.
Diagram 4.21
Tanggapan Responden tentang Pendataan PMKS yang Terstruktur Oleh
Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 42 responden atau sebesar 27,5%
responden atau menyatakan setuju tentang pendataan PMKS yang terstruktur oleh
0%
27%
62%
11%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
97
Dinas Sosial Kota Serang. Sebanyak 0 responden menyatakan sangat setuju. 94
responden lainnya atau sekitar 61,4% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan
tersebut, sedangkan 17 responden lainnya atau sekitar 11,1% menyatakan bahwa
sangat tidak setuju tentang adanya pendataan PMKS yang terstruktur oleh Dinas
Sosial Kota Serang. Dalam indikator ini, terstruktur yang dimaksudkan oleh peneliti
adalah belum optimalnya pendataan yang dilakukan dan dihasilkan oleh Dinas Sosial
Kota Serang terhadap PMKS karena tidak terbagi dalam beberapa klasifikasi
(penyusunan berkelompok) sesuai dengan permasalahan dari PMKS, belum adanya
pendataan yang rapi dan sistematis mengenai informasi pribadi para penyandang
masalah kesejahteraan sosial yang terjaring razia dan mendapatkan pembinaan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum terstrukturnya pendataan PMKS oleh
Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016.
Diagram 4.22
Tanggapan Responden tentang Pendataan PMKS yang Menyeluruh Oleh
Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016
0% 15%
66%
19%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
98
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 23 responden atau sebesar 15%
responden atau menyatakan setuju tentang pendataan PMKS yang menyeluruh oleh
Dinas Sosial Kota Serang. Sebanyak 0 responden menyatakan sangat setuju. 101
responden lainnya atau sekitar 66% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan
tersebut, sedangkan 29 responden lainnya atau sekitar 19% menyatakan bahwa sangat
tidak setuju tentang pendataan PMKS yang menyeluruh oleh Dinas Sosial Kota
Serang. Dalam indikator ini peneliti menekankan pada pendataan yang dilakukan oleh
pihak Dinas Sosial apakah sudah menyeluruh dalam arti keseluruhan data
penyandang masalah sosial telah lengkap mulai dari data pribadi sampai dengan sikap
dari PMKS secara terperinci. Data keseluruhan ini nantinya mampu dijadikan sebagai
data acuan dan pembanding setiap tahunnya karena bersifat umum ke khusus.
Pendataan menyeluruh juga dimaksudkan agar Dinas Sosial mengetahui secara rinci
apa saja yang dibutuhkkan oleh penyandang masalah sosial sehingga dampak yang
dihasilkan dari pendataan tidak hanya sekedar data saja tetapi memberikan dampak
yang baik kepada penyandang masalah sosial. Namun yang didapati sesuai dengan
hasil kuesioner responden, para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang
terjaring razia maupun yang diberikan rehabilitasi tidak merasakan pendataan secara
menyeluruh.Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum menyeluruhnya pendataan
PMKS oleh Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016.
99
Diagram 4.23
Tanggapan Responden tentang Tepatnya Pemberian Sanksi Oleh Dinas
Sosial Kota Serang Tahun 2016
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 20 responden atau
sebesar 13,1% responden atau menyatakan setuju tentang tepatnya pemberian
sanksi oleh Dinas Sosial Kota Serang. Sebanyak 0 responden menyatakan
sangat setuju. 93 responden lainnya atau sekitar 60,8% menyatakan tidak
setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan 40 responden lainnya atau
sekitar 26,1% menyatakan bahwa sangat tidak setuju tentang tepatnya
pemberian sanksi oleh Dinas Sosial Kota Serang. Sanksi yang diberikan
belum tepat karena pemberian sanksi dinilai masih disama ratakan, dengan
contoh saat dilakukannya penertiban terdapat anak jalanan dan gelandangan
dewasa yang berusia terpaut cukup jauh. Dinas Sosial sebangai lembaga yang
memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi ternyata memberikan sanksi
hanya berupa bersih-bersih lingkungan Dinas Sosial saja. Mungkin pemilihan
0% 13%
61%
26%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
100
ini masih dapat dikatakan tepat bagi anak-anak usia di bawah 10 tahun, namun
bagi penyandang masalah sosial yang sudah dewasa pemilihan sanksi dinilai
kurang tepat karna tidak memberikan nilai edukasi sama sekali. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa belum tepatnya pemberian sanksi oleh Dinas Sosial
Kota Serang Tahun 2016 dengan melihat banyaknya responden yang tidak
setuju atas pernyataan tersebut.
Diagram 4.24
Tanggapan Responden tentang Pemberian Sanksi yang Tegas Oleh Dinas
Sosial Kota Serang Tahun 2016
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 12 responden atau
sebesar 7,8% responden atau menyatakan setuju tentang pemberian Ssnksi
yang tegas oleh Dinas Sosial Kota Serang. Sebanyak 0 responden menyatakan
sangat setuju. 125 responden lainnya atau sekitar 81,7% menyatakan tidak
setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan 16 responden lainnya atau
sekitar 10,5% menyatakan bahwa sangat tidak setuju tentang pemberian
0% 7%
83%
10%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
101
Ssnksi yang tegas oleh Dinas Sosial Kota Serang. Belum adanya
implementasi tindakan konkrit dalam pemberian sanksi bagi para penyandang
masalah kesejahteraan sosial yang kembali lagi ke jalan atau bagi penyandang
masalah kesejahteraan sosial yang tidak melaporkan pemanfaatan modal
usaha yang diberikan meskipun sudah terdapat ketegasan bagaimana
seharusnya tindakan yang diberikan dapat menimbulkan efek jera. Dapat
disimpulkan bahwa belum tegasnya pemberian Ssnksi oleh Dinas Sosial Kota
Serang Tahun 2016 dengan melihat banyaknya responden yang tidak setuju
atas pernyataan tersebut.
Diagram 4.25
Tanggapan Responden tentang Tersedianya Tenaga Ahli Dalam
Pemberian Program Rehabilitasi Di Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 11 responden atau sebesar
7,2% responden atau menyatakan setuju tentang tersedianya tenaga ahli dalam
pemberian program rehabilitasi Di Dinas Sosial Kota Serang. Sebanyak 0
0% 7%
90%
3%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
102
responden menyatakan sangat setuju. 137 responden lainnya atau sekitar
89,5% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan 5
responden lainnya atau sekitar 3,3% menyatakan bahwa sangat tidak setuju
tentang tersedianya tenaga ahli dalam pemberian program rehabilitasi Di
Dinas Sosial Kota Serang. Dalam indikator ini, pihan Dinas Sosial Kota
Serang menjelaskan bahwa pihak Dinas Sosial menyediakan tenaga ahli untuk
memberikan program rehabilitasi, namun banyaknya responden yang
menyatakan bahwa tidak adanya tenaga ahli dalam program rehabilitasi
membuat peneliti dan Dinas Sosial berasumsi bahwa karena waktu yang
disediakan kurang mencukupi serta penjelasan yang tidak disampaikan secara
mendetail membuat para penyandang masalah kesejahteraan sosial
menganggap tenaga ahli yang menyampaikan bukanlah individu yang mereka
harapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum tersedianya tenaga ahli
dalam pemberian program rehabilitasi Di Dinas Sosial Kota Serang Tahun
2016 dengan melihat banyaknya responden yang tidak setuju atas pernyataan
tersebut.
103
Diagram 4.26
Tanggapan Responden tentang Tersedianya Sarana Prasarana Dalam
Program Rehabilitasi Di Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016
Berdasarkan hasil pernyataan di atas, sebanyak 27 responden atau sebesar
17,6% responden atau menyatakan setuju tentang tersedianya sarana prasarana
dalam program rehabilitasi Di Dinas Sosial Kota Serang. Sebanyak 5
responden atau sebesar 3,3% responden menyatakan sangat setuju. 108
responden lainnya atau sekitar 70,6% menyatakan tidak setuju dengan
pernyataan tersebut, sedangkan 13 responden lainnya atau sekitar 8,5%
menyatakan bahwa sangat tidak setuju tentang tersedianya sarana prasarana
dalam program rehabilitasi Di Dinas Sosial Kota Serang. Tidak adanya
ruangan yang mencukupi untuk pelaksanaan program-program rehabilitasi
dan panti rehabilitasi, membuat tidak efektifnya pemberian program-program
rehabilitasi yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum tersedianya
sarana prasarana dalam program rehabilitasi Di Dinas Sosial Kota Serang
3%
18%
71%
8%
Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
104
Tahun 2016 dengan melihat banyaknya responden yang tidak setuju atas
pernyataan tersebut.
4.4 Pengujian Hipotesis
Hipotesis deksriptif adalah jawaban sementara terhadap masalah deskriptif
yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Adapun hipotesis kerja yang peneliti
ajukan dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Rehabilitasi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016” adalah sebagai
berikut:
“Efektivitas Program Rehabilitasi PMKS Dinas Sosial Kota Serang Paling tinggi
65%.’’
Pengujian hipotesis yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini
menggunakan rumus t-test satu sampel dengan uji pihak kiri. Adapun perhitungan
pengujian hipotesis adalah melalui tahap-tahap berikut:
1. Skor ideal yang harus diperoleh dalam jawaban-jawaban dari pernyataan-
pernyataan yang diajukan melalui kuesioner untuk mengetahui efektivitas
program rehabilitasi PMKS Dinas Sosial Kota Serang berdasarkan data yang
diperoleh dalam penelitian sebagai berikut:
Keterangannya adalah 4 merupakan nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban
dari pernyataan yang ada dalam kuesioner, 153 adalah jumlah sampel atau
4 x 153 x 26 = 15.912
105
responden yang mengisi kuesioner-kuesioner tersebut, sedangkan 26 adalah
jumlah pernyataan atau item instrumen yang valid dan diajukan peneliti
kepada responden. Rata-rata dari skor ideal penelitian tersebut adalah
15.912:153 = 104. Sedangkan skor penelitian adalah sebesar 7.919 (lihat
lampiran tabel distribusi data). Skor penelitian adalah jumlah total nilai
seluruh pertanyaan yang dijawab oleh seluruh responden. Dengan demikian
nilai efektivitas Program Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016 adalah 7.919:15.912 = 0,49 atau
dalam presentase menjadi 49%. Sehingga efektivitas Program Rehabilitasi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Serang Tahun
2016 adalah 49%.
2. Dalam variabel tentang, efektivitas Program Rehabilitasi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016 nilai
yang dihipotesiskan adalah paling tinggi 65% (0,65) dari yang
diharapkan/skor ideal. Hal ini berarti 0,65x104 = 67,6. Hipotesis statistiknya
dapat dirumuskan sebagai berikut:
Ha : µₒ > 65% > 0,65 x 104 = 67,6
Ho : µₒ < 65% < 0,65 x 104 = 67,6
3. Pengujian hipotesis menggunakan rumus t-test satu sampel adalah sebagai
berikut:
106
Diketahui :
∑x = 7.919
µ = 67,6
n = 153
∑x 7.919
x = = = 51,75
n 153
√∑(x - x)² √7918 74,96
S = = =
√( n - 1 ) √135 - 1 12,32
S = 9.37
Ditanya: t?
Jawab: x - µₒ
t =
S/√n
51,75 – 67,6
=
9,37/√153
107
-15,85
= 0,75
= -16,6
Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t tabel dengan
derajat kebebasan (dk) = n - 1 = 153 - 1 = 152 dan taraf kesalahan 5% untuk uji satu
pihak kiri, maka harga t tabelnya yaitu 1.65494.
Dengan hipotesis bahwa:
Jika t hitung < t tabel, maka Ha diterima/H0 ditolak
Jika t hitung ≥ t tabel, maka Ha ditolak/H0 diterima
Hasil penenelitian didapatkan bahwa harga t hitung lebih kecil dari
harga t tabel atau jatuh pada penerimaan Ha (-16,6 < 1.65630) maka Ha diterima, H0
ditolak. Harga ini dapat ditunjukkan pada gambar di atas Harga -16,6 terletak pada
daerah penerimaan Ha. Berikut adalah kurva daerah penerimaannya:
108
Gambar 4.1
Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis
Daerah Penerimaan Ha Daerah Penerimaan H0
-16,6 1.65494
49% 65%
4.5 Interpretasi Data
Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menjawab rumusan masalah
deskriptif yang sebelumnya telah dirumuskan peneliti. Rumusan masalah
yang harus dijawab adalah sebagai berikut. Seberapa besar efektivitas
Program Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial
Kota Serang Tahun 2016?
Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, terdapat beberapa
langkah yang dilakukan untuk menjelaskan jawaban dari rumusan masalah
109
yang telah diajukan. Langkah pertama yaitu, menentukan skor ideal dan
menghitung skor hasil penelitian, skor ideal variabel adalah 4 x 153 x 26 =
15.912. Dimana 4 adalah nilai tertinggi dari pilihan jawaban atas pernyataan
dalam kuesioner, angka ini menggunakan skala Likert. 153 adalah jumlah
responden atau sampel yang ditujukkan untuk mengisi kuesioner karena
dianggap memahami tentang efektivitas program rehabilitasi penyandang
masalah kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016.
Sedangkan 26 adalah jumlah item pernyataan yang valid dan dibuat oleh
peneliti untuk semua responden.
Sedangkan skor penelitian adalah sebesar 7.919 (lihat lampiran tabel
distribusi data). Dengan demikian nilai efektivitas Program Rehabilitasi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Serang Tahun
2016 adalah 7.919 : 15.912= 0,49 yang dalam presentase ialah 49%.
Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jawaban dari rumusan
masalah deskriptif yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
efektivitas Program Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016 dikatakan berhasil apabila mencapai
65%, namun berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diketahui
bahwa efektivitas Program Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016 mencapai presentase 49%.
Dapat dilihat bahwa Program Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan
110
Sosial Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016 belum mencapai kata efektif.
Adapun penggambaran dari penjelasan tersebut dapat dilihat dari interval di
bawah ini:
3.978 7.956 7.919 11.934 15.912
SBE BE E SE
Dari skala tersebut, terlihat bahwa nilai keefektivitasan Program
Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota
Serang Tahun 2016 berada di antara nilai 7.956 dan 11.934 atau terdapat di
tengah-tengah interval belum efektif dan efektif. Hal ini menyatakan bahwa
efektivitas Program Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016 belum efektif.
Dari hasil penelitian diperoleh data yang menggambarkan harga
tingkat indikator penelitian. Untuk mengetahui harga tingkat indikator terlebih
dahulu mengetahui skor ideal dari setiap indikator.
1. Untuk indikator Pencapaian Tujuan terdiri dari 6 pernyataan. Skor idealnya
adalah 4 x 153 x 6 = 3.672. 4 adalah nilai tertinggi dari setiap pilihan
pertanyaan yang diajukan pada responden (kriteria penilaian skor ini adalah
111
berdasarkan pada skala Likert), 153 adalah jumlah sampel yang dijadikan
responden dalam penelitian ini. Sedangkan 6 adalah jumlah pernyataan yang
diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner. Sedangkan skor indikator
pencapaian tujuan itu sendiri adalah 1.764 (lihat lampiran tabel distribusi
data). Jadi nilai indikator pencapaian target adalah 1.764 :3.672= 0,48, maka
dalam persentase adalah 48%. Dalam penjelasan diatas dapat diketahui bahwa
pencapaian tujuan yang telah direncanakan dalam program rehabilitasi
penyandang masalah kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kota Serang Tahun
2016 belum efektif.
2. Untuk indikator Integrasi terdiri dari 9 pernyataan. Skor idealnya adalah 4 x
153 x 9 = 5.508. 4 adalah nilai tertinggi dari setiap pilihan pertanyaan yang
diajukan pada responden (kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada
skala Likert), 153 adalah jumlah sampel yang dijadikan responden dalam
penelitian ini. Sedangkan 9 adalah jumlah pernyataan yang diajukan kepada
responden dalam bentuk kuesioner. Sedangkan skor indikator kemampuan
beradaptasi itu sendiri adalah 2.819 (lihat lampiran tabel distribusi data). Jadi
nilai indikator kemampuan beradaptasi adalah 2.819: 5.508 = 0,51, maka
dalam persentase adalah 51%. Dalam penjelasan diatas dapat diketahui bahwa
kemampuan integrasi dalam hal program rehabilitasi penyandang masalah
kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016 bagi sebagian
pegawai masih belum bisa dikatakan baik.
112
3. Untuk indikator Adaptasi terdiri dari 11 pernyataan. Skor idealnya adalah 4 x
153 x 11 = 6.732. 4 adalah nilai tertinggi dari setiap pilihan pertanyaan yang
diajukan pada responden (kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada
skala Likert), 65 adalah jumlah sampel yang dijadikan responden dalam
penelitian ini. Sedangkan 9 adalah jumlah pernyataan yang diajukan kepada
responden dalam bentuk kuesioner. Sedangkan skor indikator kepuasan kerja
itu sendiri adalah 3.336 (lihat lampiran tabel distribusi data). Jadi nilai
indikator adaptasi adalah 3.336 :6.732= 0,49 maka dalam persentase adalah
49%. Dapat dilihat bahwa faktor adaptasi masih belum dapat dikatakan baik.
Dari perhitungan dan penjelasan diatas, didapat nilai efektivitas
Program Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas
Sosial Kota Serang Tahun 2016 adalah 49% dari pernyataan yang telah
dihipotesiskan sebelumnya yaitu 65%. Maka dapat disimpulkan bahwa
efektivitas Program Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016 belum efektif.
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan dan
analisis data yang diterangkan dalam Bab IV mengenai efektivitas program
rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kota Serang
Tahun 2016 yaitu dengan menggunakan teori efektivitas dari Duncan dalam
Richard M.Steers yakni diantaranya adalah pencapaian tujuan, integrasi dan
adaptasi. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa efektivitas program rehabilitasai
penyandang masalah kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kota Serang Tahun
2016 yang dianalisis menggunakan indikator sesuai teori yang dipakai dinyatakan
bahwa belum efektivnya program rehabilitasi yang diberikan oleh Dinas Sosial
Kota Serang kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terjaring
razia. Para masalah kesejahteraan sosial merasa masih sangat kurang tepatnya
waktu pelaksanaan program rehabilitasi, kurang tegasnya sanksi, kurangnya
pengawasan pasca rehabilitasi dan pemberian modal serta sarana prasarana yang
belum memadai. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:
1. Untuk indikator Pencapaian Tujuan memiliki persentase sebesar 54% dari
nilai hipotesis sebesar 65%. Sehingga dapat diketahui bahwa pencapaian
tujuan yang telah direncanakan dalam program rehabilitasi penyandang
masalah kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016 belum
efektif.
2. Untuk indikator Integrasi memiliki persentase sebesar 58% dari nilai
hipotesis sebesar 65%. Sehingga dapat diketahui bahwa kemampuan
integrasi dalam halprogram rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan
sosial Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016 belum efektif.
3. Untuk indikator Adaptasi memiliki persentase sebesar 56% dari nilai
hipotesis sebesar 65%. Sehingga dapat diketahui bahwa indikator adaptasi
dalam hal program rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial
Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2016 belum efektif.
5.2 Saran
Dari kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, peneliti hendak
mengajukan saran yang diharapkan dapat berguna bagi peningkatan efektivitas
program rehabilitasi para penyandang masalah kesejahteraan sosial oleh Dinas
Sosial Kota Serang di tahun-tahun berikutnya. Adapun saran-saran yang
diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
1. Upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki efektivitas program
berupa, dengan menentukan secara matang pelaksanaan program
rehabilitasi mulai dari waktu pelaksanaan program rehabilitasi yang lebih
sesuai dengan kriteria PMKS, pemberian program rehabilitasi yang tepat
guna sehingga tercapainya tujuan dari dilaksanakannya program
rehabilitasi yakni untuk membuat para PMKS tidak kembali lagi ke jalan
serta aturan hukum Peraturan Daerah No 2 Kota Serang yang lebih
diterapkan.
2. Dinas sosial juga perlu meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait
seperti relawan social, OPD serta SatPol PP untuk kelancaran pelaksanaan
proses sosialisasi mengenai penyakit masyarakat dan rehabilitasi sosial
sehingga tujuan yang disampaikan dapat tercapai yakni para PMKS
mendapatkan pemahaman yang sesuai, seperti adanya kerjasama yang
lebih bersinergi antara Dinas Sosial dengan SatPol PP sebagai pengawas
lapangan. Meskipun sudah berjalannya kerjasama antara Dinas Sosial dan
SatPol PP seperti pada saat razia dilakukan. Pada kondisi yang ada, hal
tersebut dinilai masih kurang bersinergi karena peran Dinas Sosial dan
SatPol PP selaku pengawas penyandang masalah sosial di lapangan perlu
dilakukan secara terus menerus. Terlihat dari masih jarangnya pengawasan
dan pengamanan daerah rawan penyandang masalah sosial.
3. Upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki efektivitas program yang
semestinya sudah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Sosial. Penerapan yang perlu dimulai pada sektor pengawasan pasca
rehabilitasi berupa pengawasan modal usaha, pendataan berkala dan
menyeluruh, penegakkan sanksi yang tegas serta tersedianya sarana
prasarana seperti panti sosial serta tenaga ahli yang sesuai sehingga dapat
menunjang program rehabilitasi berjalan dengan tepat sasaran dan agar
supaya tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial sebagai wadah penyandang
masalah sosial.
DAFTAR PUSTAKA
Adi, I. R. (2013). Kesejahteraan Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Agung, Kurniawan. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta:
Pembaharuan.
Agung, N. B. (2005). Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan
SPSS. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Anwar, Prabu M. (2005). Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Arikunto, S. (2002). Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek. Edisi Revisi
Kelima. Rineka Cipta: Jakarta.
Azwar, S. (1986). Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Liberty.
Fahrudin, A. (2012). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
Gibson, Ivancevich, Donelly. (2005) Produktivitas Kerja. Edisi Ke8. Jakarta:
Birarupa Aksara.
Handoko, T. Hani. (2000). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia.
Yogyakarta: BPFE.
Ivancevich, John M, dkk. (2008). Perilaku dan Manajemen Organisasi. Jakarta:
Erlangga.
Herawati, T., & Putra, N. M. (2000). Penelitian Efektifitas Metode Dan Teknik
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial . Jakarta:
Departemen Sosial RI.
Martoyo, Susilo. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kedelapan.
Yogyakarta: BPFE.
Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP
AMPYKPN.
Mangunhardjana, A. M. (1986). Pembinaan: Arti dan Metodenya. Yogyakarta:
Kanisius.
Mathis, Robert L dan Jackson, John H. (2001). Manajemen Sumber Daya
Manusia. Jakarta: Salemba Empat.
Purwanto. (2007). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Robbins, Stephen P. (2003). Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Indeks Kelompok
Gramedia.
Sihombing, M. J. (2005). Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal. Yogyakarta:
Narasi.
Soehartono, I. (2002). Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian
Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Sugiyono. (2005). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
Steers, M. Richard. (1985). Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
Suharto, Edi. (2006). Pemberdayaan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial.
Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS.
Suud, M. (2006). 3 Teori Kesejateraan Sosial. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Suud, M. (2006). 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Siregar, S. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenada Media Grup.
Singarimbun, M & Effendi, S (1995). Metode Penelitian Survey. Jakarta. LP3S.
Supriyono. (2000). Sistem Pengendalian Manajemen. Jakarta: Erlangga.
Tang, Dilintin P. (2008). Pembinaan Generasi Muda. Yogyakarta: Kanisius.
Tangkilisan, Noggittessel. (2005). Manajemen Publik. Jakarta: PT.Gramedia
Widiasarana Indonesia.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-undang Ayat 1 Tahun Tahun 1945 Tentang Anak Terlantar dan Fakir
Miskin Dipelihara Negara.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah sebagai
Pelaksanaan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Sosial.
KUHAP No 8 Tahun 1981 Rehabilitasi Pasal 1 Ayat 23.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Panduan Perencanaan
Bidang Sosial Kabupaten/Kota.
Skripsi :
Nitha Chitrasari, 2012. Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan
dan Pengemis di Kota Cilegon. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang
Adi Hardiawan, 2015. Efektivitas Program Pembinaan Dinas Sosial Pada Wanita
Pekerja Seks Di Kota Cilegon. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang
Asrul Nurdin, 2013. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008
Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di
kota Makassar. Universitas Hasanudin Makasar
Lainnya :
a) http://www.serangkota.go.id
b) rehsos.kemsos.go.id
c) http://repository.unhas.ac.id
d) http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/Sosial/Kepmensos_No_80_HUK
_2010_Panduan_SPM.pdf
e) http://www.kemsos.go.id/
113
Deskripsi Responden
Nama :
Jenis Kelamin :
Usia :
Pilihlah salah satu alternative jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan
pendapat tentang Efektivitas Program Rehabilitasi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Serang di bawah ini dengan memberi
tanda check list (√) pada kolom pilihan jawaban yang tersedia.
Keterangan:
SS = Sangat Setuju
S = Setuju
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju
NO PERNYATAAN RESPON
SS S TS STS
1 Waktu pelaksanaan program rehabilitasi yang cukup
2 Ketepatan pelaksanaan program rehabilitasi
3 Tercapainya tujuan program-program rehabilitasi
4 Tepatnya pemberian program rehabilitasi
5 Jelasnya aturan hokum tentang masalah social
6 Aturan hukum yang berjalan dengan baik
7 Berjalannya sosialisasi larangan mengemis
8 Berjalannya sosialisasi mengenai program-program
rehabilitasi
9 Pemahaman penyandang masalah kesejahteraan social
tentang penyakit masyarakat
10 Program rehabilitasi memberikan dampak ke arah yang
lebih baik
11 Tepatnya isi program rehabilitasi
12 Berjalannya program rehabilitasi dengan baik
13 Tidak kembalinya penyandang masalah kesejahteraan
social ke jalan setelah pemberian program rehabilitasi
14 Sosialisasi yang diberikan telah dipahami oleh
penyandang masalah kesejahteraan sosial
15 Sosialisasi yang diberikan oleh dinas sosial telah
dijalankan oleh PMKS
16 Tepatnya pemanfaatan modal usaha
17 Tepatnya pemberian modal usaha
18 Adaya pengawasan pasca rehabilitasi
19 Adanya pengawasan pemanfaatan modal usaha
20 Pendataan berkala pasca pemberian program rehabilitasi
21 Pendataan yang terstruktur
22 Pendataan yang menyeluruh
23 Tepatnya pemberian sanksi
24 Pemberian sanksi yang tegas
25 Tersedianya tenaga ahli dalam pemberian program
rehabilitasi
26 Cukupnya sarana prasarana dalam pelaksanaan program
rehabilitasi
LAMPIRAN:
DOKUMENTASI:
