COMMUNITY DEVELOPMENTCOMMUNITY DEVELOPMENTPENGEMBANGAPENGEMBANGANN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERBAPADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERBA

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN SIJUNJUNG

Muaro Sijunjung, 27 Juli 2011

DASAR HUKUMDASAR HUKUM Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara. Pasal 108 (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan

masyarakat.(2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pasal 109Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 106(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan

masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat seternpat.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat rnengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati/walikota setempat untuk diteruskan kepada pemegang IUP atau IUPK.

DASAR HUKUMDASAR HUKUM Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal 106(4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.

(5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batasan administrasi wilayah kecamatan/kabupaten.

(6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP atau IUPK setiap tahun.

(7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP atau IUPK.

Pasal 107 Pemegang IUP dan IUPK setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan

program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapat persetujuan.

DASAR HUKUMDASAR HUKUM Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal 108Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan

realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Menteri ESDM Tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (masih dalam proses penyelesaian Draft Permen).

TUJUANTUJUAN1. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal. 3. Menciptakan lapangan pekerjaan.4. Meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat5. Pembangunan masyarakat secara berkelanjutan6. Menghindari konflik antara perusahaan dan masyarakat.

PRINSIPRINSIPP

Prinsip CD Sektor pertambangan adalah pembangunan yang berkelanjutan dimana aspek sosial diimplementasikan dalam bentuk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

RKAB

ProgramCommunity Development (CD)

Disetujui oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota

KEWAJIBAN DAN PENGESAHAN:

Pemegang IUP / UPK Wajib Menyusun Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Program ditentukan dan disusun oleh pemegang IUP/IUPK berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang telah dikonsultasikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Rencana Program Pengembangan Masyarakat merupakan kesatuan dari Dokumen RKAB pemegang IUP/IUPK dan disampaikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota untuk mendapat Persetujuan.

PENYUSUNANPENYUSUNAN PROGRAM PROGRAM

Masyarakat IUP dan/atau IUPK Pemerintah Daerah

MENTERI, GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA

PersetujuanPogram CD

PENYUSUNANPENYUSUNAN PROGRAM PROGRAMALUR PENYUSUNAN :

KOMPONEN PEMERINTAH :

1. Menteri 2. Gubernur3. Bupati/Walikota(sesuai kewenangannya)

KOMPONEN IUP/IUPK :

- Seluruh perusahaan tambang pemegang IUP/IUPK baik Kontrak Karya (KK) maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

KOMPONEN MASYARAKAT :

1. Individu2. Keluarga 3. Orsos / LSM Lokal/ Paguyuban4. Komunitas

PENYUSUNANPENYUSUNAN PROGRAM PROGRAM

TEKNIK PENYUSUNAN : Dialog & konsultasi Musyawarah Analisis terhadap kondisi masyarakat Pemetaan, pemahaman & pengembangan partisipatif Pemanfaatan sumber daya lokal Perencanaan aksi Penguatan lembaga pada masayarakat sekitar tambang Penguatan jaringan kerja Evaluasi dan mengakomodasi partisipatif masyarakat

PENYUSUNANPENYUSUNAN PROGRAM PROGRAMPARTISIPASI MASYARAKAT:

1. Pihak yang paling mengetahui dan memahami masalah, kebutuhan, potensi dan situasi fisik/ sosial.

2. Aspirasi masyarakat untuk mengusulkan suatu program serta menolak atau menerima kehadiran suatu program kegiatan pengembangan masyarakat.

3. Hak atas jaminan kepastian bahwa aspirasi, pendapat dan kepentingannya mendapat perhatian dalam pengambilan keputusan.

4. Peran masyarakat diakui dan dijamin.

PENYUSUNANPENYUSUNAN PROGRAM PROGRAM CAKUPAN PROGRAM :

1. Hubungan Masyarakat Keagamaan Sosial Budaya dan Olahraga

2. Pemberdayaan masyarakat Kesehatan Pendidikan Ekonomi

3. Pelayanan Masyarakat Bencana Alam Donasi

4. Pengembangan Infrastruktur Pembangunan / perbaikan jalan, jembatan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dll.

PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBINAAN : Pembinaan kegiatan pengembangan masyarakat dilakukan oleh Menteri, Gubernur,

Bupati /Walikota sesuai kewenangannya. Pembinaan dilakukan mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan

pelaksanaan program. PENGAWASAN : Pengawasan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Menteri, Gubernur,

Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. TUJUAN DAN SASARAN PEMBINAAN PENGAWASAN : Menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman dan perencanaan yang

telah disetujui Menjamin pelaksanaan kegiatan dapat tercapai secara efektif dan efisien Meminimalkan penyimpangan dalam pengelolaan kegiatan melalui peningkatan

kinerja dan profesionalisme RUANG LINGKUP PENGAWASAN : Administrasi / tata laksana Pengawasan Operasional

PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN :a) Administrasi / tata laksana :1. Evaluasi rencana kerja pengembangan masyarakat2. Evaluasi laporan pelaksanaan program 3. Evaluasi kinerja kegiatan pengembangan masyarakat, mencakup aspek : Pengelolaan keuangan Koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan program Penyusunan dan penetapan rencana kerja program Penyusunan laporan kerja program

b) Pengawasan Operasional1. Teknis pengelolaan program Penelitian sosial dan perencanaan program Linkup implementasi program Partisipasi masyarakat2. Keuangan Realisasi anggaran pelaksanaan program Realisasi anggaran operasional program Audit laporan keuangan3. Pengelolaan program yg melibatkan institusi/lembaga lain4. Pencapaian program

PEMBIAYAANPEMBIAYAAN Pendanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dibiayai dari

alokasi anggaran pada masing-masing IUP/IUPK setiap tahun.

Biaya Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dikelola oleh pemegang IUP/IUPK

Alokasi biaya CD tidak dapat dimasukan sebagai Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APDB).

Sisa Anggaran program pengembangan masyarakat yang tidak terealisasi pada tahun berjalan dimasukkan/dibawa kedalam anggrana tahun berikutnya

PELAKSANAAN PROGRAMPELAKSANAAN PROGRAM METODE PELAKSANAAN Program yang dilaksanakan adalah program yang telah disetujui Pelaksanaan Program pengembangan Masyarakat dilakukan berdasarkan skala

prioritas Pelaksanaan Program semaksimal mungkin mengikutkan masyarakat sekitar

tambang Program Pengembangan masyarakat harus dilakukan dengan kemitraan dan

bimbingan dengan memanfaatkan potensi dan sumber lokal Program pembangunan infrastruktur seperti pembangunan permukiman, penataan

sanitasi lingkungan, peningkatan sarana prasarana pelayanan sosial dasar dan pengembangan infrastruktur lainnya dilakukan secara terpadu dengan Pemda dan Masyarakat

Prioritas utama program pengembangan masyarakat adalah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat

PRIORITAS WILAYAH PELAKSANAAN PROGRAM Wilayah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat diprioritaskan pada

masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan atau kabupaten.

PELAPORANPELAPORANPemegang IUP/IUPK wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan laporan triwulan perkembangan program pengembangan masyarakat dan dilaporkan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Laporan Triwulan: dibahas dalam pertemuan laporan triwulan RKAB

Laporan Tahunan: dibahas dalam pertemuan laporan tahunan RKAB

Cakupan Laporan, antara lain :

1.Realisasi Kegiatan

2.Permasalahan yang dihadapi

3.Rencana Program Tahun Berikutnya

MONITORING (PEMANTAUAN) DAN EVALUASIMONITORING (PEMANTAUAN) DAN EVALUASI Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala : Pra - monitoring (pemantauan sebelum program dilaksanakan) On going – monitoring (pemantauan ketika program dilaksanakan) Post – monitoring (pemantauan setelah program dilaksanakan)

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh : Pemerintah Pemegang IUP/IUPK Masyarakat

Monitoring dan evaluasi mencakup hal-hal sebagai berikut : Realisasi kemajuan program Memantau proses pelaksanaan program Mengidentifikasi dampak pelaksanaan program Mengidentifikasi respon masyarakat terhadap pelaksanaan program Monitoring terhadap waktu pelaksanaan program Mengevaluasi pencapaian sasaran program

DANA COMDEV PERUSAHAANDANA COMDEV PERUSAHAAN

Dana CD Penjualan Dana CD Penjualan Dana CD Penjualan(‘000) (‘000) (‘000) (‘000) (‘000) (‘000)

1 PT Adaro Ind $2,331 $1,458,950 0.16 3,295,908 2,315,918,325 0.14 3,262,500 2,427,542,595 0.132 PT Arutmin Ind $2,088 $1,037,697 0.20 $2,888 1,150,162,896 0.00 3,102,183 1,254,203,545 0.253 PT Berau Coal $1,706 $661,117 0.26 $2,302 $567,537 40.56% 135,495,000 $7,266 1864871.004 PT Kaltim Prima Coal $4,755 2,816,247.00 0.17 $5,000 244,507,502 0.00 $5,657 296,394,035 0.005 PT Kideco Jaya Agung $2,757 $1,088,370 0.25 4,000,000,000 806,499 495970.86 48,200,000,000 1,421,885,586 3389.86

6 Freeport Ind $47,119 $4,115,245 1.14 $79,157 $4,361,719 1.81 $96,448 $4,801 2008.917 PT Inco $3,872 $1,337,157 0.29 $5,284 $716,785 0.74 $5,635,915 $976,810 576.97

Rata - Rata 0.35 70853.42 267263.88

%

2010No Nama Perusahaan 2008

%

Rata - Rata

%

2009

Note : Data tersebut diatas berdasarkan RKABDari masing-masing perusahaan

18

Program Pengembangan Masyarakat, meliputi manajemen dampak sosial, ekonomi dan lingkungan, pola kemitraan tiga sektor, melakukan program-program pengembangan dan pembangunan berkelanjutan, melakukan pendekatan program, budaya dan agama, pengintegrasian kebijakan dan program yang berkaitan dengan komitmen-komitmen sosial, lingkungan, ketenagakerjaan, dan HAM ke dalam sistem sistem operasional perusahaan, melakukan evaluasi/audit guna mengukur kinerja perusahaan dan menjadi acuan perbaikan.

Program pengembangan masyarakat dirancang bersama-sama antara Pemerintah, Masyarakat dan Pemegang IUP untuk mencapai pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

PENUTUP

TERIMA KASIHTERIMA KASIH