Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensil 1. Presiden adalah penyelenggara negara. Presiden menjabat dua jabatan sekaligus yaitu

kepala negara dan kepala pemerintahan. Parlemen tidak memilih presiden, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.

2. Menteri-menteri dipilih langsung oleh presiden menjadi sebuah kabinet yang bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.

3. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen secara presiden tidak dipilih oleh parlemen.

4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.

5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.

6. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer 1. Parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat

melalui pemilihan umum. Kekuasaan besar parlemen meliputi  badan perwakilan dan lembaga legislatif.

2. Anggota parlemen berasal dari partai politik yang mendapatkan kursi dalam pemiihan umum. Semakin besar perolehan partai atau bahkan memenangkan pemilu maka perwakilannya akan semakin banyak di parlemen.

3. Kabinet terdiri dari para menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Perdana Menteri memegang kekuasaan eksekutif. Sebagian besar anggota kabinet berasal dari parlemen.

4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Selama parlemen percaya kepada kabinet maka kabinet dapat berumur panjang.

5. Kepala negara bukanlah kepala pemerintahan. Ia adalah simbol saja dari negara tersebut.

6. Kepala negara dapat menjatuhkan parlemen dan mengadakan pemilu lagi.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer1. Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga suara rakyat

sangat didengarkan oleh parlemen2. Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat maka pengawasan pemerintah dapat

berjalan dengan baik

3. Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat sebab gambang terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif & legislatif. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif & legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.

4. Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas.

Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer1. Kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan mosi tidak percaya Parlemen2. Keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai di negara tersebut sangat banyak( banyak

suara).

3. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial1. Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden.2. Pemerintah dapat leluasa waktu karena tidak ada bayang-bayang krisis

kabinet

3. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen

4. Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Misalkan, masa jabatan Presiden Amerika Serikat selama empat tahun, sedangkan Presiden Indonesia  lima tahun.

5. Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

6. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif sebab dapat diisi oleh orang luar termasuk juga anggota parlemen sendiri.

Kelemahan Sistem pemerintahan Presidensial1. Pengawasan rakyat lemah2. Pengaruh rakyat dalam kebikajan politik negara kurang mendapat

perhatian

3. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak

4. Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas

5. Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif & legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas & memakan waktu yang lama.

Proses pembentukan pemerintahan parlementer di Indonesia :

a. Partai-partai, melalui kader-kadernya (caleg), berkampanye menawarkan visi, misi, dan program partai, yakni tentang apa yang akan dilakukan pemerintah apabila partainya menang pemilu.b. Konstituen memilih partai yang dinilai sesuai dengan aspirasinya. Pilihan konstituen atas

tawaran partai pemenang adalah “Kontrak Sosial” (Rousseau) sistem parlementer. (Tidak dikenal istilah “Kontrak Politik”).c. Partai pemenang adalah yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu. Apabila suara partai pemenang < 50% + 1, maka diperlukan koalisi. Istilah “koalisi” hanya dikenal dalam sistem parlementer!d. Partai pemenang (melalui parlemen) membentuk pemerintahan (Kabinet Parlementer) diketuai perdana menteri (PM) selaku kepala pemerintahan (KP). Kabinet bertanggung jawab pada parlemen.e. Partai pemenang disebut partai pemerintah (PP). Partai yang tidak memerintah menempatkan diri sebagai partai oposisi (PO), atau memilih netral.f. Apabila perolehan suara legislatif <50% + 1, partai pemenang perlu membentuk koalisi (kabinet koalisi). Konsekuensinya menteri kabinet bertanggung jawab pada partai.g. “Mosi Tidak Percaya” adalah pencabutan mandat kabinet oleh parlemen, artinya kabinet tidak lagi memiliki legitimasi. Kabinet harus mengembalikan mandat pada parlemen. Demikian pula parlemen. Lembaga tersebut juga tidak lagi memiliki legitimasi, dan parlemen pun harus bubar. Pembubaran parlemen dilakukan oleh Kepala Negara (raja, ratu, kaisar, sultan, presiden). Kabinet baru hanya bisa dibentuk setelah pemilu baru (pemilu sela, bukan dari hasil pemilu lama).h. Parlemen & kabinet (legislatif & eksekutif) adalah faktor variabel.

Kabinet-kabinet dalam system pemerintahan parlementer di Indonesia

1. RIS2. Susanto 3. Halim4. Natsir 5. Sukiman-Suwirjo 6. Wilopo 7. Ali Sastroamidjojo I 8. Burhanuddin Harahap 9. Ali Sastroamidjojo II 10. Djuanda