BAB II PEMBAHASAN

2.1 KONSTITUSI2.1.1 Pengertian konstitusiKonstitusi secara harfiah berarti pembentukan yang berasal dari bahasa perancisconstituir yang berarti membentuk. Secara istilah berarti pearturan dasar (awal) mengenai pembentukan negara. Dalam bahasa belanda desebut grondwet, sedangkan dalam bahasa indonesia disebut konstitusi. Dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang undang dasar. Konstitusi / UUD dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang- undangan.Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat Negara.2.1.2 pengertian konstitusi menurut para ahli a. K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketaatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu negara.b. Herman heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.c. Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik dsb.d. L.j Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis.e. Carl schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu: 1. Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian yaitu; Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara. Konstitusi sebagai bentuk Negara. Konstitusi sebagai faktor integrasi. Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara 2. Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi 2 pengertian yaitu konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitrusi dapat berupa terttulis) dan konstitusi dalam arti materiil (konstitusi yang dilihat dari segi isinya).3. konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan.4. konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannyakonstitusi secara luas mencakup baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sehingga secara demikian Konstitusi itu ada dua macamyaitu konstitusi tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar (UUD) dan konstitusi yang tidak tertulis yang disebut sebagai konveksi. Dikatakan konvensi karena mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:1. Merupakan kebiasaan yang berulang-ulang dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.2. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar.3. Diterima oleh seluruh rakyat.4. Bersifat pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar.5. Secara terminologi konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk unsur mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerja sama antara Negara dan Masyarakat (rakyat) dalam kontek kehidupan berbangsa dan bernegara.6. Namun apabila konstitusi dipandang sebagai fundamental laws atau lembaran hukum dasar bagi segala kehidupan masyarakat di suatu negara, maka jelaslah konstitusi menjadi bagian kajian ilmu hukum. Kemudian apabila konstitusi dipandang sebagai peratutran dasar paling awal bagi pembentukan atau pendirian sebuah Negara, maka konstitusi merupakan bagian dari kajian ilmu Negara. Sementara apabila konstitusi dipandang sebagai lembaran konsesus politik segenap masyarakat sebuah Negara-bangsa, maka jelaslah konstitusi merupakan bagian dari kajian ilmu politik.2.1.3 Tujuan konstitusiTujuan konstitusi yaitu: a. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang wenang maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak .b. Melindungi Ham maksudnya setiap penguasa berhak menghormati Ham orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.c. Pedoman penyelengaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.

2.1.4 Nilai konstitusiNilai konstitusi yaitu: a. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.b. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetrapi tidak sempurna. Ketidak sempurnaan itu disebabkan pasal pasal tertentu tidak berlaku / tidsak seluruh pasal pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara.c. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.2.1.5 Macam-macam konstitusiMacam macam konstitusi diantaranya adalah:a. Menurut CF. Strong konstitusi terdiri Konstitusi tertulis (dokumentary constiutution / writendari: constitution) adalah aturan aturan pokok dasar negara , bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis / konvensi(nondokumentary constitution) adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Adapun syarat syarat konvensi yakni diakui dan dipergunakan berulang ulang dalam praktik penyelenggaraan Negara, tidak bertentangan dengan UUD 1945, memperhatikan pelaksanaan UUD 1945. secara teoritis konstitusi dibedakan menjadi: 1) konstitusi politik adalah berisi tentang norma- norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubuyngan antar lembaga negara.2) Konstitusi sosial adalah konstitusi yang mengandung cita cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu.3) bedasarkan sifat dari konstitusi yaitu: Flexible / luwes apabila konstitusi / undang undang dasar memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan. Rigid / kaku apabila konstitusi / undang undang dasar jika sulit untuk diubah.b. Menurut Sri Sumantri konstitusi berisi 3 hal pokok yaitu: Jaminan terhadap Ham dan warga Negara. Susunan ketatanegaraan yang bersdifat fundamental. Pembagian dan poembatasan tugas ketatanegaraan.c. Menurut Miriam budiarjo, konstitusi memuat tentang: Organisasi negara HAM Prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum Cara perubahan konstitusi.d. Menurut koerniatmanto soetopawiro, konstitusi berisi tentang: Pernyataan ideologis. Pembagian kekuasaan Negara. Jaminan HAM (hak asasi manusia). Perubahan konstitusi . Larangan perubahan konstitusi.

2.1.6. Kedudukan KonstitusiKedudukan konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan pada suatu negara sangat penting karena menjadi ukuran kehidupan dalam bernegara dan berbangsa untuk mengetahui aturan-aturan pokok yang ditujukan baik kepada penyelenggara negara maupun masyarakat dalam ketatanegaraan. Kedudukan tersebut adalah sebagai berikut:1. Sebagai hukum dasarDalam hal ini, konstitusi memuat aturan-aturan pokok mengenai penyelengara negara, yaitubadan-badan/lembaga-lembaga pemerintahan dan memberikan kekuasaan serta prosedurpenggunaan kekuasaan tersebut kepada badan-badan pemerintahan.2. Sebagai hukum tertinggiDalam hal ini, konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi terhadap peraturan-peraturanyang lain dalam tata hukum pada suatu negara. Dengan demikian, aturan-aturan di bawahkonstitusi tidak bertentangan dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat padakonstitusi.

2.2 DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 19451. Pelaksanan UUD 1945 pada masa awal kemerdekaan (17 Agustus 1945 29 Desember 1949)Pada awal kemerdekaan Indonesia, KNIP mengusung gagasan pemerintahan parlementer karena khawatir dengan pemberian kekuasaan yang begitu besar pada presiden oleh UUD. Karena itu pada tanggal 7 oktober 1945, KNIP mengeluarkan momerandum yang meminta presiden untuk segera membentuk MPR, menanggapi hal itu, presiden mengeluarkan maklumat wakil presiden pada tanggal 16 oktober 1945 yang berisi bahwa komite nasional pusat, sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislative dan ikut menetapkan GBHN, serta membentuk badan pekerjaan, dan pada tanggal 3 november 1945, wakil presiden mengeluarkan maklumat lagi tentang kebebasan membentuk banyak partai. Terbentuknya cabinet pertama berdasarkan system parlementer dengan perdana menteri syahrir pada tanggal 14 november 1945. Hal itu berakibat pada kestabilan Indonesia di bidang ekonomi, politik maupun pemerintahan.Pada tanggal 27 desember 1949, dibentuklah negara federal yaitu Negara kesatuan republic Indonesia Serikat yang berdasar pada RIS. Dalam Negara RIS tersebut masih terdapat Negara bagian republic Indonesia yang ber ibukota di Yogyakarta. Pada tanggal 17 agustus 1950, terjadi kesepakatan antara Negara RI yogyakarata dengan Negara RIS untuk kembali membentuk Negara kesatuan berdasarkan pada undang-undang dasar.

2. Pelaksanaan UUD pada masa orde lama (demokrasi terpimpin) (5 juli 1959 11 maret 1966)Pada tanggal 5 juli 1959 presiden menganggap NKRI dalam bahaya, karena itu presiden mengeluarkan dekrit presiden yang isinya :a) Menetapkan pembubaran konstituante.b) Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi seluruh rakyat Indonesia, dan terhitung mulai dari dikeluarkannya dekrit ini, UUD 1950 tidak diberlakukan lagi.c) Pembentukan MPR sementara yang beranggotakan DPR, perwakilan daerah- daerah dan dewan agung sementara.Sejak dikeluarkannya dekrit presiden tersebut, mulai berkuasa kekuasaan orde lama yang secara ideologis banyak dipengaruhi oleh faham komunisme. Penyimpanagan ideologis tersebut berakibat pada penyimpangan konstitusional seperti Indonesia diarahkan menjadi demokrasi terpimpin dan bersifat otoriter yang jelas menyimpang dari apa yang tercantum dalam UUD 1945. Puncaknya adalah adanya pemberontakan G30S.PKI yang berhasil dihentikan oleh generasi muda Indonesia dengan menyampaikan Tritula (Tri tuntutan Rakyat) yang isisnya:1. Bubarkan PKI. 2. Bersihkan cabinet dari unsure-unsur KPI. 3. Turunkan harga/perbaikan ekonomi. Gelombang gerakan rakyat semakin besar, sehingga mengakibatkan dikeluarkannya surat perintah 11 maret 1966 yang memberikan kekuasan pada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah dalam mengembalikan keamanan Negara.

3. Pelaksanaan UUD 1945 masa orde baru (11 maret 1966 22 mei 1998)Masa orde baru berada dibawah kepemimpinan Soeharto dalam misi mengembalikan keadaan setelah pemberontakan PKI, masa orde baru juga mempelopori pembangunan nasional sehingga sering dikenal sebagai orde pembangunan. MPRS mengeluarkan berbagai macam keputusan penting, antara lain :1. Tap MPRS No. XVIII/MPRS/1966 tentang kabinet Ampera yang menyatakan agar presidenmenugasi pengemban Super Semar, Jenderal Soeharto untuk segera membentuk kabinet Ampera.2. Tap MPRS No. XVII/MPRS/1966 yang dengan permintaan maaf, menarik kembali pengangkatan pemimpin Besar Revolusi menjadi presiden seumur hidup.3. Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPRGR mengenai sumber tertib hokum republik Indonesia dan tata urutan perundang -undangan.4. Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 mengenai penyederhanaan kepartaian, keormasan dan kekaryaan. 5. Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran partai komunis Indonesia dan pernyataan tentang partai tersebut sebagai partai terlarang diseluruh wilayah Indonesia, dan larangan pada setiap kegiatan untuk menyebar luaskan atau mengembangkan faham ajarankomunisme/Marxisme, Leninisme.Pada saat itu bangsa Indonesia dalam keadaan yang tidak menentu baik di bidang politik, ekonomi maupun keamanan. Oleh karena itu, pada bulan februari 1967, GDRGR mengeluarkan suatu resolusi yaitu meminta MPR agar mengadakan siding istimewa pada bulan maret 1967. Keputusan yang diperoleh dari sidang istimewa tersebut sebagai berikut: Sidang menetapkan berlakunya Tap No. XV/MPRS/1966 tentang pemilihan/penunjukan wakilpresiden dan tata cara pengangkatan pejabat presiden dan mengangkat Jenderal Soeharto.- Pengembangan Tap. No. 6 IX/MPRS/1966, sebagai pejabat presiden berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Dalam kaitan dengan itu di bidang politik dilaksanakanlah pemilu yang dituangkan dalam Undang-Undang No.15 tahun 1969 tentang pemilu umum, Undang-Undang No.16 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dan dewan rakyat daerah. Atas dasar ketentuan undang-undang tersebut kemudian pemerintah OrdeBaru berhasil mengadakan pemilu pertama. Dengan hasil pemilu pertama tersebut pemerintah bertekat untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia.

4. Pelaksanaan UUD 1945 masa Reformasi ( 22 Mei 1998 sekarang)Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto sampai tahun 1998 membuatpemerintahan Indonesia tidak mengamanatkan nilai-nilai demokrasi seperti yang tercantum dalam Pancasila, bahkan juga tidak mencerminkan pelaksanaan demokrasi atas dasar norma-norma dan pasal-pasal UUD 1945. Pemerintahan dicemari korupsi, kolusi dan nepotisme(KKN). Keadaan tersebut membuat rakyat Indonesia semakin menderita.Terutama karena adanya krisis moneter yang melandaIndonesia yang membuat perekonomian Indonesia hancur. Hal itu menyebabkan munculnya berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh generasi muda Indonesia terutama mahasiswa sebagai gerakan moral yang menuntut adanya reformasi disegala bidang Negara. Keberhasilan reformasi tersebut ditandai dengan turunnya presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden dan diganti oleh Prof. B.J Habibie pada tanggal 21 mei 1998. Kemudian bangsa Indonesia menyadari bahwa UUD 45 yang berlaku pada jaman orde baru masih memiliki banyak kekurangan, sehingga perlu diadakan amandemen lagi. Berbagai macam produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dalam reformasi hukum antara lain UU. Politik Tahun 1999, yaitu UU. No.2tahun 1999, tentang partai politik, UU. No.3 tahun 1999, tentang pemilihan umumdan UU. No. 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD; UUotonomi daerah, yaitu meliputi UU. No.25 tahun 1999. Tentang pemerintahandaerah, UU. No.25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antar pemerintahanpusat dan daerah dan UU. No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yangbersih dan bebas dari KKN. Berdasarkan reformasi tersebut bangsa Indonesia sudah mampu melaksanakan pemilu pada tahun 1999 dan menghasilkan MPR, DPR dan DPRD hasil aspirasi rakyat secara demokratis.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia mengalami perkembangan yang pesat, hal ini secara tidak langsung juga mempengaruhi hukum-hukum di beberapa Negara termasuk Indonesia. Indonesia mengalami perubahan hukum yang mendasar, ditandai dengan adanya amandemen pada UUD 1945. Pada awal terbentuknya, UUD 1945 memiliki 37 pasal, hingga sekarang setelah mengalami beberapa amandemen UUD 1945 telah memiliki pasal sejumlah 39 pasal. Amandemen tersebut telah dilakukan sebanyak empat kali. Amandemen pertama dimulai pada tanggal 19 oktober 1999 sebanyak dua pasal, amandemen kedua pada tanggal 18 agustus 2000 sebanyak 10 pasal, amandemen ke tiga pada tanggal 10 november 2001 sejumlah pasal, dan amandemen keempat pada tanggal 10 agustus 2002 sejumlah 10 pasal ditambah 3 pasal aturan peralihan dan aturan tambahan 2 pasal. pasal-pasal yang di amandemen diharapkan dapat memberikan perubahan bangsa kea rah yang lebih baik.

2.3 LEMBAGA NEGARA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

2.3.1 Lembaga NegaraSebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia menerapkan teori trias politika. Trias politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar. Ketiga bidang tersebut yaitu : 1. Legislatif bertugas membuat undang undang. Bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 2. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya.3. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung(MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga-lembaga negara Indonesia diposisikan sesuai dengan ketiga unsur di depan. Selain lembaga tersebut masih ada lembaga yang lain. Lembaga tersebut antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga-lembaga negara seperti Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru. Selain itu amandemen UUD 1945 juga menghapuskan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Sebagai penggantinya, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan pada Presiden.Berikut adalah nama lembaga-lembaga negara hasil amandemen UUD'45, fungsi, tugas dan wewenangnya.:1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan selama lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, setelah UUD 1945 diamandemen istilah lembaga tertinggi negara tidak ada yang ada hanya lembaga negara. Dengan demikian, sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen maka MPR termasuk lembaga negara. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :1. mengubah dan menetapkan undang-undang dasar 2. melantik presiden dan wakil presiden 3. memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota MPR mempunyai hak berikut ini:1. mengajukan usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar 2. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan 3. memilih dan dipilih 4. membela diri 5. imunitas 6. protokoler. 7. keuangan dan administratif Anggota MPR mempunyai kewajiban sebagai berikut:a. mengamalkan Pancasilab. melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan;c. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional;d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;e. melaksanakan peranan sebagi wakil rakyat dan wakil daerah.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.Berdasarkan UU Pemilu N0. 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut:a. jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang;b. jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak- banyak 100 orang;c. jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak- banyaknya 50 orang.Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR.Lembaga negara DPR mempunyai fungsi berikut ini :1. Fungsi legislasi, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. 2. Fungsi anggaran, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN).3. Fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak, antara lain sebagai berikut:1. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.2. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja.

3. Dewan Perwakilan DaerahDewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara baru yang sebelumnya tidak ada. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, tetapi selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun.Sesuai dengan Pasal 22 D UUD 1945 maka kewenangan DPD, antara lain sebagai berikut:a. Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.b. Ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.c. Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, danagama.d. Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama.

4. Presiden dan Wakil PresidenPresiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif yaitu presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, tetapi setelah amandemen UUD1945 presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankantugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:1. membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 1. 2. mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu. Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kotatertentu di bawah kedutaan besar kita.3. menerima duta dari negara lain 4. memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia. Sebagai seorang kepala pemerintahan, presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untukmenyelenggarakan pemerintahan Negara Indonesia. Wewenang, hak dan kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan, diantaranya:1. memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 2. berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR 3. menetapkan peraturan pemerintah 4. memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang- Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa5. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya.6. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan-tahanan, terutama tahanan politik. Sedangkan abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana.7. Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seorang presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan perang. Dalam kedudukannya seperti ini, presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:1. menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR 2. membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR 3. menyatakan keadaan bahaya

5. Mahkamah AgungMahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN). Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut:1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang; 2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi 3. memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

6. Mahkamah KonstitusiKeberadaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yangputusannya bersifat final untuk: Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

7. Komisi YudisialKomisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini:1. mengusulkan pengangkatan hakim agung; 2. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial lima tahun.8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksan Keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 F maka anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

2.3.2 Hubungan Antar Lembaga1. Hubungan Presiden dengan MKHubungan Presiden dengan MK di atur di dalam : UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).

2. Hubungan DPR dengan Presiden

Hubungan antar DPR dan Presiden di atur di dalam:

UUD 1945 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. UUD 1945 pasal 7B tentang tata cara pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden oleh DPR UUD 1945 pasal 7C yang berbunyi, Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. UUD 1945 pasal 11 ayat 1 yang berbunyi, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. UUD 1945 pasal 13 ayat 2 yang berbunyi, Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. UUD 1945 pasal 13 ayat 3 yang berbunyi, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. UUD 1945 pasal 14 ayat 2 yang berbunyi, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbanganDewan Perwakilan Rakyat. UUD 1945 pasal 20 ayat 2 yang berbunyi, Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. UUD 1945 pasal 20A mengenai hak-hak DPR UUD 1945 pasal 22 mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajuka oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. UUD 1945 pasal 23F ayat 1 yang berbunyi, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. UUD 1945 pasal 24A ayat 3 yang berbunyi, Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. UUD 1945 pasal 24B ayat 3 yang berbunyi, Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. UU no 27 tahun 2009 pasal 74 ayat 2 yang berbunyi, Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Hubungan antara DPR dam Presiden terletak pada hubungan kerja. Hubungan kerja tersebut antara lain adalah mengenai proses pembuatan undang-undang antara presiden dan DPR yang diatur dalam pasal 20 ayat 2, 3, 4, dan 5. Yaitu setiap rancangan undang-undang harus dibahas oleh presiden dan DPR untuk mendapat persetujuan bersama (ayat 2). Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka maka rancangan undang-undang itu tidak dapat diajukan lagi pada masa persidangan itu (ayat 3). Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, (ayat 4) dan apabila presiden dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang itu disetujui bersama, undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (ayat 5). Untuk terbentuknya undang-undang, maka harus disetujui bersama antara presiden dengan DPR. Walaupun seluruh anggota DPR setuju tapi presiden tidak, atau sebaliknya, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat diundangkan.3. Hubungan Presiden dengan MAHubungan antar Presiden dengan MA di atur di dalam : UUD 1945 pasal 24A ayat 3 yang berbunyi, Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970) termasuk Presiden.4. Hubungan BPK dengan DPRHubungan antar DPR dan BPK di atur di dalam : UUD 1945 pasal 23E ayat 2 yang berbunyi, Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. UUD 1945 pasal 23F ayat 1 yang berbunyi, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 4 yang berbunyi, Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. UU no 15 tahun 2006 pasal 11 mengenai kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan UU no 15 tahun 2006 pasal 14 ayat 1 yang berbunyi, Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. UU no 15 tahun 2006 pasal 14 ayat 3 yang berbunyi, Calon anggota BPK diumumkan oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat. UU no 15 tahun 2006 pasal 14 ayat 4 yang berbunyi, DPR memulai proses pemilihan anggota BPK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan harus menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang baru, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK yang lama. UU no 15 tahun 2006 pasal 21 ayat 2 yang berbunyi, Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diresmikan dengan Keputusan Presiden atas usul BPK atau DPR. UU no 15 tahun 2006 pasal 35 ayat 2 yang berbunyi, Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BPK kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.5. Hubungan antara MPR dengan DPRHubungan antar MPR dan DPR di atur di dalam : UUD 1945 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, Majelis permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. UUD 1945 pasal 7B ayat 1 yang berbunyi, Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. UUD 1945 pasal 7B ayat 6 yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.6. Hubungan antara MPR dengan PresidenHubungan antar MPR dan Presiden di atur di dalam : UUD 1945 pasal 3 ayat 2 yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden UUD 1945 pasal 3 ayat 3 yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. UUD 1945 pasal 7B ayat 1 yang berbunyi, Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. UUD 1945 pasal 7B ayat 7 yang berbunyi, Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. UUD 1945 pasal 8 ayat 2 yang berbunyi, Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. UUD 1945 pasal 8 ayat 3 yang berbunyi, Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan siding untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, samapi berakhir masa jabatannya. UUD 1945 pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. UU no 27 tahun 2009 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi, Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden.7. Hubungan MPR dengan DPDHubungan antara MPR dan DPD dia atur didalam UUD 1945 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, Majelis permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.8. Hubungan DPR dengan DPDHubungan antar DPR dan DPD di atur di dalam : UUD 1945 pasal 22D ayat 1 yang berbunyi, Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah UUD 1945 pasal 22D ayat 2 yang berbunyi, Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. UUD 1945 pasal 22D ayat 3 yang berbunyi, Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. UUD 1945 pasal 23E ayat 2 yang berbunyi, Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. UUD 1945 pasal 23F ayat 1 yang berbunyi, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.9. Hubungan DPR dengan MAHubungan antar DPR dan MA di atur di dalam : UUD 1945 pasal 24A tentang Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung. UU no 27 tahun 2009 pasal 83 ayat 5 yang berbunyi, Pimpinan DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.10. Hubungan DPD dengan PresidenHubungan antar DPR dan MA di atur di dalam : UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. UUD 1945 pasal 23 ayat 3 yang berbunyi, Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. UUD 1945 pasal 23F ayat 1 yang berbunyi, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. UU no 27 tahun 2009 pasal 227 ayat 3 yang berbunyi, Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden. UU no 27 tahun 2009 pasal 240 ayat 2 yang berbunyi, Tugas panitia kerja dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden adalah melakukan pembahasan serta menyusun pandangan dan pendapat DPD.11. Hubungan DPD dengan BPKHubungan antar DPD dan BPK di atur di dalam : UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 3 yang berbunyi, Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk. UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 4 yang berbunyi, Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. UU no 15 tahun 2006 pasal 14 ayat 1 yang berbunyi, Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.12. Hubungan antar BPK dan MAdi atur di dalam : UU no 15 tahun 2006 pasal 16 ayat 1 yang berbunyi, Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. UU no 15 tahun 2006 pasal 16 ayat 2 yang berbunyi, Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. UU no 15 tahun 2006 pasal 16 ayat 3 yang berbunyi, Apabila Ketua Mahkamah Agung berhalangan, sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung.13. Hubungan DPD dengan BPKHubungan antar DPD dan BPK di atur di dalam : UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 3 yang berbunyi, Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk. UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 4 yang berbunyi, Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. UU no 15 tahun 2006 pasal 14 ayat 1 yang berbunyi, Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.14. Hubungan DPD dengan Presidendi atur di dalam : UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. UUD 1945 pasal 23 ayat 3 yang berbunyi, Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. UUD 1945 pasal 23F ayat 1 yang berbunyi, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. UU no 27 tahun 2009 pasal 227 ayat 3 yang berbunyi, Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden. UU no 27 tahun 2009 pasal 240 ayat 2 yang berbunyi, Tugas panitia kerja dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden adalah melakukan pembahasan serta menyusun pandangan dan pendapat DPD.BAB IIIPENUTUP3.1 KESIMPULAN1. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat Negara.2. Konstitusi itu ada dua macamyaitu konstitusi tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar (UUD) dan konstitusi yang tidak tertulis yang disebut sebagai konveksi.3. Tujuan konstitusi untuk membatasi kekuasaan penguasa, Melindungi Ham, dan Pedoman penyelengaraan negara4. Nilai konstitusi yaitu: Nilai normatif, Nilai nominal,dan Nilai semantik.5. Kedudukan Konstitusi adalah Sebagai hukum dasar dan Sebagai hukum tertinggi.6. Dinamika pelaksanaan UUd 1945 terbagi menjadi 4, yaitu: Pelaksanan UUD 1945 pada masa awal kemerdekaan, Pelaksanaan UUD pada masa orde lama (demokrasi terpimpin) (5 juli 1959 11 maret 1966), Pelaksanaan UUD 1945 masa orde baru (11 maret 1966 22 mei 1998) , dan 4. Pelaksanaan UUD 1945 masa Reformasi ( 22 Mei 1998 sekarang).7. Sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia menerapkan teori trias politika yaitu: legislatif(DPR), eksekutif(Presiden dan Wakil Presiden), dan yudikatif (MK). Selain lembaga tersebut masih ada lembaga yang lain. Lembaga tersebut antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK). 8. Antara lembaga satu dengan yang lainnya memilki hubungan yang diatur dengan konstitusi yaitu: baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.