Pertemuan 7 Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan

24
PERTEMUAN 7 Kemiskinan dan Kesenjangan/Ketimpangan Pendapatan Introduction Tidak ada masyarakat yang makmur dan bahagia, jika sebagian besar penduduknya berada dalam kemiskinan dan kesengsaraan . –Adam Smith, 1776 Urusan pembangunan yang belum terselesaikan pada abad ke 21 adalah pemberantasan kemiskinan . Juan Sma!ia – U" , #rld Summit $r S%ial &e!elpment, 1''(. United "atins pada bulan September 2))) mendeklarasikan *&+ s yang pertama ialah *enurunkan -emiskinan dan -elaparan kstreem . Masih terdapat lebih dari 1,2 miliar orang hidup dengan Pendapatan riil (PPP) lebih kecil dari US $ 1 perhari dan lebih dari 2,8 miliar (hampir separo penduduk dunia) berpenghasilan kurang dari US $ 2 perhari 1

description

kemiskinan slidee

Transcript of Pertemuan 7 Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan

PERTEMUAN 7 Kemiskinan dan Kesenjangan/Ketimpangan Pendapatan

IntroductionTidak ada masyarakat yang makmur dan bahagia, jika sebagian besar penduduknya berada dalam kemiskinan dan kesengsaraan . Adam Smith, 1776 Urusan pembangunan yang belum terselesaikan pada abad ke 21 adalah pemberantasan kemiskinan .Juan Somavia UN , World Summit for Social Development, 1995.

United Nations pada bulan September 2000 mendeklarasikan MDGs yang pertama ialah Menurunkan Kemiskinan dan Kelaparan Ekstreem .

Masih terdapat lebih dari 1,2 miliar orang hidup dengan Pendapatan riil (PPP) lebih kecil dari US $ 1 perhari dan lebih dari 2,8 miliar (hampir separo penduduk dunia) berpenghasilan kurang dari US $ 2 perhari

Masalah dalam meningkatkan Pendapatan (GNI), bukan hanya Bagaimana meningkatkan , tetapi juga masalah Siapa yang menumbuhkan GNI tersebut agar pertumbuhan ekonomi terjadi dengan semakin merata .

I.Permasalahan Pokok Pemerintah Orde Baru percaya bahwa Teori pertumbuhan yang menetes kebawah bisa terjadi di Indonesia, Oleh karena itu pemerintah dimasa itu memacu pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat pembangunan ekonomi utamanya di pulau Jawa, dengan alasan ketersediaan fasilitas dan infra struktur. Namun kenyataannya pembangunan ekonomi yang terjadi selama 30 tahun tidak berkualitas, artinya pertumbuhan justru menyebabkan terjadinya kesenjangan yang lebih besar dan mengakibatkan semakin banyaknya penduduk miskin( 49,50 juta orang tahun 1998, naik dari 30 juta orang tahun 1987, hal ini antara lain diperparah oleh efek krisis ekonomi tahun 1997 )Efek menetes kebawah (Trickle down effect) tidak terlaksana, dan kesenjangan terjadi baik secara struktural dan secara spasial . Efek dari strategi tersebut dapat dilihat dari kondisi ekonomi Indonesia sejak awal tahun 1980 sampai dengan krisis 1998. Meski pada tahun 1985 Pelita 5 pemerintah telah mulai memperhatikan aspek pemerataan pendapatan , namun belum efektif untuk mengangkat pendapatan masyarakat miskin.

Wilayah Kontribusi PDRB terhadap PDB Nasional 2004 20082012

Sumatera22,1521,4420,96J a w a 59,7760,9061,36Kalimantan 9,30 8,75 8,35Sulawesi 4,35 4,60 4,98Papua 1,33 1,27 1,40 Pemerintah mulai mengembangkan industri padat karya, industri kecil/RTangga modernisasi sektor pertanian, pembangunan pedesaan, dan melaksanakan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) , pelatihan vocasional, serta transmigrasi, namun belum berarti dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah.

II. Hubungan antara Pertumbuhan ekonomi dan Distribusi Pendapatan. Sebagaimana pengalaman beberapa negara sedang berkembang , pertumbuhan ekonomi yang tinggi berhubungan positif dan erat dengan tingkat kesenjangan pendapatan (utamanya karena kebijakan pemerintah). Hipotesis Kuznets mengatakan dalam jangka pendek, semakin tinggi pendapatan perkapita akan semakin tinggi kesenjangan, namun dalam jangka panjang, kanaikan pendapatan perkapita akan menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan , gerakannya merupakan U terbalik.

Hipotesis Kurva U-Terbalik KuznetsDiawal pembangunan distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan semakin membaik, observasi ini menggunakan koefisien Gini (vertical) dan PNB perkapita,(horizontal) dan gambarannya seperti U terbalik.

Hubungan Pertumbuhan dan KesenjanganHubungan ini dapat dilihat dari gambaran kaitan antara Persentase tingkat pertumbuhan pendapatan dari 40 % penduduk miskin (vertical) dengan persentase tingkat pertumbuhan GNI (horizontal).Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi pedesaan (pertanian) ke ekonomi perkotaan (industri) Dimana pada tahap awal pembangunan kesenjangan pendapatan membesar sebagai akibat dari industrialisasi yang padat teknologi, kemudian pada tahap pembangunan yang sudah lebih luas, industri semakin menyerap output pertanian dan pendapatan petani ikut terbawa naik.Di negara maju linkage industry dan pertanian ini cepat terjadi dan bisa terjaga baik, disamping ada trickle down langsung (taxes effect) sehingga dalam jangka pendek terasakan pengaruh kenaikan pekerja sektor pertanian, namun di negara sedang berkembang hal ini tidak cepat terjadi, sehingga dalam jangka panjang baru terjadi (for several countries)

III. Hubungan anatara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan memiliki pola yang sama dengan kurva hipotasis Kuznets, pada tahap awal tingkat kemiskinan meningkat dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi membawa efek yang positif, dimana menyebabkan pendapatan penduduk miskin meningkat. Mekanisme ini terjadi melalui kesempatan kerja, pendapatan petani (linkage ) dan pendapatan buruh. Pemerataan investasi juga akan meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan yang dalam jangka panjang akan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Pengaruh dari proses pembangunan pedesaan, sebagaimana ditunjukkan oleh Ravallion dan Datt th 1996, dimana di India dan Kakwani di Filipina ( 2001 )sektor primer dikembangkan dan senantiasa menurunkan jumlah penduduk miskin di sektor pertanian. Cepat atau lambatnya pengaruh tergantung dari derajat elastisitas yang terjadi (disini tergantung dari dukungan peraturan dan kebijakan pemerintah, pro-poor policy or not). Korelasi atau besarnya elastisitas seperti ini di sampaikan juga oleh Mellor (2000),; Hasan dan Quibria (2002) dan ADB . Ln Poverty = a + b1Ln Y (agr) + b2Ln Y(.Mfg) + b3 Ln Serv + et

Disini bj menunjukkah tingkat elastisitas masing masing sektor.

Kebijakan Pemerintah terkait Pengentasan KemiskinanKebijakan pemerintah yang pro poor, pro UKM dan pro sektor informal, senantiasa akan mempercepat dan membuat semakin efektifnya terjadinya hipotesis Kuznets .

Peningkatan output peningkatan a) kesempatan kerja dan b) peningkatan upah pengurangan kemiskinan.

Kebijakan ANTI ( mengurangi ) kemiskinan.Kebijakan langsung: yaitu kebijakan-kebijakan dalam berbagai program yang khusus ditujukan untuk mengurangi kemiskinan;BLT, Raskin, BOS, wajib belajar, JAMKESMAS ,Pembangunan RSS, Kredit Mikro.Kebijakan tidak langsung : yaitu kebijakan-kebijakan ekonomi yang sasarannya bukan hanya penduduk miskin tapi memiliki pengaruh positif terhadap penduduk miskin, membatasi impor, menurunkan suku bunga yang keduanya untuk memperluas kesempatan kerja.Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan pendanaan untuk kelompok pendapatan kecil, informal sepertia. penyediaan dana usaha untuk kelompok ekonomi lemah , UMKM, KMKP b. Pembangunan RSS, Kredit Mikro c. penyediaan modal secara berkelompok (Inpres desa tertinggal) d. terakhir yang kita kenal dengan PMPN Mandiri

Bangladesh : Membuat pendanaan Mikro yang berpihak kepada kaum miskin; The Grameen Bank of Bangladesh.

7.1. Mengukur Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan7.1.1. Mengukur Kemiskinan Absolut7.1.2 Mengukur Ketimpangan a). Kurva Lorenz b). Koefisien Gini c). Kriteria Bank Dunia 7.2.Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesejahteraan Sosial7.2.1. Kerugian dengan ketimpangan yang Tinggi7.2.2. Pembangunan Dualistik dan Pergeseran Kurva Lorenz7.2.3. Hipotesis Kurva U-Terbalik Kuznets7.2.4. Pertumbuhan dan Ketimpangan7.3. Kemiskinan Absolut, Cakupan dan Ukuran7.4. Karakteristik Ekonomi Kelompok Masyarakat Miskin7.5. Cakupan Pilihan Kebijakan: Beberapa Pertimbangan Dasar7.5.1. Bidang-bidang Intervensi7.5.2. Pilihan-pilihan Kebijakan.7.6.. Perlunya Paket Kebijakan .

Penjelasan lebih Rinci

7.1. Mengukur Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

7.1.1. Mengukur Kemiskinan Absolut

7.1.2. Mengukur Kesenjangan/ Ketimpangan Pendapatan Ukuran Distribusi Pendapatan dibedakan menjadi dua , yakni Distribusi Pendapatan Perseorangan dan Distribusi Pendapatan fungsional. Ad A. Distribusi Pendapatan Perseorangan a). Kurva Lorenz Kurva Lorenz di bentuk dengan menggambarkan persentase kumulatif penduduk / penerima pendapatan (horizontal) dengan persentase kumulatif pendapatan yang diterima oleh kelompok dari penduduk tersebut (vertikal) dalam satu Persegi (kotak bujur sangkar). Diagonal dari Persegi tersebut dijadikan sebagai Garis pemerataan, kurva Lorenz akan distandarkan pada garis pemerataan tsb.

b). Koefisien GiniKoefosien Gini atai Rasio Gini merupakan Rasio yang diperoleh antara bidang diagonal dengan kurva Lorenz terhadap luas dari separo Persegi tersebut, dimana besarnya rasio tersebut berkisar antara nol dengan 1 , atau 0 RG 1. Artinya bila ; RG = 0 terjadi pemerataan sempurna dan RG = 1 terjadi ketimpangan sempurna. Menurut beberapa ahli , Rasio Gini yang aman adalah 0,4 kebawah, sementara bila RG diatas 0,4 senentiasa perekonomian suatu negara mulai tidak stabil.Menurut Todaro, negara yang dianggap dalam ketimpangan tinggi adalah bila RG berada diatas 0,5, sementara negara yang dianggap merata bila ketimpangannya sebesar atau dibawah 0,35 (20 RG 35).

Ad.B. Distribusi Pendapatan Fungsional Distribusi pendapatan Fungsional (DPF) ini lazim juga disebut distribusi Pendapatan per Faktor produksi (Tenaga kerja atau mesin). Misalnya Distribusi pendapatan per Tenaga Kerja, yang diukur adalah besarnya persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit usaha atau factor produksi yang terpisah. Persentase penghasilan tenaga kerja dibandingkan dengan persentase pendapatan total , jadi merupakan perolehan dari tenaga kerja, mesin ataupun tanah.Illustrasi ini digambarkan dengan kura permintaan tenaga kerja (NL) dan penawaran tenaga kerja (SL), yang menggambarkan titik upah keseimbangan (WE).

7.2.Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesejahteraan Sosial

7.2.1. Kerugian dengan ketimpangan yang Tinggi KESEJAHTERAAN SOSIAL berhubungan dengan pendapatan perkapita (GNP) dan berhubungan terbalik dengan kemiskinan dan tingkat ketimpangan.a. ketimpangan pendapatan yg ekstreem bisa menyebabkan inefisiensi ekonomib. ketimpangan yang terjadi diantara penduduk diatas garis kemiskinan (terkait kemiskinan relatif)

W = W(Y,I,P) dimana;

W = welfareY = pendapatan perkapita,I = InequalityP = tingkat kemiskinan 7.2.2. Pembangunan Dualistik dan Pergeseran Kurva Lorenz

Garry Fields menggunakan kurva Lorenz dalam dualistic pembangunan menjadi 3 tipology pembangunan 1. perluasan sector modern korsel dan taiwan2. pertumbuhan pengayaan sektor modern3. pertumbuhan pengayaan sektor tradsional

7.2.3. Hipotesis Kurva U-Terbalik KuznetsDiawal pembangunan distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan semakin membaik, observasi ini menggunakan koefisien Gini (vertical) dan PNB perkapita,(horizontal) dan gambarannya seperti U terbalik.

7.2.4. Pertumbuhan dan KetimpanganHubungan ini dapat dilihat dari gambaran kaitan antara Persentase tingkat pertumbuhan pendapatan dari 40 % penduduk miskin (vertical) dengan Persentase tingkat pertumbuhan GNI. Indikator keseimbangan nya adalah garis dengan sudut 45 derajat.

7.3. Kemiskinan Absolut, Cakupan dan Ukuran

7.4. Karakteristik Ekonomi Kelompok Masyarakat Miskina. penduduk di pedesaanb. Kepala ruta wanitac. etnik minoritasd. pribumi

7.5. Cakupan Pilihan Kebijakan: Beberapa Pertimbangan DasarBidang intervensi digambarkan oleh 4 elemen pokok7.5.1. Bidang-bidang Intervensi Bidang bidang intervensi mengacu dan terkait kuat dengan elemen pokok;a. Mengubah distribusi fungsionalb. Memeratakan distribusi ukuran , misalnya dalam pemilikan asset tanahDan peningkatan keterampilan SDM.c. Meratakan (mengurangi) distribusi ukuran golongan pendapatan tinggi, melalui pajak progresif

7.5.2. Pilihan-pilihan Kebijakan.Pilihan kebijakan terkait dan berhubungan langsung dengan 7.5.1 diatasa). Perbaikan distribusi pendapatan fungsional melalui serangkaian kebijakan yang khusus dirancang untuk mengubah harga-harga relative factor produksib).Perbaikan distribusi ukuran melalui redistribusi progresif kepemilikan asset- aset.c). Pengurangan distribusi ukuran golongan atas melalui pajak pendapatan dan kekayaan yang progresif.d). Pembayaran transfer secara langsung dan penyediaan berbagai barang dan jasa publik

9