Distribusi pendapatan & Kemiskinan

8/10/2019 Distribusi pendapatan & Kemiskinan

1/30

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG

Ketidak merataan distribusi pendapatan dan kemiskinan merupakan problematika kompleks

yang selalu menjadi momok dalam pembangunan negara. Pendapatan negara yang tinggi

acapkali tidak dibarengi dengan kesejahteraan yang menyeluruh dari rakyatnya dikarenakan

adanya sebuah ketimpangan pendapatan. Ketika ketimpangan pendapatan pada akhirnya

menjadi jurang pemisah antara golongan borjuis dan proletar, pada akhirnya ketimpangan

tersebut akan menimbulkan masalah-masalah sosial di kalangan masyarakat.

Begitupula dengan kemiskinan, rantai kemiskinan yang seakan tidak pernah putus menjadi

baying-bayang pembangunan negeri ini. Ketika banyak rakyat yang hidup dibawah garis

kemiskinan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka perkembangan suatu

negara akan terhambat.

Untuk itu diperlukan kajian mendalam mengenai konsep distribusi pendapatan dan

kemiskinan, agar nantinya konsep tersebut dapat dikembangkan dan menjadi sebuah dasaran

bagi solusi atas masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan negeri ini.

1.2Rumusan Masalah

1.2.1 Apakah pengertian dan macam-macam dari distribusi pendapatan?

1.2.2 Apakah indikator dari distribusi pendapatan?

1.2.3 Apakah pengertian dan macam-macam dari kemiskinan?

1.2.4

Apakah indikator dari kemiskinan?1.2.5 Apakah strategi dari pemerataan kemiskinan?

1.2.6 Bagaimanakah pemerataan ketika dibandingkan dengan pembangunan?

1.2.7

Apakah pengertian dari Community Based Development?


2/30

2

1.3Tujuan Pembahasan

1.3.1 Mengetahui apa yang dimaksud dengan distribusi pendapatan dan macam-macam

pendapatan

1.3.2

Mengetahui indicator dari distribusi pendapatan

1.3.3 Mengetahui apa yang dimaksud dengan kemiskinan dan macam macam kemiskinan

1.3.4 Mengetahui strategi pemerataan kemiskinan

1.3.5 Mengetahui perbandingan pemerataan dan pembangunan

1.3.6 Mengetahui apa yang dimaksud dengan Community Based Development


3/30

3

BAB II

ISI

2.1 DISTRIBUSI PENDAPATAN

2.1.1 PENGERTIAN

Adalah pencerminan merata atau timpangnya pembagian hasil suatu negara di kalangan

penduduknya (Dumairy,1999)

2.2.2 FAKTOR PENYEBAB KETIDAK MERATAAN PENDAPATAN

Menurut Adelman & Morris (1973) terdapat delapan penyebab ketimpangan pendapatan;

sebagai berkut :

1. Pertambahan penduduk yang tinggi akan memicu penurunan pendapatan

perkapita.

2. Inflasi atas pendapatan uang yang bertambah tidak diikuti secara proporsional

oleh pertambahan produksi barang-barang.

3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah

4. Investasi yang banyak dalam proyek proyek yang padat modal (capital

investment) sehingga presentase pendapatan dari tambahan modal lebih besar daripada

presentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga angka penganguran bertambah

5. Rendahnya mobilitas sosial

6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan

pada harga barang-barang hasil industri guna melndungi usaha- usaha golongan kapitalis

7. Memburuhnya nilai tukar (term of trade) bagi negara sedang berkembang dalam

perdagangan dengan negara -negara maju, sebagai akibat adanya ketidakelastisan

permintaan terhadap barang-barang ekspor NSB.

8. Hancurnya insdustri kerajinan rakyat dan industri rumah tangga.

Adapun dalam upaya pemerataan pendapatan pemerintah, terdapat beberapa hambatan.

Diantaranya:


4/30

4

1. Pendanaan yang besar.

Adanya kendala anggaran pada beberapa negara sedang berkembang menjadi kendala

tersendiri dalam upaya pemerataan pendapatan oleh pemerintah.

2. Upaya yang tidak tepat sasaran.

Upaya yang tidak tepat sasaran seringkali menjadi alasan mengapa pemerintah gagal

menjangkau golongan miskin di negara tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh terbatasnya

interaksi antara pedesaan dan sektor sektor informal (yang merupakan intrepretasi

golongan miskin) dengan intitusi intitusi formal, misalnya intitusi keuangan dan

pemerintah terkait.

3. Hambatan politik.

Golongan berpendapat rendah acapkali memiliki kekuatan politik yang lebih kecil

daripada masyarakat dengan penghasilan tinggi. Sementara upaya pengalokasian

pengeluaran tidak dapat dilepaskan dari kebijakan politik suatu negara, sehingga

seringkali politik menjadi hambatan dalam pemerataan pendapatan.

2.2.3 MACAM-MACAM DISTRIBUSI PENDAPATAN

1. Distribusi pendapatan perorangan

Distribusi pendapatan perorangan (personal distribution of income) atau distribusi

ukuran pendapatan (size distribution of income) merupakan ukuran yang paling sering

digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah

pendapatan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga tanpa memperdulikan

sumbernya.

Contoh, Tabel 1 di bawah ini yang memperlihatkan distribusi pendapatan yang

walaupun datanya hipotetis, namun biasa ditemui di satu negara berkembang.

Tabel 1: Distribusi Ukuran Pendapatan Perorangan di Satu Negara Berdasarkan Pangsa

PendapatanKuintil dan Desil

Individu Pendapatan/orang

(unit uang)

Pangsa (%)

Kuintil

Pangsa (%)

Desil

1

2

0,8

1,0 1,8


5/30

5

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1,4

1,8

1,9

2,0

2,4

2,7

2,8

3,0

3,4

3,8

4,2

4,8

5,9

7,1

10,5

12,0

13,5

15,0

5

9

13

22

51

3,2

3,9

5,1

5,8

7,2

9,0

13,0

22,5

28,5

Total (pendapatan nasional) 100 100 100Catatan: Ukuran ketimpangan = jumlah pendapatan dari 40 persen rumah tangga

termiskin dibagi dengan jumlah pendapatan dari 20 persen rumah tangga terkaya =

14/51 = 0,28.

Dalam tabel tersebut, semua penduduk negara tersebut diwakili oleh 20 individu (atau

lebih tepatnya rumah tangga). Kedua puluh rumah tangga tersebut kemudian diurutkan

berdasarkan jumlah pendapatannya per tahun dari yang terendah (0,8 unit), hingga yang

tertinggi (15 unit). Adapun pendapatan total atau pendapatan nasional yang merupakan

penjumlahan dari pendapatan semua individu adalah 100 unit, seperti tampak pada

kolom 2 dalam tabel tersebut. Dalam kolom 3, segenap rumah tangga digolong-

golongkan menjadi 5 kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 individu atau rumah

tangga. Kuintil pertama menunjukkan 20 persen populasi terbawah pada skala


6/30

6

pendapatan. Kelompok ini hanya menerima 5 persen (dalam hal ini adalah 5 unit uang)

dari pendapatan nasional total. Kelompok kedua (individu 5-8) menerima 9 persen dari

pendapatan total. Dengan kata lain, 40 persen populasi terendah (kuintil 1 dan 2) hanya

menerima 14 persen dari pendapatan total, sedangkan 20 persen teratas (kuintil ke lima)

dari populasi menerima 51 persen dari pendapatan total.

2.

Distribusi pendapatan fungsional

Distribusi pendapatan fungsional atau pangsa distribusi pendapatan per faktor produksi

(functional or factor share distribution of income)berfokus pada bagian dari pendapatan

nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja,

dan modal). Teori distribusi pendapatan fungsional ini pada dasarnya mempersoalkan

persentase pendapatan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha

atau faktor produksi yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dengan

persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga, dan laba

(masing-masing merupakan perolehan dari tanah, modal uang, dan modal

fisik). Walaupun individu-individu tertentu mungkin saja menerima seluruh hasil dari

segenap sumber daya tersebut, tetapi hal itu bukanlah merupakan perhatian dari analisis

pendekatan fungsional ini.

Kurva permintaan dan penawaran diasumsikan sebagai sesuatu yang menentukan harga

per satuan (unit) dari masing-masing faktor produksi. Apabila harga-harga unit faktor

produksi tersebut dikalikan dengan kuantitas faktor produksi yang digunakan bersumber

dari asumsi utilitas (pendayagunaan) faktor produksi secara efisien (sehingga biayanya

berada pada taraf minimum), maka kita bisa menghitung total pembayaran atau

pendapatan yang diterima oleh setiap faktor produksi tersebut. Sebagai contoh,

penawaran dan permintaan terhadap tenaga kerja diasumsikan akan menentukan tingkat

upah. Lalu, bila upah ini dikalikan dengan seluruh tenaga kerja yang tersedia di pasar,

maka akan didapat jumlah keseluruhan pembayaran upah, yang terkadang disebut

dengan istilah tersendiri, yakni total pengeluaran upah (total wage bill).

3. Distribusi pendapatan regional


7/30

7

Aspek keadilan dan pemerataan, selain dapat ditinjau berdasarkan distribusi perorangan

dan fungsional, dapat pula ditinjau berdasarkan distribusi regional (antar daerah).

Misalnya untuk kasus Indonesia, distribusi pendapatan antarkabupaten, antar provinsi.

Untuk Indonesia, berdasarkan data yang ada tampak adanya perbedaan tingkat

kesejahteraan antarwilayah/daerah di Indonesia. Beberapa faktor penting yang diduga

sebagai penyebab terjadinya perbedaan pendapatan antarwilayah ini adalah kepemilikan

sumberdaya alam, ketersediaan infrastruktur, dan kualitas sumberdaya manusia.

2.2.4 INDIKATOR DISTRIBUSI PENDAPATAN

1.

Kurva Lorenz

Kurva Lorenz yang diambil dari nama seorang ahli statistika Conrad Lorenz, merupakan

metode yang lazim digunakan untuk menganalisis statistik pendapatan perorangan. Pada

tahun 1905, ia menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dan

angka share pendapatan mereka. Selebihnya, lihat pada gambar berikut :

Gambar di atas menunjukan mekanisme kerja kurva tersebut. Jumlah penerima

pendapatan diyatakan pada sumbu horizontal, tidak dalam arti absolute melainkan dalam

presentase kumulatif. Misalnya, pada titik 20 kita mendapati populasi terendah

(penduduk yang piling miskin) yang jumlahnya meliputi 20% dari jumlah total penduduk.

Presentase penerimaan pendapatan

Presentasep

endapat

an

Garis pemerataan

D

C

BKurva Lorenz

A


8/30

8

Pada titik 60 terdapat 60% kelompok bawah, demikian seterusnya samapi pada sumbu

paling ujung yang meliputi 100% atau seluruh populasi atau jumlah penduduk.

Sedangkan sumbu vertikal menyatakan bahwa dari pendapatan total yang diminta oleh

masing-masing presentase kelompok penduduk tersebut. Sumbu terebut juga berakhir

pada titik 100%, sehingga itu berarti bahwa kedua sumbu (vertikal dan horizontal) sama

panjangnya. Gambar ini secara keseluruhan berbentuk bujur sangkar, dan dibelah oleh

sebuah garis diagonal yang ditarik dari titik nol pada sudut kiri bawah (titik asal) menuju

ke sudut kanan atas. Pada setiap titik yang terdapat pada garis diagonal itu, presentase

pendapatan yang di terima persis sama dengan presentase jumlah penerimaannya-

misalnya , titik tengah garis diagonal melambangkan 50% pendapatan yang tepat

didistribusikan untuk 50% dari jumlah penduduk. Dengan kata lain garis diagonal pada

gambar tersebut melambangkan peranan sempurna (perfect equality) dalam distribusi

ukuran pendapatan. Masing-masing pendapatan kelompok penerimaan pendapatan

menerima presentase pendapatan total yang sama besarnya; contoh. nya, 40% kelompok

terbawah akan menerima 40% dari pendapatan total, sedangkan 5% kelompok teratas

hanya menerima 5% dari pendapatan total.

Kurva lorenz memperhatikan hubungan kuantitatif aktual antara presentase penerima

pendapatan dengan presentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima selama,

misalnya, satu tahun. Gambar diatas membuat kurva Lorenz yang menggunakan data

desil (populasi terbagi menjadi sepuluh kelompok) yang terbuat dalam tabel diatas.

Dalam kalimat lain, sumbu horizontal dan sumbu vertikal dibagi menjadi sepuluh bagian

yang sama, sesuai dengan sepuluh kelompok desil. Titik A menunjukan bahwa 20%

kelompok terbawah (termiskin) dari total penduduk hanya menerima 10% pendapatan

total, titik B menunjukan bahwa 40% kelompok terbawah hanya menerima 22% dari

pendapatan total, demikian seterusnya bagi masing-masing 4 kelompok lainnya.

Perhatikan bahwa titik tengah, yang menunjukan 50% penduduk hanya menerima 30%

dari pendapatan total.

Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal (yang merupakan garis

pemerataan sempurna), maka semakin timpang atau tidak merata distribusi


9/30

9

pendapatannya. Kasus ekstrem dari ketidakmerataan yang sempurna (yaitu, apabila hanya

seorang saja yang tidak menerima pendapatan) akan diperhatikan oleh kurva Lorenz yang

berhimpitan dengan sumbu horizontal sebelah bawah dan sumbu vertikal disebelah

kanan. Oleh karena itu tidak ada satu Negara pun yang memperlihatkan pemerataan

sempurna atau ketidaksamaan sempurna dalam distribusi pendapatannya, semua kurva

Lorenz dari setiap Negara akan ada di sebelah kanan garis diagonal seperti yang

ditunjukan gambar di atas. Semakin parah tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan

distribusi pendapatan disuatu Negara, maka bentuk kurva Lorenznya pun akan semakin

melengkung mendekati sumbu horizontal bagian bawah.

2. Koefisien Gini

Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan fungsi distribusi pen-dapatan

kumulatif. Jika kurva Lorenz tidak diketahui, maka pengukuran ketimpangan distribusi

pendapatan dapat dilakukan dengan rumus koefisien Gini yang dikembangkan oleh Gini

(1912). Kurva lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase

jumlah penduduk penerima pendapatan tertentu dari total penduduk dengan persentase

pendapatan yang benar benar mereka peroleh dari total pendapatan selama 1 tahun.

Semakin jauh jarak kurva lorenz darii garis diagonal (yang merupakan garis pemerataan

sempurna) maka semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya

Nilai gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila nilai gini mendekati satu maka

terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sedangkan semakin kecil atau

mendekati nol suatu nilai gini maka semakin meratanya distribusi pendapatan aktual dan

pengeluaran konsumsi. Indeks/Rasio Gini merupakan koefisien yang berkisar 0 sampai 1,

yang menjelaskan kadar ketimpangan distribusi pendapatan nasional.

a. Semakin kecil angka ini, semakin merata distribusi pendapatan

b. Semakin besar angka ini, semakin tidak merata distribusi pendapatan


10/30

10

Angka Gini ini dapat ditaksir secara visual langsung dari kurva Lorenz. Semakin kecil

angka ini ditunjukkan kurva lorenz yang mendekati diagonal yang berarti kecil luas area

dan sebaliknya

( )( )

GC = Gini Coefficient / Rasio Gini

fi = Proporsi Jumlah Rumah Tangga dalam kelas t

Xi = Proporsi Jumlah Komulatif Rumah Tangga dalam kelas t

Yi = Proporsi Jumlah Komulatif Pendapatan dalam kelas t

Bank dunia mengklasifikasikan ketidakmerataan berdasarkan tiga lapisan:

Penduduk termiskin

40 % penduduk berpendapatan menengah

20 % penduduk berpendapatan tinggi

3. KLASIFIKASI :

Ketimpangan Parah = distribusi pendapatannya 40 % penduduk berpendapatan rendah

menikmati < 12 % pendapatan nasional
http://4.bp.blogspot.com/-Bf55xkkJCAU/TrCJIaEQcOI/AAAAAAAAAEM/U6ud_y3HDrc/s1600/DP+1.JPG


11/30

11

Ketimpangan Sedang= distribusi pendapatannya 40 % penduduk berpendapatan rendah

menikmati 12 - 17 % pendapatan nasional

Ketimpangan Lunak (Distribusi Merata) = 40 % penduduk berpendapatan rendah

menikmati > 17 % pendapatan nasional

Hubungan Ketidakmerataan Pendapatan dengan Tingkat Pendapatan diuji dengan

menggunakan Analisis Regresi Kuadratik (quadraticregression analysis); ketimpangan

distribusi pendapatan (diukur dengan angka Indeks Gini) sebagai peubah tidak bebas

(dependent variable) dan pendapatan perkapita sebagai peubah bebas (independent

variable). Hubungan kedua peubah tersebut disederhanakan dalam persamaan regresi

kuadratik berikut ini. Variabel yang digunakan :

() ()dimana:

IG = Nilai Indeks Gini distribusi pendapatan antar rumah tangga

PP = Pendapatan per kapita

= Konstanta

1 = Koefisien regresi terhadap peubah pendapatan per kapita

2 = Koefisien regresi terhadap peubah pendapatan per kapita kuadrat

Dari hasil analisis regresi kuadratik (quadratic regression analysis) didapat persamaan

regresi. Dari persamaan tersebut dihitung titik balik (turning point). Penghitungan titik

balik dilakukan dengan menyelesaikan persamaan yang diperoleh dari turunan pertama

persamaan regresi yang disamakan dengan nol.

() ()

Kita juga dapat menggunakan ukuran ukuran agregat seperti koefisien Gini untuk

mengukur tingkat pemerataan hal-hal lain di luar pendaptan. Telah di ketahui bahwa,

koefisien Gini merupakan salah satu ukuran yang memenuhi empat kriteria yang sangat

dicari, yaitu prinsip anonimitas, indepedensi skala, indepedensi populasi, dan transfer.


12/30

12

Prinsip ononimitas (anonymity principle) mengatakan bahwa ukuran ketimpangan

seharusnya tidak tergantung kepada siapa yang mendapatkan pendapatan yang lebih

tinggi; dengan kata lain, ukuran tersebut tidak tergantungpada apa yang kita yakini

sebagai manusia yang lebih baik, apakah itu orang kaya atau orang miskin.

Prinsip indepedensi skala (scale independence principle) berarti bahwa ukuran

ketimpangan kita seharusnyatidak tergantung pada ukuran suatu perekonomian atau

Negara, atau cara kita mengukur pendapatannya; dengan kata lain, ukuran ketimpangan

tersebut tidak tergantung pada apakah kita mengukur pendapatan dalam dolar atau dalam

sen, dalam rupe atau dalam rupiah, atau apakah perekonomian Negara tersebut secara

rata-rata kaya atau miskin, karena jika kita ingin mengukur ketimpangan, kita ingin

mengukur sebaran pendapatan, bukan besarnya (meskipun perlu diingat juga bahwa

besarnya pendapatan juga sangat penting dalam pengukuran kemiskinan).

Prinsip independensi populasi (population independence principle) juga agak mirip

dengan prinsip sebelumnya; prinsip ini menyatakan bahwa pengukuran ketimpangan

seharusnya tidak didasarkan pada jumlah penerima pedapatan (jumlah penduduk).

Misalnya, perekonomia China tidak boleh dikatakan lebih merata atau lebih timpang

daripada perekonomian Vietnam hanya karena penduduk China lebih banyak. Akhirnya,

koefisiaen Gini juga memenuhi pinsip transfer (transfer principle). yang juga disebut

prinsip Pigou-Dalton, diambil dari nama penemunya ini mengatakan bahwa, dengan

mengasumsikan semua pendapatan yang lain konstan, jika kita mentransfer sejumlah

pendapatan dari orang kayak orang miskin (namun tidak sangat banyak sehingga

mengakibatkan orang miskin itu sekarang justru lebih kaya daripada orang yang awalnya

kaya tadi), maka akan dihasilkan distribusi pendapatan baru yang lebih merata.

Jika kita menyepakati keempat kriteria ini, maka kita akan dapat mengukur koefisien

Gini untuk setian Negara dan mengurutkannya, di mana koefisien Gini yang lebih besar

berarti bahwa distribusi pendapatannya lebih timpang. Namun, angka ini tidak selalu

merupakan solusi yang sempurna, karena dalam teori, koefisien Gini dapat sama persis

untuk dua kurva Lorenz yang saling berpotongan.


13/30


14/30

14

adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang

kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Bank Dunia mendefinisikanKemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan

dibawahUSD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari,

dg batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengonsumsi kurang

dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $2/hari."[1]Proporsi

penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari

28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001.[1]Melihat pada periode 1981-2001, persentase

dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang

separuh. Tetapi , nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang

kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan

kaumtuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota

danghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat

miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini

keseluruhannegara kadang-kadang dianggap miskin.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang

belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan

ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan

ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan struktural

dan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan kondisi struktur dan faktor-faktor

adat budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang (Sudantoko,

2009:43-46).

Menurut Bank Dunia (World Bank, 2006), ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di

Indonesia :

1.Banyak rumah tangga yang berada disekitar garis kemiskinan nasional, yang setara

dengan AS$1,55 per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak

miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan.
http://id.wikipedia.org/wiki/World_Bank_Grouphttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kemiskinan_absolut&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/USDhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan#cite_note-worldbank-Poverty-0http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan#cite_note-worldbank-Poverty-0http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan#cite_note-worldbank-Poverty-0http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan#cite_note-worldbank-Poverty-0http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan#cite_note-worldbank-Poverty-0http://id.wikipedia.org/wiki/Tuna_wismahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ghetto&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Negarahttp://id.wikipedia.org/wiki/Negarahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ghetto&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Tuna_wismahttp://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan#cite_note-worldbank-Poverty-0http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan#cite_note-worldbank-Poverty-0http://id.wikipedia.org/wiki/USDhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kemiskinan_absolut&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/World_Bank_Group


15/30

15

2.Ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas

kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari

segi pendapatan dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap

pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia.

3.Mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah

merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.

Banyak penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Angka kemiskinan nasional

menyembunyikan sejumlah besar penduduk yang hidup sedikit saja di atas garis

kemiskinan nasional. Hampir 42 persen dari seluruh rakyat Indonesia hidup di antara

garis kemiskinan AS$1 dan AS$2 per hari, suatu aspek kemiskinan yang luar biasa dan

menentukan di Indonesia.

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia

pada bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Dibandingkan dengan

penduduk miskin pada Bulan Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42 persen),

berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Selama periode Maret 2008-

Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta, sementara di

daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang (BPS, 2009).

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Maret

2009 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak

1.499.700 orang atau sebesar 11,51 persen terhadap jumlah penduduk seluruhnya.

Kondisi ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang jumlah

penduduk miskinnya sebanyak 1.613.800 orang. Dengan demikian, ada penurunan

jumlah penduduk miskin sebanyak 114.100 orang atau sebesar 1,04 persen. Penurunan

jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengindikasikan bahwa dampak dariprogram penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah cukup berperan

dalam menurunkan penduduk miskin di daerah ini (BPS Sumut, 2009).

Salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yaitu kabupaten Asahan menurut data

demografis berdasarkan data statistik pada tahun 2008, jumlah penduduknya 688.529

jiwa, yang tersebar pada 25 Kecamatan dengan 177 desa dan 27 kelurahan dengan luas


16/30

16

wilayah daratan 3.817,5 Km2 , tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Asahan 185 jiwa

per Km2. Sebagian besar penduduk bertempat tinggal di daerah pedesaan yaitu sebesar

70,56 persen (setara dengan 485.826 jiwa) dan sisanya 29,44 persen (setara dengan

202.703 jiwa) tinggal di daerah perkotaan. Jumlah rumah tangga sebanyak 162.093

rumah tangga dan setiap rumah tangga rata-rata dihuni oleh sekitar 4,3 jiwa, sedangkan

laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2000-2008 sebesar 1,76 persen. Dilihat dari

kelompok umur, persentase penduduk usia 0-14 tahun sebesar 35,17 persen (setara

dengan 242.156 jiwa), persentase penduduk usia 15-64 tahun sebesar 60,74 persen (setara

dengan 418.213 jiwa) dan persentase penduduk usia 64 tahun ke atas sebesar 4,09 persen

(setara dengan 28.161 jiwa) yang berarti jumlah penduduk usia produktif lebih besar

dibandingkan penduduk usia non produktif dengan rasio beban ketergantungan sebesar

64,64 artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 65 orang

penduduk usia non produktif (BPS Kab. Asahan, 2008).

Dari perkiraan penduduk miskin di kabupaten Asahan sekitar 102.729 jiwa atau setara

dengan 14,92 persen dari total jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Asahan,

sebagian dari mereka berasal dari kelompok penghasilan rendah yang dalam ekonomi

diterminologikan sebagai orang-orang miskin (Kabar Indonesia, 2008)

2.2.3 INDIKATOR KEMISKINAN

1. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkatminimumpendapatan yang

dianggap perlu dipenuhi untuk memperolehstandar hidup yang mencukupi di suatu

negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis

kemiskinan (dan juga definisikemiskinan)lebih tinggi dinegara maju daripada dinegara

berkembang.

Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis

kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur

rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti

program peningkatankesejahteraan danasuransi pengangguran untuk menanggulangi

kemiskinan.
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Standar_hiduphttp://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Negara_majuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraanhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asuransi_pengangguran&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asuransi_pengangguran&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembanghttp://id.wikipedia.org/wiki/Negara_majuhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Standar_hiduphttp://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan


17/30

17

Garis kemiskinan dibuat untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah

dan persentase penduduk miskin (headcount index-Po), indeks kedalaman kemiskinan

(poverty gap index-P1), dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index-P2).

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi

kebutuhan dasar atau basic needs approach. Dengan pendekatan ini, kemiskinan

dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar

makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari

dua komponen, yaituGaris Kemiskinan Makanan (GKM)danGaris Kemiskinan Bukan-

Makanan (GKBM). Dengan rumusan :

GK = GKM + GKNM

GK : garis kemiskinan

GKM : garis kemiskinan makanan

GKNM : garis kemiskinan non makanan

Pertama, Garis Kemiskinan Makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum

makanan yang disetarakan dengan2100 kalori per kapita per hari.

Paket komodias kebutuhan dasar makanan diwakili oleh52 jeniskomoditas, yaitupadi-

padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-

buahan, minyak, dan lemak, dll.

Kedua, Garis Kemiskinan Bukan Makanan yakni kebutuhan minimum untuk perumahan,

sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar bukan makanan

diwakili oleh51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.


18/30

18

Penghitungan Garis Kemiskinan tersebut dilakukan secara terpisah untuk daerah

perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata- rata

pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Selain dari Susenas Modul Konsumsi dan Kor, variabel lain untuk menyusun indikator

kemiskinan diperoleh dari Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD).

2. Indeks Kemiskinan Manusia

Untuk mempermudah perbandingan antar wilayah maupun negara. Untuk melihat

kecenderungan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Sebab tingkatan status kemiskinan

tersebut bisa menjadi alat ukur yang berfungsi sebagai patokan dasar perencanaan jika

dibandingkan antar waktu untuk memberikan gambaran kemajuan setelah suatu periode

atau perbandingan antar wilayah untuk memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan

suatu wilayah relatif terhadap wilayah lain. Untuk it diciptakan sebuah alat bantu

pengukuran bernama Indeks Kemiskinan Manusia.

IKM sendiri merupakan indeks komposit yang mengukur derivasi (keterbelakangan

manusia) dalam tiga dimensi: lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. IKM

ini mengartikan tingkatan status kemiskinan manusia di suatu wilayah.

Nilai IKM berkisar antara 0-100. Semakin tinggi nilai IKM menunjukkan tingkat/derajat

kemiskinan penduduk disuatu wilayah semakin tinggi. Klasifikasi yang dikeluarkan oleh

UNDP sendiri membagi tingkat-tingkat kemiskinan suatu daerah ke dalam 4 klasifikasi

derajat kemiskinan. Empat klasifikasi tersebut yaitu: klasifikasi rendah dengan nilai IKM

kurang dari 10, klasifikasi menengah rendah dengan nilai IKM 10-25, klasifikasi

menengah tinggi dengan nilai IKM 25-40, dan klasifikasi tinggi dengan nilai IKM lebih

dari 40.

2.2.4 STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN

1. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-

langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam


19/30

19

rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah-langkah

strategis dan komprehensif.

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai

pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata)

dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap

penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan

kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga

negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin,

penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan

pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang

sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari para

pemangku kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang

komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan

empat startegi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya:

1.

Memperbaiki program perlindungan sosial;

2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;

3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta

4. Menciptakan pembangunan yang inklusif.

Strategi 1: Memperbaiki Program Perlindungan Sosial

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial

bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk

membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam

hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa

bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif


20/30

20

akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak

sampai jatuh miskin.

Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang

rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah tingginya

potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi

penduduk tua (population ageing) pada struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan

akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka

atau tingginya rasio ketergantungan.

Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk

atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya

kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk

melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah

miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

Strategi 2: Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar

Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok

masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan,

kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi

biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan

akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human

capital).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah

peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka

panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari

kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan

tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu


21/30

21

generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat

mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap

miskin sepanjang hidupnya.

Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap

pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan

produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan

memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari

kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak

menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air

minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan

individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

Strategi 3: Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting

untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam

upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk

miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan

penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari

kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan

oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal

ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua

kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan

ekonomi tidak berdaya, tidsk dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara

proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marjinalisasi, baik

secara fisik maupun sosial.


22/30

22

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya

melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa

penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan

berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa

memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah.

Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas

dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan

tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin

menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

Strategi 4: Pembangunan Inklusif

Prinsip keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan

yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat.

Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai

negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu

perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang

stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan.

Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar.

Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan

mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.

Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim usaha

yang kondusif di dalam negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting

untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan

kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga, ia membutuhkan kemudahan

berbagai hal seperti ijin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya,

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan

nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga

mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah


23/30

23

perdesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin

terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor

pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang

menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan

secara signifikan.

Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap

daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan

komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan

membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi

penting untuk memperkuat ekonomi domestik.

2. Instrumen Percepatan

Dalam rangka melaksanakan strategi percepatan penganggulangan kemiskinan,

dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan bersasaran (targeted program).

Program program penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mensasarkan

langsung kepada mereka yang tergolong miskin dan dekat miskin. Program

penanggulangan kemiskinan kepada mereka yang membutuhkan diharapkan akan jauh

lebih efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Rumah Tangga atau Keluarga

(KlasterI)

Kelompok pertama adalah program program penanggulangan kemiskinan yang

sasarannya adalah rumah tangga/keluarga. Program tersebut antara lain : Program

Keluarga Harapan, (PKH conditional cash transfer), bantuan langsung tunai tanpa

syarat (unconditional cash transfer), bantuan langsung dalam bentuk inkind, misalnya

pemberian beras bagi masyarakat miskin (raskin), serta himbauan bagi kelompokmasyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya.

Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Komunitas (KlasterII)

Kelompok kedua adalah program-program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya

adalah komunitas. Program penanggulangan kemiskinan bersasaran komunitas dalam


24/30

24

pelaksanaannya menggunakan prinsip pemberdayaan masyarakat (Community Driven

Development). Contoh program ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Mandiri.

Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Usaha Mikro dan Kecil(KlasterIII)

Kelompok program ketiga adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya

adalah usaha mikro dan kecil. Tujuan program ini adalah memberikan akses dan

penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat (KlasterIV)

Kelompok program keempat adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan

yang bertujuan untuk meningkatkan askes terhadap ketersediaan pelayanan dasar dan

meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Program-program dalam kelompok ini

adalah program kemiskinan lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat

meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

2.3 PEMERATAAN VS PENDAPATAN

Pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi seharusnya memberikan manfaat bagi

seluruh pelaku ekonomi. Meskipun diakui bahwa mustahil mewujudkan pemerataan

manfaat ekonomi secara sempurna, tapi setidaknya pemerintah harus berupaya mendesain

perekonomian agar seluruh pelaku ekonomi memperoleh akses untuk berproduksi dan

berkonsumsi.

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka yang

relatif tinggi. Pada 2011, BPS mencatat angka pertumbuhan mencapai 6,5 persen.

Pencapaian ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 6,1 persen.

Kita semua patut bersyukur dengan kinerja ekonomi ini. Pasalnya, perekonoiman kita

mampu bertahan di tengah pelemahan ekonomi global yang disebabkan oleh terjeratnya

sejumlah negara Eropa dalam krisis utang dan belum mampunya perekonomian AS pulih

dari krisis yang mendera sejak 2008.


25/30


26/30

26

Community Based Development adalah suatu proses pembangunan partisipasi yang

dalam hal ini tiap tahapan pembangunan mulai dari pengenalan, permasalahan,

pelaksanaan, perngoperasian dan pemeliharaan merupakan kesepakatan bersama antara

pelaku yang terlibat (Parwoto;1997)

Proses pembangunan masyarakat yang mengutamakan segi kehidupan manusia dan

mementingkan aspek aspek humanism dalam meningkatkan pertumpuhan masyarakat

dengan mengandalkan kemampuan masyarakat untuk tujuan menciptakan kondisi

tumbuhnya suatu masyarakat yang berkembang secara swadaya (Maskun;1995)

Pemberdayaan masyarakat dan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum

nilai-nilai sosial (Cambers;1995)

Ciri Ciri CBD :

1. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat

2. Ide pembangunan Botton-Up (dari bawah)

3. Partisipasi masyarakat tinggi

4. Hasil pembangunan dipelihara

5. Organisasi pembangunan menjadi lebih baik

Cara melaksanakan CBD :

1.

Mempekenalkan diri pada komunitas

2. Belajar mendengarkan dari komunitas

3. Bersama sama merumuskan persoalan

4. Bersama sama mencari jalan keluar

5. Bersama sama merencanakan kegiatan

6. Bersama sama melaksanakan kegiatan

7.

Organisasi pengelolaan dan pengembangan

2.5 STUDI KASUS

2.5.1 KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Sebagaimana dikutip dari artikel milik BBC UK,


27/30

27

Dua ibu rumah tangga masing-masing memiliki anggaran Rp 15.000 dan Rp 20.000

untuk berbelanja ke pasar, sementara ada seorang politisi yang mampu membeli buku

hingga jutaan rupiah per bulan.

Dua ibu rumah tangga itu adalah Kristin dan Monik, warga Fatululi, Kupang, Nusa

Tenggara Timur.Dia menambahkan belanja ke pasar paling sering dua atau tiga kali

sebulan. Mereka mengaku jarang membeli lauk pauk karena memang tidak ada uang.

Dengan kondisi itu, jelas Ketua DPRD Jawa Timur, Fathor Rasjid, jauh lebih beruntung.

Politisi ini sekarang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI dari Partai PKNU,

setelah menjadi wakil rakyat daerah untuk dua masa jabatan lewat PKB. Sebelum

menjadi anggota DPRD, Fathor Rasjid adalah seorang guru.

Fatkhur mengaku, dunia politik rasanya pas. Ada mirip-mirip dengan unsur pendidikan

yaitu unsur yang mencerdaskan banyak orang. Bedanyakalau politisi mungkin sering

terima komisi, kalau guru tidak ada komisinya.

Dari penghasilan sebagai wakil rakyat dan usaha SPBU, dia bisa membeli buku hingga

jutaan rupiah per bulan. Selain itu, politisi ini juga menampung sekitar 100 anak yatim

yang segala keperluannya ditanggung.

Kisah ketua DPRD Jawa Timur, Fathor Rasjid dan dua ibu rumah tangga di Nusa

Tenggara Timur di bagian awal tadi mungkin bisa digunakan untuk menggambarkan

jurang antara kaum papa dan kaum kaya.

Koordinator Konsorsium Kemiskinan Kota, Wardah Hafidz mengatakan ketimpangan

sosial di Indonesia saat ini sangat lebar.

Akan tetapi berdasarkan survei, kata Kepala Divisi Analisa Statistik, Badan Pusat

Statistik, Kecuk Suhariyanto, ketimpangan sosial di Indonesia kecil.Yaitu sekitar 0,37,

yang berarti ada ketimpangan tetapi boleh diklasifikasikan masih rendah.

Bagaimanapun, survei BPS ini kesulitan menjangkau rumah tangga yang berada di garis

paling atas.Artinya, ada lapisan masyarakat paling kaya yang tidak terekam dalam survei.


28/30


29/30

29

BAB III

KESIMPULAN

3.1Apakah pengertian dan macam-macam dari distribusi pendapatan?

Distribusi pendapatan adalah pencerminan merata atau timpangnya pembagian hasil

suatu negara di kalangan penduduknya (Dumairy,1999) Distribusi pendapatan terbagi

tiga, yaitu distribusi pendapatan perorangan, distribusi pendapatan fungsional, dan

distribusi pendapatan regional.

3.2Apakah indikator dari distribusi pendapatan?

Indikator dari distribusi pendapatan dapat berupa sebagai kurva Lorenz dan koefisien

Gini.

3.3Apakah pengertian dan macam-macam dari kemiskinan?

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan

dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

3.4Apakah indicator dari kemiskinan?

Indikator dari kemiskinan dapat berupa garis kemiskinan, dan juga indeks kemiskinanmanusia.

3.5Apakah strategi dari pemerataan kemiskinan?

Strategi Indonesia adalah dengan membentuk TNP2K yaitu Tim Nasional Percepatan

Pengurangan Kemiskinan yang mengeluarkan program sebagai berikut :

1. Memperbaiki program perlindungan sosial;

2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;

3.

Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta

4. Menciptakan pembangunan yang inklusif.


30/30

3.6Bagaimanakah pemerataan ketika dibandingkan dengan pembangunan?

Pendapat ahli terbagi menjadi dua. Yang pertama, bahwa pembangunan akan

menyebabkan ketimpangan diantara masyarakat. Yang kedua, bahwa pemerataan akan

mendorong adanya pembangunan.

3.7

Apakah pengertian dari Community Based Development?

Community Based Development adalah pembangunan yang berbasis kepada masyarakat

itu sendiri sehingga mereka dapat berkembang secara swadaya.

Distribusi pendapatan & Kemiskinan

Documents

Transcript of Distribusi pendapatan & Kemiskinan