Pertemuan 3 Organisasi Sektor Publik

ASP S1 STIE Kesatuan-prepared by Enan Hasan Sjadili

Akuntansi Pemerintahan

Pertemuan 3

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Program S1 STIE Kesatuan


ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Universitas Rumah Sakit Yayasan Parpol


PEMERINTAH PUSAT

Presiden; Lembaga Tinggi Negara Lainnya; Dasar Hukum UUD 45,

Amandemen UUD 45, UU # 27 /2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.


PRESIDEN

Pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh Wapres;sejak 2004 dipilih langsung rakyat, diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol; masa jabatan 5 thn, boleh dipilih lagi 1 kali masa jabatan.

Beberapa kewenangan Presiden: - menyatakan perang/damai dan perjanjian gdn negara

lain dgn izin DPR; - menyatakan negara dlm keadaan bahaya; - mengangkat duta/konsul; - memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi

dgnmemperhatikan lembaga tinggi terkait; - memberi gelar, tandajasa, dll tanda kehormatan; - membentuk dewan pertimbangan sbg penasehat.


MPR

LN terdiri dr DPR & DPD dipilih melalui pemilu; Tugas & wewenang: - mengubah & menetapkan UUD; - melantik presiden/wapres; - memutuskan usulan DPR untuk pemberhentian presiden

setelah MK memutuskan bahwa Presiden/wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tdk memenuhi syarat;

- melantiuk Wapres menjadi Presiden bila Presiden wafat, berhenti, diberhentikan atau tdk dpt memenuhi kewajiban;

- memilih wapres dr 2 calon yg diusulkan presiden; - memilih Presiden & Wapres bila keduanya mangkat, berhenti,

diberhentikan, atau tdk dapat melaksanakan kewajiban.


MPR

Anggota MPR diresmikan dgn Keppres untuk jabatan 5 thn;

Hak Anggota MPR : (mengajukan usul perubahan pasal UUD; menentukan sikap/pilihan dlm keputusan; memilih & dipilih; membela diri; imunitas; protokoler; keuangan & administratif).

Kewajiban Anggota MPR : (memegang teguh & mengamalkan Pancasila; melaksanakan UUD 45 & menaati peraturan PerUU-an; mempertahankan & memelihara kerukunan nasional & menjaga keutuhan NKRI; mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; melaksanakan peranan sbg wakil rakyat & wakil daerah)


MPR

Lembaga MPR hrs bersidang sedikitnya sekali dlm 5 tahun, segala keputusan ditetapkan dgn suara terbanyak.

Pengambilan keputusan diperlukan : kehadiran minimal 2/3 anggota, disetujui minimal 50% plus 1 untuk mengubah & menetapkan UUD 45; kehadiran minimal ¾ anggota, disetujui minimal 2/3 untuk memutuskan usul DPR tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wapres; kehadiran 50% anggota plus 1, disetujui minimal 50% untuk sidang diluar kedua agenda sebelumnya.


DPR LN yang anggotanya anggota parpol peserta pemilu & dipilih

melalui pemilu, dgn fungsi legislasi, anggaran & pengawasan dlm rangka representasi rakyat.

Tugas & wewenang: (i) membuat UU, (ii) menyetujui/menolak Perppu, (iii) menerima RUU usulan DPD/Presiden, (iv) memperhatikan perpertimbangan DPD atas RUU APBN/Pajak/Pendidikan/Agama, (v) membahas dgn presiden & menyetujui RUU APBN, (vi) mengawasi pelaksanaan UU, (vii) membahas & menindaklanjuti hasil pengawasan pelaksanaan UU, (viii) pertimbangan kpd Presiden atas amnesti, abolisi, angkat dubes, menerima dubes asing, (ix) memilih anggota BPK, (x) membahas & menindaklanjuti hasil audit BPK. (xi) persetujuan atas pengangkatan/pemberhentian anggota KY, (xii) persetujuan atas calon hakim agung yg diusulkan KY untuk ditetapkan Presiden, (xii) memilih hakim konstitusi, (xiii) persetujuan pemindahtanganan aset negara, (xiv) menyerap, menghimpun, menampung, menindaklanjuti aspirasi masyarakat.


DPRTiga hak kelembagaan DPR: Interpelasi (meminta keterangan pemerintah atas

kebijakan penting / strategis dan berdampak luas pd kehidupan bermasyarakat/berbangsa/bernegara);

Angket (melakukan penyelidikan thd pelaksanaan suatu UU/kebijakan terkait hal penting);

Menyatakan pendapat (menyatakan pendapat atas : kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yg terjadi di dlm / luar negeri; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi / angket; dugaan bhw Presiden da/atau Wapres melakukan pelanggaran hukum)


DPRHak anggota DPR (560 orang): Mengajukan usul RUU; Mengajukan pertanyaan; Menyampaikan usul dan pendapat; Memilih dan dipilih; Membela diri; Imunitas; Protokoler; Keuangan & administratif


DPRKewajiban anggota DPR (560 orang): Memegang teguh & mengamalkan Panca Sila; Melaksanakan UUD 45 & menaati peraturan Per-UU-an; Mempertahankan & memelihara kerukunan nasional & keutuhan

NKRI; Mendahulukan kepentingan negara diatas pribadi/kelompok/gol; Memperjuangkan peningkatan kesra; Menaati prinsip demokrasi dlm penyelenggaraan pemerintahan

negara; Menaati tata tertib & kode etik; Menjaga etika & norma dlm hubungan kerja dgn lembaga lain ; Menyerap & menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan

kerja berkala; Menampung & menindaklanjuti aspirasi & pengaduan masyarakat; Mempertanggungjawabkan secara moral & politis kpd konstituen.


DPD LN yg merupakan perwakilan daerah dr provinsi (masing2 4

orang) dan dipilih melalui pemilu, jumlah maksimal 1/3 jumlah anggota DPR, berdomisili di daerah pemilihannya, memiliki kantor di ibukota provinsi;

Tugas & Wewenang : (i) dapat mengajukan Ruu & ikut bahas hal2 terkait: otda, hubungan pusat & daerah, pembentukan / pemekaran/penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lain, serta perimbangan keuangan; (ii) pertimbangan atas RUU APBN dan yg terkait pajak, pendidikan & agama, (iii) pengawasan atas hal2 tsb di atas, menyampaikan hasil pengawasan kpd DPR; (iv) pertimbangan kpd DPR dlm pemilihan anggota BPK, (v) menerima hasil audit BPK sbg bhn pertimbangan kpd DPR.


BPK

Badan negara yg mengaudit pengelolaan & pertg jwban keu. Negara, lalu menyampaikan hasilnya kpd DPR/DPRD dan DPD, serta Presiden & Kepala Daerah;

Anggota dipilih DPR dgn memperhatikan usulan DPD, diresmikan dgn Keppres;

Anggota 9 orang anggota, termasuk 1 Ketua & 1 wakli ketua;

Auditee : Pem.Pusat, Pemda, BUMN, BLU, BUMD, & lembaga/badan lain yg mengelola keu. Negara;

Melakukan audit keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu


BPK

Wewenang BPK: Menentukan obrik, merencanakan&melaksanakan pemeriksaan,

menentukan waktu & metode pemeriksaan, menyusun & menyajikan laporan pemeriksaan;

Meminta keterangan dan/atau dokumen yg wajib diberikan oleh auditee (ortang/instansi);

Melakukan pemeriksaan di tempat auditee; Menetapkan jenis dokumen yg wajib disampaikan; Menetapkan SPKN setelah konsultasi dgn Pp/Pemda; Menetapkan kode etik pemeriksaan; Menggunakan tenaga ahli/auditor di luar BPK; Membina jabatan fungsional pemeriksa; Memberi pertimbangan atas SAP; Memberi pertimbangan atas rancangan SPIP


KEMENTERIAN NEGARA

Perangkat pemerintah membidangi urusan tertentu, dipimpin Menteri dan bertg jwb langsung kpd Presiden;

Fungsinya: merumuskan, menetapkan & melaksanakan kebijakan di bidang masing2; mengelola brg milik/kekayaan negara; mengawasi pelaksanaan tugas; melaksanakan kegiatan teknis dr pusat sampai daerah; dan melaksanakan kegiatan teknis yg berskala nasional.


PEMERINTAH DAERAH

Pemda adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sbg unsur penyelenggara pemda. Pemda adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemda dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dgn prinsip ekonomi seluas-luasnya dlm sistem & prinsip NKRI.

Organisasi Pokok Pemda : - Sekretarist Daerah - Sekretariat DPRD; - Inspektorat; - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; - Dinas Daerah; - Lembaga Teknis Daerah; - Kecamatan; - Kelurahan


PERGURUAN TINGGI

PP RI # 60/1999, perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan yg:

Menyelenggarakan pendidikan tinggi, pengabdian kpd masyarakat;

Pendidikannya berupaya menghasilkan manusia terdidik;

Penelitiannya merupakan kegiatan telaah taat kaidah dlm usaha mencari kebenaran dan/atau menyelesaikan permasalahan terkait dgn ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;

Bentuk pengabdiannya terkait usaha memberikan manfaat melalui ilmu pengetahuan.


BENTUK2 PT

Akademi (penyelenggara program pendidikan profesional pd 1 atau sebagaian cabang ilmu)

Politeknik (penyelenggara program progran pendidikan profesional pd beberapa bidang pengetahuan khusus)

Sekolah Tinggi (penyelenggara program pendidikan akademik/profesional dlm lingkup 1 disiplin ilmu)

Institut (penyelenggara program pendidikan akademik/profesional dlm sekelompok disiplin ilmu)

Universitas (penyelenggara program pendidikan akademik/profesional dlm beberapa disiplin ilmu).


UNIVERSITAS

Penyelenggara Universitas : Pemerintah PTN BHMN / Non

BHMN Masyarakat / PT Swasta Harus

berbentuk Yayasan atau badan yg bersifat sosial


Rumah Sakit

Berdasarkan fungsinya rumah sakit memberikan layanan kesehatan kpd masyarakat shg sebagian besar merupakan OSP yang tidak berorientasi mencari keuntungan. Namun beberapa rumah sakit yang didirikan oleh Perusahaan PT yg secara eksplisit memang bertujuan mencari keuntungan.


Jenis-jenis Rumah Sakit

1. RSU

2. RS~ Terspesialisasi

3. RS ~ Penelitian / Pendidikan

4. RS ~ Lembaga / Perusahaan

5. Klinik


PERBEDAAN RS BERDASARKAN KEPEMILIKAN

1. Rumah Sakit Milik Pemerintah (Yang Tidak Dipisahkan dan Yang Dipisahkan)

2. Rumah Sakit berbentuk BLU

3. Rumah Sakit Swasta


Yayasan

Badan hukum dgn maksud & tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan yg didirikan dgn

memperhatikan persyaratan formal/UU.

UU # 16/2001; UU # 28/2004;

Organ Yayasan : Pembina, Pengurus dan pengawas


Yayasan

Yayasan yg kekayaannya berasal dr negara, BLN , pihak lain, atau memiliki kekayaan dlm jumlah yg ditentukan dlm UU, wajib diaudit oleh KAP dan laporan tahunannya wajib diumumkan dlm surat kabar berbahasa indonesia;

Perbuatan hukum penggabungan yayasan dibolehkan sehingga yayasan yg menggabungkan menjadi bubar.

Yayasan dapat bubar karena jangka waktu yg ditetapkan AD berakhir, tujuan yang ditetapkan telah tercapai atau tidak tercapai, putusan pengadilan yg berkuatan hukum.

PARTAI POLITIK



Partai Politik

UU # 2 Tahun 2008 Parpol adalah organisasi yg bersifat nasional yg dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita2 untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Panca Sila dan UUD 45


Fungsi Partai Politik

Partai Politik berfungsi sebagai sarana untuk: Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar WNI

sadar akah hak & kewajibannya dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Penciptaan iklim yg kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa; Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat; Wadah partisipasi politik bagi WNI, Rekruitmen politik dalam proses pengisian jabatan politik.Sumber keuangan Parpol: iuran anggota; sumbagan sah menurut hukum;

dan bantuan keuangan APBN/APBD;Sumbangan dapat berasal dari : perseorangan anggota parpol; simpatisan

maksimal Rp 1 M / tahun anggaran; perusahaan / badan usaha maksimal Rp 4 M/thn/perusahaan;

Pengurus parpol di tiap tingkatan wajib menyusun LK setiap tahun anggaran berakhir dan hasilnya terbuka untuk umum.

Pertemuan 3 Organisasi Sektor Publik

Documents

Transcript of Pertemuan 3 Organisasi Sektor Publik