Perbankan 11- Bank Syariah
-
Upload
jefry-djevo-djx -
Category
Documents
-
view
152 -
download
1
Transcript of Perbankan 11- Bank Syariah
BANK BERDASAR PRINSIP BANK BERDASAR PRINSIP SYARIAHSYARIAH
PENGERTIAN BANK PENGERTIAN BANK ISLAM / SYARIAHISLAM / SYARIAH
BANK YANG BEROPERASI DENGAN BANK YANG BEROPERASI DENGAN PRINSIP SYARIAHPRINSIP SYARIAH
BANK YANG DALAM OPERASIONALNYA BANK YANG DALAM OPERASIONALNYA BERLANDASKAN KEPADA AL-QUR’AN BERLANDASKAN KEPADA AL-QUR’AN
DAN AL-HADITSDAN AL-HADITS
LATAR BELAKANG, SEJARAH LATAR BELAKANG, SEJARAH DAN DASAR HUKUM BANK DAN DASAR HUKUM BANK
ISLAM DI INDONESIAISLAM DI INDONESIA2 FAKTOR PENDORONG BERDIRINYA BANK ISLAM:2 FAKTOR PENDORONG BERDIRINYA BANK ISLAM:1. LARANGAN RIBA1. LARANGAN RIBA2. KELEMAHAN SISTEM BUNGA2. KELEMAHAN SISTEM BUNGASEJARAH DAN DASAR HUKUM DI INDONESIASEJARAH DAN DASAR HUKUM DI INDONESIA1.1. UU 14/1967: TIDAK ADA/TIDAK MENGENALUU 14/1967: TIDAK ADA/TIDAK MENGENAL2.2. PAKJUN 1983: KEBEBASAN MENENTUKAN TINGKAT SUKU PAKJUN 1983: KEBEBASAN MENENTUKAN TINGKAT SUKU
BUNGABUNGA3.3. PAKTO 1988: KEMUDAHAN BERDIRINYA LK DAN PERBANKANPAKTO 1988: KEMUDAHAN BERDIRINYA LK DAN PERBANKAN4.4. UU 7/1992: DIKENAL BANK BAGI HASIL, DUAL BANKING SYSTEMUU 7/1992: DIKENAL BANK BAGI HASIL, DUAL BANKING SYSTEM5.5. UU 10/1998: DOUBLE WINDOWS (DUAL SYSTEM BANK), UU 10/1998: DOUBLE WINDOWS (DUAL SYSTEM BANK),
PERBEDAAN DEFINISI KREDIT DAN PEMBIAYAAN, DLL PERBEDAAN DEFINISI KREDIT DAN PEMBIAYAAN, DLL 6. UU 23/1999: SWBI6. UU 23/1999: SWBI7. UU 3/20047. UU 3/2004
1. INTERMEDIARY UNIT 2. KONSEP BAGI HASIL 3. PRODUK SYARIAH4. UANG SEBAGAI ALAT TUKAR BUKAN
SEBAGAI KOMODITI5. TRANSAKSI YANG TRANSPARAN,
KEIKHLASAN & KEJUJURAN
FUNGSI & PRINSIP OPERASIONAL BANK SYARIAH
6. ETIK BISNIS SYARIAH DILARANG: MELAKUKAN KEGIATAN PENIPUAN, KECURANGAN, MARK-UP, SUAP, MAISIR, GHARAR, HARAM & RIBA
7. PERILAKU SUMBER DAYA INSANI WAJIB MENTELADANI SIFAT NABI (SHIDIQ, ISTIQOMAH, FATONAH, AMANAH & TABLIGH)
PERBEDAAN BANK SYARIAH PERBEDAAN BANK SYARIAH DENGAN BANK KONVENSIONALDENGAN BANK KONVENSIONAL
ASPEKASPEK BANK SYARIAHBANK SYARIAH BANK BANK KONVENSIONALKONVENSIONAL
AKAD DAN AKAD DAN LEGALITASLEGALITAS
HUKUM ISLAM DAN HUKUM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIFPOSITIF
HUKUM POSITIFHUKUM POSITIF
STRUKTUR STRUKTUR ORGANISASI DAN ORGANISASI DAN PENGAWASANPENGAWASAN
BI, DPS DAN DSNBI, DPS DAN DSN BIBI
INVESTASIINVESTASI HALALHALAL HALAL DAN HARAMHALAL DAN HARAM
PRINSIP PRINSIP OPERASIONALOPERASIONAL
TITIPAN, BAGI HASIL, JUAL TITIPAN, BAGI HASIL, JUAL BELI, SEWA, JAMINAN, PINJAMBELI, SEWA, JAMINAN, PINJAM
PERANGKAT BUNGAPERANGKAT BUNGA
TUJUANTUJUAN PROFIT DAN FALAH ORIENTEDPROFIT DAN FALAH ORIENTED PROFIT ORIENTEDPROFIT ORIENTED
HUBUNGAN DENGAN HUBUNGAN DENGAN NASABAHNASABAH
KEMITRAANKEMITRAAN DEBITUR – KREDITURDEBITUR – KREDITUR
LEMBAGA LEMBAGA PENYELESAIAN PENYELESAIAN SENGKETASENGKETA
BASYARNASBASYARNAS BANIBANI
PERBEDAANPERBEDAANBUNGA DAN BAGI HASILBUNGA DAN BAGI HASIL
BUNGA BUNGA DIHITUNG DARI PINJAMAN MODAL (POKOK)DIHITUNG DARI PINJAMAN MODAL (POKOK)BUNGA BERUBAH SESUAI KONDISI PASARBUNGA BERUBAH SESUAI KONDISI PASARNOMINAL TETAP SESUAI BUNGANOMINAL TETAP SESUAI BUNGADIRAGUKAN OLEH SELURUH AGAMADIRAGUKAN OLEH SELURUH AGAMA
BAGI HASILBAGI HASIL DIHITUNG DARI MARGIN (KEUNTUNGAN)DIHITUNG DARI MARGIN (KEUNTUNGAN) NISBAH TETAP SESUAI AKADNISBAH TETAP SESUAI AKAD NOMINAL BERUBAH SESUAI KONDISI USAHANOMINAL BERUBAH SESUAI KONDISI USAHA TIDAK ADA KERAGUANTIDAK ADA KERAGUAN
KONSEP & SISTEMPERBANKAN SYARIAH
MASYARAKAT PEMILIK DANA
MASYARAKAT PENGGUNA DANA
PROSES PENGHIMPUNAN
DANA
PROSES PENYALURAN DANA
KONSEP PENGHIMPUNAN DANA : 1. AL WADIAH 2. MUDHARABAH
KONSEP PENYALURAN DANA :
1. BAGI HASIL (MUDHARABAH &
MUSYARAKAH) 2. JUAL BELI
(MURABAHAH)
PRINSIP DASAR OPERASIONALPRINSIP DASAR OPERASIONALPENGHIMPUNAN DANA MASYARAKATPENGHIMPUNAN DANA MASYARAKATA. TITIPAN (WADIAH DHAMANAH)A. TITIPAN (WADIAH DHAMANAH)B. BAGI HASIL (MUDHARABAH)B. BAGI HASIL (MUDHARABAH)
PENYALURAN DANA KEPADA MASYARAKATPENYALURAN DANA KEPADA MASYARAKAT1. BAGI HASIL (MUDHARABAH, MUSYARAKAH)1. BAGI HASIL (MUDHARABAH, MUSYARAKAH)2. JUAL-BELI (MURABAHAH, AL BAI BITHAMAN AJIL, ISTHISNA, SALAM) 2. JUAL-BELI (MURABAHAH, AL BAI BITHAMAN AJIL, ISTHISNA, SALAM) 3. SEWA (IJARAH, AL BAI’UT TAKJIRI)3. SEWA (IJARAH, AL BAI’UT TAKJIRI)4. PINJAMAN KEBAJIKAN (AL QARDHUL HASAN)4. PINJAMAN KEBAJIKAN (AL QARDHUL HASAN)5. JAMINAN/GADAI (RAHN)5. JAMINAN/GADAI (RAHN)
JASA LALU LINTAS KEUANGANJASA LALU LINTAS KEUANGAN1. PERWAKILAN (WAKALAH)1. PERWAKILAN (WAKALAH)2. PENJAMIN (KAFALAH)2. PENJAMIN (KAFALAH)3. PEMINDAHAN UTANG (HIWALAH)3. PEMINDAHAN UTANG (HIWALAH)4. IMBALAN (JU’ALAH)4. IMBALAN (JU’ALAH)5. SHARF5. SHARF
NASABAH MEMESAN BARANG KEPADA BANK NASABAH MEMESAN BARANG KEPADA BANK BANK MEMBELI DAN MEMBAYAR BARANG KEPADA SUPPLIERBANK MEMBELI DAN MEMBAYAR BARANG KEPADA SUPPLIERBANK MENJUAL BARANG KEPADA NASABAHBANK MENJUAL BARANG KEPADA NASABAHSUPPLIER MENGIRIM BARANG KEPADA NASABAHSUPPLIER MENGIRIM BARANG KEPADA NASABAHNASABAH MEMBAYAR KEPADA BANK (TUNAI ATAU CICILAN)NASABAH MEMBAYAR KEPADA BANK (TUNAI ATAU CICILAN)
SKEMA MURABAHAH
BANK
NASABAH
SUPPLIER
1
2
4
35
BANKBANK NASABAHNASABAH
MODALMODAL MODAL & SKILLMODAL & SKILL
PROYEKPROYEK
OMZET / KEUNTUNGAN
GAMBAR (iii)
SKEMA MUDHARABAHSKEMA MUDHARABAH
BANK NASABAH
MODAL 100 % SKILL
OMZET / KEUNTUNGAN
PROYEK
GAMBAR (ii)
PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH:
MENGAPA DIPERLUKAN?
1. MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN (MAKRO EKONOMI) DAN KEBERLANGSUNGAN USAHA BANK (MIKRO EKONOMI)
2. PERLINDUNGAN MASYARAKAT (KHUSUSNYA MASYARAKAT AWAM DAN NASABAH KECIL)
3. OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA PERBANKAN DALAM MENUNJANG PROGRAM PEMBANGUNAN
KEUNIKAN PERBANKAN SYARIAH
FUNGSI DASAR BANK SYARIAH SECARA UMUM SAMA DGN BANK KONVENSIONAL, SEHINGGA PRINSIP UMUM PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK BERLAKU PULA PADA BANK SYARIAH. NAMUN ADANYA SEJUMLAH PERBEDAAN CUKUP MENDASAR DLM OPERASIONAL BANK SYARIAH MENUNTUT ADANYA PERBEDAAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN BAGI BANK SYARIAH. PERBEDAAN MENDASAR: (1) PERLUNYA JAMINAN PEMENUHAN KETAATAN PADA
PRINSIP SYARIAH DALAM SELURUH AKTIVITAS BANK (2) PERBEDAAN KARAKTERISTIK OPERASIONAL,
KHUSUSNYA AKIBAT DARI PELARANGAN BUNGA YANG DIGANTIKAN DENGAN INSTRUMEN NISBAH BAGI HASIL.
KERANGKA PENGATURAN, PENGAWASAN & PENGENDALIAN
BANK SYARIAH SEJUMLAH PERANGKAT DASAR YANG DIPERLUKAN UNTUK MENCIPTAKAN BANK SYARIAH YANG SEHAT DAN ISTIQOMAH A.L. ADALAH:
1. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI), 2. FUNGSI MANAJEMEN RISIKO, 3. PERATURAN PENINGKATKAN KETERBUKAAN INFORMASI, 4. SISTEM AKUNTANSI YANG SESUAI,5. MEKANISME JAMINAN KEPATUHAN SYARIAH, DAN6. AUDIT EKSTERN (KESEHATAN KEUANGAN & KEPATUHAN
SYARIAH). DIMANA IMPLEMENTASI DARI PERANGKAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERSEBUT MEMILIKI SEJUMLAH PERBEDAAN PADA BANK SYARIAH KARENA PERBEDAAN SISTEM NILAI DAN OPERASINYA.
BANK SYARIAH DALAM UU BANK SYARIAH DALAM UU PERBANKAN UU 7/1992 JT UU PERBANKAN UU 7/1992 JT UU
10/199810/1998PASAL 1 ANGKA 3 UU 10/1998 “BANK UMUM ADALAH PASAL 1 ANGKA 3 UU 10/1998 “BANK UMUM ADALAH BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL DAN ATAU SECARA KONVENSIONAL DAN ATAU SYARIAHSYARIAH YANG DALAM KEGIATANNYA MEMBERIKAN JASA YANG DALAM KEGIATANNYA MEMBERIKAN JASA DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN”DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN”PASAL 1 ANGKA 4 UU 10/1998 “BPR ADALAH BANK PASAL 1 ANGKA 4 UU 10/1998 “BPR ADALAH BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL ATAU KONVENSIONAL ATAU BERDASAR PRINSIP BERDASAR PRINSIP SYARIAHSYARIAH YANG DALAM KEGIATANNYA TIDAK YANG DALAM KEGIATANNYA TIDAK MEMBERIKAN JASA DALAM LALU LINTAS MEMBERIKAN JASA DALAM LALU LINTAS PEMBAYARANPEMBAYARAN
PENGERTIAN PRINSIP SYARIAHPENGERTIAN PRINSIP SYARIAHPASAL 1 ANGKA 13 UU 10/1998PASAL 1 ANGKA 13 UU 10/1998
PRINSIP SYARIAH ADALAH ATURAN PERJANJIAN PRINSIP SYARIAH ADALAH ATURAN PERJANJIAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM ANTARA BANK BERDASARKAN HUKUM ISLAM ANTARA BANK
DENGAN PIHAK LAIN UNTUK PENYIMPANAN DANA DENGAN PIHAK LAIN UNTUK PENYIMPANAN DANA DAN ATAU PEMBIAYAAN KEGIATAN USAHA ATAU DAN ATAU PEMBIAYAAN KEGIATAN USAHA ATAU KEGIATAN LAINNYA YANG DINYATAKAN SESUAI KEGIATAN LAINNYA YANG DINYATAKAN SESUAI DENGAN SYARIAH,DENGAN SYARIAH, ANTARA LAINANTARA LAIN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN
BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL (MUDHARABAH), PENYERTAAN MODAL (MUDHARABAH), PENYERTAAN MODAL
(MUSYARAKAH), JUAL BELI BARANG DENGAN (MUSYARAKAH), JUAL BELI BARANG DENGAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN (MURABAHAH), ATAU MEMPEROLEH KEUNTUNGAN (MURABAHAH), ATAU
PEMBIAYAAN BARANG MODAL BERDASARKAN PEMBIAYAAN BARANG MODAL BERDASARKAN PRINSIP SEWA MURNI TANPA PILIHAN (IJARAH), PRINSIP SEWA MURNI TANPA PILIHAN (IJARAH), ATAU DENGAN ADANYA PILIHAN PEMINDAHAN ATAU DENGAN ADANYA PILIHAN PEMINDAHAN
KEPEMILIKAN ATAS BARANG YANG DISEWA DARI KEPEMILIKAN ATAS BARANG YANG DISEWA DARI PIHAK BANK OLEH PIHAK LAIN (IJARAH WA IQTINA)PIHAK BANK OLEH PIHAK LAIN (IJARAH WA IQTINA)
KEGIATAN USAHA BANK UMUM KEGIATAN USAHA BANK UMUM SYARIAHSYARIAH
PASAL 6 (HURUF a - n) PASAL 6 (HURUF a - n) HURUF m: HURUF m:
“MENYEDIAKAN “MENYEDIAKAN PEMBIAYAANPEMBIAYAAN DAN DAN ATAU MELAKUKAN KEGIATAN LAIN ATAU MELAKUKAN KEGIATAN LAIN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH,
SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN OLEH BANK INDONESIA”DITETAPKAN OLEH BANK INDONESIA”
PENGERTIAN PEMBIAYAANPENGERTIAN PEMBIAYAAN
PASAL 1 ANGKA 12 UU 10/1998 “PEMBIAYAAN PASAL 1 ANGKA 12 UU 10/1998 “PEMBIAYAAN BERDASAR PRINSIP SYARIAH ADALAH BERDASAR PRINSIP SYARIAH ADALAH
PENYEDIAAN UANG ATAU TAGIHANPENYEDIAAN UANG ATAU TAGIHAN YANG YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU DIPERSAMAKAN DENGAN ITU
BERDASARKAN PERSETUJUAN ATAU BERDASARKAN PERSETUJUAN ATAU KESEPAKATAN ANTARA BANK DENGAN KESEPAKATAN ANTARA BANK DENGAN
PIHAK LAIN YANG DIBIAYAI UNTUK PIHAK LAIN YANG DIBIAYAI UNTUK MENGEMBALIKAN UANG ATAU TAGIHAN MENGEMBALIKAN UANG ATAU TAGIHAN
TERSEBUT SETELAH JANGKA WAKTU TERSEBUT SETELAH JANGKA WAKTU TERTENTU DENGAN IMBALAN ATAU BAGI TERTENTU DENGAN IMBALAN ATAU BAGI
HASIL”HASIL”
PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBIAYAAN BANK SYARIAH PEMBIAYAAN BANK SYARIAH
DALAM UU PERBANKANDALAM UU PERBANKAN1.1. PASAL 8 (1) UU 10/1998 TENTANG KEWAJIBAN PASAL 8 (1) UU 10/1998 TENTANG KEWAJIBAN
MEMILIKI KEYAKINAN DALAM MEMBERIKAN MEMILIKI KEYAKINAN DALAM MEMBERIKAN PEMBIAYAAN, DAN (2) TENTANG KEWAJIBAN PEMBIAYAAN, DAN (2) TENTANG KEWAJIBAN MEMILIKI DAN MENERAPKAN PEDOMANMEMILIKI DAN MENERAPKAN PEDOMAN PEMBIAYAAN BERDASAR PRINSIP SYARIAHPEMBIAYAAN BERDASAR PRINSIP SYARIAH
2.2. PASAL 11 UU 10/1998 UU 10/1998 TENTANG PASAL 11 UU 10/1998 UU 10/1998 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAANBATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN
3.3. PASAL 7 (C) BANK SYARIAH DAPAT MELAKUKAN PASAL 7 (C) BANK SYARIAH DAPAT MELAKUKAN PENYERTAAN MODAL SEMENTARAPENYERTAAN MODAL SEMENTARA UNTUK UNTUK MENGATASI KEGAGALAN PEMBIAYAAN MENGATASI KEGAGALAN PEMBIAYAAN BERDASAR PRINSIP SYARIAH, DENGAN SYARAT BERDASAR PRINSIP SYARIAH, DENGAN SYARAT HARUS MENARIK KEMBALI PENYERTAANNYA HARUS MENARIK KEMBALI PENYERTAANNYA ((PENGECUALIAN PASAL 10PENGECUALIAN PASAL 10))
PENGATURAN DAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK PENGAWASAN BANK
INDONESIA PADA INDONESIA PADA BANK SYARIAHBANK SYARIAH
PERAN DAN FUNGSI BIPERAN DAN FUNGSI BI
MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETERKEBIJAKAN MONETERMENGATUR DAN MENJAGA MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARANKELANCARAN SISTEM PEMBAYARANMENGATUR DAN MENGAWASI BANKMENGATUR DAN MENGAWASI BANK
PASAL-PASAL KHUSUS PASAL-PASAL KHUSUS BAGI BANK SYARIAH BAGI BANK SYARIAH
DALAM UU BANK INDONESIA DALAM UU BANK INDONESIA NO 23/1999 JT UU 3/2004NO 23/1999 JT UU 3/2004
PASAL 10 (2) “CARA-CARA PASAL 10 (2) “CARA-CARA PENGENDALIAN MONETERPENGENDALIAN MONETER (OPERASI PASAR TERBUKA, PENETAPAN TINGKAT (OPERASI PASAR TERBUKA, PENETAPAN TINGKAT DISKONTO, PENETAPAN CADANGAN WAJIB MINIMUM, DISKONTO, PENETAPAN CADANGAN WAJIB MINIMUM, PENGATURAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN) DAPAT PENGATURAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN) DAPAT DILAKUKAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH”DILAKUKAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH”
PASAL 11 (1) DAN (2) BI DAPAT MEMBERIKAN KREDIT ATAU PASAL 11 (1) DAN (2) BI DAPAT MEMBERIKAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN MAKS 90 HARI KEPADA BANK UNTUK PEMBIAYAAN MAKS 90 HARI KEPADA BANK UNTUK MENGATASI MASALAH KESULITAN PENDANAAN JANGKA MENGATASI MASALAH KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEKPENDEK, DAN WAJIB DIJAMIN DENGAN AGUNAN YANG , DAN WAJIB DIJAMIN DENGAN AGUNAN YANG BERKUALITAS TINGGI DAN MUDAH DICAIRKAN YANG BERKUALITAS TINGGI DAN MUDAH DICAIRKAN YANG NILAINYA MINIMAL SEBESAR JUMLAH KREDIT ATAU NILAINYA MINIMAL SEBESAR JUMLAH KREDIT ATAU PEMBIAYAAN YANG DITERIMANYA.PEMBIAYAAN YANG DITERIMANYA.
KERANGKA PENGAWASAN DAN KERANGKA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANK SYARIAH PENGENDALIAN BANK SYARIAH
OLEH BANK INDONESIAOLEH BANK INDONESIA
PERANGKAT YANG DIPERLUKAN PERANGKAT YANG DIPERLUKAN UNTUK MENCIPTAKAN BANK SYARIAH UNTUK MENCIPTAKAN BANK SYARIAH YANG YANG SEHAT DAN ISTIQOMAHSEHAT DAN ISTIQOMAHIMPLEMENTASI IMPLEMENTASI DARI PERANGKAT DARI PERANGKAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIANPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
REGULASI DAN STANDARD PERBANKAN SYARIAH YANG TELAH REGULASI DAN STANDARD PERBANKAN SYARIAH YANG TELAH DIHASILKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN DIHASILKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN
OPERASIONAL BANK SYARIAH YANG BERHATI-HATI DAN ISTIQOMAH OPERASIONAL BANK SYARIAH YANG BERHATI-HATI DAN ISTIQOMAH
MENJALANKAN PRINSIP SYARIAH:MENJALANKAN PRINSIP SYARIAH: 1. KELEMBAGAAN
2. KEHATI-HATIAN
3. PASAR KEUANGAN & MONETER
4. STANDARD
• PENDIRIAN BANK UMUM SYARIAH•PENDIRIAN BPR SYARIAH•PEMBUKAAN KC SYARIAH OLEH BANK KONVENSIONAL• PENILAIAN KUALITAS ASSET •PEMBENTUKAN CADANGAN PENGHAPUSAN (PPAP)• GIRO WAJIB MINIMUM•KLIRING•PASAR KEUANGAN ANTAR BANK SYARIAH•FASILITAS PINJAMAN JANGKA PENDEK SYARIAH• PSAK NO.59 dan PAPSI•PEDOMAN AUDIT BANK SYARIAH •LAPORAN BANK UMUM & BPR SYARIAH•AKAD SYARIAH
ATURAN BANK INDONESIA BAGI ATURAN BANK INDONESIA BAGI PERBANKAN SYARIAHPERBANKAN SYARIAH
1.1. BANK UMUM BERDASARKAN BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAHPRINSIP SYARIAH
2.2. BPR BERDASARKAN BPR BERDASARKAN PRINSIP SYARIAHPRINSIP SYARIAH
3.3. PERUBAHAN KEGIATAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BUK MENJADI BUS USAHA BUK MENJADI BUS DAN PEMBUKAAN KANTOR DAN PEMBUKAAN KANTOR BANK BERDASAR PRINSIP BANK BERDASAR PRINSIP SYARIAH OLEH BUKSYARIAH OLEH BUK
4.4. KUALITAS AKTIVA KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF (KAP) BANK PRODUKTIF (KAP) BANK SYARIAHSYARIAH
5.5. PENYISIHAN PENGHAPUSAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP) AKTIVA PRODUKTIF (PPAP) BANK SYARIAHBANK SYARIAH
6.6. KEWAJIBAN PENYEDIAAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)MODAL MINIMUM (KPMM)
7.7. GIRO WAJIB MINIMUMGIRO WAJIB MINIMUM8.8. KLIRINGKLIRING9.9. PASAR UANG ANTAR PASAR UANG ANTAR
BANK BERDASAR PRINSIP BANK BERDASAR PRINSIP SYARIAH (PUAS)SYARIAH (PUAS)
10.10. SERTIFIKAT WADIAH BANK SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA (SWBI)INDONESIA (SWBI)
11.11. FASILITAS PEMBIAYAAN FASILITAS PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK BAGI JANGKA PENDEK BAGI BANK SYARIAH (FPJPS)BANK SYARIAH (FPJPS)
12.12. LAPORAN BANK UMUM LAPORAN BANK UMUM (LBU) BANK SYARIAH(LBU) BANK SYARIAH
13.13. LAPORAN BULANAN BPRSLAPORAN BULANAN BPRS14.14. AKAD SYARIAHAKAD SYARIAH
KELEMBAGAAN BANK SYARIAHKELEMBAGAAN BANK SYARIAH
PBI NO. 6/24/PBI/2004 TANGGAL 14 OKTOBER PBI NO. 6/24/PBI/2004 TANGGAL 14 OKTOBER 2004 TENTANG BANK UMUM SYARIAH2004 TENTANG BANK UMUM SYARIAHPBI NO. 6/17/PBI/2004 TANGGAL 1 JULI 2004 PBI NO. 6/17/PBI/2004 TANGGAL 1 JULI 2004 TENTANG BPRSTENTANG BPRSPBI NO. 4/1/PBI/2002 TANGGAL 27 MARET PBI NO. 4/1/PBI/2002 TANGGAL 27 MARET 2002 TENTANG BANK KONVENSIONAL 2002 TENTANG BANK KONVENSIONAL MELAKUKAN KEGIATAN SYARIAHMELAKUKAN KEGIATAN SYARIAHPBI N0. 8/ /PBI/2006 TENTANG PERUBAHAN PBI N0. 8/ /PBI/2006 TENTANG PERUBAHAN BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAHSYARIAH
KELEMBAGAAN BANK SYARIAHKELEMBAGAAN BANK SYARIAHPASAL 16 UU 10/1998 PASAL 16 UU 10/1998
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENDIRIAN BANK UMUM DAN BPRSPENDIRIAN BANK UMUM DAN BPRS 3 ALTERNATIF3 ALTERNATIF1.1. PENDIRIAN BANK BARU (BUS, BPRS)PENDIRIAN BANK BARU (BUS, BPRS)2.2. KONVERSI BK MENJADI BSKONVERSI BK MENJADI BS3.3. DUAL SYSTEM BANKDUAL SYSTEM BANK
A. MEMBUKA KANTOR CABANG SYARIAHA. MEMBUKA KANTOR CABANG SYARIAHB. KONVERSI KCK MENJADI KCSB. KONVERSI KCK MENJADI KCSC. MENINGKATKAN KCPK MENJADI KCSC. MENINGKATKAN KCPK MENJADI KCSD. MEMBUKA UNIT USAHA SYARIAHD. MEMBUKA UNIT USAHA SYARIAH
PERATURAN KEHATI-HATIAN PERATURAN KEHATI-HATIAN BANK SYARIAHBANK SYARIAH
PBI NO. 5/7/PBI/2003 TANGGAL 19 MEI 2003 PBI NO. 5/7/PBI/2003 TANGGAL 19 MEI 2003 TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF BAGI BANK UMUM SYARIAHBAGI BANK UMUM SYARIAHPBI NO. 6/19/PBI/2004 TANGGAL 1 JULI 2004 PBI NO. 6/19/PBI/2004 TANGGAL 1 JULI 2004 TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF BAGI BPRSBAGI BPRSPBI NO. 5/9/PBI/2003 TANGGAL 19 MEI 2003 PBI NO. 5/9/PBI/2003 TANGGAL 19 MEI 2003 TENTANG PENYISIHAN PENGHAPUSAN TENTANG PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BANK SYARIAHAKTIVA PRODUKTIF BANK SYARIAHPBI NO. 7/13/PBI/2005 TANGGAL 10 JUNI PBI NO. 7/13/PBI/2005 TANGGAL 10 JUNI 2005 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN 2005 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM SYARIAHMODAL MINIMUM BANK UMUM SYARIAH
SISTEM PEMBAYARAN SISTEM PEMBAYARAN KEUANGAN DAN MONETER KEUANGAN DAN MONETER
(OPERASIONAL BANK SYARIAH)(OPERASIONAL BANK SYARIAH)PBI NO. 6/21/PBI/2000 TANGGAL 3 AGUSTUS 2004 PBI NO. 6/21/PBI/2000 TANGGAL 3 AGUSTUS 2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUMTENTANG GIRO WAJIB MINIMUMPBI NO. 2/4/PBI/2000 TANGGAL 11 FEBRUARI 2000 PBI NO. 2/4/PBI/2000 TANGGAL 11 FEBRUARI 2000 TENTANG KLIRINGTENTANG KLIRINGPBI NO. 2/8/PBI/2000 TANGAL 23 FEBRUARI 2000 PBI NO. 2/8/PBI/2000 TANGAL 23 FEBRUARI 2000 TENTANG PASAR UANG ANTAR BANK TENTANG PASAR UANG ANTAR BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAHBERDASARKAN PRINSIP SYARIAHPBI NO. 2/9/PBI/2000 TANGGAL 23 FEBRUARI 2000 PBI NO. 2/9/PBI/2000 TANGGAL 23 FEBRUARI 2000 TENTANG SERTIFIKAT WADIAH INDONESIATENTANG SERTIFIKAT WADIAH INDONESIAPBI NO. 5/3/PBI/2003 TANGGAL 4 FEBRUARI 2003 PBI NO. 5/3/PBI/2003 TANGGAL 4 FEBRUARI 2003 TENTANG FASILITAS PINJAMAN JANGKA PENDEK TENTANG FASILITAS PINJAMAN JANGKA PENDEK SYARIAHSYARIAH
DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)
LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG: KAFFAH, JAMINAN KEPERCAYAAN, : KAFFAH, JAMINAN KEPERCAYAAN, BEDAKAN HAQ DAN BATIL, KENYATAAN DI LAPANGANBEDAKAN HAQ DAN BATIL, KENYATAAN DI LAPANGANDASAR PEMBENTUKAN DAN TUGAS DEWAN PENGAWAS DASAR PEMBENTUKAN DAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAHSYARIAH: PENJELASAN PASAL 6 HURUF m UU 10/1998 DAN : PENJELASAN PASAL 6 HURUF m UU 10/1998 DAN PASAL 13 HURUF C (UNTUK BPRS)PASAL 13 HURUF C (UNTUK BPRS)DPS DPS WAJIBWAJIB MENGIKUTI FATWA DARI DSN MENGIKUTI FATWA DARI DSNDPS ADALAH DPS ADALAH DEWAN YANG DITEMPATKAN DI BANK DEWAN YANG DITEMPATKAN DI BANK SYARIAHSYARIAH YANG KEANGGOTAANNYA DITETAPKAN YANG KEANGGOTAANNYA DITETAPKAN BERDASARKAN REKOMENDASI DSN YANG BERTUGAS BERDASARKAN REKOMENDASI DSN YANG BERTUGAS MENGAWASI PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MENGAWASI PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN USAHA BANKKEGIATAN USAHA BANKDSN ADALAH DEWAN YANG DIBENTUK OLEH MUI DSN ADALAH DEWAN YANG DIBENTUK OLEH MUI MERUPAKAN MERUPAKAN SATU-SATUNYA BADAN YANG MEMPUNYAI SATU-SATUNYA BADAN YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN MENGELUARKAN FATWA SYARIAHKEWENANGAN MENGELUARKAN FATWA SYARIAH TERHADAP JENIS-JENIS KEGIATAN, PRODUK, DAN JASA TERHADAP JENIS-JENIS KEGIATAN, PRODUK, DAN JASA KEUANGAN SYARIAH, SERTA MENGAWASI PENERAPAN KEUANGAN SYARIAH, SERTA MENGAWASI PENERAPAN FATWA DIMAKSUD OLEH LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN FATWA DIMAKSUD OLEH LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIASYARIAH DI INDONESIA
TUGAS DAN WEWENANG DSNTUGAS DAN WEWENANG DSN
MENUMBUH KEMBANGKAN PENERAPANMENUMBUH KEMBANGKAN PENERAPAN NILAI-NILAI SYARIAH DALAM AKTIVITAS NILAI-NILAI SYARIAH DALAM AKTIVITAS KEUANGAN DAN EKONOMIKEUANGAN DAN EKONOMIMENGELUARKAN FATWA ATAS JENIS-MENGELUARKAN FATWA ATAS JENIS-JENISJENIS KEGIATAN KEUANGAN KEGIATAN KEUANGANMENGELUARKAN FATWA ATAS PRODUKMENGELUARKAN FATWA ATAS PRODUK DAN DAN JASAJASA KEUANGAN SYARIAH KEUANGAN SYARIAHMENGAWASI MENGAWASI PENERAPAN FATWA YANG PENERAPAN FATWA YANG TELAH DIKELUARKANTELAH DIKELUARKAN
ARAH DAN KEBIJAKAN ARAH DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
PERBANKAN SYARIAH PERBANKAN SYARIAH INDONESIAINDONESIA
VISI PENGEMBANGAN BANK VISI PENGEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIASYARIAH DI INDONESIA
TERWUJUDNYA SISTEM PERBANKAN TERWUJUDNYA SISTEM PERBANKAN SYARIAH SYARIAH
1.1. YANG YANG KOMPETITIF, EFISIEN DAN KOMPETITIF, EFISIEN DAN MEMENUHI PRINSIP-PRINSIP KEHATI-MEMENUHI PRINSIP-PRINSIP KEHATI-
HATIANHATIAN 2.2. YANG MAMPU MENDUKUNG YANG MAMPU MENDUKUNG SEKTOR RIIL SEKTOR RIIL
SECARA NYATA MELALUI KEGIATAN SECARA NYATA MELALUI KEGIATAN PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL DAN PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL DAN
TRANSAKSI RIILTRANSAKSI RIIL 3.3. DALAM KERANGKA DALAM KERANGKA KEADILAN, TOLONG KEADILAN, TOLONG
MENOLONG DAN MENUJU KEBAIKANMENOLONG DAN MENUJU KEBAIKAN 4.4. GUNA MENCAPAI KEMASLAHATAN GUNA MENCAPAI KEMASLAHATAN
MASYARAKATMASYARAKAT
NILAI DASAR LEMBAGA KEUANGAN DAN NILAI DASAR LEMBAGA KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAHPERBANKAN SYARIAH
PERTUMBUHAN EKONOMIYANG BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN
UKHUWAH / JAMA’AH
ADIL:
TRANSPARAN DAN JUJURTRANSAKSI FAIR, TANPA
PEMERASANPERSAINGAN SEHATKONTRAK YANG ADIL
MENGHINDARI KEGIATAN YANG
MERUSAK:
LARANGAN PRODUK YANGMERUGIKAN DAN
BERBAHAYA,LARANGAN PROSES YANG
BERBAHAYA,TIDAK GUNAKAN SBR DAYA
ILLEGAL DANSECARA TDK ADIL
KEMASLAHATAN:
PRODUKTIF,TIDAK SPEKULATIF,EFEKTIF, EFISIEN,
BERKELANJUTAN DALAMPENGGUNAAN SBR DAYA,
AKSES YANG SEBESARBESARNYA BAGI
MASYARAKAT UNTUKMEMPEROLEH SBR DAYA
AQIDAH
AGENDA KE DEPANAGENDA KE DEPANMENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SUMBER DAYA INSANISUMBER DAYA INSANISOSIALISASI DAN EDUKASI PUBLIKSOSIALISASI DAN EDUKASI PUBLIKPENGEMBANGAN INSTRUMEN DAN PRODUK YANG PENGEMBANGAN INSTRUMEN DAN PRODUK YANG LEBIH INOVATIFLEBIH INOVATIFPENGEMBANGAN PASAR SEKUNDER, PASAR UANG PENGEMBANGAN PASAR SEKUNDER, PASAR UANG SYARIAH, PASAR INTER BANK DAN LINKAGE DI SYARIAH, PASAR INTER BANK DAN LINKAGE DI INDUSTRI KEUANGANINDUSTRI KEUANGANIMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO, PRINSIP KEHATI-HATIAN, GOOD CORPORATE RISIKO, PRINSIP KEHATI-HATIAN, GOOD CORPORATE GEVERNANCE & SYARIA COMPLIANCEGEVERNANCE & SYARIA COMPLIANCEMENDORONG TERCIPTANYA A UNION REGULATORY, MENDORONG TERCIPTANYA A UNION REGULATORY, STANDART AKAD, PRODUK DAN TRANSAKSISTANDART AKAD, PRODUK DAN TRANSAKSI