Peran Zakat Dalam Ekonomi Makro Islam

PERAN ZAKAT DALAM EKONOMI MAKRO ISLAM

Oleh : Hasan Abdul Majid

Mahasiswa Pascasarjana STAIN Kudus

Program Studi Ekonomi Syari’ah

Abstrak

Zakat is one of fiscal instruments in the economy that have been used by

the Islamic government since the Prophet, and based on the history zakat has

played an important role in the mechanism of income distribution and as a facility

for the purpose of worship in attaining social welfare. the right management of

zakat, professional and accountable will be able to leverage the zakat and will

provide a significant multiplier effect in the economy, especially in helping the

government in provety alleviation through community empowerment programs.

Keywords:

The role of zakat, Islamic Macroeconomy

A. Latar Belakang

Ummat Islam adalah ummat yang mulia, ummat yang dipilih Allah untuk

mengemban risalah, agar mereka menjadi saksi atas segala ummat. Tugas ummat

Islam adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera

dimanapun mereka berada. Karena itu ummat Islam seharusnya menjadi rahmat

bagi sekalian alam.

Bahwa kenyataan ummat Islam kini jauh dari kondisi ideal, adalah akibat

belum mampu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Potensi-potensi

dasar yang dianugerahkan Allah kepada ummat Islam belum dikembangkan

secara optimal. Padahal ummat Islam memiliki banyak intelektual dan ulama,

disamping potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang melimpah. Jika

seluruh potensi itu dikembangkan secara seksama, dirangkai dengan

potensi aqidah Islamiyah (tauhid), tentu akan diperoleh hasil yang optimal. Pada

saat yang sama, jika kemandirian, kesadaran beragama dan ukhuwah

1 | P e r a n Z a k a t d a l a m E k o n o m i M a k r o I s l a m

Islamiyah kaum muslimin juga makin meningkat maka pintu-pintu kemungkaran

akibat kesulitan ekonomi akan makin dapat dipersempit.

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah

penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan

pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam arti seluas-luasnya. Wacana

yang berkembang pada saat ini adalah zakat produktif, dimana zakat diarahkan

untuk bantuan yang bersifat produktif agar masyarakat yang tidak mamampu

pada akhirnya akan dapat menjadi mandiri tanpa bantuan orang lain.

A. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu al-

barakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath

thaharatu (kesucian) dan ash-shalahu (keberesan). Makna keberkahan yang

terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat, maka zakat tersebut akan

memberikan berkah kepada harta yang dimiliki dan insya Allah akan membantu

meringankan kita di akhirat kelak, sebab salah satu harta yang tidak akan hilang

meskipun sampai kita di alam barzah adalah amal jariyah selain doa anak yang

saleh dan ilmu yang bermanfaat.1

Sedangakan zakat menurut terminologi (istilah) adalah mengeluarkan

sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nishab (takaran tertentu yang

menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya),

untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (berdasarkan

pengelompokan yang terdapat dalam Al-Qur’an), dan harta tersebut merupakan

milik sempurna dalam artian merupakan milik sendiri dan idak terdapat

kepemilikan orang lain di dalamnya serta telah genap usia pemilikannya selama

setahun, hal ini dikenal dengan istilah haul.2

Dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 pasal 1 ayat 2 yang

dimaksud dengan “zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim

1 M Djamal Doa, Membangun Ekonomi Umat: Melalui Pengelolaan Zakat Harta,Jakarta: Nuansa Madani, 2001, hlm.10.

2 Abdurrachman Qadir, Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, Jakarta: Srigunting, 2001. Hlm.05,


atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk

diberikan kepada yang berhak menerimanya”.3

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai

harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada

masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat, tanpa mendapat imbalan

tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta,

yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah

ditentukan oleh Al-Qur’an serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan

Islam.4

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat adalah

sejumlah harta tertentu dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah

SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

B. Pengelolaan Zakat

1. Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Fiqih

Selain perintah untuk mengeluarkan zakat, Islam juga mengatur

dengan tegas dan jelas tentang pemungutan dan pengelolaan harta zakat.

Sebagaimana hadist Nabi yang diriwayatkan oleh al-Jama’ah dari Ibnu

Abbas bahwasanya Nabi saw. pernah berkata kepada mu’adz bin Jabal

ketika beliau mengutusnya ke Yaman.5

فأعلمهم أن الله افترض عليهم ص��دقة في ….. أم��والهم تؤخ��ذ من أغني��ائهم وت��رد على

…فقرائهم

…Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah SWT mewajibkan

kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang

3 Jurnal Ulul Albab, UIN Maliki Malang Vol. 14, No. 1, Januari – Juni 2013, hlm. 1 - 154 Ghazi Inayah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, (Yogyakarta : Tiara

Wacana, 2003), hlm.03.5 Abdillah bin Ismail, Shahih al- Bukhari, Beirut: Dar al- Kitab Alamiyah, 1412 H/ 1992

M, hlm. 427.


kaya mereka dan diberikan lagi kepada orang-orang kafir di antara

mereka…

Menurut Syekhul Islam al-Hafiz Ibnu hajar, hadits di atas dapat

dijadikan dalil bahwa imamlah yang berhak memungut dan membagikan

zakat, baik ia sendiri yang melakukannya atau melalui wakilnya. Dan

mereka yang enggan mengeluarkan zakat akan dipaksa.6

Begitu jelasnya kewajiban untuk mengeluarkan zakat, sehingga

khalifah Abu Bakar pernah memerangi orang yang menolak mengeluarkan

zakat di masa pemerintahannya. Pembahasan tentang zakat telah banyak

dilakukan, tetapi telaah dari perspektif pemberdayaan ekonomi masyarakat

nampaknya belum banyak menjadi sorotan. Padahal dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara, zakat tidak hanya dimaknai secara teologis

(ibadah) saja yaitu sebagai manifestasi kepatuhan individu kepada Tuhan,

tetapi dimaknai secara sosio ekonomi juga yaitu sebagai mekanisme

distribusi kekayaan. Sehingga selain membersihkan jiwa, dan harta benda,

zakat juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan

untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.7

Pada zaman Nabi Saw dan para Khalifah al Rasyidun, zakat

merupakan suatu lembaga negara, sehingga negara mempunyai kewajiban

untuk menghitung zakat para warga negara serta mengumpulkannya. Nabi

dan para khalifah al Rasyidun membentuk badan pengumpul zakat, untuk

kemudian mengirim para petugasnya menarik zakat dari mereka yang

ditetapkan sebagai wajib zakat. Zakat yang sudah terkumpul tersebut

dimasukkan ke baitul mal dan penggunaan zakat itu ditentukan oleh

pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Sunnah.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy untuk menghasilkan pengumpulan

zakat maka para pengusaha sebaiknya mengadakan “Badan Amalah” atau

petugas yang mengurusi zakat.8

6 Al-Hafiz Ibnu hajar, Fathul Barri, Beirut: Dar al- Fikr, tth, Jilid III, hlm. 261.7 Djamal Do’a, op.cit, hlm. 76.8 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Jakarta:Bulan Bintang, Cet Ke-5, 1984, hlm. 77.


Kemudian menurut As-Syirazy: “wajib atas kepala negeri

mengadakan badan amalah (pengumpul zakat) dan mengutus mereka pergi

memungut zakat dan mengumpulkannya dari yang bersangkutan”.

Kewajiban ini berangkat dari hadist Nabi yang diriwayatkan oleh

Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, berkata:

عن أبي هريرة أن> رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب رضي الل��ه عن��ه

على الصدقة. “Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah saw telah mengutus

Umar Ibnu Khathab, pergi memungut zakat”.

Badan pengumpul zakat seharusnya terdiri atas orang-orang yang

terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat,

penuh dedikasi, jujur, dan amanah. Jika pengelola zakat tidak jujur dan

amanah, kemungkinan yang akan terjadi adalah zakat tidak akan sampai

kepada mustahiq.9

Oleh karena itu, tenaga yang terampil menguasai masalah-masalah

yang berhubungan dengan zakat, jujur dan amanah sangat dibutuhkan

dalam sistem pengelolaan zakat yang professional. Karena salah satu

sebab mengapa pelaksanaan zakat dalam masyarakat kita kadangkala

macet, barangkali yaitu karena banyak badan pengumpul zakat yang tidak

memenuhi kriteria tersebut. Menurut Amin Rais, ada dua sebab mengapa

kewajiban zakat menjadi tidak ancar yaitu, pertama memang para wajib

zakat belum sadar pada kewajiban agamanya. Kedua, mereka sudah sadar,

tetapi enggan mengeluarkannya karena tidak percaya sepenuhnya pada

panitia pengumpul zakat.16

Dalam buku Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan, Thoyib I.M

menjelaskan bahwa kesadaran dari umat Islam sendiri dalam menunaikan

zakat masih sangat rendah walaupun rata-rata orang Islam menyadari akan

pentingnya zakat jika dilaksanakan sebagaimana mestinya. Orang Islam

9 Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqh Sosial, Yogyakarta: LKIS, tth, hlm. 152.


rata-rata lebih rajin bersembahyang, puasa dan naik haji daripada

membayar zakat. Ini salah satu dari ciri bahwa tingkat keimanannya

sebenarnya masih rendah, dan pertanda bahwa sifat kikir dan tamak masih

kuat melekat pada mereka.10

Sementara itu menurut Daud ali, kesadaran umat Islam yang cukup

tinggi dalam mengeluarkan zakat baru tampak dalam penuaian zakat

fitrah, sedangkan kesadaran yang sama untuk mengeluarkan zakat harta

masih sedikit. Dengan melihat masih rendah dan tipisnya tingkat

kesadaran umat Islam dalam mengeluarkan zakat harta, maka

pensosialisasian dan penyuluhan kepada umat Islam tentang esensi zakat

sangat perlu diadakan oleh para amil atau da’i zakat.11

2. Pengelolaan Zakat dalam Perspektif UU No.38 Tahun 1999 Tentang

Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

pengelolaan zakat dan keputusan menteri agama Nomor 581 tahun 1999,

pelaksanaan zakat diatur oleh negara dan dilaksanakan oleh badan khusus

yang mengatur itu. Dalam pelaksanaan akan efektif jika badan resmi yang

mengelola dan mengontrolnya juga diikuti dengan sanksi-sanksi. Turut

campurnya pemerintah dalam kegiatan keagamaan ini bukan merupakan

barang baru karena sejak semula pemerintah pun mengatur tentang soal-

soal perkawinan, haji, pendidikan agama, dan peradilan agama. Dengan

demikian, pengaturan zakat ini perlu dilakukan karena manfaat dan

kegunaannya adalah jelas sekali. Apalagi dewasa ini aspek pemerataan

dan memerangi kemiskinan merupakan tema utama dari pembangunan,

dengan mengelola urusan zakat secara professional akan memperlancar

pembangunan tersebut.12

10 Thoyib I.M. dan Sugiyanto, Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, tth, hlm. 155.

11 Mohamad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,Jakarta: UI Press, Cet. I, hlm. 63.

12 Thoyib I.M. dan Sugiyanto, Op.cit, hlm. 156.


Dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dijelaskan bahwa

organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua bagian. Yakni

organisasi yang dibentuk oleh pemerintah disebut Badan Amil Zakat

(BAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah

terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas

mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai

dengan ketentuan agama.13 Serta organisasi yang tumbuh atas prakarsa

masyarakat, disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu institusi

pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan

oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan

kemaslahatan umat Islam.14

Dengan semakin banyaknya organisasi pengelola zakat, maka akan

semakin mudah dalam mensosialisasikan zakat. Di samping itu

masyarakat muzakki dapat lebih leluasa memilih lembaga yang amanah

dan professional. Seiring dengan berjalannya waktu, maka denga

sendirinya akan muncul dua kemungkinan: Pertama, dalam mengeluarkan

zakat para muzakki akan memilih lembaganya yaitu lembaga amil akan

terseleksi dengan sendirinya, sehingga bisa jadi lembaga yang terbentuk

dengan motivasi yang kurang baik akan macet, sebaliknya lembaga yang

dibentuk dengan motif yang benar akan semakin berkembang. Kedua,

akan terjadi saingan yang sehat yang saling menguatkan satu dengan

lainnya. Dan antar lembaga amil tersebut akan saling menjual kelebihan

dan program unggulan untuk meyakinkan para muzakki.15

Badan amil zakat dan lembaga amil zakat bisa dibentuk pada

semua tingkatan, mulai tingkat nasional sampai tingkat lokal. Dalam BAZ,

kepengurusannya memiliki struktur baku sesuai dengan wilayah dalam

ketatanegaraan. Struktur tertinggi ada di pusat dan terendah di tingkat

kecamatan. Sedang di desa atau di kelurahan tidak sampai pada tingkatan

13 Dalam keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Pasal 1 ayat 1, hlm. 25.

14 Ibid, Pasal 1 Ayat 2. 15 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, Yogyakarta: UII Press, Cet

Ke-1, 2004, hlm. 206.


BAZ tetapi hanya terbatas pada unit pengumpul (UPZ). BAZ tingkat

nasional pembentukannya disahkan oleh presiden, di propinsi oleh

Gubernur dan seterusnya sampai tingkat kecamatan.

Namun dalam LAZ pembentukannya sangat bervariasi yaitu

tergantung pada motivasi para pendirinya. Ini bukan berarti untuk

mendapat pengesahan sebagai lembaga amil tidak ada mekanismenya.

Pemerintah dalam UU tersebut telah menetapkan mekanisme pembentukan

lembaga amil, sehingga tidak sembarang orang dapat dengan mudah

mendirikan lembaga amil. Dengan perkembangan organisasi dan

keuangannya, pemerintah berhak untuk mengawasinya.16

Undang-Undang zakat secara garis besar memuat aturan tentang

pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan

professional, dilakukan oleh amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah.

Jurnal dikeluarkan secara periodik dan pengawasannya akan dilakukan

oleh ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Apabila terjadi kelalaian

atau kesalahan dalam pencatatan harta zakat, bisa dikenakan sanksi

sehingga memungkinkan harta zakat akan terhindar dari bentuk-bentuk

penyelewengan dan dikelola dengan baik sesuai dengan visi dan misinya.17

UU zakat juga menyebutkan jenis-jenis harta yang dikenai zakat

yang belum ada pada zaman Rasulullah saw yaitu hasil pendapatan dan

jasa. Jenis harta ini merupakan zakat untuk penghasilan pekerja modern,

yang disebut dengan zakat profesi. Bentuk zakat baru ini merupakan

langkah maju, mengingat seiring dengan perkembangan zaman maka

hukum pun berkembang mengiringinya, karena hukum agama Islam

adalah universal, elastis dan tidak hanya untuk pada saat itu saja.18

Kehadiran Undang-Undang zakat tersebut, juga memberikan

semangat agar pengelolaan zakat ditangani oleh negara seperti yang telah

dilakukan pada masa awal Islam. Dalam ajaran Islam, zakat sebaiknya

16 Ibid, hlm. 207.17 Muhamad, Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqh Kontemporer, Jakarta:

Salemba Diniyah, 2002, hlm. 42. 18 Ibid.


dipungut oleh negara dan pemerintah kepada orang-orang kaya dan untuk

dibagikan kepada para fakir miskin sebagai haknya.19

Dari uraian di atas, dapat ditarik garis besarnya bahwa di dalam

harta orang kaya, terdapat sebagian hak milik orang miskin yang harus

dikeluarkan melalui zakat bila sudah sampai pada nishabnya. Dari

penjelasan tentang zakat, baik menurut perspektif fiqh maupun perspektif

UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, peran amil sangat

menentukan terhadap keberhasilan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah

(ZIS). Seorang amil zakat yang mempunyai dedikasi tinggi, cakap, dan

terampil, akan melaksanakan pengelolaannya dengan baik. Dan apabila

pengelolaannya dilaksanakan secara professional, transparan, dan

diberikan sesuai dengan sasarannya, maka tujuan pengelolaan zakat akan

berhasil. Dalam pendayagunaannya, pendistribusian harta zakat

diusahakan bersifat produktif, sehingga akan mencetak mustahiq yang

kreatif dan apabila mustahiq tersebut berhasil dalam menjalankan

usahanya, maka mustahiq akan berubah menjadi muzakki baru yang wajib

mengeluarkan zakat.

Keberhasilan amil zakat pada dasarnya tidak dipengaruhi oleh

besar kecilnya dana ZIS yang terkumpul, melainkan dari diantaranya :

a. Kesadaran para muzakki untuk mengeluarkan zakat.

b. Profesionalisme para amil zakat dalam mendistribusikan dan

mendayagunakan zakat.

c. Kreativitas mustahiq (yang mendapatkan ZIS produktif) dalam

meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

C. Nilai Ekonomi Zakat

Dalam perspektif ekonomi islam, zakat dipandang sebagai suatu hal yang

sangat penting, bahkan zakat dapat dijadikan instrument utama kebijakan fiskal

suatu negara. Jika dikelola dengan baik zakat akan menjadi salah satu solusi dari

19 Ibid.hal.43.


sasaran akhir perekonomian suatu negara, yaitu tercapainya kesejahteraraan bagi

masyarakat.20 Ada beberapa efek positif jika zakat dikelola dengan baik yaitu:

1. Zakat mendorong pemilik modal mengelola hartanya

Zakat mal dikenakan pada harta yang diam yang dimiliki seseorang setelah

satu tahun, harta yang produktif tidak dikenakan zakat. Jadi, jika seseorang

menginvestasikan hartanya, maka ia tidak dikenakan kewajiban zakat mal.

Hal ini dipandang mendorong produksi, karena uang yang selalu diedarkan

di masyarakat, akhirnya perputarannya akan bertambah, dimana pada titik

akhirnya ekonomi negara akan bertambah baik.

2. Meningkatkan etika bisnis

Menurut Islam, harta harus digunakan untuk dua fungsi saja, yang

pertama, harta itu harus dibelanjakan untuk hal-hal yang baik terhadap

kehidupan, yang kedua diinvestasikan untuk industry dan komersil.

Kewajiban zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dengan cara yang

halal. Zakat memang menjadi pembersih harta, tetapi tidak membersihkan

harta yang diperoleh secara batil. Maka hal ini akan mendorong pelaku

usaha agar memperhatikan etika bisnis.

3. Pemerataan pendapatan

Pengelolaan zakat yang baik dan alokasi yang tepat sasaran akan

mengakibatkan pemerataan pendapatan. Hal inilah yang dapat

memecahkan permasalahan utama bangsa Indonesia yaitu kemiskinan.

Kemiskinan di Indonesia tidak terjadi karena sumber pangan yang kurang,

tetapi distribusi bahan makanan yang tidak merata, sehingga banyak orang

yang tidak memiliki kemudahan akses yang sama terhadap bahan pangan

tersebut, baik itu adanya penimbunan, kenaikan harga yang tidak wajar

atau karena ketidak mampuan konsumen untuk membeli. Dengan zakat,

distribusi pendapatan akan lebih merata dan tiap orang akan memiliki

akses lebih terhadap distribusi pendapatan.

4. Pengembangan sektor riil

20` https://axiku.wordpress.com/2009/06/23/peran-zakat-dalam-ekonomi-makro, diakses pada tanggal 10 juni 2015


https://axiku.wordpress.com/2009/06/23/peran-zakat-dalam-ekonomi-makro

Salah satu cara pendistribusian zakat adalah dengan memberikan bantuan

modal usaha bagi para mustahik. Menurut Yusuf Qordhowi,

pendistribusian zakat dengan cara ini akan memberikan dua efek yaitu

meningkatkan penghasilan mustahik dan juga akan berdamapak pada

ekonomi secara makro. Tetapi kalau zakat didistribusikan langsung untuk

kegiatan produktif maka hal ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi

karena kebutuhan primer seseorang tidak tercukupi sehingga

mengakibatkan tidak berjalannya pasar secara normal.

5. Sumber dana pembangunan

Banyak kaum dhuafa yang sangat sulit mendapatkan fasilitas kesehatan,

pendidikan maupun sosial ekonomi. Lemahnya fasilitas ini akan sangat

berpengaruh dalam kehidupan kaum marjinal. Kesehatan dan pendidikan

merupakan modal dasar agar SDM yang dimiliki oleh suatu negara

berkualitas tinggi. Peran zakat sebagai sumber dana pembangunan fasilitas

kaum dhuafa akan mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang.

Dengan peningkatan kesehatan dan pendidikan akan memutus siklus

kemiskinan antar generasi.

Ada hal yang perlu diperhatikan agar pengelolaan zakat dapat maksimal,

yaitu pengelolaan zakat oleh lembaga yang professional. Ada banyak keuntungan

yang diperoleh ketika zakat dikumpulkan dan dikelola oleh lembaga khusus.

Beberapa keuntungannya adalah :

1. Meningkatkan kedisiplinan dalam pembayaran zakat

2. Menjaga perasaan mustahik apabila menerima langsung dana zakatnya

dari muzakki.

3. Agar alokasi zakat tepat sasaran dan dapat didistribusikan berdasarkan

skala prioritas yang benar.

4. Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penuelenggaraan

pemerintahan islami.

D. Efek Multiplier (Pengganda) Zakat dalam Perekonomian


Muzakki Mustahik Peningkatan Konsumsi

Pembangunan Meningkat

Penerimaan Negara

Meningkat

Produksi Meningkat

Pelaksanaan ibadah zakat bila dilakukan secara sistematis dan terorganisir

akan memberikan efek multiplier yang tidak sedikit terhadap peningkatan

pendapatan, hal ini seperti digambarkan pada Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat

261,

Hِل Jَث��JمJ هH َك Mالل�� HيِلH ِب Jي س��Hف OمPهJ مOوJالJ OِفHقPونJ أ Pن MذHينJ ي JِلP ال مJَث

Rة Mِب�� Jَح Pة Jائ��Hم RةJ Pل Oِب ن Pس�� Tِل Pي َك��Hف JِلH Jاب ن Jس JَعO ِب Jس OْتJ Jت Oِب Jْن MةR أ ِب Jَح

PهM HمJنO وJالل PَضJاعHُفP ل اُءP ي JَشJ Hيم[ۗي َع[ عJل HاسJو PهM الِبقرة:﴿ وJالل

261﴾ “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan

hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan

tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran)

bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha

Mengetahui” (QS 2: 261)

Pada ayat tersebut digambarkan secara implisit efek pengganda dari zakat.

Bagaimanakah mekanisme efek pengganda zakat ini? Secara ekonomi, hal ini

dijelaskan sebagai berikut: diasumsikan bantuan zakat diberikan dalam bentuk

konsumtif. Bantuan konsumtif yang diberikan kepada mustahik akan

meningkatkan daya beli mustahik tersebut atas suatu barang yang menjadi

kebutuhannya. Peningkatan daya beli atas suatu barang ini akan berimbas pada

peningkatan produksi suatu perusahaan, imbas dari peningkatan produksi adalah

penambahan kapasitas produksi yang hal ini berarti perusahaan akan menyerap

tenaga kerja lebih banyak.21

Skema Efek Multiplier Zakat

Zakat Daya Beli21 Jurnal Ekbisi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol.5, No.1, Desember

2010, hlm.42-49.


Meningkat

Investasi Meningkat

Dana

Pembangunan Pajak

Sementara itu di sisi lain peningkatan produksi akan meningkatkan pajak

yang dibayarkan perusahaan kepada negara. Bila penerimaan negara bertambah,

maka negara akan mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk pembangunan

serta mampu menyediakan fasilitas publik bagi masyarakat. Dari gambaran di atas

terlihat bahwa dari pembayaran zakat mampu menghasilkan efek berlipat ganda

(multiplier effect) dalam perekonomian, yang pada akhirnya secara tidak langsung

akan berimbas pula kepada kita. Apabila zakat diberikan dalam bentuk bantuan

produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, maka sudah barang tentu efek

pengganda yang didapat akan lebih besar lagi dalam suatu perekonomian.

Berdasarkan mekanisme tersebut dapat terlihat bahwa pengelolaan zakat

yang tepat, professional dan akuntabel akan mampu mendayagunakan zakat serta

akan memberikan efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian

terutama dalam membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui

program-program pemberdayaan masyarakat. Dalam mekanisme tersebut terlihat

bahwa zakat dalam bentuk bantuan konsumtif saja telah memiliki pengaruh cukup

signifikan, apabila zakat disalurkan tidak hanya dalam bentuan bantuan konsumtif

namun turut pula diberikan dalam bentuk bantuan produktif maka efek pengganda

zakat pun akan berpengaruh lebih besar lagi dalam perekonomian. Dan hal ini

akan mampu memberikan pengaruh signifikan dalam mengentaskan kemiskinan

di suatu negara.22

22 Ibid.


E. Kesimpulan

Zakat merupakan salah satu instrument fiskal dalam perekonomian yang

telah dipergunakan oleh pemerintahan Islam semenjak Rasulullah saw, dan

berdasarkan perjalanan sejarah zakat telah memainkan peran cukup penting dalam

mekanisme distribusi pendapatan dalam perekonomian.

Pengelolaan zakat yang tepat, professional dan akuntabel akan

memberikan pengaruh cukup signifikan dalam perekonomian. Zakat yang dikelola

dengan baik akan mampu memberikan efek pengganda dalam perekonomian,

sehingga dapat berpengaruh dalam program pengentasan kemiskinan yang

dilaksanakan oleh pemerintah. Zakat baik dalam bentuk bantuan konsumtif

maupun bantuan produktif berdasarkan mekanisme yang ada telah mampu

memberikan pengaruh cukup signifikan dalam perekonomian melalui mekanisme

efek penggandanya. Berdasarkan hal ini, maka zakat harus mampu dikelola

dengan baik agar efek penggandanya dapat dirasakan dalam perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah bin Ismail, 1412H/ 1992M. Shahih al- Bukhari, Beirut: Dar al- Kitab Alamiyah.


Ali, Mohamad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,Jakarta: UI Press, Cet. I.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1984. Pedoman Zakat, Jakarta:Bulan Bintang, Cet Ke-5

Doa, M Djamal. 2001. Membangun Ekonomi Umat: Melalui Pengelolaan Zakat Harta. Nuansa Madani: Jakarta

Hajar, Al-Hafiz Ibnu, Fathul Barri, Beirut: Dar al- Fikr, tth, Jilid III

I.M, Thoyib. dan Sugiyanto, Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Inayah, Ghazi, 2003. Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, (Yogyakarta : Tiara Wacana)

Jurnal Ekbisi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol.5, No.1, Desember 2010.

Jurnal Ulul Albab, UIN Maliki Malang Vol. 14, No. 1, Januari – Juni 2013

Mahfudz, Sahal. Nuansa Fiqh Sosial, Yogyakarta: LKIS

Muhamad, 2002. Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqh Kontemporer, Jakarta: Salemba Diniyah.

Qodir, Abdurrahman, 2001. Zakat Dalam Dimensi Mahdlah dan Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke,-2.

Ridwan, Muhammad, 2004. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-1.

https://axiku.wordpress.com/2009/06/23/peran-zakat-dalam-ekonomi-makro, diakses pada tanggal 10 juni 2015


https://axiku.wordpress.com/2009/06/23/peran-zakat-dalam-ekonomi-makro

Peran Zakat Dalam Ekonomi Makro Islam

Documents

Transcript of Peran Zakat Dalam Ekonomi Makro Islam