PERAN ZAKAT DALAM EKONOMI MAKRO ISLAM
Oleh : Hasan Abdul Majid
Mahasiswa Pascasarjana STAIN Kudus
Program Studi Ekonomi Syari’ah
Abstrak
Zakat is one of fiscal instruments in the economy that have been used by
the Islamic government since the Prophet, and based on the history zakat has
played an important role in the mechanism of income distribution and as a facility
for the purpose of worship in attaining social welfare. the right management of
zakat, professional and accountable will be able to leverage the zakat and will
provide a significant multiplier effect in the economy, especially in helping the
government in provety alleviation through community empowerment programs.
Keywords:
The role of zakat, Islamic Macroeconomy
A. Latar Belakang
Ummat Islam adalah ummat yang mulia, ummat yang dipilih Allah untuk
mengemban risalah, agar mereka menjadi saksi atas segala ummat. Tugas ummat
Islam adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera
dimanapun mereka berada. Karena itu ummat Islam seharusnya menjadi rahmat
bagi sekalian alam.
Bahwa kenyataan ummat Islam kini jauh dari kondisi ideal, adalah akibat
belum mampu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Potensi-potensi
dasar yang dianugerahkan Allah kepada ummat Islam belum dikembangkan
secara optimal. Padahal ummat Islam memiliki banyak intelektual dan ulama,
disamping potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang melimpah. Jika
seluruh potensi itu dikembangkan secara seksama, dirangkai dengan
potensi aqidah Islamiyah (tauhid), tentu akan diperoleh hasil yang optimal. Pada
saat yang sama, jika kemandirian, kesadaran beragama dan ukhuwah
1 | P e r a n Z a k a t d a l a m E k o n o m i M a k r o I s l a m
Islamiyah kaum muslimin juga makin meningkat maka pintu-pintu kemungkaran
akibat kesulitan ekonomi akan makin dapat dipersempit.
Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah
penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan
pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam arti seluas-luasnya. Wacana
yang berkembang pada saat ini adalah zakat produktif, dimana zakat diarahkan
untuk bantuan yang bersifat produktif agar masyarakat yang tidak mamampu
pada akhirnya akan dapat menjadi mandiri tanpa bantuan orang lain.
A. Definisi Zakat
Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu al-
barakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath
thaharatu (kesucian) dan ash-shalahu (keberesan). Makna keberkahan yang
terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat, maka zakat tersebut akan
memberikan berkah kepada harta yang dimiliki dan insya Allah akan membantu
meringankan kita di akhirat kelak, sebab salah satu harta yang tidak akan hilang
meskipun sampai kita di alam barzah adalah amal jariyah selain doa anak yang
saleh dan ilmu yang bermanfaat.1
Sedangakan zakat menurut terminologi (istilah) adalah mengeluarkan
sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nishab (takaran tertentu yang
menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya),
untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (berdasarkan
pengelompokan yang terdapat dalam Al-Qur’an), dan harta tersebut merupakan
milik sempurna dalam artian merupakan milik sendiri dan idak terdapat
kepemilikan orang lain di dalamnya serta telah genap usia pemilikannya selama
setahun, hal ini dikenal dengan istilah haul.2
Dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 pasal 1 ayat 2 yang
dimaksud dengan “zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim
1 M Djamal Doa, Membangun Ekonomi Umat: Melalui Pengelolaan Zakat Harta,Jakarta: Nuansa Madani, 2001, hlm.10.
2 Abdurrachman Qadir, Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, Jakarta: Srigunting, 2001. Hlm.05,
2 | P e r a n Z a k a t d a l a m E k o n o m i M a k r o I s l a m
atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk
diberikan kepada yang berhak menerimanya”.3
Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai
harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada
masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat, tanpa mendapat imbalan
tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta,
yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah
ditentukan oleh Al-Qur’an serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan
Islam.4
Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat adalah
sejumlah harta tertentu dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah
SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.
B. Pengelolaan Zakat
1. Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Fiqih
Selain perintah untuk mengeluarkan zakat, Islam juga mengatur
dengan tegas dan jelas tentang pemungutan dan pengelolaan harta zakat.
Sebagaimana hadist Nabi yang diriwayatkan oleh al-Jama’ah dari Ibnu
Abbas bahwasanya Nabi saw. pernah berkata kepada mu’adz bin Jabal
ketika beliau mengutusnya ke Yaman.5
فأعلمهم أن الله افترض عليهم ص��دقة في ….. أم����والهم تؤخ����ذ من أغني����ائهم وت����رد على
…فقرائهم
…Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah SWT mewajibkan
kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang
3 Jurnal Ulul Albab, UIN Maliki Malang Vol. 14, No. 1, Januari – Juni 2013, hlm. 1 - 154 Ghazi Inayah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, (Yogyakarta : Tiara
Wacana, 2003), hlm.03.5 Abdillah bin Ismail, Shahih al- Bukhari, Beirut: Dar al- Kitab Alamiyah, 1412 H/ 1992
M, hlm. 427.
3 | P e r a n Z a k a t d a l a m E k o n o m i M a k r o I s l a m
kaya mereka dan diberikan lagi kepada orang-orang kafir di antara
mereka…
Menurut Syekhul Islam al-Hafiz Ibnu hajar, hadits di atas dapat
dijadikan dalil bahwa imamlah yang berhak memungut dan membagikan
zakat, baik ia sendiri yang melakukannya atau melalui wakilnya. Dan
mereka yang enggan mengeluarkan zakat akan dipaksa.6
Begitu jelasnya kewajiban untuk mengeluarkan zakat, sehingga
khalifah Abu Bakar pernah memerangi orang yang menolak mengeluarkan
zakat di masa pemerintahannya. Pembahasan tentang zakat telah banyak
dilakukan, tetapi telaah dari perspektif pemberdayaan ekonomi masyarakat
nampaknya belum banyak menjadi sorotan. Padahal dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, zakat tidak hanya dimaknai secara teologis
(ibadah) saja yaitu sebagai manifestasi kepatuhan individu kepada Tuhan,
tetapi dimaknai secara sosio ekonomi juga yaitu sebagai mekanisme
distribusi kekayaan. Sehingga selain membersihkan jiwa, dan harta benda,
zakat juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan
untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.7
Pada zaman Nabi Saw dan para Khalifah al Rasyidun, zakat
merupakan suatu lembaga negara, sehingga negara mempunyai kewajiban
untuk menghitung zakat para warga negara serta mengumpulkannya. Nabi
dan para khalifah al Rasyidun membentuk badan pengumpul zakat, untuk
kemudian mengirim para petugasnya menarik zakat dari mereka yang
ditetapkan sebagai wajib zakat. Zakat yang sudah terkumpul tersebut
dimasukkan ke baitul mal dan penggunaan zakat itu ditentukan oleh
pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Sunnah.
Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy untuk menghasilkan pengumpulan
zakat maka para pengusaha sebaiknya mengadakan “Badan Amalah” atau
petugas yang mengurusi zakat.8
6 Al-Hafiz Ibnu hajar, Fathul Barri, Beirut: Dar al- Fikr, tth, Jilid III, hlm. 261.7 Djamal Do’a, op.cit, hlm. 76.8 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Jakarta:Bulan Bintang, Cet Ke-5, 1984, hlm. 77.
4 | P e r a n Z a k a t d a l a m E k o n o m i M a k r o I s l a m
Kemudian menurut As-Syirazy: “wajib atas kepala negeri
mengadakan badan amalah (pengumpul zakat) dan mengutus mereka pergi
memungut zakat dan mengumpulkannya dari yang bersangkutan”.
Kewajiban ini berangkat dari hadist Nabi yang diriwayatkan oleh
Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, berkata:
عن أبي هريرة أن> رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب رضي الل��ه عن��ه
على الصدقة. “Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah saw telah mengutus
Umar Ibnu Khathab, pergi memungut zakat”.
Badan pengumpul zakat seharusnya terdiri atas orang-orang yang
terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat,
penuh dedikasi, jujur, dan amanah. Jika pengelola zakat tidak jujur dan
amanah, kemungkinan yang akan terjadi adalah zakat tidak akan sampai
kepada mustahiq.9
Oleh karena itu, tenaga yang terampil menguasai masalah-masalah
yang berhubungan dengan zakat, jujur dan amanah sangat dibutuhkan
dalam sistem pengelolaan zakat yang professional. Karena salah satu
sebab mengapa pelaksanaan zakat dalam masyarakat kita kadangkala
macet, barangkali yaitu karena banyak badan pengumpul zakat yang tidak
memenuhi kriteria tersebut. Menurut Amin Rais, ada dua sebab mengapa
kewajiban zakat menjadi tidak ancar yaitu, pertama memang para wajib
zakat belum sadar pada kewajiban agamanya. Kedua, mereka sudah sadar,
tetapi enggan mengeluarkannya karena tidak percaya sepenuhnya pada
panitia pengumpul zakat.16
Dalam buku Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan, Thoyib I.M
menjelaskan bahwa kesadaran dari umat Islam sendiri dalam menunaikan
zakat masih sangat rendah walaupun rata-rata orang Islam menyadari akan
pentingnya zakat jika dilaksanakan sebagaimana mestinya. Orang Islam
9 Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqh Sosial, Yogyakarta: LKIS, tth, hlm. 152.
5 | P e r a n Z a k a t d a l a m E k o n o m i M a k r o I s l a m
rata-rata lebih rajin bersembahyang, puasa dan naik haji daripada
membayar zakat. Ini salah satu dari ciri bahwa tingkat keimanannya
sebenarnya masih rendah, dan pertanda bahwa sifat kikir dan tamak masih
kuat melekat pada mereka.10
Sementara itu menurut Daud ali, kesadaran umat Islam yang cukup
tinggi dalam mengeluarkan zakat baru tampak dalam penuaian zakat
fitrah, sedangkan kesadaran yang sama untuk mengeluarkan zakat harta
masih sedikit. Dengan melihat masih rendah dan tipisnya tingkat
kesadaran umat Islam dalam mengeluarkan zakat harta, maka
pensosialisasian dan penyuluhan kepada umat Islam tentang esensi zakat
sangat perlu diadakan oleh para amil atau da’i zakat.11
2. Pengelolaan Zakat dalam Perspektif UU No.38 Tahun 1999 Tentang
Pengelolaan Zakat.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
pengelolaan zakat dan keputusan menteri agama Nomor 581 tahun 1999,
pelaksanaan zakat diatur oleh negara dan dilaksanakan oleh badan khusus
yang mengatur itu. Dalam pelaksanaan akan efektif jika badan resmi yang
mengelola dan mengontrolnya juga diikuti dengan sanksi-sanksi. Turut
campurnya pemerintah dalam kegiatan keagamaan ini bukan merupakan
barang baru karena sejak semula pemerintah pun mengatur tentang soal-
soal perkawinan, haji, pendidikan agama, dan peradilan agama. Dengan
demikian, pengaturan zakat ini perlu dilakukan karena manfaat dan
kegunaannya adalah jelas sekali. Apalagi dewasa ini aspek pemerataan
dan memerangi kemiskinan merupakan tema utama dari pembangunan,
dengan mengelola urusan zakat secara professional akan memperlancar
pembangunan tersebut.12
10 Thoyib I.M. dan Sugiyanto, Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, tth, hlm. 155.
11 Mohamad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,Jakarta: UI Press, Cet. I, hlm. 63.
12 Thoyib I.M. dan Sugiyanto, Op.cit, hlm. 156.
6 | P e r a n Z a k a t d a l a m E k o n o m i M a k r o I s l a m
Dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dijelaskan bahwa
organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua bagian. Yakni
organisasi yang dibentuk oleh pemerintah disebut Badan Amil Zakat
(BAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah
terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas
mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai
dengan ketentuan agama.13 Serta organisasi yang tumbuh atas prakarsa
masyarakat, disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu institusi
pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan
oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan
kemaslahatan umat Islam.14
Dengan semakin banyaknya organisasi pengelola zakat, maka akan
semakin mudah dalam mensosialisasikan zakat. Di samping itu
masyarakat muzakki dapat lebih leluasa memilih lembaga yang amanah
dan professional. Seiring dengan berjalannya waktu, maka denga
sendirinya akan muncul dua kemungkinan: Pertama, dalam mengeluarkan
zakat para muzakki akan memilih lembaganya yaitu lembaga amil akan
terseleksi dengan sendirinya, sehingga bisa jadi lembaga yang terbentuk
dengan motivasi yang kurang baik akan macet, sebaliknya lembaga yang
dibentuk dengan motif yang benar akan semakin berkembang. Kedua,
akan terjadi saingan yang sehat yang saling menguatkan satu dengan
lainnya. Dan antar lembaga amil tersebut akan saling menjual kelebihan
dan program unggulan untuk meyakinkan para muzakki.15
Badan amil zakat dan lembaga amil zakat bisa dibentuk pada
semua tingkatan, mulai tingkat nasional sampai tingkat lokal. Dalam BAZ,
kepengurusannya memiliki struktur baku sesuai dengan wilayah dalam
ketatanegaraan. Struktur tertinggi ada di pusat dan terendah di tingkat
kecamatan. Sedang di desa atau di kelurahan tidak sampai pada tingkatan
13 Dalam keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Pasal 1 ayat 1, hlm. 25.
14 Ibid, Pasal 1 Ayat 2. 15 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, Yogyakarta: UII Press, Cet
Ke-1, 2004, hlm. 206.
7 | P e r a n Z a k a t d a l a m E k o n o m i M a k r o I s l a m
BAZ tetapi hanya terbatas pada unit pengumpul (UPZ). BAZ tingkat
nasional pembentukannya disahkan oleh presiden, di propinsi oleh
Gubernur dan seterusnya sampai tingkat kecamatan.
Namun dalam LAZ pembentukannya sangat bervariasi yaitu
tergantung pada motivasi para pendirinya. Ini bukan berarti untuk
mendapat pengesahan sebagai lembaga amil tidak ada mekanismenya.
Pemerintah dalam UU tersebut telah menetapkan mekanisme pembentukan
lembaga amil, sehingga tidak sembarang orang dapat dengan mudah
mendirikan lembaga amil. Dengan perkembangan organisasi dan
keuangannya, pemerintah berhak untuk mengawasinya.16
Undang-Undang zakat secara garis besar memuat aturan tentang
pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan
professional, dilakukan oleh amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah.
Jurnal dikeluarkan secara periodik dan pengawasannya akan dilakukan
oleh ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Apabila terjadi kelalaian
atau kesalahan dalam pencatatan harta zakat, bisa dikenakan sanksi
sehingga memungkinkan harta zakat akan terhindar dari bentuk-bentuk
penyelewengan dan dikelola dengan baik sesuai dengan visi dan misinya.17
UU zakat juga menyebutkan jenis-jenis harta yang dikenai zakat
yang belum ada pada zaman Rasulullah saw yaitu hasil pendapatan dan
jasa. Jenis harta ini merupakan zakat untuk penghasilan pekerja modern,
yang disebut dengan zakat profesi. Bentuk zakat baru ini merupakan
langkah maju, mengingat seiring dengan perkembangan zaman maka
hukum pun berkembang mengiringinya, karena hukum agama Islam
adalah universal, elastis dan tidak hanya untuk pada saat itu saja.18
Kehadiran Undang-Undang zakat tersebut, juga memberikan
semangat agar pengelolaan zakat ditangani oleh negara seperti yang telah
dilakukan pada masa awal Islam. Dalam ajaran Islam, zakat sebaiknya
16 Ibid, hlm. 207.17 Muhamad, Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqh Kontemporer, Jakarta:
Salemba Diniyah, 2002, hlm. 42. 18 Ibid.
8 | P e r a n Z a k a t d a l a m E k o n o m i M a k r o I s l a m
dipungut oleh negara dan pemerintah kepada orang-orang kaya dan untuk
dibagikan kepada para fakir miskin sebagai haknya.19
Dari uraian di atas, dapat ditarik garis besarnya bahwa di dalam
harta orang kaya, terdapat sebagian hak milik orang miskin yang harus
dikeluarkan melalui zakat bila sudah sampai pada nishabnya. Dari
penjelasan tentang zakat, baik menurut perspektif fiqh maupun perspektif
UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, peran amil sangat
menentukan terhadap keberhasilan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah
(ZIS). Seorang amil zakat yang mempunyai dedikasi tinggi, cakap, dan
terampil, akan melaksanakan pengelolaannya dengan baik. Dan apabila
pengelolaannya dilaksanakan secara professional, transparan, dan
diberikan sesuai dengan sasarannya, maka tujuan pengelolaan zakat akan
berhasil. Dalam pendayagunaannya, pendistribusian harta zakat
diusahakan bersifat produktif, sehingga akan mencetak mustahiq yang
kreatif dan apabila mustahiq tersebut berhasil dalam menjalankan
usahanya, maka mustahiq akan berubah menjadi muzakki baru yang wajib
mengeluarkan zakat.
Keberhasilan amil zakat pada dasarnya tidak dipengaruhi oleh
besar kecilnya dana ZIS yang terkumpul, melainkan dari diantaranya :
a. Kesadaran para muzakki untuk mengeluarkan zakat.
b. Profesionalisme para amil zakat dalam mendistribusikan dan
mendayagunakan zakat.
c. Kreativitas mustahiq (yang mendapatkan ZIS produktif) dalam
meningkatkan dan mengembangkan usahanya.
C. Nilai Ekonomi Zakat
Dalam perspektif ekonomi islam, zakat dipandang sebagai suatu hal yang
sangat penting, bahkan zakat dapat dijadikan instrument utama kebijakan fiskal
suatu negara. Jika dikelola dengan baik zakat akan menjadi salah satu solusi dari
19 Ibid.hal.43.
9 | P e r a n Z a k a t d a l a m E k o n o m i M a k r o I s l a m
sasaran akhir perekonomian suatu negara, yaitu tercapainya kesejahteraraan bagi
masyarakat.20 Ada beberapa efek positif jika zakat dikelola dengan baik yaitu:
1. Zakat mendorong pemilik modal mengelola hartanya
Zakat mal dikenakan pada harta yang diam yang dimiliki seseorang setelah
satu tahun, harta yang produktif tidak dikenakan zakat. Jadi, jika seseorang
menginvestasikan hartanya, maka ia tidak dikenakan kewajiban zakat mal.
Hal ini dipandang mendorong produksi, karena uang yang selalu diedarkan
di masyarakat, akhirnya perputarannya akan bertambah, dimana pada titik
akhirnya ekonomi negara akan bertambah baik.
2. Meningkatkan etika bisnis
Menurut Islam, harta harus digunakan untuk dua fungsi saja, yang
pertama, harta itu harus dibelanjakan untuk hal-hal yang baik terhadap
kehidupan, yang kedua diinvestasikan untuk industry dan komersil.
Kewajiban zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dengan cara yang
halal. Zakat memang menjadi pembersih harta, tetapi tidak membersihkan
harta yang diperoleh secara batil. Maka hal ini akan mendorong pelaku
usaha agar memperhatikan etika bisnis.
3. Pemerataan pendapatan
Pengelolaan zakat yang baik dan alokasi yang tepat sasaran akan
mengakibatkan pemerataan pendapatan. Hal inilah yang dapat
memecahkan permasalahan utama bangsa Indonesia yaitu kemiskinan.
Kemiskinan di Indonesia tidak terjadi karena sumber pangan yang kurang,
tetapi distribusi bahan makanan yang tidak merata, sehingga banyak orang
yang tidak memiliki kemudahan akses yang sama terhadap bahan pangan
tersebut, baik itu adanya penimbunan, kenaikan harga yang tidak wajar
atau karena ketidak mampuan konsumen untuk membeli. Dengan zakat,
distribusi pendapatan akan lebih merata dan tiap orang akan memiliki
akses lebih terhadap distribusi pendapatan.
4. Pengembangan sektor riil
20` https://axiku.wordpress.com/2009/06/23/peran-zakat-dalam-ekonomi-makro, diakses pada tanggal 10 juni 2015
10 | P e r a n Z a k a t d a l a m E k o n o m i M a k r o I s l a m
Salah satu cara pendistribusian zakat adalah dengan memberikan bantuan
modal usaha bagi para mustahik. Menurut Yusuf Qordhowi,
pendistribusian zakat dengan cara ini akan memberikan dua efek yaitu
meningkatkan penghasilan mustahik dan juga akan berdamapak pada
ekonomi secara makro. Tetapi kalau zakat didistribusikan langsung untuk
kegiatan produktif maka hal ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi
karena kebutuhan primer seseorang tidak tercukupi sehingga
mengakibatkan tidak berjalannya pasar secara normal.
5. Sumber dana pembangunan
Banyak kaum dhuafa yang sangat sulit mendapatkan fasilitas kesehatan,
pendidikan maupun sosial ekonomi. Lemahnya fasilitas ini akan sangat
berpengaruh dalam kehidupan kaum marjinal. Kesehatan dan pendidikan
merupakan modal dasar agar SDM yang dimiliki oleh suatu negara
berkualitas tinggi. Peran zakat sebagai sumber dana pembangunan fasilitas
kaum dhuafa akan mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang.
Dengan peningkatan kesehatan dan pendidikan akan memutus siklus
kemiskinan antar generasi.
Ada hal yang perlu diperhatikan agar pengelolaan zakat dapat maksimal,
yaitu pengelolaan zakat oleh lembaga yang professional. Ada banyak keuntungan
yang diperoleh ketika zakat dikumpulkan dan dikelola oleh lembaga khusus.
Beberapa keuntungannya adalah :
1. Meningkatkan kedisiplinan dalam pembayaran zakat
2. Menjaga perasaan mustahik apabila menerima langsung dana zakatnya
dari muzakki.
3. Agar alokasi zakat tepat sasaran dan dapat didistribusikan berdasarkan
skala prioritas yang benar.
4. Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penuelenggaraan
pemerintahan islami.
D. Efek Multiplier (Pengganda) Zakat dalam Perekonomian
11 | P e r a n Z a k a t d a l a m E k o n o m i M a k r o I s l a m
Muzakki Mustahik Peningkatan Konsumsi
Pembangunan Meningkat
Penerimaan Negara
Meningkat
Produksi Meningkat
Pelaksanaan ibadah zakat bila dilakukan secara sistematis dan terorganisir
akan memberikan efek multiplier yang tidak sedikit terhadap peningkatan
pendapatan, hal ini seperti digambarkan pada Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat
261,
Hِل Jَث��JمJ هH َك Mالل�� HيِلH ِب Jي س��Hف OمPهJ مOوJالJ OِفHقPونJ أ Pن MذHينJ ي JِلP ال مJَث
Rة Mِب�� Jَح Pة Jائ��Hم RةJ Pل Oِب ن Pس�� Tِل Pي َك��Hف JِلH Jاب ن Jس JَعO ِب Jس OْتJ Jت Oِب Jْن MةR أ ِب Jَح
PهM HمJنO وJالل PَضJاعHُفP ل اُءP ي JَشJ Hيم[ۗي َع[ عJل HاسJو PهM الِبقرة:﴿ وJالل
261﴾ “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan
tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran)
bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha
Mengetahui” (QS 2: 261)
Pada ayat tersebut digambarkan secara implisit efek pengganda dari zakat.
Bagaimanakah mekanisme efek pengganda zakat ini? Secara ekonomi, hal ini
dijelaskan sebagai berikut: diasumsikan bantuan zakat diberikan dalam bentuk
konsumtif. Bantuan konsumtif yang diberikan kepada mustahik akan
meningkatkan daya beli mustahik tersebut atas suatu barang yang menjadi
kebutuhannya. Peningkatan daya beli atas suatu barang ini akan berimbas pada
peningkatan produksi suatu perusahaan, imbas dari peningkatan produksi adalah
penambahan kapasitas produksi yang hal ini berarti perusahaan akan menyerap
tenaga kerja lebih banyak.21
Skema Efek Multiplier Zakat
Zakat Daya Beli21 Jurnal Ekbisi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol.5, No.1, Desember
2010, hlm.42-49.
12 | P e r a n Z a k a t d a l a m E k o n o m i M a k r o I s l a m
Meningkat
Investasi Meningkat
Dana
Pembangunan Pajak
Sementara itu di sisi lain peningkatan produksi akan meningkatkan pajak
yang dibayarkan perusahaan kepada negara. Bila penerimaan negara bertambah,
maka negara akan mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk pembangunan
serta mampu menyediakan fasilitas publik bagi masyarakat. Dari gambaran di atas
terlihat bahwa dari pembayaran zakat mampu menghasilkan efek berlipat ganda
(multiplier effect) dalam perekonomian, yang pada akhirnya secara tidak langsung
akan berimbas pula kepada kita. Apabila zakat diberikan dalam bentuk bantuan
produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, maka sudah barang tentu efek
pengganda yang didapat akan lebih besar lagi dalam suatu perekonomian.
Berdasarkan mekanisme tersebut dapat terlihat bahwa pengelolaan zakat
yang tepat, professional dan akuntabel akan mampu mendayagunakan zakat serta
akan memberikan efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian
terutama dalam membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui
program-program pemberdayaan masyarakat. Dalam mekanisme tersebut terlihat
bahwa zakat dalam bentuk bantuan konsumtif saja telah memiliki pengaruh cukup
signifikan, apabila zakat disalurkan tidak hanya dalam bentuan bantuan konsumtif
namun turut pula diberikan dalam bentuk bantuan produktif maka efek pengganda
zakat pun akan berpengaruh lebih besar lagi dalam perekonomian. Dan hal ini
akan mampu memberikan pengaruh signifikan dalam mengentaskan kemiskinan
di suatu negara.22
22 Ibid.
13 | P e r a n Z a k a t d a l a m E k o n o m i M a k r o I s l a m
E. Kesimpulan
Zakat merupakan salah satu instrument fiskal dalam perekonomian yang
telah dipergunakan oleh pemerintahan Islam semenjak Rasulullah saw, dan
berdasarkan perjalanan sejarah zakat telah memainkan peran cukup penting dalam
mekanisme distribusi pendapatan dalam perekonomian.
Pengelolaan zakat yang tepat, professional dan akuntabel akan
memberikan pengaruh cukup signifikan dalam perekonomian. Zakat yang dikelola
dengan baik akan mampu memberikan efek pengganda dalam perekonomian,
sehingga dapat berpengaruh dalam program pengentasan kemiskinan yang
dilaksanakan oleh pemerintah. Zakat baik dalam bentuk bantuan konsumtif
maupun bantuan produktif berdasarkan mekanisme yang ada telah mampu
memberikan pengaruh cukup signifikan dalam perekonomian melalui mekanisme
efek penggandanya. Berdasarkan hal ini, maka zakat harus mampu dikelola
dengan baik agar efek penggandanya dapat dirasakan dalam perekonomian.
DAFTAR PUSTAKA
Abdillah bin Ismail, 1412H/ 1992M. Shahih al- Bukhari, Beirut: Dar al- Kitab Alamiyah.
14 | P e r a n Z a k a t d a l a m E k o n o m i M a k r o I s l a m
Ali, Mohamad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,Jakarta: UI Press, Cet. I.
Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1984. Pedoman Zakat, Jakarta:Bulan Bintang, Cet Ke-5
Doa, M Djamal. 2001. Membangun Ekonomi Umat: Melalui Pengelolaan Zakat Harta. Nuansa Madani: Jakarta
Hajar, Al-Hafiz Ibnu, Fathul Barri, Beirut: Dar al- Fikr, tth, Jilid III
I.M, Thoyib. dan Sugiyanto, Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
Inayah, Ghazi, 2003. Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, (Yogyakarta : Tiara Wacana)
Jurnal Ekbisi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol.5, No.1, Desember 2010.
Jurnal Ulul Albab, UIN Maliki Malang Vol. 14, No. 1, Januari – Juni 2013
Mahfudz, Sahal. Nuansa Fiqh Sosial, Yogyakarta: LKIS
Muhamad, 2002. Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqh Kontemporer, Jakarta: Salemba Diniyah.
Qodir, Abdurrahman, 2001. Zakat Dalam Dimensi Mahdlah dan Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke,-2.
Ridwan, Muhammad, 2004. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-1.
https://axiku.wordpress.com/2009/06/23/peran-zakat-dalam-ekonomi-makro, diakses pada tanggal 10 juni 2015
15 | P e r a n Z a k a t d a l a m E k o n o m i M a k r o I s l a m
Top Related