Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat terhadap ...

Pengaruh Perkembangan KehidupanMasyarakat terhadap Pengaturan Hukum

tentang Aborsi di Indonesia

Paulinus Soge

Abstract

The purpose ofthis article isneither to explore the evolution ofUS Supreme Court doctrineconcerning abortion, nor to discuss about the controversy on abortion issue occurred atThe International Conference onPopulation andDevelopment (ICPD) in Cairo in September1994. The discussion is directed to thearea oflegal policy to anticipate a legal change onabortion inIndonesian PenalLaw from "illegal" to "legal" under certain requirements (safeabortion) to prevent women doing unsafe abortion resulting in increasing number ofmaternal death. To design such an abortion law in Indonesia itis recommended to leamthedevelopment ofabortion law in various countries especially after the ICPD.

Pendahuluan

Aborsi telah menjadi masalahkontroversia! sejakMahkamah Agung AmerikaSerikat menjatuhkan putusan dalam kasusRoe V. Wade^ pada tahun 1973 yangmenetapkan bahwa wanita mempunyai hakberdasarkan Undang-undang Federal untukmelakukan aborsi. Sejak itu para aktivis mulaimenentang validitas Undang-undang Aborsi,dan perjuangan mereka membawa hasll

ketika Mahkamah Agung Amerika Serikatdalam kasus Roe and Doe v. Bolton 2

menetapkan bahwa hukum aborsi Texas danGeorgia inkonstitusional.

Kedua putusan Roe tersebut merupakankemenangan bagi kubu pro-aborsi, namunputusan tersebut mendapatkan reaksi yangluas dari kubu kontra-aborsi, sehingga ha! inibaru merupakan awal dari perjuangan yang

'Alber M. Pearson, J.D. and Paul M. Kurtz, J.D. 1973. "The Abortion Controversy: AStudyinLaw andPolitics." Dalam J. Douglas Butler and David F. Walbert. (Eds)." Abortion, Medicine, And The Law, ThirdEd".HIm.107.

'Ibid.

146 JURNAL HUKUM. NO. 15 VOL 7. DESEMBER 2000: 146 - 160

Paulinus Soge. Pengaruh Perkembangan Kebidupan Masyarakat terhadap...

melelahkan bagi kubu pro-aborsi melawanprinsip yang fundamental menyangkut sikappro-life yang dianut kubu kontra-aborsi.

Kontroversi mengenai masalah aborsiterus berkelanjutan dan jelas terlihat dalamKonferensi Internasional Penduduk danPembangunan di Kairo tahun 1994. antaraTakta Suci, satu-satunya lembaga keagamaanyang mempunyai wakil resmi di PBB di satupihak, melawan wanita yang mempunyai hakuntuk menentukan nasib sendiri di Iain pihak.Dalam hal inl adalah absurd untuk

memandang enteng pengaruh Vatikan ataspemerintah di banyak negara ataukemampuannya untuk menggalang aliansidengan golongan agama atau kekuatankonservatif lainnya di dalarh konferensiinternasional tersebut atau di daiarri

konfe'rensi-konferensi internasional lainnyaseperti konferensi internasional mengenai hakasasi manusia dan kejahatan perang.

Dengan adanya perbedaan-perbedaanyang tajam mengenai aborsi antara keduakubu tersebut, maka didalam pemyataan akhirKonferensi Kairo 1994 tidak tercapaikonsensus tentang aborsi, bahkan pemyataanakhir konferensi tersebut terkesan mendua,mungkin untuk memuaskan kubu pro dankontra aborsi. Harus diakui bahwa itulah

kesempatan pertama aborsi dibicarakansecara terbuka dalam suatu pertemuanbertaraf intemasional, dimana tak seorangpun

mengklaim bahwa-aborsi tidak terjadi dinegaranya atau komunitasnya, dan bahwapengakuan yang secara diam-diam terhadapadanya masalah ini sudah merupakan suatuprestasi tersendiri.^

Di Indonesia aborsimerupakan saiah satumasalah yang menarik untuk dibahas karenameskipun oleh hukum dilarang, tetapi aborsitetap dilakukan, bahkan dalam jumlah.yangcenderung meningkat dari tahun ke tahun.Menurut Muhadjir Darwin,^ kalau memangdilarang mestinya tersedia solusi dimasyarakat untuk perempuan yangmengalami kehamilan yang tidakdikehendaki,terutama perempuan yang belum menikah(kebanyakan remaja) yang ingin meneruskankehamilannya. Solusi seperti Ini tidak tersedia.Perempuan semacam ini segeramendapatkan stigma dan dikucilkan darikeluarga, sekolah, dan masyarakat. Negaratidak menyediakan sbe/fer kepada merekayang memberi rasa aman dari hujatan publik.Ketiadaan alterhatif shelter ini pula yang ikutmendorong perempuan-permpuan tersebutmemilih jalan aborsi.

Ketimpangan yang demikian itu jugadikemukakan oleh Zamrotin® yangmengatakan bahwa pelarangan aborsi tanpamemberi solusi adalah tidak rasional. Jika

memang dilarang. pemerintah harusmembuat tempat penampungan bagiperempuan selama kehamilan yang tidak

^Siswanto Agus Wilopo. tanpa tahun. Kebljaksanaan danProgram Kesehatan Reproduksi. ProgramKesehatan Reproduksi. Yogyakarta: LPKGM. Hlm.4.

^Muhadjir Darwin. 2000. "Orientasi Kebijakan Kependudukan; Tinjauan Ke Depan." Makalah disampaikanpada Seminar Nasional Kebijakan Kependudukan Indonesia Tahun 2000-2015. Yogyakarta: Pusat PenelitianKependudukan UGM. Tanggal 6 Maret. Him. 4-5.

®Harian Kompas. ."Pemerintah Perlu Fasilitasi Aborsi Aman." Tanggal 15 Desember 2000.

147

diinginkan, sertaikut menanggung pemeliharaananak yang dilahirkan akibat kehamilantersebut, karena selama ini perempuanmenanggung semua beban reproduksi untukhamil maupun membatasi kehamilan.

Oleh karena itu, untuk menjembatanikesenjangan antara norma hukum yangberkaitan dengan aborsi yang behsi larangan-larangan dan sanksi pidana denganfenomenaaborsi yang cenderung meningkat di dalammasyarakat, pengaturanhukum tentangaborsiseharusnya bersikap lebih adil terhadapperempuan dengan memberikan berbagaisolusi. Solusi itu berupa sarana pendukungyang menjamin rasa aman bagi perempuaiiyang menderita karena kehamilan yang tidakdiinginkan, sehingga mereka tidak menempuhjalan pintas dengan melakukan aborsi.

Pengaturan Hukum tentang Aborsidi Indonesia

Upaya penanggulangan aborsiyangdiaturdi dalam KUHP sudah sangat memadai danbahkan sangat serius dan bersungguh-sungguh, sehinggatepatlah apayang dikatakanOemar Seno Adji® bahwa perundang-undangan pidana di indonesia mengenaiaborsi mempunyai status hukum yang"illega!"sifatnya karena melarang aborsi tanpakekecualian. Dengan demikian, KUHP tidakmembedakan abortus provocatus kriminalisdan abortus provocatus medicinalis/therapeuticus.

Ketentuan hukum mengenai aborsi didalam hukum pidana Indonesia selainterdapat di dalam KUHP, juga diatur di dalam

UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Didalam KUHP ketentuan tentang aborsiterpencar dalam tiga bab sebagai berikut:

1) Bab XIV, Buku II KUHP yang mengatur"Kejahatan Kesusilaan" khususnya Pasal283 dan 299.

2) Bab XIX, Buku II KUHP yang mengatur"Kejahatan terhadap Nyawa Orang",khususnya Pasal 346,347, 348, dan 349.

3) Bab Vl, Buku III KUHP yang mengatur"Pelanggaran Kesusilaan", yaitu Pasal53^

tindak pidana aborsi yang dikategorikansebagai "kejahatan", baik "kejahatan kesusilaan"maupun "kejahatan terhadap nyawa", dapatdiancam dengan sanksi pidana penjara ataudenda. Sedangkan tindak pidana aborsi yangdikategorikan sebagai "pelanggaran" diancamdengan pidana kurungan atau denda sepertiterlihat dalam Pasal 535 KUHP.

Terhadap tindak pidana aborsi yangdigolongkan sebagai "kejahatan", jenis sanksipidana yang dapat diancamkan adalahsebagai berikut:

1) Pidana penjara atau denda seperti terlihatdalam Pasal283ayat(1) dan (2), dan Pasal283 ayat(1) dan(2), dan pasa299 ayat(1)dan (2), kecuali Pasal 283 ayat (3) yangdiancam dengan pidana penjara ataukurungan atau denda.

2) Pidana penjara saja seperti terdapatdaiam Pasal 346, 347, dan 348.

3) Pidana penjara dengan pemberatansepertiganya dan dikumulasikan denganpidana tambahan berupa pencabutan hakuntuk melakukan pekerjaan sebagai

®Oemar Seno Adji. 1984. Hukum-Hakim Pidana. Get. Kedua. Jakarta: Penerbit Eriangga. Him. 191.


Paulinas Soge. Pengamh Peikembangan Kehidupan Masyarakat (erfrarfap...

dokter, bidan, atau juru obat sepertitercantum dalam Pasal 349 ,KUHR

Khusus bagi kualiftkasi pelaku sepertidisebutkandalam Pasal 349, terutama dokter,terdapat Kode Etik Kedokteran yang secarajelas meiarang adanya aborsi. Dari segihistoris, Kode Etik Kedokteran yang secararesmi dikenal dengan Lafal Sumpah DokterIndonesia berdasarkan PP No. 26Tahun 1960,bersumber dari-Sumpah Hippocrates^ yanghidup padaabad ke-4 SM, yang berbuny): Iwillneither give a deadly drug to anyone ifaskedforit, nor will Imake a suggestion to thiseffect.Similarly I will not give to a woman an abortiveremedy.

Sumpah Hippocrates ini kemudlandimasukkan dalam Sumpah Dokter dalamDeklarasI Jenewa tahun 1948, dan kemudlandiperbaharui dalam DeklarasI Sidney tahun1968. Karena jasanya-yang demlkian besardalam memberikan inspirasi urituk perumusansumpah dokter, maka Hippocrates hingga saatinl tetap dikenang dan dianggap sebagalbapak llmu kedokterah modem.®

Pengaturantentang aborsidldalamKUHPyang merupakan warlsan zaman Belandabertentangan dengan landasan dan politikhukum Indonesia yang tercantum dalamPembukaan UUD 1945 yaltu "mellndungisegenap bangsa Indonesia dan untukmemajukan kesejahteraan umum berdasarkanPancaslla" karena meiarang aborsi tanpapengecuailan. Hal Ini sangat memberatkan

kalangan medls karena di dalam praktik, dokterterpaksa melakukan aborsi untuk meyelamatkanjiwa ibu, yang selama Inl merupakanpengecuailan dl luar perundang-undangan.. Permasaiahan aborsi berdasarkan

pertlmbangan medls baru dlatur kemudlan didalam UU No. 23 Tahun 1992 tentangKesehatan, dalam Pasar.^5 besertapenjelasannya. Adapun'Pasal 15 tersebutberbunyl;

(1) Dalam keadaan darurat sebagal upayauntuk menyelamatkan Ibu hamll dan atau'janinnya, dapat dllakukan tindakantertentu.

(2) Tindakan medls tertentu sebagalmanadimaksud dalam ayat (1) hanya dapatdilakukan;

. a. berdasarkan Indikasi medls yangmengharuskan diambilnya tindakantersebut;

b. oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dankewenangan untuk itu dan dilakukandengan tanggungjawab profesl sertaberdasarkan pertlmbangan tim ahli;

c. dengan persetujuan ibu hamilyangbersangkutan atau suami ataukeluarganya.

a sarana kesehatan tertentu.

(3) Ketentuan leblh lanjut mengenai .tindakanmedls tertentu sebagalmana dimaksuddalam ayat (1) dan (2) ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.

^Stephen M. Krason dan William B. Hollberg. 1973. Op.Cit. Him. 201.®Soerjono Soekanto-Kartono Mohamad. AspekHukumdan EtikaKedokterandilndonesia. Cel.Ke-

1.Jakarta:Graflty Press. Him. 14.

149

Penjelasan Pasal 15 ayat (1) berbunyi:

Ayat{1)'

' "Tindakan medis dalam " bentuk

pengguguran kandungan dengan alasanapapun, dilarang karena bertentangandengan norma hukum.-norma agama,norma kesusilaan dan norma kesopanan.Namun dalam keadaan darurat sebagaiupaya penyelamatan ibu dan atau janinyangdikandungnya dapat diambil tindakanmedis tertentu".

{Ayat 2)Butir a

"Indikasi medjs adalah suatu kondisi yangbenafrbenar mengharuskan diambiltindakan medis tertentu, sebab tanpatindakan medis tertentu itu.,ibu hamil danatau janinnyaterancam bahaya maut".

Butir b

' "Tenaga kesehatanyang dapatnielakukantindakan medis tertentu adalah tenagayang memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukannya yaitu seorang dokterahli kebidanan dan penyakit kandungan.Sebelum meiakukan tindakan medis

tertentu tenaga kesehatan hams terlebihdahulu meminta pertimbangan tim ahli

• yang dapat terdiri dari berbagai bidangseperti medis, agama. hukum danpsikologr.

Butir c

"Hak utamauntuk merhberikan persetujuanpada ibu hamil yang bersangkutan kecualldalam keadaan tidak sadar atau tidak

dapat memberi.kan persetujuannya, dapatdiminta dari sumai atau keluarganya".

Butir d

"Sarana kesehatan tertentu adalah sarana

kesehatan yang memiliki tenaga dan'peralatan yang memadai untuk tindakantersebut dan telah ditunjuk . oiehPemerintah".

(Ayat 3)

"Dalam peraturan pemerintah sebagaipelaksanaan dari pasal ini dijabarkanantara lain mengenai keadaan daruratdalam menyelamatkan jiwa ibu hamil danatau janinnya, tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan,bentuk persetujuan, dan sarana kesehatanyang ditunjuk".

Dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) danpenjelasannya dapat disimpulkan "perbuatanyang dilarang adalah pengguguran kandungan/aborsi kecuali dalam keadaan darurat". Hal iniberarti bahwa UU No. 23 Tahun 1992 tentangKesehatan^ ini agak berbeda dengan KUHPyang melarang aborsi tanpa kekecualian.Dengan kata lain, UU Kesehatan tersebutmengandung larangan hukum yang sifatnya

®UU No. 23Tahun 1992tentang Kesehatan selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UU Kesehatan

150 JURNAL HUKUM. NO. 15 VOL. 7. DESEMBER 2000:146 - 160

Paulinus Soge. Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat terhadap...

tidak mutlak terhadap tindak pidana aborsi.Pokok pikiran yang demikian itu selarasdengan konsep/doktrin yang berkembarigdalam ilmu hukum pidana dan yurisprudensiyang mengakui adanya pengaruh fakktorperkembanganilmu kedokteran dan teknologikedokteran yang disesuaikan dengan situasidan kondisi masyarakat |ndonesla.^°

Tindakan medis tertentu dalam bentuk

aborsi dapat dilakukan apabila memenuhlpersyaratan sepertitercantum dalam Pasa!15ayat (2). Keadaan darurat untuk melakukantindakan medis tertentu sebagalmana tertulisdalam Pasal 15 ayat (2) berdasarkanketentuan Pasal 15 ayat (3) akan ditetapkandengan Peraturan Pemerlntah.

Dl dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia

Bab II: Kewajiban Dokter terhadap paslenPasal 9 tertulis: "Seorang dokter harussenantlasa menglngat akan kewajibanmelindungi hidup Insani. Dokter harusberusaha memellhara dan mempertahankanhIdup insani. Ini berarti bahwa dokter, menurutagama, undang-undang negara maupun etikkedokteran tidakdibenarkan: 1)menggugurkankandungan (abortus provocatus) dan 2)mengakiri hidup seorang paslen.-yangmenurut Ilmu dan pengalaman tidak akansembuh lagi (euthanasia).

Menurut H.M. Sulchan Sofoewan,'^abortusprovocatus dapat dibenarkan sebagaitindakan pengobatan apabila Itu satu-satunya

jalan untuk menolong jlwa si ibu daii bahayamaut (abortus provocatus therapeuthicus).IndlkasI medlk Inl akan berubah-ubah menurut

perkembangan ilmu kedokteran. Beberapapenyakit seperti: hipertensi, fubercu/ose dansebagainya tIdak lagi dijadikan indlkasi untukmelakukan abortus. Keputusan untukmelakukan abortus provocatus therapeuthicusharus dlambil oleh sekurang-kurangnya duadokter dengan persetujuan tertulis darl parawanlta yang hamll dan suamlnya ataukeluarganya yang terdekat, dan dilakukandalam suatu rumah sakit yang mempunyaicukup fasilltas.

Perkembangan Kehidupan Masyarakattentang Aborsi di Indonesia

Banyak faktor dan sistem nilai yangmenyebabkan aborsi makin meluas dlIndonesia. Pertama, kegagalan kontrasepsibagi ibu-lbu yang mempraktikkan keluargaberencana. Tlap kontrasepsi mempunyaitingkat kegagalannya sendlri-sendlri. MasriSlngarimbun'^ menyatakan bahwa, tingkatkegagalan' berbagai kontrasepsi untuk tahunpertama adalah sebagai berlkut. Tubektomisebesar 0.04 persen, vasektomi sebesar 0,15persen, Injeksi (progestin) sebesar 0,25persen,'pll.(kombinasi) sebesar 1 persen, lUDsebesar 1,5 persen, Kondom sebesar 2persen, diaframa dengan spermlslda sebesar

^^Bambang Poernomo. 1993. 'Perllndungan Hukum Aborsi Dalam Pelaksanaan Undang-UndangKesehatan". Makalah disampalkan pada Konggres Nsional III Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia diYogyakarta. 30 Januari.

"H.M. Sulchan Sofoewan. tanpa tahun. 'Aborsi Dalam Perspektif Etik Kedokteran". Yogyakarta:Laboratorlum/UPF Kebidanan danPenyakit Kandungan FK-UGM/RSUP Dr. Sardjito. Him. 7.

"Masri Singarlmbun. 1996. Pendudukdan Perubahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Him. 6.

151

2 persen, tablet busa, jely sebesar3-5 persen,sanggama terputus 16 persen, .pantangberkala (sistem kalender, metoda lendir,metoda suhu badan basal) sebesar 2-20persen, dan tenpa kontrasepsi sebesar 90persen.

Kedua, menyangkut remaja dan merekayang tidak berstatus kawin. Perubahan-perubahan yang mendasar dalam sikap danperilaku seksual dan reproduksi di kalanganremaja tampaknya sudah tambah permisif/lebih serba boleh.'̂ . Perubahan sikap danperilaku seksual in! •pada gllirannyamengakibatkan peningkatan masalah-masalah seksualseperti perilaku seks sebelummenikah, penyaklt kelamin, aborsi, danmasalah kehamilan yang tidak-dikehendakl.

-Aborsi aman danlegal merupakan salahsatu kunci bag! kesehatan reproduksi.''*Konferensi Internasiohal Kependudukan danPembangunan tahun 1994 di Kairo sangatmendukung kesehatan reproduksi perempuan,meskipun sikap terhadap aborsi tetapmendua. Terlepas dari pandangan lobi antiaborsi, pandangan yang paling probiematikyang dihadapi oleh konferensi itu iaiah bahwaaborsi bukan merupakan metode keluargaberencana. Lalu apa keluarga berencana darisegi pandang perempuan? Bagaimana hakuntuk mencegah kehamilan yang tidakdiinginkan mengesampingkan hak untuk

mencegah kelahiran yang tidak diinginkan?Seolah-olah keluarga berencana itu hanyabisa terlaksana sejauh rencana-rencana itutidak menemui kegagalan. Seolah-olahkontrasepsi juga tidak pemah gagal. Dari segipandang wanita, alat kontarsepsi apapun, tidakpeduli berapa banyak alattersebut digunakan,hanya mampu mengurangi tetapi tidak dapatmenghilangkan sama sekaii aborsi.

Oleh karena itu, maka Program AksiKonferensi Intemasional Kependudukan danPembangunan 1994 mendorong pemerintahdan organisasi-organisasi yang relevan untukmengkaji dampak kesehatan dari aborsi tidakaman sebagai upaya untuk memberikanperhatian terhadap kesehatan umum danmengurangi aborsi melalui perluasan danperbaikan pelayanan keluarga berencana.'̂Untuk melaksanakan rekomendasi ini parapembuat kebijakan membutuhkan informasimengenai tersedianya pelayanan keluargaberencana serta kualitasnya, kerugian bagikesehatan perempuan yang disebabkan olehaborsi tidak aman dan alasan-alasandilakukannya aborsi.

Sri Emyanti.dkk.'® menyatakan bahwaaborsi pada saatini tetap merupakan perdebatandi Indonesia. Seringkali perdebatan tersebutterpusat pada dua kutub. Kutub pertamaberargumentasi bahwa bila reproduksimerupakan hak, maka aborsi yang aman

"Masri Singarimbun. 1994. "BeberapaAspekAborsi". POPULI. 5(2). Him. 39-51.'*Marge Berer. "Making Abortion Safe and Legal: The Ethics and Dynamics ofChange. Repro

ductive Health Matters. Nov. (2). Him. 5-10.'̂ Stanley, K. Henshaw et al. 1999. "The Incidence ofAbortion Worldwide". International Family

Planning Perspectives. January (25).-Hlm. 30.^®Sri Emyanti. dkk. 1997 Aborsi, Sikap dan Tindakan Para Medis. Yogyakarta: FPKUGM-Ford Foun

dation. Him. S.-

152 JURNAL HUKUM. NO. 15 VOL. 7. DESEMBER 2000: 146 - 160

Paulinus Soge. Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat ierhadap...

menjadi hak pula. Kutub' keduamempertahankan aborsi sebagai pelanggarannilai sosial. Fakta menunjukkan bahwa kitatidak berada pada kedua-duanya. Palayananaborsi tidak ada,.tetapi aborsi dllakukan secaradiam-diam dan mempunyai ancamanketidakamanan.

Sejak Konferensi InternasionalKependudukan dan Pembangunap 1994,aborsi tidak aman merupakan masalahkesehatan yang mendapat perhatian secaraglobal. Di banyak negara berkembarig wanitasangat sedikit mengetahui dan mempunyaiakses terhadap metode kontrasepsi dansebagai akibatnya mengalami kehamilan yangtidak diinginkan. Karena kerasnya hukumaborsi dan keterbatasan pengetahuannyatertiadap metode untuk mencegah kehamilan,banyak wanita melakukan aborsi dalamkondisi yang tidak aman. Diperkirakan diseluruh dunia setiap tahun diiakukan 20 jutaaborsi tidak amandan mengakibatkan kematian70.000 wanita dan kebanyakannya terjadi dinegara-negara yang sedang berkembang. DiAfrika khususnya, diperkirakan 3.7Juta aborsitidak aman diiakukan setiap tahun danmengakibatkan kematian sekitar 23.000wanita.^'

Sampai tahun 1998 diIndonesia diperkirakansejuta aborsi tidak aman diiakukan setiaptahun. Hal ini terungkap dl dalam diskusiterbatas mengenai aborsi tidak aman yangdiselenggarakan Perkumpulan Keluarga

Berencana Indonesia (PKBI) tangga! 24 April1998di Jakarta.^® Penanganan yang layakatasaborsi yang tidak aman (unsafe abortion)merupakan cerminan kepedulian negaraterhadap penegakan hak-hak perempuan,khususnya hak reproduksi. Hal Ini masihmerupakan retorika, karena perlindunganhukum pada praktisi medis di bidangkesehatan reporduksi pun tidak jelas. Olehkarena itu, diskusi mengenai topik yang samaini akanterusdiiakukan sampai dihasilkan satu.strategi yang tepat dan menyeluruh untukmemberdayakan masyarakat dan praktisimedis. serta melakukan rekonstruksi atassejumlah produk hukum yang bersifatambivalen dalam masalah ini.-

Aborsi tidak aman merupakan salah satukontributor angka kematian ibu. (AKI). Olehkarena itu Pribakti B.^® mengusulkan agar AKIdapat diturunkan melalui Gerakan Sayang Ibuseperti terlihat dalam kutipan berikut Ini:

• "Dalam upaya itu seyogyanya persoalanaborsi mendapat perhatian yang seriuskarena aborsi adalah manifestasi dari

kehamilan yang tidak diinginkan dansekaligus merupakan sesuatu yang llegaldan peka di Indonesia. Kalau konsekuendalam usaha menekan AKI, maka hal itudapat diabaikan, karena seperti diketahuiaborsi yang diiakukan oleh tenaga yangtidak profesionai mempunyai risiko yangsangat tinggi."

"Paulina Makinwa-Adebuyose, et. al. 1997. "Nigerian Health Professionals' Perceptions About AbortionPractice". InternationalHealthFamilyPlanningPerspectives. December (23). Him. 155.

^®Harian Kompas. "Penanganan Abortus Cermin Kepedulian Hak Reproduksi". Tanggal 26April 1998.'̂ Pribakti B. "Gerakan Sayang/bu". Harian Jawa Pos. Tanggal 1September 1997.

153

Kemungkinan besarangkaaborsi meningkatakibat krisis ekonomi yang berkepanjanganserta kurangnya pengetahuan tentang aspeklegalitas, temtama kasus aborsi yangdilakukansecara tidak aman.^° Peningkatan Ini sepintasterlihat aneh jika diingat bahwa pemerintahdan publik bersikap lebih keras terhadap parapelaku aborsi. Sepertidiketahui banyakdokteryang yang melakukan praktik aborsi ditangkapdan dipidana. Media massa pun cenderungmenyalahkan para dokter tersebut.

GerakanSayang ibu inl merupakan suatufenomena yang menarik dan cukup mendapatperhatian mantan Menteri Kesehatan FaridAnfasa Moeloek sehingga dalam Pertemuanllmiah Tahunan XI POGI (PerkumpulanObstetri dan Ginekoiogi Indonesia) tanggal 11juli 1999 di Semarang, beliau '̂ mengatakan:

, "Pergantian UU Aborsi yang sudah tuamenimbulkan pro-kontra. Karena ituDepkesakan menyeleksi klinik dan rumahsakit tertentu yang khusus melaksanakanaborsi. Penunjukan klinik khusus yang

• sifatnyakomprehensif itu tidakhanyadilihatdari segi medis, tetapi jugamempertimbangkan segi sosiobudaya danagama".

Berkaitan dengan AKI sebagaimanadiutarakan dl atas. peiiu diperhatikan bahwaSiswantoAgusWilopo" menggunakan Istilah"angka kematian maternal" (AKM). Dikatakan

bahwa AKM di negara maju sudah sangatjarang ditemui. Di Iriggris, dari 100,000kelahiran hidup hanya dijumpai 9 kematianmaternal, sedangkan dl Indonesia masihberkisar390 kematian ibu. Dl Indonesia, AKMrelatif tidak mengalami perubahan selama 10tahun terakhir. Bahkan oleh UNICEF, AKMtahun 1995 diperkirakan 650 per 100.000kelahiran hidup.

Sehubungandengan aborsi tidak aman,Siswato Agus Wilopo^^ juga menegaskanbahwa ketersediaan peiayanan untukmengatasi kompiikasi aborsi dan perawatanpasca aborsi hendaknya diatur dengankebijaksanaan yang tegas. Kebijakan nasionaluntuk mendorong agartidak'terjadl aborsi yangtidak aman (unsafe abortion) dilakukan dengancara antara lain: a) promos) dan proteksiterhadap kehamilan yang belum diharapkan;b) mengenalkan bahaya resiko dari aborsiyangtidak aman;dan c) mempromosikan agarkesadaran tentang pentingnya danmemperoleh pengobatan dari kompiikasiaborsi. Dengan menurunkan aborsiyang tidaksehat maka sekitar 13 persen kematian ma-temal dapat dicegah. Di Indonesia, kematiankarena aborsi tak sehat inl lebih besar

presentasinyadibanding dengan angka-angkaintemasional (20-30 persen).

Dugaan bahwa jumlah aborsi akanmeningkat karena krisis ekonomi ternyatabenar, karena Azrul Azwar^^ dl Musyawarah

^Zarfiel Tafal, elal. {eds).1998. Op.Cit. Hlm.2.'̂Harian Kompas."Peiiu Klinik Komprehensif untuk Aborsi". 13Juli 1979.

^Siswanto Agus Wilopo. "Kebijakan Penurunan Kamatian Maternal". Makaiah disampaikan padaSeminarNasional "Kebijakan Kependudukan Indonesia Tahun 2000-2015". Yogyakarta: Pusat PenelitianKependudukan UGM. 6 Maret2000. Him. 1.

Him. 18.

^^Harian Kompas. "PKBI Promosikan Aborsi Aman." Tanggal 23Agustus 2000.

154 JURNAL HUKUM. NO. 15 VOL. 7. DESEMBER 2000:146 -160

Paulinas Soge. Pengawh Perkembangan Kehidupan Masyarakat terhadap...

Nasidnal Xl' Perkumpulan KeluargaBerencana Indonesia (PKBI)'tanggal 28Aguslus 2000 dl Jakarta mengatakan bahwaangka aborsi di Indonesia 2,3 juta per tahunsebagai akibat meningkatnya jumlahkehamilan' yang tidak diinginkan yangdisebabkan karena perubahan gaya hidupakibat kemjauan informasi, adanya pergaulanbebas dan keggagalan alat kontrasepsi. Olehkarena itu, dalam kesempatan tersebut PKBImempromosikan aborsi aman dan legal untukkasus-kasus tertentu di luar indikasi medis,sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUKesehatah. Promosi yang demikian itu perludilakukan mengingat tingginya AKI karenaaborsi tidak aman.

Dalam kesempatan tersebut beliau^® jugameriegaskan -bahwa aborsi aman harusdilakukan dengan alasan kuatdan batas waktuyang tegas. Mengenai bataswaktu. sebagianulama Islam berpendapat bahwa aborsi yangdilakukan sebelum 120 hari hukumnya haramdan sebagiannya lagi berpendapat boleh.Batasan 120 hari dipakai sebagai tolok ukurboleh-tidaknya aborsi dilakukan mengingatsebelum 120 harijaninbelum ditiupkan ruhnyayang berartl belum bernyawa.^® PKBImengadvokasikan aborsi sampai delapanminggu kehamilan, sesudah itu seyogyanyaaborsi tidak dilakukan lagi. Untuk itu telahterbentuksuatu Komisi yangterdiri darijajaranbepkes, ID! dan PKBI untuk menyusun naskah

akademik mengenai aborsi aman. Selain itusudah ada upaya untuk meninjau danmengubah sumpah dokter yang berbunyi;"Kami menghormati makluk insani sejakpembuahan" menjadi "Kami rhenghormatimakhluk insani sejak kehidupan".

Menurut Budi Wahyuni" kata "aman"memang dapat dimaknai lebih dari satu arti.Aman berarti sehat, karena dilakukan olehtenaga profesiona! (dokter)bukanoleh dukun.Mengingat sampai sekarang ini belum adaperaturan perundangan maka aman dapatberarti tidak ada tuntutan hukum, balk bagiperempuan yang melakukan aborsi maupuntenaga medis yang membantu. Aman jugadapat berarti tidak perlu sembunyi-sembunyi,karena ada tempat khusus yang menyediakanlayanan aborsi bagi setiap perempuan yangmembutuhkan, karena aborsi merupakanbagian dari hak reproduksi perempuan.

Dalam dialog publik mengenai HakReproduksi dan Aborsi yang Aman yangdiselenggarakan di Jakarta tanggal 14Desember 2000, aktivis pererhpuan MyraDiarsi^^ mengatakan bahwa saat ini wacanadi tingkat masyarakat digiring denganmempertentangkan aborsi dengan kepentinganagama sehingga terjadi saling menghujat dimasyarakat. Padahal, yang teijadi sebenamyaadalah kelalaian negara, dalam-hal inipemerintah Indonesia yang memilih bentuknegara sekuler namun.menyerahkan urusan

«/b/d.

^Laily Hanifah. "Aborsi Ditinjau Dari Tiga Sudut Pandang.''Gendef &Kesehatan. Edisi Khusus. (8)No.1. Januarl-Pebruari 2001. Him. 4-5.

^^Budi Wahyuni. "Aborsidan KegagalanKontrasepsi'. Makalah disampaikan padaSeminarbulananPusat Penelitian Kependudukan UGM. 21September2000.Him. 1.

2®Harian Kompas."Pemerintah Perlu Fasiiitasi Aborsi Aman". Tanggal 15Desember 2000.

155

privat ke pada kekuasaan marginal. Olehkarena itu, yang harus dilakukan adalahmenagih pemerintah untuk bersikap jelasdantransparan dalam masalah aborsl.

Dari pap^aran di atas, dapat dikatakanbahwa perubahan dalam masyarakat Indonesia Ini akan menimbulkan permasalahan yangmemungkinkan jus constitutum tentang aborslyang saat Ini Illegal slfatnya bembah menjadijus constituendum tentang aborsl yang legaldengan persyaratan tertentu yaltu aborsl aman.

Tuntutan Perkembangan Masyarakatterhadap Pengaturan Hukum tentangAborsi di Indonesia

Usaha pembaharuan hukum dl Indonesia yang sudah dimulai sejak lahlrnya UUD1945 tentunya tidak boleh dllepaskan darlpolitik hukum yang bertugas untuk menelltlperubahan-perubahan yang perlu diadakanterhadap hukum agar supaya memenuhikebutuhan-kebutuhan baru dl dalam masyarakatPolltik hukum tersebut meneruskan arah

perkembangan tertib hukum, darl iusconstitutum yang bertumpu pada kerangkalandasan hukum yang dahulu menuju kepenyusunan ius constituendum atau hukumpada masa yang akan datang."

Jelas bahwa perubahan yang terjadl dldalam masyarakat menyangkut aborsl Iniberpengaruh pula terhadap polltik hukum yang

berkaltan dengan aborsl di Indonesia. MenurutSunaryati Hartono^" 'polltik hukum Indonesia"dl satu plhak tIdak terlepas dari realltassosialdan tradisional yang terdapat dl Indonesiasendlri. Dl lain plhak, sebagal salah satuanggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realltas danpolltik hukum international. Dengan demlklanfaktor-faktor yang akan menentukan polltikhukum tIdak semata-mata dltentukan oleh apayang diclta-cltakan atau tergantung padakehendak pembentuk hukum, praktlsl atauparateorltisl belaka, akantetapi ikut dltentukanpula oleh kenyataan serta perkembanganhukum dilaln-laln'negara serta perkembanganhukum internaslonal.

Dalam konteks ilmu hukum, maka politikhukum merupakan salah satu cabang dariIlmu hukum, sedangkan dalam kontekspembangunan hukum, maka menurutMulyana W. Kusuma,^^ polltik hukum nasiona!secara harafiah dapat diartlkan sebagalkebljaksanaan hukum {legal policy) yanghendak dlterapkan atau dllaksanakan secaranaslonal oleh suatu pemerlntahan negaratertentu. Polltik hukum nasiona! bisa mellputi:a) pelaksanaan ketentuan hukum yang telahada secara konslsten; b) pembangunanhukum yang Intinya adalah, pembangunanterhadap ketentuan hukum yang telah ada,yang dianggap usang. dan penclptaanketentuan hukum baru yang diperlukan untuk

^Soehardjo, Ss. tanpa tahun. Polltik Hukum dan Pelaksanaannya Dalam Negara Republik Indonesia.Fakultas Hukum Undip. Him. 2.

^Sunaryati Hartono. 1991. Polltik Hukum ti/lenuju Satu SIstem Hukum Naslonal. Bandung: Alumni.Hlm.1.

^^Kusumah, Mulyana W. 1986. Perspektlf,teorldan kebljaksaan hukum. Jakarta: Penerbit CV Raiawali.Him. 42-43.



memenuhi tuntutan perkembanganmasyarakat: c) penegasan fungsi lembagapenegak atau'pelaksana hukum, danpembinaan anggotanya; d) meningkatkankesadaran hukum masyarakat menurutpersepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

MenurutSudarto^ politik hukum merupakankebijakan dari negara meialul badan-badanyangberwenang untuk menetapkan peraturan-peraturanyangdikehendaki yangdiperkirakanbisa digunakan untuk mengekspreslkan apayangterkandung dalam masyarakatdan untukmencapai apa yang dicita-citakan. Di tempatlain Sudarto" mengatakan bahwa poiitikhukum adaiah usaha untuk mewujudkanperaturan-peraturan yang balk sesuai dengankeadaan dan situasi pada suatu waktu.

Moh. Mahfud mengatakan bahwapolitik hukum secara sederhana dapatdirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum{legs!policy) yangakanatautelahdiiaksanakansecara nasional oieh pemerintah; mencakuppula pengertian tentang bagaimana politikmempengaruhi hukum dengan cara meiihatkonfigurasi kekuatan yang ada di beiakangpembuatan dan penegakan hukum itu. Disinihukum tidak dapat hanya dipandang sebagaipasal-pasal yang bersifat imperatif ataukeharusan-keharusan yangbersifat das sollen,meiainkan harus dipandang sebagaisubsistem yang dalam kenyataan (das sein)

bukan tidak mungkin sangat ditentukan oiehpoiitik. balk dalam perumusan materi danpasai-pasalnya maupun dalam implementasidan penegakannya.

Berdasarkan pengertian politik hukumyang demikian itu, maka Sudarto^® kemudianmengatakan bahwa melaksanakan "politikhukum pidana" berarti mengadakan pemiiihanuntuk mencapai hasii perundangan pidanayang paling balk dalam arti memenuhi syaratkeadiian dan dayaguna. Berdasarkanpendapattersebut. maka beliau^® selanjutnyamengatakan bahwa poiitik hukum pidanatermasuk saiah satu bidang yang perlumendapat perhatian. Hal ini disebabkankarena untuk dapat menerapkan aturan-aturan pidana secara tepat para petugashukum tidak cukup hanya mempeiajari iimuhukum pidana, yang hanya meiihat seg'iperaturan hukumnya saja dari suatukejahatan, akan tetapi juga harus memahamigejaia-gejala dari kehidupan manusia yangterletakdibeiakang abstraksi-abstraksi yuridls,dan hai terakhir ini diberikan oieh krimnologi.

Bertolak dari pengertian poiitik hukumpidana yang demikian itu, Barda NawawiArief^^ mengatakan bahwa melaksanakan"politik hukum pidana" atau "kebijakan hukumpidana" berarti "kebijakan penanggulangandengan hukumpidana". Oieh karena itu,politikhukum pidanadapat mencakupruang lingkup

^Sudarto. 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan MasyarakaUakarta: SinarBaru. Him. 20.^Sudarto. 1986. Kaplta SelektaHukum Pidana."Bandung: Alumni. Him. 151.'^Moh. Mahfud MD. 1998. Politik Hukum Di Indonesia." Jakarta: LP3ES. Him.. 2-3.

"Sudarto. 1986..0p. C/fHim. 153.^Sudarto. 1990. Hukum Pidana I.Semarang: Yayasan Sudarto FH-Undip. Him. 15.^BardaNawawi Arif. 1991. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Bahan Penataran Kriminologi.

Bandung: Universitas Katoiik Parahyangan.Him. 8.

157

kebijakan di bidang hukum pidana material,hukum pidanaformai, dan hukum pelaksanaanpidana. Dengan demikian, politik hukumpidana yang berkaitan dengan aborsi adalahkebijakan menentukan perangkat hukumpidana tentang aborsi yang baik dan sesuaidengan situasi dan perkembangan iimupengetahuan serta penggunaan teknologikesehatan yang maju saat ini.

Deri apa yangdikemukakan diatas, dapatdikatakankan bahwa pendekatan yangrasional memang merupakan pendekatanyang seharusnyamelekat padasetlapiangkahkebijakan. Hal ini merupakan konsekuensilogis, karena menurut Sudarto^® daiammeiaksanakan politik hukum orangmengadakan penilaian dan meiakukanpemilihan dari sekian banyak aitematif yangdihadapi yang menjadi dasar analisis daiamtulisan ini.

Berkaitan dengan pengaturan hukum,termasuk di daiamnya pengaturan hukumtentang aborsi, menurut E. Utrecht negarabertugas menjamin adanya kepastian daiamhubungan antara anggota masyarakat yangsatu dan yang lain. Pemerintah negara{staatsoverhei6) sebagai alat pemerintahantertinggi daiam masyarakat sudah logismenjadi aiat satu-satunya untuk dapatmempertahankan pergaulan hukum umum{algemene rechtsverkeer) daiam masyarakat.Pemerintah negara adalah alat satu-satunyauntuk menjamin adanya kepastian hukum

(rechtszekeheid) daiam pergaulan soslal.Supaya dapat mencapai tujuan Ini, makapemerintah negara diberi kekuasaanmengadakan beberapa tindakan, antara iainmenjatuhkan hukuman atas mereka yangsecara kejam telah melanggar kaidah-kaidahyang dibuat untuk mempertahankan tatatertibumum dan yang dibela oleh pemerintahnegara itu.

Meskipun hukum aborsi daiam iusconstitutum menetapkan hak dan kewajiban,namun karena pengaruh "perkembangankehidupan masyarakat" terhadap "pengaturanhukum tentang aborsi", maka berdasarkanteori Roecoe Pound bahwa Law is a tool/in

strument of social engineering*^ danberdasarkan penilaian serta pemilihansehubungan dengan pelaksanaan politikhukum sebagaimana diutarakan Sudarto diatas, dapat dikatakan bahwa pengaturanhukum tentang aborsi di masa datang {IusConstituendum), akan ada tiga pilihan yaitumengikuti perkembangan masyarakat,merubah perkembangan masyarakat, ataumenolak perkembangan masyarakat.

Dari tiga pilihan tersebut, analisis daiamtulisan ini memperiihatkan kecenderungandaiam pengaturan hukum tentang aborsi yaitude nomiatieve krachtvande feiten, de feitelykekracht van de normen yang menunjukkanbahwa perkembangan kehidupan masyarakatdapat merubah ketentuan hukum tentangaborsi.

^Sudarto. 1996. Op. CIt Him. 153.Utrecht. 1994. Hukum pidana 1.Surabaya: PenerbitPustakaTlnta Mas. Him. 156-157.

^Satjipto Rahardjo. 1982. IlmuHukum. Bandung. PenerbitAiumni. Him. 299.



Simpulan'

' Berdasarkan analisis sebagaimanadikemukakan di atas maka dapat diambilkesimpulan bahwa "perkembangan, kehidupan'masyarakat Indonesia [Das Sein) dapatmerubah pengaturan hukum tentang aborsidari yang bersifat illegal menjadi legal (DasSollen)",- dengan persyaratan terteritu yaituaborsi aman [safe abortion) untukmenghindarkan wanita melakukan aborsi tidakaman (unsafe abortion) yang seringmengakibatkan kematian maternal, g

Daftar Pustaka

Agus Wilopo, Siswanto. tanpa tahun,• Kebijaksanaan dan Program

Kesehatan Reproduksi. ProgramKesehatan Reproduksi. Yogyakarta;LPKGM.

Bere,Marge. 1995."Making Abortion Safe andLegal: The Ethics and Dynamics ofChange." Reproductive HealthMatters. Nov; (2).,

Emiyanli. Sri, dkk. 1997.Abofs/, Sikap danTindakan Para Medis. Yogyakarta:Kerjasama Pusat Penelitiankependudukan dengan Ford Foundation.

Hanifah, Laily. 2001 ."Aborsi Ditinjau Dari TigaSudutPandang." Jender &Kesehatan.Januari-Pebruari Vol. 8 (Edisi Khusus).No.1.

Hartono, Sunaryati. 1991.PoW/fr HukumMenuju- .Satu^ Sistem, HukumHas/ona/..Bandung: Alumni.

Henshaw; Stanley K. et al. 1999. "The Incidence of Abortion Worldwide." Interna

tional Family Planning Perspectives. January (25).

Krason, Stephen M. and William B. Hbllberg.1973. "The Lawand History ofAbortion:The Supreme Court Refuted." DalamJ. Douglas Butler and David F. Waibert(eds). 1973. Abortion, Medicine, andThe Law New.York.: Facts On FilePublications.

Mahfud, MD. Moh. 1998. Politik Hukum DiIndonesia. Jakarta: Pustaka LP3S

Indonesia. .

Makinwa-Adebuyose, Paulina, et. al. 1997."Nigerian Health Professionals' Per-

. ceptions About Abortion Practice". International Family Planning Perspectives. December (23).

Mulyana W., Kusumah. 1986. Perspektif,Teori dan Kebijaksanaan Hukum,Jakartar'PenerbitCVRajawali.

Pearson, J.D., AlbertM. and Paul M. Kurtz, J.D.1973.,"The Abortion Controversy; AStiidy in Law and Politics", dalam J.Douglas'Butler and David F., Waibert,(Eds) "Abortion, Medicine, And The

. Law". Third Ed.

Rahardjo, Satjipto. 1982. limu, Hukum.Bandung; Penerbit Alumni.

Seno Adji, Oemar H. 1980. Hukum-hakim-Pidana. Cet. 2. Jakarta: Penerbit LP3S.

Singarimbun, Masii. 1994.: Seberapa AspekAborsi. POPULI 5(2).

. 1996. Penduduk dan Perubahan.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

159

Soehardjo, Ss. Tanpa Tahun. Politik Hukumdan Pelaksanaannya dalam.NegaraRepublik Indonesia. Semarang:Fakultas Hukum Undip. -

Soekanto, Soerjono - Kartono Mohammad.Aspek Hukum dan Etika

Kedokteran di Indonesia.. Jakarta:Grafity Press.

Sofoewan,.Sulchan H.M.. tanpa tahun. Aborsi. Dalam Perspektik Etik Kedokteran.

Yogyakarta: Laboratorium/UPF. Kebidanan.dan Penyakit Kandungan.

Fak. Kedokteran-UGM. . '

Sudarto, 1983, Hukum Pid'aiia danPerkembangan Masyarakat Bandung:

. Sinar Baru.

. 1986.KapitaSelekta HukumPidana:• Bandung: PenerbitAlumni.

. 1990. Hukum Pidana I. Semarang:^ •Yayasah Sudarto. FH-Undip.

Tafal, Zarfiel, eds! 1998. Aborsi, Di Bayang-Bayang Kematian ibu. Jakarta:

: Percetakan WIrabakti.

Utrecht,'E: 1994. Hukum Pidana I. Surabaya:Penerbit Pustaka Tinta Mas.

Agus Wjlopo, Siswanto dkk, 2000."KebijakanPenurunan Kematian Maternal/Makalah djsampaikan pada SeminarKebijakan Kependudukan Indonesia Tahun 2000-2015. Yogyakarta:

' - Pusat Penelltian Kependudukan UGM.6 Maret. • i ^ '

Darwin, Muhadjir. 2000. "Arah'KebijakanKependudukan: Tinjauan Ke Depan",

" Makalah.disampaikan dalam SeminarKebijakan Kependudukan Indonesia Tahun .2000-2015. Yogyakarta:Pusat Penelitlan Kependudukan UGM.6 Maret.

Nawawi Arief, Barda. 1991. KebijakanKriminai (Criminal Policy). BahanPenataran Kriminologi.Bandung:Universitas Katolik Parahyangan. 9-13September.

Poernomo, Bambang. 1993. TerlindunganHukum Aborsi Dalam Pelaksanaan

Undang-Undang Kesehatanan".Makalah disampaikan padaKonggresNasional Hi Perhimpunan Hukum

' -Kesehatan Indonesia di Yogyakarta,30 Januari.

Wahyuni, Budi, 2000. "Aborsi dan Kegagalankontrasepsi lUD", Makalahdisampaikan pada Seminar Bulanan

" PPKi/GM, 21 September.Pribakti, B. 1997; "Gerakan Sayang Ibu". JAWM.

••POS. 1 September.

Harian Kompas. "Perianganan AbortusCermin Kepedulian Hak Reproduksi".26April 1998.

. "Perlu Klinik Komprehensif untuk, • Aborsi". 13 Juli 1999.

—^—. '"PKBI Promosikan Aborsi Aman". 23

Agustus2000.

•' , ."Pemerintah Perlu Fasilitasi Aborsi-Aman". 15 Desember 2000.' ' ^

ISO JURNAL HUKUM. NO. 15 VOL. 7. DESEMBER 2000:146 - 160

Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat terhadap ...

Documents

Transcript of Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat terhadap ...