72

PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAH

A. Kegiatan Belajar

- Model Demokrasi Langsung

- Inefisiensi dan Keterpaksaan

- Teori Buchanan dan Tullock

- Teori Pemungutan Suara

- Model Maxist

B. Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan seluruh kegiatan belajar pada modul ini mahasiswa

diharapkan mampu memahami model demokrasi langsung, inefisiensi dan keterpaksaan,

teori Buchanan dan Tullock, teori pemungutan suara dan model Maxist.

Untuk membantu saudara dalam melakukan pembelajaran, maka dalam modul ini

disiapkan soal latihan baik dalam bentuk essay maupun pilihan ganda. Saudara dapat

mengerjakan soal-soal tersebut guna mengetahui kemampuan saudara dalam penguasaan

materi dalam modul ini

C. Proses Pembelajaran

Akuntabilitas pemerintah (eksekutif) kepada masyarakat dalam pengambilan

keputusan sangat penting. Eksekutif dalam kinerjanya dituntut untuk dapat menampilkan

akuntabilitas kinerja terhadap publik. Eksekutif dan legislatif bekerja berdasarkan

dukungan keuangan pemerintah, negara dan masyarakat, sehingga harus bertanggung

jawab kepada masyarakat. Oleh karena itu pemerintahan yang akuntabel harus dapat

mencerminkan presentasi dalam mengambil keputusan, yakni keputusan harus bermuara

73

dari aspirasi rakyat. Dengan demikian diperlukan peran serta masyarakat dalam

pengambilan suatu kebijakan khususnya dalam proyek/kegiatan publik.

Pemerintah harus dapat merespon permasalahan yang terjadi di masyarakat,

karena proyek/kegiatan publik tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan

kesejahteraan masyarakat. Maka satu kebijakan publik harus bermuara dari, oleh dan

untuk masyarakat. Pengambilan keputusan atau kebijakan publik juga harus reliabel,

sehingga dapat menghasilkan respon yang positif, serta dapat diimplementasikan dengan

baik. Jangan sampai kebijakan publik yang lahir justru kontra produktif. Sedangkan

terkait dengan akuntabilitas, hendaknya dipahami bahwa pengambilan keputusan dalam

proyek/kegiatan publik telah beralih dari konsep pemikiran kekuasaan ke konsep

pemikiran akal moral dan budi.

Pada pembahasan sebelumnya telah kita lihat ilmu ekonomi normatif tentang

kegagalan pasar menunjukkan harga barang publik yang dihasilkan pemerintah tidak

dapat didiskrimininasi. Bertolak dari pembahasan tersebut, kita dapat mengambil

kesimpulan sementara bahwa peranan pemerintah dalam alokasi dapat tercapai. Dalam

kasus barang swasta perbedaan pemilihan preferensi/pilihan dari setiap indvidu atau

anggota masyarakat tidak memegang peranan penting karena mereka akan memilih

jumlah barang yang diinginkan. Dalam kasus barang publik keputusan harus diambil

untuk memenuhi kepentingan yang cukup beragam dalam masyarakat. Dalam bab ini

akan dibahas bagaimana seharusnya proses pengambilan keputusan untuk memproduksi

barang-barang/jasa publik dan dengan cara apa pengambilan keputusan dapat diambil.

Analisis mengenai keputusan barang publik tanpa pasar dengan pilihan (choise)

adalah teori ekonomi seperti bagaimana manfaat bagi setiap individu, permintaan setiap

individu/rumah tangga, bagaimana keputusan yang harus diambil sehingga alokasi pareto

dapat tercipta dan sebagainya. Pengambilan keputusan harus diambil dari sekian banyak

alternatif yang ada untuk memenuhi kepentingan semua anggota masyarakat. Jika dalam

suatu kelompok masyarakat mempunyai keinginan yang sama, maka pengambilan

pemerintah sangat sederhana karena pemerintah tidak perlu bersusah payah dalam

menentukan pilihan yang ada. Dalam keadaan seperti ini akan terjadi efisiensi pareto.

Dalam beberapa tahun terakhir telah dikembangkan beberapa model tentang

pengambilan keputusan dalam menentukan suatu program, maupun kegiatan pemerintah.

Sebagai salah satu contoh adalah pengambilan keputusan secara langsung oleh

74

masyarakat. Dalam sistem demokrasi, keputusan pemerintah tentang proyek/kegiatan

publik ditentukan berdasarkan keinginan masyarakat. Dan karena itu pembiayaannyapun

yang dipungut melalui pajak dari masyarakat maupun pengeluaran pemerintah juga

adalah hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengambilan keputusan tersebut.

5.1. Model Demokrasi Langsung

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas bagaimana sistem harga tidak dapat

dipakai sebagai alat untuk menunjukkan kesukaan masyarakat akan suatu barang publik.

Apabila dalam masyarakat hanya ada dua orang konsumen atau dalam masyarakat kecil

pencerminan kesukaan dapat dilakukan dengan proses negosiasi atau tawar menawar,

tetapi proses negosiasi tidak dapat dilakukan dalam masyarakat yang cukup banyak. Oleh

karena itu dalam negara yang demokratis kesukaan-kesukaan masyarakat dan kesediaan

mereka untuk membiayai barang publik harus dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Model Demokrasi Berlandaskan pada Penyaluran Kehendak Rakyat yaitu Direct

Democracy (Demokrasi Langsung) Sistem pemerintahan ini melibatkan rakyat secara

langsung. Khususnya dalam pengambilan keputusan, seperti pemilihan umum (pemilu)

dan Indirect Democracy (Demokrasi Tidak Langsung) yaitu Sistem pemerintahan ini

tidak melibatkan warga negaranya secara langsung di setiap pengambilan keputusan.

Sebagai contoh, keputusan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh wakil rakyat (DPR,

DPD, dan DPRD).

Di negara yang mempunyai sistem pemerintahan yang tidak demokratis,

pemimpin negaralah yang memutuskan barang dan jasa publik apa dan berapa yang akan

disediakan dan bagaimana cara pembiayaan barang publik tersebut. Teori tentang

pemungutan suara dalam hal pembuatan barang publik tidak sepenuhnya masuk dalam

ilmu ekonomi. Banyak faktor-faktor nonekonomi yang masuk dalam pertimbangan dalam

menentukan barang dan jasa publik yang akan diproduksi. Selain itu prioritas pengeluaran

pemerintah untuk membiayai barang/jasa publik tersebut yang dilakukan berdasarkan

pemungutan suara tergantung dari dua hal yaitu:

a. Distribusi suara di antara para pemilih, dan

b. Cara penentuan hasil pemungutan suara.

Ekonom yang pertama kali menganalisa pengambilan keputusan pemerintah

dalam penentuan barang/jasa publik yang akan diproduksi dengan cara pemungutan suara

75

adalah Knut Wicksel (1986). Wicksel berpendapat bahwa proses politik dalam bidang

ekonomi sangat penting untuk mencapai alokasi sumber-sumber ekonomi yang efisien.

Akan tetapi pemungutan suara dengan cara yang sangat sederhana, yaitu pemungutan

suara mayoritas sederhana (simple majority) untuk menunjukkan kesukaan masyarakat

terhadap barang-barang dan jasa-jasa publik merupakan cara yang tidak tepat. Sistem

pemungutan suara dengan cara satu orang satu suara tidak akan memberi hasil yang

mencerminkan kesukaan masyarakat apabila cara pemungutan suara dilakukan dengan

suara mayoritas sederhana, di mana apabila dalam masyarakat terdapat sejumlah N orang

maka pemenangnya ditentukan dengan rumus

Namun demikian menurut Wicksell, pengambilan keputusan dengan model ini

kadang-kadang menimbulkan inefisiensi dibandingkan dengan pengambilan keputusan

yang dilakukan dengan seuara bulat.

5.2. Inefisiensi dan Keterpaksaan

Dalam pemungutan suara dengan mayoritas sederhana, ada kemungkinan proyek

yang akan dilaksanakan tidak efisien (lihat tabel berikut).

Tabel 2

Inefisiensi Dalam Mayoritas Sederhana

PEMILIH BIAYA MANFAAT MANFAAT

NETTO

Setuju/TIdak

Setuju

A 500 750 250 Setuju

B 500 550 50 Setuju

C 500 100 -400 Tidak

1.500 1.400 -100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa:

• Individu A, B dan C harus membayar Rp.1.500 untuk membangun proyek:

• Hanya A dan B yang menerima manfaat netto sehingga mereka setuju dengan

.12+

N

76

pembangunan proyek tersebut:

• Invidivu C menerima manfaat negatif hingga ia tidak menyetujuai pembangunan

proyek tersebut:

• Proyek tersebut hanya memberikan manfaat sebesar Rp.1400, tetapi biayanya

Rp.1500:

• A dan B hanya mendapatkan manfaat Rp.300, sedangkan C mengalami kerugian

sebesar Rp.400 hingga ada kerugian netto Rp.100:

• Proyek tersebut tidak efisien.

5.3. Teori Buchanan dan Tullock

Seorang peraih hadiah nobel dalam ilmu ekonomi bernama Buchanan dan Tullock

mengemukakan teori tentang factor-faktor yang mempengaruhi cara pengambilan

keputusan berdasarkan jumlah suara seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 41

Teori Buchanan dan Tullock

Berdasarkan gambar di atas dpat dilihat bahwa:

• Kurva SS adalah biaya yang harus dipikul oleh masyarakat yang tidak setuju

dengan pembangunan suatu proyek;

77

• Kurva DD adalah biaya yang diperlukan untuk mendapatkan suara setuju akan

dibangunnya suatu proyek;

• Kurva TT adalah total biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan suara setuju

akan pembangunan suatu proyek;

• Pada titik A, semua orang setuju dengan proyek tersebut, sehingga biaya yang

diperlukan untuk suara setuju menjadi nol;

• Biaya minimum akan tercapai pada jumlah suara 70 persen (titik G0) yang

menyatakan setuju akan pembangunan proyek tersebut.

Jika dalam suatu model pemungutan suara ada hubungan korelasi antara efisiensi

dan biaya maka semakin besar suara yang dibutuhkan untuk setuju akan semakin besar

pula biayanya (lihat Tabel di bawah ini).

Tabel 3

Biaya dan Efisiensi Pemungutan Suara

Efisiensi Jumlah Suara Biaya Pemungutan

Bessr Sekali 100% Setuju Besar Sekali

2/3 Setuju

(N/2)+1

Satu Orang Raja/Diktator

Nol Kekuasaan Negara Lain

Tradisi

Nol

Dengan demikian maka:

• Jika kita ingin pemungutan suara yang efisien artinya dapat memuaskan semua

orang, maka biaya yang diperlukan sangat besar,

• Jika pemungutan suara hanya memuaskan satu orang saja, maka tingkat

efisiensinya juga sangat rendah tapi biaya pemungutan suaranya juga sangat

rendah.

78

5.4. Teori Pemungutan Suara 1. Aklamasi

Cara pemungutan suara dengan suara bulat dimana 100% orang setuju dengan

pelaksanaa suatu proyek yang merupakan cara yang paling ideal.

2. Pilihan Berdasrkan Suara Terbanyak

Dalam tehnik pemilihan ini keputusan diambil apabila suara orang yang setuju

lebih besar jumlahnya dari pada orang yang tidak setuju yang biasa diambul melalui

metode 50%+1 atau (:;+ 1)yang menyatakan setuju.

Arrow Paradoks

Arrow menunjukkan adanya masalah dalam system pemungutan suara, jika

jumlah pilihannya tiga kegiatan atau lebih. Oleh karena itu dia mensyaratkan ada lima

syarat yang harus terpenuhi untuk mencapai hasil yang efisien:

a. Pilihan harus dilakukan secara konsisten. Mislakan ada 3 pilihan X, Y dan Z.

Maksud dari syarat ini jika X lebih disukai dari Y dan Y lebih disukai dari Z, maka

X harus lebih disukai dari Z:

b. Pilihan alternatif tidak boleh ditekuk dengan berubahnya pilihan-pilhan yang

disukai. Misalnya X,W,Z,W,N. Disini X yang paling disukai dan N yang paling

tidak disukai. Ranking pilihan haruslah tidak berubah apabila urutan-urutan

diubah menjadi Y,X,Z,W,N oleh karena X tetap berada di atas N;

c. Urut-urutan pilihan tidak boleh berubah apabila satu pilihan alternatif

dihilangkan. Jadi apabila urutan X,Y,Z,W,N dan Y dihilangkan maka urutannya

X,W,Z,W,N;

d. Pemilih harus menentukan pilihannya dgn bebas;

e. Penentuan pilihan tidak boleh dictatorial.

Contoh dalam masyarakat ada tiga pemilih yang harus menentukan pilihan

mereka atas tiga kegiatan yaitu (lihat Tabel di bawah ini)

79

Tabel 4

Pilihan

Pilihan/Pemilih I II III

A Sekolah Jalan Irigasi

B Jalan Irigasi Sekolah

C Irigasi Sekolah Jalan

Misalkan proyek irigasi dihapuskan sehingga A, B dan C di hadapkan pada dua

pilihan saja yaitu jalan (J) dan S (sekolah) seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5

Inkonsistensi Pilihan

Pilihan/Pemilih S J

A ⎷ -

B - ⎷

C ⎷ -

Hasil 2 1

Sekolah lebih banyak dari pembuatan jalan. Misalkan sekolah dihapuskan dan

individu A, B dan C menghadapi dua pilihan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Inkonsistensi Pilihan

Pemilih/pilihan J I

A ⎷ -

B ⎷ -

C - ⎷

Hasil 2 1

80

Selanjutnya pilihan jalan dihapuskan dan individu A, B dan C menghadapi dua

pilihan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7

Inkonsistensi Pilihan

Pemilih/Pilihan S I

A ⎷ -

B ⎷

C - ⎷

Hasil 1 2

Pemungutan suara berdasarkan mayoritas sederhana dapat sesuai dengan

keinginan pemilih hanya dalam kondisi tertentu saja seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 8

Konsistensi Pilihan

Pemilih/Pilihan I II III

A J I S

B S I J

C I S J

Jika sekolah dihilangkan A lebih suka jalan dari irigasi, sedangkan B dan C lebih

suka irigasi dari pada jalan. Jadi proyek irigasi lebih disukai dari jalan. Kalau pilihan

irigasi dihilangkan maka dua orang pemilih memilih sekolah sedangkan A memilih jalan.

Kalau pilihan jalan yang dihilangkan maka A dan C akan memilih irigasi sedangkan A

memilih sekolah. Jadi disini kita dapat melihat bahwa irigasi lebih disukai dari sekolah,

81

sekolah lebih disukai dari pada jalan dan irigasi lebih disukai daripada jalan. Preferensi

ketiga individu tersebut di atas mempunyai satu titik puncak seperti yang terlihat pada

gambar panel kiri berikut ini:

Gambar 42

Pilihan yang Konsisten dan yang Tidak Konsisten

Berbeda dengan gambar pada panel kiri, gambar pada panel kanan pilhan

induvidu A tidak konsisten karena mempunyai dua titik puncak.

3. Teorema Median Voter

Jika kita asumsikan kurva permintaan individu A, B dan S adalah DA, DB dan DS

seperti yang di tunjukkan pada diangram berikut ini:

82

Gambar 43

Teorema Median Voter

Individu A meminta jumlah sekolah sebesar Q1, individu B sebesar Q2 dan

individu S sebesar Q3. Jika pemerintah menyiapkan sekolah sebanya Q1, maka individu

B dan S meresa terlalu sedikit, sebaliknya jika jumlah sekolah yang disiapkan sebesar Q3,

maka individu A dan B merasa terlalu banyak. Jika pemerintah menyediakan sekolah di

Q2 maka individu A menganggap terlalu banyak dan individu S merasa terlalu sedikit.

Jadi pilhan median voter yaitu individu B yang paling optimal.

4. Pilihan Berdasarkan Pilihan Titik (Point Voting) Cara pemilihan suara mayoritas memberikan nilai yang sama untuk setiap jenis

pilihan dan setiap pemilih hanya menyatakan preferensi mereka berdasarkan ranking

proyek/kegiatan yang paling disukai sampai ke proyek/kegiatan yang paling tidak

disukai. Sistem majority voting tersebut dianggap kurang baik karena tidak

mencerminkan derajat kesukaan setiap pemilih atas berbagai jenis proyek/kegiatan.

Pemungutan suara berdasarkan pilihan titik (point voting) merupakan suatu cara untuk

mengatasi kelemahan tersebut dengan cara memberikan angka tertentu melalui

pembobotan kepada setiap pemilih yang dapat mengalokasikannya pada setiap jenis

83

proyek/kegiatan berdasarkan kesukaannya. Angka tersebut mencerminkan kesukaan

pemilih pada suatu proyek/kegiatan. Misalnya setiap pemilih diberikan nilai 100 yang

dapat dialokasikan pada ketiga proyek/kegiatan. Jadi pemilih yang sangat tidak suka pada

suatu proyek/kegiatan dapat memberi nilai nol pada proyek/kegiatan tersebut dan akan

memberikan semua nilainya untuk proyek/kegiatan yang memberikan manfaat terbesar

bagi dirinya.

Tabel 9

Distribusi Pilihan Berdasarkan Point Voting

Pilihan

Sekolah (S) Irigasi (I) Jalan (J) A 60 40 0

B 6 4 90 C 25 40 35

Hasil 91 84 125

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa A memberi nilai 60 untuk proyek/kegiatan

pengadaan sekolah, nilai 40 untuk pembangunan irigasi; dan karena ia sama sekali tidak

menyukai proyek/kegiatan pembuatan jalan maka ia memberi nilai nol untuk

proyek/kegiatan tersebut. Sebaliknya B tidak begitu suka akan proyek/kegiatan

pengadaan sekolah dan irigasi, tetapi ia sangat menyukai proyek/kegiatan jalan sehingga

ia memberi nilai 90 untuk proyek/kegiatan tersebut. C menyukai ketiga proyek/kegiatan

sehingga ia memberi nilai yang hampir sama untuk ketiga proyek/kegiatan tersebut

(S=25; I=40; J=35).

Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa proyek/kegiatan pembuatan jalan

mendapat nilai tertinggi yang berarti merupakan proyek/kegiatan yang paling disukai

oleh ketiga orang tersebut walaupun program tersebut merupakan pilihan pertama dari

satu orang saja (B). Sebaliknya, proyek/kegiatan pembuatan irigasi merupakan

proyek/kegiatan yang paling tidak disukai karena memperoleh nilai terendah, yaitu

sebesar 84. Dalam hal pemungutan suara berdasarkan pilihan titik, maka setiap pemilih

akan dapat memenangkan proyek/kegiatan yang disukainya dengan menggunakan

84

strategi. Kita lihat bahwa C paling menyukai proyek/kegiatan pembuatan irigasi. Apabila

ia dapat menggunakan strategi dengan memperkirakan secara tepat nilai yang diberikan

oleh A dan B untuk setiap pilihan, maka C dapat mengalokasikan semua nilainya pada

suatu proyek/kegiatan tersebut sehingga hasilnya sesuai dengan preferensinya. Dengan

anggapan bahwa A dan B tidak mengubah penilaiannya, maka hasil akhir akan menjadi

seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10

Hasil Pemilihan Berdasarkan Strategi

Pilihan

Sekolah Irigasi Jalan

A 60 40 0

B 6 9 40

C 10 90 0

Hasil 76 134 90

Tabel di atas ini menunjukkan bahwa dengan memberikan nilai 90 kepada pilihan

yang disukainya (irigasi), C dapat mengubah hasil akhir pemungutan suara dengan

anggapan bahwa A dan B tidak mengubah penilaian mereka dengan memperkirakan

penilaian yang diberikan oleh C.

5. Berdasarkan Pilihan Ganda Dalam penentuan proyek/kegiatan berdasarkan pilihan ganda, pemungutan suara

dilakukan dengan memberikan angka berdasarkan urutan kesukaan. Untuk

proyek/kegiatan yang paling disukai diberikan angka 1 dan nilai semakin besar untuk

proyek/kegiatan yang tidak disukai. Misalkan ada tiga proyek/kegiatan sehingga

maksimum angka untuk proyek/kegiatan yang paling tidak disukai adalah nilai 3.

Proyek/kegiatan yang mendapat nilai terkecil adalah proyek/kegiatan yang menang

sedangkan proyek/kegiatan dengan nilai terbesar adalah proyek/kegiatan yang kalah.

85

Tabel 11 Pemilihan Berdasarkan Pilihan Ganda

Proyek/Kegiatan Pemilih

A B S Total Nilai

Jalan raya 1 3 3 7

Irigasi 2 2 1 5

Sekolah 3 1 2 6

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil pilihan berdasarkan pilihan ganda, A sangat

menyukai proyek/kegiatan pembuatan jalan raya, dan memberi nilai 1 sedangkan B

sangat tidak menyukai sehingga ia memberi nilai 3. Dari total nilai ketiga orang tersebut,

terlihat bahwa proyek/kegiatan pembangunan Irigasi memberikan nilai terkecil (5)

sehingga proyek/kegiatan tersebutlah yang menang. Sebaliknya proyek/kegiatan

pembuatan jalan raya mendapat nilai terbesar (7) sehingga proyek/kegiatan menjadi kalah

atau menjadi prioritas terakhir.

6. Teori Demokrasi Perwakilan Dalam kenyataannya sangat jarang suatu negara menerapkan pemungutan suara

untuk menetapkan proyek-proyek/kegiatan pemerintah dengan melibatkan seluruh

masyarakat. Pada umumnya pemungutan suara dilakukan oleh rakyat melalui wakil-

wakil mereka (di Indonesaia dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk pusat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk propvinsi maupun kabupaten). Masalahnya

adalah dengan sistem perwakilan seperti itu, adakah jaminan bahwa wakil-wakil rakyat

akan memilih proyek-proyek/kegiatan pemerintah sesuai dengan apa yang dikehendaki

oleh rakyat yang diwakilinya? Sebuah model demokrasi perwakilan pertama kali

dikembangkan oleh Joseph Shumpeter dan kemudian dikembangkan oleh Anthony

Downs. Model ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa masyarakat dan wakil rakyat

bertindak secara rasional yang didasarkan pada kepentingan pribadi masing-masing.

86

Banyak proyek/kegiatan pemerintah yang tidak dilakukan secara sendiri-sendiri

tetapi dalam suatu paket yang terdiri dari beberapa proyek/kegiatan. Disini para pemilih

juga tidak memilih salah satu proyek/kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah, tetapi

mereka memilih satu paket yang terdiri dari beberapa jenis proyek/kegiatan. Dalam hal

ini mungkin para pemilih mengadakan suatu koalisi untuk memenangkan

proyek/kegiatan yang disukai. Misalkan dalam suatu pemilihan terdapat tiga wakil rakyat

yaitu I, II, dan III yang akan memilih empat buah proyek/kegiatan A, B, C dan D yang

dijadikan dua paket. Tiap pemilih diberikan angka 100 yang dapat didistribusikan di

antara dua proyek/kegiatan dalam satu paket. Hasil pemungutan suara sebagai berikut:

Tabel 12

Hasil Pemungutan Suara

Kasus I Kasus II

I II III I II III

Paket 1

Proyek/kegiatan A 1 51 60 1 51 60

Proyek/kegiatan B 99 49 40 99 40 60

Paket 2

Proyek/kegiatan C 51 52 45 51 52 20

Proyek/kegiatan D 49 48 55 49 48 80

Kombinasi

Unggulan A dan C 52 103 105 52 103 80

Kalah B dan D 148 97 95 148 97 120

Kombinasi Terpilih (B, D) (A, C) (A, C) (B, D) (A, C) (B, D)

Dari tabel di atas dapat dilihat pada kasus 1 terlihat bahwa apabila proyek/kegiatan

di pilih secara sendiri-sendiri maka kita akan memperoleh hasil sebagai berikut:

Antara proyek/kegiatan A dan B individu I memilih proyek/kegiatan B, sedangkan

individu II dan III memilih proyek/kegiatan A. Karena itu proyek/kegiatan A menang

87

dalam sistim pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. Antara proyek/kegiatan B

dan D individu I dan II memilih proyek/kegiatan C sedangkan individu III memilih

proyek/kegiatan D. jadi berdasarkan suara terbanyak, individu C yang menang. Apabila

kita kombinasikan antara proyek-proyek/kegiatan yang menang (A dan C) dalam suatu

paket dan proyek-proyek/kegiatan yang kalah (B dan D) dalam paket lain, maka individu

I memilih proyek/kegiatan B dan D sedangkan individu II dan III memilih

proyek/kegiatan A dan C. Jadi disini terjadi adanya keserasian dalam dua kali pemilihan.

Pemilihan proyek/kegiatan secara sendiri-sendiri dapat memberikan hasil yang sama

dengan apabila didasarkan pada kombinasi pilihan. Walaupun demikian penggunaan

sistem plurality voting dengan kombinasi paket unggulan mungkin saja tidak

menghasilkan keputusan apa-apa karena adanya Arrow’s Paradox.

Dalam hal pemilihan suara untuk suatu proyek/kegiatan secara paket, para pemilih

dapat mengadakan logrolling. Logrolling merupakan suatu cara bagi pemilih untuk

melakukan kolusi di antara para pemilih yang kalah dengan cara mempertukarkan suara

agar mereka sama-sama memperoleh keuntungan dengan cara memberikan nilai lebih

banyak kepada proyek/kegiatan yang disukai oleh pemilih lain apabila pemilih tersebut

memberikan nilai yang lebih besar kepada proyek/kegiatan yang disukainya. Sebagai

contoh, pada kasus di atas kita lihat bahwa individu I kalah pada proyek/kegiatan B yang

sangat disukainya, sedangkan individu III kalah pada proyek/kegiatan D yang sangat

disukainya.

Dalam hal ini individu I dan III dapat melakukan logrolling, yaitu Individu I akan

memberikan nilai yang lebih besar pada proyek/kegiatan D apabila individu III bersedia

memberikan nilai yang lebih besar pada proyek/kegiatan A. Kedua individu tersebut

memperoleh kepuasan karena dengan logrolling tersebut, maka proyek-proyek/kegiatan

yang sangat disukainya akan terpilih. Dalam proses logrolling ini individu II yang tadinya

puas karena proyek-proyek/kegiatan yang disukainya menang (proyek/kegiatan A dan C)

berbalik menjadi tidak puas karena sekarang menjadi kalah. Proyek/kegiatan yang

menang adalah proyek/kegiatan B dan D. Dari analisa di atas dapat kita simpulkan bahwa

pemilihan proyek-proyek/kegiatan dengan sistem mayoritas sederhana dapat

menimbulkan masalah karena adanya Arrow paradoks, kecuali pada suatu masyarakat

yang sangat homogen di mana preferensi mereka semuanya sama sehingga dapat

dilakukan pemilihan secara aklamasi. Dalam dunia nyata, pelaksanaan pemungutan suara

88

banyak dilakukan oleh wakil-wakil rakyat sehingga hasil pemungutan suara tergantung

pada kemampuan para politisi dalam melakukan srategi untuk mensukseskan

proyek/kegiatan yang dipilih.

5.5. Model Maxist

Kritik terhadap model demokrasi sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya

sebahagian besar diperoleh dari analisis terhadap tingkah laku setiap individu apakah

meraka pejabat, pemilih atau politisi. Pendekatan alternatif menegaskan bahwa tindakan

individu dibatasi oleh keanggotaan dalam gelongan atau kelopoknya sehingga proses

fiskal merupakan suatu interaksi kelompok.

Hal ini sesuai dengn pandangan Marxist yang menganggap negara sebelum

revolusi sebagai suatu instrumen yang digunakan oleh golongan yang berkuasa

(Kapitalis) untuk mengekspoitasi golongan pekerja. Tindakan negara harus

diinterprestasikan sebagai bagian dari perjuangan kelas yang sangat mementingkan

lingkungan politis seperti halnya individu dalam hubungan sosial.

Pada tahun terakhir, para penganut marxist telah menekankan saling

ketergantungan antara modal-monopol dengan keuangan negara. Menurut mereka

kebutuhan untuk menyerap hasil surplus menghendaki perluasan pengeluaran pemerintah

terutama pada bidang pertahanan, dan kenaikan pembayaran transfer yang dianggap perlu

untuk mempertahankan keamanan sosial.

LATIHAN

1. Kemukakan teori pemungutsn susrs berdasarkan sistim pemilihan berdasarkan

demokrasi Perwakilan

2. Kemukakan pula teori pemungutan suara berdasarkan aklamasi dan pilihan

berdasarkan suara terbanyak

3. Apa yang dimaksud dengan Arrow paradox?

89

EVALUASI

1. Perubahan kondisi masyarakat yang mendekati distribusi pendapatan yang diinginkan

masyarakat dilakukan pemerintah melalui kebijakan …

a. Sistem operasi pasar

b. Pemungutan suara

c. Fiskal dan moneter

d. Campur tangan

2. Salah satu kekuatan dari kelompok kepentingan spesial yang dapat mempengaruhi

keputusan politisi untuk produksi barang publik adalah karena …

a. Dapat menyediakan informasi

b. Tidak mementingkan diri sendiri

c. Merupakan pegawai pemerintah

d. Memikirkan kepentingan masyarakat

3. Menurut teori Median Voter, kesejahteraan masyarakat menjadi maksimum jika

preferensi setiap orang adalah …..

a. Arrow paradoks

b. Single peaked

c. Double preference

d. Double peaked

4. Teori tentang factor-faktor yang mempengaruhi cara pengambilan keputusan

berdasarkan jumlah suara

a. Buchanan and Tulock

b. Samuelson

c. Erick Lindahl

d. Bowen

5. Ciri khusus dari model Maxist adalah, kecuali

a. Perluasan pengeluaran pemerintah

b. Peningkatan anggaran pertahanan

90

c. Kebaikan pembayaran transfer

d. Penurunan belanja pemerintah

REFERENSI

Aronson J. R., Public Finance McGraw-Hill, Inc. Printed in the United of America, 1985 Bohnet, A., Finanzwissenschaft: Grundlagen staatlicher Verteilungspolitik, 2. Auflage,

München: Wien : Oldenbourg1999 Herber B. P., Modern Public Finance, The Irwin Series in Economics, Fourth Edition

Consulting Editor Lloyd G. Reynolds, The University of Arizona 1979

Mangkoesoebroto G., Ekonomi Publik, Edisi 3, BPFE Yogyakarta 1993 Musgrave, A. R., Musgrave B., Public Finance in Theory and Practice (Keuangan Negara

dalam Teori dan Praktek), Alih Bahasa Alfonsus Sirait, Erlangga 1991

Reksohadiprodjo, S., Ekonomika Publik, Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta 1999 Simarmata DJ. A., Analisa Proyek Publik dan Pemerataan, FE-UI 1993 Tope, P., Ekonomi Publik, Universitas Tadulako Press, Palu 2004 Zimmermann, H., Henke, K-D., Finanzwissenschaft, Eine Einführung in die Lehre von

der offenlichen Finanzwissenschaft, 7. Auflage, München 1994