PEMBANGUNAN PERUMAHAN DALAM RANGKA ,_____

PEMBANGUNAN EKONOMI

o· l e h

ALBERT KARTAHARDJA

Ministry of ,.ubllc Works 1nd Electric Pow•r

Dir•ctor•t• G•n•r•l of Houslna, Buildlna, Pl1nnina 1nd. Urb1n D..,•lopm•nt

DIRECTORATE 'OF "·BUILDING RESEARCH

( D i 'r e k t o r 1 t P 1 n y e I i d i k 1 n M 1 1 1 I 1 h B 1 n 1 u n 1 n I

& N. REGIONAL HOUSING CENTRE F.OR THE E.S.C.A.P REGION

J.i1q T~m~nurl CPO liox 1&1 - Blndune. 1.._.-Ph_;11012.a1oa-Cabl•: REHOCE

NO. 64/100/9377.

PE~BANGUNAN PERUMAHAN L--

DALAM RANGKA

PEMBANGUNAN E KONOM I •

OLEH

Albert Kartahardja

Siswa SESPPUTL Angkatan VI I 1/76 No. 76278.

•

1\..ITLir"" Dl':'")'")· ..... r~··,. \ H' l "'- l L ... 'l.t U.~ r\.,;">.< .\:'\l

H.\LIIBANG l"U

RHC INTERNAL PAPERS

PEHBANGUNAN PERUM.AHAN

da I am rangka PEMBf\NGUNAN EKONOM I

Oleh Albert KartahardjQ

Siswa SESPPUTL Angkatan VI I 1/76

No. 76278.

PENGANTAF~

J..Naskah (paper) tnt dltulls dalam rangka evaluasl mata kullah "Analls0

dan lndikator Ekonoml dalarn rangka Ekonoml Pembangunan° yang telah dl­

berikan oleh Dosen Bapak Marsudi S.E

2. Sesual dengan pengarahan yang dlberlk3n 1 lsi naskah In! didasarkan pe­

da bahan kuliah, buku-buku dan tullsan-tulis::m dalam Majalch ':Prlsman

yang dlanjurkan dlbaca oleh Bapak Dosen dlsamplng ketetapan-ketetap3n

yang dicantumkan d3lam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan

Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke Dua CREPELITA I 1).

3. Peml llhan judul naskah lnl adalah sesuai dengan petunjuk Bapak Dosen

agar slswa memil ih judul yang sAhubungan dengan pekerjaan slswa. D~n

oleh kar9na penyelldlkan ycng dlselenggarakan oleh Dlrektorat Penyeli­

dlkan Masalah B?ngunan adalah di bldang Pemuklman, Perumahan dan Pc­

ngembangan Bahan Bangunan, make: penults teL::h merni I ih judul n:~skah se­

pertl ditulis dl atas.

4. Kurangnya waktu untuk memb~c~ dan menults tidak memungklnkan penulisan

suatu kertas I lmiah dan pembahasan yang mendalam yang dltinjau dari se­

gi ekonoml pembangunan; (suatu bi·dang pengetahuan yang belum b~nyak di­

pelajari oleh seorang ahl i dl bldang teknlk).

0 I eh k:'lren?. itu scb:-.g ian besc1r is i nask:"lh T n I merupakan sekedar kum­

pulan pendapat-pendapat dar! ahli-ahl i dlbldang ekonomi pembangunun

yang dapat dikutlp dart buku-buku dan majclah-majalah yang masih sem­

pat dlbaca.

.., •terima

·- - ·· .. 1 .. ' . ... . -( ., ... ;-,. . . . ~ ' u~ r n • ~. i.:, ... . t. .. ~ , . ..:~ i~ ~.: nJA.A.N . U ho u .v,

B .<\. Ll Ti3 -~ ·'-l3, ?J.

_PERPU :S TAKA .c\ -'J I.

-- . - S4 --1-rl-J H(F-/'L l

2

5. Dalam naskah fni dlcoba untuk menyajlkan hal-hal yang sehubungan dengan

Pembangunan Perumahan dalam rangka Pembangunan Ekonomi.

Pertama-tama ditulls hal-hal yang sehubungan dengan Pembangunan EkonomT

yaitu tentang :

- Batasan/Definisi Pembangunan Ekonomt.

- Masalah Perataan Pendapatan dl Indonesia.

- ~erencanaan Pembangunan dan Perataan Pendapatan.

- Tujuan Pembangunan Nasional.

Dan kemudian dicoba untuk menulfs tentang

- Segi Ekonomi dari Perumahan.

- Masalah Perumahan dalam REPELITA I I.

- Rencana investast di bidang Perumahan.

- Pembangunan Perumahan untuk mengurangi Pengangguran.

6. Khususnya diminta perhatian untuk pernyataan Prof Emt I Salim bahwa be­

berapa ah I i ekonomi merasakan kebutuhan untuk menyempumakan konsep

produk-nalonal-bruto (GNP) yang dlanggap kurang mencerminkan segl ke·­

sejahteraan sosial dan oleh karena itu diusahakan penyempurnaan dalam

produk-soslal-bruto (Gross Social Product) yang mencakup antara laln

juga segi pemuklman.

7. Berdasarkan pernyataan itu dan mengtngat pula bahwa balk dalam GBHN ma­

upun REPELITA I I masalah kesempatan kerja dan perataan pendapatan

merupakan masalah-masalah yang harus dlpecahkan, maka dalam naskah inl

d I tu I Is 1 ag I pendapat-pendapat dari beber2pa ah I i ekonomt dan Juga d<1ri

Bank Dunla yang menyatakan bahwa antara lain dengan Pembangunan Perumahan

dapat dtctptakan cukup banyak kesempatan kerja dan mungkln dlperoleh

perataan-pendapatan penduduk.

3

BATfi,SAN PEMBANGUNAN EKONm11 (ECONOMIC DEVELOPMENT)

8. Gerald H.Meler mengatakan bahwa Pembangunan Ekonoml adalah proses di-

mana pendapatan por kapita yang rieel Creal per capita Income) dl

suatu negara menunjukan kenalkan yang terus menerus dalam jangka waktu

lama.

Jadl ada 3 unsur yang harus dlperhatlkan, yaitu

- Proses;

- Pendapatan per kapita yang rleel; dan

- Jangka waktu lama.

9, Unsur proses mencerminkan adanya faktor-faktor dalam slstlm pembangunan

ekonomi yang sal lng berhubungan dan saling mempengaruhl.

Kenalkan pendapatan per kapita yang rieel harus menjadi salah satu tujuar.

dart pemb~ngunan nasional jlka lngln dlhl langknn kemisklnan dalam masya-

rakat dan ingln dlcapal perataan pendapatan penduduk dan juga oleh ka -

rena kenaikan dalam pendapatan naslonal (national income) dl suatu

negara belum menjamln adanya perbalkan dalam taraf hldup tlap orang

d 1 neg a ra I tu.

10. Kenaikan yang terus menerus dalam jangka waktu lama adalah unsur pentlng

dalam pembangunan oleh karena yang ingln dicapai bukanlah perbalkan dan ke ' -

nalkan untuk jangka waktu pendek saja, misalnya selama m~sa satu Repellta,

tetapi untuk mosa 20-30 tahun Cmasa satu generasl). Dengan demlklan

dltek'mk<m pentlngnya usaha untuk meneruskan (sustaining) pembangunan

dan tidak saja dimulai (Initiating) pembangunan. I)

HASALAH PARATAAN PENDAPATAN Dl INDONESIA

11. Sehubungan dengan batasan tersebut dlatas dan menglngat pula bahwa dalam

Repel ita I I masalah kesempatan kerja dan pembaglan yang merata dart has! I

I). Gerald M.Meler, :;Leading Issues tn Economic DeveloprT'.entn

Oxford University Press, 1970.

4

pembangunan merupak~n masalah-masalah yang harus dlpecahkan, maka di bawah

lni disajikan beberapa pendapat tentang masalah-masalah itu yang dlkutfp

dart tul isan npembaglan Pendapatan di Indonesia: Sketsa Selayang Pandang"

oleh Redaksi Prisma yang dlmunt dalam Majalah Prisma ~~o. I, Pebruari 1976.

12. Yang pertama adalah mengenai 11 Pembangunan dan perataan pendapi?ltan 11

ant~r3 laln dJkut}p

Perkembangan ekonomi modern dan modernlsasi soslal yang menglrlnglnya,

menurut Professor Kuznets, adalah semacam ;;revolusi y:::Jng terkontrol"

suatu proses trans is! yang sui it, di mana pergeseran-pergeseran dalam

kelompok-kelompok kepentlngan dan perubahan strukturll berlangsung dengan

cepat seka I i.

13. Sudah sejak tahun 1954 Ia mula! menginsyafi adanya hubungan dl lemmatis

antara pertumbuhan ekonomi dan pembagian pendcpatan. Pola ketldak merataan

pendapntan digamb3rk~n sebagal huruf U terbal ik, menanjak pada fase -

fase pertarna pertumbuhan ekonomi, kemudlan melandal ke arah kemelar21tar.

sesud~h beberapa puluh tahun.

Namun sampai tahun 1960-an tldak banyak perhatlan yang dlberlkan kepada

masnlah perataan pendapatan lnl. Kerangka GNP yang sebenarnya dlkembangkan

oleh Keynes untuk anal !sa konjungtur, ternyata telah sangat mempengaruhl

perencanaan dan kebijaksanaan pembangunan ekonomi. Titlk berat pad21 laju

pertumbuhan (rate of growth) yang d I ukur berdasarkan perkembangan Gl\lP

malahan dlcantumkan sebagal sasaran Dekade Pembangunan Pertama PBB.

14. Diperluken waktu sepuluh tahun untuk menyadarl bahwa strategi pembangunan

semacam itu tidak dengan sendirlnya memecahkan masalah kemlskinon dl n0gar~

negara sedang berkembang. Baru dalam tahun 1970-an tnt Dek0de PGmbangunan

Kedua PBB menyatakan bahwa sasaran laju pertumbuh0n perlu dilengkapi dengan

usaha untuk lebih meratak3'1 pendap,,tan dan memperluas kesempata!"l kerjc1,

REPELITA I I menegaskan pula bahwa masalah kesempatan kerJ3 dan pembagian

kembali hasil-hasll pembangunan merupakan masalah-masalah rertama yang

harus dlgarap.

5

15. Sekallpun teori Kuznets mungk!n maslh sangat spekulatif, tetapl lmpl 1-

kas i nya bag i keb i jaksanaan p9mbangunan mungk In t l dak dapat d i aba I kan.

Kenyataan b3hwa di berbagal negara perjal.~nan ke orah sistem ekonoml

rrodern te I :lh d i serta I dengan ane'<a ragam konf I i k, maka pengamatan yang

lebih sungguh-sungguh kepada masalah kesempatan kerja dan pembaglan

pendapatan yang leblh merota barangkall dapct membawa klta kepada penger­

tian yong lebih baik tentang batas-batas ketldak merataan yang dcp3t di­

tolerir oleh masyarakat.

16. Malangnya, studi tentang pembaglan pend~petan agaknya maslh berBda p~de

taraf yang dinT sekall. Masal:ah-m:'lsalah akademls sepertl lndikator apa

yang akan kita pakal untuk mengukur ketldok merataan pend3patan, kerangka

ycng bagaimana diperlukan untuk menel itt mas3l~h tersebut d8n seperangkat

tetekbengek akademis lalnnya maslh saja mew<'lrnal perblncangan tentanq

pembaglan pendapatan.

17. Kutipan kedua 3dalah tentang Beberapa perklraan pendapatan dl lndonesi~

Sumber data utama tentang pembaglan pendapatan dT Indonesia beresal dari

Survey Sosial Ekonoml Nasional (SUSEt~/\S) yang dlselenggarakan antara

tahun 1963-1964 samp~i 1969-1970. Selam3 perlode tersebut telah

dllakukan empat kal I SUSENAS. yang dibagl dalam kurun w~ktu 1963-1964 (J),

1964-1965 ( I I ) , 1967 ( I I I ) dan 1969-1970 ( IV).

Suatu anal !sa tentang pembaglan pendapatan di Indonesia senantlasa lebih

berslfat perklraan yang sangat kasar, balk karena datanya yang berserak­

serak, terbatasnya kurun vmktu, d:1erah S?.lmpe I yang berbeda dar! satu

periode lalnnya, m~uoun karena kekurangan den perubahan dalam metode

yang digunakan. Barangkall bisa pula difah~ml mengapa beberapa peneliti

kadang-kadang mengemukak::!n angka-c-ngka perk Iraan yang berbeda.

18. Untuk tahun 1964-1965 mlsalnya, P.M.Sundrum memperklrakan Glnl ratio

lndonesiJ sebesar 0,389 (tidak tE-rmasuk Jakarta) berdasarkan data

pengeluaran konsumsl lndonesl~. Suatu panel itlan lain yang sedang ber­

langsung memperklrakan Glnl ratio Indonesia pada perlode tersebut

sekltar 0,3552.

Perbedaan antara kedua perklraan tersebut memang tldak seberapa, d~n

keduJ-duanya menunjuken bahwa ketldak-mGrataan pembaglan pendapatun

pada periode tersebut maslh berada pnda taraf yang ring~n.

19. Dl samplng Gin I ratio, ukuran ketidak-merataan ltu blsa jug::1 dll ih:st

dari beberapa persen pendapatan yc>ng diterima oleh 40;~ penduduk yang

berpendapatan patfng rendah. Untuk tahun 1969 mlsalnya, stud! bersarna

antara Bank Dunla dan Institute of Development Universitas Sussex

memperklrakan bahwa 40% penduduk berpendapatan terendah menerlma 19,5%

dar! pendapatan naslonal. lnl berartl bahw~ tingkat ketldak-merataan

pembaglan pendapatcn dl Indonesia juga masih dalam taraf yang rlngnn

(low inequality>.

6

Menurut kajian tersebut, k·~tldak-r.erataan pendapi'!tan maslh dapat disebut

'rtngcn.,bila 40% penduduk .dengan pendapatan paling rendah masih menerlma

17% darl pendapatan nasion;,!. Tlngkat ketldak-merataan menjadl 17 Sedangn

(moderate t n.'lqua I tty) b II a 40% penduduk dengan pendapatan terendah me­

nerlma kurang dari 17% tet3pi lebih dart 12% darf pendapatan n~sJonal.

Tingkat ketldak-merataan betul-betul menJldi sangat tlmpang (high

Inequality) bila 40% penduduk dengan pendap8tan terendah menerim~

kurang dari 12% pendapatan naslonal.

W. Sement:::~ra ltu, Prof. Sumitro Djojohadikusumo memperklrakan, bahw0 berdasar­

kan beberapa lndik3tor yang maslh sementara sif~tnya, pola pembaglan

pendapstan dl Indonesia dapat digambBrken sebagai berlkut :

a. 40% penduduk dengan pendapatar terendah menerlma 15% dart pendapatan

nas lona I;

7

b. 40~b penduduk dengan pendap~tan menengah (middle Income group) menerima

32% dari pendapf!tan nas tor.a I;

c. 20% penduduk dengan pendap~tz:m terti ngg i menerlma 53% dari pendapatan

nas iona I.

21. Pola tersebut menunjukan bahvm ketldak-merataan pendapatan dl Indonesia

maslh dapat dlkatakan'1sedangn (rroderote inequality), malahan maslh ieblh

bdlk daripada Fi I ipina dan Malaysia di mana 40% penduduk dengan pendapatan

terendah hany3 menerlma sekltar I 1,6% dart pendapatan naslonal yang

dengan demlki3n termasuk dalam kategori sangat plncang (high lnequal ity),

Selanjutnya Prof.Sumltro Djojohadikusumo memperkirakan bahwa dengan per­

balkan-perbaikan dalam kebljaksana~n m~k3 pada tahun 1990 nantl 40% pen­

duduk dengan pendapatan terendah diharapkan akan menerima 18% d~ri pen­

dapatan nasion~! dan peda tahun 2000 menerima sekitar 20% dart pendapatan

nas lona I.

22. Suatu penelttian lain yang maslh berlangsung memperklrakan bahwa keadaan

pembagion pendapatan Indonesia pada tahun 1969 cukup balk, karen~ 40% pen­

duduk dengan pendap~tan paling rendah telah menerlma 19.48% sedan9 Ginl

ratio pada periode tersebut me~unjukan 0,3394. An9ka-angka tersebut

malahan mengesankan adanya perbalkan keadaan, karena dalam pertode se­

belumnya (1964-1965, t3k termasuk Jakarta) 40% penduduk dengan pendapatan

terendah hanya menerlm3 13,66% d~ri pendapat?n naslonal, juga GJnJ ratio

menunjukan angka yang sediklt leblh tlnggl, yaknl 0,3552.

Jikal~u demlklan halnya, rnaka pada perlode tersebut dapat dlkatal<an bchwa

pembag I an pendapatan d I I ndones I z• herada d? I am ket I dak-merata3n yang

"rl ngan" (low I nequa II ty).

23. Akhirnya diberikan juga gambaran tentang

11 Perk I raan tentang gar is kema I a ratan".

~lsamping pembagian pendapatan relatlf sebagal!'11"lna dlur<'llkan dl muk::J,

8

masih ada dtmenst lain daripada kemlsklnan yang btasa dlsebut dengan ttng­

kat kemlskinan absolut (3bsolute poverty>. Tingkat inl dlukur dengan stan­

dar kebutuhan hldup minimum. lnt bisa dltetapkan berdasark~n kebutuhan

beras minimum, glzi, 9 bahan pokok, dan sebagainya. Batas kebutuhan mi­

nimum lni blasanya disebut dengan garis kemelaratan (poverty I tne).

24. Prof. Sajogyo dalam memperktrakan garts kemelaratan tnt telah menggunakan

ttngkat pendapatan 240 kg ekwivalen beras per kapita per tahun bagl da­

erah pedesaan dan 360 kg per kap Ita per tahun untuk daerah perkotaan.

Berdasarkan patokan tnT dtperktrakan 46% penduduk pedesaan dan 49% penduduk

perkotaan hldup dt bawah garls kemelaratan pada tahun 1969.

Sementara ltu Dwight Y.King dan Peter Meldor. dengan menggunakan patokan

yang sama telah sampai kepada perkiraan bahwa 50% penduduk Indonesia htdup

dt bawah gar!s kemelaratan. Tetapl kedua penelitl tersebut mengingatkan

bahwa perk iraan berdasa rkan ek\'1 Iva I en beras kurang tepat, sebab perk l raan

tersebut didasarkan atas harga beras yang berlaku pada saat penel lttan

(SUSENAS II) dllakukan. Padahal dalam kenyataannya herga beras bisa

mengalaml fluktuast dari waktu ke waktu dan dapat berbeda dart daerah ke

daerah.

25. Anne Booth yang menggunakan patok~n konsumsl pangan minimum telah sampal

kapada kestmpulan bahwa 51,2% penduduk Indonesia hidup dt bawah garls ke­

melaratan (13,4% penduduk daerah perkotaan dan 37,8% penduduk daerah pe­

desaan). Sedang Prof.Sumitro Djojohedikusumo dengan menggunakan pstokan

pendapatan $ 75 per kap Ita per tahun dart Bank Dun t a memperk T rakan bahwa

40% penduduk Indonesia hidup dl baw3h garls kemelaratan.

Sayang sekali penelltian yang lebih Jengk2p yang menggunakan ukuran 9

bahan pokok, kebutuhan gizi minimal dan pengeluaran par kaplta belum bis<::.

k Ita keta hut • Namun k i ranya dapat d I dug a bahwa dengan patokan- patokan ter­

se but akan dihasilkan angka-angka perkiraan yang leblh besar.

9

26. Gambaran dJ atas mungkin membuat klta bertanya ap~kah yang menjadl pe­

nyebab kepincangan pendapatan dan kemelaratan absolut tersebut.

Di samplng berbagai faktor seperti kondisl ekonoml, soslal, budaya,mung­

kln juga p0litlk masa l~mpou dan sekarang, tentu ada juga faktor-faktor

subyektif sepertl perbedaan kapasitas masing-masing orang, umur dan

sebagainya. Menurut suatu penel ltlan yang dldasarkan atas data-data

SUSENAS I I, faktor perbedaan pendapatan antar daerah telah menyumbang

sekitar 25% kepada keplncangan pendapatan. Faktor anggota keluarga me­

nyumbang sekitar 24% sementara faktor perbedaan lapansan usaha hanya

menyumbang sekitar 2%.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERATAAN PENDAPATAN

27. Untuk memecahkan masalah perataan pendapatan yang dluralkan dl atas,

Prof. Emi I Salim dalam pldato pengukuhan dl Universitas Indonesia pa­

da tanggal 14 Pebruari 1976 ant~ra Jatn mengatakan :

to

Setelah Perang Dunla kedua selesal maka lahirlah banyak negara-negarr.

baru diatas reruntuhan negara jajahan. Dan etta-etta utama settap ne­

gara baru adalah untuk membangun bangsa dan tanah-alrnya dalam kemer­

dekaan.

Untuk banyak negara-negara berkembang maka sasaran yang terutama ingln

dikejar adalah mencapal laju pertumbuhan pendapatan per jlwa yang op -

tlmal. Hal Tnt diperkirakan dapat dlcapat apabila jumlah produk-na­

slonal-bruto (gross national product) menlngkat Jeblh cepat dart per -

tambahan penduduk.

28. Dan produk-nasional-bruto dapat tumbuh cepat apablla modal yang menfm­

bulkan produkst lkut bertambah, baik secara kwantltatlf maupun kwalfta­

tl f. Antara pertambahan moda I dan kenaI kan produks 1 terja I fn hubungan

yang blsa dlrumuskan dalam suatu angka perbandlngan. Pada tlngkat tehno­

logl tertentu maka bagl masing-masing sektor produksl pertanlan, In -

dustri, ekspor dan lmpor, dapat dihltung angka perbandlngan antara

penambahan modal yang diperlukan bagl penambahan produksl sebanyak

satu satuan (incremental capttal output ratio).

29, Proses pembangunan tldaklah berlangsung dalam kehampaan soslal, Pel­

bagal faktor soslal, sepertl tingkat pendidlkan, tlngkat kesehatan,

segi kebudayaan masyarakat, faktor sejarah bangsa, faktor trad Is i

dan kebiasaan masyarakat, irama dan pola kehldupan desa, rasa dan ke­

sadaran keadllan, rlngkasnya rupa-rupa segl manusiawl dan masyarakat

turut memberi pengaruhnya kepada perkembangan pembangunan. Oleh karena

ltu patut diperhltungkan.

II

~~1aka dalam kerangka flkfran fnllah dlkajf pengaruh faktor- faktor so­

sial bagi pembangunan. Dan dalam perencanaan ditelltl teblh tanjut

cara-cara untuk mempengaruhi kelakuan faktor sosial agar secara mi­

nimal tldak mengganggu proses pembangunan dan maksimal tu~ut mendorong

pembangunan.

30. Faktor-faktor sosfal yang memflfkf kemampuan untuk mempenga~uhl pem­

bangunan dalam hubungan timbal balik adalah cukup besar, sehingga luas

terbentang cakrawala perencanaan ekonomf pembangunan bagl pemfklr dan

pelajar ekonomf untuk menggarap wl layah baru inl.

Dalam menanggapi masalah inl maka beberapa ahll ekonomt merasakan ke­

butuhan untuk menyempurnakan konsep produk-naslor.al-bruto, yang diang­

gap kurang mencermfnkan segi kesejahteraan soslal. Oleh karena Jtu dl­

usahakan penyempurnaan dengan memperluas konsep tnt dengan mencakupt

segl-segi kwalitas hldup, sepertl pendidlkan, kesehatan, pemuktman dan

lain-lain, dalam produk-sosfcl-bruto (Gross Social Product).

31. Bebenpa ahl i ekonomi lalnnya bertolak darl bawah dan berusaha menyem­

purnakan ukuran-ukuran dalam memlllh suatu proyek pembengunan. Apablla

blasanya dlpakai angka perbandfngan blaya dan manfaat (cost benefit

ratio} dalam mengukur ketepatan suatu proyek, maka ukuran inl dlrasakan

terlalu berat sebelah dan tfdak mencakup segi-segi non-ekonoml. Lagi

pula yang diperhltungkan dfslni hanyclah yang berlaku bagl pemlltk pro­

yek, sedangkan manfaat dan blaya proyek tnt bagi Jingkungan sekltar

dan masyarakat umum dirasakan kurang tertampung dalam angka perbandlngan

tnt. Sehingga diperklrakan bahwa ketlmpangan (distorsl) sudah dtmul~l

pada tingkat proyek. Dan karena perencanaan pembangunan bertumpu pada

~1rencanaan proyek-proyek, maka ketlmpangan lni akan juga menjalar da­

lam proses pembangunan. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tnl maka

dlkembangkanlah konsep angka perbandingan bi~ya dan manfaat sosial

(social benefit cost ratio).

12

32. Pengalaman selama Dekade Pembangunan yang Jampau menunjukan keharusan

untuk menjatuhkan plllhan bagi sasaran pembangunan Tnt terutama kepada

rr~reka yang miskln. Oleh karena golongan mlskln lnllah yang menderita

kemunduran dala~ pembagian pendapatan selama proses pembangunan ber­

langsung, sedangkan jumlahnya tldak saja besar tetapl aklbat pertam­

bahan penduduk senantlasa menlngkat. Sehtngga masa depan kelompok Tnt

tldak bertambah cerah, tetapt sebal lknya bertambah suram.

Dan siapakah \elompok penduduk yang miskin inl?.

33. Adalah menarik bahwa di hampir semua negara kelo~pok penduduk yang

mlskln lnl memlllkl ciri-clrt yang serupa.

Ciri pertama adalah bahwa baglan terbesar dari kelompok yang miskin lnl

terdapat di daerah pedesaan. Dan umumnya adalah buruh tani yang tldak

mem i II k I tanah send I ri . Ka I au pun ada yang mem i I i k I tanah maka I uasnya

tldaklah seberapa dan tldak cukup untuk membiayai ongkos hidup yang

layak. Ciri kedua adalah bahwa merekr adalah penganggur.

Kalaupun ada pekerjaan maka slfatnya tldcklah teratur, atau pekerjaan

ltu tidaklah memberi pendapatan yang memadal bagl tlngknt hldup yang

waj ar. t-.1ereka in I terdapat ba I k d I perkotaan maupun d I pede sa an.

Clrl ketlga adalah bah\'la rr.t:rJka berusaha sendlrl, biasanya dengan me­

nyewa per!latan dart orang lain. Sifat usaha mereka adalah keel! dan

terbatas karena kettadaan modal. Mereka banyak terdapat terutama dl­

perkotaan, tetapl dapat dljumpci pula dlpedesaan.

34. Yang menonjol dari kelompok penduduk misktn Tnt adalah bahwa r~ta-rata

semua tldak memllikl peralatan kerja atau modal sendlrl. Kebanyakan

dari mereka tidak berpendldikan, apablla ada maka tlngkat pendldlkan­

nya adalah rendah.

umumnya mereka adalah kelompok penduduk yang kurang berkesempatan un­

tuk memperoleh dalam jumlah yang cukup bahan kebutuhan pokok,pakalan,

perumahan, fasil itas kesehatan, air mlnum, pendldlkan, angkutan dan

komunlkasi dan fasil itas kesejahteraan soslal pada umumnya.

13

35. : .. Jereka, sebagai keluarga, berusaha rnemenuhi 1-:ebutuhan dengan pelbagai

c?lra dan mengerahkan lebih dar! sc:tu anggota keluarga untuk bekerja.

Lingkungan sosial yang terdapat dis:ekltar mereka dapat turut membantu

kelangsungan hidup mereka melalui rasa dan kesadaran sol ldaritas atau

semangat gotong-royong, yang berbeda-beda tingkat intensltasnya antcrr

negara satu dengar. negara lain, dan daerah satu dengan daerah lain.

36. Dengan memusatkan d i ri pada kelompok oenduduk yang rendah pendap3tan

ini, maka ikhtiar utama adalah memenuhi kebutuhan pokok mereka dan me­

ngusahakan agar j urn I ah mereka yang berada d i ba1•1ah batas keme I a rat an

dapat dlkurangl dan dalam jangka waktu tertentu sudah dapat dltladakan.

Kebutuhan pokok yang per I u d I penuh 1 in I mencakup I bah<m makarian v~ng

bernilal gizi, air mlnum yang bersih, fast I ltas kesehatan dan obat­

obatan, pakalan, perumahan, tempat ibadah, keperluan rumah-tangga yang

minimal, fasil ltas pendldikan sekolah dasar, pendldfkan diluar sekolah

dan pendldlkan agama.

37. Kebutuhan pckok fnf tldak dlmaksud untuk dlberl gratis, sungguhpun un­

tuk kasus-kasus tertentu hal int tak dapat dlhlndarl. Tetapf mereka

dlberl kesempatan untuk memperoleh penghasllan agar dapat memenuhl ke­

butuhan pokok fnl. Dan lnl berartl bahwa kesempatan memperoleh peng­

has II an l n i per I u d i c i ptakan me I a I ul keb I jaksannan pengadaan I apangan

kerja. Sehlngga kebijaksanaan pengadaan Japangan kerja merupakan unsur

yang pokok da I am keb I j a ksanaan pembangunan.

Melalui bekerja penghasllan diperoleh untuk membel I kebutuhan pokok.

Tetapi sebalfknya kebutuhan pokok int dapat dtprodukst dengan tenaga

kerja dalam negert.

14

38. Mer~usahakan produkst kebutuhan pokok tidak berhentt pada pembuatan

barang jadi. Untuk menghasilkan ketJtuhan pokok dtperlukan b~han baku,

bahan mentah, bahan olahan dan tmpor latnnya. Ia juga memerlukan pra­

sarana ekonomf dan prasarana sosial untuk berprodukst. Dan tnt semua

terbuka bagl sasaran kebijaksanaan pencfptaan lapangan kerja.

Tapl kebljaksanaan penclptaan lapangan kerja ttdak dapat berjal3n sen­

dirt. Ia perlu dttrtngl oleh kebtjaksanaan pembangunan tndustrl, ke­

kebljaksanaan perdagangan, kebijaksanaan kredlt perbankan dan kebtjaksana­

an pendidikan, yang semuanya terarahkan pada sasaran penciptaan lapa-

ngan kerja bagi kelompok yang rendah pendapatan ttu.

39. Indonesia baru berada pada tahap permulaan dalam usahanya untuk me­

ngetahui leblh mendalam hal fhwal yang menyangkut segt pembagtan pen­

dapatan. Maka sudah selayaknya btla peneltttan dlbidang tnt perlu

dltlngkatkan.

Sungguhpun kesimpulan yang mantap belum dapat dftartk dart hast! pe­

nelltlan yang tersedia, namun proses perkembangan dlkota membert per­

tanda bahwa hal yang serupa dapat berlaku pula pada ruang I lngkup na­

slonal. Oleh karena ltu adalah pentfng untuk secara khusus membert

perhatlan pada segi-segt kebtjaksanaan yang dapat memberf sumbangan

pada proses perataan pembangunan ltu.

40. Rangkalan tlndakan yang akhlr-akhf~ lni dlambll berupa proyek-proyek

lnstruksl Preslden dlbldang pendldlkan, kesehatan, pasar, pembangunan

desa, kabupaten, proplnsl, dll. menjurus pada arafl yang benar. Begttu

pula fokus pembangunan yang sejak REPELITA I dipusatkan pada sektor

15

pertanian dan kegiatan daerah pedesaan menunjukan bahwa Indonesia te­

lah menglndahkan kekel lruan beberapa negara yang terlalu terburu-buru

merobah skala prloritasnya kejurusa!1 lndustrl dengan mengorbankan

pertanlan.

41. Tetapl kita perlu menyadarl pula bahwa besarnya pendapatan yang dlte­

rima oleh maslng-masing kelompok penduduk klta, terutama yang memper­

oleh bagian pendapatan dlbawah 20% darl pendap?tan naslonal, adalah

maslh sangat rendah. Oleh karena ltu sudah sewajarnyaluh btta leblh

lagl perlu dlusahakan langkah kebljaksanaan yang secara khusus dipusat­

kan pada kelompok berpendapatan rendah lnl.

42. Dan lnl memerlukan dukungan pemiklran llmlah yang bertanggung jawab.

t·1asa I ah pembangunan dengan perataan pendapatan d i nega ra berkembang

adalah masalah baru. Kita berada pada perbatasan wllayah llmu penge­

tahuan yang baru dan muda. Padahal ketegangan sosial yang terselubung

dalam permasalahan inl adalah cukup gawat.

Oleh karena ltulah maka semakin mendesak keperluaR untuk mengembang­

kan masalah lnl secara lebih luas, lebih dalam dan leblh bertanggung­

jawab dalam waktu yang tldak terlalu lama.

16

TUJUAN PEMBANGUNAN NAS JONAL

~3. Dalam GBHN antara lain dltetapkan

Pembangunan Naslonal bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adtl dan rnakmur yang merata matert i I dan sp·irltuil berdasarkan Pancasi Ia didalam wadah Negara Kesatuan Republ ik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu,dalam suasana p~rlkehldupan Bangsa yang aman, tentram, ter­tlb dan dinamis serta dalam I Jngkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersah3bat, tertlb dan damal.

44. Pembangunan Nas Jona I d i I aksanakan d ida I am rangka pembangunan r"1anus i a Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia. Hal lnl berarti bahwa pembengunan ltu hanya mengajar kemajuan lahlrlah atau kepuasan batlntah saja, melalnkan keselar3san, keseraslan dan keselmbangan antara keduanya; bahwa pembangunan ltu ~erata dlseluruh Tanah Air bchwa bukan hanya untuk sesuatu golongan atau sebag1an dart masyarakat, tetapl untuk seluruh masyarakat dan harus benar-benar di­r3sakan oleh seluruh rakyat sebagal perbalkan tlngkat hidup.

~5. Bangsa Indonesia menghendaki keselerasan hubungan ~ntara manusia de -ngan Tuhannya antara sesama m~nusia serta lingkungan alam sek1tarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa dan juga kesetarasan antara cita-cita hldup dl dunia dan mengajar kebahagiaan dl akhtrat, karena kehidupan manusla dan masyarakat yang serba selaras adalah tujuan akhlr Pembangunan Naslonal secara rlngkas disebut masyarakat maju, adtl dan mokmur berdasarkan Pancaslln.

SEG I EKONm·11 DAR I PERU~1AHAN

46.Salah satu pandangan tradisionil dari para ahl i dan sarjana dl bldang

ekonoml dan pembangunan ekonoml adalah bahwa pusat-pusat pemukiman

hanya merupakan pusat-pusat dari kegiatan-kegiatan ekonomi dan bahwa

pusat-pusat ltu memerlukan penanaman modal dan blaya banyak untuk

pembangunan dan pemel lharaannya.

Oleh karena ltu pusat-pusat pemuklman dlpandang sebagal unsur yang

pasif saja dalam kerangka slstlm pembangunan ekonoml suatu negara.

17

47.Sekarang pandangan ltu sudah berubah dan para ahll dan sarjana dl

bldang pembangunan ekonomi dan para perencana pembangunan naslonal

sudah menglnsyafi bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara

sektoral dengan mengutamakan faktor-faktor ekonomi saja dengan tujuan

mempercepat pertumbuhan ekonoml dan memperbesar GOP dan GNP, akhirnya

dapat membahayakan pembangunan nasion a I • Juga d I sadarl bahwa pemecahan

masalah pemuklman dan lingkungan hldup dapat mempercepat pembangunan

naslonal dan seballknya tujuan pembangunan naslonal akan terhambat ji­

ka keadaan pemuklman dan lingkungan hldup kurang diperhatlkan.

48. Oleh karena pertambahan penduduk yang cepat dl Indonesia, masalah

pemuklman yang antara lain terdirl darT mas!lah-masalah perumahan ;

tanah untuk membangun, penyedlaan air mlnum, tenaga llstrlk dan fast I 1-

tas umum lalnnya; menjadl masalah yang peka dl Indonesia. Demiklan

pula masalah kesehatan, pengangguran, pendidikan dan lain-lain masalah

soslal sepertl kejahatan anak-anak, narkotlka, dan sebagainya; banyak

dlpengaruhl oleh pemuklman dan I ingkungan hldup.

18

49. Dalam suatu laporan tentang kegtatan Bank Dunia di bldang Perumahan dl-

k8takan bahwa slfat-slfat sostal dan ekonomls dar! perumahan beraneka

ragam. Antara lain dapat disebut

- 15% sampai 20% dart pengeluaran rumah tangga adalah untuk rumah;

rumah adalah salah satu tujuan dari usaha menabung dart kebanyakan

keluarga, teristlmewa keluarga-keluarga yang berpenghasilan sedfklt;

- penanaman modal dalam rumah sudah dlpandang sebagat suatu usaha yang

menguntungkan dan yang dapat memberlkan penghastlan;

- untuk kelt!arga-keluarga yang berpenghasi lan sedlktt, rumah adalah

suatu tempat untuk berusaha untuk menambah penghasflan;

- rumah adalah benda yang tidak bergerak dan oleh karena ttu merupakan

pusat dart kegtatan seharl-hart dart penghuni yang bekerja, bersekolab,

berbelanja, bermaln, dsb.

50. lnvestasl dalam perumahan dapat berpengaruh atas pendapatan penduduk

dan kesempatan kerja dengan menggunakan tenaga kerja yang menganggur

dan yang setengah menganggur, khususnya d l daerah perkotaan, Lag I pu I a

untuk pembangunan perumahan tfdak diperlukan banyak bahan lmpor dan

dapat dlpakai bahan mentah dan bahan bangunan lokal.

Oleh karena itu usaha pembangunan perumahan dapat bernllal 20%-30%

dar! jumlah Pembentukan Modal Tetap (Fixed Capital Formation) dl ne-

gara-negar3 yang cepat berkembang dan yang sudah mempunyal Kebljaksanaan

dan Rancangan dl · bldang Perumahan (Housing Pol Icy and Housing Pro-

gramme) yang mantap.

Jelas klranya bahwa Perumahan merupakan unsur yang pentlng dalam pem-

bangunan ekonoml suatu negara dan merupakan pelengkap dari keglatan

dl sektor lain.!>

2). World Bank, "Housing", Sector Polley Paper, May 1975.

19

MASALAH PERUMAHAN DALAM REPEL ITA II

51. Dalam Bab 4 REPELITA II antara lain tercantum:

Masalah Pemukiman dan Jlngkungan hidup di Indonesia pada hakekatnya

merupakan bagian dart masalah pembangunan sebagat suatu keseluruhan.

Deng3n demlkfan tampaklah bahwa masalah llngkungan hidup df Indonesia

sebagaimana dlalamt oleh negara-negara yang sedang berkembang lafnnya,

adalah masalah rendahnya mutu ltngkungan hldup yang disebabkan justru

oleh faktor keterbelakangan. Oleh karena ftu adalah sewajarnya bflamana

kebijaksanaan dan usaha penanggulangan masalah Jingkungan hldup ~IIi­

hat dalam rangka dan sebagai baglan darf usaha mempercepat proses

pembangunan ltu sendiri.

52. 01 samptng itu dlhadapl pula masalah-masalah tlngkungan hidup yang

pada hakekatnya merupakan akibat-aklbat sampingan dart usaha-usaha dan

kemajuan yang dlcapal dalam pembangunan. Hal Jnf antara Jain menyang­

kut persoalan keglatan pembangunan yang kurang memperhltungkan hubu­

ngan tlmbal bal ik antara kegiatan-kegtatan pembangunan serta keseim­

bangan yang berlaku dan yang perlu dijaga dalam I Jngkungan hldup ftu

send I ri.

53. Dalam hubungan ini maka penentuan kebljaksanaan dan pelaksanaan pro­

gram-program yang bertal Jan dengan pertumbuhan ekonoml, perubahan so­

sial dan perkembangan kebudayaan senantiasa harus memperhltungkan fak­

tor-faktor yang mungkin dapat menlmbulkan kerusakan atau pencemaran

llngkungan hldup. Dalam rangk~ kebijaksanaRn tnt perlu senantiAsa dl­

perhltungkan pula hktor-faktor yang menycngkut masalah pemel lharaan

kelesterfan dan kelangsungan sumber-sumber alam yang terdapat dl dalam

llngkungan htdup.

54, Pengaruh pembangunan perumahan atas pembangunan naslonal dljelaskan

juga dalam Bab 19 REPELITA I I, antara lain tercantum:

Sejalan dengan ketentuan Garis-garis Besar Haluan Negara maka dalam

rangka menlngkatkan kesejahteraan rakyat, dl samplng penyedfaan pangan

dan sandang pada tfngkat harga yang wajar pembangunan perumahan rakyat

merupakan sasa~an yang pentlng. Oleh karena ttu, dalam Pel ftc Kedua

masalah pembangunan perumahan rakyat memperoleh perhatfan leblh besar.

§5. Perumahan di samplng merupakan kebutuhan pokok, sangat pentlng pula

artlnya dalam meningkatkan stab II ttas sosial, dinamika dan produktlvl­

tas kerja, sehingga pemecahan masalah perumahan dapat mempunyai pe­

ngaruh posftif bagi proses pembangunan pada umumnya. Perumahan juga

merupakan bldang usaha produksi yang banyak menyerap tenaga kerja dan

membuka luas pasaran hasil lndustrl bangunan.

Pada umumnya pembangunan perumahan rakyat yang merupakan sektor ln­

dustri tradlsionil, dapat memanfaatkan tenaga-tenaga kerja yang kurang

terlatih. Latlhan-latihan penlngkatan ketrampllan bagl pembangunan

perumahan rakyat dapat dllaksanakan dl mana-mana dengan relatlf mudah.

56, Juga pen 1 ngkatan pembangunan perumahan rakyat akan banyak member! kan

kemungkinan bagi penlngkatan keglatan usaha para pengusaha dl bldang

bangunan, kontraktor/pemborong kecll maupun perorangan secara tersebar

Bahan-bahan bangunan pun yang banyak dibutuhkan pada umumnya dapat

diusahakan setempat dengan memanfaatkan bahan baku lokal.

Peningkatan pembangunan perumahan rakyat dengan sendirlnya menlngkat­

kan kebutuhan akan bahan bangunan. Hal lnl akan memungklnkan makfn

banyak tenaga kerja yang dapat dlserap melalui lndustri bahan bangunan

dan lndustrl konstruksi bangunan,

Dengan demlklan pembangunan perumahan mempunyal fungsl ekonoml yang

besar arttnya dl samplng membuka kesempatan kerja dl daerah.

20

RENCANA I NV EST AS I D I B I DANG PERUMAHAN

57. Garis-garis besar kebljaksanaan dl bidang pemukiman, llngkungan hidup

dan perumahan rakyat yang sudah tercantum da I am GBHN dan REPEL ITA II

masih harus dltuangkan dalam rencana-rencana pembangunan flslk yattu

rencana pembangunan kota dan rencana pembangunan wtlayah.

21

Dalam rencana-rencana Itu ditetapkan antara Jain rencana lokast daerah-

daerah pemuklman, perlndustrlan,perdagangan, pemerlntahan dan rekreasl.

Dan juga rencana-rencana perbaikan kampung; pemugaran perumahan dl da-

erah pedesaan; perbalkan dan perluasan jaringan pipa-ptpa air mtnum dan

saluran-saluran air hujan dan air kotor; dan sebagatnya harus ada dalam

rencana-rencana pembangunan kota.

58, Untuk mewujudkan rencana-rencana pembangunan di bidang pemuktman ltu,

perlu dltetapkan suatu rencana Jnvestast (Investment planning) dt bidang

ltu dan sebaliknya rencana investasi ltu dlsusun bersama-sama dengan

Kebljaksanaan Pemerintah di bidang pemuklman.

3) Dalam suatu laporan studi yang diselesatkan oleh United Nations Centre

for Housing Building and Planning, telah diusulkan suatu model (I ihat

gambar I ) yang menggambarkan I nteraks i anta ra :

- Tujuan, Sasaran dan Standard;

- Perhltungan Naslonal dan Sostal, dan

- Kemampuan Ekonomts.

59. Model Itu dapat dlpakai sebagal kerangka untuk merencanakan kebijaksana-

an dan lnvestasl dl bldang Personalia.

Dalam model tersebut dlgambarkan bahwa dl dalam Perhltungan Naslonal dan

Soslal <National and Accounts) keglatan pembangunan perumahan

sangat erat hubungannya dengan penghasllan penduduk dan oleh karena .Jtu

banyak dlpengaruhl oleh ttngkat pembangunan ekonoml dt suatu negara dan

perkembangan dalam GOP dl negara ttu.

3). United Nations, "An Economic Framework for Investment Planning In f-louslng and Urban Infrastructure" (ST/ECA/186), United Nations New York, 1973.

22

60. Terutama di negara-negara yang sudah maju, rumah-rumah dtbangun untuk

dijual dan disewa. Dan oleh karena ltu upah buruh di bidang pembangunan

rumah dan harga bahan bangunan dan alat-alat pembangunan merupakan un-

sur yang panting dalam pembentukan modal (capital formation) dan dalam

perkembangan GOP.

Dl suatu negara yang terdiri dart daerah-daerah dan wilayah-wilayah,

seperti Indonesia, besarnya investasi dl bldang perumahan mempengaruhi

pertumbuhan ekonomt dan Gross Regional Product dl wi layah-wllayah ltu.

Dengan memanfaatkan sumber-sumber tenaga dan bahan yang ada setempat,

perataan pendapatan mungk In d i capa i dengcn usaha pembangun:m perumahan

yang merata dl seluruh wilayah.

PEMBANGUNAN PERUMAHAN UNTUK f'-1ENGURANG I PENGANGGURAN

61. Seperti dlketahul, pertambahan penduduk dan angkatan kerja yang sangat

cepat di satu pfhak dan kurang lajunya perluasan kesempatan kerja di

lain pihak menyebabkan masalah pengangguran di Indonesia.

P f S ·t o· · h d.k 4 > t k b h dt b ro • umt ro JOJO a 1 usumo menga a an a wa negara-negara er-

kembang pada dewasa ini jumlah tenaga kerja yang berkeclmpung dt sektor

pertanian masih berl<lsar pada 65% atau lebih. Dan sebagal pengamatan

umum dlkatakan bahwa kesempatan kerja di luar pertanlan harus tumbuh

dengan laju 6% per tahun untuk dapat menyerap tonaga kerja yang bertam­

bah dengan 2% per tahun. Hal tnt berartl bahwa kegiatan ekonoml dan

kesempatan kerja dlluar pertanlan harus tumbuh dengan pesat untuk

menyerap tenaga kerja dari sektor pertanian. Kalau tldak, pertamb~han

penduduk dan angkatan kerja merupakan tekanan berat terhadap tanah per-

tanlan yang tersedla yang mengaklbatkan semakln bertambahnya golongan

penganggur <unemployed) dan penganggur yang tldak kentara (disguised

unemp I oyed > •

4). Sumltro Djojohadikusumo 11 lndonesta dalam Perkembangan Dunta'' hal. 33-34; LP3ES, Jakarta. 1976.

23

62. Dalam hubungan inl menonjol dilemma dalam penetapan kebljaksanaan pengem­

bangan Jndustrl, antara lnvestast dalam proyek-proyek padat modal tetapl

kurang menyerap jumlah tenaga kerja dan tnvestasl dalam berbagal rupa

proyek lndustrl kecil dan menengah yang secara menyeluruh menyerap leblh

banyak tenaga kerja.

Prof. Sumltro selanjutnya mengusulkan dua C3ra untuk meluaskan kesempatan

kerja, yaltu :

I) Pengembangan lndustrl, terutama jenJs industrl yang bersifat padat

karya dan yang dapat menyerap relatlf banyak tenaga_dalam proses

produksl, dan

2) Pembangunan proyek-proyek pekerjaan umum sepertl pembuatan jalan,

saluran air, bendungan, jembatan dan sebagalnya.

63. Sehubungan dengan uralan dl atas, dapat dlpertimbangkan kebljaksanaan

untuk mel Jpat gandakan proyek-proyek Pembangunan Perumahan, Perbaikan

Kampung dan Penyedl~an Tanah dan F~sllitas di kota-kota dan proyek Pe­

mugaran Rumah-rumah dl daerah pedesaan.

Dengan perencanaan konstruksi dan teknlkpembangunan yang balk, proyek­

proyek pembangunan perumahan ltu dapat menyerap relatlf banyak tenaga

kerja, balk yang ahl i dan tramp! I maupun yang tldak trampll (unskll led).

Khususnya dl daerah pedesaan, proyek pemugaran perumahan dapat menyerap

tenaga kerja yang setengah menganggur (under-employed) dan dengan deml­

kian menghlndarkan terjadlnya perplndahan penduduk desa ke kota

(urbanlsasJ).

64. Jika dalam rencana dan konstruksl rumah sejauh mungkin direncanakan

pemakalan bahan bangunan lokal, maka akan berkembang pula lndustrl

bahan bangunan, khususnya yang masih bersifat lndustrl rakyat, sepertl

industrl pembuatan batu bata dan genteng,penggergajlan kayu, dsb.

OJ daerah pedesaan, proyek-proyek pembangunan dan pemugaran perumahan

secara gotong-royong memerlukan juga banyak sekal I bahan bangunan.

24

Bahan bangunan ltu dapat dlbuat dan dikumpulkan dalam waktu senggang

oleh petani-petanl, sehingga dengan demikian dapat dlmanfaatkan tenaga

yang tidak trampll dan yang setengah menganggur.

Di llhat darl segl ekonoml, dengan cara gotong-royong ttu dapat dlper­

oleh produk yang relatlf mahal dengan lnvestasl modal, tenaga dan bahan

yang relatlf sedlklt.

KES I rllPULAN

65. Pembangunan ekonomi adalah proses dalam rangka Pembangunan Nastonal

yang antara lain bertujuan untuk menghllangkan pengangguran dan ke­

misklnan dalam masyarakat dan untuk mencapal perataan pendapatan pen­

duduk.

Dan salah satu usaha yang dapat membantu mencapal tujuan ttu adalah

Pembangunan Perumahan.

Dengan Pembangunan Perumahan dapat dlciptakan cukup banyak kesempatan

kerja dan mungkin dlperoleh perataan pendapatan penduduk.

Bandung, II Maret 1977.

KLAS

PENGARANG

JUDUL

No. STB.

Nama Peminjam

TGL. PINJAM HARUS KEMBALI

: Kartaha.rdj a .Albert.

. Pembangunan pcru.rna.han d.alom perabru15Ullan ckonorai,

: 139/85.

Ala mat Peminjam

Tanggal Peminjaman

Tanggal Kembali

.M.JLlK PE'RPUSTAKAAN

TGL. KEMBAU