PEDOMAN PENANDAAN ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM
Transcript of PEDOMAN PENANDAAN ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM
PEDOMAN PENANDAAN ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM
KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
iPedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
Badan Kebijakan FiskalKementerian Keuangan Republik Indonesia
2018
PEDOMAN PENANDAAN ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM
ii Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
IPedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
KATA PENGANTAR
Penyusunan Buku Pedoman Penandaan Anggaran untuk Perubahan Iklim ini dimaksudkan untuk membantu kementerian dan lembaga (K/L) dalam melakukan proses penandaan anggaran untuk perubahan iklim yang terdapat dalam sistem perencanaan dan penganggaran nasional.
Sejak tahun 2004, Kementerian Keuangan, sesuai dengan mandat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, secara bertahap meningkatkan akuntabilitas dan menjaga transparansi pada keuangan negara melalui sistem Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Penerapan sistem PBK bertujuan untuk memudahkan manajemen kinerja dan meningkatkan pelayanan publik secara keseluruhan.
Sehubungan dengan penerapan sistem PBK, buku ini disusun dalam rangka membantu K/L terkait untuk melakukan penandaan anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2014 yang telah diperbarui dengan PMK Nomor 163 Tahun 2016 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA‐K/L dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
Buku ini merupakan hasil kolaborasi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang didukung oleh United Nations Development Program (UNDP). BKF merupakan unit di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi terkait perumusan kebijakan fiskal termasuk di bidang pembiayaan perubahan iklim. Sementara itu, DJA merupakan unit di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi terkait penyusunan anggaran negara.
Terakhir, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan buku ini.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal,Kementerian Keuangan
Prof. Dr. Suahasil Nazara
II Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
UNGKAPAN TERIMA KASIH
Penyusunan pedoman penandaan anggaran perubahan iklim tahun 2017 dirancang untuk mempermudah pelaksanaan penandaan anggaran perubahan iklim. Buku ini diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) c.q. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), Kementerian Keuangan, dengan dukungan pendanaan dan teknis dari United Nations Development Programme (UNDP).
Proses penyusunan pedoman penandaan mitigasi perubahan iklim dilakukan dibawah bimbingan dan pengawasan dari pimpinan Kementerian Keuangan, khususnya Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Anggaran, dengan melibatkan para pejabat berikut ini: Agung Widiadi, Made Arya Wijaya, Ria Sartika Azahari, I Gede Ginarya, Yonathan Setianto Hadi, Haris Effendi, Edi Sudarto, Eka Hendra Permana, Irwan Darmawan, Joko Tri Haryanto, Bramantya Saputro, M. Qoni Wisudawan, Qoriah Qurani Aenul Yakin, Faradina Salsabil, Adisty Dwi Lestari, Bejo Waluyo, Liliek Sofitri, Liza Martiananda, Budhi Setiawan, Khalisha Zahra Arini, M. Didi Hardiana, dan Ririn Prameswari.
Terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada rekan kami Sdr. Prima Yudhistira (alm) yang telah memberikan banyak kontribusi selama proses pembuatan buku ini.
Kepala Pusat Kebijakan PembiayaanPerubahan Iklim dan Multilateral,Badan Kebijakan Fiskal
Dr. Syurkani Ishak Kasim
iiiPedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
DAFTAR ISI
Daftar Isi ........................................................................................................... iiiDaftar Gambar .................................................................................................. ivDaftar Tabel ...................................................................................................... vDaftar Singkatan ............................................................................................... vi
1. PENDAHULUAN........................................................................................... 31.1 Latar Belakang ...................................................................................... 31.2 Definisi .................................................................................................. 51.3 Tujuan ................................................................................................... 51.4 Ruang Lingkup ...................................................................................... 61.5 Landasan Hukum .................................................................................. 6
2. SISTEM PENANDAAN ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM ............................... 92.1 Siklus Perencanaan dan Penganggaran................................................. 92.2 Output sebagai Basis Penandaan Anggaran ......................................... 112.3 Penandaan Anggaran Berbasis Sistem .................................................. 14
3. IDENTIFIKASI OUTPUT MITIGASI PERUBAHAN IKLIM ................................. 17
4. IDENTIFIKASI OUTPUT ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM ................................ 23
5. PENUTUP .................................................................................................... 31
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 33
Lampiran I Prosedur Penandaan Anggaran pada Sistem KRISNA ..................... 35Lampiran II. Output yang Berkontribusi pada Mitigasi Perubahan Iklim .......... 38Lampiran III. Target Penurunan Emisi pada RKP 2019 ..................................... 45Lampiran IV. Contoh Penandaan Anggaran Adaptasi Perubahan IklimTahun 2018 ....................................................................................................... 48
iv Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Siklus Perencanaan dan Penganggaran......................................... 9Gambar 2.2 Proses Penandaan dalam Siklus Perencanaan dan Penganggaran .. 10Gambar 2.3 Struktur Anggaran Negara ............................................................ 12
vPedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Penandaan Tematik dalam Sistem KRISNA ........................................ 14Tabel 3.1 Kriteria Mitigasi Perubahan Iklim berdasarkan Perpres 61/2011 ...... 18 Tabel 3.2 Kriteria Mitigasi Perubahan Iklim berdasarkan NDC ......................... 18Tabel 4.1 Klaster Sasaran RAN API .................................................................... 27Tabel 4.2 Bidang ketahanan dan rencana aksi dalam NDC ............................... 30
vi Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
DAFTAR SINGKATAN
ADIK Arsitektur dan Informasi KinerjaAPBN Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraBappenas Badan Perencanaan Pembangunan NasionalBAU Business As UsualBKF Badan Kebijakan Fiskal BUR Biennial Update ReportCOP Conference of PartiesCPEIR Climate Public Expenditure and Institutional ReviewDitjen Direktorat JenderalDIPA Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranDJA Direktorat Jenderal AnggaranGRK Gas Rumah KacaIPCC Intergovernment Panel on Climate ChangeKRISNA Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja AnggaranNDC Nationally Determined ContributionPBK Penganggaran Berbasis KinerjaPerpres Peraturan PresidenPMK Peraturan Menteri KeuanganRAN-API Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan IklimRAN-GRK Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah KacaRenja K/L Rencana Kerja Kementerian/LembagaRenstra K/L Rencana Strategis Kementerian/LembagaRKA K/L Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/LembagaRPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalSatker Satuan KerjaSPAN Sistem Perbendaharaan dan Anggaran NegaraUNDP United Nations Development ProgrammeUNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
1Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
PENDAHULUAN
1
2 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
3Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Perubahan Iklim merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi umat manusia saat ini. Hasil kajian para ilmuwan yang tergabung dalam Intergovernment Panel on Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahwa perubahan iklim menuju pemanasan global telah terlihat secara nyata dalam 150 tahun terakhir yang ditunjukkan oleh naiknya suhu rata-rata udara dan laut, cairnya salju dan es di beberapa tempat, dan kenaikan muka laut rata-rata secara global (IPCC, 2007).
Kajian tersebut juga menyebutkan bahwa perubahan iklim tersebut bukan hanya disebabkan oleh proses alamiah saja, melainkan juga oleh aktivitas manusia (anthropogenic intervention) yang mengakibatkan pelepasan gas rumah kaca (GRK) ke udara dan menumpuk di lapisan atmosfer yang membuat bumi semakin panas. Jika tidak ada tindakan yang diambil untuk menstabilisasi GRK di atmosfer, maka dalam kurun waktu 50 s.d 100 tahun ke depan, suhu rata-rata di bumi akan naik sebesar 1,1 hingga 5 derajat celcius. Kenaikan suhu ini akan membawa dampak yang luar biasa pada kehidupan manusia, serta mahluk lain yang tinggal di bumi. Ancaman kekeringan, kekurangan air dan terganggunya ekosistem, merosotnya produksi pangan, penyebaran hama dan penyakit, kelaparan dan konflik sosial adalah beberapa contoh kemungkinan dampak yang terjadi.
Dalam rangka mendukung gerakan penanggulangan perubahan iklim global, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% dari skenario Business As Usual (BAU) pada tahun 2020, dan 41% dengan dukungan internasional melalui kegiatan mitigasi perubahan iklim. Pada Convention of Parties (COP) ke-21 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang dilaksanakan di Paris pada Desember 2015, Indonesia memperbarui komitmennya untuk menurunkan emisi GRK hingga 29% dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim pada tahun 2030. Komitmen Indonesia untuk penurunan emisi GRK ditindaklanjuti dan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN‐GRK). Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa RAN‐GRK merupakan pedoman bagi
4 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
kementerian/lembaga (K/L) untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK. Untuk saat ini, K/L yang mempunyai mandat untuk berkontribusi dalam penurunan emisi GRK adalah:1. Kementerian Pertanian2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan1
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)4. Kementerian Perindustrian5. Kementerian Perhubungan6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sebagai negara kepulauan dan memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sumber daya alam, Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan terhadap dampak negatif dari perubahan iklim, disamping itu Indonesia juga memiliki sumber daya hutan yang berpotensi untuk dapat banyak menyumbang terhadap ikhtiar internasional untuk adaptasi perubahan iklim. Telah banyak bukti‐bukti ilmiah menunjukkan perubahan iklim sudah terjadi dan dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia.
Penyusunan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) bertujuan untuk menjamin atau mengamankan pencapaian sasaran utama pembangunan serta peningkatan ketahanan (resilience) masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi, sosial dan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim. Dengan disusunnya RAN-API, upaya-upaya adaptasi dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terintegrasi serta memberikan dampak yang lebih besar dalam mendukung capaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan adaptif atau tahan terhadap perubahan iklim (Bappenas, 2014).
Pelaksanaan RAN‐API merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Aksi adaptasi diharapkan terwujud melalui kegiatan-kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh APBN maupun melalui peran serta masyarakat, termasuk dunia usaha. Dalam hal program-program pemerintah yang dibiayai oleh APBN, diperlukan suatu mekanisme yang dapat menginventarisasi kegiatan-kegiatan ini, besaran anggaran dan realisasinya serta potensi dampaknya terhadap peningkatan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim.
Dengan adanya informasi tersebut, maka sumber daya anggaran pemerintah dapat dialokasikan secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya sasaran ketahanan sebagaimana termaktub dalam RAN-API diatas. Sejauh ini informasi pemantauan dan evaluasi yang tersedia belum terintegrasi dengan sistem penganggaran sehingga keluaran informasinya belum komprehensif dan akurat 1 Sebelum 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan dua entitas yang terpisah.
5Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
Untuk saat ini, K/L yang mempunyai mandat untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan dan menurunkan kerentanan adalah:1. Kementerian Pertanian2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)5. Kementerian Perhubungan6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat7. Kementerian Kesehatan8. Kementerian Dalam Negeri9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia11. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)12. Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB)13. Badan Informasi Geospasial (BIG)14. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)15. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)16. Badan Pusat Statistik (BPS)17. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Di luar yang telah disebutkan di atas, tidak menutup kemungkinan terdapat K/L lain yang sebenarnya telah turut serta berkontribusi dalam upaya mendukung aksi perubahan iklim di Indonesia, namun tidak secara khusus diberi amanat untuk menurunkan emisi GRK, meningkatkan ketahanan dan menurunkan kerentanan.
1.2 Definisi Secara umum penandaan anggaran diartikan sebagai suatu proses memberikan tanda dalam dokumen anggaran yang berguna untuk menelusuri dan mengidentifikasi output suatu kegiatan beserta anggarannya, yang tercantum dalam Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga (Renja K/L) maupun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA K/L). Dengan demikian, penandaan anggaran perubahan iklim merupakan proses untuk mengidentifikasi besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai output yang spesifik ditujukan untuk perubahan iklim yaitu mitigasi dan adaptasi.
1.3 Tujuan Tujuan penerbitan buku pedoman ini adalah untuk memberikan acuan bagi K/L dalam melakukan penandaan sebagai proses mengidentifikasi jenis output yang terkait dengan upaya penanggulangan perubahan iklim. Dengan buku ini, K/L diharapkan nantinya akan mampu menentukan output yang berkaitan dengan perubahan iklim secara mandiri dan akurat, serta mengevaluasi kegiatan-kegiatan perubahan iklim yang telah dilakukan.
6 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
1.4 Ruang Lingkup Buku pedoman ini mencakup proses identifikasi output yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan mekanisme pelaksanaan serta siklus penandaan anggaran di K/L.
1.5 Landasan Hukum
Landasan hukum terkait penandaan anggaran perubahan iklim adalah sebagai berikut:1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol
Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris (Paris Agreement) atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, sebagai pengganti PMK No 163 Tahun 2016
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
7Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
SISTEM PENANDAAN ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM
2
8 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
9Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
2. SISTEM PENANDAAN ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM
Penandaan anggaran perubahan iklim, baik mitigasi dan adaptasi, mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran serta menggunakan sistem terbaru yang berbasis daring (online), yaitu sistem Integrasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), dimana sebelumnya menggunakan sistem Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK).
2.1 Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pelaksanaan penandaan anggaran perubahan iklim mengikuti siklus penganggaran sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.1 berikut.
Gambar 2.1 Siklus Perencanaan dan Penganggaran
Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran
10 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
Berdasarkan siklus tersebut, proses penandaan anggaran perubahan iklim dimulai dengan evaluasi hasil penandaan anggaran tahun sebelumnya dan sosialisasi penandaan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tahun berikutnya pada bulan Januari - Februari. Proses selanjutnya terdiri atas dua bagian (secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.2 di bawah) yaitu:a. Untuk penandaan anggaran tahun berikutnya dilakukan penandaan
anggaran oleh K/L pada KRISNA di bulan April – Mei serta penelaahan penandaan anggaran oleh DJA pada KRISNA di bulan Juni – Juli.
b. Untuk hasil penandaan anggaran tahun sebelumnya dilakukan validasi hasilpenandaan anggaran oleh BKF dan K/L pada bulan Maret – April, evaluasi realiSasi dari data Ditjen Perbendaharaan pada bulan Mei – Juni, serta publikasi hasil penandaan anggaran pada bulan Agustus.
Gambar 2.2 Proses Penandaan dalam Siklus Perencanaan dan Penganggaran
T-1
RKPDraft Rancangan RKP
T-1Validasi Hasil Tagging
T+1Evaluasi dan Sosialisasi
T-1Evaluasi Realisasi
T-1Publikasi Hasil Tagging
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug
RKPRancangan Perpres RKP
T+1Penandaan pada KRISNA
T+1Penelaahan pada KRISNA
Dalam periode evaluasi dan sosialisasi, Kementerian Keuangan c.q. BKF dan DJA akan mengadakan pertemuan intensif dengan K/L yang terkait untuk membahas hasil identifikasi tiap K/L terhadap output perubahan iklim. Pada pertemuan tersebut K/L dapat melakukan identifikasi (penambahan/pengurangan) atas penandaan anggaran yang telah dilakukan sebelumnya.
Tujuan dari pertemuan evaluasi dan sosialisasi: Mengidentifikasi output yang berhubungan dengan (i) mitigasi perubahan
iklim, baik yang berdampak langsung terhadap penurunan emisi maupun tidak langsung; dan (ii) adaptasi perubahan iklim baik yang untuk meningkatkan ketahanan maupun mengurangi kerentanan.
Proses pertemuan evaluasi dan sosialisasi:1. Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas akan menjelaskan kebijakan
perubahan iklim dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berikutnya2. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim, BKF akan memberikan
gambaran umum kebijakan penandaan anggaran dan mekanisme penandaan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
3. Direktorat Sistem dan Prosedur Bappenas sebagai unit yang mengelolasistem perencanaan akan memberikan materi tentang tata cara penandaan
11Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
di dalam aplikasi KRISNA.4. Direktorat Sistem Penganggaran, DJA sebagai unit yang menyusun anggaran
dan mengelola sistem penganggaran akan memberikan materi tentang penelaahan dan evaluasi di dalam aplikasi SMART
5. K/L sebagai unit teknis yang mengusulkan dan akan melaksanakan kegiatan, serta diharapkan dapat memberikan data tentang seluruh output yang terkait mitigasi dan adaptasi.
Penjelasan detail proses pertemuan evaluasi dan sosialisasi: Dalam pertemuan tersebut, akan didiskusikan bersama antara Kemenkeu, Bappenas, KLHK dan K/L teknis untuk melakukan identifikasi output dan hasil penandaan sebelumnya (bila ada). Pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan validasi hasil penandaan anggaran secara intensif dengan alokasi waktu yang dianggap memadai.
Mengingat fokus utama pertemuan adalah mengidentifikasi output terkait perubahan iklim, maka kehadiran perwakilan K/L teknis yang memahami/menangani perubahan iklim sangat penting untuk dapat berdiskusi bersama dan mengidentifikasi output yang berhubungan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
2.2 Output sebagai Basis Penandaan Anggaran
Penandaan anggaran adaptasi perubahan iklim dilakukan pada level output karena tingkatan ini mempunyai informasi yang tepat untuk mengetahui indikator capaian dan besaran dana yang dialokasikan. Hal ini akan memudahkan untuk mengidentifikasi dan menelaah kesesuaiannya dengan definisi dan cakupan kegiatan mitigasi perubahan iklim. Level output yang ditandai berada pada kegiatan unit eselon II/direktorat, yang disesuaikan dengan struktur data pada aplikasi KRISNA adalah sebagai berikut:
Nama Kementerian/LembagaVisi MisiSasaran Strategis > Indikator KinerjaProgram > Sasaran > Indikator KinerjaOutput Program > Indikator Output ProgramKegiatan > Sasaran > Indikator KinerjaOutput Kegiatan > Indikator Output KegiatanSub OutputKomponenLokasi
12 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
Program adalah hierarki tertinggi dari struktur anggaran yang dimiliki oleh unit eselon I/Ditjen, dan setiap program menghasilkan Outcome. Outcome dapat dicapai dengan melakukan kegiatan-kegiatan. Selanjutnya, Kegiatan adalah tingkatan kedua dari struktur anggaran yang merupakan ranah unit eselon II/Direktorat atau satuan kerja yang memiliki kegiatan. Setiap Kegiatan akan menghasilkan satu atau lebih Output. Tingkatan selanjutnya di bawah Kegiatan adalah Komponen dan Detail Belanja (akun 6 digit). Semakin ke bawah, maka semakin mencerminkan informasi lebih rinci atas sebuah program. Gambar 2.2 di bawah ini menunjukkan bagan struktur anggaran negara setelah penerapan sistem Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK).
Gambar 2.3 Struktur Anggaran Negara
PROSES PENCAPAIAN OUTPUT
PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
KOMPONEN SUB KOMPONEN
DETIL BELANJA
SUB OUTPUT
OUTCOME
OUTPUTKEGIATAN
STRUKTUR ANGGARAN PENERAPAN PBK
Penjelasan mengenai struktur anggaran dari gambar di atas adalah sebagai berikut:1. Program dan Outcome Program adalah nomenklatur anggaran yang dimiliki unit eselon I untuk
segala kegiatan yang dilakukan dalam 1 tahun anggaran guna mencapai outcome. Program dalam struktur anggaran adalah tingkatan tertinggi yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian outcome. Artinya dalam satu program terdiri dari beberapa kegiatan yang secara hierarki mendukung pencapaian outcome. Capaian outcome diukur melalui indikator kinerja utama (indikator capaian program).
Contoh: Program pengendalian DAS dan hutan lindung (029.04.07).2. Kegiatan dan Output
Kegiatan adalah nomenklatur anggaran yang dimiliki unit eselon II untuk segala aktivitas yang dilakukan dalam satu tahun anggaran guna mencapai output. Kegiatan dalam struktur anggaran adalah tingkatan kedua yang terdiri dari beberapa komponen yang dibutuhkan untuk mencapai output.
13Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
Capaian output dapat diukur melalui indikator kinerja kegiatan (indikator capaian kegiatan). Sub-output adalah tingkatan di bawah output yang berisi tambahan informasi terkait aktivitas‐aktivitas yang mendukung output. Sub-output bersifat opsional (tidak wajib ada/mengikat).Contoh: Kegiatan pembinaan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, serta konservasi tanah dan air (5404) dengan output luas lahan kritis yang berkurang melalui rehabilitasi di dalam KPH dan DAS (5404.001).
3. KomponenKomponen adalah sumber daya berupa input yang dibutuhkan untuk melakukan satu aktivitas. Dengan kata lain komponen adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal‐hal yang yang dibutuhkan dalam satu aktivitas. Sub‐komponen adalah tingkatan di bawah komponen yang berisi penjelasan dari komponen yang dikelompokkan sesuai jenisnya. Artinya segala hal yang terkait dan mendukung komponen dijabarkan dalam tingkatan sub‐komponen ini. Sub‐komponen bersifat opsional (tidak wajib ada/mengikat).Contoh: Komponnen lahan kritis berkurang melalui rehabilitasi di dalam KPH dan DAS (011).
Prinsip utama dalam pendekatan PBK ini adalah bahwa setiap manajer atau eselon I dan II diberikan fleksibilitas dalam menentukan kebutuhan penggunaan sumber daya baik berupa SDM, barang dan modal dalam upaya pencapaian outcome. Setiap program harus mempunyai outcome yang akan dicapai melalui satu capaian outcome atau lebih dari satu. Dalam rangka mencapai outcome tersebut dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung outcome tersebut secara langsung.
Secara vertikal, hal ini juga berlaku pada pencapaian output yang akan dicapai oleh satu kegiatan. Setiap kegiatan bisa mempunyai lebih dari satu output dan pencapaian output tersebut harus didukung oleh komponen yang dijabarkan di bawahnya. Level output menjadi pilihan tepat untuk penandaaan karena telah mampu mencerminkan aktivitas yang dilakukan oleh unit atau satuan kerja (satker) terkait, tanpa perlu memeriksa capaian secara rinci yang akan membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha. Proses penandaan di level output ini nantinya dipindahkan ke aplikasi KRISNA dengan memberikan tanda centang pada level output.
2.3 Penandaan Anggaran Berbasis Sistem
Secara khusus, penandaan anggaran pada masing‐masing tematik anggaran dapat dilakukan sesuai dengan definisi dan cakupan setiap tema. Dalam
14 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
sistem KRISNA, terdapat pilihan untuk melakukan penandaan untuk beberapa kategori, yakni Nawa Cita, Prioritas Nasional, Janji Presiden, dan Tematik. Penandaan anggaran perubahan iklim ini merupakan 2 tema dari 7 tematik, yang selengkapnya diperlihatkan dalam Tabel 2.1 dibawah ini.
Tabel 2.1 Penandaan Tematik dalam Sistem KRISNANo Tema1 Anggaran Infrastruktur2 Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)3 Anggaran Responsif Gender 4 Mitigasi Perubahan Iklim5 Anggaran Pendidikan6 Anggaran Kesehatan7 Adaptasi Perubahan Iklim
Sumber: Sistem KRISNA Guna memudahkan proses identifikasi output mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pada bab berikut akan dijelaskan tata cara identifikasi output dan beberapa contoh output mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang telah diidentifikasi.
15Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
IDENTIFIKASI OUTPUT MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
3
16 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
17Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
3. IDENTIFIKASI OUTPUT MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, K/L diharapkan dapat mengidentifikasi output yang terkait mitigasi perubahan iklim secara mandiri (self-assesment). Proses identifikasi dapat dilakukan dengan cara menilai apakah output tersebut berkontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, pada salah satu aspek mitigasi perubahan iklim yang meliputi:
(i) Pengurangan emisi GRK; (ii) Penyerapan karbon; (iii) Pencegahan penurunan stok/cadangan karbon
Apabila suatu output teridentifikasi telah berkontribusi atau berkaitan dengan salah satu dari tiga aspek di atas, maka output dimaksud dapat dikategorikan sebagai output yang berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim.
Self-assessment terhadap output sebaiknya dilakukan oleh satker pemilik output, mengingat satker tersebut yang mengerti secara detail tujuan dan output dari kegiatan yang dilakukan. Setelah melakukan self-assessment, setiap K/L dapat melaksanakan penandaan anggaran mitigasi perubahan iklim. Untuk membantu proses self-assesment, satker dapat menggunakan pembagian kegiatan mitigasi perubahan iklim sebagaimana tertuang dalam Perpres 61 tahun 2011. Di dalam Perpres dijelaskan mengenai bidang yang terkait mitigasi, definisi kegiatan mitigasi, dan penyelenggaraan mitigasi untuk mendukung penurunan emisi GRK. Dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa kegiatan RAN‐GRK meliputi enam bidang, yaitu bidang pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri, pengelolaan limbah, dan pendukung kegiatan lainnya.
Lebih lanjut Perpres 61 tahun 2011 membagi kegiatan mitigasi perubahan iklim menjadi dua: Kegiatan Inti dan Kegiatan Pendukung. Kegiatan inti adalah kegiatan yang berdampak langsung pada penurunan emisi GRK dan penyerapan GRK, sedangkan kegiatan pendukung adalah kegiatan yang tidak berdampak langsung pada penurunan emisi GRK tapi mendukung pelaksanaan kegiatan inti. Kriteria aksi mitigasi perubahan iklim ini mengacu pada dokumen RAN‐GRK sesuai dengan Perpres 61 tahun 2011 dan Pedoman Umum, Petunjuk Teknis dan Manual Perhitungan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan RAN dan RAD‐GRK. Kriteria tersebut dapat ditampilkan dalam tabel 1 di bawah ini
18 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
Tabel 3.1 Kriteria Mitigasi Perubahan Iklim berdasarkan Perpres 61/2011
Bidang Sub-Bidang KategoriBerbasis Lahan Kehutanan dan
Lahan Gambut1. Penurunan Deforestasi dan Degradasi2. Peningkatan Cadangan Karbon3. Konservasi dan Rehabilitasi4. Peningkatan Sistem Pengelolaan Hutan
Pertanian Pertanian dan Peternakan Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan
Berbasis Energi Energi 1. Energi Baru dan Terbarukan2. Minyak dan Gas Bumi3. Reklamasi Pasca Tambang
Transportasi 1. Penerapan Area Traffic Control System (ATCS)/ Intelligent Transportation System
2. Penerapan Manajemen Parkir3. Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free
Day)4. Reformasi Sistem Transit (Bus Rapid Tran-
sit – BRT)5. Peremajaan Armada Angkutan Umum6. Pelatihan Smart Driving
Industri 1. Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau
2. Peraturan Industri HijauPengelolaan Limbah Limbah Padat 1. Peningkatan fasilitas pembuangan akhir
sampah2. Pengelolaan sampah terpadu
Limbah Cair 1. Pengelolaan limbah cair on-site2. Pengelolaan limbah cair off-site
Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Paris Agreement pada Oktober 2016 dan menyampaikan NDC yang mencakup dua rencana aksi penting yaitu adaptasi dan mitigasi. Dalam NDC tersebut telah disusun kategori beserta target capaian mitigasi untuk mencapai 29 persen pada tahun 2030. Kriteria dan kategori pada NDC tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.2 Kriteria Mitigasi Perubahan Iklim berdasarkan NDC
Bidang Sub-Bidang KategoriAFOLU Kehutanan 1. Pencegahan penurunan tutupan hutan alam (Penurunan
laju deforestasi)2. Pembangunan Hutan Tanaman Industri3. Produktivitas HTI4. Rehabilitasi kawasan hutan (Regenerasi/ tanpa peneban-
gan/ tanpa rotasi)5. Rehabilitasi hutan produksi dan lahan (dengan rotasi)6. Restorasi Gambut7. Peat water management8. Sustainable Forest Management9. Pengendalian kebakaran hutan dan dekomposisi gambut
19Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
Bidang Sub-Bidang KategoriAFOLU Pertanian 1. Pemanfaatan kayu dari perkebunan
2. Penerapan praktek pertanian yang baik3. Produktivitas padi di Jawa4. Produktivitas padi di luar Jawa5. Produktivitas serealia6. Produktivitas tanaman industri7. Produktivitas hortikultura8. Indeks Penanaman padi di Jawa9. Indeks Penanaman padi di luar Jawa 10. Indeks Penanaman serealia11. Penggunaan varietas rendah emisi di lahan sawah12. Penerapan sistem pengairan sawah lebih hemat air13. Pemanfaatan limbah ternak untuk biogas14. Perbaikan suplemen pakan
Berbasis Energi Energi 1. Efisiensi penggunaan energi final2. Pemanfaatan Teknologi CCT3. Produksi Listrik EBT4. Penambahan jaringan gas
Transportasi 1. Penggunaan BBN (Mandatory B30) 2. Penambahan SPBG
IPPU Industri PPU di industri skala komersialPengelolaan Limbah
Limbah Padat
1. Peningkatan penerapan LFG recovery tahun 2010‐2030 dalam pengelolaan TPA
2. Peningkatan persentase pemanfaatan sampah melalui k omposting dan 3R
3. Peningkatan persentase PLTSa/RDF (Refuse Derived Fuel), dibandingkan dengan total timbulan sampah
Limbah Cair 1. Pengelolaan limbah cair domestik2. Pengelolaan limbah cair industri
Sumber : Pedoman Penentuan Aksi Mitigasi, KLHK, 2018
Satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa nomenklatur kegiatan yang digunakan dalam Perpres 61 tahun 2011 berbeda dengan nomenklatur kegiatan pada struktur anggaran. Kegiatan yang dimaksud di dalam Perpres tersebut adalah segala aktivitas yang mendukung penurunan emisi GRK baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu,nomenklatur kegiatan yang ada di dalam struktur anggaran adalah proses yang dilakukan untuk menghasilkan berbagai output. Dengan kata lain, nomenklatur kegiatan tersebut tidak bisa mencerminkan secara langsung aktivitas yang mendukung penurunan emisi GRK.
Untuk lebih memberikan gambaran lebih jelas tentang kriteria mitigasi perubahan iklim, DIrektorat Mitigasi Ditjen PPI KLHK telah mengeluarkan Pedoman Penentuan Aksi Mitigasi. Untuk penandaan anggaran mitigasi perubahan iklim pada tahun 2019, dapat melihat pada matrik lintas bidang RKP 2019 (Lampiran 2), sedangkan contoh output mitigasi perubahan iklim tahun 2018 pada lampiran 3.
20 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
21Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
IDENTIFIKASI OUTPUT ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
4
22 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
23Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
4. IDENTIFIKASI OUTPUTADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
Seperti halnya mitigasi perubahan iklim, identifikasi output adaptasi perubahan iklim juga dilakukan dengan cara self-assessment oleh K/L terkait. Proses identifikasi dapat dilakukan dengan menilai apakah output tersebut berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan dan menurunkan kerentanan dalam rangka adaptasi perubahan iklim.
Self-assessment terhadap output sebaiknya dilakukan oleh satker pemilik output, mengingat satker tersebut yang mengerti secara detail tujuan dan output dari kegiatan yang dilakukan. Setelah melakukan self‐assessment, setiap K/L dapat melaksanakan penandaan anggaran adaptasi perubahan iklim.
Untuk membantu proses self-assesment, satker dapat menggunakan pembagian kegiatan adaptasi perubahan iklim sebagaimana tertuang dokumen RAN‐API dan untuk memudahkan identifikasi kegiatan dapat mengacu pada panduan penandaan tematik adaptasi perubahan iklim pada Renja K/L atau pada level kegiatan yang dikeluarkan oleh Bappenas.2 Kriteria dalam penandaan output adaptasi perubahan iklim mengacu pada klaster RAN-API sebagai referensi bagi K/L dalam penyusunan program dan kegiatan. Klaster RAN-API selengkapnya ditampilkan dalam Tabel 4.1 di bawah ini.
Tabel 4-1. Klaster Sasaran RAN APISasaran RAN API Sub Bidang Klaster Sasaran BidangKetahanan Ekonomi
Sub Bidang Ketahanan Pangan
1. Penyesuaian Sistem Produksi Pangan2. Perluasan Area Pertanian pangan dan
Budidaya Perikanan3. Perbaikan dan Pengembangan Sarana dan
Prasarana Pertanian yang Climate Proof4. Percepatan Diversifikasi Pangan5. Pengembangan Teknologi Inovatif dan
Adaptif6. Pengembangan Sistem Informasi dan
Komunikasi (Iklim dan Teknologi)7. Program Pendukung
2 Bappenas, 2016, Panduan Penandaan Tematik Adaptasi Perubahan Iklim pada Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (K/L)
24 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
Sasaran RAN API Sub Bidang Klaster Sasaran BidangKetahanan Ekonomi
Sub Bidang Kemandirian Energi
1. Perbaikan dan Konservasi Wilayah Tangkapan Hujan
2. Perluasan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan
3. Pengembangan Teknologi Inovatif dan Adaptif untuk Budidaya Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati dan Hutan Tanaman untuk Energi (energy plantation)
4. Program PendukungKetahanan Sistem Kehidupan
Sub Bidang Kesehatan 1. Identifikasi dan Pengendalian Faktor‐Faktor Kerentanan dan Risiko pada Kesehatan Masyarakat yang dapat Ditimbulkan oleh Perubahan Iklim
2. Penguatan Sistem Kewaspadaan dan Pemanfaatan Sistem Peringatan Dini terhadap Mewabahnya Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular yang Diakibatkan Perubahan Iklim
3. Penguatan Regulasi, Peraturan Perundangan, dan Kapasitas Kelembagaan di Tingkat Pusat dan Daerah Terhadap Risiko pada Kesehatan Masyarakat yang dapat Ditimbulkan oleh Perubahan Iklim
4. Peningkatan Ilmu Pengetahuan, Inovasi Teknologi, dan Partisipasi Masyarakat Terkait Adaptasi Kesehatan Terhadap Perubahan Iklim.
Sub Bidang Permukiman
1. Kajian dan Penelitian Mengenai Peningkatan Ketahanan Permukiman yang Adaptif
2. Pembangunan dan Pengelolaan Permukiman
3. Upaya Pemberdayaan Masyarakat4. Akses Perumahan yang Layak dan
Terjangkau.Sub Bidang Infrastruktur
1. Penelitian dan pengembangan konsep ketahanan infrastruktur
2. Pengembangan Prasarana yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim
3. Pengurangan Risiko Terganggunya Fungsi Aksesibilitas Transportasi pada Jalan, Jembatan, Perkeretaapian, Pelabuhan, dan Bandara Akibat Dampak Perubahan Iklim
4. Peningkatan, Penyediaan, dan Penyesuaian Infrastruktur yang Berdampak Langsung pada Kesehatan Masyarakat dan Tangguh terhadap Perubahan Iklim
25Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
Sasaran RAN API Sub Bidang Klaster Sasaran BidangKetahanan Sistem Kehidupan
Sub Bidang Infrastruktur
5. Integrasi terhadap Pembangunan Berkelanjutan
6. Peningkatan Sistem Pendukung Infrastruktur Adaptasi Perubahan Iklim
7. Perancangan, Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi sehingga Adaptif Terhadap Perubahan Iklim.
Ketahanan Ekosistem
1. Perbaikan / Penyempurnaan Tata Ruang dan Tataguna Lahan
2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Produktif secara Lestari
3. Peningkatan Tata Kelola Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial
4. Rehabilitasi Ekosistem yang Terdegradasi 5. Pengurangan Ancaman Terhadap Ekosistem6. Pengembangan Sistem Informasi dan
Komunikasi7. Program Pendukung
Ketahanan Wilayah Khusus
Sub Bidang Perkotaan 1. Pengintegrasian Upaya Adaptasi2. Perubahan Iklim ke dalam Rencana Tata
Ruang Perkotaan3. Penyesuaian Infrastruktur dan4. Fasilitas Perkotaan untuk Mengantisipasi
Ancaman Perubahan Iklim5. Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Perkotaan Terkait Isu Ancaman Perubahan Iklim
Sub Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1. Peningkatan Kapasitas Kehidupan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terkait dengan Isu Perubahan Iklim
2. Pengelolaan dan Pendayagunaan Lingkungan dan Ekosistem untuk Adaptasi Perubahan Iklim
3. Penerapan Tindakan Adaptasi Struktural dan Non Struktural untuk Mengantisipasi Ancaman Perubahan Iklim
4. Pengintegrasian Upaya Adaptasi ke dalam Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5. Peningkatan Sistem Pendukung Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
26 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
Sasaran RAN API Sub Bidang Klaster Sasaran BidangSistem Pendukung
1. Peningkatan Kapasitas Bagi Pemangku Kepentingan dalam Adaptasi Perubahan Iklim
2. Pengembangan Informasi Iklim yang Handal dan Mutakhir
3. Peningkatan Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkait Adaptasi Perubahan Iklim
4. Perencanaan dan Pengangaran serta Peraturan Perundangan yang dapat Merespon Perubahan Iklim
5. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim.
Dalam Panduan Penandaan Tematik Adaptasi Perubahan Iklim pada Renja K/L, kegiatan adaptasi perubahan iklim dibagi menjadi dua: kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum dalam penandaan program dan kegiatan adaptasi perubahan iklim mengacu pada klaster RAN API sebagai referensi bagi K/L dalam penyusunan program dan kegiatan. Tabel diatas merupakan kriteria umum.
Sedangkan kriteria khusus adaptasi perubahan iklim mengacu pada 3 (tiga) pilihan aksi adaptasi yaitu: no-regret action, low-regret dan win-win action. Kriteria khusus tersebut belum digunakan dalam melakukan analisa capaian RAN-API dan masih dalam proses pengembangan (Bappenas, 2017).
Indonesia dalam mengembangkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim harus dibangun melalui fondasi yang kuat dengan kondisi yang memungkinkan (enabling condition) seperti kepastian penataan ruang dan tata guna lahan (certainty in spatial planning and land use), kepastian kepemilikan lahan (land tenure security), ketahanan pangan, ketahanan energi dan energi terbarukan. Dalam NDC tersebut membagi ketahanan dan rencana aksi adaptasi seperti dalam tabel berikut ini.
Tabel 4-2. Bidang ketahanan dan rencana aksi dalam NDCNo Ketahanan Rencana aksi
1 Ekonomi 1. Pertanian dan perkebunan berkelanjutan2. Pengelolaan daerah aliran sungai 3. Penurunan deforestrasi dan degrasi hutan4. Konservasi lahan5. Penggunaan lahan terdegradasi untuk energi terbarukan6. Peningkatan efisiensi energi dan pola konsumsi
27Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
No Ketahanan Rencana aksi2 Sosial dan
Kehidupan1. Peningkatan kapasitas adaptasi dengan mengembangkan sistem
peringatan dini, penyebar-luasan kampanye kesadaran publik dan program kesehatan masyarakat
2. Pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan untuk mengamankan akses ke sumber daya alamutama
3. Mengembangkan program kesiapsiagaan bencana untukpengurangan risiko bencana
4. Identifikasi daerah yang sangat rentan dalam upaya perencanaan tata ruang dan penggunaan lahan
5. Peningkatan pemukiman, penyediaan layanan dasar danpembangunan infrastruktur berketahanan iklim
6. Pencegahan dan resolusi konflik 3 Ekosistem dan
Landscape1. Konservasi dan restorasi ekosistem2. Perhutanan sosial3. Perlindungan Kawasan pesisir4. Managemen Sumber Daya Air Terpadu5. Kota berketahanan iklim
Satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa nomenklatur kegiatan yang digunakan dalam RAN-API dan NDC berbeda dengan nomenklatur kegiatan pada struktur anggaran. Kegiatan yang dimaksud di dalam RAN dan NDC tersebut adalah segala aktivitas yang mendukung dalam meningkatkan ketahanan maupun mengurangi kerentanan. Sementara itu, nomenklatur kegiatan yang ada di dalam struktur anggaran adalah proses yang dilakukan untuk menghasilkan berbagai output. Dengan kata lain, nomenklatur kegiatan tersebut tidak bisa mencerminkan secara langsung aktivitas yang mendukung aksi adaptasi perubahan iklim. Berdasarkan kondisi tersebut, tidak tepat apabila penandaan dilakukan di level kegiatan.
28 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
29Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
PENUTUP
5
30 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
31Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
5. PENUTUP
Penandaan anggaran perubahan iklim merupakan inisiatif strategis dalam rangka memudahkan identifikasi output serta besaran alokasi anggaran untuk setiap kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Fokus utama dalam proses penandaan anggaran perubahan iklim ini adalah memastikan bahwa kegiatan yang ditandai (tagging) benar-benar mencerminkan kegiatan perubahan iklim. Dalam hal ini, kontribusi dan peran aktif K/L sangat penting dalam menyusun dan mengidentifikasi output terkait perubahan iklim serta melakukan penandaan di dalam sistem KRISNA pada periode perencanaan dan penganggaran.
Sebagai unit yang memiliki mandat untuk merumuskan kebijakan fiskal pembiayaan perubahan iklim, kami berharap buku ini dapat membantu proses penandaan anggaran perubahan iklim. Hasil yang diperoleh dari proses ini selanjutnya akan digunakan untuk menganalisis efektifitas anggaran pemerintah, mengukur kualitas pengeluaran, dan menilai dampaknya terhadap capaian penurunan emisi serta peningkatan ketangguhan dan penurunan kerentanan serta sebagai acuan pengembangan kebijakan fiskal perubahan iklim.
Perkembangan isu perubahan iklim sangat dinamis, sehingga membutuhkan penyesuaian kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan. Oleh karena itu, saran dan masukan untuk penyempurnaan buku ini sangat dibutuhkan.
Terima kasih.
32 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
DAFTAR PUSTAKA
33Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
DAFTAR PUSTAKA
Bappenas, 2012, Pedoman Umum Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAN GRK dan RAD GRK.
Bappenas, 2012, Pedoman Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAN GRK dan RAD GRK.
Bappenas, 2016, Panduan Penandaan Tematik Adaptasi Perubahan Iklim pada Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (K/L)
Kementerian Keuangan, 2014, Kajian Sistem Penandaan Anggaran untuk Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim.
Republic of Indonesia, 2016, First Nationally Determined ContributionPeraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi
GRK Nasional.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2015-2019.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan RKA-KL TA 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan
Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
34 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
LAMPIRAN
35Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
Lampiran I. Prosedur Penandaan Anggaran pada Sistem KRISNA
1. Masuk ke dalam sistem KRISNA melalui alamathttps://e‐planning.bappenas.go.id/kl/ky/
2. Pada menu Program & Kegiatan (di sebelah kiri), pilih Output Kegiatan.Kemudian pada kolom pengaturan (kolom paling kanan), pilih Ubah untukmelakukan penandaan anggaran.
36 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
4. Pilih mitigasi perubahan iklim untuk output terkait mitigasi perubahan iklim(nomor 4) dan pilih adaptasi perubahan iklim untuk output terkait adaptasiperubahan iklim (nomor 7). Hasil penandaan akan tersimpan otomatis didalam sistem.
5. Untuk pelaporan hasil penandaan anggaran dapat dilakukan denganmemilih menu rekapitulasi (di sebelah kiri) dan memilih view untuk melihat program yang sudah ditandai.
Temukan kolom tematik untuk melakukan penandaan anggaran perubahan iklim.
3.
37Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
untuk memastikan bahwa output telah ditandai. Pada sebelah kanan akan memperlihatkan hasil dari pivot tabel yang telah dipilih.
7. Untuk lebih detail memastikan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahaniklim, maka dapat ditambahkan komponen dan lokasi pada kolom pivottabel.
6. Pada kolom pivot table, pilih program, tematik, kegiatan dan output
38 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
Lam
pira
n II.
Out
put y
ang
Berk
ontr
ibus
i pad
a M
itiga
si
Peru
baha
n Ik
limBe
rikut
ini c
onto
h ta
bel o
utpu
t yan
g be
rkon
trib
usi t
erha
dap
miti
gasi
peru
baha
n ik
lim b
erda
sark
an n
omen
klat
ur R
KA K
/L ta
hun
angg
aran
201
8.
1.Ke
men
teria
n Li
ngku
ngan
Hid
up d
an K
ehut
anan
Uni
t Ese
lon
1: 0
29.0
1 Di
tjen
Peng
enda
lian
Peru
baha
n Ik
lim
No
Prog
ram
Kegi
atan
Out
put
Renc
ana
Aksi
102
9.05
.13
Prog
ram
Pe
ngen
dalia
n Pe
ruba
han
Iklim
5450
Pen
gend
alia
n Ke
baka
ran
Huta
n da
n La
han
5450
001
Per
sent
asi p
enur
unan
jum
lah
hots
pot p
ada
kaw
asan
hut
an n
on-k
onse
rvas
i, da
n la
han
di P
ulau
Su
mat
era,
Kal
iman
tan
dan
Sula
wes
i 54
50 0
02 P
erse
ntas
i pen
urun
an lu
as k
ebak
aran
hut
an
non
kons
erva
si da
n la
han
di P
ulau
Sum
ater
a, K
alim
anta
n da
n Su
law
esi
5450
003
Jum
lah
SDM
pen
gend
alia
n ke
baka
ran
huta
n da
n la
han
yang
diti
ngka
tkan
kap
asita
snya
(Man
ggal
a Ag
ni d
an M
PA)
5450
004
Jum
lah
brig
ade
peng
enda
lian
keba
kara
n hu
tan
pada
kes
atua
n pe
ngel
olaa
n hu
tan
(KPH
) yan
g di
fasil
itasi
pem
bent
ukan
nya
di P
ulau
Sum
ater
a, K
alim
anta
n da
n Su
law
esi
RAN
GRK
No.
10Pe
ngen
dalia
n Ke
baka
ran
Huta
n
39Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
Uni
t Ese
lon
1 : 0
29.0
4 Di
tjen
Peng
enda
lian
DAS
dan
Huta
n Li
ndun
g
No
Prog
ram
Kegi
atan
Out
put
Renc
ana
Aksi
102
9.04
.07
Pro
gram
Pe
ngen
dalia
n DA
S da
n Hu
tan
Lind
ung
5409
Pen
yele
ngga
raan
Reh
abili
tasi
dan
Rekl
amas
i Hut
an, R
ehab
ilita
si La
han,
Per
enca
naan
DAS
, ser
ta
Peng
enda
lian
Keru
saka
n Pe
raira
n Da
rat
5409
002
Jum
lah
DAS
Kriti
s yan
g Se
mak
in P
ulih
Kes
ehat
anny
a 54
09 0
03 L
ahan
kriti
s ber
kura
ng
mel
alui
reha
bilit
asi d
i dal
am K
PH d
an
DAS
RAN
GRK
No.
8 Pe
nyel
engg
araa
n Re
habi
litas
i Hut
an
dan
Laha
n (R
HL),
dan
rekl
amas
i hut
an
di D
AS p
riorit
as
254
10 P
enye
leng
gara
an P
erbe
niha
n Ta
nam
an H
utan
5410
003
Lua
s are
al p
enge
lola
an
sum
ber b
enih
2.
Kem
ente
rian
Pert
ania
n
Uni
t Ese
lon
1 : 0
18.0
3 Di
tjen
Tana
man
Pan
gan
No
Prog
ram
Kegi
atan
Out
put
Renc
ana
Aksi
101
8.03
.06
Pro
gram
Pe
ning
kata
n Pr
oduk
si,
Prod
uktiv
itas
dan
Mut
u Ha
sil
Tana
man
Pan
gan
1764
Pen
guat
an P
erlin
dung
an
Tana
man
Pan
gan
Dari
Gang
guan
OPT
da
n DP
I
1764
201
Pen
guat
an P
erlin
dung
an
Tana
man
Pan
gan
dari
Gang
guan
OPT
da
n DP
I
RAN
GRK
No.
3Pe
nera
pan
tekn
olog
i bud
iday
a ta
nam
an: P
engg
unaa
n te
knol
ogi
untu
k m
elin
dung
i tan
aman
dar
i ga
nggu
an o
rgan
isme
peng
gang
gu
tana
man
dan
dam
pak
peru
baha
n ik
lim
40 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
Uni
t Ese
lon
1 : 0
18.0
5 Di
tjen
Perk
ebun
an
No
Prog
ram
Kegi
atan
Out
put
Renc
ana
Aksi
101
8.05
.08
Pro
gram
Pe
ning
kata
n Pr
oduk
si Ko
mod
itas
Perk
ebun
an
Berk
elan
juta
n
1777
Pen
gem
bang
an T
anam
an
Tahu
nan
dan
Peny
egar
17
73.0
05 A
dapt
asi d
an M
itiga
si Ik
limRA
N G
RK N
o. 3
Pene
rapa
n te
knol
ogi b
udid
aya
tana
man
: Pen
ggun
aan
tekn
olog
i un
tuk
mel
indu
ngi t
anam
an d
ari
gang
guan
org
anism
e pe
ngga
nggu
ta
nam
an d
an d
ampa
k pe
ruba
han
iklim
1779
Duk
unga
n Pe
rlind
unga
n Pe
rkeb
unan
1779
003
Pen
gem
bang
an D
esa
Pert
ania
n O
rgan
ik B
erba
sis K
omod
itas
Perk
ebun
an
Uni
t Ese
lon
1 : 0
18.0
8 Di
tjen
Pras
aran
a Da
n Sa
rana
Per
tani
an
No
Prog
ram
Kegi
atan
Out
put
Renc
ana
Aksi
101
8.08
.11
Pr
ogra
m
Peny
edia
an d
an
Peng
emba
ngan
Pr
asar
ana
dan
Sara
na P
erta
nian
1794
Pen
gelo
laan
Air
Iriga
si U
ntuk
Pe
rtan
ian
1794
004
Ban
guna
n Ko
nser
vasi
Air
dan
Antis
ipas
i Ano
mal
i Ikl
imRA
N G
RK N
o. 3
Pene
rapa
n te
knol
ogi b
udid
aya
tana
man
: Pen
ggun
aan
tekn
olog
i un
tuk
mel
indu
ngi t
anam
an d
ari
gang
guan
org
anism
e pe
ngga
nggu
ta
nam
an d
an d
ampa
k pe
ruba
han
iklim
41Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
2.
Kem
ente
rian
Ener
gi d
an S
umbe
r Day
a M
iner
al
Uni
t Ese
lon
1 : 0
20.1
5 Di
tjen
Ener
gi B
aru,
Ter
baru
kan,
dan
Kon
serv
asi E
nerg
i
No
Prog
ram
Kegi
atan
Out
put
Renc
ana
Aksi
102
0.15
.12
Pro
gram
Pe
ngel
olaa
n En
ergi
Ba
ru Te
rbar
ukan
Da
n Ko
nser
vasi
Ener
gi
4032
Pem
bina
an, P
enga
was
an d
an
Peng
usah
aan
Bioe
nerg
i40
32 0
01 P
emba
ngun
an In
fras
truk
tur
PLT
Bioe
nerg
i 40
32 0
08 P
emba
ngun
an In
fras
truk
tur
Non
List
rik B
ioen
ergi
4032
009
Pem
anfa
atan
Bah
an B
akar
N
abati
4032
010
Per
cepa
tan
Peng
emba
ngan
Bi
oene
rgi
4032
011
Pen
yusu
nan
Regu
lasi
di
Bida
ng B
ioen
ergi
RAN
GRK
No.
1 Bi
dang
Ene
rgi
Pene
rapa
n m
anda
tori
man
ajem
en
ener
gi u
ntuk
pen
ggun
a pa
dat e
nerg
i
4033
Pem
bina
an, P
enga
was
an d
an
Peng
usah
aan
Anek
a En
ergi
Bar
u Te
rbar
ukan
4032
011
Pen
yusu
nan
Regu
lasi
di
Bida
ng B
ioen
ergi
4033
002
Pen
yusu
nan
Regu
lasi
di
Bida
ng A
neka
EBT
4033
014
Per
cepa
tan
Peng
emba
ngan
An
eka
Ener
gi B
aru
Terb
aruk
an
42 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
3.
Kem
ente
rian
Perin
dust
rian
Uni
t Ese
lon
1 : 0
19.0
7 Ba
dan
Peng
kajia
n Ke
bija
kan,
Iklim
, dan
Mut
u In
dust
ri
No
Prog
ram
Kegi
atan
Out
put
Renc
ana
Aksi
101
9.07
.12
Pro
gram
Pe
ngem
bang
an
Tekn
olog
i dan
Ke
bija
kan
Indu
stri
1861
Pen
gkaj
ian
Indu
stri
Hija
u da
n Li
ngku
ngan
Hid
up18
61 0
04 P
engh
arga
an In
dust
ri Hi
jau
1861
011
Keb
ijaka
n Pe
nuru
nan
Emisi
GR
K18
61 0
12 In
fras
truk
tur I
ndus
tri H
ijau
1861
013
Cap
acity
Bui
ldin
g In
dust
ri Hi
jau
1861
014
Ker
jasa
ma
dan
Sosia
lisas
i Pe
nera
pan
Indu
stri
Hija
u
RAN
GRK
No.
1Bi
dang
Indu
stri
Pene
rapa
n m
odifi
kasi
pros
es d
an
tekn
olog
i
4.
Kem
ente
rian
Perh
ubun
gan
Uni
t Ese
lon
1 : 0
22.0
3 Di
tjen
Perh
ubun
gan
Dara
t
No
Prog
ram
Kegi
atan
Out
put
Renc
ana
Aksi
102
2.03
.06
Pro
gram
Pe
ngel
olaa
n da
n Pe
nyel
engg
araa
n Tr
ansp
orta
si Da
rat
1949
Pem
bang
unan
dan
Pen
gelo
laan
La
lu L
inta
s Per
hubu
ngan
Dar
at
1949
027
Pen
erap
an K
awas
an Te
rtib
Lalu
Lin
tas
RAN
GRK
No.
10 B
idan
g En
ergi
Pene
rapa
n Pe
ngen
dalia
n Da
mpa
k La
lu‐L
inta
s ( T
raffi
c Im
pact
Con
trol
/TIC
)
1949
Pem
bang
unan
dan
Pen
gelo
laan
La
lu L
inta
s Per
hubu
ngan
Dar
at19
49 0
16 P
emba
ngun
an F
asili
tas
Peja
lan
Kaki
RAN
GRK
No.
17 B
idan
g En
ergi
Mem
bang
un N
on M
otor
ized
Tran
spor
t (Pe
dest
rian
dan
jalu
r se
peda
)
43Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
5.
Kem
ente
rian
Peke
rjaan
Um
um d
an P
erum
ahan
Rak
yat
Uni
t Ese
lon
1 : 0
33.0
5 Di
tjen
Cipt
a Ka
rya
No
Prog
ram
Kegi
atan
Out
put
Renc
ana
Aksi
1.03
3.05
.07
Pro
gram
Pe
mbi
naan
dan
Pe
ngem
bang
an
Infr
astr
uktu
r Pe
rmuk
iman
2414
Pem
bina
an d
an
Peng
emba
ngan
Pen
yeha
tan
Ling
kung
an P
erm
ukim
an
2414
005
Sist
em P
engo
laha
n Ai
r Li
mba
h Sk
ala
Regi
onal
24
14 0
06 S
istem
Pen
gelo
laan
Dr
aina
se K
awas
an/L
ingk
unga
n24
14 0
14 S
istem
Pen
gola
han
Air
Lim
bah
Skal
a Ko
ta24
14 0
15 S
istem
Pen
gola
han
Air
Lim
bah
Skal
a Ka
was
an/ L
ingk
unga
n24
14 0
16 S
istem
Pen
gola
han
Air
Lim
bah
Khus
us
RAN
GRK
No.
1 Bi
dang
Lim
bah
Pem
bang
unan
sara
na p
rasa
rana
air
limba
h de
ngan
syst
ems o
ff‐sit
e an
d on
-site
.
2414
Pem
bina
an d
an
Peng
emba
ngan
Pen
yeha
tan
Ling
kung
an P
erm
ukim
an
2414
007
Sist
em P
enan
gana
n Pe
rsam
paha
n Sk
ala
Regi
onal
2414
008
Sist
em P
enan
gana
n Pe
rsam
paha
n Sk
ala
Kota
2414
008
Sist
em P
enan
gana
n Pe
rsam
paha
n Sk
ala
Kota
2414
018
Sist
em P
enan
gana
n Pe
rsam
paha
n Kh
usus
RAN
GRK
No.
2 Bi
dang
Lim
bah
Pem
bang
unan
(TP
A) d
an
peng
elol
aan
sam
pah
terp
adu
Redu
ce, R
euse
, Rec
ycle
(3R)
44 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
Uni
t Ese
lon
1 : 0
33.0
6 Di
tjen
Sum
ber D
aya
Air
No
Prog
ram
Kegi
atan
Out
put
Renc
ana
Aksi
103
3.06
.10
Pro
gram
Pe
ngel
olaa
n Su
mbe
r Da
ya A
ir
5300
Ope
rasi
dan
Pem
elih
araa
n Sa
rana
Pra
sara
na S
DA53
00 0
20 Ja
ringa
n iri
gasi
perm
ukaa
n ke
wen
anga
n Pu
sat y
ang
diop
eras
ikan
dan
dip
elih
ara
5300
021
Ben
dung
irig
asi
kew
enan
gan
Pusa
t yan
g di
oper
asik
an d
an d
ipel
ihar
a53
00 0
22 Ja
ringa
n iri
gasi
raw
a ya
ng
diop
eras
ikan
dan
dip
elih
ara
5300
023
Jarin
gan
iriga
si ta
mba
k ya
ng d
iope
rasik
an d
an d
ipel
ihar
a53
00 0
24 S
umur
JIAT
yan
g di
oper
asik
an d
an d
ipel
ihar
a53
00 0
25 Ja
ringa
n Iri
gasi
Air T
anah
ya
ng d
iope
rasik
an d
an d
ipel
ihar
a
RAN
GRK
No.
1 Bi
dang
Per
tani
anPe
rbai
kan
dan
Pem
elih
araa
n Ja
ringa
n Iri
gasi
45Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
Lam
pira
n III
Tar
get P
enur
unan
Em
isi p
ada
RKP
2019
Ak
tivita
s yan
g da
pat d
itand
ai p
ada
RKP
ters
aji p
ada
tabe
l ber
ikut
ini:
Bida
ngAk
tivita
sTa
rget
2019
Kehu
tana
n1.
Pen
yiap
an k
awas
an p
erhu
tana
n so
sial
300.
000
Ha2.
Pen
yele
ngga
raan
reh
abili
tasi
dan
rekl
amas
i hu
tan,
re
habi
litas
i laha
n, p
eren
cana
an D
aera
h Al
iran
Sung
ai
(DAS
), se
rta
peng
enda
lian
keru
saka
n pe
raira
n da
rat
230.
000
Ha
3. P
emul
ihan
laha
n ga
mbu
t 1.
800
HaM
anaj
emen
Pes
isir L
aut
1. R
ehab
ilita
si hu
tan
man
grov
e da
n ko
nser
vasi
pada
ng
lam
un
7 lo
kasi
2. K
onse
rvas
i dan
rest
oras
i pes
isir d
an la
ut
4 ka
was
an3.
Pen
ataa
n pe
ngel
olaa
n ka
was
an k
onse
rvas
i se
cara
ef
ektif
35
kaw
asan
Pert
ania
n1.
Pen
gem
bang
an si
stem
per
lindu
ngan
hor
tikul
tura
22
Ha
2. P
erlin
dung
an p
erke
buna
n 26
KT
3. P
enin
gkat
an p
rodu
ksi p
akan
tern
ak
Hija
uan
Paka
n Te
rnak
3.0
00 H
a4.
Pen
gelo
laan
air
iriga
si un
tuk
pert
ania
n Ja
ringa
n Iri
gasi
Ters
ier 1
00.0
00 H
a, P
enge
mba
ngan
Sum
ber A
ir 1.
071
unit,
Bang
unan
Kon
serv
asi A
ir da
n An
tisip
asi A
nom
ali I
klim
500
un
it, P
emba
ngun
an E
mbu
ng P
erta
nian
400
uni
t5.
Pen
eliti
an d
an p
enge
mba
ngan
sum
ber
daya
lah
an
pert
ania
n 2
Tekn
olog
i Miti
gasi
Peru
baha
n Ik
lim
46 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
Bida
ngAk
tivita
sTa
rget
2019
Ener
gi1.
Pen
gem
bang
an
dan
pem
bang
unan
en
ergi
ba
ru
terb
aruk
an
PLT
Pana
s Bum
i 2.2
18,5
MW
; PLT
Air
dan
PLT
Mik
ro H
idro
6.
218,
2 M
W; p
lt Su
rya
6,48
MW
; PLT
Bio
ener
gi 2
.030
MW
2. K
onse
rvas
i ene
rgi
Inte
nsita
s Ene
rgi P
rimer
: 424
SBM
Mili
ar; P
enur
unan
Em
isi
CO2:
37,6
Juta
Ton;
SKE
M L
abel
Per
alat
an R
umah
Tan
gga:
4
SKEM
; Per
usah
aan
yang
mel
akuk
an M
anaj
emen
Ene
rgi:
30
Peru
saha
an3.
Sub
titus
i ene
rgi
Biof
uel 4
,51
Juta
KL
Tran
spor
tasi
1. P
enge
mba
ngan
Pel
abuh
an se
rta
Subs
idi A
ngku
tan
Tol L
aut
Peng
emba
ngan
24
unit
pela
buha
n to
l lau
t; Pe
ngem
bang
an 7
ru
te p
enge
mba
ngan
pel
abuh
an ru
te su
bsid
i ang
kuta
n to
l lau
t; Pe
nyed
iaan
21
rute
subs
idi a
ngku
tan
tol l
aut;
Peny
edia
an 1
13
rute
subs
idi p
erin
tis a
ngku
tan
laut
2.
Pem
bang
unan
dan
pen
gem
bang
an se
rta
pela
yana
n an
gkut
an tr
ansp
orta
si m
ultim
oda
dan
perk
otaa
n Pe
mba
ngun
an ja
lan
baru
sepa
njan
g 68
5 km
; Pem
bang
unan
ja
lan
tol b
aru
sepa
njan
g 21
9 km
; Pem
bang
unan
jalu
r KA
sepa
njan
g 61
4 km
; Pen
yedi
aan
350
juta
pen
umpa
ng/ t
ahun
PS
O p
erke
reta
apia
n; P
enye
diaa
n su
bsid
i ang
kuta
n KA
di 9
lin
tas;
Pem
bang
unan
15
derm
aga
peny
eber
anga
n, su
ngai
, da
n da
nau;
Pen
yedi
aan
275
rute
ang
kuta
n pe
nyeb
eran
gan
perin
tis; P
enye
diaa
n 30
0 tr
ayek
ang
kuta
n ja
lan;
Pem
bang
unan
10
term
inal
type
A; P
enye
diaa
n 25
kot
a la
yana
n sis
tem
Bus
Ra
pid
Tran
sit (B
RT)
3. P
emba
ngun
an d
an p
enge
mba
ngan
ban
dara
sert
a pe
laya
nan
angk
utan
uda
ra
Pem
bang
unan
5 b
anda
ra b
aru;
Pen
gem
bang
an 1
1 ba
ndar
a ya
ng m
endu
kung
jem
bata
n ud
ara;
Pen
yedi
aan
272
rute
su
bsid
i per
intis
ang
kuta
n ud
ara
4. P
enin
gkat
an p
enye
diaa
n fa
silita
s kes
elam
atan
dan
ke
aman
an tr
ansp
orta
si Pe
mba
ngun
an 1
pak
et V
esse
l Tra
ffic
Serv
ice
(VTS
) sist
em
sara
na b
antu
nav
igas
i pel
ayar
an; P
enye
diaa
n fa
silita
s ke
sela
mat
an la
lu li
ntas
ang
kuta
n ja
lan
di 3
3 pr
ovin
si;
Peny
edia
an 2
uni
t hel
icop
ter S
AR d
an 2
uni
t Res
cue
Boat
In
dust
riDu
kung
an a
kses
bah
an b
aku,
infr
astr
uktu
r ind
ustr
y, lo
gisti
c, d
an p
ener
apan
indu
stri
hija
u Ke
bija
kan
penu
runa
n em
isi G
RK d
an se
ktor
indu
stri
seba
nyak
3
kebi
jaka
nIn
fras
truk
tur i
ndus
tri h
ijau
seba
nyak
5 st
anda
r/pa
ndua
n
47Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
Bida
ngAk
tivita
sTa
rget
2019
Ener
gi1.
Pen
gem
bang
an
dan
pem
bang
unan
en
ergi
ba
ru
terb
aruk
an
PLT
Pana
s Bum
i 2.2
18,5
MW
; PLT
Air
dan
PLT
Mik
ro H
idro
6.
218,
2 M
W; p
lt Su
rya
6,48
MW
; PLT
Bio
ener
gi 2
.030
MW
2. K
onse
rvas
i ene
rgi
Inte
nsita
s Ene
rgi P
rimer
: 424
SBM
Mili
ar; P
enur
unan
Em
isi
CO2:
37,6
Juta
Ton;
SKE
M L
abel
Per
alat
an R
umah
Tan
gga:
4
SKEM
; Per
usah
aan
yang
mel
akuk
an M
anaj
emen
Ene
rgi:
30
Peru
saha
an3.
Sub
titus
i ene
rgi
Biof
uel 4
,51
Juta
KL
Tran
spor
tasi
1. P
enge
mba
ngan
Pel
abuh
an se
rta
Subs
idi A
ngku
tan
Tol L
aut
Peng
emba
ngan
24
unit
pela
buha
n to
l lau
t; Pe
ngem
bang
an 7
ru
te p
enge
mba
ngan
pel
abuh
an ru
te su
bsid
i ang
kuta
n to
l lau
t; Pe
nyed
iaan
21
rute
subs
idi a
ngku
tan
tol l
aut;
Peny
edia
an 1
13
rute
subs
idi p
erin
tis a
ngku
tan
laut
2.
Pem
bang
unan
dan
pen
gem
bang
an se
rta
pela
yana
n an
gkut
an tr
ansp
orta
si m
ultim
oda
dan
perk
otaa
n Pe
mba
ngun
an ja
lan
baru
sepa
njan
g 68
5 km
; Pem
bang
unan
ja
lan
tol b
aru
sepa
njan
g 21
9 km
; Pem
bang
unan
jalu
r KA
sepa
njan
g 61
4 km
; Pen
yedi
aan
350
juta
pen
umpa
ng/ t
ahun
PS
O p
erke
reta
apia
n; P
enye
diaa
n su
bsid
i ang
kuta
n KA
di 9
lin
tas;
Pem
bang
unan
15
derm
aga
peny
eber
anga
n, su
ngai
, da
n da
nau;
Pen
yedi
aan
275
rute
ang
kuta
n pe
nyeb
eran
gan
perin
tis; P
enye
diaa
n 30
0 tr
ayek
ang
kuta
n ja
lan;
Pem
bang
unan
10
term
inal
type
A; P
enye
diaa
n 25
kot
a la
yana
n sis
tem
Bus
Ra
pid
Tran
sit (B
RT)
3. P
emba
ngun
an d
an p
enge
mba
ngan
ban
dara
sert
a pe
laya
nan
angk
utan
uda
ra
Pem
bang
unan
5 b
anda
ra b
aru;
Pen
gem
bang
an 1
1 ba
ndar
a ya
ng m
endu
kung
jem
bata
n ud
ara;
Pen
yedi
aan
272
rute
su
bsid
i per
intis
ang
kuta
n ud
ara
4. P
enin
gkat
an p
enye
diaa
n fa
silita
s kes
elam
atan
dan
ke
aman
an tr
ansp
orta
si Pe
mba
ngun
an 1
pak
et V
esse
l Tra
ffic
Serv
ice
(VTS
) sist
em
sara
na b
antu
nav
igas
i pel
ayar
an; P
enye
diaa
n fa
silita
s ke
sela
mat
an la
lu li
ntas
ang
kuta
n ja
lan
di 3
3 pr
ovin
si;
Peny
edia
an 2
uni
t hel
icop
ter S
AR d
an 2
uni
t Res
cue
Boat
In
dust
riDu
kung
an a
kses
bah
an b
aku,
infr
astr
uktu
r ind
ustr
y, lo
gisti
c, d
an p
ener
apan
indu
stri
hija
u Ke
bija
kan
penu
runa
n em
isi G
RK d
an se
ktor
indu
stri
seba
nyak
3
kebi
jaka
nIn
fras
truk
tur i
ndus
tri h
ijau
seba
nyak
5 st
anda
r/pa
ndua
n
Bida
ngAk
tivita
sTa
rget
2019
Peng
elol
aan
Lim
bah
1. P
emba
ngun
an
infr
astr
uktu
r te
mpa
t pe
mro
sesa
n ak
hir
sam
pah
skal
a re
gion
al,
kota
, ka
was
an,
dan
berb
asis
mas
yara
kat
Caku
pan
laya
nan
pers
ampa
han
men
ingk
at se
besa
r 694
.088
KK
2. P
emba
ngun
an
infr
astr
uktu
r ai
r lim
bah
siste
m
terp
usat
sk
ala
regi
onal
, ko
ta,
perm
ukim
an,
dan
berb
asis
mas
yara
kat
Caku
pan
laya
nan
air l
imba
h m
enin
gkat
sebe
sar 5
44.8
63 K
K
48 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
Lam
pira
n IV
. Con
toh
Pena
ndaa
n An
ggar
an A
dapt
asi
Peru
baha
n Ik
lim T
ahun
201
8Ke
men
teria
n Ke
laut
an d
an P
erik
anan
Uni
t Ese
lon
1 (3
2.04
) Ditj
en P
erik
anan
Bud
iday
aPr
ogra
mKe
giat
anO
uput
Klas
ter
Sub-
Bida
ngBi
dang
(32.
04.0
7) P
rogr
am
Peng
elol
aan
Sum
ber D
aya
Perik
anan
Bud
iday
a
(234
4) P
enge
lola
an S
istem
Pe
rben
ihan
Ikan
007
Pake
t tek
nolo
gi
pere
kaya
saan
indu
k un
ggul
da
n be
nih
berm
utu
yang
di
hasil
kan
Peny
esua
ian
Sist
em P
rodu
ksi
Pang
anKe
taha
nan
Pang
anKe
taha
nan
Ekon
omi
(234
6) P
enge
lola
an P
rodu
ksi
dan
Usa
ha P
embu
dida
yaan
Ik
an
014
Luas
an u
saha
bud
iday
a ya
ng d
ilind
ungi
asu
rans
i
Uni
t Ese
lon
1 (0
32.0
7) D
itjen
Pen
gelo
laan
Rua
ng L
aut
(032
.07.
09)
Prog
ram
Pen
gelo
laan
Rua
ng
Laut
(236
2) P
erlin
dung
an
Dan
Pem
anfa
atan
Ka
was
an K
onse
rvas
i Dan
Ke
anek
arag
aman
Hay
ati L
aut
013
Kean
ekar
agam
an
Haya
ti La
ut y
ang
dilin
dung
i, di
lest
arik
an d
an/a
tau
dim
anfa
atka
n
Peng
elol
aan
dan
pend
ayag
unaa
n lin
gkun
gan
dan
ekos
istem
unt
uk
adap
tasi
peru
baha
n ik
lim
Pesis
ir da
n Pu
lau-
Pula
u Ke
cil
Keta
hana
n W
ilaya
h Kh
usus
(236
3) P
enat
aan
dan
pem
anfa
atan
jasa
kel
auta
n 01
4 Ka
was
an Y
ang
Diba
ngun
Sa
rana
Pra
sara
na U
ntuk
W
isata
Bah
ari d
an B
MKT
(236
4) P
enda
yagu
naan
Pu
lau-
Pula
u Ke
cil
010
Pula
u-Pu
lau
Keci
l yan
g Te
rtat
a Li
ngku
ngan
nya
dan
Taha
n Te
rhad
ap B
enca
na
dan
Peru
baha
n Ik
lim
49Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
(236
5) P
enda
yagu
naan
Pe
sisir
002
Kaw
asan
pes
isir d
an
pula
u - p
ulau
kec
il ya
ng
men
ingk
at k
etan
gguh
anny
a te
rhad
ap b
enca
na d
an
dam
pak
peru
baha
n ik
limU
nit E
selo
n 1
(032
.07)
Ditj
en P
enge
lola
an R
uang
Lau
t(2
366)
Per
enca
naan
Rua
ng
Laut
009
KSN
dan
KSN
T ya
ng
mem
iliki
dok
umen
renc
ana
zona
si ya
ng a
kan
dite
tapk
an
mel
alui
per
atur
an
peru
ndan
gan
Kem
ente
rian
Pert
ania
nU
nit E
selo
n 1
(018
.03)
Ditj
en T
anam
an P
anga
nPr
ogra
mKe
giat
anO
uput
Klas
ter
Sub-
Bida
ngBi
dang
(018
.03.
06) P
rogr
am
Peni
ngka
tan
Prod
uksi,
Pr
oduk
tivita
s dan
Mut
u Ha
sil
Tana
man
Pan
gan
(176
1) P
enge
lola
an P
rodu
ksi
Tana
man
Ane
ka K
acan
g da
n U
mbi
611
Fasil
itas P
ener
apan
Bu
dida
ya K
edel
aiPe
nyes
uaia
n Si
stem
Pro
duks
i Pa
ngan
Keta
hana
n Pa
ngan
Keta
hana
n Ek
onom
i
(176
2) P
enge
lola
an P
rodu
ksi
Tana
man
Ser
ealia
621
Fasil
itas P
ener
apan
Bu
dida
ya P
adi
(176
3) P
enge
lola
an S
istem
Pe
nyed
iaan
Ben
ih T
anam
an
Pang
an
631
Fasil
itas P
erba
nyak
an
Beni
h Su
mbe
r Tan
aman
Pa
ngan
50 Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
Uni
t Ese
lon
1 (0
18.0
9) B
adan
Pen
eliti
an d
an P
enge
mba
ngan
Per
tani
an(0
18.0
9.12
) Pro
gram
Pe
ncip
taan
Tekn
olog
i dan
In
ovas
i Per
tani
an B
io-
Indu
stri
Berk
elan
juta
n
(179
8)
Pene
litian
dan
Pe
ngem
bang
an B
iote
knol
ogi
dan
Sum
ber D
aya
Gene
tik
Pert
ania
n
204
Tekn
olog
i Ber
basis
Bi
otek
nolo
gi d
an
Biop
rosp
eksi
Peng
emba
ngan
Tekn
olog
i in
ovati
f dan
ada
ptif
Keta
hana
n Pa
ngan
Keta
hana
n Ek
onom
i
(179
9)
Pene
litian
dan
Pe
ngem
bang
an P
asca
Pan
en
Pert
ania
n
1799
Tekn
olog
i Pas
capa
nen
(Pen
anga
nan
dan
Peng
olah
an)
(180
0)
Pene
litian
dan
Pe
ngem
bang
an S
umbe
r Da
ya L
ahan
Per
tani
an
Tekn
olog
i Pen
gelo
laan
Su
mbe
rday
a La
han
Pert
ania
n (T
anah
, Air
dan
Ling
kung
an P
erta
nian
)
Kem
ente
rian
Kese
hata
nU
nit E
selo
n 1
(24.
03) D
itjen
kes
ehat
an M
asya
raka
tPr
ogra
mKe
giat
anO
uput
Klas
ter
Sub-
Bida
ngBi
dang
(24.
03.0
6) P
rogr
am
Pem
bina
an K
eseh
atan
M
asya
raka
t
(583
4) P
enye
hata
n Li
ngku
ngan
50
1 Pe
ngaw
asan
terh
adap
Sa
rana
Air
Min
umId
entifi
kasi
dan
Peng
enda
lian
Fakt
or-fa
ktor
Ke
rent
anan
dan
risik
o Pa
da
kese
hata
n m
asya
raka
t yan
g da
pat d
itim
bulk
an o
leh
peru
baha
n ik
lim
Bida
ng
Kese
hata
nKe
taha
nan
Sist
em
Kehi
dupa
n
51Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim
Kem
ente
rian
Peke
rjaan
Um
um d
an P
erum
ahan
Rak
yat
Uni
t Ese
lon
1 (3
3.05
) Ditj
en C
ipta
Kar
yaPr
ogra
mKe
giat
anO
uput
Klas
ter
Sub-
Bida
ngBi
dang
(033
.05.
07) P
embi
naan
dan
pe
ngem
bang
an in
fras
truk
tur
perm
ukim
an
(241
4) P
embi
naan
dan
Pe
ngem
bang
an P
enye
hata
n Li
ngku
ngan
003
Pem
bina
an d
an
Peng
awas
an P
enge
mba
ngan
Pe
nyeh
atan
Lin
gkun
gan
Perm
ukim
an
Peng
emba
ngan
dan
Pe
ngel
olaa
n Pe
rmuk
iman
Bida
ng
Perm
ukim
anKe
taha
nan
Sist
em
Kehi
dupa
n
(241
5)
Pem
bina
an d
an
Peng
emba
ngan
Air
Min
um
003
Pem
bina
an d
an
Peng
awas
an P
enge
mba
ngan
SP
AMU
nit E
selo
n 1
(33.
06) D
itjen
Sum
ber D
aya
Air
(033
.06.
10) P
rogr
am
Peng
elol
aan
Sum
ber D
aya
Air
(503
6)Pe
ngem
bang
an d
an
Reha
bilit
asi J
arin
gan
Iriga
si,
Air T
anah
, Raw
a da
n Ta
mba
k
002
Jarin
gan
iriga
si pe
rmuk
aan
kew
enan
gan
Pusa
t yan
g di
bang
un
Peng
emba
ngan
Pra
sara
na
yang
ada
ptif t
erha
dap
peru
baha
n ik
lim
Bida
ng
Infr
astr
uktu
rKe
taha
nan
Sist
em
Kehi
dupa
n(5
037)
Kon
serv
asi,
Peng
enda
lian
Banj
ir,
Laha
r Gun
ung
Bera
pi d
an
Peng
aman
Pan
tai
002
Sung
ai y
ang
dino
rmal
isasi
dan
tang
gul
yang
dib
angu
n / d
iting
katk
an
(503
9) P
enge
lola
an W
aduk
, Em
bung
, Situ
Ser
ta B
angu
nan
Pena
mpu
ng A
ir La
inny
a
002
Bend
unga
n ba
ru y
ang
diba
ngun
INISIATIF INI DIDUKUNG OLEH:
Kementerian Keuangan Republik IndonesiaBadan Kebijakan Fiskal Gedung RM Notohamiprodjo Jl. Dr Wahidin Raya No. 1 Jakarta, Indonesia Tel: +62-‐21 34831676 hMp://www.fiskal.kemenkeu.go.id/pkppim
UNDP Indonesia – Unit Lingkungan Menara Thamrin Lantai 8–9 Jl. MH Thamrin Kav. 3 Jakarta 10250Tel: +62-‐21-‐2980 2300Fax: +62-‐21-‐3983 8941hMp://www.id.undp.org
United NaBons Development Programme
UN Environment Asia and the Pacific Office Lantai 2, Black A, UN Building Rajdamern Avenue, Bangkok 10200 Email: [email protected] Tel: +662 288 2314 Fax: +66-‐2-‐2803829 hMp://www.unep.org
United NaBons Environment Programme
United Naaons Development Programme (UNDP) Bangkok Regional Hub (BRH) Lantai 3 United Naaons Service Building Rajdamern Non Avenue, Bangkok 10200, Thailand Email: [email protected] Tel: +66 (0)2 304 9100 Fax: +66 (0)2 280 2700 hMp://www.climatefinance-‐developmenteffecaveness.org
Governance of Climate Change Finance Team
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT:
European Union UK Department for Internaaonal Development
Spanish Ministry of Foreign Affairs and CooperaaonNorwegian Ministry of Foreign Affairs
Tel: +62-21 3483 1675Fax: +62-21 3483 1677http://fiskal.kemenkeu.go.id/pkppim/id
INISIATIF INI DIDUKUNG OLEH:
Kementerian Keuangan Republik IndonesiaBadan Kebijakan Fiskal Gedung RM Notohamiprodjo Jl. Dr Wahidin Raya No. 1 Jakarta, Indonesia Tel: +62-‐21 34831676 hMp://www.fiskal.kemenkeu.go.id/pkppim
UNDP Indonesia – Unit Lingkungan Menara Thamrin Lantai 8–9 Jl. MH Thamrin Kav. 3 Jakarta 10250Tel: +62-‐21-‐2980 2300Fax: +62-‐21-‐3983 8941hMp://www.id.undp.org
United NaBons Development Programme
UN Environment Asia and the Pacific Office Lantai 2, Black A, UN Building Rajdamern Avenue, Bangkok 10200 Email: [email protected] Tel: +662 288 2314 Fax: +66-‐2-‐2803829 hMp://www.unep.org
United NaBons Environment Programme
United Naaons Development Programme (UNDP) Bangkok Regional Hub (BRH) Lantai 3 United Naaons Service Building Rajdamern Non Avenue, Bangkok 10200, Thailand Email: [email protected] Tel: +66 (0)2 304 9100 Fax: +66 (0)2 280 2700 hMp://www.climatefinance-‐developmenteffecaveness.org
Governance of Climate Change Finance Team
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT:
European Union UK Department for Internaaonal Development
Spanish Ministry of Foreign Affairs and CooperaaonNorwegian Ministry of Foreign Affairs
PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERALBADAN KEBIJAKAN FISKALKEMENTERIAN KEUANGAN RI
Gd. R.M. Notohamiprodjo Lt. 5Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta, IndonesiaTel: +62-21 3483 1676Website: htttp://www.fiskal.kemenkeu.go.id/pkppim/id
Untuk informasi lebih lanjut hubungi: