pedoman mekanisme kerja

i

PEDOMAN STRUKTUR, ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA

LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA MUHAMMADIYAH

(MUHAMMADIYAH DISASTER MANAGEMENT CENTER)

Lembaga Penanggulangan Bencana

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

2012

ii

SURAT KEPUTUSAN

LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Nomor: 006/KEP/I.17/B/2012

Tentang:




Bismillaahirrahmaanirrahiim

Menimbang : 1. Bahwa dalam pelaksanaan program penanggulangan

bencana, perlu adanya pedoman struktur, organisasi

dan mekanisme kerja Lembaga Penanggulangan

Bencana yang mengikat di semua tingkat mulai dari

Pusat, Wilayah dan Daerah.

2. Bahwa pedoman tersebut perlu untuk dituangkan

dalam surat keputusan sebagai landasan aktivitas

penanganan bencana

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah

2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah

3. Qaidah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan

Berdasar : 1. Risalah Rencana Aksi Strategis MDMC 2008-2010

2. Pembahasan dan keputusan Rakernas Lembaga

Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat

Muhammadiyah tanggal 1-3 Juli 2011

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG

PEDOMAN STRUKTUR, ORGANISASI DAN MEKANISME

KERJA LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA

MUHAMMADIYAH (MUHAMMADIYAH DISASTER

MANAGEMENT CENTER)

Pertama : Menunjuk Pedoman Struktur, Organisasi dan Mekanisme

Kerja Lembaga Penanggulangan Bencana

Muhammadiyah (Muhammadiyah Disaster Management

Center) dalam lampiran surat keputusan ini sebagai

pedoman resmi Lembaga Penanggulangan Bencana di

tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, atau

sampai diadakan perubahan atau dicabut kem

Ketiga : Menyampaikan keputusan ini kepada seluruh Pimpinan

Lembaga Penanggulangan Bencana di tingkat Pusat,

Wilayah dan Daerah untuk menjadi pedoman

pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Keempat : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan

atau kekurangan di dalam pedoman ini, maka akan

diperbaiki atau disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua,

H. Budi Setiawan, S.T.

Tembusan:

- Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta dan Jakarta

iii

pedoman resmi Lembaga Penanggulangan Bencana di

tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, atau

sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali.

Menyampaikan keputusan ini kepada seluruh Pimpinan

Lembaga Penanggulangan Bencana di tingkat Pusat,

Wilayah dan Daerah untuk menjadi pedoman

pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan

atau kekurangan di dalam pedoman ini, maka akan

diperbaiki atau disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 19 Jumadil Awal 1433 H

11 April 2012 M

Sekretaris,

Arif Nur Kholis

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta dan Jakarta

iv

DAFTAR ISI

1. PEDOMAN STRUKTUR, ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA


(MUHAMMADIYAH DISASTER MANAGEMENT CENTER).

i

2. SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH ................................................

ii

3. Daftar Isi ..... iv

4. Maksud dan Tujuan . 1

5. Isi dan Ruang Lingkup . 1

6. BAB I Pendahuluan ...... 2

7. Sejarah ... 2

8. Semangat Al-Maun 2

9. BAB II Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah ... 5

10. Prinsip Dasar .......... 5

11. Visi, Misi dan Posisi Strategis . 6

12. Peran, Tanggung jawab dan Nilai-nilai .. 7

13. Pengorganisasian 7

14. BAB III Tahap Pelaksanaan Penanggulangan Bencana ...................... 13

15. Tahap 1 Kesiapan (Kesiagaan 13

16. Tahap 2 Standby 13

17. Tahap 3 Tindakan .. 13

18. BAB IV Pembentukan Lembaga Penanggulangan Bencana Di Wilayah

Dan Daerah

14

19. Ketentuan Umum . 14

20. Pembentukan Kedudukan, Tugas dan Fungsi LPB/MDMC Wilayah/

Daerah .

14

21. Hubungan antara LPB/MDMC Wilayah/Daerah dan MDMC Pusat 15

22. BAB V Prosedur Dan Mekanisme Koordinasi . 16

23. BAB VI Sistem Kerjasama Penanggulangan Bencana .................... 19

24. Lembaga Dalam Lingkungan Organisasi Muhammadiyah .. 19

25. Kerjasama dengan Pemerintah Dalam Negeri . 19

26. Kerjasama dengan Pemerintah Luar Negeri dan Lembaga PBB .. 20

27. Kerjasama dengan Perusahaan .. 20

28. Kerjasama dengan Masyarakat Sipil dan Perguruan Tinggi 20

29. BAB VII Mekanisme Pertanggungjawaban 22

30. Mekanisme Penyelesaian Konflik 22

31. Daftar Istilah .. 23

1




Pedoman Strukur, Organisasi, dan Mekanisme Kerja Lembaga

Penanggulangan Bencana Muhammadiyah yang dalam bahasa Inggris disebut

sebagai Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) ini disusun

dengan memperhatikan kondisi, persyaratan peraturan/perundangan yang

berlaku yang terkait dengan pedoman kebijakan penanggulangan bencana di

Indonesia serta sumber daya Lembaga Penanggulangan Bencana

Muhammadiyah.

Maksud dan Tujuan :

Pedoman Struktur, Organisasi dan Mekanisme Kerja ini dimaksudkan untuk :

1. Memberikan landasan/pedoman/acuan tentang kondisi/persyaratan

aturan kerja dan atau hubungan kerja di lingkungan Muhammadiyah

Disaster Management Center yang perlu dipahami, baik oleh Pengurus

maupun pihak-pihak yang terkait di lingkungan Lembaga Penanggulangan

Bencana Muhammadiyah.

2. Mengatur penyelesaian perbedaan pendapat dan perselisihan yang

mungkin timbul berkaitan dengan hubungan kerja antara pengurus dan

pihak-pihak terkait lainnya di lingkungan Lembaga Penanggulangan

Bencana Muhammadiyah.

Isi dan Ruang Lingkup :

1. Pedoman Struktur, Organisasi dan Mekanisme Kerja ini mengatur hal-hal

yang bersifat umum, sedangkan penjabaran hal-hal yang bersifat teknis

akan diatur kemudian/tersendiri dengan Keputusan Pimpinan Lembaga

Penanggulangan Bencana Muhammadiyah.

2. Pedoman Struktur, Organisasi dan Mekanisme kerja ini berlaku bagi

semua pengurus Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah.

Pedoman Struktur, Organisasi dan Mekanisme Kerja ini akan memperhatikan

kemampuan Lembaga secara keseluruhan dan ketentuan minimal yang

ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan penanggulangan

bencana yang berlaku.

2

BAB I

PENDAHULUAN

1. Sejarah

Bencana bisa memiliki dampak yang luas pada sebuah Negara,

Pemerintah, dan rakyatnya. Karena itu, tanggung jawab utama

penanganan bencana harus berada di tangan Negara. Sementara pihak di

luar Negara, seperti organisasi-organisasi non-Pemerintah, sektor swasta,

masyarakat sipil, dan Lembaga-Lembaga internasional merupakan mitra

kerja Negara atau Pemerintah yang berperan serta dalam mempercepat

dan menyempurnakan proses penanggulangan bencana di Indonesia.

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan

merasa terpanggil untuk ikut berperan serta aktif dalam upaya

penanganan bencana.

Peran serta aktif dari Persyarikatan Muhammadiyah dalam menolong

kesengsaraan perlu disusun dalam suatu sistem penanganan bencana.

Sistem penanganan bencana tersebut haruslah sistem yang benar-benar

lentur dan dapat meningkatkan peran serta Majelis, Lembaga, Amal

Usaha Muhammadiyah (AUM), Organisasi Otonom (Ortom), dan elemen

penting dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Fungsi utama sistem

penanganan bencana adalah untuk memastikan bahwa sumber daya dan

kerja dari Majelis, Lembaga, Organisasi Otonom atau Amal Usaha

Muhammadiyah terkoordinasi dengan baik untuk melakukan usaha

terbaik penanggulangan bencana.

Dengan demikian, jika sistem penanggulangan bencana ini diikuti dengan

ketat, maka:

tidak akan ada kebingungan antara peran manajemen dan koordinasi

yang dilakukan oleh Lembaga Penanggulangan Bencana

Muhammadiyah dan peran Majelis-Lembaga-ORTOM dan Amal

Usaha;

tidak akan ada kebingungan antara peran manajemen dan koordinasi

yang dilakukan oleh Lembaga Penanggulangan Bencana

Muhammadiyah di tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah

dapat dihindari konflik manajemen;

tugas-tugas penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan

efektif dan efisien; dan

terjadi optimalisasi dan efektifitas dalam keseluruhan tindakan.

2. Semangat Al-Maun

Surah Al-Maun merupakan basis ideologi perjuangan yang memberikan

landasan keberpihakan kepada kaum lemah (dhuafa) dan kaum

3

teraniaya (mustadlafin). Semangat Al-Maun merupakan dasar pijakan

dalam pengembangan awal gerakan PKO-Penolong Kesengsaraan

Oemoem dengan tokoh Kyai Sudjak di awal pendirian Muhammadiyah

tahun 1912. Semangat ini sudah saatnya diterjemahkan kembali sebagai

basis dalam gerakan penanggulangan bencana. Penerjemahan tersebut

disesuaikan dengan munculnya gagasan baru tentang pembentukan

masyarakat sipil atau masyarakat madani atau masyarakat yang beradab.

Masyarakat madani yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat yang

terbuka dan bermartabat. Prasyarat yang seharusnya ada dalam

masyarakat madani adalah penempatan teknologi dan ilmu pengetahuan

sebagai basis gerakan.

Visi Muhammadiyah adalah Terwujudnya masyarakat Islam yang

sebenar-benarnya. Dalam kilasan sejarah, Persyarikatan Muhammadiyah

memiliki tujuan-tujuan yang disandarkan pada indikator kemanusiaan.

Tujuan dari masing-masing periode, dapat dilihat sebagai berikut:

1912-1946: Memajukan dan menggembirakan hidup berdasar Islam.

1946-1985: Menegakkan dan menjunjung agama Islam sehingga

terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

1985-2000: Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga

terwujud masyarakat utama, yang diridhai Allah SWT

2000-sekarang: Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-

benarnya.

Visi di periode awal yang berbunyi memajukan dan menggembirakan

hidup berdasar Islam memberikan spirit yang khas. Tujuan ini sangat

jelas didasarkan pada pemikiran bahwa dalam Islam sudah tertanam

(embodied) perasaan riang atau hidup dengan riang dan Islam merupakan

sebuah jalan untuk mencapai kemajuan (progress). Tujuan ini mencoba

membangun sebuah gagasan bahwa kemajuan haruslah membawa

kegembiraan, khususnya bagi anak-anak yang tidak terlindungi (yatim)

dan kelompok miskin (inti surah Al-Maun). Hal ini sangat berbeda dengan

situasi sosial modern yang menempatkan dalam setiap kemajuan

memiliki anak berupa penderitaan dan keterasingan.

Dalam mengimplementasikan semangat Al-Maun ada banyak hambatan

dan tantangan. Menurut Ketua PP Muhammadiyah 2005-2010, Dr.

Sudibyo Markus, hambatan-hambatan yang terjadi dalam

Muhammadiyah adalah (1) Hambatan kultural; tarik menarik antara

political disengagement dan civic engagement. (2) Hambatan struktural;

organisasi terlalu besar. (3) Hambatan paradigmatik, dalam pelaksanaan

fungsi khalifah, rahmatan dan risalah. (4) Hambatan programatik,

terjebak dalam kegiatan kelembagaan, kurang berfokus pada pendekatan

4

ummah. Menjadi pengerajin amal usaha, melahirkan pulau-pulau

yang kurang tanggap terhadap lingkungannya.

Padahal ruh gerakan Muhammadiyah sejak awal berdirinya menyiratkan

inklusivitas total dan universal sesuai dengan semangat Islam sebagai

rahmat bagi seluruh semesta. Ruh ini terartikulasi secara berbeda sesuai

dengan perkembangan zaman, terutama penggunaan bahasa. Namun

maju dan gembira merupakan frasa yang seharusnya tidak pupus dalam

cara kerja Muhammadiyah. Dalam konteks sekarang, maju dan gembira

haruslah dimaknai dengan cara pandang baru, yakni:

- Menguatkan komitmen kepada kelompok yang tidak terlindungi

(mustadlafin) dan yang lemah (dluafa).

- Mobilisasi sumber daya yang ada di Muhammadiyah untuk keluar dari

dominasi kekuatan pasar global.

- Membangun solidaritas kolektif dan membangun kohesivitas secara

terstruktur.

- Mengembangkan modal sosial (social capital), sebagai kompensasi

bagi hilangnya akses sumber daya alam dan meningkatkan

kepercayaan trust dalam manajemen sumberdaya manusia.

- Penyeimbang proses demokratisasi dan good governance.

Dua prioritas Muhammadiyah dalam membumikan konsep masyarakat

Islam sebenar-benarnya adalah [1] Back to Basics peningkatan kapasitas

lokal/komunitas/akar rumput dan [2] Go International. Keduanya

berkaitan dengan peristiwa di tingkat global dengan akar rumput (out

there phenomena dengan in here phenomena). Perlu diingat bahwa

globalisasi merupakan jalan kembali ke kampung halaman. Dalam

konteks ini globalisasi justru memberikan kesempatan untuk menemukan

kembali kesadaran lokal kita dan memungkinkan terjadinya hibridasi

kebudayaan (akomodasi: menyerap, dan akulturasi: mencyerap dan

membagi).

Di dunia Internasional Muhammadiyah dianggap sebagai pilar Islam

Moderat dan tonggak demokrasi di Indonesia. Banyak yang ingin

membantu dan bekerjasama, salah satunya organisasi-organisasi yang

tergabung dalam Humanitarian Forum Indonesia (HFI). Muhammadiyah

menjadi salah satu dari inisiator organisasi ini. Isu bencana dalam

community based disaster reduction management (CBDRM) merupakan

bagian dari strategi makro Muhammadiyah sebagai Islamic Society/Civil

Society yang bertumpu pada konsep surat Al-Maun, yang mengandung

proses (1). Karitatif, (2). Pemberdayaan, (3). Takaful (modal sosial), (4).

Ketahanan sosial, (5). Masyarakat yang beradab (civil society).

Pada tahun 2007 Pimpinan Pusat Muhammadiyah membentuk Pusat

Penanggulangan Bencana dengan mengeluarkan Surat Keputusan

5

Nomor: 58/KEP/I.0/2007 tentang penetapan Pengurus dengan ketua

Dr.H.M. Natsir Nugroho, Sp.OG, M.Kes. Pembentukan ini berdasar

rekomendasi Internal Pasal 1 keputusan Muktamar Muhammadiyah 45

tahun 2005. Pada periode 2010-2015 Pimpinan Pusat Muhammadiyah

merubah menjadi Lembaga Penanggulangan Bencana dengan kedudukan

setingkat Majelis dengan Ketua H. Budi Setiawan, S.T. dan berkedudukan

di Kota Yogyakarta.

6

BAB II


Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan bahwa Pusat Penanggulangan

Bencana yang telah dibentuk pada tahun 2007, pada periode 2010-2015

dirubah menjadi Lembaga Penanggulangan Bencana, sehingga kedudukannya

menjadi lebih kuat karena menjadi instusi yang langsung berada di bawah

koordinasi Pimpinan Muhammadiyah sebagai Unsur Pembantu Pimpinan

(Pasal 20, Anggaran Dasar Muhammadiyah dan SK PP Muhammadiyah

120/KEP/I.0/B/2006 tentang Qoidah Unsur Pembantu Pimpinan

Persyarikatan). Sementara sebutan dalam bahasa Inggris Muhammadiyah

Disaster Management Center (MDMC) tetap dipertahankan.

Dasar pembentukannya adalah Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46

tahun 2010 yang dirilis (tanfidz) dalam Berita Resmi Muhammadiyah No.

1/2010-2015. Kutipan keputusan yang terkait langsung adalah sebagai berikut

:

Meningkatkan dan mengoptimalkan sistem penanggulangan bencana

dalam bentuk jejaring simpul-simpul tanggap darurat, rehabilitasi

bencana di lingkungan Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana;

peningkatan kapasitas kader, relawan, dan pengelola penanggulangan

bencana (Halaman 128).

Mengembangkan kesadaran bencana di lingkungan Muhammadiyah,

kampanye kesadaran menghadapi bencana di masyarakat, advokasi

sistem penanggulangan bencana, dan usaha-usaha lain dalam program

rehabilitasi pasca tanggap darurat yang tersistem dengan program dan

prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah (Halaman 129).

Meningkatkan keterpaduan dan kesiapan AUMKESOS dan Rumah Sakit

dalam penanggulangan bencana, peningkatan kualitas tanggap darurat

(response time dan mobilisasi), peningkatan kualitas manajemen dan

pengadaan logistik tanggap darurat, serta advokasi dan reabilitasi pasca

bencana (Halaman 128).

Sementara itu kutipan keputusan lain yang terkait sebagai berikut :

Mengoptimalkan standar pelayanan kesehatan melalui standarisasi

pelayanan AUMKES, pengembangan rumah sakit dengan layanan

unggulan di setiap daerah, optimalisasi pelayanan AUMKES terhadap

permasalahan kesahatan masyarakat dan penanggulangan bencana, dan

peningkatan jumlah AUMKES sebagai Satelit Klinik Rumah Sakit

Muhammadiyah dan Aisyiyah di daerah pedalaman/terpencil (Halaman

128).

7

Memfasilitasi dan membuka jalur bagi peningkatkan hubungan, jaringan,

dan kerjasama Persyarikatan dengan Lembaga-Lembaga internasional

untuk kepentingan pengembangan berbagai aspek yang menjadi

perhatian dan aksi gerakan Muhammadiyah, termasuk dalam menangani

konflik, bencana, dan hal-hal penting lainnya yang menjadi perhatian

dunia internasional (Halaman 144, tentang Kerjasama Luar Negeri).

Mengefektifkan Ranting sebagai pusat penanggulangan bencana, baik

pada tahap tanggap darurat maupun pada tahap rehabilitasi (Halaman

181, tentang Pedoman Revitalisasi Ranting Muhammadiyah).

Dalam perjalanannya, Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah

bergerak berdasarkan:

1. Prinsip Dasar

Terdapat seperangkat prinsip dasar yang dapat diadopsi oleh Lembaga

Penanggulangan Bencana untuk penerapan di Muhammadiyah, yaitu;

- Pengurangan Risiko Bencana (PRB) harus menjadi bagian penting

dari investasi besar Muhammadiyah di Indonesia dalam

pembangunan berkelanjutan untuk melindungi warga Persyarikatan

dan masyarakat secara luas beserta aset-asetnya.

- PRB harus terintegrasi dalam setiap rencana kerja dan program

Muhammadiyah karena bencana merusak hasil-hasil pembangunan

yang telah susah payah dicapai Muhammadiyah dalam kurun waktu

100 tahun terakhir.

- Muhammadiyah melalui Lembaga Penanggulangan Bencana harus

melihat bencana secara multihazard sehingga dapat meningkatkan

efektivitas.

- Pengembangan kapasitas adalah strategi pokok dalam implementasi

PRB oleh Lembaga Penanggulangan Bencana untuk membangun dan

mempertahankan kemampuan organisasi, aktivis, warga

persyarikatan dan masyarakat luas dalam mengelola risiko secara

baik dan mandiri.

- Implementasi PRB di Muhammadiyah harus terdesentralisasi

tanggungjawabnya pada tingkat PWM & PDM, mengingat wilayah

kerja yang sangat luas [33 Propinsi dan 400 Kabupaten/Kota].

- Di tingkat masyarakat, partisipasi adalah keharusan untuk efektivitas

PRB. Lembaga Penanggulangan Bencana harus mendorong

keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan penerapan

sehingga dapat memastikan kegiatan yang dilaksanakan merupakan

kebutuhan rakyat dan sesuai dengan tingkat kerawanan yang ada.

- Lembaga Penanggulangan Bencana melihat gender sebagai faktor

inti dalam PRB karena merupakan prinsip pengaturan utama dalam

semua masyarakat, bahkan dalam tingkat akar rumput, wanita

8

dengan peranannya sebagai pengguna dan pengatur sumberdaya

lingkungan, penyedia ekonomi, pengurus dan pekerja masyarakat

membuatnya sering berada dalam posisi untuk menangani risiko.

Lebih dari itu, dengan adanya Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah

sebagai sayap gerakan perempuan di Muhammadiyah akan memberi

nilai lebih.

- Membangun kemitraan dengan swasta dan Lembaga masyarakat

berupa asosiasi bersama secara sukarela untuk mencapai tujuan

dengan aktivitas kolaboratif.

Lembaga Penanggulangan Bencana didasarkan atas nilai-nilai atau

keyakinan; (i) nilai dasar ajaran agama Islam rahmatan lil alamin, (ii)

sejarah perjuangan Muhammadiyah sebelumnya, (iii) Lembaga

Penanggulangan Bencana sebagai leading sector kekuatan

Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana, (iv). tuntutan

perkembangan kerja kemanusiaan global.

2. Visi, Misi dan Posisi Strategis

Visi Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah

Berkembangnya fungsi dan sistem penanggulangan bencana yang

unggul dan berbasis Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) sehingga

mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup masyarakat yang

sadar dan tangguh terhadap bencana serta mampu memulihkan korban

bencana secara cepat dan bermartabat

Misi Lembaga Penanggulangan Bencana

- Meningkatkan dan Mengoptimalkan Sistem Penanggulangan

Bencana di Muhammadiyah

- Mengembangkan Kesadaran Bencana di Lingkungan Muhammadiyah

- Memperkuat Jaringan dan Partisipasi Masyarakat dalam

Penanggulangan Bencana.

Secara umum, posisi strategis yang dimiliki saat ini adalah;

- Bahwa Lembaga Penanggulangan Bencana adalah gerakan praksis

Muhammadiyah back to basics, kembali ke basis jati diri, khittah dan

bidang geraknya di bidang dawah, tarbiyah dan kesejahteraan.

- Melakukan pemberdayaan organisasi dan program Lembaga

Penanggulangan Bencana sendiri sebagai bagian integral dari

pencerahan kembali gerakan Muhammadiyah berdasar Visi

Muhammadiyah 2025 ( Menjadikan Muhammadiyah sebagai

gerakan Islam yang utama serta terciptanya kondisi dan faktor-faktor

pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-

benarnya )

9

- Dengan konsolidasi ke dalam, dilaksanakan seiring dengan tantangan

dan keikutsertaan Muhammadiyah dalam kegiatan kemanusiaan

global.

- Siap menjadi pemain global pada periode muktamar 2015-2020.

3. Peran, Tanggung jawab dan Nilai-nilai

Peran Lembaga Penanggulangan Bencana:

- Membangun kesadaran

- Mediator perubahan perilaku

- Membangun partisipasi masyarakat/komunitas

- Membangun nilai, budaya dan pranata ketahanan masyarakat

Tanggung jawab yang harus diemban Lembaga Penanggulangan Bencana:

- Melaksanakan amanah Illahi (hablun minallah)

- Menolong kesengsaraan umum (hablun minannas)

Nilai-nilai filosofis Lembaga Penanggulangan Bencana adalah;

- Rahmat bagi alam semesta

- Berkeadilan

- Profesional

Sedangkan nilai-nilai operasional dalam MDMC adalah;

- Responsif; melayani dengan cepat dan tanggap.

- Musyawarah; melakukan metode partisipatif.

- Efisien dan efektif; mengoptimalkan sumberdaya, tepat sasaran,

tepat target.

- Berkelanjutan; menggunakan pendekatan pemberdayaan komunitas,

berinvestasi di masyarakat.

- Berjejaringan; bekerja bersama dengan siapapun yang memiliki misi

yang sama.

- Akuntabel; bekerja secara transparan, menghargai keterbukaan

publik dalam kegiatan dan laporan keuangan.

- Kepatuhan Hukum; bekerja atas dasar kesadaran hukum.

PENGORGANISASIAN

Konsep penanganan bencana Muhammadiyah adalah untuk memastikan

penggunaan secara optimal sumber daya Muhammadiyah yang ada.

Karenanya, pengaturan organisasional yang dibutuhkan untuk penanganan

bencana (baik sebelum, selama, maupun setelah bencana) paling baik jika

didasarkan pada struktur Muhammadiyah yang telah ada.

Sifat dasar sistem

Sistem ini menyesuaikan sumber daya yang ada untuk tujuan penanganan

bencana.

Penggunaan struktur Muhammadiyah secara total

10

Sistem ini menggunakan seluruh jangkauan struktur Muhammadiyah yang

sudah ada; yakni, dari tingkat Nasional, ke tingkat Provinsi (PWM), tingkat

Daerah (PDM) dan tingkat komunitas (PCM/PRM).

Koordinasi sumber daya non-Muhammadiyah

Sumber daya non-Muhammadiyah bisa dengan mudah dikoordinasikan ke

dalam sistem.

Keterlibatan komunitas

Bencana terjadi di tingkat komunitas. Bencana bisa berdampak pada

beberapa komunitas pada saat bersamaan tapi komunitas inilah yang

merupakan apa yang disebut sebagai garis depan bencana (disaster

front). Karenanya Lembaga Penanggulangan Bencana harus menyediakan

tempat bagi keterlibatan dan partisipasi komunitas. Ini terutama berlaku

untuk aspek-aspek tindakan kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan.

Fasilitas dan Sistem Khusus

Lembaga Penanggulangan Bencana pada dasarnya merupakan entitas

yang dinamis. Semua tahap siklus penanganan bencana meliputi dan

melibatkan tindakan. Ini jelas memerlukan berbagai fasilitas dan sistem

khusus, biasanya dibutuhkan untuk menangani hal-hal seperti:

- arah dan koordinasi tindakan berkaitan dengan bencana;

- aktivitas Pusat Koordinasi (POSKO) Tanggap Darurat baik Nasional-

Wilayah dan Daerah;

- persiapan dan aktivasi sistem penanganan bencana, ketika dan jika

dibutuhkan;

- komunikasi;

- peringatan;

- survei dan peninjauan;

- manajemen informasi;

- logistik darurat.

Komponen-Komponen Organisasi

Komponen-komponen yang ada dalam Lembaga Penanggulangan Bencana

adalah sebagai berikut:

A. Fasilitas

Fasilitas adalah perangkat keras yang dapat mendukung kerja-kerja

dalam penanganan bencana. Fasilitas yang dibutuhkan Lembaga

Penanggulangan Bencana antara lain Pusat Koordinasi Tanggap

Darurat, alat komunikasi, ruang konferensi/briefing, kantor,

penyimpanan perlengkapan dan perlengkapan evakuasi.

Ruang kantor haruslah ruang yang memadai dan fungsional. Dalam

situasi emergency, ruang kantor bisa dirubah menjadi Pusat

Koordinasi Tanggap Darurat dengan menempatkan peta, papan tulis,

11

dan alat peraga untuk mempresentasikan informasi tentang situasi,

sumber daya yang tersedia, tugas dengan prioritas, tugas yang sedang

dijalankan, dan sebagainya.

B. Perlengkapan dan Persediaan

Lembaga Penanggulangan Bencana perlu memiliki berbagai kategori

perlengkapan dan persediaan darurat. Ini akan berbeda-beda

bergantung pada kebutuhan masing-masing tapi biasanya hal-hal

berikut perlu disimpan dan dijaga:

Kendaraan.

Perlengkapan darurat, seperti generator, perangkat penerangan

darurat, beliung (pick), sekop, kain terpal, selimut, tenda dan

perlengkapan komunikasi.

Perlengkapan pelatihan.

C. Staf Terlatih

Harus ada staf yang terlatih untuk menjalankan semua fungsi yang

dibebankan pada Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah.

Sehingga harus bisa memastikan adanya program pelatihan yang

memadai.

D. Sistem Komunikasi

Tanpa komunikasi yang memadai dan efektif, tidak ada organisasi

penanggulangan bencana yang bisa berjalan dengan memuaskan.

Dalam istilah penanganan bencana, ada empat pertimbangan penting

dalam sistem komunikasi, yakni sistem komunikasi harus:

Menyediakan fasilitas memadai untuk kegiatan normal sehari-hari

dari organisasi.

Mampu meluaskan peran dari peran sehari-hari menjadi fungsi

yang lebih luas dengan tuntutan yang lebih besar dalam operasi

tanggap darurat.

Menyediakan kapabilitas bergerak (mobile) jika dibutuhkan.

Memiliki kapasitas cadangan atau bantuan (back-up) untuk

memenuhi tuntutan darurat.

E. Sistem Peringatan

Efektivitas sistem peringatan adalah salah satu komponen penting

dalam kapabilitas suatu Lembaga Penanggulangan Bencana untuk

menangani bencana. Karenanya kebutuhan ini perlu dipenuhi secara

memadai dalam semua sistem organisasional di semua tingkatan.

Berikut ini adalah kebutuhan-kebutuhan kunci dalam sistem

peringatan:

Kapabilitas untuk menerima peringatan internasional

12

Sebagai contoh, peringatan akan terbentuknya badai di bawah

pengaturan meteorologi internasional; atau peringatan tsunami

dari pusat tsunami internasional.

Kapabilitas untuk menginisiasi peringatan dalam negeri

Misalnya, dalam kasus seperti gunung meletus, banjir, longsor,

kebakaran, insiden kimia berbahaya.

Kapabilitas untuk mengirimkan peringatan dari tingkat nasional

dan tingkat lain

Misalnya, melalui sistem penyiaran radio, sms centre atau system

peringatan khusus.

Kapabilitas untuk menyebarkan peringatan pada tingkat

masyarakat lokal

Misalnya, melalui pengeras suara masjid, sirene atau penyampai

pesan, jika kondisi mengharuskan.

Kapabilitas untuk menerima peringatan dan bertindak atasnya

Ini membutuhkan kepemilikan atas atau akses ke penerima

radio/televisi, mendengar/melihat jarak sinyal, tahu apa arti dari

berbagai pesan dan tahu apa yang harus dilakukan. [Jika ada

keterbatasan atau gangguan pada kapabilitas ini, maka peringatan

tidak bisa benar-benar efektif. Sebagian besar keterbatasan atau

gangguan disebabkan oleh bencana itu sendiri; misalnya,

ketidakmampuan sistem penyiaran radio untuk berfungsi karena

badai topan, gempa bumi atau kerusakan lain].

F. Manajemen Informasi

Informasi memiliki arti sangat penting dalam menangani situasi

bencana. Bahkan sistem organisasional terbaik, yang ditangani oleh

staf paling ahli dan professional, tidak akan berguna apa-apa tanpa

adanya informasi yang relevan dan alat untuk memprosesnya.

Sumber informasi juga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dalam

rangka menyediakan dua kategori utama informasi, yakni:

Informasi krisis, yakni berbagai bentuk informasi yang langsung

terkait dengan situasi bencana tertentu. Ini mencakup laporan

cuaca, laporan kerusakan, laporan terkini situasi dan sebagainya.

Ini merupakan informasi yang dinamis, yang terkait langsung

dengan kejadian yang sedang berlangsung.

Informasi latar belakang, yakni catatan tentang bencana

sebelumnya, informasi peta, informasi sensus dan sebagainya. Ini

adalah informasi statis tapi juga bisa sama pentingnya seperti

informasi krisis.

Karenanya secara organisasional, Lembaga Penanggulangan Bencana

Muhammadiyah perlu memastikan bahwa ada pengaturan yang

13

memadai untuk mendapatkan informasi krisis; dan bahwa informasi

latar belakang bisa dengan cepat diakses untuk digunakan jika

diperlukan.

Pemprosesan informasi cenderung dikelompokkan dalam siklus

informasi bencana:

Informasi tentang sesuatu.

Pengkajian (atau evaluasi).

Pembuatan keputusan.

Penyebaran informasi dan keputusan.

Secara keseluruhan, dalam mempertimbangkan aspek-aspek

organisasional yang relevan, penting untuk diingat bahwa tujuan

utama dari mendapatkan dan memproses informasi adalah bahwa hal

ini harus memungkinkan pejabat penanganan bencana untuk

mengidentifikasi, membuat prioritas dan mengalokasikan tugas-tugas

respon.

G. Fasilitas Hubungan (Liaison)

Sebagian besar sistem organisasional perlu memasukkan fasilitas

untuk berhubungan dengan berbagai badan yang saling terkait. Sifat

dasar dari fasilitas-fasilitas ini, dan saluran yang digunakan, biasanya

harus ditentukan atas dasar masing-masing situasi.

H. Media dan Hubungan Publik

Fasilitas organisasional juga diperlukan untuk memastikan hubungan

yang baik dengan media dan untuk hubungan publik secara umum.

Ada dua aspek penting dari hubungan dengan media:

Pertama, media membutuhkan informasi untuk tujuan berita

mereka sendiri dan, pada saat bencana, biasanya merupakan

kepentingan semua orang bahwa informasi semacam itu harus

akurat (jika tidak maka akan muncul beberapa akibat, yang

beberapa di antaranya bisa memperburuk situasi yang sudah

terganggu).

Kedua, media bisa menjadi sumber penanganan bencana yang

berharga, dengan kapabilitas yang dimilikinya untuk

menyebarkan informasi dan panduan resmi kepada masyarakat

yang tertimpa dan pihak lain).

I. Fasilitas Bergerak

Sifat dari bencana, terutama kecenderungannya yang mengganggu

fasilitas yang ada di daerah yang tertimpa, membutuhkan konsep

mobilitas yang kuat dalam penerapan tindakan penanggulangan.

Karenanya, pusat operasi darurat bergerak, fasilitas kesejahteraan

bergerak, dan mobilitas dalam aktivitas seperti evakuasi dan survey

14

serta pengkajian perlu benar-benar disediakan dalam istilah

organisasional.

J. Kewaspadaan, Aktivasi dan Meninggalkan Diri (Stand-down)

Pengaturan organisasional diperlukan untuk kewaspadaan, aktivasi

dan pergi (stand-down) dalam sistem penanganan bencana.

Pengaturan ini biasanya terdapat dalam rencana penanggulangan

bencana (termasuk prosedur operasional).

K. Kebutuhan Administratif

Aktivitas penanggulangan bencana membutuhkan banyak dukungan

administratif. Skala kebutuhkan logistik dan administratif yang

diperlukan untuk aspek-aspek respon seperti membersihkan puing-

puing, survey dan pengkajian, distribusi perlengkapan bantuan dan

perbaikan layanan penting bisa dengan cepat dihargai. Akan tetapi,

kebutuhan administratif pada saat non-bencana juga sama

pentingnya, terutama jika aspek kesiapsiagaan, pelatihan dan

kesadaran publik ingin dijaga pada tingkat keefektifan yang

diperlukan.

L. Pusat Koordinasi Tanggap Darurat (Posko Tanggap Darurat)

Hampir semua komponen organisasional yang dijabarkan diatas

berhubungan langsung dengan pembentukan dan fungsi Pusat

Koordinasi Tanggap Darurat yang berada di Wilayah (PWM) atau

Daerah (PDM). Sebuah Pusat Koordinasi Tanggap Darurat pada

dasarnya adalah pusat penanganan situasi bencana. Pusat Koordinasi

Tanggap Darurat menyatukan aspek-aspek vital seperti:

Komunikasi,

Informasi,

Peringatan,

Pengkajian dan pengawasan situasi,

Prioritas tindakan.

Alokasi tugas,

Koordinasi kegiatan,

Media dan informasi publik.

15

M. Bagan Struktur MDMC

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LPB/MDMC

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Sekretaris

Pusat Koordinasi Tanggap Darurat

Accounting

Bendahara

Fundraising Data Base Kesekretariatan

Ketua LPB/MDMC

Wakil Ketua

Penerbitan & Publikasi

Logistik

Majelis, Lembaga, Ortom, Amal Usaha

Kendaraan & Peralatan

Sistem Informasi

Database/Manajemen Relawan Tanggap Darurat

Pengelolaan Logistik Tanggap Darurat di Tiga Area

Bidang Mitigasi dan Kesiapsiagaan

Bidang Tanggap Darurat

Sekolah Siaga Bencana, RS Siaga Bencana, Jamaah Siaga Bencana dll

Koordinasi Majelis, Lembaga, Ortom, Amal Usaha terkait program

Pelatihan dan Mobilisasi Tim DMC, Tim SAR, Tim Psikososial

Kontijensi Planning dan Koordinasi

POSKO dengan PWM, PDM

Pelatihan DALA/HRNA/PDNA

Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi - Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Kerjasama

Pelakasanaan Program Rehabilitasi - Rekonstruksi

Humas

Mengusahakan Kerjasama baru dengan pihak dalam/luar

negeri

Pengarusutamaan Pengurangan

Resiko Bencana di Jaringan Muh

Terlibat Aktif dalam Global Platform,

Platform Nasional PRB

16

Koordinasi

Komunikasi

Informasi

Bantuan

BAGAN ORGANISASI MASA DARURAT BENCANA

Pusat Kordinasi

Tanggap Darurat

Komunikas NGO

Informas Media

Bantuan Badan Internasional

Sumber lain, dll.

Garis depan Bencana

Tim Gugus Tugas

Tim Swadaya (Self-help team)

= Perintah / Koordinasi

= Hubungan / Dukungan / Bantuan

LPB/MDMC PP Muhammadiyah Majelis-Lembaga-ORTOM

Koordinasi

Pusat Koordinasi

Tanggap Darurat

Komunikasi

Informasi

Bantuan

LPB/MDMC PROVINSI

LPB/MDMC DAERAH

Posko Wilayah

Posko Daerah

17

BAB III

TAHAP PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Tahap 1 Kesiapan (Kesiagaan)

Tahap ini dimulai ketika diterima informasi tentang kemungkinan bahwa

rencana penanggulangan bencana harus dijalankan oleh LPB/MDMC

Daerah/ Wilayah. LPB/MDMC Daerah/MDMC Wilayah akan

mendeklarasikan dimulainya tahap ini dan, jika dianggap perlu, akan

mengotorisasikan penyiaran publik tentang hal ini. LPB/MDMC Daerah

akan berkonsultasi dengan Pengampu Kepentingan di Daerah

(Pemerintah/Muspida) dan mengaktifkan Pusat Koordinasi Tanggap

Darurat Daerah serta memutuskan tindakan apa yang perlu diambil pada

tahap ini. LPB/MDMC Daerah kemudian akan mulai menjalankan

tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan rencana.

Rencana tindakan dalam kesiapsiagaan:

a. Identifikasi yang meliputi perkiraan Wilayah bencana, potensi

korban/ jumlah orang.

b. Identifikasi sumber daya LPB/MDMC (fasilitas, peralatan, sumber

daya manusia, logistik)

c. Identifikasi Kesiapan sistem

d. Persiapan administrasi

2. Tahap 2 Standby

Tahap ini dimulai ketika diumumkan adanya ancaman di semua atau

sebagian wilayah cakupan Muhammadiyah di Indonesia. Tahap ini

mengharuskan semua Majelis-Lembaga-Amal Usaha-ORTOM yang

relevan dan personilnya bersiaga (stand-by), sehingga mereka siap untuk

memulai operasi atau tindakan sesuai dengan rencana segera setelah

mereka diperintahkan untuk melakukannya. LPB/MDMC, berkonsultasi

dengan Lembaga lain akan menentukan kapan tahap ini mulai berlaku

dan akan mengumumkannya.

Tindakan yang dilakukan adalah

a. Mengaktifkan sistem komunikasi antar Majelis/Lembaga, Amal

Usaha dan ORTOM

b. Mengaktifkan sistem administrasi

c. Mensiagakan sumber daya manusia sesuai dengan bidangnya.

3. Tahap 3 Tindakan

Tahap ini dimulai ketika sudah jelas bahwa bencana sudah dekat (seperti

ketika badai jelas akan datang); atau ketika kejadian bencana (seperti

gempa bumi) sudah terjadi. LPB/MDMC Pusat, berkonsultasi dengan

LPB/MDMC Wilayah, akan memutuskan kapan tahap ini mulai

18

dilaksanakan dan mengumumkannya. Jika situasi mengharuskan

LPB/MDMC Provinsi atau LPB/MDMC Daerah lain bisa mengambil

keputusan sendiri untuk mengimplementasikan tahap ini. Semua

organisasi dan personel akan bertindak sesuai rencana, di bawah

koordinasi LPB/MDMC Pusat.

Tindakan yang dilakukan:

1. Mengaktifkan seluruh komponen yang terkait dengan bencana,

misal Pusat komando, Pusat logistik, jalur koordinasi dsb.

2. Mengaktifkan tim siaga bencana/garis depan bencana (tim medis,

tim psikososial, tim SAR).

3. Bila terjadi bencana secara tiba-tiba mobilisasi dan koordinasi

sumber daya dalam satu komando LPB/MDMC Pusat.

19

BAB IV

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA

DI WILAYAH DAN DAERAH

LPB/MDMC bisa dibentuk ditingkat Wilayah dan Daerah dengan ketentuan

sebagai berikut :

Ketentuan Umum

1. Berada di bawah Wilayah atau Daerah Muhammadiyah sebagai unsur

Pembantu Pimpinan.

2. Ketua Pimpinan Wilayah atau Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah

adalah penanggungjawab keberadaan Lembaga Penanggulangan

Bencana.

3. LPB/MDMC Wilayah/Daerah dibentuk dalam suatu area Pimpinan

Wilayah Muhammadiyah atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah, sebagai

unsur Pembantu Pimpinan sesuai ketentuan pada Pasal 20, Anggaran

Dasar Muhammadiyah, dan SK PP Muhammadiyah 120/KEP/I.0/B/2006

tentang Qoidah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan.

4. LPB/MDMC Wilayah dibentuk melalui usulan Rapat Pleno Pimpinan

Wilayah Muhammmadiyah menurut asas organisasi Muhammadiyah

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. LPB/MDMC Daerah dibentuk melalui usulan Rapat Pleno Pimpinan

Daerah menurut asas organisasi Muhammadiyah dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

6. LPB/MDMC Wilayah/Daerah adalah perangkat Daerah yang dibentuk

dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan

penanggulangan bencana.

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan

baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia,

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Pembentukan Kedudukan, Tugas dan Fungsi LPB/MDMC Wilayah/Daerah

1. Di setiap Wilayah dan Daerah bisa dibentuk LPB/MDMC

Wilayah/Daerah.

2. Pembentukan LPB/MDMC Wilayah/Daerah ditetapkan dengan Surat

Keputusan Pimpinan Wilayah/Daerah.

3. LPB/MDMC Wilayah dan Daerah dipimpin oleh Ketua LPB/MDMC yang

diangkat oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau Pimpinan Dearah

Muhammadiyah.

20

4. LPB/MDMC Wilayah/Daerah mempunyai tugas:

menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,

penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan

setara;

menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan aturan dan ketetapan

Muhammadiyah;

menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan

bencana;

menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada

MDMC Pusat setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap

saat dalam kondisi darurat bencana

mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima

dari anggaran atau pendapatan lainnya.

5. LPB/MDMC Wilayah/Daerah mempunyai fungsi:

perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif

dan efisien; dan

pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana

secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Hubungan antara LPB/MDMC Wilayah/Daerah dan MDMC Pusat

Hubungan antara LPB/MDMC Pusat dan LPB/MDMC Wilayah/Daerah

merupakan hubungan fungsional dan bukan sebuah hubungan struktural.

LPB/MDMC Pusat menyediakan dukungan bagi LPB/MDMC

Wilayah/Daerah dalam pelaksanaan kerja-kerja disaster management.

LPB/MDMC Pusat menyediakan supporting data dan informasi bagi

LPB/MDMC Wilayah/Daerah.

LPB/MDMC Pusat mengorganisasi data dan informasi kebencanaan, serta

menyusun sebuah data base system yang memberikan kemudahan bagi

LPB/MDMC Wilayah/Daerah dalam memanfaatkan informasi.

LPB/MDMC Wilayah/Daerah memberikan informasi perkembangan

lapangan kepada LPB/MDMC Pusat.

LPB/MDMC Pusat menyediakan supporting tenaga ahli, khususnya yang

berkaitan dengan pengelolaan bencana bagi LPB/MDMC Wilayah/Daerah

yang membutuhkan dalam peningkatan kapasitas.

Dalam kasus emergency response, LPB/MDMC Pusat bertanggung jawab

melakukan mobilisasi sumberdaya (manusia dan material) yang tidak bisa

dicukupi oleh LPB/MDMC Wilayah dan Daerah.

21

Dalam kasus emergency response, LPB/MDMC Wilayah/Daerah (di mana

terjadi bencana) betanggungjawab atau mengkoordinasi semua kegiatan

respon di Daerah.

22

BAB V

PROSEDUR DAN MEKANISME KOORDINASI

Yang dimaksud kerjasama dengan Lembaga dalam lingkungan organisasi

Muhammadiyah adalah kerjasama pelaksanaan program atau

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tertentu dalam penanggulangan bencana

baik pada saat sebelum, saat dan setelah bencana terjadi.

Adapun komponen yang terlibat dalam Penaggulangan Bencana di

Muhammadiyah adalah :

a. Aisyiyah

b. Pemuda Muhammadiyah

c. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

d. Nasyiatul Aisyiyah

e. Ikatan Pelajar Muhammadiyah

f. Tapak Suci

g. Hizbul Wathan

Untuk keseluruhan kerjasama di atas maka berlaku prosedur-prosedur sebagai

berikut:

Sebelum atau tidak terjadi Bencana :

a. Setiap LPB/ MDMC Wilayah/Daerah melakukan pemetaan kajian Daerah

rawan bencana : ancaman resiko terhadap bencana yang harus

dilaporkan ke LPB/MDMC Pusat.

b. LPB/MDMC Wilayah/Daerah wajib melakukan update data hasil

pemetaan lapangan.

c. LPB/MDMC Wilayah/Daerah melakukan mapping kapasitas SDM, aset

AUM, PTM, Lembaga, dan kesiapsiagaan setiap Wilayah.

d. LPB/MDMC Pusat bertindak sebagai Pusat informasi dalam pengetahuan

bencana di tingkat Muhammadiyah :

data base Daerah rawan bencana di lingkungan Muhammadiyah

data sebaran lokasi DMC

Data relawan

Sumber daya Muhammadiyah dalam PRB.

e. LPB/MDMC Pusat mengkoordinasi kegiatan peningkatan kapasitas

penanggulangan bencana di Muhammadiyah sesuai dengan mandat

kegiatan kemanusiaan Muhammadiyah.

f. LPB/MDMC Wilayah/Daerah melakukan peningkatan kapasitas relawan

(sesuai gugus tugas) sehingga mencapai taraf standart tertentu.

g. Masingmasing komponen yang melakukan kegiatan, memberikan

laporan tertulis kepada LPB/MDMC Wilayah dan Daerah.

h. Setiap komponen Muhammadiyah yang akan melaksanakan kegiatan

peningkatan kapasitas anggota dapat meminta bantuan LPB/MDMC

23

Wilayah/Daerah setempat atau LPB/MDMC Pusat, khususnya dalam

penyediaan tenaga ahli (Expert).

i. Dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan

LPB/MDMC Pusat, harus dikoordinasikan dengan Majelis tingkat Pusat,

dan selanjutnya melakukan koordinasi dengan LPB/MDMC

Wilayah/Daerah.

j. Bila ada informasi mengenai kegiatan/program/pelatihan tentang

pengurangan resiko bencana, maka LPB/MDMC Pusat wajib memberikan

informasi secara cepat kepada LPB/MDMC Wilayah/Daerah.

k. LPB/MDMC Pusat harus sudah mampu mengotorisasi penyiaran publik

tentang pengurangan resiko bencana

Pada saat terjadi Bencana:

a. Dalam setiap kejadian bencana, LPB/MDMC Wilayah atau Daerah dengan

cepat melakukan pendataan :

1) jumlah korban luka dan meninggal

2) kerusakan AUM, tempat tinggal

3) menentukan lokasi aman, evakuasi, dan pengungsi

4) pemenuhan kebutuhan dasar hidup berupa layanan kesehatan,

sandang pangan, sanitasi air bersih, keamanan, khususnya untuk

anak-anak dan perempuan

b. LPB/MDMC Pusat bertindak sebagai Pusat informasi kebencanaan.

c. LPB/MDMC Pusat segera mengambil inisiatif melakukan koordinasi

dengan LPB/MDMC wilyah/Daerah (khususnya yang berdekatan dengan

Wilayah bencana).

d. LPB/MDMC Wilayah/Daerah di mana terjadi bencana secara otomatis

akan berfungsi sebagai Pusat Koordinasi Tanggap Darurat.

e. Pusat Koordinasi Tanggap Darurat bekerja berdasarkan prinsip-prinsip

dan prosedur penanganan bencana kedaruratan. Antara lain: melakukan

koordinasi dengan otoritas penanganan kebencanaan di Daerah.

f. Bila sumberdaya Muhammadiyah setempat di mana terjadi bencana

mencukupi, maka tidak diperlukan mobilisasi sumberdaya dari Daerah

lain.

g. Bila sumberdaya Muhammadiyah setempat di mana terjadi bencana tidak

mencukupi, maka LPB/ MDMC Wilayah/Daerah melakukan koordinasi

dengan LPB/MDMC Pusat.

h. Setiap pengerahan sumberdaya untuk penanganan bencana

(kedaruratan) di suatu tempat harus didasarkan pada kebutuhan Pusat

Koordinasi Tanggap Darurat dengan berkoordinasi dengan LPB/MDMC

Pusat.

i. LPB/MDMC Pusat bertindak sebagai komando dalam kordinasi dan

pengerahan sumber daya dari Daerah-Daerah lain (yang tidak terkena

24

bencana) dan pihak-pihak lain untuk mempercepat proses aksi

penanggulangan bencana.

j. Setiap komponen Muhammadiyah baik yang berasal dari Daerah

setempat mapun Daerah lain tidak diperkenankan menjalankan kerja-

kerja sendiri, semua bekerja di bawah koordinasi Pusat Koordinasi

Tanggap Darurat.

k. Setiap relawan yang bergabung dalam penangan bencana, diwajibkan

menggunakan atribut atau tanda pengenal LPB/MDMC.

Setelah terjadinya Bencana:

a. LPB/MDMC Daerah selaku penanggung jawab kebencanaan Daerah

melakukan koordinasi dengan otoritas penanganan bencana di Daerah.

b. LPB/MDMC Pusat mengkoordinasi evaluasi kegiatan bersama dengan

LPB/MDMC Daerah.

c. LPB/MDMC Pusat menyusun laporan dan penulisan pembelajaran

(success story) kegiatan penanganan bencana.

d. LPB/MDMC Pusat membuat laporan kepada Pimpinan Pusat

Muhammadiyah.

Mekanisne Pengaturan Relawan:

Prabencana :

a. Setiap relawan yang akan terjun dalam misi kemanusiaan harus terdata di

masing LPB/MDMC Wilayah/Daerah dan dilaporkan ke LPB/MDMC Pusat.

b. Relawan bekerja di bawah koordinasi LPB/MDMC Wilayah/Daerah.

c. Setiap relawan siap secara fisik dan mental

Tanggap Darurat :

a. Setiap relawan yang bergabung dalam penangan bencana, diwajibkan

menggunakan atribut atau tanda pengenal LPB/MDMC.

b. Bila terjadi suatu bencana maka relawan yang dikirim harus sudah

mendapatkan pelatihan dan sesuai kompetensinya.

c. Setiap pekerjaan relawan harus selalu dalam satu koordinasi dan

melaporkan kegiataannya pada koordinator dan diteruskan ke Pusat

informasi.

Pasca Bencana :

a. Setiap relawan yang telah selesai melakukan kegiatan harus melaporkan

diri ke Pimpinan LPB/MDMC Wilayah/Daerah.

b. LPB/MDMC Wilayah/Daerah selaku penanggung jawab kebencanaan

Daerah harus melakukan koordinasi relawan dengan otoritas penanganan

bencana di Daerah.

e. LPB/MDMC Pusat mengkoordinasi evaluasi kegiatan relawan bersama

dengan LPB/MDMC Wilayah/Daerah.

25

f. LPB/MDMC Pusat membuat laporan jumlah relawan yang terlibat dalam

PRB kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sinergi Kegiatan LPB/MDMC Dengan Badan Amal Usaha Muhammadiyah:

Dalam menjalankan kerja-kerja dan pendanaan, MDMC bersinergi dengan

Badan Amal Usaha Muhammadiyah. Sinergi tersebut berbentuk :

Rumah Sakit

a. Sebelum terjadi bencana

b. Pada saat terjadi bencana

c. Setelah terjadi bencana

Perguruan Tinggi dan Sekolah-sekolah




Organisasi Otonom (Aisyiah, NA, Pemuda Muhammadiyah, IRM, IMM, Tapak

Suci, HW)




Untuk mendukung kelancaran di dalam sinergi tersebut, perlu dilakukan

koordinasi sampai pada tingkat organisasi struktural sesuai dengan kebutuhan

dan tingkatannya. Termasuk di dalam mengatasi perbedaan-perbedaan,

perselisihan-perselisihan antar Lembaga yang satu dengan yang lain.

26

BAB VI

SISTEM KERJASAMA PENANGGULANGAN BENCANA

Lembaga Dalam Lingkungan Organisasi Muhammadiyah

Yang dimaksud kerjasama antar Majelis, Lembaga, Ortom adalah kerjasama

dalam pengembangan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana.

Untuk keseluruhan kerjasama di atas maka berlaku prosedur-prosedur sebagai

berikut:

1. LPB/MDMC Pusat dan LPB/MDMC Wilayah/Daerah diperbolehkan

bekerjasama dengan/ antar Majelis, Lembaga, Ortom yang berkaitan

dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana.

2. Diluar ketentuan yang sudah ditetapkan dalam organisasi LPB/MDMC,

Pimpinan LPB/MDMC Pusat dan Ketua LPB/MDMC Wilayah/Daerah

bertugas menyusun dan menyiapkan program kerjasama yang bisa

dilakukan dengan/antar Majelis, Lembaga, Ortom setingkat.

3. Tandatangan kontrak kerjasama dilakukan oleh Pimpinan LPB/MDMC dan

Ketua LPB/ MDMC Wilayah/Daerah dengan/antar Majelis, Lembaga,

Ortom setingkat yang akan melakukan kerjasama.

4. Kerja sama dalam penanggulangan bencana mencakup penanganan

kedaruratan, peningkatan kapasitas, dan pemulihan korban bencana.

5. Dalam kerja sama penanggulangan bencana di dalam intern

Muhammadiyah, LPB/MDMC Pusat berperan dalam hal capacity building,

linking and learning, sistem data base dan informasi.

Kerjasama dengan Pemerintah Dalam Negeri

1. Badan-Badan atau institusi Pemerintah yang memungkinkan diajak

melakukan kerjasama adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB), Depdagri, Bappenas, BMKG, PU, ESDM, dan BAKORSURTANAL.

2. Lingkup kerjasama antara LPB/MDMC dengan Pemerintah Dalam Negeri

meliputi: penyiapan dukungan kebijakan, Data dan Informasi, Pendanaan,

dan Resource person (Expert).

3. Kerja sama dengan Lembaga Pemerintah dilakukan berdasarkan prinsip-

prinsip kemartabatan sebagai bangsa, saling penghormatan, dan

kesetaraan.

4. LPB/MDMC Pusat diperbolehkan melakukan kerja sama dengan

Pemerintah tingkat Pusat.

5. LPB/MDMC Wilayah/Daerah diperbolehkan melakukan kerja sama

dengan Pemerintah, dengan berkoordinasi kepada LPB/MDMC Pusat.

6. Dalam setiap kerjasama yang dilakukan oleh LPB/MDMC, PP

Muhammadiyah harus mendapatkan salinan kontrak kerja sama untuk

dijadikan pegangan.

27

7. Sebelum terjadi bencana, kerja sama LPB/MDMC dengan Lembaga

Pemerintah difokuskan pada sharing informasi, peningkatan kapasitas,

dan kampanye untuk menumbuhkan kesiapsiagaan masyarakat.

8. Dalam hal terjadi bencana, kerja sama LPB/MDMC dengan Pemerintah

dapat dilakukan dengan koordinasi yang berpedoman pada prinsip-

prinsip kedaruratan;

9. Dalam hal setelah terjadi bencana, kerja sama LPB/MDMC dengan

Pemerintah dilakukan untuk fokus pemulihan dan membangun tatanan

baru yang lebih baik dan bermartabat.

Kerjasama dengan Pemerintah Luar Negeri dan Lembaga PBB

1. Kerja sama dengan Pemerintahan asing dan Lembaga PBB dilakukan

berdasarkan prinsip-prinsip kemartabatan sebagai bangsa, saling

penghormatan, dan kesetaraan.

2. LPB/MDMC Pusat diperbolehkan melakukan kerja sama dengan luar

negeri atau asing dan Lembaga PBB.


dengan Pemerintah asing dan Lembaga PBB dengan berkoordinasi

kepada LPB/MDMC Pusat.



dijadikan pegangan.

5. Lingkup kerjasama dengan Pemerintah asing dititik beratkan pada:

sharing informasi, dukungan pendanaan , dukungan Expert, dan

pertukaran pengetahuan.

Kerjasama dengan Perusahaan

1. Kerja sama dengan perusahaan baik perusahaan dalam Negeri maupun

luar Negeri, dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kemartabatan, saling

penghormatan, independensi, bertanggungjawab dan kesetaraan.

2. LPB/MDMC diperkenankan melakukan kerjasama dengan perusahaan

dalam Negeri maupun perusahaan asing dengan catatan bahwa

perusahaan tersebut memiliki reputasi baik, yaitu:

Perusahaan yang tidak merusak lingkungan.

Perusahaan yang tidak memberi dampak pada masyarakat dan

khususnya anak-anak.

Perusahaan yang tidak menindas buruh dan mempekerjakan anak-

anak.

3. LPB/MDMC Pusat diperbolehkan melakukan kerja sama dengan

perusahaan dalam Negeri maupun luar Negeri.


dengan perusahaan dalam Negeri maupun asing dengan berkoordinasi

kepada LPB/MDMC Pusat.

28



dijadikan pegangan.

6. Lingkup kerja sama dengan perusahaan difokuskan pada dukungan

pendanaan, dukungan Expert (resources person), dukungan peralatan,

dan dukungan manajemen informasi.

7. Kerjasama LPB/MDMC dengan perusahaan baik dalam Negeri atau asing

harus didasarkan pada kontrak kerjasama.

Kerjasama dengan Masyarakat Sipil dan Perguruan Tinggi

1. Kerja sama LPB/MDMC dengan masyarakat sipil dan Perguruan Tinggi

dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kemartabatan, saling

penghormatan, independensi, bertanggungjawab dan kesetaraan.

2. Lingkup kerjasama LPB/MDMC dengan masyarakat sipil Internasional

adalah dukungan pendanaan, dukungan Expert (resources person),

dukungan relawan, dan jaringan kerjasama (network).

3. Lingkup kerjasama LPB/MDMC dengan masyarakat sipil Indonesia

meliputi: dukungan pendanaan, dukungan Expert (resources person),

dukungan Relawan, jaringan (network), pemberdayaan komunitas,

pengembangan metodologi pengelolaan bencana, advokasi, publikasi dan

sharing informasi.

4. Lingkup kerjasama LPB/MDMC dengan Perguruan Tinggi meliputi:

kerjasama riset, Expert (resources person), pendidikan dan pelatihan, dan

mobilisasi Relawan.

5. Dalam setiap kerjasama dengan masyarakat sipil dan Perguruan Tinggi

harus ada surat kontrak kerja sama.

6. Dalam kontrak kerjasama haruslah dicantumkan secara jelas tentang

tugas dan kewajabian masing masing pihak



dijadikan pegangan.

29

BAB VII

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

a. MDMC Pusat bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

b. MDMC Pusat membuat laporan tahunan dan disampaikan kepada

Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

c. MDMC Pusat melakukan audit keuangan secara berkala dengan

menggunakan akuntan public yang memiliki reputasi bagus dan dilaporkan

kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah

d. Setiap project yang dilakukan oleh LPB/MDMC Pusat dan LPB/ MDMC

Wilayah/Daerah harus dilakukan audit keuangan project.

e. LPB/MDMC Wilayah/Daerah bertanggung jawab kepada Persyarikatan

melalui musyawarah Wilayah/Daerah.

f. LPB/MDMC Wilayah/Daerah membuat laporan tahunan secara periodik

dan disampaikan kepada LPB/MDMC Pusat.

Mekanisme Penyelesaian Konflik

a. Prinsip dasar dalam penyelesaian konflik adalah melalui jalan musyawarah

untuk mencapai kemufakatan. Penyelesaian konflik didasarkan satu

komitmen untuk kemanusiaan dan berpegang pada prinsip Al-Maun.

b. Setiap permasalahan yang terjadi antar Lembaga di lingkungan

Muhammadiyah dimusyawarahkan di tingkat LPB/MDMC

Wilayah/Daerah. Ketua LPB/MDMC Wilayah/Daerah secara otomatis

bertindak sebagai mediator.

c. Jika tidak dicapai kata sepakat, LPB/MDMC Wilayah/Daerah meminta

masukan dan pendapat kepada pimpinan Muhammadiyah setempat

d. Jika masih belum mencapai kata sepakat pada tingkat Pimpinan

Muhammadiyah, maka LPB/MDMC Wilayah/Daerah dapat masukan dan

pendapat pada LPB/MDMC di atasnya.

30

DAFTAR ISTILAH

Penanggulangan Bencana :

Keseluruhan aspek perencanaan kebijakan pembangunan yang beresiko

bencana, kegiatan pada sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana yang

mencakup pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan

pemulihan kembali yang lebih baik akibat dampak bencana.

Bencana :

suatu gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

diakibatkan oleh faktor alam, di antaranya bencana gempa bumi, tsunami,

longsor, angin topan, banjir, letusan gunungapi, kekeringan, epidemi, dan

wabah penyakit, bencana karena faktor non-alam diantaranya kebakaran dan

gagal teknologi, dan bencana karena faktor manusia mencakup kerusuhan

sosial, teroris, dan kerusakan lingkungan, sehingga menyebabkan kerusakan

lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, bahkan sampai

menimbulkan korban jiwa manusia.

Bencana Alam :

Peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang meliputi

bencana gempa bumi tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, yang

mengakibatkan timbulnya korban manusia, harta benda, kerusakan sarana

dan prasarana lingkungan hidup dan fasilitas umum

Kegiatan Penanggulangan Bencana :

Serangkaian upaya yang mencakup penetapan kebijakan pembangunan yang

beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat,

rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Kegiatan Pencegahan Bencana :

Serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan

sama sekali dan/atau mengurangi ancaman bencana

Kesiapsiagaan :

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui

pengorganisasian, langkah-langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.

Peringatan Dini :

Serangkaian kegiatan dalam upaya memberikan peringatan tentang

kemungkinan akan terjadinya bencana, disampaikan secara resmi,

menjangkau seluruh masyarakat dengan segera, tegas, dan tidak

membingungkan.

Mitigasi :

Serangkaian kegiatan dalam upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko

bencana, baik secara struktural, melalui pembuatan bangunan fisik, maupun

non struktural melalui pendidikan dan pelatihan.

31

Tanggap Darurat Bencana :

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, setelah kejadian bencana

untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang mencakup kegiatan

penyelamatan masyarakat terkena bencana, harta benda, evakuasi,

pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian,

pemulihan sarana, dan pelayanan krisis.

Rehabilitasi :

Serangkaian program kegiatan yang terencana, terpadu dan menyeluruh yang

dilakukan setelah kejadian bencana guna membangun kembali masyarakat

yang terkena bencana melalui pemulihan kesehatan, mental, spiritual,

penguatan kesadaran masyarakat terhadap kerawanan bencana, pengurangan

tingkat kerawanan bencana, pemulihan ekonomi, pemulihan hak-hak

masyarakat, pemulihan administrasi Pemerintahan, dan integrasi kegiatan

pemulihan dampak bencana.

Rekonstruksi :

Serangkaian kegiatan yang terencana, terpadu dan menyeluruh yang

dilaksanakan dalam jangka waktu dan jangka panjang meliputi pembangunan

kembali sarana dan prasarana dasar,seperti pembangunan air bersih, jalan,

listrik, Pusat Kesehatan masyarakat, pasar, telekomunikasi, sarana sosial

masyarakat seperti masjid, gereja, pura, balai adat, balai pertemuan, fasilitasi

masyarakat untuk perbaikan rumah dan lingkungan hidup

Ancaman Bencana :

Suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana

Kerentanan Bencana :

Kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatolohis, geografis,

sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi di suatu wilayah untuk jangka

waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, merendam,

mencapai kesiapan, dan berkurangnya kemampuan untuk menanggapi

dampak buruk bahaya tertentu.

Pemulihan :

Proses kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan

hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali sarana dan

prasarana pada keadaan semula atau lebih baik dengan melakukan upaya

rehabilitasi dan rekonstruksi

Pencegahan Bencana :

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan bencana dan

meniadakan sumber ancaman bencana yang dimulai dari perumusan

kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi

Resiko Bencana :

32

Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan

kurun waktu tertentu, dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam,

hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan

gangguan kegiatan masyarakat

Bantuan Darurat Bencana :

Upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saar

keadaan darurat

Status Keadaan Darurat :

Suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu

atas dasar rekomendasi oleh Badan yang diberi tugas menanggulangi bencana

Pengungsi :

Orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa

melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka

sebelumnya, secagai akibat dari dan/atau dampak buruk bencana

Masyarakat Terkena Bencana :

Manusia yang mengalami kerugian akibat bencana, baik secara fisik, mental,

maupun sosial

Pemerintah :

Pemerintah Pusat, dan Daerah

LPB/MDMC Wilayah/ Daerah:

LPB/MDMC Wilayah Provinsi, dan MDMC Daerah Kabupaten/Kota

NGO/LSM :

Lembaga swadaya masyarakat internasional yang bersifat netral dan tidak

terikat dengan Pemerintah Negara manapun

INGO/LSM Internasional :

Lembaga swadaya masyarakat non-Pemerintah yang bukan merupakan bagian

dari Badan Pemerintah

UN/Persyarikatan Bangsa-Bangsa :

Organisasi internasional yang bertujuan memfasilitasi kerjasama dibidang

hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi dan

kesamaan sosial

Layanan Gawat Darurat:

Suatu badan pelayanaan jasa bantuan medis yang dapat dihubungi dalam

keadaan gawat darurat

Managemen Informasi Kedaruratan :

Pengumpulan, konsolidasi, analisis dan penyampaian informasi secara

terencana, terorganisir, dan terkendali, yang dapat mempengaruhi manusia,

harta benda dan sumber informasi untuk memastikan bahwa informasi yang

33

tersebar dapat diterima oleh pengambil kebijakan, pada waktu yang tepat

untuk dapat memuaskan mereka yang membutuhkan.

Telekomunikasi :

Peralatan dan jejaring yang digunakan untuk memindahkan informasi dari satu

titik ke titik lain. Termasuk diantaranya sistem berbasis satelit, jaringan publik

dan privat, serta kebijakan dan prosedur yang dikembangkan untuk

menjalankan berbagai sistem dan jaringan tersebut.

pedoman mekanisme kerja

Documents

Transcript of pedoman mekanisme kerja