PANDUAN

T

U

T

W

U

R

I

H

A

N

D

A

Y

A

N

I

MANAJEMEN

BERBASIS SEKOLAH

T

U

T

W

U

R

I

H

A

N

D

A

Y

A

N

I

Materi Pelatihan Penguatan Kemampuan

Kepala Sekolah

PUSAT PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PENDIDIKAN

DAN PENJAMINAN MUTUPENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2012

SAMBUTAN

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Dalam rangka pelaksanaan program penguatan kemampuan kepala sekolah yang merupakan amanat Inpres No 1 tahun 2010, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMP dan PMP) telah menyusun materi pelatihan untuk penguatan kemampuan kepala sekolah. Pengembangan materi tersebut telah mengacu pada standar kepala sekolah/madrasah sebagaimana diatur dalam Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Saya memberikan penghargaan yang tinggi kepada Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan atas dihasilkannya materi penguatan kemampuan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi kepala sekolah.

Materi pelatihan ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi individu kepala sekolah dan lembaga yang terkait dalam penguatan kemampuan kepala sekolah di propinsi dan kabupaten/kota. Berbagai pihak yang ingin berkontribusi terhadap program penguatan kepala sekolah dapat memperkaya dengan berbagai referensi dan khasanah bacaan lainnya untuk mewujudkan kepala sekolah yang profesional dan akuntabel. Semoga semua usaha kita untuk penguatan kemampuan kepala sekolah sesuai dengan standar kepala sekolah sebagaimana diamanahkan dalam Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah dapat diwujudkan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya dan menghasilkan lulusan yang cerdas, kreatif, inovatif, berpikir kritis, cakap menyelesaikan masalah, dan bernaluri kewirausahaan.

Jakarta, Februari 2012

Kepala Badan PSDMP dan PMP

Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd

NIP.196202031987031002

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIRJEN PMPTK .................................................................

ii

KATA PENGANTAR ...............................................................................

iii

DAFTAR ISI .............................................................................................

v

PENDAHULUAN .....................................................................................

1

A.

Latar Belakang .............................................................................

1

B.

Kompetensi MBS yang Diharapkan .............................................

3

C.

Deskripsi Materi Pelatihan ...........................................................

3

KEGIATAN BELAJAR 1

KONSEP MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH ....................................

5

A.

Pengantar.....................................................................................

5

B.

Materi Pokok...............................................................................

8

C.

Latihan/TugasError! Reference source not found. ...........................................................................

20

D.

RangkumanError! Reference source not found. ................................................................................

20

KEGIATAN BELAJAR 2

PELAKSANAAN MBS .............................................................................

41

A.

Pengantar.....................................................................................

21

B.

Materi PokokError! Reference source not found. .............................................................................

21

C.

Latihan/TugasError! Reference source not found. ...........................................................................

21

D.

RingkasanError! Reference source not found. ................................................................................

21

KEGIATAN BELAJAR 3

MONITORING DAN EVALUASI ............................................................

81

A.

Pengantar.....................................................................................

21

B.

Materi Pokok...............................................................................

21

C.

Latihan/TugasError! Reference source not found. ...........................................................................

21

D.

RingkasanError! Reference source not found. ................................................................................

21

E.

Refleksi .........................................................................................

21

DAFTAR PUSTAKA

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah semakin beragam dan cepat berubah. Tantangan ini dapat lebih cepat direspon oleh sekolah kalau pengelola sekolah menerapkan kebijakan dengan menganggap sekolah sebagai pusat perhatiannya (“school at the center”). Konsep pengembangan manajemen berbasis sekolah (MBS) berkembang sebagai respon dari sistem manajemen yang dikendalikan oleh otoritas eksternal (MKE). Upaya pengembangan konsep dan teori manajemen berbasis sekolah sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu, dan sejak tahun 1999 konsep MBS telah di diujicobakan di beberapa sekolah di Indonesia. Beberapa sekolah berkemauan untuk melaksanakan MBS, tetapi terbentur kepada belum terbentuknya pemahaman bagaimana menerapkan konsep tersebut secara operasional.

Di beberapa belahan dunia, MBS terlahir dengan beberapa nama yang berbeda, antara lain “tata kelola berbasis sekolah” (school-based governance), “manajemen mandiri sekolah” (school self-manegement), dan bahkan juga dikenal dengan “school site management” atau “manajemen yang bermarkas di sekolah”. Istilah-istilah tersebut memang mempunyai pengertian dengan penekanan yang sedikit berbeda. Namun, nama-nama tersebut memiliki roh yang sama, yakni sekolah diharapkan dapat menjadi lebih otonom (bukan hanya sekedar unit pelaksana teknis) dalam pelaksanaan manajemen sekolahnya, khususnya dalam penggunaan 3M-nya, yakni man, money, dan material.

Sekolah mengemban fungsi berposisi di garis paling depan dalam melayani pendidikan masyarakat, sehingga sekolah harus dapat merespon dengan cepat perubahan yang ada, namun juga tetap mengikuti standar-standar yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah sebagai unit organisasi yang mempunyai otonomi, mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri. Pengoperasionalan MBS memerlukan langkah-langkah perumusan lingkup kegiatan pengelolaan yang sudah digariskan dalam peraturan kementerian dalam bentuk standar-standar pengelolaan yang harus diikuti oleh sekolah (kegiatan yang diikat oleh aturan), dan kegiatan-kegiatan yang sepenuhnya diatur oleh sekolah (otonomi sepenuhnya).

Penerapan MBS secara yuridis diamanatkan oleh beberapa aturan perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51, Ayat (1);

“Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 49, Ayat (1);

“Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, yang akan diuraikan lebih mendetail lagi pada BAB II dan III

4. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendididikan, Pasal 50 dan 51.

Pasal 50

“Satuan atau program pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya”.

Pasal 51

(1) “Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 28, dan/atau Pasal 39, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

B. Kompetensi MBS Yang Diharapkan

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan belajar MBS, peserta penguatan kepala sekolah diharapkan memiliki kompetensi-kompetensi berikut:

a. memahami konsep MBS;

b. menerapkan konsep MBS;

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi MBS.

C. Deskripsi Materi Pelatihan

Untuk mencapai tiga kompetensi MBS sebagaimana disebut pada butir B, telah disusun tiga kegiatan pembelajaran untuk penguatan kemampuan kepala sekolah sebagai berikut :

1. Kegiatan pembelajaran 1, ditujukan untuk penguasaan materi Konsep MBS; mencakup arti, tujuan, konteks, prinsip, target, praktek-praktek dan kewenangan

2. Kegiatan pembelajaran 2, ditujukan untuk penguasaan kompetensi Penerapan MBS; mencakup mengidentifikasi kegiatan pengelolaan, menyusun “best practice” dalam bentuk diagram alir, mengidentifikasi aturan mengenai kewenangan, dan mengidentifikasi penanggung jawab kegiatan dan pihak terlibat.

3. Kegiatan pembelajaran 3 ditujukan untuk penguasaan kompetensi monitoring dan Evaluasi, mencakup menyusun perangkat monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan.

II. KEGIATAN BELAJAR 1

KONSEP MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

A. Pengantar

Bukti-bukti empirik lemahnya pola lama manajemen pendidikan nasional dan digulirkannya otonomi daerah telah mendorong dilakukannya penyesuaian diri dari pola lama manajemen pendidikan menuju pola baru manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi dan yang lebih demokratis. Berikut disajikan dimensi-dimensi perubahan pola manajemen, dari yang lama menuju ke yang baru.

Dimensi-dimensi perubahan pola manajemen pendidikan

Pola Lama

Pola Baru

Subordinasi

(

Otonomi

Pengambilan keputusan terpusat

(

Pengambilan keputusan partisipatif

Ruang gerak kaku

(

Ruang gerak luwes

Pendekatan birokratik

(

Pendekatan professional

Sentralistik

(

Desentralistik

Diatur

(

Motivasi diri

Overregulasi

(

Deregulasi

Mengontrol

(

Mempengaruhi

Mengarahkan

(

Memfasilitasi

Menghindari resiko

(

Mengelola resiko

Gunakan uang semuanya

(

Gunakan uang seefisien mungkin

Individual yang cerdas

(

Teamwork yang cerdas

Informasi terpribadi

(

Informasi terbagi

Pendelegasian

(

Pemberdayaan

Organisasi herarkis

(

Organisasi datar

Pada pola lama, tugas dan fungsi sekolah lebih pada melaksanakan program dari pada mengambil inisiatif merumuskan dan melaksanakan program peningkatan mutu yang dibuat sendiri oleh sekolah. Pada Pola baru, sekolah memiliki wewenang lebih besar dalam pengelolaan lembaganya, pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan partsisipasi masyarakat makin besar, sekolah lebih luwes dalam mengelola lembaganya, pendekatan profesionalisme lebih diutamakan dari pada pendekatan birokrasi, pengelolaan sekolah lebih desentralistik, perubahan sekolah lebih didorong oleh motivasi-diri sekolah dari pada diatur dari luar sekolah, regulasi pendidikan lebih sederhana, peranan pusat bergeser dari mengontrol menjadi mempengaruhi dan dari mengarahkan ke memfasilitasi, dari menghindari resiko menjadi mengolah resiko, penggunaan uang lebih efisien karena sisa anggaran tahun ini dapat digunakan untuk anggaran tahun depan (efficiency-based budgeting), lebih mengutamakan teamwork, informasi terbagi ke semua warga sekolah, lebih mengutamakan pemberdayaan, dan struktur organisasi lebih datar sehingga lebih efisien.

B. Materi Pokok

Lingkup materi yang akan dibahas dalam konsep MBS mencakup; arti MBS, Tujuan MBS, dan Karakteristik MBS.

1. Pengertian MBS

Secara umum, manajemen berbasis sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggungjawab) lebih besar terhadap sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesan-keluwesan terhadap sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orangtua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya). Hal-hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan tuntutan sekolah serta masyarakat atau stakeholder yang ada. ( Catatan: MBS tidak dibenarkan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku / MBS tidak sak karepe dewe ).

De Grauwe dalam laporan kajiannya “The Quality Imperative School-based management (SBM): does it improve quality? (2005) memberikan definisi MBS sebagai transfer kewenangan dalam pembuatan keputusan pengelolaan sekolah ke tingkat sekolah. Konsep MBS harus dapat menjawab kewenangan mana saja yang sebelumnya menjadi kewenangan pengelola pendidikan tingkat nasional ditransfer menjadi kewenangan sekolah, dan kepada siapa saja kewenangan-kewenangan di tingkat sekolah tersebut diberikan.

2. Tujuan MBS

MBS bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar kepada sekolah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan kinerja sekolah yang dimaksud meliputi peningkatan kualitas, efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan inovasi pendidikan.

Dengan MBS, sekolah diharapkan makin berdaya dalam mengurus dan mengatur sekolahnya dengan tetap berpegang pada koridor-koridor kebijakan pendidikan nasional. Perlu digarisbawahi bahwa pencapaian tujuan MBS harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan sebagainya)

3. Karakteristik MBS

Leithwood K., & Menzies T. (1998) (Forms and effects of school-based management: a review. Educational policy, vol. 12, no. 3, pp.325-347. 13) mengidentifikasi karakteristik MBS mencakup 4 aspek, yaitu:

1. Kontrol administratif: dibawah kewenangan kepala sekolah.

2. Kontrol professional: dibawah kewenangan korps guru

3. Kontrol masyarakat: dibawah kewenangan wali siswa melalui dewan sekolah

4. Kontrol keseimbangan: kontrol professional dan kontrol masyarakat diperagakan secara seimbang.

Di Indonesia karakteristik MBS akan diuraikan dalam prinsip, konteks, target, dan praktek-praktek MBS. Prinsip, kontek, dan target MBS akan diuraikan dalam lanjutan BAB II ini, sedangkan praktek-praktek MBS akan diuraikan dalam bab selanjutnya, yaitu BAB III PELAKSANAAN MBS.

a. Prinsip

Penerapan MBS ini didasari oleh empat prinsip yang dikemukakan oleh Yin Cheong Cheng (1996) “School effectiveness and school-based management: a mechanism for development”; yaitu, ekuifinalitas, desentralisasi, sekolah sebagai unit swakelola, dan inisiatif, yang mana prinsip-prinsip diatas tidak pernah diakomodasi pada model manajemen sebelumnya.

Prinsip equifinalitas menyatakan bahwa ada banyak cara yang berbeda untuk mencapai satu tujuan. Satu organisasi mempunyai potensi dan kendala yang berbeda dibandingkan organisasi lain. Sangat tidak masuk akal kalau organisasi-organisasi yang berbeda karakternya dipaksa untuk mencapai satu tujuan dengan cara yang sama.

Prinsip desentralisasi didasarkan kepada pelibatan kegiatan tidak hanya di pusat saja, tetapi disebar ke daerah-daerah untuk terlibat dalam pembuatan keputusan. Tugas pusat untuk membuat keputusan akan semakin sulit karena keragaman kondisi di daerah masing-masing. Pelibatan daerah untuk ikut memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan, menjadi keharusan agar organisasi dapat melakukan tindakan terbaik sesuai dengan kondisinya. Demikian juga dengan kewenangan di sekolah, pelibatan staf sekolah perlu dilakukan.

Prinsip sekolah sebagai unit swakelola didasarkan bahwa kegiatan sekolah sehari-hari harus tetap berjalan. Semua masalah yang ada harus cepat ditangani tanpa menunggu instruksi dari otoritas eksternal. Kegiatan sekolah tidak dapat berjalan lancar kalau semua kegiatan harus menunggu instruksi dari otoritas eksternal.

Prinsip inisiatif menegaskan bahwa sekolah sebagai organisasi mandiri tidak perlu menunggu keputusan otoritas eksternal dalam melakukan kegiatannya. Ada empat tingkat inisiatif dari yang paling rendah yaitu hanya menunggu, menuju ke tingkat lebih tinggi yaitu meminta petunjuk, meningkat ke lebih tinggi lagi yaitu meminta ijin, menuju ke inisiatif yang paling tinggi yaitu melakukan dulu baru melaporkan.

b. Konteks

Konteks penerapan MBS adalah dalam rangka membentuk sekolah yang memiliki kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas sebagaimana pesan PP 17, 2007 pasal 49; “Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”.

Kemandirian

Kemandirian dapat diartikan sebagai kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, kemandirian dari sisi program dan pendanaan merupakan tolok ukur utama kemandirian sekolah. Jadi kemandirian sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku.

Kemitraan

Setiap warga sekolah mempunyai fungsi dan peran yang spesifik. Hubungan antar warga sekolah didasarkan atas kemitraan atau partnership yaitu bentuk hubungan setara dalam berbagi tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan perannya.

Partisipasi

Sekolah dapat mewujudkan visinya kalau semua warga terlibat sesuai dengan fungsi dan perannya. Pelibatan warga sekolah dalam penyelenggaraan sekolah harus mempertimbangkan keahlian, batas kewenangan, dan relevansinya dengan tujuan partisipasi. Peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah akan mampu menciptakan keterbukaan, kerjasama yang kuat, akuntabilitas, dan demokrasi pendidikan. Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan dalam program dan keuangan.

Keterbukaan

Keterbukaan memberi kesempatan kepada warga sekolah untuk mengetahui hal-hal yang sedang terjadi dan memahami kondisi nyata sekolah. Pemahaman ini menjadi awal tumbuhnya kepedulian warga sekolah.

Akuntabilitas

MBS harus dipahami sebagai model pemberian kewenangan yang lebih besar kepada sekolah. Sebagai konsekuensinya, sekolah harus bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Untuk itu sekolah berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada publik tentang apa yang dikerjakan sebagai konsekuensi dari mandat yang diberikan oleh publik. Itu berarti akuntabilitas publik menyangkut hak publik untuk memperoleh pertanggungjawaban penyelenggara sekolah.

c. Target

Target manajemen berbasis sekolah dirumuskan dalam permendiknas nomer 19 tahun 2007 tentang pengelolaan pendidikan, mencakup 6 target seperti berikut :

1. perencanaan program;

2. pelaksanaan rencana kerja;

3. pengawasan dan evaluasi;

4. kepemimpinan sekolah/madrasah;

5. sistem informasi manajemen; dan

6. penilaian khusus.

Masing-masing target diuraikan lebih lanjut menjadi butir-butir target, misalnya komponen perencanaan program dibagi menjadi 4 butir yaitu visi, misi, tujuan dan rencana kerja sekolah.

Secara ringkas target MBS digambarkan dalam Gambar 1 peta konsep berikut :

Gambar 1. Peta konsep pengelolaan sekolah

Sesuai dengan Permen nomor : 19 tahun 2007 tentang pengelolaan sekolah

Untuk melakukan perumusan rencana kerja, sekolah perlu melakukan evaluasi diri sekolah, sebagaimana diatur dalam Permen 19 tahun 2007 tentang pengelolaan sekolah, peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomer 63 tahun 2009 tentang Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan.

C. Latihan/Tugas : Individu:

1. Pecahkanlah kasus manajemen di bawah ini secara individual.

Latihan / Tugas : Kelompok

Bentuklah kelompok dengan anggota 5 sampai 10 orang. Diskusikan kasus di atas! Hasil diskusi disajikan untuk dikomentari kelompok lainnya dan fasilitator.

D. Ringkasan

Konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan model pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggungjawab) yang lebih besar kepada sekolah, karena konsep lama dimana pengelolaan sekolah terlalu dipengaruhi oleh kekuasaan eksternal (MKE). MBS dicirikan oleh prinsip-prinsip, konteks, yang berbeda dengan manajemen dikontrol oleh otoritas luar. MBS menerapkan empat prinsip, yaitu prinsip equifinalitas, desentralisasi, sekolah sebagai unit swakelola, dan inisiatif, dan konteks MBS adalah dalam rangka menuju kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

III. KEGIATAN BELAJAR 2

PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

A. Pengantar

Pelaksanaan MBS lebih menekankan kepada merumuskan bagaimana praktek-praktek MBS dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Kegiatan-kegiatan yang sudah lama diotonomkan di sekolah diungkapkan oleh Alison Bullock dan Hywel Thomas dalam “school at the center” 1997 halaman 7-8, mencakup lingkup kegiatan (1) penerimaan siswa; (2) penilaian (assessment) siswa; (3) informasi seleksi , berupa dokumen, yang dipublikasikan ke luar sekolah (4) pendanaan mencakup keputusan penggalian dan penggunaan dana. Dengan diterapkannya MBS, Caldwell and Spinks (dalam Alison Bullock dan Hywel Thomas dalam “school at the center” 1997 halaman 7) melaporkan otonomi yang lebih luas dalam kegiatan pengelolaan sekolah, yang mencakup desentralisasi :

1. isi pendidikan/knowledge (desentralisasi pembuatan keputusan menyangkut kurikulum termasuk perumusan tujuan akhir lulusan);

2. teknologi (desentralisasi pembuatan keputusan berkaitan dengan sarana teknologi pengajaran dan pembelajaran);

3. kewenangan/power (desentralisasi dalam membuat kebijakan sekolah);

4. bahan/material (desentralisasi pembuatan keputusan menyangkut penggunaan fasilitas, bahan dan perkakas);

5. pemberdayaan sumberdaya manusia/people (desentralisasi keputusan berkaitan dengan alokasi sdm untuk pengajaran);

6. waktu/time (desentralisasi pembuatan keputusan menyangkut alokasi waktu dalam kegiatan delajar mengajar), dan

7. keuangan/finance (desentralisasi pembuatan keputusan menyangkut alokasi dana).

Penerapan MBS di Indonesia belum mengotonomikan kegiatan-kegiatan pengelolaan sepenuhnya seperti yang dirumuskan oleh Caldwell dan Spinks. Pelaksanaan MBS di Indonesia mengacu kepada Permen 19 th 2007 sebagaimana akan diuraikan pada bagian B Materi Pokok MBS. Kegiatan pembelajaran 2 mengenai pelaksanaan MBS ditujukan untuk mengidentifikasi “kewenangan-kewenangan apa saja yang diberikan sekolah dan kepada siapa kewenangan tingkat sekolah diberikan” Hasil identifikasi ini menjadi acuan dalam melaksanakan MBS.

B. Materi Pokok

Sesuai dengan prinsip ekuifinalitas dan swakelola, praktek-praktek MBS perlu dijabarkan supaya lebih operasional oleh masing-masing sekolah, menjadi bentuk prosedur baku atau praktek terbaik untuk masing-masing sekolah. Prinsip-prinsip MBS mengamanatkan bahwa pelaksanaan MBS menerapkan pendekatan “idiograpik” dalam arti membolehkan adanya keragaman dalam cara melaksanakan MBS dan bukan lagi menggunakan pendekatan “nomotetik” yaitu cara melaksanakan MBS yang cenderung seragam/konformitas untuk semua sekolah. Oleh karena itu, tidak ada satu resep pelaksanaan MBS terbaik yang cocok untuk diberlakukan ke semua sekolah, atau praktek terbaik di satu sekolah belum tentu menjadi praktek terbaik bagi sekolah lain.

Sebagai model-model manajemen, maka MBS merupakan model deskriptif, yakni model yang menjelaskan tentang apa itu MBS, bagaimana pelaksanaannya, bukan merupakan model preskriptif yaitu model yang sudah memberikan petunjuk langkah-langkah secara detil. Untuk melaksanakan MBS sekolah merumuskan sendiri resepnya melalui pengalaman, pengkajian hasil riset orang lain, atau hasil penelitian tindakan sekolah, sekolah dapat merumuskan prosedur pengelolaan terbaik untuk semua praktek pengelolaan yang diamanatkan oleh permen 19 tahun 2007.

Praktek-praktek manajemen berbasis sekolah dirumuskan dalam permendiknas 19 tahun 2007 tentang pengelolaan pendidikan. Praktek-praktek ini merupakan jabaran dari butir-butir target. Praktek-praktek pengelolaan selengkapnya disajikan dalam Tabel 1 berikut ini

Tabel 1. Praktek-praktek pengelolaan sekolah menurut Peraturan Menteri no 19 tahun 2007 tentang pengelolaan sekolah

Target

Butir Target

Praktek pengelolaan

Perencanaan

Visi

Merumuskan dan menetapkan visi sekolah dan mengembangkannya

Misi

Merumuskan dan menetapkan misi sekolah dan mengembangkannya

Tujuan

Merumuskan dan menetapkan tujuan sekolah dan mengembangkannya

Rencana kerja

Menyusun rencana kerja jangka menengah

Menyusun rencana kerja tahunan

Pelaksanaan

Pedoman sekolah

Membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan

Struktur organisasi

Menyusun struktur organisasi

Pengelolaan bidang kesiswaan

Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik

Pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran

Menyusun KTSP

Menjamin mutu pembelajaran

Menyusun program penilaian

Menyusun peraturan akademik

Pengelolaan bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan

Mengangkat pendidik dan tenaga kependidikan tambahan

Mendukung upaya promosi, pengembangan, penempatan, dan mutasi

Pengelolaan Bidang Sarana dan Prasarana

Menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana

Pengelolaan bidang Keuangan dan Pembiayaan

Menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional

Pengelolaan bidang budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah

Menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan.

Peranserta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah

Melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan.

Pengawasan dan evaluasi

Program pengawasan

Menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan

Evaluasi diri

Melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah/madrasah

Evaluasi dan pe ngembangan KTSP

Melakukan evaluasi dan pengembangan KTSP

Evaluasi pendayagunaan PTK

Melakukan evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan direncanakan secara komprehensif pada setiap akhir semester

Akreditasi

Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi

Kepemimpinan

Kepemimpinan

Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah

Bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah/madrasah

Melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan

Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat

Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan

Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik

Bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum

Melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah

Meningkatkan mutu pendidikan

M emberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya

Memfasilitasi pengembangan, pe-nyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran

Membantu, membina, dan mem-pertahankan lingkungan sekolah/ madrasah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan

Menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah/madrasah untuk mencipta-kan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif

Menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah

Memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab

Mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah sesuai dengan bidangnya

Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen

Mengelola sistem informasi Manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel;

Menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif dan mudah diakses;

Menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk mela-yani permintaan, maupun pemberian informasi atau peng-aduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah/ madrasah secara lisan maupun tertulis, direkam dan didokumen-tasikan;

Melaporkan data informasi sekolah/ madrasah yang telah terdokumen-tasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Komunikasi antar warga sekolah/ madrasah di lingkungan sekolah/ madrasah dilaksanakan secara efisien dan efektif

Untuk melaksanakan MBS perlu dirumuskan (1) tahapan-tahapan atau langkah-langkah kegiatan dari semua praktek misalnya dalam bentuk bagan alir (“flow chart”), (2) mengidentifikasi aturan masing-masing langkah kegiatan, (3) mengidentifikasi siapa yang bertanggungjawab dalam masing-masing kegiatan, dan (4) siapa saja yang terlibat dalam masing-masing kegiatan tersebut. Keempat rumusan tersebut merupakan pedoman dalam pelaksanaan MBS, dan menjawab pertanyaan yang dikemukakan pada pengantar kegiatan pembelajaran 2 yaitu di dalam MBS kewenangan pengelolaan apa saja yang ditransfer ke tingkat sekolah, dan kepada siapa kewenangan ini diberikan pada level sekolah.

Diagram alir atau bagan alir adalah penggambaran secara grafis langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu kegiatan agar lebih mudah dipahami. Kegiatan pengelolaan sekolah dapat dipetakan secara garis besar, atau dapat juga dipetakan secara lebih detil.

Elemen-elemen yang terdapat pada flowchart diantaranya adalah: serangkaian langkah, input dan output, keputusan yang diambil, orang yang terlibat, waktu hingga evaluasi. Manfaat flowchart salah satunya adalah untuk menganalisa dan mendefinisikan proses, supaya langkah dan keputusan dijabarkan lebih detail. Sehingga, dengan demikian melalui proses pada flowchart ini kita dapat melihat potensi masalah. Flowchart juga sangat bermanfaat sebagai perangkat komunikasi yang dapat menghindarkan dari kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Sebagai alat manajemen bagan alir dapat berfungsi sebagai pedoman penerapan praktek terbaik, juga dapat digunakan untuk penjaminan mutu (akan diuraikan lebih rinci pada kegiatan pembelajaran 3). Contoh diagram alir salah satu kegiatan pengelolaan sekolah disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Contoh diagram alir pengembangan kurikulum

Proses

Deskripsi

Penanggung Jawab / Pihak Terkait

Acuan

Permendiknas

22/2006

· Membentuk Tim Pengembang KTSP

· Menyusun Struktur dan Muatan KTSP

· Kepala Sekolah

· Waka. Kurikulum

· Ketua Program Keahlian

· Guru

Panduan Pengembangan KTSP oleh BNSP

· Mengkaji substansi SK/KD dan menjabarkannya ke dalam indikator,

· Mengembangkan kegiatan pembelajaran, menentukan jenis penilaian dan alokasi waktu

· Waka. Kurikulum

· Ketua Program Keahlian

· Guru

Panduan Pengembanngan KTSP oleh BNSP

· Mengirim dokumen ke Tim Pengembang Kurikulum

· Tim Pengembang Kurikulum melakukan validasi dan memberikan masukan terhadap substansi pembelajaran

· Melakukan revisi sesuai masukan

· Waka. Kurikulum

· Ketua Program Keahlian

· Guru

· Idustri

Permendiknas

22/2006

Panduan Pengembanngan KTSP oleh BNSP

· Validasi dan rekomendasi dinas pend kab/kota

· Verifikasi dan penandatanganan oleh dinas pend. Propinsi

· Pemberlakuan disahkan oleh kepala sekolah dengan pertimbangan komite

· Dokumen KTSP dikirim ke dinas Kabupaten untuk mendapat persetujuan

· Waka. Kurikulum

· Ketua Program Keahlian

· Dinas pendidikan

· Komite sekolah

C. Latihan/Tugas:

a. Pilihlah satu praktek pengelolaan dari 6 target pengelolaan sekolah dalam permen 19 tahun 2007, yaitu: Perencanaan Program, Pelaksanaan Rencana Program, Pengawasan dan Evaluasi, Kepemimpinan Sekolah, Sistem Informasi Manajemen, dan penilaian khusus (dipandu fasilitator).

b. Rumuskan alur proses atau langkah-langkah kegiatan dalam bentuk diagram alir.

c. Setelah rumusan alur proses selesai, inventarisir aturan-aturan yang menjadi acuan pada setiap tahapan alur proses tersebut.

d. Tentukan penanggung jawab setiap tahapan kegiatan

e. Tentukan fihak-fihak yang terlibat dalam setiap tahapan kegiatan

f. Presentasikan hasil kegiatan tersebut (dipandu fasilitator)

D. Ringkasan

Sebagai model manajemen, MBS merupakan model deskriptif (model yang menjelaskan apa MBS, pelaksanaannya fleksibel), bukan merupakan model preskriptif (dari kata “prescription” artinya resep dokter, model yang sudah memberikan petunjuk langkah-langkah detil, pelaksanaannya sudah baku). Untuk melaksanakan MBS sekolah perlu merumuskan (1) tahapan-tahapan atau langkah-langkah kegiatan dari semua praktek misalnya dalam bentuk bagan alir (2) mengidentifikasi aturan hukum masing-masing kegiatan, (3) mengidentifikasi siapa yang bertanggung-jawab dalam masing-masing kegiatan, dan (4) siapa saja yang terlibat dalam masing-masing kegiatan tersebut.

IV. KEGIATAN BELAJAR 3

MONITORING DAN EVALUASI

A. Pengantar

Monitoring adalah suatu proses pemantauan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan MBS. Jadi, fokus monitoring adalah pemantauan pada pelaksanaan MBS, bukan pada hasilnya. Tepatnya, fokus monitoring adalah pada komponen proses MBS, baik menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, maupun pengelolaan proses belajar mengajar. Sedang evaluasi merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi tentang hasil MBS. Jadi, fokus evaluasi adalah pada hasil MBS. Informasi hasil ini kemudian dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, berarti MBS efektif. Sebaliknya jika hasil tidak sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka MBS dianggap tidak efektif (gagal). Oleh karena itu, sebaiknya setiap sekolah yang melaksanakan MBS diharapkan memiliki data-data tentang prestasi siswa sebelum dan sesudah MBS. Hal ini penting untuk dilakukan agar sekolah dengan mudah membandingkan prestasi siswa sebelum dan sesudah MBS. Jika setelah MBS ada peningkatan prestasi yang signifikan dibanding sebelum MBS, maka hal ini dapat diduga bahwa MBS cukup berhasil.

Monitoring dan evaluasi MBS bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Hasil monitoring dapat digunakan untuk memberi masukan (umpan balik) bagi perbaikan pelaksanaan MBS. Sedang hasil evaluasi dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memberi masukan terhadap keseluruhan komponen MBS, baik pada konteks, input, proses, output, maupun outcome nya. Masukan-masukan dari hasil monitoring dan evaluasi akan digunakan untuk pengambilan keputusan.

B. Materi Pokok

Bagian C permendiknas 19 tahun 2007 mengamanatkan bahwa sekolah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi mencakup Program pengawasan, Evaluasi diri, Evaluasi dan pengembangan KTSP, Evaluasi pendayagunaan PTK, dan Akreditasi. Praktek-praktek pengawasan dan evaluasi MBS juga perlu dirumuskan dalam bentuk prosedur baku praktek terbaik pengawasan dan evaluasi.

Semua kegiatan MBS perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat keterlaksanaan dan keberhasilan setiap kegiatan tersebut. Karena itu diperlukan pengembangan perangkat-perangkat untuk melakukan monitoring dan evaluasi tersebut. Di bagian kegiatan pembelajaran 2 sudah dibahas penyusunan bagan alir kegiatan pengelolaan sekolah. Perangkat monitoring dan evaluasi dapat dikembangkan dari prosedur baku yang sudah disusun. Prosedur baku antara lain berisi langkah-langkah yang diberi simbol segi empat dan keputusan yang diberi simbol belah ketupat. Monitoring dilakukan untuk melihat apakah langkah-langkah tersebut dilakukan sesuai dengan yang tertulis di prosedur baku atau tidak, sedangkan evaluasi dilakukan untuk membuat keputusan (decision) ya atau tidak pada simbol belah ketupat. Contoh bagan alur monitoring dan evaluasi salah satu kegiatan pengelolaan sekolah disajikan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3.

Contoh bagan alir monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kurikulum

Proses

Penanggung Jawab / Pihak Terkait

Aturan

Pemantauan

Dilakukan

Tidak

Permendiknas

22/2006

· Kepala Sekolah

· Waka. Kurikulum

· Ketua Program Keahlian

· Guru

Panduan Pengembangan KTSP oleh BNSP

· Waka. Kurikulum

· Ketua Program Keahlian

· Guru

Panduan Pengembanngan KTSP oleh BNSP

· Waka. Kurikulum

· Ketua Program Keahlian

· Guru

Permendiknas

22/2006

Panduan Pengembanngan KTSP oleh BNSP

Digunakan perangkat evaluasi *)

· Waka. Kurikulum

· Ketua Program Keahlian

· Dinas pendidikan

· Komite sekolah

*) Perangkat evaluasi yang digunakan adalah menilai kesesuaian dokumen mencakup kesesuaian komponen kurikulum, struktur program, mata pelajaran, SKKD.

C. Latihan /Tugas

Kelompok :

Buatlah instrumen untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi MBS !

D. Ringkasan

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan bagian integral dari pengelolaan pendidikan, baik di tingkat mikro, meso maupun makro. Monev dapat mengukur tingkat kemajuan pendidikan pada tingkat sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan propinsi, dan kementerian. Dengan monev, kita dapat menilai apakah MBS benar-benar mampu meningkatkan mutu pendidikan. Monev MBS bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki/mengembangkan MBS.

E. Refleksi

Mata Diklat:……………………………, tanggal …………..

Nama Peserta:…..………………………………………………

Sekolah Asal:…………………………………………………..

Setelah kegiatan berakhir saudara dapat melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut ini secara Individu!

F. Rencana Tindak Lanjut

Pilih 5 praktek pengelolaan MBS (lihat hal 18-23) sebagaimana diamanatkan oleh permendiknas 19 th 2007. Susun prosedur-prosedur pengelolaan sekolah. Gunakan tabel seperti pada halaman 25.

DAFTAR PUSTAKA

Alison Bullock dan Hywel Thomas (1997). School at the center: a study of decentralisastion. Routledge Publication New York.

De Grauwe (2005). The Quality Imperative School-based management (SBM): does it improve quality? (2005).

Leithwood K., & Menzies T. (1998). Forms and effects of school-based management: a review. Educational policy, vol. 12, no. 3, pp.325-347. 13)

Yin Cheong Cheng (1996). School effectiveness and school-based management: a mechanism for development

� EMBED CorelDraw.Graphic.11 ���

Kasus:

MANAJEMEN SEKOLAH

Kemajuan Sekolah, sebenarnya tidak hanya berada di pundak kepala sekolah saja. Ada tim kerja yang seharusnya solid di dalamnya. Ada guru, karyawan, siswa, dan komite sekolah. Mereka inilah yang berpengaruh dan yang terkena pengaruh oleh stakeholder yang seharusnya bahu membahu dalam mengembangkan sekolah. Hal ini terlihat pada kepedulian para guru terhadap materi yang diajarkan, kepedulian para orang tua terhadap mutu pendidikan yang telah diterima anaknya, dan juga kepedulian komite sekolah terhadap kualitas sekolah yang turut mereka kelola.

Sebenarnya, terbuka juga kemungkinan untuk membuat jalur hubungan dengan pihak di luar dinas pendidikan setempat. Ada kepedulian pihak swasta yang seharusnya juga mampu kita dorong untuk mulai peduli pada pendidikan yang digelar tak jauh dari wilayah perusahaan mereka.

Kepekaan ini mungkin memang butuh bantuan pihak pemda masing-masing. Karena sesungguhnya peluang melibatkan pihak swasta memang belum banyak dilakukan di Indonesia. Kontribusi pihak swasta bisa kita masukkan pada aneka aspek. Mulai dari kontribusi fisik sampai pada peningkatan mutu guru dan kepala sekolah melalui gelaran acara pelatihan. Sponsor-sponsor utamanya dapat ditarik dari pihak swasta.

Dalam kenyataannya, semua cerita di atas belum terjadi secara maksimal. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar teamwork yang kompak, cerdas, dinamis, harmonis, dan lincah, baik di dalam sekolah maupun dengan pihak di luar sekolah dapat diwujudkan secara ikhlas dan amanah?

Permendiknas 22 th 2006

Penyusunan

Draf KTSP

Penyusunan

Dokumen Silabus

Revisi

Validasi

Pengesahan dokumen Kurikulum

KTSP

sah digunakan

Permendiknas 22 th 2006

Penyusunan

Draf KTSP

Penyusunan

Dokumen Silabus

Revisi

Validasi

Pengesahan dokumen Kurikulum

KTSP

sah digunakan

4. Apa rencana tindak lanjut yang akan saudara lakukan setelah kegiatan ini?

3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas anda sebagai kepala sekolah/ pengawas sekolah?

2. Pengalaman penting apa yang anda peroleh setelah mempelajari materi ini ?

Apa yang saudara pahami setelah mempelajari materi ini ?

_1391317623.unknown