SPIP Kepemimpinan yang kondusif

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PEDOMAN TEKNISPENYELENGGARAAN SPIP

SUB UNSURKEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

(1.3)

NOMOR : PER-1326/K/LB/2009TANGGAL : 7 DESEMBER 2009

1.3 Kepemimpinan yang Kondusif i

KATA PENGANTAR

Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) merupakan tanggung jawab Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai dengan pasal 59

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah. Pembinaan ini dimaksudkan untuk

memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern

yang menjadi tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga, gubernur,

dan bupati/walikota, sebagai penyelenggara sistem pengendalian

intern di lingkungan masing-masing.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP yang menjadi tugas dan

tanggung jawab BPKP tersebut meliputi:

1. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;

2. sosialisasi SPIP;

3. pendidikan dan pelatihan SPIP;

4. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan

5. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern

pemerintah.

Kelima kegiatan dimaksud diarahkan dalam rangka penerapan

unsur-unsur SPIP, yaitu:

1. lingkungan pengendalian;

2. penilaian risiko;

3. kegiatan pengendalian;

4. informasi dan komunikasi; dan

5. pemantauan pengendalian intern.

1.3 Kepemimpinan yang Kondusif ii

Untuk memenuhi kebutuhan pedoman penyelenggaraan SPIP,BPKP telah menyusun Pedoman Teknis Umum PenyelenggaraanSPIP. Pedoman tersebut merupakan pedoman tentang hal-hal apasaja yang harus dibangun dan dilaksanakan dalam rangkapenyelenggaraan SPIP. Lebih lanjut, pedoman teknis tersebutdijabarkan ke dalam pedoman teknis penyelenggaraan masing-masing sub unsur pengendalian, yang memberikan petunjuk teknismengenai bagaimana langkah-langkah harus dilaksanakan dalammenjalankan sub unsur SPIP.

Buku ini dimaksudkan untuk dijadikan Pedoman TeknisPenyelenggaraan Sub Unsur Kepemimpinan yang Kondusif padaunsur Lingkungan Pengendalian. Pedoman ini disusun dengantujuan agar tersedia acuan yang memberikan arah kepada instansipemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan sistempengendalian intern sub unsur kepemimpinan yang kondusif.Pedoman teknis ini juga dimaksudkan sebagai acuan bagi instansipemerintah untuk menciptakan atau membangun infrastruktur yangharus ada dalam penerapan sub unsur dimaksud. Dalampenerapannya, pedoman ini hendaknya disesuaikan dengankarakteristik masing-masing instansi, yang meliputi fungsi, sifat,tujuan, dan kompleksitas instansi tersebut.

Jakarta, Desember 2009

Plt. Kepala,

Kuswono SoesenoNIP 19500910 197511 1 001

1.3 Kepemimpinan yang Kondusif iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .................................................................. i

DAFTAR ISI .............................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ......................................................... 1

B. Sistematika Pedoman ............................................. 3

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Pengertian ................................................................ 5

B. Tujuan dan Manfaat ................................................ 10

C. Peraturan Perundang-undangan Terkait ................. 11

D. Parameter Penerapan .............................................. 12

BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN

A. Tahap Persiapan ...................................................... 25

B. Tahap Pelaksanaan ............................................... 31

C. Tahap Pelaporan ..................................................... 48

BAB IV PENUTUP

1.3 Kepemimpinan yang Kondusif iv

1.3 Kepemimpinan yang Kondusif 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sub unsur yang sangat penting pada lingkungan

pengendalian dalam SPIP adalah kepemimpinan yang kondusif.

Meskipun sistem pengendalian intern suatu organisasi telah

dirancang secara baik, namun tidak akan bekerja dengan baik

apabila manajemen melakukan intervensi terhadap sistem

pengendalian intern, dengan tujuan untuk mengambil

keuntungan pribadi. Tindakan ini dikenal dengan nama

management override, seperti niat manajemen untuk

merekayasa laporan untuk seolah-olah meningkatkan kinerja

organisasi, atau menutupi kecurangan yang telah dilakukannya.

Kepemimpinan yang kondusif diperlukan sebagai upaya

untuk memengaruhi perilaku orang lain agar dapat mengikuti

kehendaknya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam

konteks membangun, mengembangkan, dan

mengimplementasikan sistem pengendalian intern pemerintah,

maka kepemimpinan adalah suatu proses memengaruhi

aktivitas-aktivitas individu dan atau kelompok untuk menciptakan

iklim kerja yang memungkinkan menerapkan unsur-unsur sistem

pengendalian intern, yang terdiri dari lingkungan pengendalian,

penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan

komunikasi, serta pemantauan.


Kepemimpinan yang kondusif juga diperlukan untuk

mencegah terjadinya risiko internal, seperti sumber daya

manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai,

kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, suasana kerja yang

tidak kondusif, serta adanya kolusi yang membuat sistem

pengendalian intern tidak bekerja dengan baik.

Kepemimpinan yang kondusif didasarkan pada konsep

tone at the top, yaitu pemimpin memberikan keteladanan (lead

by example) kepada bawahannya, melalui berbagai kebijakan

yang mendukung terlaksananya SPIP secara efektif. Pasal 4

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengatur bahwa

kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan

dengan mempertimbangkan risiko dalam pengambilan

keputusan, menerapkan manajemen berbasis kinerja,

mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP, melindungi

atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak

sah, melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada

tingkatan yang lebih rendah, serta merespon secara positif

terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan,

penganggaran, program, dan kegiatan.

Dalam rangka menjelaskan lebih lanjut mengenai

kepemimpinan yang kondusif di atas, diperlukan pedoman yang

memberikan panduan kepada instansi pemerintah dalam rangka

memberikan pemahaman mengenai pengertian kepemimpinan

yang kondusif dan cara kepemimpinan yang kondusif dalam

instansi pemerintah. Pedoman ini merupakan penjabaran lebih

lanjut dari Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP.


B. Sistematika Pedoman

Sistematika penyusunan pedoman ini adalah sebagai

berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang perlunya pedoman

teknis kepemimpinan yang kondusif, tujuan dan ruang

lingkup pedoman, serta sistematika pedoman.

Bab II Gambaran Umum Kepemimpinan yang Kondusif

Bab ini membahas secara garis besar konsep dasar

kepemimpinan yang kondusif, terdiri dari definisi

kepemimpinan, perlunya kepemimpinan yang kondusif,

dan parameter penerapan, serta keterkaitan dengan

peraturan perundang-undangan lainnya.

Bab III Langkah - Langkah Penerapan Kepemimpinanyang Kondusif

Bab ini menguraikan langkah-langkah penerapan

kepemimpinan yang kondusif, meliputi persiapan,

pelaksanaan, dan pelaporan.

Bab IVPenutup

Bab ini merupakan penutup, yang berisi hal-hal penting

yang perlu diperhatikan kembali dan penjelasan atas

penggunaan pedoman ini.


BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Pengertian

Para ahli di bidang kepemimpinan mengemukakan

berbagai definisi mengenai kepemimpinan. Pendekatan prosespencapaian tujuan sering digunakan dalam mendefinisikan

kepemimpinan. Dari berbagai definisi, dapat disimpulkan bahwakepemimpinan meliputi semua perilaku yang memengaruhi

orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan

bahwa ada empat aspek dalam kepemimpinan, terdiri daripemimpin, pengikut, penggunaan kekuasaan untuk

memengaruhi, dan nilai yang dibangun. Analisis dari interaksikeempat aspek kepemimpinan adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan merupakan proses perilaku yangberkelanjutan;

2. Kepemimpinan berkaitan dengan hubungan antara pemimpindan pengikut, dimana pemimpin berupaya memengaruhi

perilaku individu dalam rangka pencapaian tujuan;

3. Kepemimpinan mendorong seluruh anggota organisasi

berupaya untuk mencapai tujuan. Pemimpin menekankan

bahwa setiap anggota organisasi adalah penting dan bahwapencapaian tujuan merupakan kepentingan seluruh anggota

organisasi;

4. Gaya kepemimpinan mungkin akan berbeda pada situasi

yang berbeda.


Kepemimpinan yang kondusif adalah kepemimpinan yang

mampu menggerakkan anggota organisasi untuk melaksanakan

program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi. Dengan kata lain, kepemimpinan yang kondusif

adalah kepemimpinan yang efektif dalam mengarahkan seluruh

sumber daya dan potensi organisasi, termasuk dalam situasi

organisasi melakukan perubahan dalam rangka mencapai

kinerja yang lebih baik.

Efektivitas kepemimpinan merupakan kemampuan untuk

membuat perubahan. Seorang pemimpin yang efektif

mempunyai karakteristik:

1. Memotivasi anggotanya agar bekerja secara efektif dan

efisien;

2. Menjadikan komunikasi sebagai dasar untuk pencapaian

tujuan organisasi;

3. Berpikir secara garis besar dan dikelilingi oleh orang yang

mampu menjabarkan pemikirannya;

4. Selalu mempunyai ide untuk mencapai visi organisasi.

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemimpin yang

efektif, adalah sebagai berikut:

1. Technical Skills

Terdiri dari profesi atau pengetahuan mengenai fungsi khusus

dan keahlian untuk menggunakan alat dan teknik suatu fungsi

atau profesi.


2. Human Skills

Mempunyai pemahaman terhadap perasaan, perilaku, dansikap diri sendiri atau orang lain, dan menggunakannya untukberkomunikasi, serta bertindak secara cerdas.

3. Conceptual Skills

Kemampuan untuk melihat organisasi secara menyeluruh danbagaimana berbagai pihak bergantung satu sama lain dalambertindak. Kemampuan ini digunakan untuk membuatkeputusan yang bijaksana.

Dalam konteks penerapan SPIP, kepemimpinan yangdiperlukan adalah kepemimpinan yang mampu membawaperubahan atau transformational leaders, karena penerapanSPIP akan membawa perubahan sikap dan perilaku setiapanggota organisasi.

Transformational leaders mempunyai karakteristik sebagaiberikut:

1. Suatu perasaan mendalam mengenai tujuan pribadi dantekad untuk merealisasikan tujuan tersebut;

2. Kemauan yang kuat untuk bertanggung jawab danmerealisasikan sesuatu tanpa sikap sebagai atasan secaraberlebihan;

3. Penampilan sosial yang kuat dan kemampuan untukberkomunikasi yang baik, disertai dengan perilaku yang tidakbiasa;

4. Mempunyai sensitivitas terhadap perasaan orang lain dankemampuan untuk berhubungan dengan orang lain secarapribadi;

5. Kemauan untuk mengambil risiko pribadi dan membuatpengorbanan dalam rangka merealisasikan visi.


Variabel yang harus diperhatikan dalam filosofi dan gayakepemimpinan instansi pemerintah adalah sebagai berikut:1. Sikap pimpinan terhadap risiko pengambilan keputusan.2. Penggunaan manajemen berbasis kinerja.3. Mutasi (turnover) pegawai di bidang yang membutuhkan

keterampilan khusus.4. Sikap pimpinan instansi pemerintah terhadap fungsi-fungsi

akuntansi, sistem informasi manajemen, operasi personalia,monitoring, auditor internal, dan eksternal, serta evaluasi.

5. Pengamanan instansi pemerintah terhadap aset dan informasiberharga dari akses atau penggunaan yang tidak berhak.

6. Pimpinan pusat instansi pemerintah berinteraksi secaraintensif dengan pemimpin wilayah yang berada di tempat lain.

7. Pimpinan memiliki respon yang baik terhadap laporankeuangan, anggaran, dan operasional/program.

Bidang-bidang yang rawan dipengaruhi oleh pemegangkekuasaan adalah:

1. Menyetujui dan memantau misi organisasi dan perencanaanstrategis;

2. Membangun, mempraktikkan, dan memantau nilai-nilai, sertakode etik organisasi;

3. Mengawasi keputusan dan tindakan para manajer senior;4. Membangun kebijakan tingkat tinggi dan struktur organisasi;5. Meyakinkan dan memberikan akuntabilitas kepada para

stakeholder;6. Membangun keseluruhan gaya manajemen (management

style), filosofi manajemen, dan kondisi yang kondusif; serta7. Mengarahkan pengawasan manajemen terhadap proses-

proses organisasi utama (key business processes).


Kepemimpinan sangat bergantung pada jenis atau gaya

kepemimpinan yang dianut oleh manajemen tersebut.

Pengembangan kepemimpinan yang kondusif, sangat terkait

dengan gaya kepemimpinan yang dianut manajemen.

Seorang pemimpin harus menerapkan gaya dan filosofi

kepemimpinan yang paling efektif dalam organisasinya, yang

merefleksikan nilai-nilai etika organisasi, yang pada gilirannya

secara positif akan memengaruhi moral para pegawainya.

Beberapa gaya kepemimpinan yang dikenal adalah

sebagai berikut:

1. Gaya otokratik, pada umumnya memberikan perintah dan

meminta bawahannya untuk mematuhinya.

2. Gaya demokratik, pada umumnya meminta masukan kepada

para bawahan/stafnya terlebih dahulu sebelum mengambil

keputusan.

3. Gaya bebas terkendali, memposisikan dirinya sebagai

seorang konsultan bagi bawahan/stafnya, dan cenderung

memberikan kewenangan kepada stafnya untuk mengambil

keputusan.

Setiap aspek pada lingkungan pengendalian dipengaruhi

oleh filosofi manajemen dan gaya kepemimpinan yang

diterapkan pada waktu membuat keputusan. Dalam hal ini,

menyangkut aspek-aspek perilaku pimpinan pada setiap

tingkatan/unit pada instansi pemerintah.


B. Tujuan dan Manfaat

Tujuan akhir (ultimate goal) dari penerapan sub unsur

kepemimpinan yang kondusif sebagai salah satu sub unsur dari

unsur lingkungan pengendalian dalam SPIP adalah

terimplementasikannya pola kepemimpinan yang kondusif,

melalui sikap pimpinan yang mempertimbangkan risiko,

menerapkan manajemen berbasis kinerja, mendukung seluruh

fungsi, melindungi sumber daya, berinteraksi intensif, serta

bersikap positif dan responsif.

Tujuan tersebut dapat dicapai melalui sasaran sebagai

berikut :

1. Pimpinan mengambil keputusan setelah menganalisis risiko

dan menentukan pengelolaan risiko tersebut.

2. Diterapkannya manajemen berbasis kinerja sehingga kinerja

setiap individu terkait dengan visi, misi organisasi, dan dapat

diukur/diperbandingkan dengan targetnya.

3. Pimpinan memiliki komitmen kuat terhadap fungsi pencatatan

dan pelaporan keuangan, manajemen informasi, pengelolaan

pegawai, dan pengawasan.

4. Pimpinan melindungi aset dan informasi dari akses dan

penggunaan yang tidak sah, melalui penerapan manajemen

aset, dan informasi yang memadai.

5. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada

tingkatan yang lebih rendah, serta tidak adanya mutasi

pegawai berlebihan di fungsi kunci, yang tidak sesuai dengan

pola mutasi.

6. Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan

dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.


Penerapan sub unsur kepemimpinan yang kondusif dapatmemberikan manfaat sebagai berikut :1. Kepemimpinan dapat memberikan keteladanan (tone at the

top) dalam berbagai hal, termasuk penerapan aturan etika,ketaatan terhadap perundang-undangan, dan kegiatanoperasional sehari-hari.

2. Gaya kepemimpinan dapat membentuk pola, corak, jiwa,ataupun style organisasi secara keseluruhan.

3. Kepemimpinan dapat menumbuhkan motivasi dan penegakandisiplin bagi seluruh jajaran manajemen dan anggotaorganisasi.

4. Gaya kepemimpinan yang efektif dapat menjadi penggerak(generator) kinerja organisasai secara keseluruhan, yangdibangun dari kinerja individu secara akumulatif.

5. Menjalin dan menumbuhkan suasana harmonis dankomunikatif dalam kehidupan berorganisasi.

C. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sub unsurkepemimpinan yang kondusif antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentangPendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2001tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.


D. Parameter Penerapan

Parameter penerapan Kepemimpinan yang Kondusif

adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan instansi pemerintah memiliki sikap yang selalu

mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan.

2. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan manajemen

berbasis kinerja.

3. Piminan instansi pemerintah mendukung fungsi tertentu

dalam penerapan SPIP, antara lain pencatatan dan pelaporan

keuangan, sistem manajemen informasi, pengelolaan

pegawai, dan pengawasan, baik intern maupun ekstern.

4. Perlindungan atas aset dan informasi dari akses dan

penggunaan yang tidak sah.

5. Interaksi yang intensif dengan pimpinan pada tingkatan yang

lebih rendah.

6. Pimpinan instansi pemerintah memiliki sikap yang positif dan

responsif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan

keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

7. Tidak ada mutasi pegawai yang berlebihan di fungsi-fungsi

kunci seperti pengelolaan kegiatan operasional dan program,

akuntansi atau pemeriksaan intern, yang mungkin

menunjukkan adanya masalah dengan perhatian instansi

pemerintah terhadap pengendalian intern.


Keberhasilan penerapan sub unsur kepemimpinan yang

kondusif, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (c)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sekurang-

kurangnya ditunjukkan dengan:

1. Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;

2. Menerapkan manajemen berbasis kinerja;

3. Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;

4. Melindungi aset dan informasi dari akses dan penggunaan

yang tidak sah;

5. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada

tingkatan yang lebih rendah;

6. Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan

dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan; dan

7. Tidak ada mutasi pegawai yang berlebihan di fungsi-fungsi

kunci, seperti pengelolaan kegiatan operasional dan program,

akuntansi, atau pemeriksaan intern.

Penjelasan lebih lanjut beserta indikator-indikator yang

digunakan untuk mengukur keberhasilan penerapan

kepemimpinan yang kondusif adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan instansi pemerintah memiliki sikap yang selalumempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan

Manajemen dalam membuat keputusan selalu

mempertimbangkan risiko yang biasa dihadapi organisasi,

yaitu peningkatan biaya, penurunan penerimaan, hilangnya

aset, pencatatan yang tidak akurat, tidak berfungsinya

organisasi, tuntutan dari pihak ketiga, ketidakmampuan

bersaing, serta fraud, dan penggelapan.


Hal-hal yang menjadi pertimbangan terhadap risiko dari

setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh

manajemen adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman manajemen terhadap risiko;

b. Kepedulian manajemen terhadap risiko;

c. Adanya kebijakan pimpinan puncak yang mendorong

kepedulian risiko dalam pengambilan keputusan;

d. Manajemen melibatkan pihak kompeten dalam

pengambilan keputusan yang bersifat teknis;

e. Adanya mekanisme pembagian risiko pada setiap

tingkatan manajemen;

f. Pertemuan periodik antara pimpinan instansi pemerintah

dan manajemen di bawahnya untuk membicarakan risiko

organisasi;

g. Dokumentasi proses pengambilan keputusan;

h. Pelaporan hasil pengambilan keputusan.

Model pengambilan keputusan yang dapat mengurangi

risiko adalah model partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Dalam model partisipasi, seorang pimpinan mempunyai

pilihan untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

a. Memutuskan sendiri, dan jika diperlukan meyakinkan

keputusannya kepada pihak lain;

b. Berkonsultasi dengan anggota organisasi secara

individual, mengumpulkan berbagai ide secara informal,

dan kemudian membuat keputusan;


c. Berkonsultasi dengan sekumpulan anggota organisasi,

mengumpulkan berbagai ide secara informal, dankemudian membuat keputusan;

d. Memfasilitasi pertemuan, membahas masalah, dan

memperoleh konsensus pengambilan keputusan;e. Mendelegasikan proses pengambilan keputusan kepada

tim atau individu.

2. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan manajemenberbasis kinerja

Kinerja organisasi merupakan tingkat yang

menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapatdijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai. Kinerja

adalah penampilan cara-cara untuk menghasilkan suatu hasilyang diperoleh, dengan aktivitas yang dicapai melalui suatu

unjuk kerja. Dengan demikian, kinerja merupakan konseputama organisasi, yang menunjukkan seberapa jauh tingkat

kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dilakukandalam rangka pencapaian tujuan.

Manajemen berbasis kinerja adalah pendekatansistematis untuk perbaikan kinerja melalui proses

berkelanjutan dalam menetapkan tujuan kinerja strategis,mengukur kinerja, mengumpulkan, menganalisis, mereviu,

dan melaporkan data kinerja, serta menggunakan datatersebut untuk melakukan perbaikan kinerja.

Manajemen berbasis kinerja mengandalkan

pengendalian organisasi pada pengukuran (angka) kinerja.Setiap unit, fungsi, bahkan individu dalam organisasi

diberikan target-target kinerja terukur sebagai pedomankemana organisasi itu harus diarahkan. Tentu saja, ukuran-


ukuran atau target-target kinerja itu harus ditata sedemikian

rupa dalam suatu sistematika atau metode tertentu sesuaidengan proses, masalah, dan tujuan (goal) organisasi itu,

sehingga ketika target unit/individu/fungsi tercapai, maka

tercapailah tujuan organisasi.

Dalam teori dan praktik, sistem manajemen yang

termasuk dalam kategori manajemen berbasis kinerjatersebut terus berkembang dengan berbagai model dan

nama, seperti Management By Objectives (MBO), TotalQuality Management (TQM), Six Sigma, Balanced Scorecard,

dan lain-lain.

Hal-hal yang menunjukan manajemen berbasis kinerja

memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Memberikan pendekatan terstruktur untuk lebih fokus pada

pencapaian kinerja strategis;b. Memberikan mekanisme pelaporan kinerja secara akurat

kepada pemangku kepentingan;c. Memberikan mekanisme untuk mengkaitkan kinerja

dengan anggaran pengeluaran;d. Mendorong pemangku kepentingan untuk terlibat dalam

perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi;e. Mendorong pengambilan keputusan menyangkut alokasi

anggaran, promosi pegawai, pembagian tugas, danpemberian penghargaan berdasarkan perencanaan/hasil-

hasil tujuan kinerja;

f. Mendorong akuntabilitas terhadap hasil-hasil yang dicapai,yaitu semua tindakan, keputusan, pengeluaran, dan hasil-

hasil secara mudah dijelaskan, dijustifikasi, dan dilaporkan.


Pengukuran kinerja organisasi publik memiliki enam

indikator, yaitu tujuan, struktur, reward, mekanisme tata kerja,

tata hubungan, dan kepemimpinan.

Indikator-indikator dari diterapkannya manajemen berbasis

kinerja pada organisasi adalah adanya kebijakan organisasi

untuk:

a. Mengaitkan program dan kegiatan dengan visi dan misi

organisasi;

b. Menyusun anggaran berbasis kinerja;

c. Membagi tugas berdasarkan rencana tujuan kinerja

organisasi;

d. Memberikan penghargaan berdasarkan hasil-hasil yang

dicapai, baik secara individu, tim, maupun organisasi

secara keseluruhan;

e. Melakukan evaluasi kinerja dalam rangka perbaikan kinerja

secara berkelanjutan;

f. Membuat laporan akuntabilitas kinerja.

3. Pimpinan instansi pemerintah mendukung fungsi fungsitertentu dalam penerapan SPIP

Sesuai dengan penjelasan pasal 7 huruf (c) Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang dimaksud dengan

fungsi tertentu, antara lain mencakup pencatatan dan

pelaporan keuangan, sistem manajemen informasi,

pengelolaan sumber daya manusia, dan pengawasan, baik

intern maupun ekstern. Jika dikaitkan dengan unsur-unsur

dalam SPIP, maka fungsi tertentu meliputi unsur-unsur

aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta

monitoring.


Pelaporan keuangan pemerintah, pada umumnya

menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber daya

yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran

atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian,

pelaporan keuangan memaparkan informasi yang berkaitan

dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana

penggunaannya, dan posisi keuangan pemerintah saat itu.

Dukungan dari manajemen terkait dengan fungsi ini sangat

penting, untuk memastikan bahwa seluruh proses organisasi

dalam mencapai tujuannya telah didokumentasikan, dan

pelaporan keuangan dilakukan tepat waktu, serta didukung

oleh dokumen-dokumen yang relevan dan kompeten.

Pengembangan sistem informasi manajemen pada

instansi pemerintah sangat penting, karena peran informasi

akan digunakan untuk memperoleh tingkat efisiensi secara

signifikan, inovasi dalam perbaikan tugas dan fungsi, serta

membangun kemampuan strategis organisasi melalui sumber

daya sistem informasi. Karakteristik sistem informasi

manajemen yang bersifat strategis adalah bahwa teknologi

informasi digunakan untuk pencapaian tujuan organisasi dan

ada kemitraan yang baik antara manajer lini dan manajer

teknologi informasi. Dalam hal ini, manajer teknologi informasi

diharapkan dapat mentransformasikan keinginan manajer lini

menjadi solusi teknologi informasi.

Manajemen perlu memberikan dukungan dalam rangka

pemberdayaan pengawasan intern, untuk melakukan

pemantauan dan pengukuran capaian kinerja, antara lain

dengan memosisikan pengawasan intern sebagai alat


pimpinan organisasi untuk mencapai tujuan, sehingga

independensi pengawasan intern akan selalu terjaga.

Pengawasan ekstern dipandang sebagai mitra bagi

organisasi, yang memberikan masukan berupa rekomendasi

perbaikan yang harus dilakukan oleh organisasi dalam rangka

mencapai tujuan dan kepatuhan terhadap ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan organisasi

harus secara proaktif mendorong tindak lanjut atas saran

yang diberikan oleh pengawas ekstern.

Dukungan pimpinan instansi pemerintah dilakukan

melalui kebijakan sebagai berikut:

a. Setiap pendanaan atas kegiatan-kegiatan dikaitkan dengan

target kinerja, dalam bentuk keluaran (output), dan hasil

yang diharapkan (outcome);

b. Penyusunan anggaran berdasarkan sumber data yang

kompeten;

c. Proses pengambilan keputusan penganggaran melibatkan

setiap level dari manajemen organisasi;

d. Pemilihan dan prioritas program yang akan dianggarkan

tersebut akan sangat bergantung pada data target kinerja

yang diharapkan dapat dicapai;

e. Organisasi membuat laporan keuangan yang didukung

dengan dokumen yang cukup, relevan, dan kompeten;

f. Informasi barang milik negara yang tercantum dalam

laporan keuangan didukung dengan daftar barang milik

negara yang dimiliki organisasi;

g. Organisasi menggunakan teknologi informasi dalam

mendukung tugas dan fungsinya;


h. Pimpinan memberikan motivasi berupa penghargaan

kepada pegawai yang memiliki kinerja baik dan

memberikan sanksi kepada pegawai yang mempunyai

kinerja buruk;

i. Menindaklanjuti hasil pengawasan tepat waktu dan sesuai

dengan maksud yang direkomendasikan;

j. Pola mutasi didasarkan pada kebutuhan dan pembinaan

SDM;

k. Pegawai ditempatkan sesuai dengan minat dan

kemampuan yang dimilikinya.

4. Perlindungan atas aset dan informasi dari akses danpenggunaan yang tidak sah

Aset dan informasi merupakan sumber daya organisasi

yang penting untuk pencapaian tujuan dan kelangsungan

hidup organisasi. Strategi perlindungan dilakukan

berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Perlindungan aset dan informasi, terdiri dari proses

identifikasi, penilaian, klasifikasi, pemberian label untuk

mencegah penyalahgunaan, penggunaan, modifikasi, dan

pelaporan;

b. Pengendalian atas pertimbangan biaya manfaat, berbasis

risiko, serta konsisten dengan kebijakan dan tujuanstrategis organisasi;

c. Perlindungan aset merupakan kewenangan dan tanggungjawab seluruh anggota organisasi;

d. Memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Aset negara/daerah meliputi barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban APBN/D dan barang yang berasal dariperolehan lainnya yang sah, meliputi:

a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang

sejenis;b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan

perjanjian/kontrak;c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-

undang; ataud. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan

manajemen perlindungan atas aset dan informasi dari akses,serta penggunaan yang tidak sah adalah adanya kebijakan

yang mendorong:

a. Penerapan sistem akuntansi barang milik negara/daerah;

b. Pengamanan informasi dan barang milik negara/daerah,meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan

pengamanan hukum;c. Sistem internal check, yang memisahkan fungsi

pencatatan, otorisasi, dan penguasaan aset, sertainformasi.

5. Interaksi yang intensif dengan pejabat pada tingkatanyang lebih rendah

Interaksi antar individu, baik antara pejabat dengan

pejabat pada tingkatan yang lebih rendah, maupun antarapejabat dengan pegawai, dilakukan melalui interpersonal

communication, yang merupakan proses yang digunakan


untuk mengomunikasikan berbagai ide, pemikiran, dan

perasaan kepada orang lain. Kemampuan untukmengomunikasikan informasi antar individu dapat ditingkatkan

melalui pengetahuan, praktik, umpan balik, dan evaluasi diri.

Kepemimpinan yang kondusif terjadi dalam hal pesansecara utuh, baik segi isi maupun konteks, dapat

disampaikan dari pemberi informasi (sender) kepadapenerima informasi (receiver), dan penerima informasi

memahami isi dan konteks pesan yang disampaikan. Untukitu, diperlukan strategi kepemimpinan yang kondusif sebagai

berikut:

a. Fokus terhadap apa yang diketahui;

b. Fokus terhadap masalah dan bukan kepada orang yangberkomunikasi;

c. Berkomunikasi secara transparan, tanpa ada unsurmanipulasi;

d. Mengerti permasalahan yang dihadapi orang lain;e. Bersikap fleksibel terhadap orang lain;

f. Mengukur kemampuan dan pengalaman sendiri;g. Tidak menampilkan perasaan yang lebih tinggi dari orang

lain;h. Merespon dengan baik lawan bicara.

Hal-hal yang menunjukan adanya interaksi secara

intensif antara pimpinan dengan pejabat pada tingkatan yang

lebih rendah adalah sebagai berikut:

a. Pertemuan periodik diselenggarakan antara puncak

dengan manajemen di bawahnya;


b. Masukan-masukan diberikan dari manajemen tingkat yang

lebih rendah kepada atasannya;

c. Rendahnya tingkat keluhan tidak terselesaikannya tugas

karena adanya hambatan komunikasi.

6. Pimpinan instansi pemerintah memiliki sikap yang positifdan responsif terhadap pelaporan yang berkaitan dengankeuangan, penganggaran, program, dan kegiatan

Kepemimpinan yang kondusif tercermin dari

kemampuan untuk merespon secara positif terhadap

pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran,

program, dan kegiatan. Respon yang cepat dan tepat perlu

dilakukan untuk menghindarkan organisasi dari risiko

menghadapi masalah administratif dan hukum di kemudian

hari.

Hal-hal yang menunjukkan sikap pimpinan instansi

pemerintah yang positif dan responsif adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan instansi pemerintah memahami prinsip-prinsip

akuntansi;

b. Pimpinan instansi pemerintah secara berkala membahas

masalah penting dalam laporan keuangan;

c. Pimpinan instansi pemerintah menggunakan laporan

keuangan dan laporan kinerja sebagai umpan balik dalam

penyusunan program, kegiatan, dan anggaran;

d. Laporan kinerja mudah dipahami oleh pemangku

kepentingan dan telah menggambarkan pencapaian

organisasi, melalui program dan kegiatan dengan sumber

daya yang tersedia;


e. Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah dan menggambarkan posisi

keuangan yang mudah dipahami oleh pemangku

kepentingan;

f. Pimpinan instansi pemerintah menghindari penekanan

pada pencapaian hasil-hasil jangka pendek, dengan

mengorbankan kepentingan jangka panjang dan masalah

hukum;

g. Pegawai menyampaikan laporan pencapaian target secara

tepat dan akurat;

h. Pelaporan sesuai dengan data pendukung, sehingga tidak

terjadi fakta yang dibesar-besarkan;

i. Estimasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan

dalam rangka mencapai kinerja, sehingga tidak ditinggikan

secara tidak wajar.


BAB III

LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN

Penerapan kepemimpinan yang kondusif ditandai dengan

keteladanan yang ditunjukkan oleh pimpinan kepada bawahannya.

Penyelenggaraan sub unsur kepemimpinan yang kondusif,

dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu:

1. Tahap Persiapan, merupakan tahap awal implementasi, yangbertujuan untuk memberikan pemahaman atau kesadaran yang

lebih baik, serta pemetaan kebutuhan penerapan.

2. Tahap Pelaksanaan, merupakan langkah tindak lanjut ataspemetaan, yang meliputi pembangunan infrastruktur dan

internalisasi.

3. Tahap Pelaporan, merupakan tahap melaporkan kegiatan danupaya pengembangan berkelanjutan.

Setiap tahapan penyelenggaraan dan beberapa contoh yang

terkait dengan tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut.

A. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam penerapan

SPIP, yang terdiri dari: penyiapan peraturan, SDM, dan rencana

penyelenggaraan; proses pemahaman; serta pemetaan.

1. Penyiapan Peraturan, SDM, dan RencanaPenyelenggaraan

Tahap ini dimaksudkan untuk menyiapkan peraturan

pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di setiap kementerian,

lembaga, dan pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan


pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, selanjutnya instansi

pemerintah membuat rencana penyelenggaraan, yang antara

lain memuat:

a. Jadwal pelaksanaan kegiatan;

b. Waktu yang dibutuhkan;

c. Dana yang dibutuhkan; dan

d. Pihak-pihak yang terlibat.

Tidak perlu dibentuk satuan tugas tersendiri untuk sub

unsur ini, namun terintegrasi dalam Satuan Tugas

Penyelenggaraan SPIP, yang ditugaskan untuk mengawal

pelaksanaan penerapan seluruh unsur dan sub unsur

pengendalian. Satuan tugas ini terlebih dulu diberi pelatihan

tentang SPIP, khususnya sub unsur kepemimpinan yang

kondusif, agar sub unsur ini dapat diselenggarakan dengan

baik.

2. Pemahaman (Knowing)

Langkah selanjutnya dalam mempersiapkan penerapan

sub unsur kepemimpinan yang kondusif adalah

melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman

tentang kepemimpinan yang kondusif kepada para pemimpin.

Pemahaman kepemimpinan yang kondusif mencakup upaya

untuk membentuk sikap pimpinan yang selalu:

a. Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan,

dan sikap tersebut ditunjukkan dengan adanya peta risiko

dalam membuat rencana dan strategi kegiatan instansi

yang dipimpinnya.


b. Mendukung penerapan dan pemanfaatan informasi hasil

manajemen berbasis kinerja dalam kegiatannya dan dalam

pengambilan keputusan. Pemahaman ini terwujud dengan

adanya kebijakan pimpinan tentang penerapan

manajemen berbasis kinerja.

c. Mendukung penerapan SPI, mengenai dukungan

keberadaan fungsi yang menjalankannya, dukungan

fasilitas yang dibutuhkan, penyelenggaraan proses, hasil

kegiatan, dan tindak lanjut hasil kegiatan SPI. Pemahaman

ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan penyelenggaraan

akuntansi dan anggaran untuk pengendalian kegiatan dan

evaluasi kinerja, kewajiban pelaporan dari unit ke pusat,

sinkronisasi manajemen keuangan, akuntansi, anggaran

dengan barang milik negara, penyempurnaan sistem

informasi sesuai dengan perkembangan teknologi

informasi, perhatian terhadap sumber daya manusia yang

baik, dan sikap responsif terhadap hasil pengawasan.

d. Turut andil dalam melindungi aset, yang diwujudkan dalam

bentuk kebijakan pengamanan aset, dukungan fasilitas dan

pelaksanaan pengamanan aset, serta tindak lanjut hasil

pengawasan terhadap adanya penyimpangan yang terjadi

dalam pengamanan aset.

e. Memberikan respon yang positif untuk pelaporan yang

berhubungan dengan keuangan, anggaran, program, dan

kegiatan.


Pemahaman tersebut di atas dilakukan melalui kegiatan

sosialisasi:

a. mengenai pentingnya pertimbangan risiko dalam

pengambilan keputusan. Sosialisasi manajemen risiko

dapat dilakukan melalui media komunikasi dengan tatap

muka, ceramah, diskusi, seminar, rapat kerja, dan rapat

pimpinan;

b. mengenai apa, bagaimana, manfaat, dan cara

memanfaatkan informasi manajemen berbasis kinerja;

c. terkait fungsi-fungsi penting instansi (pencatatan dan

pelaporan keuangan, sistem manajemen informasi,

pengelolaan SDM, serta pengawasan intern dan ekstern).;

d. perlindungan aset dan informasi;

e. komunikasi efektif; dan

f. mekanisme pelaporan (keuangan, penganggaran,

program, dan kegiatan).

Untuk memenuhi hal tersebut, instansi dapat

memberikan pemahaman dengan beberapa pendekatan

kegiatan, antara lain:

a. Menggunakan media komunikasi tatap muka, ceramah,

diskusi, seminar, rapat kerja, dan fokus grup.

b. Website, media ini memiliki cakupan yang lebih luas,

dengan tujuan transparansi kepada stakeholders.

Pemuatan kode etik atau aturan perilaku dalam website

perusahaan merupakan penyampaian harapan entitas atas

perilaku kepada stakeholders.


c. Menggunakan multimedia, biasanya lebih interaktif dengan

sebarannya yang lebih luas.

d. Menggunakan majalah, yang memuat pesan-pesan etika

secara runtut dan menggunakan bahasa yang sederhana,

dengan contoh konkret, misalnya diciptakan maskot etika

dalam bentuk kartun untuk memberi contoh konkret

penerapan etika.

e. Saluran mikrofon, misalnya dengan memperdengarkan

setiap pagi melalui pengeras suara atau saluran

komunikasi lain di kantor.

f. Akses ke network, misalnya dengan menggunakan

password yang harus dijawab pegawai untuk masuk ke

network, harus menjawab pertanyaan yang berkaitan

dengan kode etik.

Di samping sosialisasi, pemahaman dapat dilakukan melalui

perpustakaan dan media intern lainnya.

3. Pemetaan (Mapping)

Setelah dilakukan sosialisasi, diperlukan suatu

pemetaan terhadap pemahaman yang diterima dan

dipersepsikan oleh pimpinan, serta seluruh pegawai, dan

pemetaan terhadap keberadaan infrastruktur untuk

menerapkan kepemimpinan yang memadai tersebut.

Pemetaan yang dilakukan meliputi pemahaman dan

keberadaan infrastruktur:

a. penerapan manajemen risiko;

b. penerapan manajemen berbasis kinerja;

c. dukungan terhadap fungsi penting instansi;


d. perlindungan aset dan informasi;

e. terbentuknya komunikasi efektif;

f. mekanisme pelaporan.

Keberadaan infrastruktur diwujudkan dalam bentuk kebijakan

dan prosedur.

Kegiatan pemetaan dilaksanakan untuk mengetahui,

antara lain:

a. apakah instansi telah memiliki peraturan/kebijakan yang

melandasi kepemimpinan yang kondusif;

b. peraturan/kebijakan yang ada tersebut telah sesuai

dengan ketentuan di atasnya;

c. instansi telah memiliki SOP atau pedoman untuk

menyelenggarakan peraturan tersebut;

d. SOP atau pedoman dimaksud telah sesuai dengan

peraturan yang ada, dan/atau yang akan dibangun;

e. SOP atau pedoman tersebut telah dipraktikkan dan

didokumentasikan dengan baik.

Hasil pemetaan tentunya dapat untuk mengetahui

infrastruktur apa saja yang masih perlu dibangun (area of

improvement). Area of improvement (AOI), yaitu area untuk

perbaikan atau pembangunan SPIP. Pembangunan

infrastruktur dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan,

dengan menyusun kebijakan dan prosedur yang harus

dilaksanakan, untuk memastikan dilaksanakannya arahan

pimpinan instansi pemerintah guna mengurangi risiko, yang

telah teridentifikasi selama proses penilaian risiko.


B. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terdiri dari tiga tahapan kegiatan,

yaitu membangun dan menyempurnakan infrastruktur, berupa

kebijakan, prosedur, dan pedoman, berdasarkan hasil pemetaan,

indikator, dan peraturan terkait, kemudian menginternalisasikan

atau mengimplementasikan kebijakan yang telah dibangun atau

disempurnakan tersebut. Selanjutnya, setelah sistem itu

berjalan, dilakukan pemeliharaan dan perbaikan terus menerus,

sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang diinginkan.

1. Membangun Infrastruktur (Norming)

Berdasarkan hasil pemetaan, indikator, dan peraturan

terkait, diketahui infrastruktur apa saja yang perlu dibangun

(area of improvement). Pembangunan infrastruktur

dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan dan prosedur,

yang bertujuan untuk menciptakan serta memelihara

lingkungan pengendalian yang dapat menimbulkan perilaku

positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian

intern. Perilaku positif dan kondusif yang dimaksud dalam sub

unsur ini adalah kepemimpinan yang kondusif.

Beberapa best practice kebijakan dan prosedur yang

diperlukan dalam rangka kepemimpinan yang kondusif, antara

lain:

a. Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko

Pimpinan instansi harus mencanangkan penerapanmanajemen risiko di instansinya, dalam bentuk kebijakanatau peraturan. Di dalam kebijakan penerapan manajemenrisiko, sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan


Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuanganadalah:

1) Identifikasi dan mitigasi risiko;

2) Penyiapan kompetensi instansi;

3) Pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalamproses kerja;

4) Membangun budaya sadar risiko yang kuat untukmengeksploitasi efektivitas pelaksanaan tugas pokok;

5) Strategi jangka panjang manajemen risiko;

6) Secara terus-menerus meningkatkan tingkatkematangan manajemen risiko unit kerja ke level yanglebih baik.

b. Kebijakan Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja

Kebijakan manajemen berbasis kinerja terkait denganperencanaan strategis, yang memuat visi dan misiorganisasi, penerapan anggaran berbasis kinerja, penilaiandan evaluasi kinerja. Secara umum, tahapan dalam prosesmanaging for results adalah:

1) Perencanaan strategik;

2) Perencanaan program;

3) Menetapkan prioritas dan alokasi sumber daya;

4) Perencanaan dan pengorganisasian kegiatan;

5) Manajemen operasi;

6) Monitor kegiatan dan pengukuran pencapaian;

7) Analisis pencapaian, pelaporan pencapaian danmendapatkan umpan balik pencapaian.


Dalam penyusunan kebijakan tentang penerapan

manajemen berbasis kinerja, terkait dengan anggaran

berbasis kinerja, terdapat kondisi yang harus

dipertimbangkan sebagai faktor pemicu keberhasilan

implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja,

yaitu:

1) Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen

organisasi;

2) Fokus penyempurnaan administrasi secara terus

menerus;

3) Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan

tersebut (uang, waktu, dan orang);

4) Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang

jelas;

5) Keinginan yang kuat untuk berhasil.

Hal lain yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan

anggaran berbasis kinerja, yaitu dalam penyusunan

belanja daerah, agar terlebih dahulu dilakukan analisis

yang tepat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 167 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Analisis Standar Belanja (ASB). Dalam melaksanakan

analisis standar belanja tersebut, diperlukan prosedur-

prosedur yang dapat menjawab pertanyaan berikut:

1) Berapa yang harus dibebankan pada suatu pelayanan,

sehingga dapat menutupi semua biaya yang dikeluarkan

untuk menyediakan pelayanan tersebut?

2) Apakah lebih efektif jika kita mengontrakkan pelayanan

kepada pihak luar daripada melaksanakannya sendiri?


3) Jika kita meningkatkan/menurunkan volume pelayanan,apa pengaruhnya pada biaya yang akan kita keluarkan?Biaya apa yang akan berubah, dan berapa banyakperubahannya?

4) Biaya pelayanan apa yang harus dibayar tahun ini biladibandingkan dengan tahun sebelumnya?

c. Kebijakan Perlindungan Aset dan Informasi

Aset negara dan informasi penting yang dikelola instansiharus dilindungi dan dipelihara dari kemungkinan hilang,rusak, dan penyalahgunaan. Selain itu, aset harusdiadministrasikan dengan baik agar aset yang tercatatsesuai dengan fisiknya dan tidak ada aset yang belumtercatat. Perlindungan informasi dari akses yang tidak sahperlu mendapat perhatian pimpinan, agar informasi tidakdimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dalam kebijakan yang akan disusun, perludipertimbangkan mengenai:

1) Sistem akuntansi yang diperlukan (sesuai denganketentuan yang ada);

2) Penetapan personil yang tepat;3) Sistem perlindungan dan sistem terkait lainnya yang

diperlukan;4) Asas biaya dan manfaat atas sistem yang akan

diterapkan.

d. Kebijakan Kepemimpinan yang Kondusif

Kepemimpinan yang kondusif antara pimpinan denganpejabat di bawahnya dan seluruh pegawai diperlukansupaya visi, misi, dan tujuan instansi dapat tersampaikankepada seluruh pegawai dengan baik. Dengan adanyakomunikasi dua arah atau interaksi, pimpinan dapat segeramemperoleh umpan balik.


e. Kebijakan untuk Merespon Pelaporan mengenaiKeuangan, Penganggaran, Program, dan Kegiatan

Respon positif dari pimpinan terhadap pelaporan yangberkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dankegiatan, sangat diperlukan dalam mendukung kelancaranpelaksanaan tugas-tugas instansi. Respon yang cepatmenghindarkan instansi dari risiko yang lebih besar atastidak tercapainya tujuan instansi.

f. Kebijakan Terhadap Fungsi-fungsi Penting Instansi

Fungsi-fungsi penting organisasi, berupa pencatatan danpelaporan keuangan, sistem manajemen informasi,pengelolaan sumber daya manusia, dan pengawasan, baikintern maupun ekstern, perlu mendapatkan perhatian dandukungan dari pimpinan instansi agar fungsi-fungsitersebut dapat berjalan dengan lancar dalam mencapaitujuan instansi.

Dalam kebijakan yang akan disusun, perludipertimbangkan adanya perhatian terhadap fungsi-fungsipenting tersebut di atas, meliputi pengaturan mutasi,perputaran pejabat, dan pegawai yang menangani fungsitersebut.

Pembangunan kebijakan sub unsur ini harus terintegrasi danterkait dengan sub unsur dan unsur pengendalian lainnya.Uraian lebih lanjut mengenai kebijakan-kebijakan di atas akandiperdalam dalam unsur penilaian risiko, unsur kegiatanpengendalian, serta unsur informasi dan komunikasi.


2. Internalisasi (Forming)

Tahap internalisasi adalah suatu proses untuk

mewujudkan infrastruktur menjadi bagian dari kegiatan

operasional sehari-hari. Perwujudannya, dapat tercermin

dalam konteks seberapa jauh proses internalisasi

memengaruhi pimpinan instansi pemerintah mengambil

keputusan dan memengaruhi perilaku para pegawai dalam

melaksanakan kegiatan.

Kegiatan internalisasi dalam sub unsur ini bertujuan

membangun kesadaran pimpinan instansi pemerintah

mengambil keputusan dengan gaya kepemimpinan yang

kondusif sebagai berikut:

a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;

b. menerapkan manajemen berbasis kinerja;

c. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;

d. melindungi aset dan informasi dari akses dan penggunaan

yang tidak sah;

e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada

tingkatan yang lebih rendah;

f. merespon secara positif terhadap pelaporan yang

berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan

kegiatan.

Langkah-langkah internalisasi untuk membangun

kesadaran sebagai berikut:


a. Upaya penyadaran untuk selalu mempertimbangkan risiko

Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar manajemenmelakukan pertimbangan terhadap risiko dalam setiappengambilan keputusan yang dilakukan adalah sebagaiberikut:

1) Pelatihan manajemen risiko

Manajemen harus mengikuti pelatihan atau workshopmengenai risiko dan manajemen risiko, agarmanajemen menyadari risiko yang ada dalam instansidan mengetahui bagaimana mengelolanya.

2) Simulasi kepedulian manajemen terhadap risiko

Untuk menunjukkan kepedulian manajemen terhadaprisiko dalam pelaksanaan tugasnya selalumempertimbangkan risiko yang telah diidentifikasisehubungan pelaksanaan tugas tersebut.

3) Pimpinan puncak mendorong kepedulian risiko dalampengambilan keputusan

Pimpinan puncak mendorong manajemen dan seluruhpegawai mempertimbangkan risiko dalam pengambilankeputusan.

4) Simulasi pentingnya manajemen melibatkan pihak kompetendalam pengambilan keputusan yang bersifat teknis

Apabila manajemen menghadapi kendala dalampengambilan keputusan yang bersifat teknis terkaitdengan risiko yang melekat dengan keputusan tersebut,maka manajemen harus melibatkan pihak kompetendalam pengambilan keputusan yang bersifat teknistersebut, untuk mengurangi atau mengelola risikonyatersebut.


5) Menciptakan mekanisme pembagian risiko pada setiap

tingkatan manajemen dan penyebaran mekanisme

tersebut kepada staf terkait

Berdasarkan hasil penilaian risiko, pimpinan puncak,

manajemen, dan seluruh pegawai mengetahui dan

bertanggung jawab terhadap risiko yang dimiliki atau

melekat pada kegiatan yang dilakukan mereka (risk

owner).

6) Pertemuan periodik antara pimpinan instansi pemerintah

dan manajemen di bawahnya untuk membicarakan

risiko organisasi dan manfaat manajemen risiko

Dilakukan pertemuan secara periodik antara pimpinan

instansi pemerintah dan manajemen di bawahnya untuk

membicarakan risiko yang melekat pada kegiatan

instansi, baik risiko dari dalam instansi maupun dari luar

instansi.

7) Dokumentasi proses pengambilan keputusan

Setiap proses pengambilan keputusan oleh pimpinan

dan manajemen harus didokumentasikan dengan baik,

serta dilaporkan dan diketahui semua pihak terkait.

8) Pelaporan hasil pengambilan keputusan

Setiap hasil pengambilan keputusan oleh pimpinan dan

manajemen harus didokumentasikan dengan baik, serta

dilaporkan dan diketahui semua pihak terkait.


b. Upaya penyadaran untuk menerapkan manajemenberbasis kinerja

Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar diterapkannyamanajemen berbasis kinerja pada organisasi adalahdengan melaksanakan pelatihan dan simulasi tentangmanajemen berbasis kinerja. Substansi yang perludisampaikan dalam pelatihan dan simulasi tersebut adalahsebagai berikut:

1) Mengaitkan program dan kegiatan dengan visi dan misiorganisasi

Pimpinan instansi mendorong perencanaan danpelaksanaan program dan kegiatan searah dengan visidan misi organisasi.

2) Pentingnya penyusunan anggaran berbasis kinerja

Pimpinan mendorong dibangunnya perangkat danpelatihan agar diterapkannya anggaran berbasis kinerjadi instansinya.

3) Pentingnya membagi tugas berdasarkan rencana tujuankinerja organisasi

Tugas-tugas diarahkan pada pencapaian kinerjaorganisasi agar tujuan organisasi dapat segera tercapai.

4) Pentingnya pemberian penghargaan berdasarkan hasil-hasil yang dicapai, baik secara individu, tim, maupunorganisasi secara keseluruhan

Pegawai dan organisasi yang telah mencapai kinerjadengan baik, perlu diberikan penghargaan agarmendorong pegawai dan organisasi terus berkinerjabaik.


5) Pentingnya melakukan evaluasi kinerja dalam rangkaperbaikan kinerja secara berkelanjutan

Pimpinan instansi mendukung dilakukannya evaluasikinerja di instansinya secara terus menerus agar dapatdipantau perkembangan kinerjanya. Penghargaandiberikan agar mendorong pegawai dan organisasi terusberkinerja baik.

6) Pentingnya membuat laporan akuntabilitas kinerja

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja instansi,pimpinan instansi mendorong disusunnya laporanakuntabilitas kinerja instansinya.

c. Upaya penyadaran untuk selalu mendukung fungsi pentinginstansi

Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar diperolehdukungan pimpinan instansi pemerintah terhadap fungsi-fungsi penting adalah melaksanakan pelatihan dansimulasi, dengan substansi sebagai berikut:

1) Setiap pendanaan atas kegiatan-kegiatan dikaitkandengan target kinerja dalam bentuk keluaran (output)dan hasil yang diharapkan (outcome)

Pimpinan mendorong penggunaan dana untukkegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian targetkinerja, baik dalam bentuk output maupun outcome.

2) Penyusunan anggaran berdasarkan sumber data yangkompeten;

Pimpinan instansi mendorong dilakukannya reviuterhadap sumber data yang digunakan dalampenyusunan anggaran.


3) Proses pengambilan keputusan penganggaran

melibatkan setiap level manajemen organisasi

Pimpinan mendorong agar pengambilan keputusan

penganggaran melibatkan setiap level manajemen

agar anggaran yang diajukan benar-benar berdasarkan

rencana kinerja yang ditetapkan.

4) Pemilihan dan prioritas program yang akan

dianggarkan tersebut akan sangat bergantung pada

data target kinerja yang diharapkan dapat dicapai

Dalam memilih dan memutuskan program yang

menjadi prioritas, pimpinan harus memerhatikan data

target kinerja yang diharapkan.

5) Pentingnya organisasi membuat laporan keuangan

yang didukung dengan dokumen yang cukup, relevan,

dan kompeten

Pimpinan mendorong pengelolaan dokumen yang baik,

khususnya dokumen yang digunakan untuk

penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan

dapat diandalkan.

6) Informasi barang milik negara yang tercantum dalam

laporan keuangan didukung dengan daftar barang milik

negara yang dimiliki organisasi

Pimpinan mendorong pengelolaan administrasi barang

milik negara yang baik, yang mendukung penyajian

informasi barang milik negara di dalam laporan

keuangan.


7) Organisasi menggunakan teknologi informasi dalam

mendukung tugas dan fungsinya

Pimpinan mendukung penggunaan teknologi informasi

dalam pelaksanaan tugas instansi agar lebih efektif

dan tepat waktu.

8) Pimpinan memberikan motivasi berupa penghargaan

kepada pegawai yang memiliki kinerja yang baik dan

memberikan sanksi kepada pegawai yang mempunyai

kinerja yang buruk

Pimpinan mendorong para pegawai untuk berkinerja

baik dalam melaksanakan tugas melalui pemberian

imbalan.

9) Menindaklanjuti hasil pengawasan tepat waktu dan

sesuai dengan maksud yang direkomendasikan

Pimpinan memberikan respon yang cepat terhadap

rekomendasi hasil pengawasan, baik internal maupun

eksternal.

10) Pola mutasi didasarkan pada kebutuhan dan

pembinaan SDM

Pimpinan mendukung pola mutasi yang telah

ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan pembinaan

SDM.

11) Pegawai ditempatkan sesuai dengan minat dan

kemampuan yang dimiliki

Pimpinan mendukung penempatan pegawai sesuai

dengan minat dan kemampuan yang dimiliki.


d. Melindungi aset dan informasi dari akses serta

penggunaan yang tidak sah

Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar manajemen

melakukan perlindungan atas aset dan informasi dari

akses dan penggunaan yang tidak sah, dengan

melaksanakan pelatihan dan simulasi yang bersubstansi

sebagai berikut:

1) Penerapan sistem akuntansi barang milik

negara/daerah

Pimpinan mendukung diterapkannya sistem akuntansi

barang milik negara/daerah, melalui penyediaan sarana

prasarana dan pemberian pelatihan bagi pegawai yang

menanganinya.

2) Pengamanan informasi dan barang milik negara/daerah,

meliputi pengamanan administrasi, fisik, dan hukum

Pimpinan mendukung pengelolaan administrasi yang

baik bagi barang milik negara dan memberlakukan

prosedur pengamanan fisik, serta kelengkapan

kepemilikan.

3) Sistem internal check yang memisahkan fungsi

pencatatan, otorisasi, penguasaan aset, dan informasi.

Pimpinan mendukung pemisahan fungsi dalam

pengelolaan aset dan informasi agar tidak terjadi

kecurangan dan penyalahgunaan.


e. Melakukan interaksi intensif dengan pejabat pada tingkatan

yang lebih rendah

Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar ada interaksi

secara intensif antara pimpinan dengan pejabat pada

tingkatan yang lebih rendah adalah melaksanakan

pelatihan dan simulasi yang bersubstansi sebagai berikut:

1) Pentingnya pertemuan periodik diselenggarakan antara

manajemen puncak dengan manajemen di bawahnya

Pimpinan mendorong diselenggarakannya pertemuan

periodik antara manajemen puncak dengan manajemen

di bawahnya agar terjadi interaksi yang positif.

2) Masukan-masukan diberikan dari manajemen tingkat

yang lebih rendah kepada atasannya

Pimpinan mendorong tersedianya media yang

menampung masukan atau umpan balik dari

manajemen yang lebih rendah kepada atasannya.

3) Rendahnya tingkat komplain tidak terselesaikannya

tugas karena adanya hambatan komunikasi

Pimpinan memberikan perhatian terhadap hambatan

pelaksanaan tugas yang disebabkan hambatan

komunikasi.

f. Merespon positif terhadap pelaporan

Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pimpinan

instansi pemerintah yang memiliki sikap yang positif dan

responsif terhadap pelaporan adalah melaksanakan

pelatihan dan simulasi yang bersubstansi sebagai berikut:


1) Prinsip-prinsip akuntansi

Pelatihan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dilakukan

agar pimpinan dapat mengambil kebijakan akuntansi

secara benar.

2) Pimpinan instansi pemerintah secara berkala

membahas masalah penting dalam laporan keuangan

Permasalahan penting yang berkaitan dengan laporan

keuangan segera dilaporkan kepada pimpinan untuk

dibahas.

3) Pimpinan instansi pemerintah menggunakan laporan

keuangan dan laporan kinerja sebagai umpan balik

dalam penyusunan program, kegiatan, dan anggaran

Pimpinan memerhatikan laporan keuangan dan laporan

kinerja yang ada sebagai dasar penyusunan rencana

program, kegiatan, dan anggaran yang akan datang.

4) Laporan kinerja mudah dipahami oleh pemangku

kepentingan dan telah menggambarkan pencapaian

organisasi melalui program dan kegiatan, dengan

sumber daya yang tersedia

Pimpinan mendukung penyusunan laporan kinerja yang

disajikan secara terstruktur dan mudah dipahami,

berkaitan dengan penggunaan sumber daya instansi

dan pencapaian target kinerja.


5) Laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan dan menggambarkan posisi keuangan

yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan

Pimpinan mendukung ditaatinya Standar Akuntansi

Pemerintahan dalam penyajian laporan keuangan

instansi.

6) Pimpinan instansi pemerintah menghindari penekanan

pada pencapaian hasil-hasil jangka pendek, dengan

mengorbankan kepentingan jangka panjang dan

masalah hukum

Pimpinan mempertimbangkan kepentingan jangka

panjang instansi dan mendorong ditaatinya peraturan

yang berlaku.

7) Pegawai menyampaikan laporan pencapaian target

secara tepat dan akurat

Pimpinan mendorong para pegawainya untuk

menyampaikan laporan pencapaian target secara tepat

dan akurat.

8) Pelaporan sesuai dengan data pendukung sehingga

tidak terjadi fakta yang dibesar-besarkan

Pimpinan mendukung pelaporan yang didasarkan pada

dokumen-dokumen yang andal.


9) Estimasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan

dalam rangka mencapai kinerja sehingga tidak

ditinggikan secara tidak wajar

Pimpinan mendorong perencanaan anggaran yang

realistis dan berdasarkan rencana kinerja yang

ditetapkan.

3. Pengembangan berkelanjutan (Performing)

Setelah internalisasi dan implementasi, dilaksanakan

pengembangan berkelanjutan agar kepemimpinan yang

kondusif dapat terjaga. Langkah-langkah dalam

pengembangan berkelanjutan antara lain:

a. Setiap langkah-langkah persiapan, pelaksanaan, dan

evaluasi perlu didokumentasikan agar mudah dilakukan

penelusuran kembali.

b. Setiap langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan perlu

dipantau atau ada mekanisme pemantauan yang melekat

pada sistem (built-in monitoring).

c. Secara periodik dilakukan evaluasi/assessment terhadap

efektivitas penerapan sistem pengendalian internal.

d. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diperoleh area-

area yang memerlukan perbaikan, sebagai umpan balik

bagi pengembangan dan peningkatan sistem lebih lanjut.


C. Tahap Pelaporan

Setelah tahap pelaksanaan selesai, seluruh kegiatan

penyelenggaraan sub unsur perlu didokumentasikan.

Pendokumentasian ini merupakan satu kesatuan (bagian yang

tidak terpisahkan) dari kegiatan pelaporan berkala dan tahunan

penyelenggaraan SPIP. Pendokumentasian dimaksud meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari:

a. Peningkatan pemahaman melalui kegiatan sosialisasi

(ceramah, diskusi, seminar, rapat kerja, dan fokus grup)

mengenai pentingnya penerapan kepemimpinan yang

kondusif, serta kegiatan penyampaian pemahaman melalui

website, multimedia, literatur, dan media lainnya;

b. Kegiatan pemetaan infrastruktur dan penerapannya, yangmencakup pemetaan mengenai pentingnya kepemimpinanyang kondusif menurut persepsi pegawai dan bagaimanapenerapannya, persiapan penyusunan kebijakan,pedoman, mekanisme kepemimpinan yang kondusif, sertamemberikan masukan atas rencana tindak yang tepatuntuk internalisasi penerapan kepemimpinan yangkondusif;

c. Kegiatan pembangunan infrastruktur, yang mencakuppenyusunan kebijakan, penyusunan pedoman, danpenyusunan mekanisme;

d. Pelaksanaan internalisasi, yaitu yang mencakup kegiatandalam rangka pemantapan penerapan sistempengendalian intern dalam kegiatan operasional dilingkungan instansi pemerintah masing-masing;


e. Pengembangan berkelanjutan yang mencakup kegiatanpemantauan, usaha meningkatkan kualitas komunikasi,baik kepada internal dan eksternal yang efektif, sertausaha meningkatkan kualitas sarana komunikasi.

2. Hambatan kegiatanApabila ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaankegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya target/tujuankegiatan tersebut, agar penyebabnya dijelaskan.

3. SaranSaran diberikan berkaitan dengan adanya hambatanpelaksanaan kegiatan dan dicarikan saran pemecahanmasalah untuk tidak berulangnya kejadian serupa dan gunapeningkatan pencapaian tujuan. Saran yang diberikan agaryang realistis dan benar-benar dapat dilaksanakan.

4. Tindak lanjut atas saran periode sebelumnya

Bagian ini mengungkapkan tindak lanjut yang telah dilakukan

atas saran yang telah diberikan pada kegiatan periode

sebelumnya.

Dokumentasi ini merupakan bahan dukungan bagi

penyusunan laporan berkala dan tahunan (penjelasan

penyusunan laporan dapat dilihat pada Pedoman Teknis Umum

Penyelenggaraan SPIP). Kegiatan pendokumentasian menjadi

tanggung jawab pelaksana kegiatan yang hasilnya disampaikan

kepada pimpinan instansi pemerintah sebagai bentuk

akuntabilitas, melalui Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di

instansi pemerintah terkait.


BAB IV

PENUTUP

Kepemimpinan yang kondusif merupakan salah satu fondasi

dalam lingkungan pengendalian SPIP. Kepemimpinan tersebut

diharapkan mampu menggerakkan anggota organisasi untuk

melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian

tujuan organisasi.

Untuk mewujudkan kepemimpinan yang kondusif, perlu

diawali dengan pemahaman bersama melalui sosialisasi dengan

media yang ada, selanjutnya dilakukan pemetaan. Pembangunan

infrastruktur dan penerapannya menjadi komitmen bersama instansi

pemerintah dan dilaksanakan dengan konsisten. Sementara itu,

pengembangan berkelanjutan merupakan langkah agar penerapan

kepemimpinan yang kondusif termonitor secara kontinu, sehingga

dapat dirumuskan rencana tindak yang tepat untuk setiap

kelemahan yang ditemukan.

Pedoman ini disusun untuk memberikan acuan praktis bagi

pimpinan instansi pemerintah dalam menciptakan dan

melaksanakan sistem pengendalian intern, khususnya pada unsur

lingkungan pengendalian dengan sub unsur Kepemimpinan yang

Kondusif di lingkungan instansi yang dipimpinnya.

Hal-hal yang dicakup dalam pedoman teknis ini adalah acuan

mendasar yang berlaku secara umum bagi seluruh instansi

pemerintah, yang minimal harus dipenuhi dalam menerapkan

kepemimpinan yang kondusif, serta tidak mengatur secara spesifik

bagi instansi tertentu. Instansi pemerintah hendaknya dapat


mengembangkan lebih jauh langkah-langkah yang perlu diambil

sesuai dengan kebutuhan organisasi, dengan tetap mengacu dan

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Sesuai dengan perkembangan teori dan praktik-praktik sistem

pengendalian intern, pedoman ini dapat disesuaikan secara terus

menerus.

SPIP Kepemimpinan yang kondusif

Documents

Transcript of SPIP Kepemimpinan yang kondusif