Nur Sania Dasopang

Politik HukumOleh: Nur Sania Dasopang

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan yang

berhubungan dengan isi atau subtansi peraturan, metode pembentukan, serta

proses dan prosedur pembentukan peraturan. Setiap bagian kegiatan tersebut harus

memenuhi persyaratan-persyaratannya sendiri agar prosedur hukum tersebut dapat

berlaku sebagaimana mestinya, baik secara yuridis, secara politis maupun

sosiologis. Oleh karena itu, menurut Esmi pembentukan peraturan perundang-

undangan bukanlah merupakan kegiatan yuridis semata, melainkan sesuatu yang

kegiatan yang bersifat interdisipliner. Artinya, setiap aktivitas pembentukan ilmu-

ilmu tersebut agar produk hukum yang dihasilkan itu dapat diterima dan mendapat

pengakuan dari masyarakat.

Berangkat dari permasalahan di atas ada beberapa teori dalam

pembentukan produk hukum yang baik diantaranya adalah: a. Teori materil, b.

Teori formil, dan teori filsafat. Dalam makalah ini fokus pada teori formilnya,

dengan menimbulkan rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan masalah

Dalam pembentukan produk hukum dibuthkan beberapa teori, jadi apabila salah

satu teori hukum formil yang diterpkan seperti apa konsekuensi dari lahirnya

produk hukum itu sendiri?


2

BAB II PEMBAHASAN

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau

kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku

dalam kehidupan bersama yang dapat di paksakan pelaksanaannya dalam bentuk

sanksi, dari pengertian tersebut hukum dipandang sebagai sarana untuk mengatur

masyarakat yang merupakan cerminan dan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini

member arah tentang tujuan hukum. Dalam literature dikenal beberapa teory

tentang tujuan Hukum sebagai berikut :1

1. Teory Etis

2. Teory Utilitas

3. Teory Campuran

1) Teori Etis (Ethische Theori) ini diperkenalkan oleh Aristoteles, dalam

bukunya Rhetorica dan Ethica Necomachea. Teori ini berpendapat bahwa

tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini

adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau

haknya (ius suum cuique tribuere).2

Masalah keadilan, Aristoteles membedakan antara keadilan

distributif dengan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan

yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak

menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya,

bukan persamaan, melainkan kesebandingan. Dalam Pasal 6 ayat (1) UUD

1 Esmi Warasih, Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis, Semarang, PT.Suryandaru utama, 2005, hal 23-25.

2 Sumeber: http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2093158-teori-etis-ethische-theo/ di unduh pada hari Rabu Tanggal 20 November 2013 pada Jam: 11.30.

http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2093158-teori-etis-ethische-theo/


3

1945, ditegaskan bahwa : Presiden ialah orang Indonesia asli. Ini tidak

berarti setiap orang Indonesia asli dapat menjadi Presiden, tetapi hanya

orang Indonesia asli yang memenuhi syarat saja, ini pun masih harus

diadakan pemilihan.

Dengan demikian keadilan distributif adalah asas yang menguasai

atau mengatur hubungan antar warga masyarakat dengan masyarakat

sebagai kesatuan (negara). Dengan perkataan lain, keadilan distributif

adalah kewajiban pimpinan suatu organisasi atau lembaga untuk

memberikan kepada para anggotanya beban sosial, fungsi, imbalan, balas

jasa, dan kehormatan secara proporsional atau seimbang sesuai dengan

kecakapan dan jasanya. bukan berdasarkan asumsi “like or dislike”.

Adapun keadilan komutatif (remedial), ialah keadilan yang

memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat

jasa perseorangan. Dalam pergaulan di masyarakat keadilan komutatif

merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Yang dituntut di

sini adalah kesamaan. Dengan demikian, adil apabila setiap orang

diperlakukan sama tanpa memandang kedudukannya.

Apabila keadilan distributif itu merupakan urusan pembentuk

undang-undang, maka keadilan komutatif merupakan urusan hakim. Hakim

memperhatikan hubungan perseorangan yang mempunyai kedudukan

prosesuil yang sama tanpa membedakan orang (equality before the law).

Teori Etis ini menurut L.J. van Apeldoorn, dianggap berat sebelah,

sebab terlalu mengagung-agungkan keadilan yang pada akhirnya tidak akan


4

mampu membuat peraturan umum. Sedangkan peraturan umum itu

merupakan sarana untuk kepastian dan tertib hukum. Dari sinilah timbul

kesenjangan antara tuntutan keadilan di satu pihak, dan tuntutan kepastian di

lain pihak. Semakin tepat dan tajam peraturan hukum, maka semakin

terdesaklah keadilan, sebagaimana adagium “Summum ius, summa iniuria”,

yang berarti, “Keadilan tertinggi dapat berarti ketidakadilan tertinggi”.

Dengan demikian, tujuan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan akhir

dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan

falsafah hidup yang menjadi dasar hidup bermasyarakat itu, yang akhirnya

bermuara pada keadilan.

Disamping teory diatas kita juga mengenal bebarapa pendapat ahli

tentang tujuan hukum antara lain yang saat ini sangat pupuler dan dianut

oleh banyak kalangan para pakar hukum adalah tujuan hukum menurut

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum adalah :3

1. Memberikan Kepastian

2. mencapai keadilan,

3. Kemanfaatan.

Ke tiga Tujuan hukum tersebut bukanlah tujuan yang berdiri sendiri-

sendiri, masing-masing tujuan hukum tersebut satu kesatuan yang tidak

terpisahkan yang saling bersinergi satu sama lain dan berjalan serta terwujud

secara serasi dan seimbang.

3 Febriana, wina; Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa (Analisa Terhadap Putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009). 2010. hal 1.


5

1. Karakter Produk Hukum

Patokan dasar dalam merumuskan norma hukum itu akan menentukan isi

norma yang akan dirumuskan, arah yang hendak dicapai, dan batas-batasannya.

Negara yang menggunakan sumber-sumber trasenden sebagai patokan dasar dan

menerima pandangan bahwa kedaulatan rakyat dalam negara berada dan di tangan

tuhan, akan merumuskan norma-norma hukum yang mengarah kepada apa yang

diyakini sebagai “kemauan-kemauan Tuhan.” Karena kedaulatan berada di tangan

tuhan, maka manusia sebagai hamba-hambanya harus tunduk secara mutlak

kepada norma-norma hukum yang trasenden.4

Karakter produk hukum yang secara dikotomis dibebankan atas hukum

yang responsif dan hukum ortodoks seperti yang dikatakan oleh Marryaman, serta

hukum otonom dan hukum menindas seperti yang dikemukakan oleh Nonet dan

Selznick. Secara subtansial hukum otonom paralel dengan hukum responsif,

sedangkan hukum menindas parallel dengan hukum ortodks.5

Pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi

ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan checks and

balances, seperti yang dianut Undang-Undang dasar 1945 (UUD 1945) setelah

perubahan. Jika diteliti lebih dalam materi perubahan UUD 1945 mengenai

penyelenggaraan kekuasaan negara adalah mempertegas kekuasaan dan

wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas

kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi

4 Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia: kompilasi Aktual Masalah Kontitusi Dewan Perwakilan dan sistem Kepartaian, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 15-16.

5 Ni’matul Huda, Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 36.


6

penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang demikian

disebut sistem “checks and balances”, yaitu pembatasan kekuasaan setiap

lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada

yang rendah, semuanya sama di atur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing.

Dengan sistem yang demikian, memberikan kesempatan kepada setiap

warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh produk politik

dari instutusi politik pembentuk hukum untuk mengajukan gugatan terhadap

institusi negara tersebut. Dalam hal pelanggaran tersebut dilakukan melalui

pembentukan undang-undang maka dapat diajukan keberatan kepada Mahkmah

Konstitusi dan dalam hal segala produk hukum dari institusi politik lainnya

dibawah undang-undang diajukan kepada Mahkamah Agung.

2. Tujuan Produk Hukum

Tujuan apa yang didirikan untuk diwujudkan produk hukum itu bagaikan rel

yang membawa kereta api pada tujuannya. Tujuan negara Indonesia dituangkan

dalam alinea ke 4 pembukaan UUD 1945.6

- Bagian pertama: Pembukaan

- Bagian kedua: Batang Tubuh, istilah yang benar dalam hukum adalah

pasal demi pasal.

- Ketiga: Penjelasan.

6 Muchasan Disampaikan pada Perkuliaham Politik Hukum Magister Hukum Bisnis Gadjah Mada University Yogyakarta. Pada tanggal 8 November 2013. Jam 14.30-18.00.


7

Sepakat pembukaan tidak boleh di amandemen, kalau pembukaan di

amandemen berarti pembukaan Negara. Di negara Indonesia ada 4 tujuan Negara

Indonesia.

1) Tujuan perlindungan (Professional goal)

2) Tujuan kesejahteraan (walfare goal)

3) Tujuan pencerdasan (Education goal)

4) Tujuan kedamaian (peacefullines goal)

Empat tujuan ini semakin kabur, kenapa hal ini terjadi siapa yang salah.

1. Tujuan perlindungan: kaca mata hukum seseorang sudah terlindung ukuran Cuma

satu: pemenuhan hak.

Hak Cuma ada 3 dalam ilmu hukum.

1. Hak Asasi Manusia (Human Rights). HAM = Orang yang hakimnya

diinjak

2. Hak Biasa (Regulity Rights). Hak Biasa

Jika tidak diberikan, tidak berkurang martabatnya. Contoh: Hak Milik Hak

1) Hak Khusus (Special Rights). Hak Khusus, diberikan kepada orang-orang.

Contohnya: Hak atas gaji, pensiun.

Konsep Negara Hukum yang dinamis atau negara kesejahteraan

menawarkan spektrum HAM yang lain yakni hak-hak ekonomi, sosial, dan

budaya. Di dalam konsep yang demikian negara kemuadian diberi peran aktif dan

dapat menekankan kebebasan individu yang menjadidasar dari hak sipil dan

politik, tepatnya negara mempersempit ruang demokrasi dan cenderung

otoritarian. Ini dimaksud untuk melindungi HAM secara komunal sekaligus


8

membendung pelaksanaan HAM individual yang cenderung eksploitatif. Negara

kemudian masuk kedalam berbagai aspek kehidupan masyarakat secara penetratif

dan intervensionis melalui prinsip freies ermessen sehingga menampilkan dirinya

sebagai negara kuat.7

2. Tujuan kesejahteraan, sejahtera dalam Negara Indonesia terpenuhi sandang,

pangan, papan.

3. Tujuan kedamaian: Damai dalam negeri, seperti kongres opek di luar negeri dan

dalam negeri.

4. Pembentukan Undang-undang mempunyai tujuan sebagai mana yang

dikemukakan Bukhardt Krems yang dikutip oleh Esmi , Pembentukan peraturan

perundang-undangan meliputi kegiatan yang berhubungan dengan isi atau

subtansi peraturan, metode pembentukan, serta proses dan prosedur pembentukan

peraturan. Setiap bagian kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan-

persyaratannya sendiri agar prosedur hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana

mestinya, baik secara yuridis, secara politis maupun sosiologis. Oleh karena itu,

menurut Esmi pembentukan peraturan perundang-undangan bukanlah merupakan

kegiatan yuridis semata, melainkan sesuatu yang kegiatan yang bersifat

interdisipliner. Artinya, setiap aktivitas pembentukan ilmu-ilmu tersebut agar

produk hukum yang dihasilkan itu dapat diterima dan mendapat pengakuan dari

masyarakat.

Metode pembentukan peraturan perundang-undangan menentukan apakah

suatu peraturan dapat mencapai sasarannya dengan cara yang sebaik-baiknya.

7 Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 162.


9

Untuk itulah maka bantuan dari sosiologi hukum, ilmu-ilmu sosial lainnya dan

ilmu tentang perencanaan sangat diperlukan. Itu artinya, masalah pengaturan oleh

hukum bukanlah semata persoalan-persoalan tentang legalitas formal yakni

tentang bagaimana mengatur sesuatu sesuai dengan prosedur hukum. Melainkan,

juga bagaimana mengatur sehingga dalam masyarakat timbul efek-efek yang

memang dikehendaki oleh hukum. Keadaan tersebut semakin perencanaan

kebijaksanaan dan program-program pembangunan cenderung karena itu,

pemahaman yang luas tentang fungsi hukum di zaman sekarang menjadi penting

artinya.

Bagaimana pembuatan produk hukum yang baik. Produk hukum dikatakan

baik apabila berpihak pada kepentingan Rakyat. Bukan berpihak pada

kepentingan politik. Pancasila merupakan filsafat yang terbuka, sehingga tidak

menutup kemungkinan teori apapun dapat diadopsi pancasila, tapi harus di filter

dengan sila-sila Pancasila.

Contoh: Teori Komunis, difilter dengan sila ke-1 : Tidak sesuai

Teori yang dapat disaring

1) Materill Teorie

2) Formil teorie

3) Filosofisctie filsafat (cita hukum)

Materil teori dikemukakan seorang America Latin, Leopoid Pospisil

(Anthrofological of law)

Teori kerangka berpikir:

1) Hukum di Dunia dibagi menjadi 2:


10

a. Authoritarian law (hukum dari penguasa) yaitu hukum tertulis seperti:

undang-undang.

b. Comman law, hukum yang hidup didalam masyarakat.

Kedua keolmpok hukum mempunyai keunggulan dan kelemahan berbanding

terbalik.

Keunggulan Authoritorial law

1. Bersifat hukum rendah

2. Daya paksanya rendah: Sanksinya dikatakan tidak sopan

Keunggulan:

1. Bersifat Dinamis

2. Objektifitas keadilan mudah diwujudkan, sebab kaca mata masyarakat.

Kesimpulannya hukum yang baik, apabila materinya diambil dari

camman law, wadahnya saja yang diberi Autoritorial law, sehingga muncul

kelebihan semua, kelemahannya hutang. Contoh: Bagi hasil.

Teori Materil dibahas dalam Buku “Antropologi of law” hukum yang

hidup. Karena pada dasarnya terhadap Masyarakat, aktivitas pembuat hukumnya,

hukum yang baik apabila materinya dikembalikan pada masyarakat atau rakyat

yang mewadahinya anggota publik.8

Kemudian dikenal dengan teori formil di dalam buku “Rickdicker SDN dalam

bukunya yang berjudul: Legal Drafting Theory” atau disebut teori pembuatab

peraturan. Hukum yang baik apabila memenuhi tiga syarat:

1. Tuntas mengatur permasalahannya

8 Muchasan Disampaikan pada Perkuliaham Politik Hukum Magister Hukum Bisnis Gadjah Mada University Yogyakarta. Pada tanggal 15 November 2013. Jam 14.30-18.00.


11

2. Sedikit mungkin memuat ketentuan delegasi perundang-undangan, hindari

ketentuan yang bersifat elastis.

1.1 Mengatur tuntas permsalahannya, kalau dibuat zaman Bungkarno

kekuasaannya Diktator. Jangan sampai ada kekosongan dalam produk

hukum, sehingga diatur dalam PP yang tuntas dalam mengatur

permasalahan yaitu KUHP dan BW.

1.2 Sedikit mungkin memuat ketentuan delegasi

perundang-undangan/delegasi gef, contohnya: Struktur organisasi

diatur dalam Perda.

Hindari yang bersifat elastis, hukum perlu kepastian, hukum bisa molor

hukum karena akibatnya tidak tercapainya tujuan hukum.

Ayat pertama: Kewenangan meliputi 5 diantaranya sebagai berikut:

1. Kewenangan luar Negeri

2. Kewenangan Pusat

3. Kewenangan Finansial

4. Kewenangan yang bersifat Makruh.

Negara hukum formal yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari

rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus

berdasarkan undang-undang. Negara hukum formal ini disebut pula dengan

negara demokratis yang berlandaskan negara hukum.

Dengan pengaruh paham liberal dari Rousseau, F.J Stahl menyusun negara

hukum formal dengan unsur-unsur utamanya sebagai berikut:9

9 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Juducial Review, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 6.


12

a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi.

b. Penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika (pemisahan kekuasaan).

c. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang.

d. Adanya peradilan administrasi.

Dari keempat unsur utama negara formal tersebut dapat ditarik kesimpulan

bahwa menurut Stahl negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi

warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan

kekuasaan negara undang-undang. Jadi hanya mengedepankan aspek moralnya

saja, sehingga hak asasi dan kebebasan individu terlindungi secara formal. Dan

hasilnya hanya membawa persamaan dalam aspek hukum dan politik saja. Konsep

Stahl ini merupakan penyempurnaan terhadap konsep negara hukum leiberal.

Karya ilmiahnya berjudul Philosophie des Rechts.

Berbeda dengan konsep Kant adalah konsep dari Robert von Mohl. Dalam

karyanya Polizei Wissenschatslehre, dikemukakan bahwa negara hukum adalah

negara yang diperintah oleh hukum. Menurut Mohl, Kant hanya memperhatikan

segi formal hukumnya saja tanpa memperhatinkan siapa pembuat hukum itu.

Bukan negara totaliter juga negara yang diatur oleh hukum yang dibuat sang

diktator atau tiran? Apakah negara totalitar atau tiran akan digolongkan dalam

negara hukum? Karena konsep Kant akan menimbulkan dua kemungkinan

penampilan yang berlawanan kekuasaan raja, sedangkan yang lainnya adalah

sebaliknya, yaitu mengurangi atau membatasi kebebasan hak-hak masyarakat, asal


13

saja dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu hukum dibuat oleh sang

penguasa itu sendiri.10

1) Teori Falsafah (filosofi Teori) teori ini dipelopori oleh Jeremy Bentham legal

teory yaitu berbisaca pada hukum yang baik apabila memenuhi tiga sifat yang

berlaku:

a. Berlaku secara filosofis

b. Berlaku secara sosiologis

c. Berlaku secara biologis, atau yurudis

Berlaku secara filosofis hukum itu mereflesikan kehidupan bangsa

pembentuk hidup. Filsafah Indonesia adalah pancasila, apabila bertentangan

dengan pancasila maka berlaku dimana masyarakat akan diberlakukan tersebut.

Berlakunya hukum harus setara dengan kesadaran masyarakat. Berlaku secara

yuridis, hukum itu mencerminkan keadilan, dan kebenaran. Contoh: memiliki

SIM dalam mengendarai, keseimbangan atau balance.

Adil normatif: kecocokan aturan perbuatan hukum dengan norma keadilan yang

subtantif, subtansinya yang diterapkan dalam pengguna teori ini berlaku secara

sementara take erd gife.

Pelengkap: Latar belakang/ motorator yang mendorong lahirnya:

1) Draf Akademik

2) Draf yurudis

3) Draf politis

4) Draf sosiologis

10 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Juducial Review, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 7.


14

5) Draf filosofis

Terkait dengan draf Akademik ini diatur dalam Undang-undang Nomor 12

Tahun 2011 menggantikan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menggantikan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengadakan

perubahan dan penyempurnaan terutama yang berkaitan dengan Peraturan

Perundang-undangan lain.

Salah satu penambahan materi baru adalah mengenai kewajiban

menyertakan Naskah akademik dalam perencanaan penyusunan Peraturan

Perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (3) yang

menyatakan bahwa rancangan Undang-undang yang yang berasal dari DPR harus

disertai Naskah Akademik. Demikian pula, penyusunan Peraturan Daerah provinsi

dan peraturan Daerah wajib melampirkan penjelasan atau keterangan dan/atau

Naskah Akademik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat 3 junto Pasal 63 hal ini

berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah provinsi

dan kabupaten/kota, dapat menjadi filter dalam pembuatan suatu perangkat

peraturan perundang-undangan, sehingga produk hukum yang dihasilkan

berkwalitas karena disusun berdasarkan hasil penelitian, kajian dan analisis.

Dengan demikian perangkat peraturan perundang-undangan yang

dihasilkan bersifat aspiratif dan mengakomodir keinginan, harapan dan

kebutuahan hukum masyarakat. Dengan demikian peraturan perundang-undangan

yang dihasilkan menjadi produk hukum yang dapat memberikan kejelasan


15

pengaturan, kepastian hukum, memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan hukum

masyarakat.

Teori pembuat hukum dari segi wadahnya terdiri dari kerangka-kerangka:

1. Judul

2. Konsideran

3. Diktum

4. Materi terdiri dari PerBab:

- Bab I : Ketentuan Umum

- Bab II : Penjabarannya

- Bab III : Ketentuan Pidana/ketentuan hukum

- Bab IV : Ketentuan Peralihan

- Bab V : Ketentuan Penutup

Produk hukum seharusnya responsif terhadap perubahan sosial yang

terjadi sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD, mengenai jenis produk

hukum. Menurut Mahfud MD, Karakter Produk Hukum dapat dibagi menjadi dua

yaitu:

a. Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang

mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam

proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh

kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya

bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau

individu.11

11 Ideal pokok “hukum responsif” sebagaimana hukum otonom, adalah legalitas. Bahwa kontinuitas dipertahankan. Namun ideal mengenai legalitas seharusnya tidak dikacaukan dengan


16

b. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya

lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan

pemerintah bersifat positivis-instrumentalis yakni menjadi alat pelaksanaan

ideologi dan program negara. Berlawanan dengan tuntutan kelompok

responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan kelompok

maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya

peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

Citra hukum sebagai kenyataan dan harapan

Citra hukum suatu masyarakat, bangsa atau negara, dapat didekati

sebagai kenyataan (das sein) atau harapan (das sollen). Sebagai kenyataan, citra

hukum nampak pada rumusan-rumusan kaidah hukum, penerapan hukum dan

penegakan hukum. Sebagai harapan, citra hukum terkandung dalam tujuan hukum

sebagai pencerminan cita hukum (rechtsidee) suatu masyarakat, bangsa atau

negara.12

Dalam keadaan tertentu dan itu biasanya yang diharapkan antara das

sein dan das sollen berhimpit berdekatan satu sama lain. Kenyataan-kenyataan

hukum sepenuhnya atau sekurang-kurangnya berjalan seiring dengan tujuan dan

harapan yang terkandung dalam suatu kaidah hukum. Di pihak lain, mungkin

pernak-pernik “legislasi” pengembangan peraturan dan formalitas prosedural. Jika ada fungsi paradigmatik hukum responsif, fungsi regulasi, bukan ajudikasi. Dipahami secara luas, regulasi adalah proses mengelaborasi dan mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan hukum. Jadi regulasi dipahami sebagai mekanisme untuk mengklarifikasi kepentingan publik. Lihat Philippe note dan philip Selznick, Law dan Society in Transition: Toward Responsive Law, Diterjemahkan: Rafael Edy Bosco, Cet-1 (Jakarta: Huma, 2003), hlm. 88.

12 Bagir Manan, Teori Politik Konstitusi, Cet-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 234-235.


17

terjadi jarak atau kesenjengan yang terjadi karena faktor hukumnya sendiri dan

atau faktor masyarakat.

Dari segi hukum, jarak atau kesenjengan mungkin terjadi karena

ketidakmampuan hukum menangkap cita hukum masyarakat. Rumusan-rumusan

kaidah hukum, peranan hukum dan penegakan hukum berada dalam keadaan yang

jauh dari harapan masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa hal: Pertama,hukum

telah tertinggal dari perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Akibatnya

masyarakat mengembangkan sendiri tuntutan hukum yang ada atau tersedia.

Kedua, kaidah hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum tidak terutama

menjadi instrumen memenuhi kepentingan masyarakat tetapi semata-mata

menjadi alat kendali yang pada tahap tertantu membelenggu masyarakat.13 Faktor

masyarakat sendiri tidak kalah penting dalam menentukan jarak antara kenyataan

hukum dan harapan hukum. Masyarakat yang cenderung pada jalan pintas atau

sangat cenderung mengupayakan kemudahan dalam mencapai tujuan, acapkali

tidak begitu menghargai tatanan hukum, karena dipandang tidak ekonomis dan

tidak efesien.14

BAB III

KESIMPULAN

13 Hukum semata-mata sebagai alat kekuasaaan baik untuk memelihara atau mempertahankan kekuasaan maupun sebagai alat kekuasaan. Hukum hanya dibuat atau ditegakkan untuk kepentingan sekelompok orang. Inlah yang terjadi semasa orde baru. Berbagai kaidah represif diciptakan atau didefenisikan pelaksanaannya seperti ketentuan-ketentuan subversi (telah dicabut), dan ketentuan kolonial mengenai ketertiban umum, tetap dipertahankan demi kepentingan kekuasaan. Demikian pula ketentuan-ketentuan ekonomi, lebih banyak memberi manfaat pada sekelompok orang dari pada rakyat banyak. Lihat Bagir Manan, Teori Politik Konstitusi, Cet-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 235.

14 Bagir Manan, Teori Politik Konstitusi, Cet-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 236.


18

Teori formil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari

pada teori materil. Jadi apabila pada pembentukan hukum melalui teori materil

berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka dalam teori

materil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga

negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku

asas opportunitas.

Perkembangan masyarakat serta kebutuhan masyarakat tidak cukup

kalau diatur secara materil saja, akibatnya masyarakat tidak bisa menjalankan

hukum itu sendiri. Harus ada kesesuain antara teori materil dan teori formil.

Karena pada konsep negara kemakmurab atau wohlfaartstaats negara mengabdi

sepenuhnya kepada masyarakat. Dalam negara kemakmuran negara adalah alat

satu-satunya untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Disini negara katif

dalam menyelenggarakan kemakmuran warganya untuk kepentingan seluruh

rakyat dan negara. Jadi tipe negara kemakmuran ini tugas daripada negara adalah

semata-mata menyelenggarakan kemakmuran rakyat yang maksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan, Teori Politik Konstitusi, Cet-2 Yogyakarta: FH UII, 2004.


19

Esmi Warasih, Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis, Semarang, PT.Suryandaru utama, 2005.

Febriana, wina; Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa (Analisa Terhadap Putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009). 2010.

Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia: kompilasi Aktual Masalah Kontitusi Dewan Perwakilan dan sistem Kepartaian, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Muchasan Disampaikan pada Perkuliaham Politik Hukum Magister Hukum Bisnis Gadjah Mada University Yogyakarta. Pada tanggal 8 November 2013. Jam 14.30-18.00.

Muchasan Disampaikan pada Perkuliaham Politik Hukum Magister Hukum Bisnis Gadjah Mada University Yogyakarta. Pada tanggal 15 November 2013. Jam 14.30-18.00.

Ni’matul Huda, Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Juducial Review, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Philippe note dan philip Selznick, Law dan Society in Transition: Toward Responsive Law, Diterjemahkan: Rafael Edy Bosco, Cet-1 Jakarta: Huma, 2003.

Sumeber: http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2093158-teori-etis-ethische-theo/ di unduh pada hari Rabu Tanggal 20 November 2013 pada Jam: 11.30.



Nur Sania Dasopang

Documents

Transcript of Nur Sania Dasopang