MOTTO - digilib.uns.ac.id/Evaluas…Laporan Tugas Akhir ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu,...

2

MOTTO

3

· Kegagalan adalah suatu proses untuk menuju kesuksesan. maka janganlah

pernah berputus asa.

· Kenyataan bukan untuk dihindari tetapi untuk dihadapi.

· Manusia tidak ada yang sempurna, namun kita dapat melakukan yang

terbaik dengan kesempurnaan cinta yang kita miliki

· Hidup seperti roda yang berputar, kadang diatas dan kadang pula dibawah.

Jangan terlalu senang jika sedang diatas dan jangan terlalu sedih jika

berada dibawah.

PERSEMBAHAN

Tulisan sederhana ini penulis persembahkan untuk:

4

· Allah SWT

· Bapak, Ibu tercinta

· Kakak tersayang

· Ketua Diploma III Perpajakan UNS

· Seluruh staf dan dosen pengajar FE UNS

· Bapak Anis Widjajanto, SE. Msi, Ak. selaku dosen pembimbing

· Seluruh karyawan SAMSAT kota Surakarta

· Teman-teman di D3 Perpajakan

· Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulilahirabbilalamin, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan atas

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada

kita semua sehingga Tugas Akhir dengan judul EVALUASI PELAYANAN

5

SAMSAT KELILING TERHADAP KEPUASAN WAJIB PAJAK ( STUDI

KASUS PADA UP3AD SAMSAT SURAKARTA ) dapat terselesaikan dengan

baik.

Pembuatan Laporan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat untuk

mencapai gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma Perpajakan Fakultas

Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih

banyak kekurangan dan jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan

pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga penulis masih

membutuhkan informasi dan kerjasama dari banyak pihak untuk menyelesaikan

Laporan Tugas Akhir ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, penulis ingin

mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak berikut ini :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta karunia-Nya.

2. Bapak Sri Suranta SE, MSi, Ak, BKP selaku Ketua Program Diploma III

Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Bapak Anis Widjajanto, SE. Msi, Ak. selaku Pembimbing Tugas Akhir

yang banyak memberikan nasehat dan pengarahan sampai Tugas Akhir

ini dapat terselesaikan.

4. Seluruh dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas

Sebelas Maret Surakarta yang selama ini telah memberikan ilmu kepada

penulis.

5. Bapak Tomo Irianto,SH selaku pimpinan UP3AD Kota Surakarta

Beserta Unit Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

6

(SAMSAT) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

melakukan magang kerja dan penelitian.

6. Bapak-Ibu yang telah memberikan do’a dan dukungan, serta curahan

kasih sayang yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis.

7. Mbak Lina, kakakku yang baik. I love you.

8. Silvi, makasih buat do’a dan supportnya.

9. Hanung, makasih banget buat data-datanya yang sangat membantu

dalam nyelesein penulisan Tugas Akhir ini.

10. Mbip, Galih, Ahmad, Sandri, Pak Eko makasih sudah mau nemenin

nulis di perpus.

11. Teman-teman seperjuangan magang di SAMSAT Surakarta, Iwao,

Hendiyan, Hanung, Bramasta, Fatim, Ruli terima kasih atas segala

bantuan dan informasi yang dibutuhkan.

12. Iwan, Boby, Sugar, Drajat, Dyaz, Heri, Bangun, Triadi, Koko, Imam,

Amir. you’re best friend ever.

13. Semua teman-teman pajak ’07 Gilang, Haris, Doni, Mbip, Iwao, Andi,

Wibi, Ardha, Galih, Sandri dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan

satu persatu semoga kita dapat lulus bersama-sama.amin.

Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan yang ada dalam penulisan

Laporan Tugas akhir ini. Kritik dan saran yang bersifat membangun akan

penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap Laporan

Magang ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

7

Surakarta, Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

……………………………………………………........i

ABSTRAK

……………………………………………………………..….ii

HALAMAN PERSETUJUAN

……………………………………………..…iii

HALAMAN PENGESAHAN

……………………………………………..…iv

8

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

……………………………………...…v

KATA PENGANTAR

……………………………………………….……....vii

DAFTAR ISI

…………………………………………………………...……...

...x

DAFTAR TABEL

………………………………………………….…...xii

DAFTAR GAMBAR

……………………………………………………...xiii

DAFTAR LAMPIRAN

……………………………………………………...xiv

DAFTAR SINGKATAN

....................................................................................xv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

……………………………………………..….1

B. Latar Belakang Masalah

........………………………………....17

C. Rumusan Masalah

…………………………………………….....18

9

D. Tujuan Penelitian

…………………………………………........18

E. Manfaat Penelitian

........................................................................19

F. Metode Penelitian . ..........

……..…………………………….....19

1. Desain Penelitian

…………………………………………....19

2. Obyek Penelitian

…………………….…………………....…20

3. Jenis data

................................................................................20

4. Sumber data

...............………………….………………..…..20

5. Teknik Pengumpulan data

…………….………………….....21

6. Teknik Analisa Data

...………………..………………..……21

BAB II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Landasan

Teori…...……………………………..…………….…22

1. Pengertian Pajak

.....................................................................22

10

2. Fungsi Pajak

............................................................................24

3. Syarat Pemungutan

Pajak…………………………........…....24

4. Sistem Pemungutan

Pajak…………………………......…..…25

5. Pengelompokan

Pajak…………………………….….………26

6. Pajak Kendaraan

Bermotor…………………………......…....28

7. SAMSAT

Keliling.………………...……………………...…30

B. Analisa dan Pembahasan

..............................................................37

BAB III. TEMUAN

A. Kelebihan

.........................…………………………………….....49

B. Kelemahan

...............……………………………………….........49

BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan..................................................................................

..50

11

B. Rekomendasi

.................................................................................51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1.1 Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat Bulan

Januari…………….......….…41

1.2 Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat Bulan Februari

…………...…….….42

3.1 Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat Bulan Maret

....................................43

3.2 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan

Kinerja Unit

Pelayanan........................................................................................45

12

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

3.1 Mekanisme Pembayaran PKB Melalui SAMSAT

Keliling.................................46

13

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Magang

2. Surat Perijinan Magang dari Instansi/ Lembaga/ Perusahaan

3. Surat Keterangan Penyelesaian Magang

4. Memo Penerimaan Laporan Kegiatan Magang Mahasiswa

5. Contoh Formulir dan Berkas Pembayaran PKB

6. Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat Bulan Januari-Maret

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

14

DAFTAR SINGKATAN

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor BBN-KB = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor SWDKLLJ = Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan STNK = Surat Tanda Nomor Kendaraan BPKB = Buku Pemilik Kendaraan Bermotor SIM = Surat Ijin Mengemudi KTP = Kartu Tanda Penduduk WP = Wajib Pajak SAMSAT = Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap SMM = Standar Manajemen Mutu DIPENDA = Dinas Pendapatan Daerah UP3AD = Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah

15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum SAMSAT

1. Sejarah SAMSAT

Kantor UP3AD Kota Surakarta beserta Unit Pelayanan Sistem

Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) berlokasi

dalam satu komplek yang terletak di Jalan Prof DR Suharso no. 17

Jajar, Laweyan Kota Surakarta.

Berdasarkan Perda No. 6 Th.2008 Yo Peraturan Gubernur Jawa

Tengah No. 40 Th. 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset

Daerah Provinsi Jawa Tengah , UP3AD ( Unit Pelayanan

Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah ), merupakan unit

operasional Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah

Provinsi Jawa Tengah yang berada di setiap Kabupaten / Kota,

dalam pelaksanaan tugas pokoknya selain melayani pemungutan

pajak Daerah juga melayani pemungutan Retribusi Daerah dan

Pendapatan lain-lain yang sah, serta Pemberdayaan Aset Daerah

Provinsi .

16

UP3AD dipimpin Kepala Unit dan dibantu Kepala Sub Bagian

Tata Usaha, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Seksi

Pendapatan lain-lain, Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan serta

Kepala Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset, secara fungsional

UP3AD Kota Surakarta juga sebagai Koordinator UP3AD se-

Wilayah Surakarta, maka UP3AD Kota Surakarta sebagai UP3AD

Koordinator serta dilengkapi Sekretaris Koordinator.

Sebagai kelengkapan pelayanan kepada wajib pajak maupun

wajib retribusi di UP3AD Kota Surakarta menyediakan beberapa

fasilitas yaitu :

a. Tempat parkir yang luas.

b. Tempat cek fisik kendaraan bermotor.

c. Tempat pencetakan TNKB

d. Pelayanan informasi PKB.

e. Monitor proses pelayanan.

f. Pelayanan khusus lansia dan wanita hamil.

g. Kartu antrian.

h. Tempat ibadah ( Musholla ).

i. Foto copy, kantin dll.

Papan petunjuk untuk wajib pajak kendaraan bermotor tersedia

dan dapat diakses secara jelas dan bebas, baik berupa " Baliho "

maupun " Banner " serta ” Moving Sign ”, berisi persyaratan

yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, jumlah kewajiban yang

harus dibayar wajib pajak tersedia diruang tunggu maupun melalui

petugas khusus informasi dan pengaduan pelayanan serta tersedia

17

petunjuk-petunjuk pada loket pelayanan maupun daftar nilai jual

kendaraan bermotor, tarip administrasi dan beaya plat nomor.

Kepastian atas pelayanan berupa tarif yang harus dibayar oleh

wajib pajak serta waktu penyelesaian proses pendaftaran dan

pembayaran pajak, sebagaimana sistem " FI-FO " dengan sistem

kartu antrian menjamin bahwa semua wajib pajak pasti akan

dilayani sesuai dengan nomor urut pendaftarannya.

2. Visi dan Misi

VISI

Menjadi Dinas penopang kemandirian otonomi Daerah dengan

optimalisasi pendapatan di dukung pelayanan prima kepada

masyarakat dan pengelolaan Aset yang profesional berbasis

teknologi .

MISI

Ø Mengupayakan pencapaian target pendapatan Daerah

Ø Mewujudkan Pengelolaan Aset yang berdaya guna dan

berhasil guna

Ø Mengkoordinasikan peran organisasi di bidang pengelolaan

pendapatan dan aset Daerah

Ø Mengembangkan sistem manajemen mutu untuk

mewujudkan pelayanan prima

Ø Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia

Kebijakan Mutu

Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah

berkomitmen mewujudkan pelayanan prima dengan cara melakukan

18

perbaikan pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah

secara berkesinambungan.

3. Struktur Organisasi SAMSAT

Instansi : DPPAD Provinsi Jawa Tengah UP3AD

Kota Surakarta

Jabatan : Kepala UP3AD

Bertanggung jawab ke : Ka DPPAD Prov. Jateng

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana teknis operasional

pengelolaan dan pelayanan pendapatan daerah

2. Mengkaji meganalisis teknis operasional

pengelolaan dan pelayanan pendapatan daerah

3. Melaksanakan kebijakan teknis Dinas

Pendapatan Daerah

4. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah,

Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain.

5. Melaksanakan koordinasi pungutan pendapatan

daerah dan pendapatan lainnya.

6. Melakukan pelayanan penunjang

penyelenggaraan tugas Dinas

7. Membina, membimbing dan memberikan arahan

terhadap staf.

8. Melakukan pengawasan melekat terhadap

pelaksanaan tugas staf.

19

9. Membuat laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas berupa

laporan bulanan, Triwulan dan Tahunan

10. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya

yang diberikan oleh atasan

Wewenang :

Merencanakan,melaksanakan,mengkaji,mengevaluasi,

Membimbing,melayani dan

mengawasi,membuat laporan.

Instansi : Dipenda Prov Jateng UP3AD Kota Surakarta.

Jabatan : Ka Sub Bag Tata Usaha

Bertanggung jawab: Kepala UP3AD

Uraian Tugas :

1. Mempelajari, memahami dan melaksanakan

peraturan perundang -undangan dan ketentuan-2

yang berkaitan dengan sub bagian Tata Usaha.

2. Menyusun rencana dan melaksanakan urusan

administrasi kepegawaian, keuangan,

dokumentasi, informasi dan perpustakaan,

perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan

pelaporan.

3. Membagi tugas, membina dan membimbing dan

memberi arahan kepada staf sub bagian TU.

4. Melakukan koordinasi dengan Kasi di UPPD

Surakarta

20

5. Menindak lanjuti disposisi Ka UP3AD.

6. Mengusulkan kenaikan pangkat dan kenaikan

gaji berkala

7. Mengusulkan bantuan kesra, ijin belajar dan cuti

8. Membuat laporan bulanan, Triwulanan dan

Tahunan bidang ke Tata Usahaan.

9. Membuat Daftar Urut Kepegawaian ( DUK )

10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada

Ka. UPPD yang berkaitan dengan tugas-tugas

sub. bagian Tata Usaha

11. Mengatur kebersihan, keindahan dan keamanan.

12. Mengkoordinir SKUM PTK

13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan.

Wewenang : Mengelola Personal dan Barang Inventaris

Instansi : DPPAD Prov Jateng UP3AD Kota Surakarta

Jabatan : Kasir Pengeluaran


Uraian Tugas :

1. Melaksanakan arahan teknis administrasi

keuangan dari Ka.UP3AD sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

21

2. Mempersiapkan kelengkapan persyaratan

pengurusan gaji, insentif dan uang makan

pegawai.

3. Mengambil dan membagi uang gaji, insentif dan

uang makan serta beaya opersional.

4. Memungut PPN, PPH dari rekanan yang

menerima pembayaran dari UP3AD Kota

Surakarta dan menyetorkan ke Kantor Pajak/

Bank yang ditunjuk.

5. Menerima potongan gaji dan atau insentif atas

kewajiban pegawai dan menyetorkan kepada

yang berhak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

6. Melaksanakan administrasi penerimaan,

penyimpanan dan pembayaran sesuai peraturan

perundang-undangan yg berlaku.

7. Membuat Surat Pertanggung jawaban (SPJ)

penggunaan dana bendaharawan rutin, insentif

maupun operasional Dinas.

8. Membuat laporan realisasi pembayaran uang

gaji, insentif dan uang makan serta Beaya

Operasional kepada Dipenda Jateng

9. Mengajukan, mendistribusi dan melaporkan

beaya penyelenggaraan lelang.


yang diberikan atasan

22

Wewenang : Mengelola Keuangan

Instansi : DPPAD Prov. Jateng UP3AD Kota Surakarta

JABATAN : PEMBANTU PEMEGANG BARANG/ INV.

Bertanggung jawab : Kepala UP3AD

Uraian Tugas :

1. Melaksanakan arahan teknis administrasi

Pembantu Pemegang Barang/ Inventaris dari

Ka.UP3AD sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

2. Melakukan urusan pengadaan penyimpanan,

pendistribusian dan pemeliharaan fasilitas,

barang perlengkapan serta inventaris lainnya

3. Mempersiapkan kelengkapan persyaratan dalam

melakukan urusan penerimaan Barang dan

inventaris

4. Mengusulkan dan menerima kebutuhan barang

kuasi kepada Sub. Bag. Perlengkapan DPPAD

Prov. Jateng sesuai kebutuhan kantor

sepengetahuan Ka. UP3AD dan Ka. Sub. Bag.

TU.

5. Membuat laporan bulanan, Triwulan dan

Tahunan, penerimaan dan penggunaan barang-

barang kuasi dan inventaris

23

6. Membuat Kartu Inventaris Ruangan ( KIR

),Kartu Pemeliharaan Inventaris

7. Melakukan pengecekan secara periodik keadaan

barang inventaris di setiap ruangan

8. Melaporkan kepada Ka. Sub Bag. TU keadaan

inventaris yang perlu dilakukan pemeliharaan/

perbaikan



Wewenang : Mengelola,Memelihara Barang dan Inventaris

Instansi : DPPAD Prov. Jateng UP3AD Kota Surakarta

Jabatan : Bendahara PP Bukan PKB/BBNKB


Uraian Tugas :

1. Menerima, membukukan penerimaan uang

Retribusi dan PLL menyetorkan ke Kas daerah

lewat Bank jateng tiap hari ;

2. Membuku dan menyimpan tembusan tanda

bukti pembayaran ABT.03 dan SP3 dealer serta

Pajak Air Permukaan ;

3. Membuat laporan 10 harian perjenis pungutan

Retribusi dan PLL serta ABT dan AP ;

4. Membuat laporan bulanan fungsional BPP non

PKB/BBN.KB ;

24


yang diberikan oleh atasan.

wewenang :

Membantu,membuku,menghimpun.merekap.melaporkan

Instansi : DPPAD Prov.Jateng UP3AD Kota Surakarta

Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian


Uraian Tugas :

1. Mempersiapkan surat perjalanan dinas, surat

tugas dan edaran bagi pegawai.

2. Mempersiapkan pengumuman bagi pegawai dan

wajib pajak/ masyarakat.

3. Menyiapkan dan mengatur perlengkapan

pertemuan/ rapat

4. Mengendalikan (mengagenda, memberikan

lembar disposisi, menyiapkan buku ekspedisi,

meneruskan, mengfoto copy dan mengarsip )

surat masuk dan keluar.

5. Menyiapkan kelengkapan administrasi untuk

kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti, ijin belajar

dll.

6. Mengarsip surat dll. yang berhubungan dengan

data kepegawaian di file kepegawaian serta

mengisi buku penjagaan kenaikan pangkat,

kenaikan gaji berkala

25

7. Melaksanakan tugas-tugas pengetikan surat

keluar, DP-3 dan laporan bulanan, Triwulanan

maupun Laporan Tahunan Sub Bagian Tata

Usaha

8. Menyediakan dan mengarsip presensi apel dan

kehadiran pegawai

9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang

diberikan atasan

Wewenang : Menerima ,Mengagenda, Memberi

label Disposisi kedinasan, Mengarsipkan

Instansi : DPPAD Prov. Jawa Tengah UP3AD Kota

Surakarta

Jabatan : Kasi Pajak Kendaraan Bermotor


Uraian Tugas :

1. Menyiapkan bahan untuk menyelenggarakan

pengelolaan administrasi dan pelaksanaan

pemungutan, pengelolaan doleansi, monitoring,

evaluasi dan pelaporan kegiatan pemungutan

PKB/BBNKB.

2. Menyusun rencana kegiatan tahunan,meliputi

target penerimaan dan estimasi KBM baru serta

pengelolaan administrasi dan pelaksanaan

pemungutan, pengelolan doleansi, monitoring,

evaluasi dan pelaporan kegiatan pemungutan

PKB/BBNKB.

26

3. Membina, membimbing, dan memberikan tugas

dan arahan kepada staf seksi Pajak

Kendaraan Bermotor dalam pelaksanaan tugas.

4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait,

Ka. Sub Bag. T.U. dan Para Kepala Seksi di

lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi

Jawa Tengah.

5. Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD.

6. Mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan staf seksi

PKB.

7. Melaksanakan waskat terhadap staf seksi pajak

kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada

Kepala UP3AD yang berkaitan dengan tugas-

tugas seksi pajak kerndaraan bermotor.

9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala

UP3AD.



Wewenang : Melaksanakan dan menjalankan tugas kesamsatan

sesuai ketentuan yang digariskan oleh dinas

Instansi : Dipenda Prov Jawa Tengah UPPD Kota

Surakarta

27

Jabatan : Petugas Penyerahan Formulir SPPKB Roda 2

( loket 1)

Bertanggung jawab: Kasi PKB

Uraian Tugas :

1. Menerima blangko SPPKB dari Pembantu

Pemegang barang / Inv

2. Membukukan penerimaan dan pengeluaran

blangko SPPKB R2

3. Mencatat nomor seri awal dan akhir blangko

SPPKB R2 sebelum dan setelah dilaksanakan

4. Melayani pemberian formulir SPPKB R2

kepada wajib pajak.

5. Mencatat penggunaan formulir SPPKB R2

setiap hari.

6. Membuat lap;oran bulanan penggunaan formulir

SPPKB R2.

7. Melakukan pengamanan dan penyimpanan

formulir SPPKB R2 sebelum, selama dan

setelah digunakan

8. Melaporkan kepada operator komputer sentral

apabila terjadi gangguan/ kerusakan komputer

9. Melaksanakan tugas- tugas kedinasan lainnya


Wewenang : Menyerahkan Formulir SPPKB Kepada Wajib

Pajak

28

Instansi : Dipenda Prov Jawa Tengah UPPD Kota

Surakarta

Jabatan : Petugas Penyerahan Formulir SPPKB Roda 4 (

loket 1)

Bertanggung jawab: Kasi PKB

Uraian Tugas :

1. Menerima blangko SPPKB dari Pembantu

Pemegang barang / Inv

2. Membukukan penerimaan dan pengeluaran

blangko SPPKB R4

3. Mencatat nomor seri awal dan akhir blangko

SPPKB R4 sebelum dan setelah

dilaksanakan

4. Melayani pemberian formulir SPPKB R4

kepada wajib pajak.

5. Mencatat penggunaan formulir SPPKB R4

setiap hari.

6. Membuat lap;oran bulanan penggunaan

formulir SPPKB R4.

7. Melakukan pengamanan dan penyimpanan

formulir SPPKB R4 sebelum, selama dan

setelah digunakan

8. Melaporkan kepada operator komputer

sentral apabila terjadi gangguan/ kerusakan

komputer.

29

9. Pemegang stock dan pembukuan/ laporan

bulanan stock SPPKB dan SKPD

10. Melaksanakan tugas- tugas kedinasan

lainnya yang diberikan oleh atasan.

Wewenang : Menyerahkan Formulir SPPKB Roda 4 Kepada

Wajib Pajak

Instansi : Dipenda Prov Jateng UPPD Kota Surakarta

Jabatan : Petugas pendaftaran KBM Roda 2 PU ( Loket

2 )

Bertanggung jawab : Kasi PKB

Uraian Tugas :

1. Melakukan pengecekan persyaratan pengajuan

pendaftaran KBM R2 PU.

2. Membukukan data pendaftaran ulang Kendaraan

Bermotor Roda meliputi : nomor polisi, nama

pemilik, alamat, jenis KBM.

3. Menyerahkan berkas pendaftaran ulang kepaga

petugas / operator pendaftaran.

4. Melakukan tugas- tugas kedinasan lainnya yang

diberikan atasan.

Wewenang : Menyerahkan Pormulir SPPKB Kepada Wajib

Pajak

30


JABATAN : PETUGAS PENDAFTARAN KBM R 2

BARU/MUTASI ( LOKET 3 )


Uraian Tugas :

1. Melakukan pengecekan persyaratan

pengajuan pendaftaran KBM R2 Baru/

Mutasi

2. Membukukan pendaftaran data Kendaraan

Bermotor Roda 2 baru/ mutasi meliputi :

nomor polisi, nama pemilik, alamat, jenis

KBM.

3. Menyerahkan berkas pendaftaran Kendaraan

Bermotor Roda 2 baru / mutasi kepada

petugas penetapan kendaraan roda 2 baru/

mutasi.

4. Mengurusi Rumah Tangga Samsat.

5. Melakukan tugas- tugas kedinasan lainnya

yang diberikan atasan.

Wewenang : Pengecekan persyaratan,pembukuan, pelaporan


Jabatan : Petugas Penetapan Roda 2 Baru / Mutasi


31

Uraian Tugas :

1. Menerima berkas dari petugas pendaftaran

kendaraan Bermotor Roda 2 baru maupun

ganti pemilik.

2. Meneliti berkas kelengkapan administrasi

pendaftaran kendaraan bermotor Roda 2 baru

maupun ganti pemilik.

3. Menetapkan besaran PKB/BBNKB Roda 2

Baru maupun ganti pemilik sesuai dengan

nilai jual yang berlaku.

4. Membuat dan mengisi buku ekspedisi

penerimaan dan penyerahan berkas.



Wewenang : Menetapkan besaran PKB / BBN KB


Jabatan : Petugas Penetapan KBM R 2 PU


Uraian Tugas :


kendaraan Bermotor Roda 2 Penelitian Ulang.


pendaftaran penelitian ulang kendaraan

bermotor Roda 2 .

32

3. Menetapkan besaran PKB Roda 2 PU sesuai

dengan nilai jual yang berlaku.





Wewenang : Menetapkan besaran PKB / BBN KB Bag P

U


Jabatan : Petugas Penetapan KBM R 4


Uraian Tugas :


kendaraan Bermotor Roda 4.


pendaftaran kendaraan bermotor Roda 4 baik

baru, mutasi maupun penelitian ulang.

3. Menetapkan besaran PKB / BBNKB Roda 4

baik baru, mutasi maupun penelitian ulang

sesuai dengan nilai jual yang berlaku.



33

5. Membuku obyek penetapan berdasarkan jenis

KBM.



Wewenang : Menetapkan besaran pajak KBM R 4


Jabatan : Petugas Operator Komputer Penetapan R 2


Uraian Tugas :

1. Menerima blangko SKPD dari Pemegang

stock barang pada seksi PKB.

2. Membukukan penerimaan blangko SKPD

KBM Roda 2 PU

3. Melakukan pengecekan nomor SKPD KBM

R2 PU sebelum dan setelah digunakan.

4. Menerima penetapan SKPD dari petugas

penetapan KBM R2 PU

5. Mencocokkan penetapan SKPD KBM R2

PU dengan data komputer.

6. Mencetak dan memilah SKPD KBM R2 PU

untuk dimasukkan ke dalam masing-masing

berkas.

7. Mengekspedisikan dan menyerahkan berkas

yang akan diserahkan kepada Seksi PKB

34

serta mengambil untuk diserahkan kepada

Kasir.

8. Membukukan penggunaan SKPD R2 PU

yang digunakan setiap hari.

9. Mengecek dan menghitung antara obyek dan

sisa penggunaan SKPD KBM R2 PU setiap

hari dan diserahkan kepada Kasi. PKB setiap

bulan untuk diketahui, dikoreksi dan

ditandatangani.


sentral apabila terjadi gangguan/ kerusakan.

11. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan

lainnya yang diserahkan oleh

atasan

Wewenang : Menetapkan


Jabatan : Operataor Komputer penetapan R 2 , 4 ,

Baru ,mutasi Bertanggung jawab : Kasi PKB / BBN KB

Uraian Tugas :

1. Menerima blangko SKPD dari Pemegang

stock barang pada seksi PKB.

2. Membukukan penerimaan blangko SKPD

KBM Roda 2 Br/Mts.

35

3. Melakukan pengecekan nomor SKPD KBM

R2 Br/ Mts sebelum

dan setelah digunakan.


penetapan KBM R2 Br/Mts


Br/Mts dengan data komputer.

6. Mencetak dan memilah SKPD KBM R2 Br/

Mts untuk dimasukkan ke dalam masing-

masing berkas.


yang akan diserahkan kepada Seksi

PKB serta mengambil untuk diserahkan

kepada Kasir.

8. Membukukan penggunaan SKPD R2 Br/

Mts yang digunakan setiap hari.


sisa penggunaan SKPD KBM R2 Br/

Mts setiap hari dan diserahkan kepada

Kasi. PKB setiap bulan untuk diketahui,

dikoreksi dan ditandatangani.


sentral apabila terjadi gangguan/ kerusakan

11. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan

lainnya yang diserahkan oleh atasan

Wewenang : Input data dan penetapan besaran pajak

36


Jabatan : Operator Komputer penetapan Roda 2 dan 4

PU

Bertanggung jawab: Kasi PKB / BBN KB

Uraian Tugas :

1. Menerima blangko SKPD dari Pemegang stock

barang pada seksi PKB.

2. Membukukan penerimaan blangko SKPD KBM

Roda 4.

3. Melakukan pengecekan nomor SKPD KBM R4

sebelum dan setelah digunakan.


penetapan KBM R4


dengan data komputer.

6. Mencetak dan memilah SKPD KBM R4 untuk

dimasukkan ke dalam masing-masing berkas.


yang akan diserahkan kepada Seksi PKB serta

mengambil untuk diserahkan kepada Kasir.

8. Membukukan penggunaan SKPD R2,R4 yang

digunakan setiap hari.


sisa penggunaan SKPD KBM R2,R4 setiap hari

dan diserahkan kepada Kasi. PKB setiap bulan

untuk diketahui, dikoreksi dan ditandatangani.

37


apabila terjadi gangguan/ kerusakan.


yang diserahkan oleh atasan

Wewenang : Input data penetapan R 2 dan 4


Jabatan : Petugas Verifikasi R 2 & R 4 PU dan Baru,

Mutasi

Bertanggung jawab : Kasi PKB / BBN KB

Uraian Tugas :

1. Mengecek SKPD KBM R2 dan R 4 PU. Baru

yang telah ditetapkan dengan daftar buku tabel

PKB.

2. Membubuhkan paraf pada SKPD KBM R2,R4

PU dan Baru yang telah cocok ketetapannya

3. Menyerahkan SKPD yang telah

dicocokkan/sesuai kepada kasir.

4. Membuat perhitungan tagihan tunggakan di

masing-masing berkas bagi wajib pajak yang

belum membayar pajak sesuai jatuh tempo.

5. Menyerahkan perhitungan tagihan tunggakan

yang telah dibuat kepada petugas Jasa Raharja

dan operator komputer penetapan.

6. Melaksanakan tugas-tugas lain kedinasan lain

yang diberikan atasan

38

Wewenang : Melakukan cek kebenaran besaran

Tarip Pajak/BBN KB


Jabatan : Kasir Roda 2 dan 4 Baru, Mutasi ( Kasir 4 )

Bertanggung jawab : Bendahara Pembantu Penerimaan

PKB/BBN KB

Uraian Tugas :

1. Menerima dan menyimpan setoran

PKB/BBNKB Roda 2 dan 4 dari wajib pajak.

2. Menyetorkan penerimaan kepada PKP

Penerimaan PKB/BBNKB Roda 4 setiap hari

setelah selesai pelayanan.

3. Melakukan pembukuan penerimaan dan

penyetoran PKB/ BBNKB Roda

4. Melakukan pengecekan tuggakan kasir ( bila ada

).

5. Membuat laporan harian penerimaan dan

penyetoran PKB/BBNKB Roda 4

6. Menerima dan melakukan pengecekan

pembayaran SPIII Dealer KBM Roda 4 oleh

wajib pajak.


apabila terjadi gangguan/ kerusakan komputer.

39

8. Secara periodik bersama-sama dengan PKP

Penerimaan Bukan PKB/BBNKB melakukan

pengecekan silang tentang pembayaran SP III

Dealer KBM Roda 4



Wewenang : Menerima Pembayaran Khusus KBM Baru,

Mutasi


Jabatan : Kasir Roda 2 dan 4 untuk PU ( Kasir 3 )

Bertanggung jawab: Bendahara Pembantu Penerimaan

PKB/BBN KB

Uraian Tugas :

1. Menerima dan menyimpan setoran PKB Roda 2

PU dari wajib pajak.

2. Menyetorkan penerimaan kepada PKP

Penerimaan PKB R2 PU setiap hari setelah

selesai pelayanan.

3. Melakukan pembukuan penerimaan dan

penyetoran PKB R2 PU.

4. Melakukan pengecekan tuggakan kasir ( bila ada

).

5. Membuat laporan harian penerimaan dan

penyetoran PKB R2 PU.


apabila terjadi gangguan/ kerusakan komputer.

40



Wewenang : Menerima pembayaran dari WP,khusus Roda 2

dan 4 PU

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada saat ini perkembangan kendaraan bermotor semakin meningkat

sehingga diperlukan adanya sistem kinerja penarikan Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Mutasi Kendaraan

Bermotor yang lebih fleksibel dan mudah untuk dilakukan Wajib Pajak

demi meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak.

Tidak semua wajib pajak mempunyai jarak rumah yang dekat dengan

lokasi SAMSAT induk sehingga beberapa wajib pajak enggan untuk

melakukan kewajiban perpajakannya. Oleh karena permasalahan tersebut

pemerintah mendirkan SAMSAT pembantu yang didirikan di daerah. Tapi

walaupun dengan adanya SAMSAT pembantu wajib pajak masih merasa

keberatan sehingga pada Mei 2009 pemerintah meluncurkan program baru

yaitu SAMSAT keliling untuk lebih memuaskan wajib pajak demi

meningkatnya penerimaan pajak dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

Akan tetapi menurut penulis dalam mekanisme penarikan Pajak Kendaraan

Bermotor melalui Samsat Keliling masih ada beberapa kekurangan.

SAMSAT Keliling hanya dapat melayani perpanjangan STNK saja.

Pelayanan yang hanya terdiri satu macam saja dirasa penulis masih sangat

kurang.

Dikarenakan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat tugas akhir

dengan tema “EVALUASI PELAYANAN SAMSAT KELILING

41

TERHADAP KEPUASAN WAJIB PAJAK ( STUDI KASUS PADA

UP3AD SAMSAT SURAKARTA )”

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan, maka

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor

melalui SAMSAT Keliling Kota Surakarta jika ditinjau dari

kepuasan wajib pajak ?

2. Permasalahan apa saja yang dihadapi Samsat Keliling Kota

Surakarta dalam melakukan mekanisme penarikan Pajak

Kendaraan Bermotor dan bagaimana cara mengatasinya ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kepuasan wajb pajak terhadap pelayanan samsat

keliling.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Samsat keliling kota

Surakarta dan bagaimana cara mengatasinya.

E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi :

1. Bagi Instansi

42

Dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan

pertimbangan dalam menentukan strategi peningkatan penerimaan

Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Bagi Pihak Lain

Dapat memberikan manfaat berupa tambahan informasi dan sebagai

referensi bacaan untuk memperdalam tatacara dalam pembayaran


3. Bagi Peneliti

Sebagai penerapan aplikasi ilmu yang telah diperoleh selama dibangku

kuliah dan untuk memperluas pengetahuan akan mudahnya membayar


F. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang dilakukan adalah desain survey dengan

menggunakan cara observasi dan wawancara untuk membuat

diskripsi/analisis yang terbatas pada pada kasus tertentu untuk

menjawab permasalahan tersebut.

2. Objek Penelitian

43

Penelitian ini dilakukan di Samsat Kota Surakarta yang

beralamatkan Jalan dr Soeharso no17 Jajar, Laweyan, Solo.

3. Jenis Data

a. Data Subyek

Adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman

atau karakteristik dari obyek penelitian. Data subyek yang

digunakan untuk penelitian berupa latar belakang berdirinya

Samsat Kota Surakarta.

b. Data Dokumenter

Adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur

penjualan, surat-surat dan lain-lain. Data yang digunakan dalam

penelitian ini berupa data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor,

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Mutasi Kendaraan

Bermotor.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara

langsung kepada pegawai Samsat kota Surakarta.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara

memperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, catatan, dan arsip

perusahaan. Data ini berupa penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Mutasi

Kendaraan Bermotor

44

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan pimpinan Samsat kota

Surakarta, Wajib Pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya.

b. Observasi

Yaitu pengumpulan data secara langsung dengan melakukan

penelitian pada objek yang diteliti dan mencatat hal-hal yang

diperlukan sehubungan dengan data tersebut.

c. Studi Pustaka

Yaitu tekhnik pengumpulan data dengan cara membaca dan

mencatat dari berbagai referensi untuk menambah informasi dan

data-data yang diperlukan.

6. Tekhnik Analisa Data

Analisa data yang dipergunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini

adalah analisis Diskriptif yaitu analisis data yang relevan dan

memaparkan situasi atau peristiwa yang sebenar-benarnya.

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

45

A. LANDASAN TEORI

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus

menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Pencapaian tujuan

tersebut tentunya memerlukan banyak biaya, dan salah satu usaha untuk

menutup biaya tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal

dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai

pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Hak memungut pajak merupakan salah satu atribut dari kedaulatan

suatu Negara yang dicantumkan dalam pasal 22 Undang- Undang Dasar

1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa segala pajak dan pungutan untuk

Negara haruslah didasarkan pada Undang- Undang. Pajak dan pungutan

harus berdasarkan Undang- Undang dikarenakan dalam pemungutan pajak

telah timbul peralihan kekuasaan dari sektor swasta kepada sektor

pemerintah tanpa kontraprestasi secara langsung, sehingga Undang-

Undang Dasar merupakan suatu dasar hukum terkuat bagi Negara untuk

memungut pajak.

1. Pengertian Pajak

a Menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum.

Dari pengertian diatas, pajak memiliki unsur- unsur sebagai

berikut:

46

1. Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut

adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan

atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal dan kontraprestasi dari negara secara

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak

dapat ditunjukkan kontraprestasi individual oleh

pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

b Menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan

terhutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang

ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi,

dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran umum.

c Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang

dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum,

guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa

kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

2. Fungsi pajak

Ada dua fungsi pajak (Waluyo, 2007) yaitu:

1. Fungsi Budgetair

47

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau

perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat

sebagai berikut (Mardiasmo, 2009):

a Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).

b Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat

yuridis).

c Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis).

d Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil).

e Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (Mardiasmo, 2009) :

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang

kepada pemerintah (fiskus) untuk menetukan besarnya pajak

terutang oleh Wajib Pajak, Ciri-cirinya :

48

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada

fiskus.

b. Wajib Pajak bersifat pasif.

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak

oleh fiskus.

2. Self Assessment System


kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak

yang terutang,

Ciri-cirinya :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada

pada Wajib Pajak sendiri.

b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan

melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System


kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutan

oleh Wajib Pajak.

5 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak adalah sebagai berikut (Waluyo, 2007) :

1. Menurut golongannya

49

a Pajak Langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh

Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan

kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

b Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya

dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau

berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan

keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya,

tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh:

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah.

3. Menurut lembaga pemungut

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

Negara. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah

Daerah dan untuk membiayai rumah tangga daerah. Secara

umum Pajak Daerah adalah pemungutan dana dari

masyarakat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang

dapat dipaksakan atau terutang bagi Wajib Pajak tanpa

mendapat jasa timbale atau kontra-prestasi langung serta

50

hasilnya dipergunakan untuk membiayai rumah tangga

daerah dan kesejahteraan umum. Pajak Daerah terdiri atas:

1) Pajak Propinsi, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor,

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan

diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

dan Air Permukaan.

2) Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir,

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan

&Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

6 Pajak Kendaraan Bermotor

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau

lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis

jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor

atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu

sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan

bermotor yang bersangkutan , termasuk alat-alat berat dan alat-

alat besar yang bergerak (Undang- Undang No 3 Tahun 2002).

2. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang

dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan

dipungut bayaran, yang memiliki izin antara lain izin trayek,

atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan.

3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB,

adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan

bermotor.

51

4. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki

dan atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan wajib

pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan

yang memiliki kendaraan bermotor dan bertanggung jawab atas

pembayaran pajak berlaku:

a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan (ahli

warisnya)

b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

5. Obyek Pajak kendaraan Bermotor sebagaimana telah diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang

pajak daerah yaitu pemilikan dan atau penguasaan kendaraan

bermotor dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagaimana

angkutan orang dan atau barang di jalan umum, dikecualikan

dari obyek pajak kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan

bermotor:

a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah

Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara asing dan

Perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan azas

timbal balik.

c. Kendaraan bermotor pabrikan/ milik importer yang semata-

mata tersedia/ dipamerkan dan dijual.

d. Kendaraan yang digunakan untuk pemadam kebakaran.

e. Kendaraan bermotor yang disegel/ disita oleh Negara.

7 SAMSAT keliling

52

Standart Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2000

merupakan salah satu sistem yang dapat dijadikan Platform

perbaikan kinerja organisasi. Sebagai salah satu SMM yang banyak

diadopsi oleh organisasi-organisasi bisnis di dunia SMM

menawarkan sertifikat yang diakui secara internasional. Tujuan

Sistem Manajemen Mutu adalah mencapai kepuasan pelanggan

atau wajib pajak dengan memenuhi persyaratan wajib pajak

melalui penerapan sistem yang ditetapkan, perbaikan

berkesinambungan dari sistem yang ditetapkan dan pencegahan

penyimpangan (digilib.petra.ac.id).

Tujuan dioperasikan SAMSAT keliling ini adalah untuk

meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kemudahan

kepada WP dalam melakukan pembayaran PKB. Pelayanan yang

diberikan SAMSAT keliling ini adalah layanan pembayaran PKB

online, pengesahan STNK tahunan dan pembayaran SWDKLLJ.

Tariff kendaraan bermotor ditetapkan sebesar:

1. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum.

2. 1% untuk kendaraan bermotor umum.

3. 0,5% untuk kendaraan bermotoralat berat dan alat besar.

Masyarakat semakin patuh membayar PKB dikarenakan adanya

kemudahan dalam prosedur pembayaran dan kecepatan serta

ketetapan juga kemudahan pelayanan yang diberikan petugas.

Kepatuhan PKB juga dilakukan untuk terkenanya denda atas

keterlambatan pembayaran PKB yang melewati jatuh tempo.

Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak melalui

SAMSAT keliling. Sebagai Instansi Pemerintah yang memberikan

pelayanan publik dalam memberikan pelayanan, petugas SAMSAT

53

keliling juga mempunyai pedoman dalam melaksanakan pelayanan

salah satu pedoman tersebut adalah SK Men PAN

no.63/KEP/M.PAN/7/2003 yang berisi 14 unsur pelayanan yang

memuaskan kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu

pelayanan. 14 unsur pelayanan tersebut adalah:

1. Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan di SAMSAT keliling sesuai dengan SK

Men.PAN tersebut yang menyatakan bahwa prosedur

pelayanan harus mengandung kemudahan pelayanan dan

kesederhanaan alur, prosedur pembayaran melalui SAMSAT

keliling sama dengan pelayanan yang diberikan SAMSAT

induk.

2. Persyaratan pelayanan

Persyaratan pembayaran secara teknis dan administratif sama

dengan SAMSAT induk. Syarat-syarat yang perlu dibawa

adalah STNK, BPKB, SIM/KTP asli dan fotocopy rangkap 2.

3. Kejelasan petugas pelayanan

Petugas SAMSAT keliling adalah PNS yang terdiri dari 5

petugas yang terdiri dari: 3 petugas dari DIPENDA (kasubsi

PKB, staf pelaksana administrasi dan sopir), 1 petugas dari Jasa

Raharja dan 1 petugas dari POLRI.

4. Kedisiplinan petugas

Kedisiplinan petugas SAMSAT keliling sangat terlihat jelas

selama penulis melakukan penelitian, pagi-pagi petugas

54

SAMSAT keliling sudah menyiapkan berbagai sarana dan

perlengkapan SAMSAT keliling sebelum mengikuti kegiatan

rutin apel pagi di SAMSAT induk, petugas SAMSAT keliling

menuju lokasi sesuai jadwal daerah yang harus dikunjungi

segera setelah apel pagi selesai, agar mereka bisa datang tepat

waktu di tempat operasional pada pukul 08:00 untuk

memberikan pelayanan hingga pukul 14:00.

5. Tanggung jawab petugas

Petugas bekerja sesuai tangung jawab dan wewenang masing-

masing. Petugas DIPENDA bertanggung jawab kepada UPPD,

petugas Jasa Raharja bertanggung jawab kepada ka. Perwakilan

Jasa Raharja, petugas POLRI bertanggung jawab kepada

KASATLANTAS. Petugas SAMSAT keliling dituntut bertugas

sebagai tem work karena keterkaitan bidang kerja mereka, tidak

menutup kemungkinan bagi mereka untuk mengerjakan tugas

diluar wewenang apabila terjadi kekurangan personil, hal ini

dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan

6. Kemampuan petugas pelayanan

petugas SAMSAT keliling mempunyai keahlian dan

keterampilan sesuai dengan bidang kerja mereka masing-

masing. Petugas dari DIPENDA menangani PKB. Petugas dari

Jasa Raharja menangani iuran SWDKLLJ, Petugas dari POLRI

menangani pengecekan dan pengesahan STNK.

7. Kecepatan pelayanan

Adanya kesederhanaan alur dalam pembayaran PKB secara

otomatis pelayanan dapat dilakukan dalam waktu relatif singka.

Dalam pembayaran PKB melalui SAMSAT keliling wajib

pajak hanya membutuhkan waktu 15-20 menit.

55

8. Keadilan mendapatkan pelayanan

Pelayanan di SAMSAT keliling menggunakan sistem antri ,

wajib pajak yang datang lebih dulu akan mendapatkan

pelayanan lebih dulu tanpa memandang status dan jabatan

wajib pajak tersebut.

9. Kesopanan dan keramahan petugas

Dalam memberikan pelayanan petugas selalu bersikap sopan

dan ramah dengan menjunjung asas saling menghormati dan

menghargai.

10. Kewajiban biaya pelayanan

Biaya pelayanan yang dibebankan kepada wajib pajak sesuai

dengan biaya pelayanan yang telah ditetapkan pusat, sehingga

tidak membebankan wajib pajak.

11. Kepastian biaya pelayanan

Biaya palayanan di SAMSAT keliling sesuai standar biaya

pelayanan di samsat induk, wajib pajak tidak dipungut biaya di

luar biaya yang telah ditetapkan

12. Kepastian jadwal pelayanan.

Pelayanan SAMSAT keliling dilaksanakan secara terjadwal

dan sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Saat ini belum

seluruhnya daerah dapat dijangkau SAMSAT keliling. Hal ini

dikarenakan adanya keterbatasan armada.

13. Kenyamanan lingkungan

56

Tempat operasional SAMSAT keliling biasanya berada di

depan kantor pemerintah yang dinilai strategis dan mudah

dijangkau.

14. Keamanan pelayanan.

Keamanan pelayanan cukup terjamin karena adanya petugas

dari POLRI yang ikut dalam bus SAMSAT keliling.

Besarnya PKB dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan

dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai

perkalian dari 2 unsur pokok.

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga

pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor, jikatidak

diketahui nilai jualnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor

lain diantaranya isi silinder (cc), jenis, merek, tahun

pembuatan, negara pembuat, banyaknya jumlah

penumpangyang diijinkan dan dokumen impor untuk jenis

kendaraan bermotor tertentu.

2. Bobot Kendaraan yang Mencerminkan Secara Relatif Kadar

Kerusakan Jalan dan Pencemaran Lingkungan Akibat

Penggunaan Kendaraan Bermotor.

Bobot dihitung berdasar faktor-faktor tekanan gandar, jenis

bahan bakar kendaraan bermotor, jenis penggunaan dan ciri-

ciri mesin.

57

Untuk melakukan pembayaran PKB melalui SAMSAT keliling

WP harus membawa syarat-syarat pembayaran berupa BPKB,

STNK, KTP/SIM/Kartu Identitas asli beserta fotocopyannya.

Alur pembayaran PKB melalui SAMSAT keliling ini sangat

mudah dan sederhana, WP hanya membutuhkan waktu antara 10

hingga 15 menit untuk melakukan pembayaran PKB dan

pengesahan STNK, apabila persyaratan sudah lengkap WP

membawa semua formulir ke loket pendaftaran, dari loket

pendaftaran kemudian WP melakukan pembayaran di loket

pembayaran, setelah melakukan pembayaran WP mengambil

STNK di loket penyerahan STNK.

Pelayanan SAMSAT keliling dimulai pukul 08:00 sampai pukul

14:00. SAMSAT keliling ini tidak melayani pembayaran BBN-KB

dan penggantian STNK 5 tahunanyang disertai dengan penggantian

plat nomer kendaraan. WP yang akan melakukan pembayaran

BBN-KB dan penggantian STNK 5 tahunan harus melakukan

pembayaran di SAMSAT induk.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana mekanisme pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor melalui

SAMSAT Keliling Kota Surakarta jika ditinjau dari kepuasan wajib

pajak?

Sesuai dengan misi SAMSAT Jateng adalah terwujudnya pelayanan prima

berbasis Teknologi Informasi menuju pemerintahan yang bersih.

Visi dan Misi SAMSAT Jateng antara lain:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia

58

c. Meningkatkan identifikasi dan eamanan kepemilikan kendaraan

bermotor.

d. Meningkatkan penerimaan daerah dan pusat.

Manfaat dari pembayaran PKB melalui SAMSAT keliling ini antara lain:

a. Memberi kemudahan dalam pembayaran PKB.

b. Mendekatkan tempat pelayanan agar pembayaran PKB dapat lebih

mudah dan cepat.

c. Memberi kemudahan kepada WP untuk pengesahan STNK.

d. Memberi kemudahan dalam membayar SWDKLLJ di kantor

SAMSAT.

Penulis melakukan penelitian di kantor UP3AD Kota Surakarta. Obyek

penelitian yang diambil adalah kualitas pelayanan pembayaran PKB

melalui bus SAMSAT keliling yang menginduk di UP3AD Kota

Surakarta.

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survey, informasi dikumpulkan

dari responden dengan menggunakan kuisioner. Pengertian survey disini

dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau

populasi untuk mewakili seluruh populasi. Penelitian survey adalah

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan

menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok

(Singarimbun, 1989:3) daftar pertanyaan kuisioner meliputi pertanyaan

yang menanyakan nama dan alamat WP (boleh tidak diisi untuk menjaga

kerahasiaan identitas responden) dan pertanyaan tentang responden

terhadap kualitas pelayanan pembayaran PKB melalui SAMSAT keliling.

59

Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber data yang

berasal dari hasil wawancara dengan pegawai UP3AD Kota Surakarta dan

WP sesuai dengan kuisioner yang dibagikan dan juga dengan cara

menganbil dan menyusun data yang ada pada buku-buku referensi, artikel,

brosur, karya tulis seseorang atau informasi tambahan lainnya yang

digunakan dalam menyusun Tugas Akhir ini.

Dalam penelitian ini, tekhnik yang digunakan adalah:

a. Studi Pustaka

Dilakukan dengan mempelajari buku-buku panduan tentang

bagaimana pelayanan yang efektif, kepuasan pelanggan, buku-buku

perpajakan dan sumber lainnya yang terkait dengan obyek

penelitian.

b. Studi Lapangan.

Dilaksanakan dengan pengamatan pada subyek penelitian, praktek

langsumg dengan memberi layanan kepada masyarakat WP,

menggunakan teknik kuisioner, yaitu merupakan metode

pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada

responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan,

agar mendapatkan data dari WP dan pegawai kantor UP3AD Kota

Surakarta.

Penulis melakukan penelitian tingkat kepuasan WP terhadap pelayanan

SAMSAT keliling dengan menggunakan 14 unsur pelayanan sebagai

penguji, dan 50 wajib pajak sebagai responden, dengan penilaian 4= sangat

setuju, 3= setuju, 2= tidak setuju, 1= sangat tidak setuju.

60

Setelah dihitung maka akan menghasilkan rata-rata riil, kemudian rata-

rata riil dibandingkan dengan rata-rata harapan, yaitu rata-rata pernyataan

yang diharapkan mempunyai skor minimum. Skor rata-rata harapan

ditetapkan 2,5 yang merupakan nilai tengah antara skor 2 (tidak setuju)

dan 3 (setuju) karena dalam penelitian ini pilihan tengah ditiadakan.

Apabila rata-rata riil lebih besar dari rata-rata harapan, maka jawaban

responden dianggap menunjukkan tingkat kepuasan wajib pajak terhadap

kualitas pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT keliling kota Surakarta.

Adapun hasilnya adalah sebagai berikut dapat dilihat dari tabel:

iii

= 3.353

**) Rata-rata riil= Jumlah IKM Tertimbang x 25

=3,353 x 25

= 83,825

PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN BULAN

FEBRUARI 2010

Nilai Unsur

Pelayanan U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14

Jumlah

Nilai/

Unsur

196 154 189 161 194 156 190 159 190 154 183 164 193 163

NRR/

Unsur 3.920 3.080 3.780 3.220 3.880 3.120 3.800 3.180 3.800 3.080 3.660 3.280 3.860 3.260

NRR

tertimbang/

Unsur

0.278 0.219 0.268 0.229 0.275 0.222 0.270 0.226 0.270 0.219 0.260 0.233 0.274 0.231

*) Jumlah IKM Tertimbang = Jumlah NRR tertimbang per unsur (U1+U2+U3. . . . . +U14)

= 3,474

**) Rata-rata riil = Jumlah IKM Tertimbang x 25

=3,474 x 25

= 86,85

iv

PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER PELAYANAN BULAN MARET 2010

RESPONDEN DAN PER UNSUR

*) Jumlah IKM Tertimbang = Jumlah NRR tertimbang per unsur (U1+U2+U3. . . . .

+U14)

= 3,304

**) Rata-rata riil = Jumlah IKM Tertimbang x 25

=3,304 x 25

= 82,6

Keterangan:

No. UNSUR PELAYANAN U1 Prosedur pelayanan U2 Persyaratan pelayanan U3 Kejelasan petugas pelayanan U4 Kedisiplinan petugas pelayanan U5 Tanggung jawab petugas pelayanan U6 Kemampuan petugas pelayanan U7 Kecepatan pelayanan U8 Keadilan mendapatkan pelayanan

Nilai Unsur Pelayanan

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14

Jumlah Nilai/ Unsur

163 159 172 164 171 165 164 177 166 170 165 172 162 158

NRR/ Unsur 3.260 3.180 3.440 3.280 3.420 3.300 3.280 3.540 3.320 3.400 3.300 3.440 3.240 3.160

NRR tertimbang/ Unsur

0.231 0.226 0.244 0.233 0.243 0.234 0.233 0.251 0.236 0.241 0.234 0.244 0.230 0.224

v

U9 Kesopanan dan keramahan petugas U10 Kewajaran biaya pelayanan U11 Kepastian biaya pelayanan U12 Kepastian jadwal pelayanan U13 Kenyamanan lingkungan U14 Keamanan pelayanan

Keterangan:

· U1 s/d U14 = Unsur-unsur Pelayanan

· NRR = Nilai Rata Rata

· IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat

· *) = jumlah IKM tertimbang

· **) Rata-rata riil = Jumlah NRR per Unsur x 25

· NRR per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagiresponden

· NRR tertimbang per Unsur = Jumlah NRR per unsur x 0,071

Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan

dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI

PERSEPSI

NILAI

INTERVAL

IKM

NILAI

INTERVAL

KONVERSI

IKM

MUTU

PELAYANAN

KINERJA

UNIT

PELAYANAN

1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik

vi

2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik

3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik

4 3,26 – 4,00 81,26 – 100 A Sangat Baik

2. Permasalahan apa saja yang dihadapi SAMSAT Keliling Kota Surakarta

dalam melakukan mekanisme penarikan Pajak Kendaraan Bermotor dan

bagaimana cara mengatasinya ?

Dalam pengoperasian SAMSAT keliling tak lepas dari berbagai macam

kendala baik intern maupun ekstern. Kendala intern adalah kendala dari

petugas dan sarana kelengkapan SAMSAT keliling. Kendala ekstern adalah

kendala yg berasal dari masyarakat ataupun cuaca. Berbagai macam kendala

dalam pengoperasian SAMSAT keliling yang penulis temukan selama

penelitian antara lain:

a. Kendala Intern

a. Adanya gangguan jaringan online.

SAMSAT keliling melayani pembayaran PKB dengan sistem

online, permasalahan yang sering timbul adalah adanya

gangguanjaringan saat belum atau tidak tersambumg untuk mengakses

internet, maka sistem online tidak bisa dijalankan. Gangguan jaringan

ini bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor, baik dari server maupun

faktor alam. Saat adanya gangguan seperti ini kegiatan pelayanan

terpaksa dihentikan, atau menunggu hingga jaringan dapat tersambung

lagi.

vii

b. Sumber energi

SAMSAT keliling dioperasikan di daerah-daerah yang bisa

dikatakan sebagai daerah terpencil, tidak semua daerah yang menjadi

tempat beroperasinya SAMSAT keliling terdapat instalasi listrik.

Sehingga bus SAMSAT keliling dilengkapi dengan mesin gen set.

Penggunaan mesin genset ini menimbulkan adanya polusi suara yang

mengganggu petugas pelayanan maupun WP yang mengantri, untuk

mengatasi masalah ini pihak Dipenda diupayakan menginstalasi listrik

di beberapa tempat operasional SAMSAT keliling yang belum

terdapat jaringan listrik.

c. Keterbatasan armada

Hanya ada satu unit bus SAMSAT keliling yang beroperasi di

SAMSAT Surakarta yang saat ini melayani pembayaran PKB.

Cakupan wilayah yang luas dengan hanya ada 1 (satu) unit armada bus

SAMSAT keliling menjadikan tidak semua perbatasan tidak dapat

dijangkau armada, maka saat ini pengoperasian SAMSAT keliling

dilakukan secara terjadwal, kekurangan personil dan luas bus

SAMSAT keliling sehingga menjadikan SAMSAT keliling hanya

dapat melayani pembayaran PKB saja.

d. Kerusakan alat dan perlengkapan

Permasalahan intern yang lain adalah adanya kerusakan

peralatan terutama printer, kerusakan lain ditemui adalah kerusakan

formulir. Adanya kerusakan ini sangat mengganggu kelancaran proses

pelayanan dikarenakan petugas harus memperbaiki kerusakan tersebut

agar pelayanan bisa terus berjalan, untuk mengantisipasi hal tersebut

petugas SAMSAT keliling sebelum berangkat menuju daerah operasi,

viii

petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan peralatan dan

pengecekan kesiapan perlengkapan operasional.

b. Kendala ekstern

1) Ketidak lengkapan syarat PKB

Sering kali WP datang tanpa membawa syara-syarat (BPKB, STNK,

KTP/SIM atau Kartu Identitas) asli beserta foto copy yang

lengkap.hal ini sangat merugikan bagi WP karena WP harus

membuang banyak waktu untuk melengkapi syarat-syarat

tersebut.untuk menanggulangi adanya hal tersebut SAMSAT

keliling telah memberi pemberitahuan di baliho ataupun banner

yang dipasang saat SAMSAT keliling beroperasi.

2) Ketidak cukupan uang untuk membayar

WP sering tidak menyadari bahwa keterlambatan membayar pajak,

meski hanya satu hari dikenakan denda keterlambatan, sehingga

WP harus kembali untuk mengambil uang.

3) Cuaca

SAMSAT keliling beroperasi di luar ruangan/ gedung sehingga WP

yang mengantri harus mengantri di bawah teriknya matahari bahkan

kehujanan, untuk menantisipasi hal ini petugas harus mendirikan

tenda di samping bus SAMSAT keliling yang menghadap ke loket

dan menata kursi agar WP yang mengantri merasa nyaman.

ix

BAB III

TEMUAN

A. Kelebihan

Dalam penelitian yang dibukukan penulis, ditemukan beberapa kelebihan

dalam pengoperasian SAMSAT keliling ini, kelebihan-kelebihan tersebut

antara lain:

1. Masyarakat mendapat kemudahan prosedur pelayanan yang alurnya

sederhana sehingga tidak membuat WP menjadi bingung, persyaratan

pelayanan sangat jelas dan mudah. WP hanya perlu membawa BPKB,

STNK, SIM/KTP yang semuanya di fotocopy rangkap 2. kecepatan

pelayanan yang hanya membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit dengan

system antri dimana WP yang datang lebih awal akan mendapat

pelayanan yang pertama, dan keamanan dalam melakukan pembayaran

PKB.

2. Adanya efisiensi waktu dan biaya dalam pembayaran PKB, jarak

ditempuh ke lokasi operasional SAMSAT keliling cukup dekat sehingga

lebih menghemat waktu dan biaya perjalanan.

x

B. Kelemahan

Setelah melaksanakan penelitian tentang “ Evaluasi Pelayanan SAMSAT

Keliling terhadap Kepuasan Wajib Pajak” di SAMSAT kota Surakarta.

Penulis menemukan kelemahan dalam pengoperasian SAMSAT keliling, dan

kelemaham-kelemahan tersebut adalah:

1. Masih ada beberapa tempat yang belum terjangkau oleh bus SAMSAT

keliling, karena terbatasnya armada.

2. Terputusnya konektivitas jaringan online.

3. Adanya kerusakan peralatan dan perlengkapan pendukung operasional

SAMSAT keliling.

4. Adanya polusi suara dari mesin genset.

5. Ketidak lengkapan syarat pendaftaran oleh WP.

6. Hanya ada satu jenis pelayanan berupa pembayaran PKB tahunan.

xi

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pengadaan SAMSAT keliling terbukti dapat meningkatkan penerimaan

PKB meskipun SAMSAT keliling hanya melayani pembayaran PKB,

Pengesahan STNK tahunan dan penbayaran SWDKLLJ dan tidak melayani

pembayaran BBNKB dan pengesahan STNK 5 tahunan yang disertai dengan

penggantian plat nomer kendaraan bermotor, dan hasil analisis data dan

pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa WP merasa puas atas pelayanan

yang diberikan oleh SAMSAT keliling kota Surakarta, hal ini dapat dilihat

dari besarnya rata-rata riil kelompok yang lebih besar daripada rata-rata

harapan. Dengan besarnya rata-rata riil daripada harapan, maka penulis

menganggap bahwa para WP merasa puas terhadap pelayanan yang telah

diberikan oleh UP3AD kota Surakarta melalui bus SAMSAT keliling.

Dalam pengoperasian SAMSAT keliling ini tidak lepas dari berbagai

kendala, baik yang bersifat intern maupun ekstern, kendala intern tersebut

antara lain:

1. Adanya gangguan jaringan online

2. Belum terinstalasi Sumber energi listrik di beberapa tempat operasional

SAMSAT keliling.

3. Keterbatasan armada.

57

xii

4. Kerusakan alat dan perlengkapan.

Dan kendala yang bersifat ekstern antara lain:

1. Ketidak lengkapan syarat PKB.

2. Ketidak cukupan uang untuk membayar.

3. Kendala cuaca.

B . R eko men d as i

Dalam mengatasi berbagai kendala dalam pengoperasian SAMSAT

keliling, penulis merekomendasikan beberapa solusi yang diharapkan bisa

bermanfaat bagi Dipenda untuk dapat mengatasi berbagai kendala-kendala

tersebut. Adapun solusi tersebut antara lain:

1. Wilayah Surakarta masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh

SAMSAT keliling, apabila ada penambahan armada SAMSAT keliling yang

dioperasikan di daerah yang jauh dengat SAMSAT induk dan tentunya

penerimaan PKB lebih maksimal.

2. Meninjau ulang kerjasama dengan penyedia jaringan online untuk

meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga gangguan jaringan online dapat

diminimalisir.

3. Dipenda harus lebih meningkatkan sosialisasi tentang keberadaan SAMSAT

keliling, terutama di daerah operasional SAMSAT keliling.

4. Penggunaan SDM yang mengerti teknologi dan mempunyai keterampilan

dalam penguasaan peralatan dan perlengkapan operasional sangat diperlukan

xiii

terutama saat terjadi kerusakan peralatan oleh karena itu adanya diklat akan

sangat berguna dalam peningkatan kualitas SDM.

5. Pengadaan instalasi lisrik di tempat pengoperasian SAMSAT keliling yang

belum terinstalasi listrik untuk mengatasi masalah polusi suara oleh mesin

genset.

6. Dibuka pelayanan tambahan misalnya pembayaran BBNKB, Perpanjang

STNK 5 tahunan dan penggantian plat nomer Kendaraan Bermotor. Dengan

harapan penerimaan SAMSAT keliling lebih meningkat.

MOTTO - digilib.uns.ac.id/Evaluas…Laporan Tugas Akhir ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu,...

Documents

Transcript of MOTTO - digilib.uns.ac.id/Evaluas…Laporan Tugas Akhir ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu,...