MODUL BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

MODUL

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Penyusun:

Heri Enjang Syahputra, S.E., M.Ak

Modul ini untuk dipergunakan oleh Program Studi Manajemen

Universitas Sari Mutiara Indonesia

UNTUK MAHASISWA

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA

Jln. Kapten Muslim No 79 Medan

www.manajemen.sari-mutiara.ac.id

Modul

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Penyusun:

HERI ENJANG SYAHPUTRA, S.E., M.Ak

Modul ini untuk dipergunakan oleh Program Studi Manajemen

UNTUK MAHASISWA


FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA

Jalan Kapten Muslim No. 79 Medan 20123

www.manajemen.sari-mutiara.ac.id

V I S I

“Menjadi program studi yang unggul, berkarakter dan berdaya saing

global khususnya dalam bidang manajemen pemasaran pada tahun 2038.”

M I S I

1. Menyelenggarakan pendidikan yang mampu mengembangkan ilmu

pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen pemasaran,

berbudaya, berkarakter dan berdaya saing dengan kompetensi lulusan

sesuai dengan level 6 (enam) pada Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI).

2. Menyelenggarakan penelitian ilmiah yang berorientasi pada bidang

manajemen serta berkontribusi dalam memberikan solusi atas

berbagai persoalan di masyarakat sesuai perkembangan manajemen

pemasaran.

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk

memberikan pemahaman dan alternatif penyelesaian masalah terkait

bidang manajemen dan pemasaran dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah,

swasta, masyarakat, asosiasi institusi pendidikan dan profesi,

pemerintah dan dunia usaha dalam rangka mendukung terlaksananya

tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.

UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL


MAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER MATA KULIAH (MK) KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan

Akuntansi Biaya Mata Kuliah Program Studi 2 4 23 Sep 2019

OTORISASI Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua PRODI

Heri Enjang Syahputra,

SE.M.AK

Elisabeth Tambunan, S.E., M.M

Capaian

Pembelajaran

(CP)

Catatan:

S: Sikap

P: Pengetahuan

KU:

Keterampilan

Umum

KK:

Keterampilan

Khusus

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK

S6 Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

PP2 Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang Bank dan Lembaga Keuangan

S11 Menginternalisasikan prinsip-prinsip etika organisasi, etika bisnis dan profesi

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur

PP5 Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan

PP7 Menguasai konsepteoritis secara mendalam tentang penghitungan dan pengendalian biaya produk dan jasa

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1 mampu melakukan komunikasi, negosiasi dan diplomasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja.

2 Mampu menganalisis, mensintesa, mendiagnosa berbagai masalah perekonomian yang berkembang berpijak pada kajian-kajian ekonomi makro islam

3 terampil menerapkan teori ekonomi makro di dalam maupun di luar kelas pembelajaran

4 Menguasai konsep teoritis secara umum Bank dan Lembaga Keuangan

5 Memahami etika bisnis dan kode etik profesi

Deskripsi

Singkat MK

Mata kuliah ini membahas dan menganalisis pengetahuan dasar tentang uang dan lembaga keuangan, arti dan fungsi lembaga keuangan bank dan lembaga

keuangan bukan Bank lainnya, teori dan kebijakan keuangan dan pengaruh kebijakan keuangan terhadap perekonomian Indonesia

Bahan Kajian /

Materi

Pembelajaran

1. Uang

2. Lembaga Keuangan/Sistem Moneter

3. Manajemen Dana Bank

4. Otoritas Moneter dan Jasa Keuangan

5. Manajemen Kredit

6. Jasa Bank Lainnya

7. Rahasia Bank

8. Pasar uang dan valuta asing

9. Pasar modal

10. Modal Ventura (capital vanture) dan Anjak Piutang (factoring)

11. Sewa guna usaha (Leasing)dan Pembiayaan Konsumen (finance)

12. Pegadaian

13. Dana Pensiun

Pustaka Utama :

Latumaerissa , Julius R, Bank dan Lembaga Keuangan Lain Teori dan Kebijakan, (Jakarta,Mitra Salemba Empat, 2017)

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnnya, ( Jakrta ,Rajagrafindo Persada, 2015)

Pendukung : https://www.bi.go.id/id/

https://www.ojk.go.id/id/

Dosen

Pengampu Heri Enjang Syahputra, S.E., M.Ak

Mata kuliah

syarat

-

Mg Ke-

Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap

tahapan belajar)

Bahan Kajian (Materi Ajar dan Referensi)

Bentuk Pembelajaran, Metode

Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,

[ Estimasi Waktu]

Pengalaman Belajar Mahasiswa

Kriteria (Indikator) Penilaian

Bobot Penilaian (%)

Luring(offline) Daring (online)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7

1 Memahami rencana

perkuliahan dan sistem

penilaian yang akan

digunakan dalam

pembelajaran

1. Kontrak Belajar Self Introduction)

2 x 50 M = 1 Jam 40

Menit

Dosen Centered Learning

& Studi Kasus

Memahami rencana

perkuliahan dan sistem

penilaian yang akan

digunakan dalam

pembelajaran

1. Ketepatan menjelaskan jati diri

masing-masing

2. Ketepatan menjelaskan kontrak

belajar dalam satu semester

2 Memahami Uang 1. Pengertian dan sejarah

perkembangan uang

2. Jenis dan fungsi uang

3. Faktor yang mempengaruhi uang

beredar

4. Teori kualitatif dan kuantitatif

uang

5. Peranan uang dalam perekonomian

Penjelasan oleh dosen

ybs.

2 x 50 M = 1 Jam 40

Menit


& Studi Kasus

Pemahaman tentang

konsep/teori dasar uang 1. Ketepatan menjelaskan

Pengertian dan sejarah

perkembangan uang

2. Ketepatan menjelaskan

Jenis dan fungsi uang


Faktor yang mempengaruhi

uang beredar


Teori kualitatif dan

kuantitatif uang


Peranan uang dalam

perekonomian

1/14 x 100

point= 7

point

3 Memahami Bank dan

Lembaga

Keuangan/Sistem

Moneter

1. Pengertian dan sejarah Bank

2. Jenis dan fungsi Bank

3. Bank Umum

4. Bank Perkreditan Rakyat

5. Bank Syariah


ybs.

2 x 50 M = 1 Jam 40

Menit


& Studi Kasus

Pemahaman

tentang jenis dan

fungsi bank baik

bank konvensional

maupun syariah


Pengertian dan sejarah Bank


Jenis dan fungsi Bank


Bank Umum


Bank Perkreditan Rakyat


Bank Syariah

1/14 x 100

point= 7 point

4 Memahami Manajemen

Dana Bank

1. Pengertian sumber dana Bank

2. Manajemen sumber dan alokasi

dana bank

3. Simpanan giro

4. Simpanan tabungan

5. Simpanan deposito


ybs.

2 x 50 M = 1 Jam 40

Menit


& Studi Kasus

Pemahaman

tentang manajemen

dana


Pengertian sumber dana

Bank


Manajemen sumber dan

alokasi dana bank


Simpanan giro


Simpanan tabungan


Simpanan deposito

1/14 x 100

point= 7 point

5 Memahami Otoritas

Moneter dan Jasa

Keuangan

1. Arsitektur Perbankan Indonesia

(API)

2. Peran Bank Indonesia dalam

Stabilitas Keuangan

3. Otoritas Moneter di Indonesia

4. Otoritas Jasa Keuangan

5. Penilaian Kesehatan Bank

6. Perkembangan Perbankan di

Indonesia


ybs.

2 x 50 M = 1 Jam 40

Menit


& Studi Kasus

Pemahaman tentang

Otoritas Moneter dan

Jasa Keuangan


Arsitektur Perbankan

Indonesia (API)


Peran Bank Indonesia

dalam Stabilitas Keuangan


Otoritas Moneter di

Indonesia


Otoritas Jasa Keuangan


Penilaian Kesehatan Bank


Perkembangan Perbankan

di Indonesia

1/14 x 100

point= 7 point

6 Memahami Manajemen

Kredit

1. Kebijakan Penggunaan dan

Pertimbangan Penyaluran Dana

2. Pengertian dan jenis kredit

3. Prinsip pemberian kredit

4. Prosedur pemberian kredit

5. Kolektibilitas kredit


ybs.

2 x 50 M = 1 Jam 40

Menit


& Studi Kasus

Pemahaman

tentang manajemen

kredit


Kebijakan Penggunaan dan

Pertimbangan Penyaluran

Dana


Pengertian dan jenis kredit


Prinsip pemberian kredit


Prosedur pemberian kredit


Kolektibilitas kredit

1/14 x 100

point= 7 point

7 Pengertian Rahasia Bank 1. Pengertian Rahasia Bankn

2. Sifat dan Rahasia Bank

3. Sejarah Konsep Rahasi Bank

4. Berbagai Masalah Berkaitan

Dengan Rahasia Bank

5. Kewajiban merahasiakan bagi

mantan pegawai bank

6. Pengertian pihak terafiliasi lainnya

7. Pengecualian atas kewajiban

rahasia bank


ybs.

2 x 50 M = 1 Jam 40

Menit


& Studi Kasus

Pemahaman

tentang Pengertian

dan konsep

Rahasia Bank


Pengertian Rahasia Bankn


Sifat dan Rahasia Bank


Sejarah Konsep Rahasi

Bank


Berbagai Masalah Berkaitan

Dengan Rahasia Bank


Kewajiban merahasiakan

bagi mantan pegawai bank


Pengertian pihak terafiliasi

lainnya


Pengecualian atas

kewajiban rahasia bank

1/14 x 100

point= 7 point

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester

9 Memahami Jasa Bank

Lainnya

1. Fungsi pokok dan lingkup usaha

Bank

2. Jasa Bank Umum

a) Jasa kliring

b) Jasa transfer

c) Jasa inkaso

d) Jasa L/C

e) Jasa Valas

f) Jasa Bank Garansi


ybs.

2 x 50 M = 1 Jam 40

Menit


& Studi Kasus

Pemahaman

tentang aktivitas

jasa bank lainnya


Fungsi pokok dan lingkup

usaha Bank

2. Ketepatan menjelaskan Jasa

Bank Umum

1/14 x 100

point= 7 point

g) Jasa penyetoran dan

pembayaran dana

h)ATM

i) Kartu Plastik

j) e-Banking

k)Safe Deposit Box

10 Memahami Pasar uang

dan valuta asing

1. Pengertian dan fungsi pasar uang

& valas

2. Jenis transaksi di Pasar uang &

valas

3. Instrumen dan Indikator

4. Lembaga yang terlibat dalam pasar

uang dan valas

5. Resiko investasi


ybs.

2 x 50 M = 1 Jam 40

Menit


& Studi Kasus

Pemahaman

tentang analisis

pasar uang dan

valas


Pengertian dan fungsi pasar

uang & valas


Jenis transaksi di Pasar

uang & valas


Instrumen dan Indikator


Lembaga yang terlibat

dalam pasar uang dan valas


Resiko investasi

1/14 x 100

point= 7 point

11 Memahami Pasar modal 1. Pengertian dan sejarah

perkembangan

2. Lembaga yang terlibat dalam pasar

modal

3. Produk-produk di Pasar Modal

4. Strategi investasi di Pasar Modal


ybs.

2 x 50 M = 1 Jam 40

Menit


& Studi Kasus

Pemahaman

tentang investasi

pasar modal



perkembangan


Lembaga yang terlibat

dalam pasar modal


Produk-produk di Pasar

Modal


Strategi investasi di Pasar

Modal

1/14 x 100

point= 7 point

12 Memahami Modal

Ventura (capital vanture)

dan Anjak Piutang

(factoring)

1. Pengertian dan sejarah

2. Jenis dan manfaat

3. Pihak-pihak yang terlibat

4. Mekanisme kegiatan modal

ventura dan anjak piutang


ybs.

2 x 50 M = 1 Jam 40

Menit


& Studi Kasus

Pemahaman

tentang kegiatan

modal ventura dan

anjak piutang




Jenis dan manfaat


Pihak-pihak yang terlibat


Mekanisme kegiatan modal

ventura dan anjak piutang

1/14 x 100

point= 7 point

13 Memahami Sewa guna

usaha (Leasing)dan

Pembiayaan Konsumen

(finance)

1. Pengertian dan Jenis perusahaan

leasing/finance

2. Manfaat pembiayaan

3. Mekanisme dan teknik

pembiayaan

4. Perkembangan leasing/finance


ybs.

2 x 50 M = 1 Jam 40

Menit


& Studi Kasus

Pemahaman

tentang

pembiayaan

leasing/finance


Pengertian dan Jenis

perusahaan leasing/finance


Manfaat pembiayaan


Mekanisme dan teknik

pembiayaan


Perkembangan

leasing/finance

1/14 x 100

point= 7 point

14 Memahami Pegadaian 1. Pengertian dan sejarah gadai

2. Kegiatan usaha dan manfaat

3. Produk/Jasa Pegadaian


ybs.

2 x 50 M = 1 Jam 40

Menit


& Studi Kasus

Pemahaman

tentang produk/jasa

pegadaian



gadai


Kegiatan usaha dan manfaat


Produk/Jasa Pegadaian

1/14 x 100

point= 7 point

15 Memahami Dana

Pensiun

1. Pengertian dan tujuan

penyelenggaraan dana pensiun

2. Jenis lembaga Dana Pensiun

3. Asas, Fungsi dan Norma Dana

Pensiun

4. Program dan manfaat Dana

Pensiun

5. Peserta dan perhitungan iuran

Dana Pensiun


ybs.

2 x 50 M = 1 Jam 40

Menit


& Studi Kasus

Pemahaman

tentang

penyelenggaraan

dana pensiun


Pengertian dan tujuan

penyelenggaraan dana

pensiun


Jenis lembaga Dana Pensiun


Asas, Fungsi dan Norma

Dana Pensiun


Program dan manfaat Dana

Pensiun


Peserta dan perhitungan

iuran Dana Pensiun

1/14 x 100

point= 7 point

16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester

Catatan : 1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap,

penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk

pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian,

Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. 9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative

Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan. 11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-

CPMK tsb., dan totalnya 100%. 12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan terstruktur, BM = Belajar mandiri.

1 | M o d u l B a n k d a n L e m b a g a K e u a n g a n L a i n n y a

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................................................................................................... 1

BAB I UANG............................................................................................................................. 2

BAB II BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN ..................................................................... 12

BAB III MANAJEMEN DANA BANK .................................................................................... 26

BAB IV OTORITAS MONETER DAN JASA KEUANGAN .................................................. 29

BAB V MANAJEMEN KREDIT ............................................................................................. 35

BAB VI PENGERTIAN RAHASIA BANK .............................................................................. 47

BAB VII JASA BANK LAINNYA ............................................................................................. 65

BAB VIII PASAR UANG DAN VALAS ..................................................................................... 79

BAB IX PASAR MODAL.......................................................................................................... 90

BAB X MEMAHAMI MODAL VENTURA (CAPITAL VANTURE) DAN ANJAK

PIUTANG (FACTORING) .......................................................................................... 98

BAB XI SEWA GUNA USAHA (LEASING) DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

(FINANCE) ................................................................................................................ 106

BAB XII PEGADAIAN ............................................................................................................. 115

BAB XII DANA PENSIUN ....................................................................................................... 122

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................... 128

Soal-Soal Latihan: ......................................................................................................................... 129


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan kepada tim

penyusun dalam menyelesaikan Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya ini sesuai dengan yang

direncanakan. Modul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya ini bertujuan untuk menyediakan

panduan dasar secara umum tentang perbankkan dan jasa-jasa layanan Bank serta lembaga

keuangan lainnya. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya berorientasi pada penyajaian fungsi,

layanan jasa perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Sebagai suatu sistem (system perhitungan

biaya), Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya tengah berkembang sedemikian rupa sehingga

tujuan utama dari system tersebut adalah pada penyajian informasi perbankan dan lembaga

keuangan lainnya, yang menjadi pengetahuan untuk mahasiswa dalam mempersiapkan masa kerja.

Materi dalam modul ini, dirangkai dengan merujuk pada beberapa sumber teks book yang ada.

Modul ini diberikan kepada mahasiswa sebagai panduan dalam melaksanakan pembelajaran

perbankan dan lembaga keuangan lainnya baik melalui kegiatan yang terstruktur bersama

dosen/fasilitator/pakar, maupun secara kelompok dan/atau mandiri. Melalui modul diharapkan

mahasiswa menjadi berpengetahuan luas (knowledgeable), terampil (skillfull), komunikator yang

efektif (effective communicator), individu yang berempati (empathetic individual), pemecah

masalah yang efektif (effective problem-solver), dan pembuat keputusan yang efisien (efficient

decission-maker)

Kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan modul ini, kami ucapkan terimakasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita.

Menyadari masih adanya berbagai kekurangan dalam modul ini, maka masukan/saran konstruktif

sangat diharapkan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Medan, Januari 2020

ttd,

Heri Enjang Syahputra, S.E., M.Ak


BAB I UANG

A. Pokok Bahasan

1. Pengertian dan sejarah perkembangan uang

2. Jenis dan fungsi uang

3. Faktor yang mempengaruhi uang beredar

4. Teori kualitatif dan kuantitatif uang

5. Peranan uang dalam perekonomian

B. Deskripsi Singkat Pokok Bahasan

Setelah mempelajari ini, mahamasiswa diharapkan dapat memahami Pengertian dan

sejarah perkembangan uang, Jenis dan fungsi uang, Faktor yang mempengaruhi uang

beredar, Teori kualitatif dan kuantitatif uang Peranan uang dalam perekonomian

C. Kompetensi Umum

Memahami tentang konsep/teori dasar uang

D. Kompetensi Khusus

1. Ketepatan menjelaskan Pengertian dan sejarah perkembangan uang

2. Ketepatan menjelaskan Jenis dan fungsi uang

3. Ketepatan menjelaskan Faktor yang mempengaruhi uang beredar

4. Ketepatan menjelaskan Teori kualitatif dan kuantitatif uang

5. Ketepatan menjelaskan Peranan uang dalam perekonomian

E. Metode Pembelajaran

Alokasi waktu: 2 x 50 M = 1 Jam 40 Menit

Petunjuk penggunaan:

1. Dosen memberikan pengantar tentang materi yang akan dibahas,

2. Dosen menjelaskan tentang konsep/teori dasar uang,

3. Dosen dan mahasiswa mendiskusikan bersama konsep/teori dasar uang,

4. Mahasiswa memberi tanggapan berupa pertanyaan,

5. Mahasiswa mengerjakan soal-soal latihan


F. Uraian Materi

Sejarah Uang Indonesia

Masa Awal Kemerdekaan

Keadaan ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai dengan

hiperinflasi akibat peredaran beberapa mata uang yang tidak terkendali, sementara

Pemerintah RI belum memiliki mata uang. Ada tiga mata uang yang dinyatakan

berlaku oleh pemerintah RI pada tanggal 1 Oktober 1945, yaitu mata uang Jepang,

mata uang Hindia Belanda, dan mata uang De Javasche Bank.

Mata uang Hindia Belanda, mata uang De Javasche bank dan mata uang Jepang (Dai

Nippon Teikoku Seihu)

Diantara ketiga mata uang tersebut yang nilai tukarnya mengalami penurunan

tajam adalah mata uang Jepang. Peredarannya mencapai empat milyar sehingga

mata uang Jepang tersebut menjadi sumber hiperinflasi. Lapisan masyarakat yang

paling menderita adalah petani, karena merekalah yang paling banyak menyimpan

mata uang Jepang.

Kekacauan ekonomi akibat hiperinflasi diperparah oleh kebijakan Panglima

AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) Letjen Sir Montagu Stopford yang

pada 6 Maret 1946 mengumumkan pemberlakuan mata uang NICA di seluruh

wilayah Indonesia yang telah diduduki oleh pasukan AFNEI. Kebijakan ini diprotes


keras oleh pemerintah RI, karena melanggar persetujuan bahwa masing-masing

pihak tidak boleh mengeluarkan mata uang baru selama belum adanya

penyelesaian politik. Namun protes keras ini diabaikan oleh AFNEI. Mata uang

NICA digunakan AFNEI untuk membiayai operasi-operasi militernya di Indonesia

dan sekaligus mengacaukan perekonomian nasional, sehingga akan muncul krisis

kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah RI dalam mengatasi

persoalan ekonomi nasional.

Karena protesnya tidak ditanggapi, maka pemerintah RI mengeluarkan kebijakan

yang melarang seluruh rakyat Indonesia menggunakan mata uang NICA sebagai

alat tukar. Langkah ini sangat penting karena peredaran mata uang NICA berada

di luar kendali pemerintah RI, sehingga menyulitkan perbaikan ekonomi nasional.

Oleh karena AFNEI tidak mencabut pemberlakuan mata uang NICA, maka pada

tanggal 26 Oktober 1946 pemerintah RI memberlakukan mata uang baru ORI

(Oeang Republik Indonesia) sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah RI.

Sejak saat itu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda dan mata uang De

Javasche Bank dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian hanya ada dua

mata uang yang berlaku yaitu ORI dan NICA.

NICA. Masing-masing mata uang hanya diakui oleh yang mengeluarkannya. Jadi

ORI hanya diakui oleh pemerintah RI dan mata uang NICA hanya diakui oleh

AFNEI. Rakyat ternyata lebih banyak memberikan dukungan kepada ORI. Hal ini

mempunyai dampak politik bahwa rakyat lebih berpihak kepada pemerintah RI

dari pada pemerintah sementara NICA yang hanya didukung AFNEI.

Untuk mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia,

pemerintah RI pada tanggal 1 November 1946 mengubah Yayasan Pusat Bank

pimpinan Margono Djojohadikusumo menjadi Bank Negara Indonesia (BNI).

Beberapa bulan sebelumnya pemerintah juga telah mengubah bank pemerintah

pendudukan Jepang Shomin Ginko menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan

Tyokin Kyoku menjadi Kantor Tabungan Pos (KTP) yang berubah nama pada Juni

1949 menjadi Bank tabungan Pos dan akhirnya di tahun 1950 menjadi Bank

Tabungan Negara (BTN). Semua bank ini berfungsi sebagai bank umum yang

dijalankan oleh pemerintah RI. Fungsi utamanya adalah menghimpun dan


menyalurkan dana masyarakat serta pemberi jasa di dalam lalu lintas pembayaran.

Untuk mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia,

pemerintah RI pada tanggal 1 November 1946 mengubah Yayasan Pusat Bank

pimpinan Margono Djojohadikusumo menjadi Bank Negara Indonesia (BNI).

Beberapa bulan sebelumnya pemerintah juga telah mengubah bank pemerintah

pendudukan Jepang Shomin Ginko menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan

Tyokin Kyoku menjadi Kantor Tabungan Pos (KTP) yang berubah nama pada Juni

1949 menjadi Bank tabungan Pos dan akhirnya di tahun 1950 menjadi Bank

Tabungan Negara (BTN). Semua bank ini berfungsi sebagai bank umum yang

dijalankan oleh pemerintah RI. Fungsi utamanya adalah menghimpun dan

menyalurkan dana masyarakat serta pemberi jasa di dalam lalu lintas pembayaran.

Tahap sebelum Barter.

Tahap ini ditandai dengan belum adanya transaksi antar manusia, karena apa yang

dihasilkan langsung dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Tahap Barter

Tahap barter terjadi saat tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sendiri, sehingga

membutuhkan orang lain yang memiliki barang yang dibutuhkan untuk ditukar

dengan barang yang ia miliki. Kesulitan yang muncul dalam tahap ini adalah :

Kesulitan dalam menemukan orang yang memiliki barang yang diinginkan

dan menginginkan barangnya

Kesulitan dalam menentukan nilai tukar antara barang yang satu dengan

barang yang lainnya.

Salah satu perbaikan penting atas kesederhanaan dari bentuk awal barter adalah

kecenderungan untuk memilih satu atau dua item dalam preferensi kepada orang

lain sehingga item yang lebih disukai cenderung diterima karena kualitas dan

menjadi sebagai media pertukaran. Komoditas dipilih sebagai pilihan barter item

untuk sejumlah alasan. Beberapa karena mereka nyaman dan mudah disimpan,

beberapa karena mereka memiliki nilai tinggi kerapatan dan mudah dibawa, dan

sebagian karena mereka tahan lama.

Tahap Penggunaan Uang Barang

Adanya kesulitan pada tahap barter mendorong masyarakat mencari alternatif lain


dalam melakukan tukar menukar barang, yakni dengan menetapkan beberapa

barang/benda sebagai alat tukar. Barang/benda yang dipilih biasanya memiliki nilai

yang tinggi, berkekuatan magis, atau merupakan barang kebutuhan sehari-hari

(misalkan garam sebagai alat tukar masyarakat Roma pada jaman dahulu).

Penggunaan barang/benda sebagai alat tukar juga masih menimbulkan masalah,

antara lain :

Tidak memiliki pecahan

Hanya berlaku pada daerah tertentu saja

Kesulitan dalam hal penyimpanan dan pengangkutan

Mudah rusak dan tidak tahan lama.

Tahap Penggunaan Uang Logam

Uang jenis logam ini muncul untuk mengatasi kesulitan yang terjadi pada tahap

penggunaan barang sebagai uang. Logam yang dipilih antara lain uang logam dari

bahan perak dan emas. Namun demikian karena jumlah logam mulia tersebut

jumlahnya terbatas, sementara jumlah transaksi dalam masyarakat semakin

berkembang, maka uang logam jenis inipun tidak dapat dipertahankan.

Tahap Penggunaan Uang Kertas

Sebelum keberadaan dan fungsi uang kertas seperti sekarang ini, dahulu uang

kertas yang ada keberadaannya dijamin oleh logam mulia. Penggunaan uang kertas

dirasa lebih memudahkan transaksi karena sifat fisiknya yang mendukung sebagai

alat tukar.

Tahap Penggunaan Uang Elektronik

Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, mulailah

berkembang uang elektronik, dimana untuk menyelesaikan transaksi ekonomi,

pihak yang melakukan transaksi tidak perlu membawa uang tunai, namun cukup

dengan melakukan pembayaran melalui kartu kredit, trnasfer antar rekening, yang

saat ini bahkan telah dapat dilakukan melalui internet , serta sms dan telephon

seluler.


Jenis uang

Berdasarkan pengelompokkannya, jenis uang dibagi menjadi 4 yaitu:

a. Berdasarkan bahan pembuatnya

Uang logam terbuat dari logam, emas, atau perak dan nominalnya kecil seperti

Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000.

Uang kertas dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air.

Nominalnya besar contohnya Rp10.000, Rp20.000, atau Rp100.000.

b. Berdasarkan nilai

Full bodied money (bernilai penuh) merupakan uang yang nilai intrisiknya

sama dengan nilai nominal, misalnya nilai emas pada uang logam Rp500

bernilai sama dengan nominalnya.

Representative full bodied money (tidak bersifat penuh) yaitu nilai instrisik

lebih kecil dari nilai nominal. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas.

c. Berdasarkan lembaga yang menerbitkan

1. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia serta

digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas.

2. Uang giral diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek atau bilyet giro.

d. Berdasarkan kawasan

Uang lokal hanya berlaku di satu negara tertentu, misalnya mata uang peso

hanya dapat digunakan di negara Filipina.

Uang regional berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal,

misalnya mata uang euro dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di

benua Eropa seperti Jerman, Spanyol, Austria, Spanyol, dan lain-lain.


Uang internasional berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran,

contohnya US dollar.

Fungsi Uang

Ada dua macam fungsi uang, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan.

Fungsi Asli

Uang berfungsi sebagai alat tukar (medium of exchange) yang dapat mempermudah

pertukaran.

Uang berfungsi sebagai satuan hitung (unit of account) : Menunjukan nilai barang/

jasa (alat penunjuk harga), dan sebagai satuan hitung yang mempermudah

pertukaran.

Uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (valuta).

Fungsi Turunan

Uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Uang sebagai alat pembayaran utang.

Uang sebagai alat penimbun kekayaan.

Uang sebagai alat pemindah kekayaan.

Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.

Teori uang terdiri atas teori uang statis dan teori uang dinamis.

Teori uang statis disebut juga “teori kualitatif statis” bertujuan untuk menjawab

pertanyaan; apakah sebenarnya uang? Dan mengapa uang itu ada harganya? Mengapa

uang itu sampai beredar? Teori ini disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan

nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi.

Yang termasuk Teori Uang Statis adalah:

a. Teori Metalisme (intrinsik) oleh KMAPP, uang bersifat seperti barang, nilainya tidak

bisa dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang itu, contoh

uang emas, uang perak.

b. Teori konvensi (Perjanjian ) oleh Davanzati dan Montanari. Teori ini menyatakan

bahwa uang dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk mempermudah

pertukaran.

c. Teori nominalisme. Uang diterima berdasrkan nilai daya belinya


b. Teori Negara. Asala mula uang karena Negara, apabila Negara menetapkan apa yang

menjadi alat tukar dan alat bayar maka timbullah uang. Jadi uang bernilai karena

adanya kepastian dari Negara berupa undang-undang pembayaran yang sah.

Teori uang Dinamis mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang

Yang termasuk Teori Uang Dinamis adalah:

a. Teori Kuantitas dari David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya

nilai uang sangat bergantung pada jumlah uang yang beredar.apabila jumlah uang

yang beredar menjadi dua kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah

dari semula dan juga sebaliknya.

b. Teori Kuantitas dari Irving Fisher. Teori yang dikemukakan David Ricardo,

disempurnakan lagi oleh Irving Fisher dengan memasukkan unsure kecepatan

peredaran uang, barang dan jasa sebagi factor yang mempengaruhi nilai uang.

c. Teori Persediaan Kas. Teori ini dilihat dari jumlah uang yang tidak dibelikan barang-

barang.

d. Teori Ongkos Produksi. Teori in menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal

dari logam dan uang dapat dipandang sebagai barang.

e. Uang dalam Ekonomi. Uang adalah salah satu topik utama dalam pembelajaran

ekonomi dan financial. Monetarisme adalah sebuah teori ekonomi yang kebanyakan

membahas tentang permintaan dan penawaran uang. Sebelum tahun 80-an, masalah

stabilitas permintaan uang menjadi bahasan utama karya-karya Milton Friedman,

Anna Schwartz, David Laidler dan lainnya

Arti Penting Uang dalam Perekonomian

Arti Penting Uang dalam Produksi

Produsen memproduksi dan menjual barang an jaanya sehingga memperoleh keuntungan

dalam bentuk uang pada investasi kapitalnya. Bila keuntungan yang diperoleh ditanamkan

kembali untuk menambah pabrik atau peralatan baru, maka investasi ini akan

menguntungkan bagi masyarakat karena bertambahnya aliran barang dan jasa yang dapat

dikonsumsi olehmasyarakat.

Arti Penting Uang dalam Pertukaran dan Konsumsi


Melalui keberadaan uang yang diterima secara umum sebagai alat pertukaran barang/jasa,

maka aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen semakn lancar. Kelancaran pada

sistim pertukaran uang ini meningkatkan standar hidup masyarakat.

Arti Penting Uang pada Masyarakat

Masyarakat pada umumnya menggunakan uang untuk membeli barang-barang dab jasa-

jasa, dimana ini menjamin kesdiaan masyarakat dalam menukarkan uangnya dengan

barang-barang dan jasa-jasa. Sehingga setiap orang puas pada pekerjaannya yang sudah

sesuai untuk mendapatkan penghasilan dalam bentuk uang. Pembagian tugas (spesialisasi)

merupakan ciri kas dari masyarakat modern yang akan meningkatkan produsksi,

pertukaran dan kesejaheraan masyarakat.


BAB II BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN

A. Po kok Bahasan

1. Pengertian dan sejarah Bank

2. Jenis dan fungsi Bank

3. Bank Umum

4. Bank Perkreditan Rakyat

5. Bank Syariah


Setelah mempelajari ini, mahamasiswa diharapkan dapat memahami Pengertian dan

sejarah Bank, Jenis dan fungsi Bank, ,Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank

Syariah

C. Kompetensi Umum

Pemahaman tentang jenis dan fungsi bank baik bank konvensional maupun syariah


1. Ketepatan menjelaskan Pengertian dan sejarah Bank

2. Ketepatan menjelaskan Jenis dan fungsi Bank

3. Ketepatan menjelaskan Bank Umum

4. Ketepatan menjelaskan Bank Perkreditan Rakyat

5. Ketepatan menjelaskan Bank Syariah





7. Dosen menjelaskan tentang konsep/teori jenis dan fungsi bank konvensional

maupun syariah,

8. Dosen dan mahasiswa mendiskusikan bersama konsep/teori jenis dan fungsi

bank konvensional maupun syariah,




F. Uraian Materi

Sejarah Perbankan

Asal Mula Kegiatan Perbankan

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan

tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat

oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika]] dibawa

oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia,

Afrika maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai

dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai

meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu mungkin

penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dnegan kerajaan yang lain.

Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama Pedagang Valuta Asing (Money

Changer). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan

berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini

kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan

peminjaman uang. Uangyang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan

kembali kepada masyarakatyang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul

sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Sejarah Perbankan di Indonesia

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda.

Pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia

Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain:

1. De Javasce NV.

2. De Post Poar Bank.

3. De Algemenevolks Crediet Bank.

4. Nederland Handles Maatscappi (NHM).

5. Nationale Handles Bank (NHB).

6. De Escompto Bank NV.

Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing

seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain:

1. Bank Nasional indonesia.

2. Bank Abuan Saudagar.

3. NV Bank Boemi.


4. The Chartered Bank of India.

5. The Yokohama Species Bank.

6. The Matsui Bank.

7. The Bank of China.

8. Batavia Bank.

Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi.

Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada

di zaman awal kemerdekaan antara lain:

1. Bank Negara Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal

dengan BNI ’46.

2. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal

dar De Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko.

3. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo.

4. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.

5. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.

6. Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi

Bank Amerta.

7. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.

8. Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan

Bank Pasifik.

9. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian

merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.

Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga

keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat

(BPR), Bank Umum Syari’ah, dan juga BPR Syari’ah (BPRS).

Masing-masing bentuk lembaga bank tersebut berbeda karakteristik dan fungsinya.

Sejarah Bank Pemerintah

Seperti diketahu bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya,

yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankanpun tidak lepas dari pengaruh negara

yang menjajahnya baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Berikut

ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu:

Bank Sentral


Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No 13

Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dnegan UU No 23 Tahun 1999.Bank ini

sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang di nasionalkan di tahun 1951.

Bank Rakyat Indonesia dan Bank Expor Impor

Bank ini berasal dari De Algemene Volkscrediet Bank, kemudian di lebur

setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit

II yang bergerak di bidang rural dan expor impor (exim), dipisahkan lagi

menjadi:

1. Yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan UU No 21

Tahun 1968.

2. Yang membidangi Exim dengan UU No 22 Tahun 1968 menjadi Bank

Expor Impor Indonesia.

Bank Negara Indonesia (BNI ’46)

Bank ini menjalani BNI Unit III dengan UU No 17 Tahun 1968 berubah

menjadi Bank Negara Indonesia ’46.

Bank Dagang Negara(BDN)

BDN berasal dari Escompto Bank yang di nasionalisasikan dengan PP

No 13 Tahun 1960, namun PP (Peraturan Pemerintah) ini dicabut dengan

diganti dengan UU No 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara.

BDN merupakan satu-satunya Bank Pemerintah yangberada diluar Bank

Negara Indonesia Unit.

Bank Bumi Daya (BBD)

BBD semula berasal dari Nederlandsch Indische Hendles Bank,

kemudian menjadi Nationale Hendles Bank, selanjutnya bank ini

menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU No 19

Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya.

Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)

Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah

UU No 13 Tahun 1962.

Bank Tabungan Negara (BTN)

BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank

Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia


Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No 20

Tahun 1968.

Bank Mandiri

Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang

Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Expor Impor

Indonesia (Ban Exim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999.

Sejarah BI

Kelembagaan

Sejarah kelembagaan Bank Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang (UU)

No. 11/1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1

Juli 1953. Dalam melakukan tugasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia dipimpin

oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasehat. Di tangan Dewan Moneter inilah,

kebijakan moneter ditetapkan, meski tanggung jawabnya berada pada pemerintah.

Setelah sempat dilebur ke dalam bank tunggal, pada masa awal orde baru, landasan

Bank Indonesia berubah melalui UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral. Sejak saat itu,

Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral dan sekaligus membantu pemerintah

dalam pembangunan dengan menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah

dengan bantuan Dewan Moneter. Dengan demikian, Bank Indonesia tidak lagi dipimpin

oleh Dewan Moneter. Setelah orde baru berlalu, Bank Indonesia dapat mencapai

independensinya melalui UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian

diubah dengan UU No. 3/2004. Sejak saat itu, Bank Indonesia memiliki kedudukan

khusus dalam struktur kenegaraan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas

dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lain. Namun, dalam melaksanakan

kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, Bank Indonesia

harus mempertimbangkan pula kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Pengertian Lembaga Keuangan atau Bank

Bank adalah sebuah tempat di mana uang disimpan dan dipinjamkan.

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal

10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidur rakyat banyak.

http://id.wikipedia.org/wiki/Uang


Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan

perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu

berkaitan dalam bidang keuangan.

Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan

nilai dan perluasan kredit. Evolusi bank berawal dari awal tulisan, dan berlanjut sampai

sekarang di mana bank sebagai institusi keuangan yang menyediakan jasa keuangan.

Sekarang ini bank adalah institusi yang memegang lisensi bank. Lisensi bank diberikan

oleh otoriter supervisi keuangan dan memberikan hak untuk melakukan jasa perbankan

dasar, seperti menerima tabungan dan memberikan pinjaman.

Kata bank berasal dari bahasa Italia banca atau uang. Biasanya bank

menghasilkan untung dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari

pinjaman.

Perusahaan merupakan kombinasi dan berbagai sumber daya ekonorni (resources)

seperti alam, tenaga kerja, modal, dan manajemen (managerial skill) dalam

memproduksi barang dan jasa untuk mencapai tujuan tertentu. Berbagai tujuan

perusahaan antara lain: untuk memperoleh keuntungan maksimal, menjamin

kelangsungan hidup perusahaan, memenuhi kehutuhan masyarakat, menciptakan

kesempatan kerja, dan heberapa ahli manajemen keuangan mengemukakan tujuan

perusahaan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan atau memaksimumkan

kemakmuran pemegang saham.

Secara umum perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

pertama perusahaan keuangan (financial enterprise) dan

kedua, perusahaan bukan keuangan (non financial enterprise).

Perusahaan bukan keuangan merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan

produk berupa barang rnisalnya: mobil, baja. komputer dan atau perusahaan yang

menyediakan jasa-jasa non keuangan misalnya: transportasi dan pembuatan program

komputer.

Sedangkan perusahaan keuangan, umurnnya lebih dikenal dengan istilah lembaga

keuangan (financial institution), yaitu perusahaan yang menyediakan jasa-jasa yang

berkaitan dengan keuangan.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_%28keuangan%29

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Institusi_keuangan&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Keuangan

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lisensi_bank&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Tabungan

http://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Italia

http://id.wikipedia.org/wiki/Bunga


1. Transformasi atau perpindahan aset keuangan melalui pasar.

Yaitu perpindahan dana dan pihak yang mengalami kelehihan dana (surplus) kepada

pihak yang mengalami kekurangan dana (deficit). Hal ini merupakan fungsi yang di

lakukan oleb perantara keuangan (financial intermediaries) yang ini merupakan peranan

penting dan lembaga keuangan. Pelayanan jasa dilakukan oleh bank, perusahaan

asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan.

2. Perdagangan aset keuangan atas nama pelanggan.

Pelayanan jasa yang dilakukan oleh pialang (hi-oker) untuk meniheli atau menjual

sekuritas atas perintah pelanggannya.

3. Perdagangan aset keuangan unluk kepentingn perusahaan sendiri

Pelayanan jasa yang dilakukan oleh perusahaan efek (dealer) untuk membeli alan

menjual sekuritas untuk kepentingan perusahaan sendiri.

4. Membantu pembuatan aset keuangan untuk pelanggan,

dan menjual aset keuangan tersebut kepada pelaku pasar lainnya. Pelayanan jasa yang

dilakukan oleh perusahaan penjamin dalam emisi saham.

5. Menyediaan konsultasi investasi kepada pelaku pasar yang lain.

6. Mengelola portofolio para pelaku pasar lain (Fabozzi, 1994: 19).

Lembaga keuangan (financial institution) dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang

aset utamanya berbentuk aset keuangan (financial assets) maupun tagihantagihan (claims)

yang dapat berupa saham (stocks), obligasi (bonds) dan pinjaman (loans), daripada berupa

aktiva riil misalnya bangunan, perlengkapan (equipment) dan bahan baku (Rose & Frasser,

1988 : 4).

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang

dimaksud lembaga keuangp adalah semua badan yang rnelalui kegiatan-kegiatan di bidang

keuangan nienarik uang dan masyarakat dan menyalurkan uang tersehut kembali ke

masyarakat. Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabab atau nienginvestasikan

dananya dalam surat berharga di pasar keuangan (flnauial market). lembaga keuangan juga

menawarkan bermacam – macam jasa keuangan mulai dan perlindungan asuransi, menjual

program pensiun sampai dengan penyimpanan barang-barang berharga dan penyediaan suatu

mekanisme untuk pemhayaran dana dan transfer dana.

Proses transfer dana yang terjadi antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) kepada

pihak yang memhutuhkan dana (deficit unit) pada umumnya sangat mernenlukan perantara

atau mediator lembaga keuangan. Proses intermediasi tersebut memberikan manfaat utama.


Pertama, memberikan kesenipatan kepada pihak surplus unit untuk menanamkan dananya

dan memperoleh keuntungan, sehingga membantu memobilisasi dana supaya tidak

menganggur.

Kedua, proses tersehut akan rnernindahkan risiko dan pcnahung yailii dan surplus unit

kepada lciiihaga kcuangan alan kcpada pcmakai dana (deficit urii). .ladi keberadaan

lembaga keuangan tersebul dirnaksudkan agar proses alokasi atan transfer dana dan pihak

surplus unit kepada piliak deficit unit hisa herjalan lehib efisien.

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan

jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi

keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk

perbankan, building society ( sejenis koperasi di Inggris) , Credit union, pialang saham, aset

manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun,pegadaian dan bisnis serupa. Di

Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank

dan lembaga keuangan non bank (asuransi,pegadaian,perusahaan sekuritas,lembaga

pembiayaan,dll).

Fungsi Lembaga keuangan

Menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung

jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana

tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam

perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan,

sehingga resiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian

menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan . Ini

adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan

pendapatan.

Jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh

industri keuangan. Jasa keuangan juga digunakan untuk merujuk pada organisasi yang

menangani pengelolaan dana. Bank, bank investasi, perusahaan asuransi, perusahaan kartu

kredit, perusahaan pembiayaan konsumen, dan sekuritas adalah contoh-contoh perusahaan

dalam industri ini yang menyediakan berbagai jasa yang terkait dengan uang dan investasi.


http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_keuangan

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Regulasi_keuangan&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Regulasi_keuangan&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah

http://id.wikipedia.org/wiki/Bank

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Building_society&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Inggris

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Credit_union&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pialang&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aset_manajemen&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aset_manajemen&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Modal_ventura

http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi

http://id.wikipedia.org/wiki/Dana_pensiun

http://id.wikipedia.org/wiki/Investor

http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi

http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa

http://id.wikipedia.org/wiki/Industri


http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi

http://id.wikipedia.org/wiki/Bank

http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_investasi

http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi

http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_kredit

http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_kredit

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembiayaan_konsumen

http://id.wikipedia.org/wiki/Sekuritas

http://id.wikipedia.org/wiki/Uang

http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi


Jasa keuangan adalah industri dengan pendapatan terbesar di dunia; pada tahun 2004. industri

ini mewakili 20% kapitalisasi pasar dari S&P 500.

Peranan Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan

mempunyai peranan sehagai berikut:

1) Pengalihan aset (assets Transmutation)

2) Likuiditas (liquidity)

3) Alokasi pendapatan (incon allocation)

4) Trans’aksi atan transaction (Ycager & Seitz, 1 )89 : 5)

1. Pengalilian Aset (Asset Transfer)

Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk “janji—janji untuk membayar” atau dapat

diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai

dengan kehutuhan perninjam. Dana pembiayaan asset tersehut diperoleh dari tabungan

masyarakat. Dengan demikian lembaga keuangan sebcnarnya hanyalah mengalihkan atau

mernindahkan kewaiban penlinjam menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu jattih

letnpo sesuai keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban menjadi suatu aset disebut

transmutasi kekayaan atau asset transimutation.

2. Likuiditas (liquidity)

Likitiditas berkaitan dengan kemainpuan untuk rnemperoleh uang tunai pada saat

dihutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga terutama

dirnaksudkan untuk tujuan likuiditas. Sekuritas sekunder seperti tabungan, deposito,

sertifikat deposito yang diterbitkan bank umum memberikan tingkat keamanan dan

likuiditas yang tinggi, di samping tambahan pendapatan.

3. Realokasi Pendapatan (income reallocation)

Dalam kenyataannya di niasyarakat banyak individu merniliki penghasilan yang memadal

dan nienyadari bahwa di masa datang mereka akan pensiun sehingga pendapatannya jelas

akan berkurang. Tintuk rnenghadapi masa yang akan dating tersehut mereka menyisihkan

atau inerealokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Untuk

melakukan hal tersebut pada prinsipnya mereka dapat saja niembeli atau menyimpan

barang rnisalnya : tanab, rumah dan sebagainya, namun pemilikan sekuritas sekunder yang

dikeluarkan lembaga keuangan, misalnya program tahungan, deposito, program pcnsiun,

polis asuransi atau saharn-saham adalah jauh lebih balk jika dihandingkan dengan

alteniatif pertama.

http://id.wikipedia.org/wiki/2004

http://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisasi_pasar

http://id.wikipedia.org/wiki/S%26P_500


4. Transaksi (transaction)

Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan misalnya

rekening giro, tabungan, (leposito dan sehagainya, nicrupakan hagian dan sistem

pembayaran. Giro atau rekening tabungan tertentu yang ditawarkan bank pada prinsipnya

dapat berfungsi sehagal narig. Produk-produk tabungan tersebut dibeli oleh rumah tangga

dan unit usaha untuk rnernperrnudah mereka melakukan penukaran barang dan jasa.

Dalam ha! tertentu, unit ekonomi membeli sekuritas sekunder (misalnya giro) untuk

mempermudah penyelesaian transaksi keuangannya sehari-hari.

Dengan demikian lembaga keuangan berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang

nienyediakan jasa—jasa untuk mepermudah transaksi moneter.

Faktor-Faktor Yang Mendorong Peningkatan Peranan Lembaga Keuangan

Ada beberapa faktor yang mendorong peningkatan peranan lembaga keuangan(Rose &

Frasser, 1988 : 13), yaitu:

1) Besarnya peningkalan pendapatan masyarakat kelas menengah Keluarga dan individu

dengan pendapatan yang cukup terutarna dan kalangan menengah memiliki sejumlah

bagian pendapatan untuk ditabung setiap tahunnya. Lembaga keuangan menyedtakan

saraiia atau sahiran yang menguntungkan untuk tabungan mereka.

2) Pesatnya perkembangan industri dan teknologi : Lembaga keuangan telah

memperlihatkan dan merniliki kemampuan untuk memenuhi sernua kebutuhan modal

alan dana sektor industri yang hiasanya dalain jumlah besar yang bersumber dan para

penabung.

3) Besarnya denominasi instrumen keuangan menyebabkan sulitnya penabung kecil

memperoleh akses. Ada beberapa jenis surat berharga yang menarik dan pinjaman di

pasar uang tidak dapat dimasuki atau diperoleh penabung kecil akibat denominasinya

yang demikian besar. Namun demikian dengan menghimpun dana dan banyak

penabung, lenihaga keuangan dapat memberikan kesempatan bagi penabung kecil

untuk memperoleh instrumen keuangan yang menarik tersehut.

4) Skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi dan distribusi jasa-jasa keuangan

Dengan mengkombinasikan sumber-sumber dalam memproduksi herbagai jenis jasa-

jasa keuangan dalam jumlah besar, maka biaya jasa per unit dapat ditekan serendah

mungkin, yang memberikan lembaga keuangan suatu keunggulan kompetitif

(competitif advantage) terhadap pihak-pihak lain yang menawarkan jasa keuangan.


5) Lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas yang unik, mengurangi biaya

likuiditas bagi nasahahnya. Ketidakpastian arus kas unit usaha perusahaan dan

individu-individu, akan membahayakan kondisi mereka bila tidak dalam keadaan

likuid saat kas sangat dibutuhkan, sehingga dapat dikenakan denda (penalty cost).

Untuk inernenuhi kebutuhan tersebut lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas,

misalnya deposito.

6) Keuntungan jangka panjang Lembaga keuangan dapat memperoleh sumber dana atau

meminjam uang dan penabung dengan tingkat bunga yang relatif lebih rendah

kernudian meminjamkannya dengan tingkat hunga yang lebih tinggi untuk jangka

waktu yang Iebih panjang kepada nasahah debitur, Keuntimgan atau spread antara

biaya dana di satu pihak dan tingkat bunga kredit cenderung bergerak bersamaan, naik

atau turun.

7) Resiko yang lebih kecil: Pengawasan dan pengattiran pemerintah dan adanya program

asuransi menyebabkan risiko atas simpanan pada lembaga keuangan menjadi lcbih

kecil dan investasi lain.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR pada dasarnya dapat melakukan sebatas fungsinya sebagai lembaga perantara di

bidang keuangan yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito

berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Memberikan kredit. Dalam melakukan tugas ini, bank umum wajib mempunyai

keyakinan atas kemampuan atas kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya

sesuai dengan yang diperjanjikan.

3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka,

sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

5. Dalam melakukan usaha, BPR dilarang:

a. Menerima simpanan giro dan ikut serta dlam lalu lintas pembayaran.

b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

c. Melakukan penyertaan modal.

d. Melakukan usaha perasuransian.


Melakukan usaha lain diluar dari usaha yang diijinkan oleh Bank Indonesia sebagaimana

yang dijelaskan sebelumnya.

Bank Syariah

Khusus mengenai usaha bank syariah, baik itu bank umum atau bank perkreditan rakyat

dapat dilakukan hal–hal seperti berikut:

Dalam hal menghimpun dana, berlaku prinsip wadi’ah dan mudharabah.

Dalam prinsip wadi’ah bank sebagai penerima titipan tidak diperkenankan

menggunakannya, tetapi juga tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan

kehilangan uang tersebut sepanjang bukan kesalahannya. Prinsip wadi’ah yang dapat

diterapkan adalah wadi’ah ad dhamanah, yang berarti bank dapat memanfaatkan

dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat

ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran

dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana mendapat

jaminan keamanan terhadap simpanannya serta fasilitas lain yang melekat pada jenis

simpanan itu sendiri.

1. Mudharabah merupakan perjanjian antara pemilik dana dengan bank sebagai

pengelola untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Prinsip ini dapat

dibedakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana yaitu:

a. Mudharabah Mutlaqah, yang dapat diterapkan bagi tabungan dan deposito,

yaitu bank diberi wewenang penuh untuk mengelola dana.

b. Mudharabah Muqayadah, yang merupakan simpanan khusus, karena pemilik

dana menerapkan syarat–syarat tertentu yang harus diikuti bank.

2. Penyaluran dana dapat dilakukan berdasarkan beberapa prinsip yaitu:

Prinsip jual beli (Bai) yang dikembangkan berdasarkan perjanjian penyediaan

pembiayaan untuk jual beli barang dengan menerbitkan surat utang dagang

atau surat berharga lain berdasarkan harga yang telah disepakati. Prinsip ini

mencakup:

a. Murabahah, perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah.

b. Salam, pembelian barang untuk penyerahan yang ditangguhkan dengan

pembayaran dimuka.

c. Istishna, sama seperti salam, namun pembayarannya dapat dilakukan

dimuka, dicicil atau dibelakang.


Prinsip sewa beli (ijarah) yang merupakan perjanjian sewa menyewa antara

bank dengan penyewa, dan setelah habis masa sewanya barang yang

disewakan harus dikembalikan kepada bank. Prinsip ini dikembangkan

menjadi ijarah wa igtina / penyewa dapat membeli.

Prinsip bagi hasil (syirkah), yang meliputi:

a. Musyarakah, perjanjian kerjasama usaha patungan antara 2 pihak atau

lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha, dengan ketentuan

pendapatan atau keuntungannya akan dibagi sesuai dengan nisbah yang

disepakati bersama.

b. Mudharabah mutlaqah, yaitu perjanjian antara pemilik modal dengan

pengelola (proyek atau pekerjaan) untuk kemudian pendapatan atau

keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

c. Mudharabah muqayyahdah, yang pada dasarnya sama dengan mudharabah

mutlaqah, tetapi tujuan penyediaan modalnya telah ditetapkan untuk jenis

kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh

bank.

Prinsip lainnya, yaitu pemberian jasa perbankan yang pada dasarnya merupakan

penyediaan dana secara tidak langsung, seperti:

a. Qard, yaitu penyediaan dana oleh bank yang harus dikembalikan dalam jumlah

yang sama dengan memperoleh pinjaman tersebut.

b. Hawalah, yaitu perjanjian untuk memindahkan piutang nasabah kepada bank

dengan meminta pembayaran dahulu dari bank. Pada saat jatuh tempo, pihak

debitur akan membayarkannya kepada bank.

c. Rahn (gadai), merupakan perjanjian penyerahan barang atau harta dari nasabah

kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.

Seperti halnya dengan bank–bank Konvensional, Bank Syariah dapat juga

memberikan berbagai pelayanan jasa perbankan seperti;

a. Wakalah, yaitu pemberian kuasa dari nasabah kepada bank untuk melaksanakan

pekerjaan atau tugas tertentu seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang.

b. Sharf, yaitu jual beli valuta asing.


c. Khafalah (garansi bank), yang dapat diberikan untuk menjamin pembayaran suatu

kewajiban membayar tertentu, yang bila perlu bank dapat mempersyaratkan

adanya penempatan dana untuk memperoleh fasilitas ini.

Ijarah (sewa), yaitu banj dapat menyewakan hartanya untuk memperoleh imbalan

atas barang yang disewakan tersebut. Wadi’ah amanah, yaitu pelayanan titipan,

seperti Safe Deposit Box dan administrasi dokumen (custodian).

Disamping usaha–usaha tersebut, Bank Syariah lazimnya juga memberikan bantuan

sosial yang merupakan ciri khusus bank syariah. Dalam melaksanakan fungsi ini,

bank berfungsi sebagai penyalur dana kebajikan, dengan cara;

a. Qardul hasan, yang merupakan pinjaman untuk tujuan kesejahteraan, seperti

pendidikan, bantuan kepada pengusaha sangat kecil, atau kebutuhan darurat

lainnya.

b. Santunan kebaikan kepada para mustahiq.

Ketentuan–ketentuan yang membatasi tugas dan usaha bank perkreditan rakyat yang

bekerja atas dasar prinsip bunga/konvensional berlaku pula bagi bank perkreditan

rakyat syariah, yaitu yang berkaitan dengan usaha di bidang lalu lintas pembayaran.


BAB III MANAJEMEN DANA BANK

A. Pokok Bahasan

1. Pengertian sumber dana Bank

2. Manajemen sumber dan alokasi dana bank

3. Simpanan giro

4. Simpanan tabungan

5. Simpanan deposito


Setelah mempelajari ini, mahamasiswa diharapkan dapat memahami Pengertian sumber

dana Bank, Manajemen sumber dan alokasi dana bank, Simpanan giro, Simpanan

tabungan, Simpanan deposito

B. Kompetensi Umum

Memahami tentang tentang Konsep dan Teori manajemen dana Bank

C. Kompetensi Khusus

1. Ketepatan menjelaskan Pengertian sumber dana Bank

2. Ketepatan menjelaskan Manajemen sumber dan alokasi dana bank

3. Ketepatan menjelaskan Simpanan giro

4. Ketepatan menjelaskan Simpanan tabungan

5. Ketepatan menjelaskan Simpanan deposito

D. Metode Pembelajaran




2. Dosen menjelaskan tentang konsep/teori manajemen dana,

3. Dosen dan mahasiswa mendiskusikan bersama konsep/teori manajemen dana

Bank,




E. Uraian Materi

Pengertian Sumber Dana Bank

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai

kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan

sehari-harinya adalah bergerak dibidang keuangan, maka sumber-sumber dana tidak terlepas

dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan

pinjaman), bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih

bunga tesebutlah bank memperoleh keuntungan.

Sumber-Sumber Dana Bank

1. Dana Bank Itu Sendiri

Sumber dana bank yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana modal

sendiri. Maksudnya adalah modal setoran dan para pemegang sahamnya. Apabila saham yang

terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka

pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan

tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekpansi, maka perusahaan dapat

mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal.

Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri

terdiri dari ;

Setoran modal dari pemegang saham,

Cadangan-cadangan bank, dan

Laba yang belum dibagi.

2. Dana Dari Masyarakat

Sumber dana ini merupaka sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan

merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana

ini. Pentingnya sumber dana dari masyarakat, disebabkan sumber dana dari masyarakat

merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank.

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat, bank dapat menawarkan berbagai jenis

simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para

nasabah mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan

mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperolehnya,

yaitu berupa keuntungan, kemudahan atau keamanan uangnya atau kesemuanya.


Manajemen sumber dan alokasi dana bank:

1. Menghimpun Dana (Funding)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat.

Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan

dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama

rekening atau account. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah:

a. Simpanan Giro (Demand Deposit),

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan

dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro

akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro

tergantung dari bank yang bersangkutan. Rekening giro biasa digunakan oleh para

usahawan, baik untuk perorangan maupun perusahaannya. Bagi bank jasa giro

merupakan dana murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah relatif lebih

rendah dari bunga simpanan lainnya

b. Simpanan Tabungan (Saving Deposit),

Merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang

ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan,

slip penarikan, kuitansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kepada

pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa

atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya bunga

tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya bunga

tabungan lebih besar dari jasa giro.

c. Simpanan Deposito (Time Deposit),

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo).

Penarikannyapun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun saat ini sudah ada

bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap

saat. jenis depositopun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktiknya

jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call.


BAB IV OTORITAS MONETER DAN JASA KEUANGAN

A. Pokok Bahasan

1. Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

2. Peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan

3. Otoritas Moneter di Indonesia

4. Otoritas Jasa Keuangan

5. Penilaian Kesehatan Bank

6. Perkembangan Perbankan di Indonesia


Setelah mempelajari ini, mahamasiswa diharapkan dapat memahami Pengertian

Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan,

Otoritas Moneter di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Penilaian Kesehatan Bank dan

Perkembangan Perbankan di Indonesia

C. Kompetensi Umum

Memahami tentang tentang Konsep dan Teori Otoritas Moneter dan Jasa Keuangan


1. Ketepatan menjelaskan Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

2. Ketepatan menjelaskan Peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan

3. Ketepatan menjelaskan Otoritas Moneter di Indonesia

4. Ketepatan menjelaskan Otoritas Jasa Keuangan

5. Ketepatan menjelaskan Penilaian Kesehatan Bank

6. Ketepatan menjelaskan Perkembangan Perbankan di Indonesia





2. Dosen menjelaskan tentang konsep/teori Otoritas Moneter di Indonesia

3. Dosen dan mahasiswa mendiskusikan bersama konsep/teori Otoritas Moneter di

Indonesia,




F. Uraian Materi

Pesatnya laju perekonomian dunia dewasa ini menyebabkan fungsi lembaga keuangan

bergerak maju, tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang tetapi juga menjadi sarana

penentu dalam pembangunan. Peranan Bank dan atau lembaga keuangan lainnya adalah

dalam rangka menjalankan amanat dalam pembukaan UUD Tahun 1945 tentang tujuan

Negara.

Peran yang dimiliki oleh Bank Indonesia utamanya sebagai penyelenggara otoritas moneter

di Indonesia menyebabkan Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam hal menjaga

stabilitas moneter dan stabilitas keuangan

Oleh karena itu, melalui UU Nomor 21 tahun 2011 Pemerintah bersama dengan Dewan

Perwakilan Rakyat membentuk sebuah Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang

secara umumnya “sedikit” mengambil alih fungsi dari Bank Indonesia utamanya dalam

penyelenggaraan sampai dengan pengawasan Jasa Keuangan.

Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

Arsitektur Perbankan Indonesia (disingkat API) adalah kerangka dasar sistem perbankan

Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tanggal 9 Januari 2004. API

diluncurkan sebagai salah satu upaya Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka

membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah

sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, di mana API menjadi salah satu program utama

dalam buku putih tersebut.

Visi Arsitektur Perbankan Indonesia adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat,

dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan nasional dalam rangka mendorong

pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk merealisasikan pencapaian visi API tersebut makan

ditetapkan 6 pilar API. Keenam pilar API tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan struktur domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan

masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada

standar internasional.

3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta

memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko.


4. Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal

perbankan nasional.

5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan

yang sehat.

6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan

Bank indonesia adalah bank sentral yang mengatur dan menstabilkan sistem keuangan yang

ada di indonesia, tugas utama dari bank indonesia menstabilkan moneter dan juga untuk

menstabilkan sistem keuangan negara. Apabila bank indonesia berhasil menjaga stabilitas

moneter namun tidak diikuti dengan keberhasilan dalam menstabilkan sistem keuangannya,

maka keberhasilan tersebut tidak memiliki banyak arti dalam pembangunan perekonomian

yang ada di Indonesia.

Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas

sistem keuangan itu adalah:

1. Bertugas menjaga kestabilan moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam

operasi pasar terbuka.

2. Memiliki peran penting dalam memproduksi kinerja keuangan yang sehat, khususnya

pada bagian perbankan.

3. Memiliki hak dan wewenang untuk mengatur serta menjaga sistem pembayaran.

4. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses

informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan.

5. Bank Indonesia berfungsi sebagai jaringan pengaman sistim keuangan negara melalui

fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR).

Otoritas Moneter di Indonesia

Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah

uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan

parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang.

Umumnya otoritas moneter adalah bank sentral, meskipun kadang kala lembaga eksekutif

pemerintah mempunyai hak tertinggi untuk menetapkan kebijakan moneter dengan cara

mengendalikan bank sentral. Ada berbagai jenis otoritas moneter lainnya, seperti dibentuknya

satu bank sentral untuk beberapa negara, terdapatnya suatu dewan yang mengontrol jumlah


uang yang beredar terhadap mata uang lain, dan juga diperbolehkannya beberapa entitas

untuk mencetak uang kertas ataupun uang logam.

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan istilah OJK, adalah sebuah lembaga

pengawasan jasa keuangan yang independen dan mengawasi industri perbankan, pasar modal,

reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Tujuan dibentuknya OJK

yaitu untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan

penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya.

1. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan:

a. Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari forum stabilitas keuangan.

b. Menjaga stabilitas sistem keuangan.

c. Melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yg sama seperti sekarang.

d. Pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh

lembaga baru.

2. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa

keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang.

a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.

b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.

d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.

e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.

Penilaian Kesehatan Bank

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan

operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kawajibannya dengan

baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Aspek yang digunakan dalam penilaian kesehatan bank antara lain :

1. Aspek Permodalan (Capital)

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang

didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank.

2. Aspek Kualitas Aset (Aset)


Dalam hal ini upaya yang dilakukan adah untuk menilai jenis-jenis asset yang dimiliki

oleh bank. Penilaian asset harus seuai dengan Peraturan oleh Bank Indonesia dengan

memperbandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva

produktif.

3. Aspek Kualitas Manajemen ( Management)

Untuk menilai kualitas manajemen dapat dilihat hari kualitas manusianya dalam

mengelola bank. Kualitas manusia juga dilihat dari segi pendidikan serta pengalaman,

manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan

manajemen likuiditas.

4. Aspek Earning

Untuk menilai kualitas manajemen dapat dilihat hari kualitas manusianya dalam

mengelola bank. Kualitas manusia juga dilihat dari segi pendidikan serta pengalaman,

manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan

manajemen likuiditas.

5. Aspek Liquiditas (Liquidity)

Suatu bank dapat dilakukan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu

membayar semua hutangnya terutama hutang-hutang jangka pendek. Yang dimaksud

dengan hutang-hutang jangka pendek yang ada di bank antara lain adalah simpanan

masyarakat seperti simpanan tabungan, giro dan deposito. Dikatakan likuid jika pada

saat ditagih bank mampu membayar.

Perkembangan Perbankan di Indonesia

Dari waktu ke waktu kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak

perubahan. Selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak

terlepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor riil dalam

perekonomian, politik, hukum, dan sosial. Deregulasi di sektor riil dan moneter yang dimulai

sejak tahun 1980-an serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir tahun 1990-an

adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya empat periode kondisi

perbankan di Indonesia sampai dengan tahun 2000.

Keempat periode itu adalah :

1. Kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket– paket deregualsi di sektor riil

dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an.

2. Kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa

sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an.


3. Kondisi perbankan di Indoneisa pada masa krisis ekonomi sejak akhir tahun 1990-an.

4. Kondisi perbankan di Indonesia pada saat sekarang ini.


BAB V MANAJEMEN KREDIT

A. Pokok Bahasan

1. Kebijakan Penggunaan dan Pertimbangan Penyaluran Dana

2. Pengertian dan jenis kredit

3. Prinsip pemberian kredit

4. Prosedur pemberian kredit

5. Kolektibilitas kredit


Setelah mempelajari ini, mahamasiswa diharapkan dapat memahami, Kebijakan

Penggunaan dan Pertimbangan Penyaluran Dana,Pengertian dan jenis kredit, Prinsip

pemberian kredit, Prosedur pemberian kredit, Kolektibilitas kredit

C. Kompetensi Umum

Memahami tentang tentang Konsep dan Teori manajemen kredit


1. Ketepatan menjelaskan Kebijakan Penggunaan dan Pertimbangan Penyaluran Dana

2. Ketepatan menjelaskan Pengertian dan jenis kredit

3. Ketepatan menjelaskan Prinsip pemberian kredit

4. Ketepatan menjelaskan Prosedur pemberian kredit

5. Ketepatan menjelaskan Kolektibilitas kredit





2. Dosen menjelaskan tentang konsep/teori manajemen kredit

3. Dosen dan mahasiswa mendiskusikan bersama konsep/teori manajemen kredit




F. Uraian Materi

Proses pengelolaan kredit yang terdiri dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga,

prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian kredit

macet. Manajemen Kredit adalah bagaimana cara mengelola pemberian kredit mulai dari

kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas

Pengertian Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan

kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan

Pengelolaan kredit dikenal dengan istilah manajemen kredit. Pengelolaan kredit dilakukan

mulai dari :

Perencanaan jumlah kredit

Penentuan suku bunga

Prosedur pemberian kredit

Analisa pemberian kredit

Pengendalian kredit macet

Kata kredit berasal dari kata credere yang memiliki arti kepercayaan. Pengertian kredit

menurut UU No 10 Th 1998, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian di atas baik kredit atau pun pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang

nilainya dapat diukur dengan uang. Yang membedakan antara kredit yang diberikan oleh


bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada

keuntungan yang diharapkan. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan

bank syariah dengan sistem bagi hasil.

Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah :

1. Kepercayaan

Keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang

maupun jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang.

2. Kesepakatan

Kredit juga mengandung kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani

hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, ini mencakup masa

pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Risiko

Risiko dapat diakibatkan dua hal :

Risiko yang diakibatkan nasabah tidak mau membayar kreditnya;

Risiko yang diakibatkan terjadinya musibah seperti bencana alam.

5. Balas Jasa

Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut kita kenal dengan bunga, komisi

dan biaya administrasi bagi bank konvensional sedang bagi bank yang berdasarkan prinsip

syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Tujuan dan Fungsi Kredit

1. Mencari keuntungan


Hasil keuntungan yang diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas

jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting

untuk kelangsungan hidup bank, di samping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha

bank.

2. Membantu usaha nasabah

Nasabah yang memerlukan dana baik dana investasi atau dana modal kerja.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka

semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka

peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah bank.

Membuka kesempatan kerja.

Meningkatkan jumlah barang dan jasa.

Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank adalah:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

Maksud dari segi kegunaan adalah untuk melihat apakah uang kredit digunakan untuk

kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit :

Kredit Investasi. Kredit investasi yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk

keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru.

Kredit Modal Kerja. Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan

meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit

Maksud segi tujuan kredit adalah apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau di pakai

untuk keperluan pribadi. Dilihat dari segi tujuan kredit terdapat tiga jenis kredit:

Kredit Produktif. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan

usaha atau produksi atau investasi. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan

sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang atau jasa.


Kredit Konsumtif. Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi

atau dipakai secara pribadi. Artinya tidak ada pertambahan barang dan jasa yang

dihasilkan karena untuk digunakan seseorang. Contoh kredit perumahan.

Kredit Perdaganan. Kredit perdagangan adalah kredit yang diunakan untuk kegiatan

perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya

diharapkan dari hasil penjualan barang dagagannya tersebut. Contoh kredit untuk

supplier.

3. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu

Kredit Jangka Pendek. Kredit jangka pendek adalah kredit yang memiliki jangka

waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun.

Kredit Jangka Menengah. Kredit jangka menengah adalah kredit yang memiliki

jangka waktu satu tahun sampai 3 tahun.

Kredit Jangka Panjang. kredit jangka panjang adalah kredit yang masa

pengembaliannya paling panjang yaitu minimal tiga tahun.

4. Dilihat Dari Segi Jaminan

Kredit Dengan Jaminan. Kredit dengan jaminan yaitu kredit kredit yang diberikan dengan

jaminan tertentu. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang

diberikan si calon debitur.

Kredit Tanpa Jaminan. Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan

barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat :

Prospek Usaha

Karakter

Loyalitas debitur selama berhubungan dengan bank tersebut.

5. Dilihat Dari Sektor Usaha

Kredit Pertanian. Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor

perkebunan atau pertanian rakyat. Kredit ini dapat berupa jangka pendek atau jangka

panjang

Kredit Perternakan. kredit perternakan merupakan kredit yang diberikan untuk sektor

perternakan. Kredit ini dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang


Kredit Industri. Kredit untuk membiayai industri pengolahan baikindustri kecil,

menengah atau besar.

Kredit Pertambangan. Kredit pertambangan merupakan jenis kredit untuk usaha

tambang biasanya dalam jangka panjang.

Kredit Pendidikan. Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk

membangun sarana dan prasarana pendidikan atau kredit untuk para mahasiswa

belajar.

Kredit Profesi. Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan para

profesional seperti dokter, dosen atau pengacara.

Kredit Perumahan. Kredit perumahan adalah kredit untuk membiayai pembangunan

atau pembelian rumah.

dan sektor lainnya.

Jaminan Kredit

Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya dapat ditutupi dengan suatu jaminan

kredit. Fungsi jaminan kredit adalah :

Untuk melindungi bank dari kerugian

Untuk melindungi bank dari nasabah yang nakal

Mengikat nasabah untuk segera melunasi utang-utang nasabah mengingat jaminan

kredit akan disita oleh bank apabila tidak dilunasi.

Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh debitur adalah:

Jaminan dengan barang-barang

Jaminan dengan surat berharga

Jaminan orang atau perusahaan. Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau

perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Artinya apabila

kredit macet maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang

dimintai pertanggungjawabannya.

Jaminan asuransi. Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi

terutama terhadap fisik objek kredit seperti kendaraan gedung dan lainnya. Apabila

terjadi kehilangan atau kebakaran maka pihak asuransi-lah yang menanggung

kerugian tersebut.


Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar

bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin

hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkannya

dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit dibedakan antara pinjaman perseorangan dan badan hukum, yang

secara umum dapat di jelaskan sebagai berikut :

1). Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan proposal kredit hendaklah yang berisi antara lain :

a. Latar belakang perusahaan

b. Maksud dan tujuan

c. Besarnya kredit dan jangka waktu

d. Cara pengembalian kredit

e. Jaminan kredit

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

a. Akte notaries

b. Tanda daftar perusahaan (TDP)

c. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)

d. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir

e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan

f. Foto copy sertifikat jaminan

Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba

yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut :

a. current ratio

b. inventory turn over

c. sales to receivable ratio

d. profit margin ratio

e. return on net worth

f. working capital

2). Penyelidikan berkas pinjaman


Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap

sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup

maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu

nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya permohonan kredit

dibatalkan saja.

3). Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon

peminjam.

4). On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan

dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokan dengan hasil wawancara I.

5). Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah

dilakukan on the spot di lapangan.

6). Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak,

jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya mencakup :

a. jumlah uang yang diterima

b. jangka waktu

c. dan biaya-biaya yang harus dibayar

7). Penandatangan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan

maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

8). Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening

giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9). Penyaluran/penarikan


Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian

kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu :

a. sekaligus atau

b. secara bertahap

Kolektibilitas kredit

"Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta

tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga

atau penanaman lainnya; berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas dari suatu

pinjaman dapat dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu lancar, dalam perhatian khusus

(special mention), kurang lancar, diragukan, dan macet (collectibility)." Otoritas Jasa

Keuangan

Apa Itu Kolektibilitas?

Dalam lingkup dunia perbankan, istilah kolektibilitas merujuk pada klasifikasi status

pembayaran angsuran—baik angsuran bunga maupun angsuran pokok—dari debitur yang

menggunakan fasilitas pinjaman dana (kredit). Kolektibilitas ini lantas memengaruhi

keputusan analis kredit dalam menyetujui atau tidak menyetujui pemberian fasilitas kredit

kepada debitur yang mengajukan.

Aktivitas menganalisis kolektibilitas calon debitur tersebut dikenal dengan istilah pre-

screening, atau lebih populernya BI Checking. Pada dasarnya, ada 2 (dua) faktor yang

dijadikan pertimbangan setiap analis kredit sebelum memutuskan apakah akan menyetujui

pengajuan kredit atau tidak, yakni kemauan membayar (willingness of payment) dan

kemampuan membayar (ability of payment).

Kategori Kolektibilitas

Lebih lanjut, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (BI) No. 7/2/PBI/2005, Surat Edaran

BI No. 7/3/DPNP tertanggal 31 Januari 2005 ihwal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum,

Peraturan BI No. 14/15/PBI/2012 ihwal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/POJK.05/2014 ihwal Penyelenggaraan Usaha

Kolektibistas (Bahasa Inggris: collectability) merupakan klasifikasi status keadaan

pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat

kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau


penanaman lainnya. Dalam filosofi pembayaran kembali kredit, terdapat dua dasar analisis

debitur dalam pemberian kredit, yaitu itikad baik/kemauan membayar (willingness of

payment) dan kemampuan membayar (ability of payment) dimana untuk menentukan

karakter calon debitur diperlukan peninjauan track record secara kuantitatif terhadap kualitas

riwayat kredit calon debitur yang ditandai melalui pengecekan kolektibilitas. Fase awal ini

disebut prescreening yang harus dilewati setiap calon debitur. Di Indonesia, pengecekan

kolektibilitas dapat diakses secara rahasia oleh pegawai bank ke OJK (Otoritas Jasa

Keuangan) melalui SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)

Perusahaan Pembiayaan, terdapat beberapa kategori kualitas kredit calon debitur, yakni

meliputi:

Kolektibiltas 1: Kredit Lancar (Pass)

Kol-1 atau Kolek 1 dengan tagar (LANCAR) adalah status kolektibilitas tertinggi yang

tergolong Performing Loan (PL) dan ditandai dari riwayat pembayaran angsuran bunga atau

angsuran pokok dan bunga kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo

pembayaran bulanannya (tanpa cela). Kol-1 merepresentasikan karakter/watak yang baik

debitur karena kelancaran membayar kewajibannya.

Kolektibiltas 1 atau kredit lancar mengindikasikan bahwasanya calon debitur memiliki track

record kredit yang baik, dalam artian debitur tidak pernah mengalami keterlambatan dalam

hal pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga sampai dengan 30 hari.

Tipe debitur seperti ini biasanya tidak akan memiliki kesulitan berarti dalam memperoleh

fasilitas pinjaman dari lembaga pembiayaan tempat ia mengajukan kredit.

Kolektibilitas 2: Dalam Perhatian Khusus (Special Mention)

Kol-2 atau Kolek 2 dengan tagar (DALAM PERHATIAN KHUSUS) yang populer dalam

dunia perbankan disingkat DPK, merupakan status kolektibilitas yang tergolong Performing

Loan (PL) dimana ditandai oleh keterlambatan membayar debitur melebihi tanggal jatuh

tempo sampai dengan sekurang-kurangnya 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau 1-2 bulan

lamanya. Penetapan status DPK secara manual juga diberikan apabila debitur masih

dipertimbangkan memiliki aliran kas yang baik namun kurang mampu dalam membayar

kewajibannya. Dalam praktik perbankan, umumnya DPK oleh pihak bank sudah dianggap


buruk walaupun secara teoretis masih tergolong PL. Penyelesaian kredit bermasalah dengan

status Kol-2 dapat dilakukan melalui penagihan biasa atau melaksanakan restrukturisasi

tergantung kesepakatan antara debitur dengan kreditur.

Kolektibilitas 2 atau ‘dalam perhatian khusus’ mengindikasikan bahwasanya calon debitur

pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok maupun angsuran

bunga selama 30 – 90 hari.

Kolektibiltas 3: Kurang Lancar (Substandard)

Kol-3 atau Kolek 3 dengan tagar (KURANG LANCAR) merupakan status kolektibilitas

debitur yang terlambat membayar lebih dari 60 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya

sampai dengan sekurang-kurangnya 120 hari atau 3-4 bulan lamanya. Penetapan status Kol-3

secara manual dapat diberikan oleh bank apabila debitur masih memiliki itikad baik

meskipun kemampuan membayarnya kurang memadai namun bank meyakini debitur masih

memiliki aliran kas yang cukup baik. Pada tahap status ini, bank berkewajiban mengeluarkan

Surat Peringatan (SP) dan mulai melakukan perhitungan akrual terhadap tunggakan pokok

dan bunga berjalan, tunggakan penalti berjalan, tunggakan administrasi pembukuan, dan

tunggakan-tunggakan lainnya melalui penerbitan anjak piutang. Apabila masih

memungkinkan debitur untuk mampu membayar kewajibannya, restrukturisasi dapat

dilaksanakan.

Kolektibilitas 3 atau ‘kurang lancar’ mengindikasikan bahwasanya calon debitur pernah

mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga

selama 90 – 120 hari.

Pada kondisi ini, calon debitur akan mulai menghadapi ‘jalan terjal’ untuk bisa mendapatkan

fasilitas pinjaman dari lembaga pembiayaan yang bersangkutan.

Kolektibilitas 4: Diragukan (Doubtful)

Kol-4 atau Kolek 4 dengan tagar (DIRAGUKAN) merupakan status kolektibilitas yang

menandakan keterlambatan membayar melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo

bulanannya atau maksimum 4 bulan ke atas. Pada tahap status kolektibilitas ini, bank sudah

harus mengambil asumsi angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan dan bersiap

mengambil kesimpulan penyelesaian kredit bermasalah melalui pelelangan agunan. Pada

tahap ini, secara manual Kol-4 dapat digeser ke Kol-5 apabila bank telah memperoleh

keyakinan bahwa debitur tidak hanya tidak mampu membayar kewajibannya, tapi tidak


memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Di tahap ini pula, bank

berkewajiban mengeluarkan SP-2 dan SP-3 kepada debitur.

Kolektibilitas 4 atau ‘diragukan’ mengindikasikan bahwasanya calon debitur pernah

mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga

selama 120 – 180 hari.

Kolektibilitas 5: Macet (Loss)

Kol-5 atau Kolek 5 dengan tagar (MACET) merupakan kolektibilitas terendah yang

tergolong Non-Performing Loan (NPL) yang merepresentasikan angsuran pokok dan bunga

kredit tidak terbayarkan dan bank berkewajiban melaksanakan penyelesaian kredit

bermasalah paling terakhir yaitu melelang agunan untuk menutup PPAP yang terbentuk

100% dari aktiva produktif untuk mengcover risiko terburuk kredit. Status kolektibilitas ini

lebih populer dengan sebutan Kredit Macet. Bank berhak melakukan pelelangan agunan

setelah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 kali, menerbitkan anjak-piutang, dan

melaporkan riwayat penanganan dan penyelesaian kredit, mulai dari riwayat penagihan,

negosiasi, dan restrukturisasi (bila ada). NPL secara total pada suatu unit kerja perbankan

disyaratkan harus di bawah 3% sebagai ambang batas coverage Kol-5. Secara makro, bila

dibiarkan dapat menyebabkan kondisi perekonomian moneter di Indonesia memburuk dan

memiliki trickle down effect terhadap perekonomian keseluruhan.

Kolektibilitas 5 atau ‘macet’ adalah kualitas kredit paling bawah, di mana debitur memiliki

riwayat kredit yang ‘buruk’ oleh karena tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan

angsuran bunga selama lebih dari 180 hari terhitung dari tanggal jatuh tempo.

Kondisi ini tentu saja akan membuat debitur kecil kemungkinan untuk bisa kembali

mendapatkan fasilitas pinjaman dana dari pihak bank maupun lembaga pembiayaan lainnya.


BAB VI PENGERTIAN RAHASIA BANK

A. Pokok Bahasan

1. Pengertian Rahasia Bankn

2. Sifat dan Rahasia Bank

3. Sejarah Konsep Rahasi Bank

4. Berbagai Masalah Berkaitan Dengan Rahasia Bank

5. Kewajiban merahasiakan bagi mantan pegawai bank

6. Pengertian pihak terafiliasi lainnya

7. Pengecualian atas kewajiban rahasia bank


Setelah mempelajari ini, mahamasiswa diharapkan dapat memahami,Pengertian Rahasia

Bank, Sifat dan Rahasia Bank, Sejarah Konsep Rahasi Bank, Berbagai Masalah

Berkaitan Dengan Rahasia Bank, Kewajiban merahasiakan bagi mantan pegawai bank,

Pengertian pihak terafiliasi lainnya, Pengecualian atas kewajiban rahasia bank

C. Kompetensi Umum

Memahami tentang tentang Konsep dan Teori Pengertian dan konsep Rahasia Bank


1. Ketepatan menjelaskan Pengertian Rahasia Bankn

2. Ketepatan menjelaskan Sifat dan Rahasia Bank

3. Ketepatan menjelaskan Sejarah Konsep Rahasi Bank

4. Ketepatan menjelaskan Berbagai Masalah Berkaitan Dengan Rahasia Bank

5. Ketepatan menjelaskan Kewajiban merahasiakan bagi mantan pegawai bank

6. Ketepatan menjelaskan Pengertian pihak terafiliasi lainnya

7. Ketepatan menjelaskan Pengecualian atas kewajiban rahasia bank






2. Dosen menjelaskan tentang konsep/teori Rahasia Bank

3. Dosen dan mahasiswa mendiskusikan bersama konsep/teori Rahasia Bank



F. Uraian Materi

Pada mulanya bank berkembang dari kegiatan tukar-menukar yang dikenal sejak

jaman pubakala di athena, dan romawi. Selain melakukan tugas tukar-menukar uang

dinamakan trapezites(orang dihadapan meja) atau orgentarius di romawi. Selain melakukan

tugas tukar-menukar mereka juga menjalankan untuk menyimapan serta meminjamkan uang

bagi mereka yang memerlukannya. Usaha tukar menukar dan simpan pinjam ini menjadi

lebih berkembang pada abad pertengahan. Hal ini disebabkan karena perkembangan usaha-

usaha perdagangan di Eropa serta timbulnya berbagai mata uang yang dimiliki oleh beberapa

negara. Khusus dalam tugas peminjaman uang yang dilakukan oleh orang-orang

yahudi,kemudian diikuti oleh orang-orang italia yang berasal dr Lombardia.

Sejak 4000 tahun lalu di Babylonia,kerahasian bank sebagai suatu kelaziman telah

diperaktekan sebagaimana tercantum dalam Code of Hamourabi. Begitu juga pada romawi

kuno,hal yang menyangkut hubungan antar nasabah dan perbankan sudah diatur,termasuk

didalamnya kerahasiaan bank. Sejarah mencatat pula aturan tentang pelarangan-pelarangan

yang berkaitan tentang bank.

Di Indonesia pengaturan rahasia bank untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1960

dengan keluarnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor. 23 tahun 1960

tentang rahasia bank. Pengaturan rahasia bank selanjutnya mengalami perubahan dari waktu

ke waktu yang dapat dikelompokan menjadi 2 bagian :

1. Pengertian rahasia bank yang hanya meliputi keterngan mengenai nasabah penyimpan

dana dan simpanannya saja. Pengertian ini sangat terbatas dan berlaku sejak 10

November 1998 dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang

undang-undang perbankan.

2. Pengertian rahasia bank meliputi keterangan-keterangan mengenai keadaan keuangan dan

lain-lain dari segala macam nasabah yang hanya menggunakan jasa bank. Pengertian ini

sangat luas meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah dan diterapkan dalam

ketentuan yang berlaku dari tahun 1960 sampai tanggal 10 November 1998 dengan

lahirnya undang-undang nomor 10 tahun 1998.


Pengertian rahasia bank dalam undang-undang Nomor 7 1992 yang dimuat Pasal 1 ayat 16

mengatakan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan

dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib

dirahasiakan. Pengertian ini kemudian diubah dengan pengertian baru oleh undang-undang

Nomor 10 tahun 1998 yang mengatakan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang

berhubungan dengan ketentuan mengenai nasabah menyimpan dan penyimpan.

Sifat dan Rahasia Bank

Mengenai sifat rahasia bank,ada dua teori yang dikemukakan,yaitu teori yang mengatakan

rahasia bank yang bersifat mutlak (absolute theory) dan yang mengatakan bersifat

relatif (relative theory). Teori ini masing-masing berpegang pada alasan atau argumentasinya.

Adapun dua teori mengenai kekuatan berlakunya asas rahasia bank,yaitu :

1. Teori mutlak (Absolute Theory)

Menurut teori ini rahasia bank bersifat mutlak. Semua keterangan mengenai nasabah

dan keuangannya tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan.

Dengan alasan apapun dan oleh siapapun kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannnya

tidak boleh dibuka(diungkapkan). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasian

tersebut,bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang

ditimbulkannya.

Keberatan terhadap teori mutlak adalah terlalu individulis,artinya hanya mementingkan hak

individu (perseorangan). Disamping itu teori mutlak juga bertentangan dengan kepentingan

negara atau masyarakat banyak dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan

negara atau masyarakat banyak. Teori mutlak ini terutama dianut oleh negara swiss sejak

tahun 1934. Sifat rahasia bank tidak dapat diterobos dengan alasan apapun. Hal ini dapat

dilihat di undang-undang Pemerintah Swiss No.47 mengenai “Perbankan dan bank

Tabungan”november 1934. Dengan demikian para koruptor atau pedagang narkotika kelas

kakap didunia merasa aman menyimpan hasil uang kejahatannya di bank-bank Swiss. Salah

satu contoh pelaku yang melakukan teori mutlak tentang kerahasiaan bank di bank-bank

Swiss adalah mantan Presiden Ferdinand Marcos dari Filiphina,dan gembong narkotika

Dennis Levine.

Ketatnya rahasia bank dilaksanakan di Swiss,mengakibatkan beberapa Negara tidak dapat

menjangkau uang hasil kejahatan warga negaranya yang merugikan negara dan masyarakat

banyak,yang disimpan di bank-bank Swiss. Oleh karena itu teori mutlak dianut oleh negara


swiss mendapat reaksi keras dari beberapa negara yang kepentingannya dirugikan. Sebagi

contoh adalah kasus gugatan Pemerintah Amerika Serikat melalui Stock Exchange

Commission ( SEC) kepada semua bank di swiss sehubungan dengan penampungan dana

hasil insider tradingyang disimpan dibeberapa bank di swiss. Agar bank-bank yang

bersangkutan membuka rahasia keuangan nasabahnya.

Ternyata rahasia bank yang bersifat mutlak itu dapat dikompromikan. Sifat mutlak ini telah

ditinggalkan oleh bank-bank di swiss sejak tahun 1991 dengan menghapuskan nama samaran

dari kode rekening nasabah yang terkenal dengan “formulir B”,yang harus diganti dengan

nama aslinya melalui pendaftaran ulang. Jika para nasabah yang bersangkutan tidak

mendaftar ulang,mereka harus menutup rekeningnya.

2. Teori Relatif ( Relative Theory )

Mengenai teori ini bank bersifat relatif ( terbatas). Semua keterangan tentang nasabah dan

keuangannya yang tercatat dibank wajib dirahasiakan. Namun bila ada alasan yang dapat

dibenarkan oleh undang-undang,rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang

bersangkutan boleh dibuka ( diungkapkan ) kepada pejabat yang berwenang,misalnya pejabat

perpajakan,pejabat penyidik tindak pidana ekonomi.

Keberatan terhadap teori relatif adalah rahasia bank masih dapat dijadikan perlindungan bagi

pemilik dana yang tidak halal, yang kebetulan tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum (

low enforcer ) karena tidak terkena penyidik. Dengan demikian dana tetap aman,tetapi teori

relatif sesuai dengan rasa keadilan (sense ofjustice),artinya dalam kepentingan negara atau

kepentingan masyarakat tidak dikesampingkan begitu saja. Apabila ada alasan sesuai dengan

prosedur hukum maka rahasia keuangan nasabah bloeh dibuka (diungkapkan). Dengan

demikian,teori relatif melindungi kepentingan semua pihak baik individu,masyarakat,maupun

negara. Teori relatif dianut oleh negara-negara pada umumnya antara lain Amerika

Serikat,Belanda,Malaysia,Singapura,Indonesia. Rahasia bank berdasarkan teori relatif diatur

undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh undang-undang Nomor

10 tahun 1998 tentang perbankan.

Sejarah Munculnya Konsep Rahasia Bank

Konsep rahasia bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi nasabah yang

bersangkutan. Timbulnya pemikiran untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank

sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban rahasia bank adalah semula

bertujuan unuk melindungi kepentingan nasabah secara individual.


Namun rahasia bank dapat dikesampingkan bila terjadi perkembangan sehubungan

dengan keadaan politik dalam negeri, keadaan sosial, terutama menyangkut timbulnya

kejahatan-kejahatan dibidang money laundering.

Berbagai Masalah Berkaitan Dengan Rahasia Bank

a. Menyangkut ruang lingkup kerahasiannya, apakah dari sisi aktiva (asset) atau sisi pasiva

(liabilities).

b. Menyangkut jangka waktu bagi bank unuk merahasiakan bila nasabah tersebut tidak lagi

menjadi nasabah.

c. Masalah mengenai siapa saja yang dibebani dengan merahasiakan itu.

d. Menyangkut jangka waktu kewajiban merahasiakan itu bagi pengurus dan pegawai bank.

e. Mengenai sikap apa yang seharusnya diambil bila terdapat benturan antara kepentingan

nasabah secara individual dan kepentingan masyarakat luas.

f. Bila terjadi keadaan dimana demi melindungi kepentingan bank.

g. Mengungkapkan rahasia bank sebagai pengecualian demi hukum atau harus terlebih

dahulu memperoleh izin dari otoritas yang berwenang.

h. Masalah mengenai siapa otoritas yang berwenang memberikan izin pengecualian tersebut

i. Masalah adanya persetujuan nasabah yang dapat menghapuskan kewajiban bank untuk

memegang teguh rahasia bank.

Rumusan Pengertian Rahasia Bank Dan Rumusan Tindak Pidana Rahasia Bank

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah

Penyimpan dan simpanannya. Terdapat dalm UU No.10/1998 pasal 1 ayat (28).

Selain dari memberikan rumusan dari pengertianya, UU perbankan juga memberikan

rumusan mengenai delik rahasia bank yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1992 Pasal 40

ayat (1).

Tindak pidana rahasia bank menurut Pasal 51 ialah kejahatan. Sangksi tindak pidana rahasia

bank ditentukan dalam pasal 47 ayat (2), yaitu tindak pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan

paling lama 4 tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar

rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Pasal 1 angka 16 UU No. 7 thn 1992 ttg Perbankan:

” Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal

lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan”.


Pasal 1 angka 28 UU No. 10 thn 1998

” Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dangan keterangan mengenai

nasabah penyimpan dan simpanannya.”

Ketentuan Rahasia Bank

Ketentuan Rahasia Bank dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur dlm

Pasal 40 s.d Pasal 45.

Menurut UU No. 10 tahun 1998, ketentuan rahasia bank mengalami perubahan dan

penambahan. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan

simpanannya kecuali dlm hal sebagaimana dimaksud dlm Pasal 41, 41A,42, 43, 44

dan 44A.

Pihak – Pihak Yang Berkewajiban Memegang Teguh Rahasia bank.

Menurut pasal 47 ayat (2) UU No. 10/1998 yang memegang teguh rahasia bank ialah :

a. Anggota Dewan Komisaris Bank

b. Anggota Direksi Bank

c. Pegawai Bank (semua karyawan yang memiliki akses ataupun tidak memiliki akses)

d. Pihak Terafiliasi lainnya dari Bank.

Tujuan Penerapan

Dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari

masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya maka kegiatan perbankan tidak akan

dapat berjalan dengan baik.

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

suatu bank. Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Integritas pengurus

b. Pengetahuan dan Kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial

maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan

c. Kesehatan bank yang bersangkutan

d. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.

Sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu faktor untuk dapat memelihara dan

meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan

perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.


Maksudnya adalah menyangkut "dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang

menyimpan dananya pada bank tersebut untuk tidak mengungkapkan simpanan nasabah

identitas nasabah tersebut kepada pihak lain". Dengan kata lain, tergantung kepada

kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh "rahasia bank".

Data nasabah yang berada di bank, baik data keuangan maupun non keuangan, seringkali

merupakan suatu data yang ingin diketahui oleh pihak lain. Jumlah kekayaan yang tersimpan

di bank bagi nasabah tertentu merupakan sesuatu yang perlu dirahasiakan dari orang lain.

Biodata bagi nasabah tertentu merupakan data yang harus dirahasiakan. Sebagian nasabah

juga menginginkan agar pinjamannnya dari bank dirahasiakan kepada orang lain. Bila

kerahasiaan data nasabah tidak dapat dijamin oleh bank, maka nasabah akan merasa enggan

untuk berhubungan dengan bank. Dalam usaha mewujudkan terjaminnya rahasia tertentu dari

nasabah yang berada di bank, maka ketentuan tentang rahasia bank dicantumkan dalam

undang-undang perbankan.

Dasar Hukum

1. Undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan telah mencantumkan aturan tentang

rahasia bank dalam bab 1 pasal 1 butir 16 dan bab VII pasal 40, 41, 42,43,44,45 dan bab

VII pasal 47. Definisi rahasia bank adalah “ segala sesuatu yang berhubungan dengan

keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan

wajib dirahasiakan”. Definisi tersebut merupakan suatu batasan yang sangat luas dan

cenderung kurang jelas mengenai rahasai bank. Pembatasan didasarkan pada istilah

“menurut kelaziman dunia perbankan” sehingga batasannya sangat tergantunga pada

interpretasi dari istilah “kelaziman”. Interpretasi satu orang dengan orang lain mungkin

berbeda. Secara umum batasan tersebut juga dapat diartikan bahwa rahasia bank

mencakup data milik nasabah deposan maupun nasabah debitor. Perkembangan dunia

perbankan sejak ditetapkannnya undang-undang no7 tahun 1992 sampai dengan tahun

1998 menunjukkan bahwa bank sering kali mengalami kesulitan untuk menyelesaikan

kredit bermasalah karena terbentur aturan tentang rahasia bank. Berdasarkan

pertimbangan tersebut dan untuk memberikan batasan yang lebih jelas terhadap rahasia

bank, maka undang-undang diperbaharui dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998.

2. Aturan mengenai rahasia bank ini kemudian di ubah seperti tercantum dalam undang-

undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1992.


Mengubah pengertian rahasia bank dalam pasal 1 butir 1 menjadi: “segala sesuatu yang

berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.

Undang-undang ini membatasi rahasia bank hanya pada nasabah deposan atau penyimpan

dana. Perubahan ini membawa 2 (dua) macam konsekuensi. Pertama, perubahan tersebut

menyebabkan peningkatan posisi bank dalam berhubungan dengan debitornya, karena

data nasabah peminjam dana tidak termasuk dalam pengertian rahasia bank. Manfaat ini

akan dirasakan oleh bank terutama untuk menyelesaikan kredit-kredit bermasalah. Kedua,

perubahan ini sedikit banyak akan menurunkan motivasi calon debitor untuk memperoleh

bantuan dana pinjaman dari bank, karena kerahasiaan datanya tidak termasuk dalam

pengertian rahasia bank. Di samping dua konsekuensi tersebut, masih terdapat satu

permasalahan yang akan muncul pada saat penentuan suatu data termasuk rahasia bank

atau bukan. Nasabah debitor biasanya juga sekaligus sebagai nasabah penyimpan dana,

sehingga penentuan suatu data nasabah tergolong data nasabah penyimpan atau nasabah

peminjam merupakan sesuatu yang tidak mudah. Masalah tersbut sebenarnya ssudah

berusaha diantisipasi melalui penjelasan pasal 40 undang-undang Nomor 10 tahun 1998.

3. Penjelasan pasal 40 undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Penjelasan pasal 40 adalah “

apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah

debitor, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya

sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah

penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

Secara lebih rinci Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 dan undang-undang Nomor 10

tahun 1998 mengatur rahasia bank sebagai berikut:

a. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai

nasabah penyimpan dan simpanannya.

b. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpananannya.

c. Ketentuan tresebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi

d. Pihak terafiliasi adalah:

1) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan

bank.

2) Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank,

khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.


3) Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain, akuntan publik, penilai,

konsultan hukum, dan konsultan lainnya.

4) Pihak yang menurut penilaian BI turut mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain,

pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga

direksi, keluarga pengurus.

b. Pengecualian Terhadap Rahasia Bank

Secara umum kerahasiaan berkaitan dengan kepercayaan,karena itu pula rahasia bank

diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan.

Mengingat kerahasiaan bank tersebut utamaannya untuk menjaga kepercayaan nasabah

penyimpan sehingga tidak berlebihan apabila Bank Indonesia dalam pengaturan rahasia

bank,menentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia

Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Izin Tertulis

Membuka Rahasia Bank,bahwa keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan

bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank.

Selain itu didalam Undang – Undang Perbankan Indonesia dalam pengaturan kerahasian bank

tidak secara mutlak untuk menutupi informasi dan data yang ada untuk kalangan pihak

tertentu. Dari ketentuan larangan pembukaan rahasia bank menurut ketentuan Pasal 40 ayat

(1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut dapat dikecualikan

beberapa kondisi tertentu. Dengan demikian Indonesia menganut teori nisbi,yaitu bahwa

pemberian data dan informasi yang menyangkut kerahasian bank kepada pihak lain

dimungkinkan dengan alasan tertentu. Tetapi mengenai pihak yang harus menyimpan rahasia

karena profesi dan pekerjaannya hampir sama ketentuannya dengan Swiss yaitu menyangkut

semua pihak yang berhubungan dengan kegiatan bank. Kata ” kecuali” dalam pasal 40 ayat

(1) ini merupakan pembatasan terhadap berlakunya rahasia bank. Mengenai keterangan yang

disebutkan dalam pasal – pasal yang dikecualikan itu,bank boleh mengungkapkannya ( tidak

Mengenai kemungkinan perobosan kerahasiaan bank dapat dilakukan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah :

1. Untuk kepentingan peradilan pidana

2. Untuk kepentingan tukar menukar informasi antar bank

dirahasiakannya ). Untuk kepentingan piutang bank

Untuk kepentingan perpajakan,penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dan kepentingan peradilan dalam perkara

pidana,wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau ijin tertulis untuk membuka rahasia


bank dari Pimpinan Bank Indonesia,sedangkan untuk kepentingan peradilan dalam perkara

perdata antara bank dengan nasabahnya,tukar menukar informasi antar

bank,permintaan,persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara

tertulis,permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal

dunia,tidak memerlukan perintah atau ijin tertulis untuk membuka rahasia bank dari

Pimpinan Bank Indonesia.

1. Untuk kepentingan peradilan pidana

Didalam Pasal 42 ayat ( 1 ) disebutkan bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara

pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi,jaksa,atau hakim

untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada

bank. Izin tersebut diperoleh dengan cara seperti diatur dalam pasal 42 ayat ( 2 ) dan ( 3 ).

a. Atas permintaan tertulis dari :

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam tahap penyidikan

2. Jaksa agung dalam tahap penuntutan

3. Ketua Mahkamah Agung dalam tahap pemeriksaan dimuka pengadialan

b. Pemberian Izin Pimpinan Bank indonesia tersebut :

1. Dibuat secara tertulis

2. Menyebutkan nama dan jabatan polisi,jaksa dan hakim yang meminta

3. Nama tersangka atau terdakwa

4. Alasan diperlukannya keterengan

5. Hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan

tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 42 menyebutkan kata “ dapat “ memberikan izin dimaksudkan untuk

memberi penegasan bahwa izin oleh Pimpinan Bank indonesia akan diberikan sepanjang

permintaan tersebut telah memenuhi syarat dan tatacara seperti yang disebutkan dalam pasal

42 ayar ( 2 ) dan ( 3 ).

2. Untuk kepentingan tukar menukar Informasi antar bank

Pasal 44 ayat (1) Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menerangkan

bahwa dalam tukar menukar informasi antar bank,direksi dapat memberitahukan keadaan

keuangan nasabahnyan kepada pihak bank lain. Tujuan tukar menukar informasi antar bank

dimaksudkan untuk mempelancar dan mengamankan kegiatan usaha bank,antara lain guna


mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank lain. Dengan

demikian,bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi sebelum melakukan transaksi

dengan nasabah atau bank lain. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang –

Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang – Undang Nomor 3

Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia pada Pasal 32. Informasi bank tersebut dapat berupa :

a. Informasi bank,untuk mengetahui keadaan dan status bank dalam rangka melakukan kerja

sama atau transaksi dengan bank.

b. Informasi kredit,untuk mengetahui keadaan dan status debitor bank guna mencegah

penyimpangan pengelolaan perkreditan.

c. Informasi pasar uang,untuk mengetahui tingkat suku bunga dan kondisi likuiditas pasar.

Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/6/UPB tanggal 25 januari 1995,

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tukar menukar informasi antar bank adalah

permintaan pemberian informasi mengenai keadaan kredit yang diberikan bank kepada

debitor tertentu dan keadaan serta status suatu bank. Informasi antar bank ini hanya dapat

dilakukan oleh anggota direksi atau pejabat yang memperoleh penunjukansebagaimana diatur

oleh ketentuan internal masing – masing.

Dalam tukar menukar informasi antar bank ini,ada 2 bentuk permintaan informasi antar bank

yaitu :

1. Permintaan informasi antar bank yaitu;

Bank dapat meminta informasi kepada bank lain mengenai keadaan debitor tertentu

secara tertulis dari direksi bank dengan menyebutkan secara jelas tujuan penggunaan

informasi yang diminta.

Permintaan informasi mengenai keadaan kredit dapat dilakukan oleh :

a. Bank umum kepada bank umum.

b. Bank perkreditan rakyat kepada perkreditan rakyat

Bank yang diminta informasi wajib memberikan informasi secara tertulis sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya. Untuk nasabah yang masih tercatat sebagai debitor aktif

(nasabah aktif) cukup dengan menegaskan bahwa nasabah dimaksud adalah debitor yang

bersangkutan. Sedangkan untuk nasabah yang tidak lagi tercatat sebagai debitor aktif

(nasabah tidak aktif) informasinya dapat meliputi :


Data debitor,Data pengurus,Data anggunan,Data jumlah fasilitas kredit yang

diberikan,Data keadaan kolektibilas terakhir.

Informasi yang diterima oleh bank peminta,bersifat rahasia dan wajib digunakan sesuai

dengan tujuan penggunaan sebagaimana disebut dalam surat permintaan informasi. Bank

yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi yang dapat menurunkan tingkat

kesehatan bank.

2. Permintaan informasi melalui Bank Indonesia

Bank dapat meminta informasu mengenai nasabah debitor kepada Bank Indonesia atau

keadaan atau status suatu bank melalui Bank Indonesia secara tertulis dengan menyebut

secara jelas tujuan penggunaan informasi yang diminta.

Informasi mengenai bank yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia meliputi :

a. Nomor dan tanggal akta pendirian dan izin usaha

b. Status/jenis usaha

c. Tempat kedudukan

d. Susunan pengurus

e. Permodalan

f. Neraca yang telah diumumkan

g. Pengikut sertaan dalam kliring dan

h. Jumlah kantor bank

Bank yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administratif yang dpat menurunkan

tingkat kesehatan bank.

Dalam situasi atau keadaan tertentu sesuai dengan unang-unang, data nasabah di bank

dapat saja tidak harus dirahasiakan lagi. Pengecualian terhadap rahasia bank tersebut

meliputi:

1. Kepentingan perpajakan

Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan menteri Keuangan berwenang

mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan

memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan

nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Perintah tertulis tersebut harus

menyebutkan nama pejabat pajak dan nasabah wajib pajak yang dikehendaki

keterangannya, dan pihak wajib memberikan keterangan yang diminta.


2. Penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN atau PUPN

Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan

Lelang Negara/ panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank

mengenai simpanan nasabah debitor, dan pihak bank wajib memberikan keterangan yang

diminta. Izin sebagaimana dimaksud di atas diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis

dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.

Permintaan tertulis tersebut di atas harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan

Urusan piutang dan Lelang negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitor

yang bersangkutan, dan alasan diperlukanya keterangan.

3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana

Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim

untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simoanan tersangka atau terdakwa pada

bank, dan pihak bank wajib memberikan keterangan yang diminta. Izin sebagaimana

dimaksud di atas diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari kepala kepolisian

Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Pemberian izin oleh Bank

Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah dokumen permintaan diterima

secara lengkap. Permintaan tertulis tersebut harus menyebut nama dan jabatan polis, jaksa,

atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, serta alasan diperlukannya keterangan dan

hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

4. Perkara perdata antara bank dengan nasabahnya

Direksi bank bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang

keadaan keuangan nasabah bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan

dengan perkara tersebut. Dalam situassi ini bank dapat menginformasikan keadaan keuangan

nasabah yang dalam perkara serta keterangan yang berkaitan dengan perkara tersebut, tanpa

izin dari pimpina Bank Indonesia.

5. Tukar-menukar informasi antar bank

Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

Tukar-menukar informasi antarbank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan

kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan

dan status dari suatu bank yang lain. Dengan demikian bank dapat menilai tingkat risiko yang


dihadapi, sebelum melakukan transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain. Dalam

ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia antara lain diatur mengenai

tata cara penyimpanan dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu

yang dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garis besar dari kredit yang diterima

nasabah, agunan, dan masuknya debitor yang bersangkutan dalam daftar kredit macet.

Ketentuan mengenai tukar menukar informasi tersebut diatur lebih lanjut oleh Bank

Indonesia.

6. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara

tertulis

Bank wajib memberikan keterangan mengenai simpaan nasabah penyimpan pada bank

yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut atas dasar

permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis.

7. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia

Apabila nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah dari

nasabah penyimpan yang bersangkutan barhak memperoleh keterangan mengenai simpanan

nasabah penyimpan tersebut.

Sanksi – Sanksi Pidana Dan Perdata

Sanksi Pidana menurut Pasal 40 UU No. 7 tahun 1989 bagi mereka yang memaksa

pihak bank dan pihak terapiliasi untuk memberikan keterangan sekurang-kurangnya 2 tahun

penjara dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10.000.000.000,- (sepuluh

milyar rupiah) dan paling banyak 200.000.000.000,- (dus ratus milyar rupiah) sedangkan

Sanksi Perdata; nasabah yang dirugikan dapat menggugat bank brdasarkan dalil bahwa bank

telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Jelas

perbuatan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilanggar oleh bank itu

adalah Pasal 40 UU No. 10/1998. Menurut ketentuan didalam Undang – Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan maka sanksi pidana atas pelanggaran prinsip rahasia bank ini

bervariasi. Ada 3 ciri khas dalam sanksi pidana terhadap pelanggar rahasia bank dalam

undang – undang perbankan ini,sebagaimana juga terhadap sanksi – sanksi pidana lainnya

dalam undang – undang perbankan yang bersangkutan. Ciri dan sanksi pidana terhadap

pelanggaran prinsip rahasia bank,yaitu sebagai berikut :

a. Terdapat ancaman hukuman minimal disamping ancaman maksimal


b. Antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif,bukan

alternatif

c. Tidak ada kolerasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman

denda

Jika dikaitkan antara rahasia bank yang diatur dalam UUP, tidak terlepas dari dasar

permahaman dari hakekat rahasia bank itu sendir. Oleh karena itu perlindungan hukum yang

diatur dalam UUP tersebut merupakan suatu kepatutan, yang pengecualian hanya dapat

dilakukan dalam hal-hal yang sangat diperlukan.

1. Ditilik dari sudut sifat kerahasian bank ada 2 teori sebagaimana dikemukakan oleh Djumhana

yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak dan yang bersifat nisbi.

Teori yang bersifat mutlak menghendaki bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia

nasabah karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun baik dalam keadaan biasa maupun

luar biasa, sedangkan teori yang bersifat nisbi memperolehkan bank membuka rahasia

nasabahnya untuk kepentingan yang mendesak seperti kepentingan negara (Djumhana,

1993,111).

Negara Swiss menganut teori mutlak (absolut) dimana kepentingan individu nasabah

dalam segala hal dilindungi sedemikian rupa tanpa melihat kepentingan kepentingan lain,

seperti kepentingan negara. Kasus pemburuan harta kekayaan Soeharto di bank-bank Swiss

sebagaimana diberitakan di media massa, juga terkait dengan rahasia bank.

UU No.10 tahun 1998 jelas menganut teori nisbi (sholehuddin,1997,74) yang membenarkan

tindakan bank untuk membuka rahasia dalam beberapa kepentingan sebagaimana yang telah

dibahas terdahulu.

2. Rahasia Bank Sebagai Faktor Kriminogen

Ada berbagai tindak pidana yang terdapat terjadi karena berlindung pada rahasia bang, seperti

pencurian uang (money laundering), penggelapan pajak, korupsi.

Sumarkoco menulis bahwa dengan adanya kerahasiaan bank, oleh oknum-oknum tertentu

dapat digunakan sebagai payung pelindung untuk melakukan berbagai kejahatan yang sulit

diungkapkan karena modus operandinya sangat canggih seiring dengan kemajuan informasi

dan teknologi dewasi ini.

Bentuk kejahatan dibidang perbankan yang sering dilakukan oleh oknum-oknum tertentu

(negarawan, politikus, pengusaha, dan para koruptor lainnya) adalah apa yang disebut

“money laundering” (Sumarkoco S, 1990:1)


Rahasia bank bukan suatu faktor yang berdiri sendiri di mana orang termotivasi untuk

melakukan kejahatan, masih ada faktor lain yang mendahuluinya.

Dilihat dari sudur teori kriminologi, rahasia bank ini telah meniadakan kontrol sosial,

terhadap terjadinya perbuatan-perbuatan yang menyimpan.

3. Kendala Dalam Pengukapan Kasus

Ada anggapan bahwa rahasia bank merupakan salah satu kendala dalam pengungkapan

kasus-kasus dibidang perbankan. Secara formal kendalanya terletak pada prosedur untuk

memperoleh data dari bank karena jalur birokrasi yang telah ditetapkan dalam UU yaitu

dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42.

Diambil contoh jika kasus yang sedang ditangani oleh penyidik memerlukan data dan

keuangan tersangka yang ada dibank , maka penyidik tidak dapat langsung meminta kepada

bank yang bersangkutan data tersebut, tetapi penyidik harus menyampaikan kebutuhan itu

kepada KAPOLRI untuk meminta izin kepada Bank Indonesia.

Tentunya pula seorang penyidik tidak dapat secara langsung menyurati KAPOLRI untuk

keperluan tersebut, tetapi harus melalui berakhir secara vertikal. Prosedur ini dapat dipahami

sebagai tindakan untuk mencegah agar tidak secara mudah orang dapat meminta data tersebut

dengan alasan adanya kasus yang sedang ditangani.

Kewajiban merahasiakan bagi mantan pegawai bank

Seorang pegawai bank, ada kemungkinan tak selamanya menjadi pegawai bank tersebut, bisa

karena telah tiba masa pensiun, keluar dan menjadi pegawai di perusahaan lain, meninggal

dan sebagainya. Pada krisis moneter, banyak pegawai bank yang terkena PHK karena bank

nya terkena likuidasi.

Pertanyaan yang muncul, apakah mantan pegawai bank masih tetap terkena oleh kewajiban

memegang teguh rahasia bank yang menjadi kewajibannya sewaktu yang bersangkutan masih

menjadi pegawai aktif di bank yang bersangkutan? Ternyata Undang-undang no.7/1992

maupun Undang-undang no.10/1998 tak mengaturnya.

Beberapa negara menentukan bahwa mantan pengurus dan pegawai bank terikat oleh

kewajiban rahasia bank. Ada yang menentukan keterikatannya itu berakhir setelah beberapa

tahun sejak saat yang bersangkutan berhenti sebagai pengurus atau pegawai bank, ada pula

yang menentukan kewajiban tersebut melekat terus sampai seumur hidup.


Pengertian pihak terafiliasi lainnya

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (22) Undang-undang no.10/1998, yang dimaksud

pihak terafiliasi adalah:

anggota dewan komisaris, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank,

anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus

bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain: akuntan publik,

penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya pihak yang menurut penilaian Bank

Indonesia, turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan

keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

Pengecualian atas kewajiban rahasia bank

Undang-undang no.10/1998 memberikan pengecualian dalam 7 (tujuh) hal. Pengecualian

tersebut tidak bersifat limitatif, artinya di luar 7 (tujuh) hal yang telah dikecualikan itu tidak

terdapat pengecualian yang lain. Pengecualian itu adalah:

Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat pajak

berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan (pasal 41)

Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan

Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, dapat diberikan pengecualian kepada Pejabat

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/PUPN atas izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal

41A)

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada

polisi, jaksa atau hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal 42)

Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa

harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal 43)

Dalam rangka tukar menukar informasi di antara bank kepada bank lain dapat diberikan

pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia (pasal 44)

Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis dapat

diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal 44A

ayat 1)

Atas permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dana yang telah meninggal

dunia (pasal 44A ayat 2)


Sehubungan dengan pengecualian yang bersifat limitatif tersebut, apabila ada pihak-pihak

lain (selain yang telah ditentukan sebagai pihak-pihak yang boleh memperoleh pengecualian)

meminta penjelasan mengenai keadaan keuangan suatu nasabah dari suatu bank, jelas

jawabannya adalah “tidak boleh”.

Sifat limitatif dari pengecualian itu bukan tidak dapat diperluas, asal perluasannya ditentukan

oleh undang-undang. Apabila pengecualian di dalam undang-undang perlu ditambah, maka

penambahan dapat dilakukan dengan:

Mengubah Undang-undang no.10/1998, atau Memberikan tambahannya dengan

mencantumkannya dalam undang-undang tersendiri.

Dari ulasan di atas terlihat, bahwa Bank merupakan lembaga yang harus beroperasi

secara prudent. Mengapa? Bank adalah bagian dari sistim keuangan dan sistim pembayaran

suatu negara. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi bank sangat penting, karena

ambruknya bank dapat mengakibatkandomino effect, yaitu menular kepada bank-bank lain,

yang akan mengganggu fungsi sistim keuangan dan sistim pembayaran negara yang

bersangkutan.

Bank adalah lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung pada kepercayaan para

nasabahnya, yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain, yang dilakukan nasabah melalui

bank. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang

telah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan

jasa-jasa bank lainnya, terpelihara dengan baik. Salah satu faktor untuk memelihara

kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban

rahasia bank.


BAB VII JASA BANK LAINNYA

A. Pokok Bahasan

1. Fungsi pokok dan lingkup usaha Bank

2. Jasa Bank Umum


Setelah mempelajari ini, mahamasiswa diharapkan dapat memahami, Fungsi pokok dan

lingkup usaha Bank dan Jasa Bank Umum

C. Kompetensi Umum

Memahami tentang tentang Konsep dan Teori aktivitas jasa bank lainnya


1. Ketepatan menjelaskan Fungsi pokok dan lingkup usaha Bank

2. Ketepatan menjelaskan Jasa Bank Umum





2. Dosen menjelaskan tentang konsep/teori aktivitas jasa bank lainnya

3. Dosen dan mahasiswa mendiskusikan bersama konsep/teori aktivitas jasa bank

lainnya



F. Uraian Materi

Tujuan pemberian jasa-jasa bank adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan

menghimpun dana dan penyaluran dana.

Keuntungan Jasa-jasa Bank:

Keuntungan pokok perbankan didapat dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit

(spread based)

Bank juga memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank

lainnya (fee based).


Bentuk keuntungan dari jasa-jasa bank ini diperoleh dari biaya administrasi, biaya kirim,

biaya tagih, biaya provisi, biaya sewa, biaya iuran.

Jenis-jenis Jasa Bank Lainnya:

1. Kiriman uang (transfer);

2. Kliring (clearing);

3. Inkaso (collection);

4. Safe Deposit Box (SDB);

5. Bank Card;

6. Bank Notes;

7. Travellers Cheque;

8. Letter of Credit (L/C);

9. Bank Garansi dan Referensi Bank;

10. Memberikan jasa-jasa di Pasar Modal;

11. Menerima setoran-setoran: pembayaran listrik, telepon, air, pajak, dan lainnya;

12. Melakukan pembayaran: gaji, pensiun, bonus, dividen, dan lainnya.

Transfer

Transfer merupakan kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai

dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang

ditunjuk sebagai penerima transfer. Keuntungan kiriman uang (transfer):

1. Bagi nasabah :

Pengiriman uang lebih cepat;

Aman sampai tujuan;

Pengiriman dapat dilakukan lewat -telepon melalui pembebanan rekening;

Prosedur mudah dan murah.

2.Bagi Bank akan memperoleh:

Biaya kirim;

Biaya provisi dan komisi;

Pelayanan kepada nasabah.

Transfer Keluar


Baik transfer uang keluar atau masuk akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang

yang bersifat timbal balik, artinya bila satu cabang mendebet cabang lain mengkredit.

Transfer keluar adalah Salah satu jenis pengiriman uang yang dapat menyederhanakan lalu

lintas pembayaran adalah dengan pengiriman uang keluar. Pembatalan Transfer keluar: Bila

terjadi pembatalan transfer, harus diperhatikan bahwa pembatalan tersebut hanya dapat

dilakukan bila transfer keluar belum dibayarkan kepada si penerima uang dan untuk itu bank

pemberi amanat harus memberi perintah berupa “stop payment” kepada cabang pembayaran.

Pembayaran pembatalan ini baru dapat dilakukan oleh bank pemberi amanat kepada nasabah

pemberi amanat hanya apabila telah diterima berita konfirmasi dari bank pembayar bahwa

memang transfer dimaksud belum dibayarkan.

Transfer Masuk

Bank menerima amanat dari salah satu cabang untuk membayar sejumlah uang kepada

seseorang beneficiary. Dalam hal ini bank pembayar akan membukukan hasil transfer kepada

rekening nasabah beneficiary bila ia memiliki rekening di bank pembayar. Transfer masuk

tidak dikenakan lagi komisi karena si nasabah pemberi amanat telah dibebankan sejumlah

komisi pada saat memberikan amanat transfer. Pembatalan Transfer Masuk Jika terjadi

pembatalan, pertama – tama yang harus dilakukan adalah memeriksa apakah hasil transfer

telah dibayarkan kepada beneficiary. Bila ternyata belum, akan diblokir dan dibatalkan untuk

kemudian dikembalikan kepada cabang pemberi amanat melalui pemindahbukuan.

Kliring (Clearing)

Kliring merupakan jasa penyelesaian utang-piutang antarbank dengan cara saling

menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring (penagihan warkat

seperti cek atau BG yang berasal dari dalam kota). Tujuan dilaksanakan kliring oleh Bank

Indonesia yaitu:

Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

Agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman dan

efisien.

Warkat-warkat yang dapat dikliring/diselesaikan di lembaga kliring adalah warkat yang

berasal dari dalam kota sperti : Cek, Giro Bilyet (BG), Wesel Bank, Surat bukti penerimaan

transfer dari luar kota. Proses Penyelesaian Warkat-warkat Kliring di Lembaga Kliring:


1. Kliring keluar, yaitu membawa warkat-warkat kliring ke lembaga kliring dan

menyerahkan kepada yang berhak. Kliring keluar terdiri dari penyerahan surat-surat

debet keluar dan penyerahan Nota Kredit keluar (LLG)

2. Kliring masuk, menerima warkat di lembaga kliring dan diproses dibank yang

bersangkutan. Kliring masuk terdiri dari penerimaan surat-surat debet masuk dan Nota

Kredit masuk (LLG)

3. Pengembalian kliring (clearing retour), yaitu pengembalian warkat-warkat kliring yang

tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Penolakan pembayaran cek/BG disebabkan oleh:

Cek atau BG salah

Tanggal cek atau BG belum jatuh tempo

Materai tidak ada atau tidak cukup

Jumlah yang tertulis di angka & huruf berbeda

Tanda tangan tidak sama/berbeda

Coretan / perubahan tidak ditanda tangani

Cek atau BG sudah kadaluarsa

Resi belum kembali

Endorsment cek tidak benar

Rekening sudah ditutup

Dibatalkan penarikan

Rekening diblokir oleh berwajib

Kondisi cek atau BG rusak atau tidak sempurna

serta alasan lainnya

Inkaso

Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota

atau luar negeri. Sebagai contoh apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh

bank di kota Semarang, maka cek tersebut dapat dicairkan di Yogyakarta melalui jasa inkaso.

Warkat-warkat yang dapat diinkasokan yang berasal dari luar kota atau luar negeri seperti:

Cek, BG, Wesel, Kuitansi, Surat Aksep, Deviden, Kupon, Money order, dan surat berharga

lainnya.Proses Penyelesaian Inkaso yang Dilakukan oleh Bank:


1. Inkaso berdokumen. Surat-surat yang diinkasokan disertai dengan dokumen yang

mewakili surat/barang tersebut.

2. Inkaso tidak berdokumen. Surat yang diinkasokan tidak mewakili dokumen yang

mewakili surat/barang tersebut.

Penyelesaian inkaso keluar negeri merupakan penagihan warkat keluar negeri dan merupakan

proses inkaso keluar, sedangkan penerimaan warkat dari luar negeri merupakan inkaso masuk

dari luar negeri.

Keuntungan Inkaso:

1. Menghemat biaya; dengan menggunakan jasa inkaso, biaya yang dikeluarkan nasabah

sangat kecil jika dibandingkan dengan ditagih sendiri.

2. Menghemat waktu; dengan menggunakan jasa inkaso, waktu yang ditempuh relatif

singkat.

3. Menghindari risiko kehilangan; dengan menggunakan jasa inkaso, nasabah akan

terhindar dari segala seperti risiko kehilangan atau perampokan atau risiko lainnya.

Safe Deposit Box

Safe Deposit Box (SDB) merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya,

dengan jalan menyewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen

atau benda-benda berharga miliknya. Kegunaan dari SDB : untuk menyimpan surat-surat

berharga dan surat-surat penting seperti: sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi,

surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor, dan surat/dokumen lainnya.

SDB juga dapat digunakan untuk menyimpan benda-benda berharga seperti: Emas,

mutiara, berlian, intan, permata, dan benda yang dianggap berharga lainnya.

Larangan menyimpan barang-barang di SDB antara lain: Narkotik dan sejenisnya, bahan

yang mudah meledak, dan larangan lainnya.

Keuntungan bagi bank dengan membuka jasa SDB kepada masyarakat adalah

mendapatkan biaya sewa, uang setoran jaminan yang mengendap, pelayanan nasabah.

Keuntungan bagi nasabah pemegang SDB:

1. Menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu

isi SDB selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya.


2. Keamanan dokumen juga terjamin, hal ini disebabkan:

Peralatan keamanan canggih

SDB terbuat dari baja tahan api

Terdapat dua buah anak kunci dimana SDB hanya dapat dibuka dengan kedua kunci

tersebut yang masing-masing dipegang oleh bank dan nasabah.

Tidak dapat dibuka oleh salah satu pihak, apakah nasabah pemegang SDB maupun

bank.

Biaya yang Dikenakan kepada Nasabah Penyewa SDB:

Biaya sewa yang besarnya tergantung ukuran box yang diinginkan serta jangka waktu

sewa. Biaya sewa biasanya dibayar per tahun.

Setoran jaminan, merupakan biaya pengganti, apabila kunci yang dipegang oleh

nasabah hilang dan box harus dibongkar. Akan tetapi, jika tidak terjadi masalah, maka

apabila SDB tidak diperpanjang setoran jaminan dapat diambil kembali.

Bank Notes

Bank notes merupakan uang kartal yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri.

Bank notes dikenal dengan istilah “devisa tunai”. Pengelompokan bank notes berdasarkan

kategori sbb:

Bank notes mudah diperjualbelikan

Nilai tukar terkendali/stabil

Frekuensi penjualan sering terjadi

Dan pertimbangan lainnya.

Alasan Bank tidak menerima pembelian dan penjualan bank notes:

Kondisi bank notes cacat/rusak.

Tergolong dalam valuta lemah

Tidak memiliki persediaan

Diragukan keabasahannya

Contoh bank notes kuat: USD, SGD, GBP, AUD. DEM, YPN, HKD. Sedangkan bank notes

yang lemah: ITL, NLG, FRF, CAD, NZD, MYR,THB.

Travellers Cheque


Travellers Cheque dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasa digunakan

oleh mereka yang hendak berpergian atau sering dibawa turis. Travellers Cheque diterbitkan

dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang

rupiah dan mata uang asing. Manfaat Travellers Cheque

1. Memberikan kemudahan berbelanja, karena Travellers Cheque dapat dibelanjakan atau

diuangkan di berbagai tempat.

2. Mengurangi risiko kehilangan uang karena setiap Travellers Cheque yang hilang dapat

diganti

3. Memberikan rasa percaya diri, karena si pemakai Travellers Cheque dilayani secara

prima

4. Dapat dijadikan cedera mata ataupun hadiah buat teman, kolega atau nasabah

5. Biasanya untuk pembelian Travellers Cheque , tidak dikenakan biaya, begitu pula pada

saat pencairannya, namun hal ini sangat tergantung kepada bank yang menerbitkan.

Perbedaan antara Travellers Cheque dengan Personal Cheque Personal Cheque:

1. Umurnya mak. 70 hari

2. Hanya dapat diuangkan pada bank di mana dibuka rekening

3. Besarnya nilai cek ditulis pada saat penerbitan cek

4. Dikenakan bea materai

5. Tanda tangan dibubuhkan pada saat cek diterbitkan

6. Dapat ditandatangani lebih dari dua orang

7. Cek biasa pada hakikatnya adalah pencairan dana dibank

8. Cek biasa jika hilang, maka tidak dapat digantikan

Travellers Cheque

1. Umurnya tidak dibatasi tergantung dari bank yang menerbitkan

2. Dapat dibelanjakan dan diuangkan di berbagai tempat yang punya hubungan dengan

bank yang mengeluarkan.

3. Besarnya nilai travellers cheque dalam bentuk pecahan tertentu

4. Tidak dikenakan materai

5. Tanda tangan dibubukkan dua kali, yaitu pada saat pembelian dan pencairan

6. Hanya ditandatangani oleh sat orang (yang berhak)

7. TC pada hakikatnya bukan berasal dari simpanan di bank

8. TC jika hilang daipat diganti sesuai dengan nominal yang hilang tersebut.


Bank Card

Bak card merupakan “kartu plastik” yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada

nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu

seperti : supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dsb. Kartu ini juga

dapat berfungsi sebagai ATM/kartu dapat diuangkan.

Sistem Kerja Bank Card

Cara kerja kartu ini dimulai dari nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang

kartu dengan memenuhi segala peraturan yang ada

Bank anak menerbitkan kartu bila “disetujui” dan diserahkan ke nasabah

Dengan kartu ini pemegang kartu berbelanja di suatu tempat dengan bukti pembayaran

Pihak pedagang akan menagihkan ke bank dan bank akan bayar sesuai perjanjian

Bank akan menagih ke pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian dengan disertai suku

bunga

Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang

ditentukan.

Keuntungan Kartu Kredit

2. Keuntungan bagi bank dan lembaga pembiayaan

Iuran tahunan

Bunga

Biaya administrasi

Biaya denda

3. Keuntungan bagi pemegang kartu

Kemudahan berbelanja

Kemudahan memperoleh uang tunai

Bonafiditas

4. Bagi pedagang

Meningkatkan omset penjualan

Sebagai bentuk pelayanan

Kerugian Kartu Kredit:

1. Kerugian bagi bank: kemacetan pembayaran oleh nasabah


2. Kerugian bagi nasabah: nasabah boros

Pelayanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

1. Penarikan uang tunai

2. Dapat digunakan sebagai tempat untuk melihat atau mengecek saldo rekening

3. Pelayanan lainnya seperti pembayaran listrik, telepon dan pembayaran lainnya

4. Manfaat lain:

Praktis dan mudah pengoperasian

Melayani keperluan nasabah 24 jam termasuk hari libur

Menjamin keamanan dan privacy

Kemungkinan mengabil uang tunai lebih dari 1 x sehari

Terdapat diberbagai tempat-tempat yang strategis.

Letter of Credit (L/C)

LC merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar

arus barang (ekspor – impor) termasuk barang dalam negeri (antarpulau). Kegunaan LC

adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli

(importir) maupun penjual (eksportir) dalam transaksi dagangannya.

Jenis-jenis L/C

1. Revocable L/C. Merupakan L/C yang setiap saat dapat dibatalkan atau diubah secara

sepihak oleh bank pembuka (opening bank) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada

benefeciary.

2. Irrevocable L/C. Kebalikan dari revocable yaitu L/C yang tidak dapat dibatalkan atau

diubah tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat.

3. Sight L/C. Merupakan L/C yang syarat pembayarannya langsung pada saat dokumen

diajukan oleh eksportir kepada advise bank

4. Usance L/C. Merupakan L/C yang pembayarannya baru dilakukan dengan tenggang

waktu tertentu, misal satu bulan dari pengapalan barang atau satu bulan setelah

penunjukan dokumen.

5. Restricted L/C. Merupakan L/C yang pembayarannya atau penerusan L/C hanya dibatasi

kepada bank-bank tertentu saja yang namanya tercantum dalam L/C.

6. Unresticted L/C. L/C yang membebaskan negosiasi dokumen di bank manapun.


7. Red clause L/C. Merupakan L/C dinama bank pembuka L/C memberikan kuasa kepada

bank pembayar untuk membayar uang muka kepada benefeciary sebagian tertentu atau

seluruh nilai L/C sebelum benefeciary menyerahkan dokumen.

8. Transferable L/C. Merupakan L/C yang memberikan kepada benefeciary untuk

memindahkan sebagian atau seluruh nilai L/C kepada satu, atau beberapa pihak lainnya.

9. Revolving L/C. L/C yang penggunaannya dapat dilakukan secara berulang-ulang.

Dokumen-dokumen dalam Proses Penyelsaian L/c:

b. Bill of lading (B/L) atau konosemen. B/L berfungsi sebagai:

Bukti tanda pengiriman

Bukti kontrak pengangkutan dan penyerahan barang

Bukti pemilikan atau dokumen pemilikan barang.

c. Draft (Wesel)

d. Faktur (invoice)

e. Asuransi

f. Daftar pengepakan (packing list)

g. Certificate of origin

h. Certicate of inspection

i. Dan lain-lain

Bank Garansi dan Referensi Bank

Bank Garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik

perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat perjanjian.

Di dalam pemberian fasilitas bank garansi ada tiga pihak yang terlibat yaitu:

Pihak penjamin (bank)

Pihak terjamin (nasabah)

Pihak penerima jaminan (pihak ketiga)

Tujuan Pemberian Bank Garansi

1. Memberi bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah.

2. Bagi pemegang jaminan bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa

pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminkan melalaikan

kewajibannya, karena pemegang akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan.


3. Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijaminkan dan yang

menerima jaminan.

4. .Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik, bagi bank maupun bagi

pihak lainnya.

5. Bagi bank di samping keuntungan yang di atas juga akan memperoleh keuntungan dari

biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan.

Dilihat dari tujuan, Bank Garansi terdiri dari beberapa jenis:

1. Bank Garansi untuk penanguhan bea masuk. Diberikan kepada kantor bea cukai untuk

kepentingan pemilik barang guna penangguhan pembayaran bea masuk atau barang

yang dikeluarkan oleh pelabuhan.

2. Bank garansi untuk pita cukai tembakau. Diberikan kepada kantor bea cukai untuk

kepentingan yang dijamin (pengusaha pabrik rokok) guna penangguhan pembayaran

pita cukai tembakau atau rokok yang akan dikeluarkan dari pabrik untuk peredaran.

3. Bank garansi untuk tender dalam negeri. Diberikan kepada baowheer (yang memberik

pekerjaan) untuk kepentingan kontraktor/leveransir yang akan mengikuti tender.

4. Bank Garansi diberikan kepada bouwheer untuk kepentingan kontraktor guna

menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima bouwheer.

5. Bank garansi untuk uang muka pekerjaan. Diberikan kepada bouwheer untuk

kepentingan kontraktor untuk menerima pembayaran uang muka dari yang memberikan

pekerjaan.

6. Bank garansi untuk tender luar negeri. Diberikan untuk kepentingan kontraktor yang

akan mengikuti tender pemborong yang mana bouwheer adalah pihak luar negeri

7. Bank garansi untuk perdagangan. Diberikan kepada agen atau dealer perdagangan atau

depot-depot perdagangan.

8. Bank garansi untuk penyerahan barang. Diberikan kepada nasabah yang akan

melakukan penyerahan barang, baik yang dibiayai oleh bank atau tidak.

9. Bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang. Diberikan untuk

pengeluaran barang yang L/C nya belum dibayar penuh oleh importir.

Jasa Bank yang Diberikan untuk Kelancaran Pasar Modal:

Penjamin emisi (underwriter)

Penjamin (guarantor)


Wali amanat (trustee)

Perantara perdagangan efek/pialang (broker)

Pedagang efek (dealer)

Perusahaan pengelola dana (investment company)

Setoran atau pembayaran yang biasa diterima oleh bank:

Pembayaran Listrik

Pembayaran telepon

Pembayaran pajak

Pembayaran uang kuliah

Pembayaran rekening air

Setoran ONH

Gaji

Pensiun

Bonus

Hadiah

Deviden

Internet Banking: Fitur, Kelebihan, dan Kekurangannya

internet banking ialah sebuah layanan online yang dari perbankan yang dioperasikan

menggunakan teknologi internet dengan tujuan mempermudah nasabahnya melakukan semua

transaksi perbankan seperti transfer uang, cek saldo, akses produk perbankan seperti

membuka tabungan berjangka, deposito, pinjaman KTA/KMG/KPR hingga membayar

tagihan kartu kredit, listrik dan air

Untuk akses internet banking, Anda hanya perlu modal ponsel pintar atau laptop/tablet plus

memiliki data internet yang cukup agar koneksi internetnya bagus, tidak lemot. Layanan bank

via internet banking itu gratis. Tidak ada biaya dan sangat mudah digunakan.

Fitur Internet Banking (e-banking), Kelebihan dan Kekurangannya

Internet banking sangat memudahkan Anda melakukan sederet transaksi dengan cepat di

mana saja. Dulunya, transaksi yang berhubungan dengan penyetoran dan pengambilan uang

dilakukan dengan cara biasa, yaitu melalui teller bank atau ATM atau menggunakan mesin

CDM (cash deposit machine untuk setor tunai tanpa melalui teller).


Kelebihan Internet Banking

1. Praktis dan gratis. Anda bisa hemat waktu dan biaya dalam melakukan transaksi

perbankan. Tak perlu lagi mengeluarkan ongkos transportasi ataupun antri ke bank

karena semuanya bisa diakses dari ponsel pintar Anda. Transaksi e-banking dimana saja

dan kapan saja (24 jam).

2. Nasabah bisa melakukan banyak transaksi keuangan, membuat dan mengatur jadwal

transaksi dalam satu waktu sekaligus.

3. Hemat biaya operasional bagi bank. Bank yang telah menerapkan sistem informasi

teknologi dan memiliki fitur internet banking pastinya menghemat biaya operasional

karena tak perlu lagi membuka cabang bank baru dsb.

4. Melakukan berbagai macam transaksi bank: transfer uang antar bank non-tunai, cek

saldo dan mutasi rekening, bayar tagihan kartu kredit, bayar tagihan bulanan (seperti

taguhan listrik, telepon, air, biaya pendidikan, TV berlanggangan), membeli pulsa

elektrik, bayar transaksi di e-commerce (belanja online, bayar tiket pesawat, tiket

hotel,dll) dsb.

5. Membuka rekening tabungan baru, membuka tabungan pendidikan, tabungan berjangka,

membeli asuransi, membeli reksadana, atau membuka rekening deposito dengan cepat

dan aman.

6. Mengajukan pinjaman KTA, KPR, KMG secara online dengan mudah dan cepat.

7. Cek nilai tukar mata uang (kurs) rupiah terhadap mata uang negara lain, seperti dolar

Amerika (USD), dolar Singapura (SGD), dolar Australia (AUD), euro (EUR), yen

Jepang (JPY) dll.

8. Update dengan berbagai program dan produk terkini dari Bank.

Kekurangan Internet Banking

1. Rawan pencurian dan penyadapan data. Sebagai nasabah dan juga pihak bank perlu

waspada akan kejahatan cyber oleh hacker. Kejahatan hacker terharap pencurian data

nasabah di e-banking bisa saja terjadi apabila ada keteledoran. Jadi, nasabah wajib

mematuhi semua prosedur penggunaan e-banking / internet banking yang baik sehingga

lebih aman. Sementara, pihak bank harus rajin melakukan pengawasan dan perawatan

terhadap infrastruktur teknologi informasi perbankan.


2. Rawan kejahatan online dengan berbagai modus seperti teknik skimming, phising,

penawaran hadiah palsu, dsb. Jangan mudah tergiur hal yang tidak masuk akal atau iklan-

iklan yang menggiurkan.

3. Rawan terkena serangan malware/virus. Ini penting sekali diperhatikan, Anda sebaiknya

menggunakan paket data atau koneksi internet yang aman agar tidak terena serangan

virus. Jangan gunakan koneksi VPN gratisan dan Wi-Fi publik sebab ada banyak

virus/malware. Pastikan smartphone/laptop Anda sudah tertanam perangkat lunak

antivirus dan antimalware supaya terhindar dari cracking.

4. Tidak bisa akses e-banking di daerah terpecil atau sinyal koneksi internet rendah. Di

Indonesia, tentunya ada beberapa daerah yang masih belum memiliki sinyal internet yang

kuat, jadi hal ini merupakan kelemahan e-banking karena harus online untuk transaksi.


BAB VIII PASAR UANG DAN VALAS

A. Pokok Bahasan

1. Pengertian dan fungsi pasar uang & valas

2. Jenis transaksi di Pasar uang & valas

3. Instrumen dan Indikator

4. Lembaga yang terlibat dalam pasar uang dan valas

5. Resiko investasi


Setelah mempelajari ini, mahamasiswa diharapkan dapat memahami, Pengertian dan

fungsi pasar uang & valas, Jenis transaksi di Pasar uang & valas, Instrumen dan

Indikator, Lembaga yang terlibat dalam pasar uang dan valas, Resiko investasi

C. Kompetensi Umum

Memahami tentang tentang Konsep dan Teori pasar uang dan valas


1. Ketepatan menjelaskan Pengertian dan fungsi pasar uang & valas

2. Ketepatan menjelaskan Jenis transaksi di Pasar uang & valas

3. Ketepatan menjelaskan Instrumen dan Indikator

4. Ketepatan menjelaskan Lembaga yang terlibat dalam pasar uang dan valas

5. Ketepatan menjelaskan Resiko investasi





2. Dosen menjelaskan tentang konsep/teori pasar uang dan valas

3. Dosen dan mahasiswa mendiskusikan bersama konsep/teori pasar uang dan valas



F. Uraian Materi

Pengertian Pasar Uang


Pasar uang adalah suatu tempat pertemuan abstrak dimana para pemilik dana jangka pendek

dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung

maupun melalui perantara. Sedangkan yang dimaksud dengan dana jangka pendek adalah

dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batasan waktu dari

satu hari sampai satu tahun, yang dapat diperjualbelikan di dalam pasar uang.

Sesuai dengan namanya, pasar uang (money market) adalah keseluruhan permintaan dan

penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu satu tahun

atau kurang dari satu tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar

uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek.

Kebutuhan Adanya Pasar Uang

Ada beberapa alasan mengapa pasar uang dibutuhkan dalam sistem perekonomian karena

banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara

inflows dan outflows. Misalnya, perusahaan melakukan penagihan dari klien pada periode

tertentu dan pada waktu yang lain ia harus mengeluarkan uang dan menutupi biaya

operasionalnya. Untuk mengatasi masalah tersebut (pada saat kas perusahaan mengalami

defisit), maka perusahaan sementara dapat memasuki pasar uang sebagai peminjam dengan

mencari lembaga keuangan atau pihak lain yang memiliki surplus (kelebihan) dana.

Selanjutnya, pada saat mengalami surplus dana perusahaan menjadi kreditur dalam pasar

uang untuk memperoleh pendapatan daripada membiarkan dananya tak terpakai atau idle.

Oleh karena itu, pasar uang berfungsi untuk menjembatani adanya kesenjangan antara

penerimaan dan pengeluaran dana, menutup kekurangan dengan pinjaman jangka pendek

apabila pengeluaran dana melebihi penerimaan dan penyediaan outlet investasi untuk

memperoleh pendapatan bunga bagi unit yang penerimaannya melebihi pengeluaran.

Kebutuhan akan adanya pasar uang dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk

medapatkan sejumlah danan dalam jangka pendek atau sifatnya harus segera dipenuhi.

Dengan demikian pasar uang memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai

modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya

b. Memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

c. Menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat.


Tujuan dan Fungsi Pasar Uang

Investor di pasar uang terutama mencari keamanan dan likuiditas di samping peluang untuk

memperoleh pendapatan bunga. Hal tersebut karena dana yang diinvestasikan di pasar uang

kelebihan untuk sementara dan biasanya dibutuhkan dalam waktu singkat untuk membayar

pajak, gaji, deviden, dan sebagainya. Dengan alasan ini, maka investor sangat sensitif

terhadap risiko.

Pasar uang mempunyai fungsi yaitu sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga

keuangan, perusahaan-perusahaan nonkeuangan, dan peserta-peserta lainnya baik dalam

memenuhi kebutuhan jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana

atas kelebisi likuiditasnya. Pasar uang juga berfungsi sebagai sarana pengendali moneter

dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. SBI (Sertifikat Bank Indonesia) sebagai

instrumen dlam melakukan operasi pasar terbuka digunakan untuk kontraksi moneter.

Pelaksanaan pasar terbuka oleh Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan Sertifikat

Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). SBI sebagai instrumen dalam

melakukan operasi pasar terbuka digunakan untuk tujuan kontraksi moneter. Sementara

SBPU berfungsi sebagai instrumen ekspansi moneter.

Peserta Pasar Uang

Pihak yang terlibat dalam transaksi pasar uang baik sebagai investor maupun sebagai penerbit

instrument dalam rangka mobilisasi dana antara lain adalah :

1. Lembaga-lembaga keuangan

2. Perusahaan-perusahaan besar

3. Lembaga-lembaga pemerintah

4. Individu-individu

Pasar uang menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli asset financial, pasar ini

menekankan pada kredit untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Pasar uang adalah

mekanisme yang mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang

mengalami defisit. Transaksi dalam pasar uang sebagian besar bersifat jangka pendek. Oleh

karena itu mekanisme dalam pasar uang pada dasarnya dirancang untuk mempertemukan


kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah. Dengan

demikian, keberadaan pasar uang memungkinkan terjadinya transaksi pinjam-meminjam.

Instrument Pasar Uang

Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang jenisnya cukup

bervariasi termasuk surat-surat berharga yang diterbitkan oleh badan-badan usaha swasta dan

negara serta lembaga-lembaga pemerintah.

1. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh

Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek kurang dari satu

tahun.

2. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Surat berharga jangka pendek yang dapat diperjual-belikan secara diskonto dengan

Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang telah ditunjuk oleh BI.

3. Sertifikat Deposito

Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam

suatu jumlah, jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat Deposito adalah

deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Ciri pokok yang

membedakannya dengan deposito berjangka terletak pada sifat yang dapat

dipindahtangankan atau diperjualbelikan sebelum jangka waktu jatuh temponya melalui

lembaga - lembaga keuangan lainnya.

4. Commerecial Paper

Promes yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk

memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang.

5. Call Money

Kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka

waktu pendek.

6. Repurchase Agreement

Transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan

membeli kcmbali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan

harga yang telah ditetapkan lebih dahulu

7. Banker's Acceptence

Suatu instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir

atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing.


Indikator Pasar Uang

Indikator pasar uang sangat diperlukan untuk mengukur atau paling tidak mengamati

perkembangan pasar uang. Indikator pasar uang meliputi:

1. Suku bunga Pasar Uang Antar Bank (Rp)

Tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam

meminjam danadalam bentuk rupiah.

2. Volume transaksi Pasar Uang Antar Bank (Rp)

Jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk rupiah.

3. Suku bunga Pasar Uang Antar Bank (US$)

Tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam

meminjam danadalam bentuk US $.

4. Volume transaksi Pasar Uang Antar Bank (US$)

Jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk US $.

5. JIBOR (Jakarta Interbank Offered)

Suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam meminjam antar bank.

6. Suku bunga deposito Rupiah (%/Th)

Tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam

bentuk Rupiah.

7. Suku bunga deposito US$ (%/Th)

Tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam

bentuk US $.

8. Nilai Tukar Rupiah (Kurs)

Harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang

terhadap mata uang lainnya

9. Suku bunga kredit

Tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para

kreditor.

Kelebihan dan Kelemahan

1. Kelebihan

a. Sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami

kesulitan likuiditas.

b. Sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha


2. Kelemahan

a. Risiko pasar

Risiko ini terjadi karena turunnya harga suatu instrumen pasar uang dikarenakan

tingkat suku bunga naik sehingga investor mengalami kerugian.

b. Risiko gagal bayat

Risiko ini terjadi karena debitur tidak dapat memenuhi kewajiban bayar pada kreditor.

c. Risiko inflasi

Risiko ini terjadi karena naiknya harga barang atau jasa sehingga daya beli menurun

atas pendapatan yang diterima dari pinjaman yang diberikan.

d. Risiko nilai tukar

Risiko ini terjadi karena adanya perubahan tidak menguntungkan terhadap kurs mata

uang asing.

Pasar Valuta Asing

Pengertian Pasar Valuta Asing

Valuta Asing yang biasa disingkat Valas atau dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai forex

(Foreign Exchange), yang berarti pertukaran uang dari nilai mata uang yang berbeda. Valuta

asing merupakan suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antarnegara,

memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasioanal, dan

meminimalkan kemungkinan resiko kerugian (exposure of risk) akibat terjadinya fluktuasi

kurs suatu mata uang. Pasar Valuta Asing menyediakan pasar sarana fisik maupun dalam

pasar kelembagaan untuk melakukan perdagangan mata uang asing, menentukan nilai tukar

mata uang asing, dan menerapkan managemen mata uang asing.

Menurut survei BIS (Bank International for Settlement, bank sentral dunia), yang dilakukan

pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD$1,4 triliun

per harinya. Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi

tersebut, valuta asing juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (return on

investment atau tingkat pengembalian investasi) serta laba yang akan didapat bisa melebihi

rata-rata perdagangan pada umumnya. Akibat pergerakan yang cepat tersebut, maka pasar

valuta asing juga memiliki risiko yang sangat tinggi.

Mekanisme Kerja Pasar Valuta Asing

Perantara utama dalam pasar valas adalah bank-bank utama yang beroperasi diseluruh dunia

terutama yang berdagang valas. Bank-bank ini dihubungkan dengan jaringan telekomunikasi


yang sangat maju dan canggih, dimana dapat menghubungkan bank-bank tersebut dengan

klien utamanya dan bank-bank lain diseluruh dunia. Tidak seperti di bursa saham yang

memiliki lantai perdagangan (trading floor), pialang-pialang berbagai bank dalam pasar valas

tidak pernah bertemu dan berhadapan secara langsung. Hanya telepon, modem, mesin faks,

terminal computer, atau telex yang menghubungkan permintaan dan penawaran valas. Ada

dua tingkatan dalam pasar valas. Pertama, pasar konsumen/eceran (consumer/retail market),

dimana individu atau institusi membeli dan menjual valas kepada bank. Sebagai contoh, bila

IBM bermaksud merepatriasi keuntungan dari cabangnya di Jerman ke AS, maka IBM dapat

mendatangi sebuah bank di Frankfurt dengan tawaran menjual DM yang dimilikinya untuk

ditukarkan US$. Kedua, apabila bank tersebut tidak memiliki jumlah US$ yang diinginkan,

maka bank tadi akan mendatangi bank lain untuk memperoleh Dolar sebagai ganti DM atau

valas lain. Penjualan dan pembelian semacam ini disebut pasar antar bank.

Dalam pasar valas, tidak ada keseragaman. Dengan adanya transaksi diluar bursa

perdagangan (over the counter) sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing,

banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya dimana mata

uang yang berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa “tidak ada

kurs tunggal mata uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana

atau pelaku pasar mana yang bertransaksi”. Namun dalam praktiknya, perbedaan tersebut

seringkali sangat tipis.

Fungsi Pasar Valuta Asing

Fungsi pasar valuta asning antara lain:

1. Transfer daya beli (transfer of purchasing power)

Sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasioanal dan transaksi modal

yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang tinggal di negara yang memiliki mata

uang yang berbeda.

2. Penyediaan kredit

Pengiriman barang antarnegara dalam perdagangan internasional membutuhkan

waktu. Oleh karena itu, harus ada suatu cara untuk membiayai barang-barang dalam

perjalanan pengiriman barang termasuk setelah barang sampai ke tempat tujuan yang

biasanya memerlukan beberapa waktu untuk kemudian dijual kepada pembeli.

3. Mengurangi risiko valuta asing

Importir mengharapkan memperoleh keuntungan dalam usaha perdagangan. Dalam

kondisi normal dari kemungkinan risiko yang tidak diperkirakan misalnya terjadi


perubahan kurs yang tiba-tiba sehingga mempengaruhi besarnya keuntungan yang

telah diperkirakan.

Tujuan Transaksi Valuta Asing

Ada beberapa tujuan dalam melakukan transaksi valas baik yang dilakukan oleh

perusahaan/badan maupun individu adalah sebagai berikut:

1. Komersial: ekspor-impor lalu lintas modal, lalu lintas jasa, dan lain-lain.

2. Funding: pinjaman valuta asing dan kebutuhan cash flow.

3. Hedging: untuk keperluan hedging atas risiko perubahan kurs valuta asing.

4. Investasi: commercial investment, property investment, dan portfolio investment.

5. Individu: turis dan kebutuhan individu lainnya.

6. Marketmaking: berupa perdagangan valuta asing yang dilakukan bank-bank dengan

menawarkan harga dua arah sebagai marketmaker.

7. Position taking: aktivitas ini lazim ditemui untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pada

aktivitas ini, pelaku pasar akan memposisikan dirinya sesuai dengan kecendrungan

menguat atau melemahnya mata uang.

Pelaku Pasar Valuta Asing

Pelaku ekonomi yang utama dalam pasar valas dapat digolongkan menjadi:

a. Perusahaan

Untuk meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi, perusahaan selalu melakukan

eksplorasi terhadap berbagai sumber-sumber daya yang baru dan yang lebih murah. Ada

kegiatan impor dan ekspor yang dilakukan perusahaan kadang memerlukan mata uang negara

lain dengan jumlah yang cukup besar.

b. Individu

Masyarakat atau perorangan melakukan transaksi valuta asing di sebabkan oleh beberapa

faktor. Faktor yang pertama adalah kegiatan spekulasi, yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi

pergerakan nilai valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Faktor kedua adalah kebutuhan

konsumsi pada saat berada di luar negeri.

c. Bank Umum dan Perbankan

Bank umum melakukan transaksi jual beli valas untuk berbagai keperluan antara lain

melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya dalam bentuk mata uang lain. Perbankan


adalah pelaku pasar valas yang terbesar dan paling aktif. Perbankan beroperasi dalam pasar

valas lewat para pedagangnya.

d. Pialang Pasar Valas atau Broker

Mereka membantu untuk mencarikan pembeli ataupun penjual.

e. Pemerintah

Pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan antara lain membayar

hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus di tukarkan lagi

kedalam mata uang lokal.

f. Bank Sentral.

Biasanya bank sentral melakukan jual beli valuta asing dalam rangka menstabilkan nilai tukar

mata uang.

g. Spekulan dan Arbitraser

Arbitraser adalah orang yang mengeksploitasi perbedaan kurs antar valas. Peran serta

spekulan dan arbitraser dalam pasar valas semata-mata didorong oleh motif mengejar

keuntungan.

h. Institusi

Institusi yang dimaksud disini adalah institusi-institusi keuangan yang mempunyai investasi

internasional, meliputi dana pensiun, perusahaan asuransi, mutual fund, dan bank investasi.

Jenis-jenis Pasar Valuta Asing

1. Pasat SPOT (Pasar Tunai)

Dalam transaksi spot biasanya penyerahan valas ditetapkan dua hari kerja berikutnya.

Misalkan kontrak jual beli valas di tutup tanggal 10 maka penyerahannya dilakukan tanggal

12, namun apabila tanggal 12 adalah hari minggu atau hari libur Negara asal (Home

Countries), penyerahan dilakukan pada hari berikutnya (Eligible Date) tanggal penyerahan ini

disebut Value Date.

2. Pasar Forward

Kurs forward adalah nilai tukar suatu valuta dengan valuta lain pada suatu waktu di masa

depan yang dikuotasikan oleh bank-bank. Kemudian yang dimaksud pasar forward adalah

pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak forward mata uang. Waktu antara

ditetapkannya kontrak dan pertukaran mata uang yang sebenarnya terjadi dapat bervariasi

dari dua minggu hingga satu tahun. [2]

Pasar Currencies Future


Pasar currency futures merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency

futures. Suatu kontrak currency futures menetapkan suatu volume standar dari suatu valuta

tertentu yang akan ditukarkan pada tanggal penyelesaian (settlement date) tertentu di masa

depan. Sebuah MNC (multi national corporation) yang ingin meng-hedge hutangnya akan

membeli kontrak currency futures untuk mengunci harga suatu valuta di masa depan.

3. Pasar Currency Options

Pasar currency options merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency

options. Kontrak currency options dapat diklasifikasikan sebagai call atau put. Suatu currency

call options menyediakan hak untuk membeli suatu valuta tertentu dengan harga tertentu

dalam suatu periode waktu tertentu. Currency call options digunakan untuk meng-hedge

hutang-hutang valas yang harus dibayarkan di masa depan. Currency put options memberikan

hak untuk menjual suatu valuta asing dengan harga tertentu dalam suatu periode waktu

tertentu. Currency put options digunakan untuk meng-hedge piutang-piutang valas yang akan

diterima di masa depan.

4. Pasar Barter (SWAP)

Kombinasi antara pembeli dan penjual untuk dua mata uang secara tunai yang diikuti

membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak secara

stimultan dengan batas waktu yang berbeda.

Kelebihan dan Kelemahan Pasar Valuta Asing

1. Kelebihan Pasar Valuta Asing

a. Transaksi 24 jam

Tidak seperti transaksi di pasar modal, pasar valas berjalan 24 jam sehari selama 5

hari dalam seminggu.

b. Likuiditas

Banyaknya broker/dealer dalam pasar valas menjadikan pasar valas menjadi sangat

likuid sekaligus bisa menjadikan harga menjadi lebih stabil. Dengan begitu, trader

bisa membuka atau menutup posisi pada fair market price.

c. Rendahnya biaya transaksi

Biaya transaksi di pasar valas secara online tidak ada, namun hanya dikenakan biaya

yang jumlahnya cukup beragam salah satu contohnya adalah biaya pada saat

penarikan dana dari akun forex.

d. Keuntungan dari kenaikan dan penurunan harga


Para trader dapat menarik keuntungan dari kenaikan harga yaitu selisih antara harga

beli (ask/offer) dengan harga jual/harga penutupan (bid) pada pesanan beli (buying

order). Sedangkan pada pesanan jual (selling order), keuntungan didapat dari selisih

antara harga jual (bid) dengan harga beli/penutupan (ask/offer).

e. Marjin perdagangan

Perdagangan dengan marjin dapat membuat daya beli investor melebihi jumlah modal

yang dimiliki.

f. Two way opportunities

Anda dapat menghasilkan keuntungan 2 arah, ketika market naik atau pun ketika

market turun. Hal ini tidak berlaku bagi investasi jenis lain (1 way opportunity),

sebagai contoh: saham.

g. Fungsi laverage (fungsi pengali/daya ungkit)

Dengan modal relatif kecil anda dapat menghasilkan keuntungan yang jauh lebih

besar. Contoh : tanpa leverage anda hanya akan mendapatkan $0.01/point dengan

modal $100. Tapi dengan leverage 1:100 maka anda dapat menghasilkan $1/point

dengan modal yang sama ($100).

2. Kelemahan Pasar Valuta Asing

a. Risiko kurs pertukaran (exchange rate risk)

Risiko ini timbul sebagai akibat dari naik-turunnya nilai tukar (kurs) valas.

b. Risiko negara asal

Risiko ini timbul dari akibat campur tangan pemerintah yang mata uangnya di

perdagangkan di pasar valas contohnya seperti intervensi bank sentral di negara

tersebut dengan menaikkan tingkat suku bunga, melepas obligasi pemerintah,

pembelian valuta asing secara besar-besaran oleh pemerintah dan sebagainya.


BAB IX PASAR MODAL

A. Pokok Bahasan

1. Pengertian dan sejarah perkembangan

2. Lembaga yang terlibat dalam pasar modal

3. Produk-produk di Pasar Modal

4. Strategi investasi di Pasar Modal



sejarah perkembangan, Lembaga yang terlibat dalam pasar modal, Produk-produk di

Pasar Modal, Strategi investasi di Pasar Modal,

C. Kompetensi Umum

Memahami tentang tentang Konsep dan Teori kegiatan modal ventura dan anjak piutang


1. Ketepatan menjelaskan Pengertian dan sejarah

2. Ketepatan menjelaskan Jenis dan manfaat

3. Ketepatan menjelaskan Pihak-pihak yang terlibat

4. Ketepatan menjelaskan Mekanisme kegiatan modal ventura dan anjak piutang





2. Dosen menjelaskan tentang konsep/teori pasar modal ventura dan anjak piutang

3. Dosen dan mahasiswa mendiskusikan bersama konsep/teori modal ventura dan

anjak piutang



F. Uraian Materi


Definis Pasar Modal

Secara awam pengertian dan defines pasar modal adalah mirip seperti pada pada umunya,

yaitu tempat bertemunya antara pembeli. Secara akademisi, pengertian dan defines pasar

modal adalah pasar yang dikelola secara terorganisir dengan aktivitas perdagangan surat

berharga, seperti saham, obligasi, option, warrant, right, dengan menggunakan jasa perantara,

komisioner dan underwriter.

Menurut UU nomor 8 Tahun 1995

“Pasa Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan

Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan

profesi yang berkaitan dengan Efek. Pasar Modal berbeda dengan pasar uang.”

Sejarah Pasar Modal Indonesia

Menurut buku "Effectengids" yang dikeluarkan Vereneging voor den Effectenhandel pada

tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880 namun dilakukan tanpa organisasi

resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878 terbentuk

perusahaan untuk perdagangan komuitas dan sekuritas, yakti Dunlop & Koff, cikal bakal PT.

Perdanas.

Di zaman penjajah, sekitar awal abad 19 pemerintah colonial Belanda mulai membangun

perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah dari

para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut terdiri dari

orang-orang Belanda dan Eropah lainnya yang penghasilannya sangat jauh lebih tinggi dari

penghasilan penduduk pribumi. Atas dasar itulah maka pemerintah colonial wakti itu

mendirikan pasar modal. Setealh mengadakan persipan, maka akhirnya berdiri secara resmi

pasar modal di Indonesia yang terletak di Batavia (Jakarta) pada tanggal 14 Desember 1912

dan bernama Vereniging voor de Effectenhandel (asosiasi perdanagan efek) dan langsung

memulai perdagangan.

Di tingkat Asia, bursa Batavia ini merupakan yang keempat tertua terbentuk setelah Bombay

(1830), Hong Kong (1847), dan Tokyo (1878). Pada saat awal terdapat 13 anggota bursa

yang aktif (makelar) yaitu : Fa. Dunlop & Kolf; Fa. Gijselman & Steup; Fa. Monod & Co.;

Fa. Adree Witansi & Co.; Fa. A.W. Deeleman; Fa. H. Jul Joostensz; Fa. Jeannette Walen; Fa.

Wiekert & V.D. Linden; Fa. Walbrink & Co; Wieckert & V.D. Linden; Fa. Vermeys & Co;

Fa. Cruyff dan Fa. Gebroeders.

Sedangkan Efek yang diperjual-belikan adalah saham dan obligasi perusahaan/perkebunan

Belanda yang beroperasi di Indonesia, obligasi yang diterbitkan Pemerintah (propinsi dan


kotapraja), sertifikat saham perusahaan-perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor

administrasi di negeri Belanda serta efek perusahaan Belanda lainnya.

Badan atau Lembaga yang terlibat di Pasar Modal

1. BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal)

Tugas Badan Pengawas Pasar Modal menurut Keppres No. 53 Tahun 1990 tentang Pasar

Modal adalah :

Mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan

diperdagangkan secara teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal

masyarakat umum.

Melaksanakan pembinaan dan pengawas terhadap lembaga-lembaga berikut:

a. Bursa efek

b. Lembaga kliring, penyelesaian dan penyimpanan

c. Reksa dana

d. Perusahaan efek dan perorangan

Memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal

Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal wajib menetapkan ketentuan bagi

terjaminnya pelaksanaan efek secara ertib dan wajar dalam rangka melindungi pemodal dan

masyarakat berupa:

1) Keterbukaan informasi tentang transaksi efek di bursa efek oleh semua perusahaan efek

dan semua pihak. Ketentuan ini wajib memuat persyaratan kererbukaan kepada Ketua

Bapepam dan masyarakat tentang semua transaksi efek oleh semua pemegang saham

utama dan orang dalam serta pihak terasosiasikan dengannya.

2) Penyimpanan catatan dan laporan yang diberikan oleh pihak telah memperoleh izin usaha,

izin perorangan, persetujuan atau pendaftaran profesi.

3) Penjatahan efek, dalam hal terdapat kelebihan jumlah permintaan pada suatu penawaran

umum. Ketentuan ini tidak mengharuskn diadakannya penerbitan sertifikat dalam jumlah

yang kurang dari jumlah standar yang berlaku dalam perdagangan efek pada suatu bursa

efek.

Bapepam dipimpin oleh seorag ketua yang tugas pokoknya adalah memimpin Bapepam

sesuaidengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pemerintah dan membina aparatur

Bapepam agar berdaya guna dan berhasil guna. Disamping itu Ketua Bapepam bertugas


membuat ketentuan pelaksanaan teknis di bidang pasar modal secara fungsional menjadi

tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan serta

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Lembaga Penunjang Pasar Perdana

a. Penjamin Emisi Efek

Tugas penjamin efek antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar

dan jangka waktu efek (obligasi dan sekuritas kredit)

2. Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas

adinistrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi

efek, penyusunan prospektus merancang spesimen efek dan mendampingi emiten selama

proses evaluasi.

3. Mengatur penyelenggaraan emisi (pendistribusian efek dan menyiapkan sarana-sarana

penunjang).

b. Akuntan Publik

Tugas akuntan publik antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatya.

2. Memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

umum dan ketentuan-ketentuan Bapepam.

3. Memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik apabila diperlukan

c. Konsultan Hukum

Tugas konsultan hukum adalah meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan

pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten, yang meliputi

anggaran dasar, izin usaha, bukti kepemilikan atas kekayaaan emiten, perikatan yang

dilakukan oleh emiten dengan pihak ketiga, serta gugatan dalam perkara perdata dan pidana.

d. Notaris

Notaris bertugas membuat berita acara RUPS, membuat konsep akta perubahan anggaran

dasar dan menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek.

e. Agen Penjual

Agen penjual ini umumnya terdiri dari perusahaan pialang (broker/dealer) yang bertugas

melayani investor yang akan memesan efek, melaksanakan pengembalian uang pesanan dan

menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan.


f. Perusahaan Penilai

Perusahaan penilai diperlukan apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali

aktivanya. Penilaian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui beberapa beesarnya nilai wajar

aktiva perusahaan sebagai dasar dalam melakukan emisi melalui pasar modal.

Lembaga Penunjang dalam Emisi Obligasi

Dalam emisi obligasi, disamping lembaga penunjang untuk emisi saham juga dikenal

lembaga sebagai berikut:

a. Wali Amanat (Trustee)

Tugas wali amanat antara lain:

1. Menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten

2. Melakukan penilaian terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten yang

diterima olehnya sebagai jaminan.

3. Memberikan nasihat yang diperhitungkan oleh emiten.

4. Melakukan pengawasan terhadap pelunasan pinjaman pokok beserta bunganya yang

harus dilakukan oleh emiten tepat pada waktunya.

5. Melaksanankan tugas selaku agen utama pembayaran.

6. Mengikuti secara terus-menerus perkembangan pengelolaan perusahaan emiten.

7. Membuat perjanjian perwaliamanatan dengan pihak emiten.

8. Memanggil Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), apabila diperlukan.

b. Penanggung (Guarantor)

Penanggung bertanggungjawab atas dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi

beserta bunganya dari emiten kepada para pemengang obligasi tepat pada waktunya, apabila

emiten tidak memenuhi kewajibannya.

c. Agen Pembayar (Paying Agent)

Agen pembayar bertugas membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukukan setiap dua

kali setahun dan pelunasan pada saat obligasi telah jatuh tempo.

Lembaga Penunjang Pasar Sekunder

Lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam

pelaksanaan transaksi jual beli di bursa. Lembaga penunjang terdiri dari:

a. Pedagang Efek


Di samping melakukan jual beli efek untuk diri sendiri, pedangang efek juga berfungsi untuk

menciptakan pasar bagi efek tertentu dan menjaga keseimbangan harga serta memelihara

likuiditas efek dengan cara membeli dan menjual efek tertentu di pasar sekunder.

b. Perantara Perdagangan Efek (Broker)

Broker bertugas menerima order jual dan order beli investor untuk kemudian ditawarkan di

bursa efek. Atas jasa keperantaraan ini broker mengenakan fee kepada investor.

c. Perusahaan Efek

Perusahaan efek atau perusahaan sekuritas (sekurities company) dapat menjalankan saru atau

beberapa kegiatan, baik sebagai penjamin emisi efek (underwriter) , peranraa pedagang efek,

manajer investasi atau penasihat investasi.

d. Biro Administrasi Efek

Yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten secara teratur menyediakan jasa-jasa

melaksanakan pembukuan, transfer dan pencatatan, pembayaran dividen, pembagaian hak

opsi, emisi sertifikat, atau laporan tahunan untuk emiten.

e. Reksa Dana (Mutual Fund)

Reksadana meripakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana-dana investor yang pada

umumnya diinvestasikan dalam bentuk instrumen pasar modal atau pasar uang oleh manajer

investasi. Atas dana yang dikelola tersebut diterbitkan unit saham atau sertifikat sebagai bukti

keikutsertaan investor pada perusahaan reksadana.

Produk-produk di Pasar Modal

a. Produk Saham

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, saham adalah produk yang ada pada pasar

modal. Saham diperjualbelikan dalam bentuk sertifikat sebagai bukti atas pemilikan

perusahaan. Pada pasar modal, saham yang ada diperjualbelikan menurut satuan round

lot. Dan ada dua jenis saham yang ditawarkan yaitu, Saham Biasa serta Saham Preferen.

b. Produk Derivatif

Ini adalah salah satu bagian dari produk di pasar modal yang berdiri sebagai efek hasil

penurunan instrumen efek berbeda alias underlying.

c. Produk Waran

Jika Anda sama sekali belum pernah terjun ke dunia pasar modal, maka akan asing

dengan produk satu ini. Waran berarti produk yang dapat dibeli dengan harga yang

terlebih dahulu ditetapkan dan hanya dapat dijual dan belikan dalam waktu tertentu.


Ketika hendak membeli produk Waran, investor harus menunggu hingga waktu yang

sudah ditentukan datang.

d. Produk Obligasi

Produk dari pasar modal yang ditujukan untuk perusahaan dan investor dikenal sebagai

obligasi. Tertulis dalam bentuk sertifikat dan sertifikat tersebut sebagai bukti bahwa

investor telah menanamkan modal atau uang untuk perusahaan yang ditunjuk untuk

bekerja sama.

e. Produk Reksa Dana

Suatu kelompok investor membeli produk pasar modal seperti obligasi, saham, atau

produk lainnya adalah produk dari reksa dana. Tidak sembarang orang bisa mengelola

produk pasar modal ini. Lebih tepatnya adalah perusahaan investasi yang sudah

profesional melakukan pengelolaan terhadap produk reksa dana.

f. Produk Bukti Right

Investor memiliki hak untuk melakukan pembelian saham baru yang ditawarkan atau

dijual pihak emiten dan dihadirkan dalam bentuk surat berharga adalah penjelasan dari

produk bukti right. Investor berhak untuk membeli sejumlah saham baru dengan surat

berharga tersebut ketika berada dalam pasar modal.

Umumnya, produk-produk yang diperjualbelikan dalam pasar modal tersebut untuk janka

waktu selama satu tahun. Produk pasar modal ini dapat berfungsi sebagai modal jangka

panjang bagi investor maupun perusahaan yang terlibat dalam penanaman modal di pasar

modal.

Strategi Investasi di Pasar Modal

Keuntungan (capital gain) dan kerugian (capital loss) bagi investor sangat dipengaruhi oleh

kemampuannya dalam menganalisis keadaan harga saham dan kemungkinan turun naiknya

harga di Bursa. Beberapa strategi dalam melakukan investasi di Bursa Efek (khususnya

dalam bentuk saham) sebagai berikut.

1. Mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Strategi ini dapat

memper kecil risiko investasi karena risiko akan disebar ke beberapa jenis saham.

Peluang untuk mendapatkan keuntungan cukup besar. Kerugjan pada salah satu jenis

saham dapat tertutupi oleh keuntungan pada jenis saham lainnya.

2. Beli di pasar perdana dan dijual begitu dicatatkan di bursa.


3. Beli dan simpan. Strategi ini dapat digunakan apabila investor memiliki keyakinan

berdasarkan analisis bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki prospek untuk

berkembang yang cukup pesat beberapa tahun mendatang sehingga sahamnya

diharapkan akan mengalami kenaikan yang cukup besar. Keuntungan yang dapat

diperoleh dari strategi ini di samping dividen juga capital gain.

4. Beli saham tidur. Saham tidur adalah saham yang jarang atau tidak pernah ada

transaksi. Saham tidur ini dapat disebabkan karena jumlah saham yang dicatatkan

terlalu sedikit atau dikuasai oleh investor institusi dan pemilik saham lama (pendiri

perusahaan). Atau dapat pula disebabkan oleh kinerja perusahaan yang bersangkutan

kurang baik atau prospek usahanya masih kurang cerah sehingga kurang mendapat

perhatian pemodal.

5. Strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Investor yang memilih

strategi ini cenderung bersifat lebih spekulatif. Investor seperti ini harus senantiasa

mengikuti pergerakan atau perubahan harga-harga saham di Bursa.

6. Konsentrasi pada industri tertentu. Strategi ini lebih cocok bagi investor yang benar-

benar menguasai kondisi suatu jenis industri sehingga mengetahui prospek

perkembangannya di masa yang akan datang. Investor dapat memilih beberapa saham

perusahaan yang bank yang memiliki bisnis dalam sektor industri yang bersangkutan.

7. Reksa dana. Melakukan investasi dengan membeli unit penyertaan atau saham yang

diterbitkan oleh reksa dana. Strategi ini cocok bagi investor yang tidak memiliki

cukup waktu melakukan analisis pasar atau tidak ada akses informasi. Biasanya

investor pemula cenderung memilih jenis investasi ini.


BAB X MEMAHAMI MODAL VENTURA (CAPITAL VANTURE) DAN ANJAK

PIUTANG (FACTORING)

A. Pokok Bahasan

1. Pengertian dan sejarah

2. Jenis dan manfaat

3. Pihak-pihak yang terlibat

4. Mekanisme kegiatan modal ventura dan anjak piutang



sejarah, Jenis dan manfaat, Pihak-pihak yang terlibat, Mekanisme kegiatan modal ventura

dan anjak piutang

C. Kompetensi Umum

Memahami tentang tentang Konsep dan Teori kegiatan modal ventura dan anjak piutang


1. Ketepatan menjelaskan Pengertian dan sejarah

2. Ketepatan menjelaskan Jenis dan manfaat

3. Ketepatan menjelaskan Pihak-pihak yang terlibat

4. Ketepatan menjelaskan Mekanisme kegiatan modal ventura dan anjak piutang





2. Dosen menjelaskan tentang konsep/teori modal ventura dan anjak piutang

3. Dosen dan mahasiswa mendiskusikan bersama konsep/teori modal ventura dan

anjak piutang



F. Uraian Materi

Pengertian Modal Ventura (Capital Venture)

Istilah Ventura berasal dari kata Venture yang secara harafiah dapat berarti sesuatu yang

mengandung risiko atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Adalah perusahaan modal


ventura yang berani melakukan investasi di mana investasi tersebut mengandung suatu risiko

tinggi. Kegiatan investasi yang dibiayai oleh modal ventura biasanya dalam jangka waktu

panjang dan memiliki risiko tinggi, seperti membentuk atau pengembangan usaha baru di

bidang tertentu. Meskipun risiko yang dihadapi tinggi, pihak modal ventura mengharap suatu

keuntungan yang tinggi pula dari penyertaan modalnya berupa capital gain atau deviden.

Perusahaan yang pembinyaan dari modal ventura disebut Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)

atau investee ompanyc.

Pengerian perusahaan modal ventura sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 61 tahun

1998 tentang Lembaga Pembiayan, adalah “Badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan

dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan

pembiayaan.”

Perbedaan antara bank dengan modal ventura terletak pada jenis kegiatannya. Bank

membiayai suatu kegiatan, tetapi tidak masuk ke perusahaan yang biayainya, sedangkan

modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke

dalam perusahaan yang dibiayainya.

Dengan demikian, kegiatan modal ventura memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan

dengan lembaga pembiayaan lainnya. Ciri atau karakteristik modal ventura adalah sebagai

berikut :

1. Kegiatan yang dilakukan bersifat penyertaan langsung ke suatu perusahaan.

2. Penyertaan dalam perusahaan bersifat jangka panjang dan biasanya di atas tiga tahun.

3. Bisnis yang dimasuki merupakan bisnis yang memiliki risiko tinggi.

4. Keuntungan yang diperoleh berasal dari capital gain, deviden, atau bagi hasil tegantung

dari penyertaan modalnya di bidang jenis yang diinginkan.

5. Kegiatannya lebih banyak dilakukan dalam usaha pembentukan usaha baru atau

pengembangan suatu usaha.

Secara sempit, modal ventura dapat diartikan sebagai modal yang ditanamkan pada usaha

yang mengandung risiko dengan tujuan memperoleh pendapatan berupa bunga atau deviden.

Perusahaan Modal Ventura di Indonesia diawali dengan pembentukan PT Bahana Pembinaan

Usaha Indonesia (BPUI), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya

dimiliki oleh Departemen Keuangan (82,2%) dan Bank Indonesia (17,8%). Gema nama

Bahana memang sempat menggetarkan dunia keuangan nusantara. Ketika pada tahun 1993

salah satu anak usahanya, PT Bahana Artha Ventura (BAV), agresif melebarkan usaha ke


seluruh provinsi, membentuk Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD). Sasarannya,

Usaha Kecil Menegah untuk dibiayayi.

Perbedaan Modal Ventura dan Bank.

Keterangan BANK MODAL VENTURA

Pelaku Bank, Kreditur, Debitur Investor, Perusahaan

Modal Vnetura, PPU.

Bantuan pembiayaan Pinjaman/Kredit Penyertaan Modal

Keterlibatan

manajemen

Tidak ada Ada (sebagai partner)

Jenis resiko Kredit macet Usaha gagal

Bentuk keuntungan Bunga kredit Capital gain/Keuntungan

Modal

Jangka waktu Pendek, Menengah,

Panjang

5-10 Tahun (jangka

panjang)

Akhir kontrak Lunas Divestasi (pengurangan

modal)

Pengertian Anjak Piutang (Factoring)

Factoring adalah salah satu alternatif sumber pembiayaan perusahaan dalam rangka

memperbaiki aliran kas (cash flow). salah satu bisnis modern yang sedang berlangsung di

indonesia adalah penjualan secara kredit yang sedang menyentuh penjualan berbagai jenis

barang kebutuhan industri maupun rumah tangga. semakin banyak transaksi bisnis secara

kredit, semakin banyak pula melahirkan kelangkaan dana tunai, baik bagi pihak produsen

maupun bagi pihak dealer. memang selama ini kredit perbankan dapat mengatasinya, tetapi

ada alternatif lain yang salah satu di antaranya adalah lembaga factoring. Dengan

mendiskontokan piutang pada lembaga ini, perusahaan dapat dengan segera memperoleh

uang tunai. Perusahaan factoring adalah salah satu perusahaan pembiayaan yang usaha

pokoknya adalah membeli piutang dagang perusahaan-perusahaan lain atas dasar atau syarat-

syarat yang tercantum dalam akta jual belinya. Ada macam-macam bentuk piutang yang bisa

diambil alih oleh perusahaan factoring, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan factoring membeli tunai surat perintah bayar dari suatu perusahaan, baik

yang sudah jatuh tempo maupun tagihan yang baru dapat dilakukan dalam jangka

waktu tertentu

2. Perusahaan factoring membeli tunai surat perintah bayar dari suatu perusahaan yang

jatuh tempo pembayarannya masih memerlukan beberapa waktu lagi


3. Perusahaan factoring membeli tagihan dari suatu perusahaan, dimana pembayaran atas

tagihan itu berdasarkan proses pengiriman barang yang memerlikan waktu

4. Perusahaan factoring membeli tunai surat-surat berharga yang belum jatuh tempo

5. Perusahaan factoring membeli tunai dokumen lain yang sifatnya tagihan dimasa yang

akan datang, seperti tagihan dari biro-biro perjalanan dan kartu kredit.

Kegiatan Anjak Piutang sudah dikenal sejak 2000 Tahun yang lalu dan pertama kali

dipraktekkan di Mesopotamia. Tetapi pada saat itu kegiatan-kegiatan anjak piutang dilakukan

dengan cara sederhana, yaitu pihak faktor biasanya bertindak sebagai agen penjualan yang

juga sekaligus berperan sebagai pemberi perlindungan kredit. Eksistensi kelembagaan Anjak

Piutang dimulai sejak ditetapkan Paket Kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES 20

1988) yang diatur dengan KEPRES No. 61 Tahun 1988 dan Keputusan Mentri Keuangan No.

172/KMK.06/2002.

Pengenalan Anjak Piutang bisa didirikan secara independen (berdiri sendiri) atau dapat di

lakukan oleh Multi Finance Company yaitu lembaga pembiayaan yang dapat melakukan

kegiatan usaha secara sekaligus di bidang Anjak Piutang (factoring), Sewa Guna Usaha

(leasing), Modal Ventura (joint venture), Kartu Kredit (credit card), dan Pembiayaan

Konsumen.

Jenis Dan Manfaat

b. Jenis Pembiayaan Modal Ventura[7]

Jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal vebtura adalah sebagi

berikut:

1. Equity Financing

Yaitu merupakan jenis pembiayaan langsung. Dalam hal ini perusahaan modal

ventura melakukan penyertaan langsung pada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)

dengan cara menambil bagian dari sejumlah saham milik PPU (Perusahaan Pasangan

Usaha)

2. Semi Equity Financial

Yaitu merupakan pembiayaan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan

oleh perusahaan PPU.

3. Mendirikan perusahaan baru. Dalam hal ini perusahaan modal ventura bersama-sama

dengan PPU mendirikan usaha yang baru sama sekali.

4. Bagi Hasil


Pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan kepada usaha kecil yang belum

memiliki bentuk badan hukum perseroan terbatas (PT), namun tidak tertutup

kemungkinan dengan yang berbadan hukum PT, apabila kedua belah pihak saling

menginginkannya.

Manfaat Pembiayaan Modal Ventura:

1. Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru.

2. Membantu pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam

pengembangan usahanya, terutama pada tahap awal.

3. Membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada

tahap mengalami kemunduran.

4. Memperlancar mekanisme investasi didalam dan diluar negeri.

c. Macam jenis factoring

Berdasarkan Pembiayaan Modal Ventura

1. Full service factoring

Pada full service factoring,pihak factoring melayani semua jasa factoring, baik yang

bersifat financing maupun jasa non financing

2. Recourse factoring

recourse factoring juga mencakup semua jasa factoring, kecuali jasa proteksi atas bad

debt. sampai saat ini mayoritas transaksi factoring masih bersifat recourse factoring

3. Bulk factoring

transaksi factoring seperti ini biasanya terjadi dalam jumlah besar kepada klien

tertentu saja

4. Invoice discounting

pada invoice discounting, klien hanya membutuhkan jasa financing

5. Undiscloesed factoring

undiscloesed factoring hampir sama dengan invoice discounting, tetapi kadang-

kadang pihak klien dapat meminta perlindungan atas bad debt dan pihak faktor

biasanya menunjuk pihak klien sebagai agen nya untuk menagih dari nasabah. dengan

demikian, pihak nasabah tidk merasa terganggu oleh intervensi pihak factoring.

Berdasarkan penanggung risiko

a. With resourse factoring


Berkaitan dengan risiko debitur yang tidak mampu memnuhi kewajiabnnya.

b. Without resourse factoring

Perusahaan anjak piutang menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah

dialihkan oleh klien.

Berdasarkan lingkup kegiatan

a. Domestic factoring

Kegiatan transaksi berdomisili di dalam negeri.

b. International factoring

Kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua

perusahaan factoring.

Manfaat Anjak Piutang :

a. Menurunkan biaya produksi perusahaan.

b. Memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau advanced

payment sehingga meningkatkan credit standing perusahaan klien.

c. Meningkatkan kemampuan klien, karena klien dapat mengadakan transaksi dagang secara

bebas atas dasar open account baik perdagangan dalam maupun luar negeri.

d. Meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal

kerja.

Adapun peran factoring dalam perdagangan internasional melibatkan empat pihak, yakni

eksportir, importir, perusahaan factoring di bidang eksport dan import. Misalnya, ekportir

menjual barangnya ke Amerika Serikat, prosesnya adalah sebagai berikut[9] :

1. Eksportir yang bersangkutan membuat perjanjian factoring, dengan perusahaan factoring

di indonesia.

2. Eksportir mengajukan permohonan batasan kredit sehubungan dengan ekspor tersebut.

3. Perusahaan factoring di indonesia memilih salah satu perusahaan factoring di negara

tujuan.

4. Perusahaan factoring di amerika serikat meneliti kredibilitas importir yang bersangkutan.

5. Jika perusahaan factoring menyetujui transaksi ini, eksportir dapat langsung mengirimkan

barangnya ke amerika serikat dan mengirimkan invoice kepada importir disertai

pemberitahuan supaya importir membayar kepada perusahaan factoring yang telah di

tunjuk di amerika serikat.


6. Salinan faktur di sampaikan kepada perusahaan factoring di dalam negri dan pihak

factoring membayar sebesar faktur dikurangi diskonto.

7. Perusahaan factoring dalam negri mengirimkan salinan bukti pembayaran kepada

perusahaan factoring di amerika serikat.

Setelah perusahaan factoring menerima pembayaran dari importir ia mengirimkan jumlah itu

setelah di potong bunga dan biaya lain-lainnya.

Pihak-Pihak Yang Terlibat

Pihak Yang Terlibat dalam Modal Ventura.

1. Pihak Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company)

2. Pihak Perusahaan Pasangan Usaha

3. Pihak Penyandang Dana Pihak Yang Terlibat dalam Anjak Piutang

Pihak Yang Terlibat dalam Anjak Piutang

1. Perusahaan factoring yang bersangkutan, yang akan membeli atau mengambil alih atau

mengelola pitang atau menjual kredit debiturnya.

2. Klien (perusahaan yang menjual piutang), sebagai kreditor, yang memiliki piutang atau

perusahaan yang menjual piutang agar dikelola oleh factoring.

3. Nasabah (perusahaan yang berutang pada klien), sebagai debitur, perusahaan atau

nasabah yang memiliki masalah pembayaran tagihan utang kepada klien (kreditor).

Mekanisme Kegiatan

Modal Ventura

1. Single Tier Approach

2. Perusahaan Modal Ventura menghimpun dana dan mengelola dana yang diinvestasikan

dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha.

3. Two Tier Approach

4. Pengelolaan modal ventura yang melibatkan dua badan usaha terpisah, dimana yang satu

sebagai perusahaan penyedia dana (fund company) dan yang lain sebagai perusahaan

pengelola (management company) yang melakukan pengelolaan fund company yang

bersangkutan.

Anjak Piutang

1. Kreditor menjual atau memberikan piutang yang dimilikinya kepada perusahaan anjak

piutang baik dengan cara memberitahukan kepada debitur ataupun tidak.


2. Perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada debitur sebagai pihak yang punya

utang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditor.

3. Debitur membayar kewajiban utangnya kepada perusahaan anjak piutang sesuai dengan

tanggal jatuh tempo yang disepakati.

4. Perusahaan anjak piutang memberikan atau membayar uang penjualan piutang dengan

diskonto (potongan atau bunga yang harus dibayar oleh orang yang menjual wesel atau

surat dagang yang diuangkan sebelum waktunya) kepada kreditor sesuai tanggung

jawabnya sesudah semua permasalahan utang piutang diselesaikan.


BAB XI SEWA GUNA USAHA (LEASING) DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

(FINANCE)

A. Pokok Bahasan

1. Pengertian dan Jenis perusahaan leasing/finance

2. Manfaat pembiayaan

3. Mekanisme dan teknik pembiayaan

4. Perkembangan leasing/finance



Jenis perusahaan leasing/finance, Manfaat pembiayaan, Mekanisme dan teknik

pembiayaan, Perkembangan leasing/finance

C. Kompetensi Umum

Memahami tentang tentang Konsep dan Teori Sewa guna usaha (Leasing)dan

Pembiayaan Konsumen (finance)


1. Ketepatan menjelaskan Pengertian dan Jenis perusahaan leasing/finance

2. Ketepatan menjelaskan Manfaat pembiayaan

3. Ketepatan menjelaskan Mekanisme dan teknik pembiayaan

4. Ketepatan menjelaskan Perkembangan leasing/finance





7. Dosen menjelaskan tentang konsep/teori Sewa guna usaha (Leasing)dan

Pembiayaan Konsumen (finance)

8. Dosen dan mahasiswa mendiskusikan bersama konsep/teori Sewa guna usaha

(Leasing)dan Pembiayaan Konsumen (finance)




F. Uraian Materi

Pengertian Sewa Guna Usaha

Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara lessor (perusahaan

leasing) dengan lassee (nasabah) dimana pihak lesor menyediakan barang dengan hak

penggunaan oleh lessee dengan imbalaln pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.

Sedangkan sewa guna usaha sesuai dengan mentri keuangan NO.1169/KMK.01/1991 adalah

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha

dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease)

untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertenru berdasarkan pembayaran secara

berkala. Selanjutnya yang dimaksud dengan finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha

dimana lease pada ahir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna

usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operating lease tidak memiliki hak

opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.

Pengertian lessor adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha leasing dengan

menyediakan berbagai macam barang modal, sedangkan lesse adalah nasabah yang

menginginkan barang modal tersebut.

Jenis Perusahaan Leasing

1. Independent leasing: Perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat sebagai supplier atau

membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk di-lease-kan.

2. Captive lessor: Produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka

lease-kan adalah barang-barang mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk

meningkatkan penjualan sehingga mengurangi penumpukan barang di gudang/toko.

3. Lease broker: Perusahaan ini hanya mempertemukan keinginan lessee untuk memperoleh

barang modal kepada pihak lessor untuk di-lease-kan. Lease broker hanya sebagai

perantara antara pihak lessor dengan pihak lessee.

Pengertian Pembiayaan

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No:

91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan

Syariah Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama

permodalan antar koperasi dengan anggota, calon anggotanya, yang mewajibkan penerima

pembiayaan itu untuk melunasai pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi


sesuai akad diserta pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan

yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Jenis-Jenis Pembiayaan

Dalam menjelaskan jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktunya,

orangnya (yang menerima dan memberi pembiayaan ) dan tempat kediaman.

1. Jenis Pembiayaan dilihat dari Tujuan

a. Pembiayaan Kansumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-

kebutuhan lainnya guna memenuhi krputusan dalam konsumsi

1) Pembiayaan konsumtif untuk umum

2) Pembiayaan konsumtif untuk pemerintah

b. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan Produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat

mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat

terwujudkan.Untuk memperoleh pembiayaan , dapat dilakukan dengan beberapa

alternatif.

1) Alternatif yang pertama ialah dapat diambil dari saving, yaitu bagian keuntungan

perusahaan yang tidak dibagikan

2) Jika alternatif yang pertama tidak mencukupi, maka pembiayaan tersebut dapat

dilakukan dengan jalan menjual saham-saham kepada masyarakat ( menarik

saving dari masyarakat)

3) Jembiayaan dapat pula dilakukan dengan jalan mengadakan pinjaman-pinjaman

baik kepada bank maupun kepada masyarakat

2. Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu

a. Short term ( pembiayaan jangka pendek ) ialah suatu bentuk pembiayaan yang

berjangka waktu maksimal satu tahun.

b. Intermediate Tern ( Pembiayaan jangka waktu menengah )ialah suatu bentuk

pembiayaan yang berjangka waktu dari satu tahun sampai tiga tahun.

c. Long Term ( Pembiayaan jangka panjang )ialah suatu bentuk pembiayan yang

berjangka waktu lebih dari tiga tahun

d. Demand loan atau Call loan ialah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktundapat

dimintak kembali.

3. Jenis Pembiayaan Dilihat Menurut Lembaga yang menerima pembiayaan


a. Pembiayaan untuk badan usaha pemerintah / daerah

b. Pembiayaan untuk badan usaha swasta

c. Pembiayaan perorangan

4. Jenis Pembiayaan Dilihat Menurut Tujuan Penggunaan

a. Pembiayaan Modal kerja / pembiayaan ekploitasi

Pembiayaan modal kerja (PMK) adalah pembiayaan untuk kerja perusahaan dalam

rangka pembiayaan aktiva lancar pembiayaan

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang ) yang

diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitas , modernisasi , perluasan ataupun

pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin ,bangunan dan tanah

untuk pabrik.

c. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan bank yang diberikan bank kepada pihak ketiga / perorangan(termasuk

karyawan banlk sendiri ) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan

cara membeli, nyewa atau dengan carab lain.

5. Jenis Pembiayaan Menurut Sektor Ekonomi

Pembiayaan menurut sektor ekonomi atas dasar kebutuhan untuk menentukan kebijakan

pengarahan pembiayan secara kuantatif yang dititik beratkan pada sektor ekonomi yang

diutamakan dalam pembiayaan bank itu. Sektor-sektor ekonomi:

a. Sektor Pertanian, Perburuan , dan Sarana Pertanian

b. Sektor Pertambangan

c. Sektor Perindustrian

d. Sektor Listrik Gas dan Air

e. Sektor Konstruksi

f. Sektor Perdagangan , Restoran dan Hotel

g. Sektor Pengangkutan,Pergudangan dan Komunikasi

h. Sektor jasa-jasa Dunia Usaha

i. Sektor jasa-jasa Sosial/Masyarakat

j. Dan sektor lainnya

6. Jenis Pembiayaan Menurut Sifat

Jenis Pembiayaan Menurut Sifat adalah berhubungan dengan perkembangan baki debet

sejak pembiayaan ditarik/dipergunakan sampai dengan pembiayaan dilunasi.


7. Jenis Pembiayaan yang Disalurkan Menurut Bank

a. Cash Loan adalah pinjaman uang tunai yang diberikan kepada customernya ,sehingga

dalam pembelian fasilitas cash loan ini bank telah nyediakan dana (fresh money) yang

dapat digunakan oleh customer berdasarkan ketentuan yang ada dalam akad

pembiayaannya.

b. Non Cash Loan adalah fasilitas yang diberikan kepada customernya , tetapi bank

belom mengeluarkan uang tunai atas fasilitas tersebut

8. Jenis Pembiayaan Menurut Sumber Dana

a. Pembiayaan dengan dan sendiri

b. Pembiayaan dengan dana bersama-sama

c. Pembiayaan dengan dana dari luar negri

9. Jenis Pembiayaan Menurut Wewenang Pemutusan

Dilihat dari wewenang peemutusannya , maka pembiayaan dibedakan atas wewenang

kantor wilayah , wewenang cabang dan wewenang kantor pusat.

10. Jenis pembiayaan Menurut Sifat Fasilitas

a. Committed Facility adalah suatu fasilitqas yang secara yuridis berkewajiban untuk

memenuhinya sesuia dengan yang diperjanjikan, kecuali terjadi suatu peristiwa yang

memberikan hak untuk menarik kembali / menanggukan fasilitas tersebut sesuai surat

atau dokumen lainnya.

b. Uncommitted Facility adalah suatu fasilitas yang secara yuridis bank tidak

mempunyai kewajiban untuk memenuhinya sesuia dengan yang telah diperajanjikan.

11. Jenis Pembiayaan Menurut Akad

a. Pembiayaan dengan akad pembiayaan adalah pembiayaan yang disertai dengan suatu

akad pembiayaan tertulis antara lembaga pembiayaan dan nasabah , yang antara lain

mengatur besarnya plafond pembiayaan , suku/nasabah , jangka waaktu, jaminan,

cara-cara perluasan dan sebagainya.

b. Pembiayaan Tanpa Akad Pembiayaan adalah pembiayaan yang disertai suatu akad

tertulis.

12. Jenis Pembiayaan Two Step Loan(TSL), Buyer’s Credit (Export Credit) , Onshore Loan

dan Offshore Loan

a. Two Step Loan (TSL) adalah suatu pembiayaan yang diperoleh dari lenders (lembaga

keuangan) diluar negri

b. Buyer’s Cr


Menurut Adiwarman Karim (2008: 231), pembiayaan syariah dapat digolongkan menjadi

enam pembiayaan yaitu :

a. biayaan modal kerja syariah

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan

kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan

prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal maksimum satu tahun dan dapat

diperpanjang sesuai kebutuhan.

b. Pembiayaan investasi syariah

Pembiayaan investasi syariah adalah penanaman dana dengan maksud memperoleh

imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari.

c. Pembiayaan konsumtif syariah

Pembiayaan konsumtif syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan

diluar usaha umumnya bersifat perorangan.

d. Pembiayaan sindikasi

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga

keuangan bank untuk obyek pembiayaan tertentu.

e. Pembiayaan berdasarkan take over

Pembiayaan berdasarkan take over adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan

transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan

syariah.

f. Pembiayaan letter of credit

Pembiayaan letter of credit adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka

memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah

Manfaat Pembiayaan

Muhammad syafi’i Antonio mengemukakan bahwa terdapat banyak manfaat dari pembiayaan

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam ju

2. mlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.

3. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu pada nasabah pendanaan

secara tetap

4. Pengambilan pokok pembiayaan sesuai dengan cash flow/arus kas nasabah, sehingga

tidak memberatkan nasabah

5. Bank akan lebih selektif dan berhati-hati


Teknik Pembiayaan Leasing

Teknik pembiayaan leasing dapat dilihat dari jenis transaksi leasing yang secara garis besar

dapat dibagi dua kategori pembiayaan yaitu :

1. Finance lease

2. Operating lease

Mekanisme Leasing

1. Lessee menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi,

harga, jangka waktu pengiriman, jaminan purnajual atas barang yang akan di-lease

2. Lessee melakukan negoasiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang

modal. Pada tahap awal ini, lessee dapat meminta lease quotation yang tidak mengikat

dari lessor. Dalam lease quotation ini dimuat mengenai syarat-syarat pokok pembiayaan

leasing antara lain: keterangan barang, cash security deposit, residual value, asuransi,

biaya administrasi, jaminan uang sewa dan persyaratan-persyaratan lainnya.

3. Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessee yang berisi

syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan

lessee tersebut. Apabila lessee menyetujui semua ketentuan dan persyaratan dalam letter

of offer, kemudian lessee menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor.

4. Penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lessee. Kontrak

leasing tersebut sekurang-kurangnya mencakup hal-hal antara lain : pihak-pihak yang

terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lessee, penutupan asuransi,

tanggung jawab atas objek leasing, perpajakan, jadwal pembayaran angsuran sewa dan

sebagainya.

5. Pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang kepada lessee

sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui

6. Pengriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan. Selanjutnya lessee

menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar dan diserahkan kepada supplier

7. Penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti

kepemilikan barang lainnya.

8. Pembayaran oleh lessor kepada supplier

9. Pembayaran angsuran (lease payment) secara berkala oleh lessee kepada lessor selama

masa sewa guna usaha yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai

serta bunga


Mekanisme Umum Pembiayaan

Penjelasan mekanisme pembiayaan meliputi ketentuan dan syarat-syarat atau yang harus

dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut

dilunaskan oleh nasabah, dan untuk jenis pembiayaan tertentu mempunyai kekususan dalam

ketentuan dan prosedurnya.

Tujuan utama mekanisme pembiayaan ini adalah

1. Memberikan ketegasan atas tugas-tugas dari seorang account officer sehingga demikian

akan lebih memperjelas wewenang dan tanghgung jawab para account offcer

2. Flow of document dapat di ikuti dan diketahui dengan jelas

3. Memperlancar arus pekerjaan

Langkah-langkah tersebut harus benar-benar di ketahui dan di ikuti oleh para account offcer.

Mekanisme ini berlaku untuk permohonan pembiayaan baru, perpanjangan maupun tambahan

yang berlaku secara umum untuk setiap jenis pembiayaan baik untuk modal kerja maupun

untuk investasi.

Perkembangan Leasing

Kehadiran industri pembiayaan (multi finance) di Indonesia sesungguhnya belumlah terlalu

lama, terutama bila dibandingkan dengan di negara-negara maju. Dari beberapa sumber,

diketahui industri ini mulai tumbuh di Indonesia pada 1974. Kelahirannya didasarkan pada

surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian,

dan Menteri Perdagangan. Setahun setelah dikeluarkannya SKB tersebut, berdirilah PT

Pembangunan Armada Niaga Nasional pada 1975. Kelak, perusahaan tersebut mengganti

namanya menjadi PT (Persero) PANN Multi Finance. Kemudian, melalui Keputusan

Presiden (Keppres) No.61/1988, yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan No.

1251/KMK.013/1988, pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis pembiayaan, dengan

cakupan kegiatan meliputi leasing, factoring, consumer finance, modal ventura dan kartu

kredit.

Sebagai sesama industri keuangan, perkembangan industri leasing relatif tertinggal

dibandingkan yang lain, perbankan, misalnya. Terlebih lagi bila dibandingkan dengan

perbankan pasca Pakto 1988. Pada era inilah bank muncul dan menjamur bagai musim hujan.

Deregulasi yang digulirkan pemerintah di bidang perbankan telah membuahkan banyak sekali

bank, walaupun dalam skala gurem. tetapi banyak kalangan menuding, justru Pakto 88 inilah

menjadi biang keladi suramnya industri perbankan di kemudian hari. Puncaknya, terjadi pada

1996 ketika pemerintah melikuidasi 16 bank. Langkah itu ternyata masih diikuti dengan


dimasukkannya beberapa bank lain dalam perawatan Badan Penyehatan Perbankan

Nasional(BPPN).

Meski demikian, perusahaan pembiayaan juga mampu berkembang cukup mengesankan.

Hingga saat ini leasing di Indonesia telah ikut berkiprah dalam pembiayaan perusahaan. Jenis

barang yang dibiayai pun terus meningkat. Jika sebelumnya hanya terfokus pada pembiayaan

transportasi, kini berkembang pada keperluan kantor, manufaktur, konstruksi dan pertanian.

Hal ini mengindikasikan multi finance kian dikenal pelaku usaha nasional.

Ada beberapa hal menarik jika kita mencermati konsentrasi dan perkembangan perusahaan

leasing. Pada era 1989, misalnya, industri ini di Indonesia cenderung berupaya memperbesar

asset. perburuan asset tersebut diantaranya disebabkan tantangan perekonomian menuntut

mereka tampil lebih besar, sehat dan kuat. Perusahaan yang tidak beranjak dari skala semula,

tampak terguncang-guncang dana akhirnya tutup sama sekali.

Dengan asset dan skala usaha yang besar, muncul anggapan perusahaan lebih andal

dibandingkan yang lain. Bagi yang kapasitasnya memang terbatas, mereka berupaya agar

tetap tampil megah dan gagah. Maka, dimulailah saling lirik dan penjajakan di antara

sesamanya. Skenario selanjutnya, banyak perusahaan leasing yang melakukan penggabungan

menjadi satu grup. Tampaknya, langkah ini membuahkan hasil positif. Selain modal dan asset

menggelembung, kredibilitas dan penguasaan pasar pun ikut terdongkrak.

Namun gairah menggelembungkan asset tersebut berangsur-angsur mulai pudar. Karena pada

tahun berikutnya (1990), industri leasing mulai kembali pada prinsip dasar ekonomi. mereka

lebih mengutamakan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Sebetulnya, berubahnya orientasi ini dipicu oleh kian sengitnya persaingan di industri

leasing. Akibatnya, kehati-hatian menjadi agak terabaikan. Indikasinya, persyaratan untuk

memperoleh sewa guna usaha menjadi semakin longgar. Bahkan, kabarnya di Bengkulu,

orang bisa mendapatkan sewa guna usaha hanya dengan menyerahkan selembar kartu tanda

penduduk (KTP).

Pada tahun 1991, kembali terjadi perubahan besar-besaran pada perusahaan pembiayaan.

Seiring dengan kebijakan uang ketat (TMP = tight money policy) – yang lebih dikenal

dengan Gebrakan Sumarlin I dan II – suku bunga pun ikut meroket naik. Akibatnya, banyak

kredit yang sudah disetujui terpaksa ditunda pencairannya.

Dari sisi permodalan, TMP membuat perusahaan multi finance seperti kehabisan darah.

Aliran dana menjadi seret. kalaupun ada, harganya tinggi sekali. Itulah sebabnya banyak di

antara mereka yang menggabungkan usahanya. Dengan bergabung, mereka lebih mudah

dalam memperoleh kredit, termasuk dari luar negeri.


BAB XII PEGADAIAN

A. Pokok Bahasan

1. Pengertian dan sejarah gadai

2. Kegiatan usaha dan manfaat

3. Produk/Jasa Pegadaian



sejarah gadai, Kegiatan usaha dan manfaat, Produk/Jasa Pegadaian

C. Kompetensi Umum

Memahami tentang tentang Konsep dan Teori produk/jasa pegadaian


1. Ketepatan menjelaskan Pengertian dan sejarah gadai

2. Ketepatan menjelaskan Kegiatan usaha dan manfaat

3. Ketepatan menjelaskan Produk/Jasa Pegadaian





2. Dosen menjelaskan tentang konsep/teori pegadaian

3. Dosen dan mahasiswa mendiskusikan bersama konsep/teori pegadaian



F. Uraian Materi

Pengertian Pegadaian

Pegadaian adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) keuangan indonesia yang

bergerak dalam 3 bidang bisnis utama yaitu pembiayaan, emas, dan penyedian jasa. Secara

bahasa, kata dasar dari “Pegadaian” berasal dari kata “Gadai”. Pengertian Gadai menurut

Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1150 adalah hak yang diperoleh seseorang yang


mempunyai hak piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan

kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain

atas nama orang yang mempunyai utang. Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di

indonesia yang mempunyai izin resmi untuk melaksanakan kegiatan gadai ini. Sederhananya

Pegadaian merupakan pihak yang menerima jaminan berupa barang atau surat berharga dari

seorang yang inging berhutang guna mendapatkan sejumlah uang senilai barang yang

dijaminkan, dan nantinya barang yang dijamin akan ditebus sesuai dengan kesepakatan antara

sabah dengan lembaga gadai.

Sejarah Terbentuknya Pegadaian

Lembaga Pegadaian pertama kali dikenal di Indonesia pada masa penjajahan Belanda.

Pemerintah Belanda saat ini mendirikan Lembaga Keuangan yang bekerja dengan sistem

gadai, lembaga ini disebut Bank Leening, didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Tetapi ketika Inggris berhasil mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari Beanda, lembaga

tersebut dibubarkan, kemudian masyarakat diberikan kebebasan untuk membangun usaha

gadainya tersendiri dengan syarat harus mendapatkan lisensi dari Pemerintah Daerah

setempat. Namun sistem ini ternyata memberikan kerugian kepada pemerintah inggris

dimana pemilik lisensi bersifat semena-mena dengan praktik rentenir. Oleh karena itu

sistemnya kembali diubah, pendirian usaha dengan sistem gadai diberikan kepada umum

asalkan mereka mampu membayar pajak yang tinggi kepada Pemerintah daerah.

Kemudian kembali terjadi konflik perebutan kekuasaan dan Belanda menang sehingga

menjadi penguasa lagi. Pada masa tersebut Belanda memutuskan untuk mempertahankan

sistem tadi. Tetapi tidak lama kemudian pemerintah Belanda menyadari bahwa banyak

penyelewangan yang dilakukan orang-orang yang diberikan menjalankan bisnis gadai

sehingga mereka kembali mengganti sistemnya. Kali ini Kegiatan Pegadaian dilakukan

sendiri oleh pemerintah dengan tujuan memberikan manfaat terbesar bagi pemerintah dan

masyarakat. Pada Tanggal 1 April 1901, Belanda mendirikan Pegadaian negara pertama di

Sukabumi, Jawa Barat, dan seterusnya tanggal 1 April dijadikan hari ulang tahun Pegadaian.

Setelah Belanda kalah dengan Jepang. Sistem pegadaian masih sama dan tidak banyak

perubahan sejak masa tersebut. Ketua pegadaian masa itu adalah orang Jepang, sedangkan

wakilnya adalah pribumi.

Pada era perjuangan kemerdekaan, kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang awalnya berada di

jalan Kramat Raya, Jakarta sempat dipindahkan ke Karanganyar, Kebumen karena situasi

perang yang masih memanas. Agregasi militer Belanda II membuat kantor pusat ini kembali


dipindahkan lagi ke Magelang sebelum akhirnya kembali dipindahkan ke Jakarta pasca

perang kemerdekaan. Sejak masa itu Pegadaian sudah beberapa kali berubah statusnya,yaitu

sebagai Perusahaan Negada sejak 1 Januari 1961, kemudian sebagai Perusahaan Jawatan

(Perjan), lalu sebagai Perusahaan Umum (Perum), dan menjadi Perseroan pada tanggal 13

Desember 2011.

Ciri – Ciri Pegadaian

Dana yang diinginkan nasabah didapatkan dengan menjadikan barang berharga untuk

digadaikan.

Dana yang diberikan tergantung nilai barang yang digadaikan.

Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali jika nasabah memenuhi syarat ketentuan

yang telah disepakati.

Pegadaian mendapatkan keuntungan dari sistem gadai yang diterapkan.

Fungsi Pegadaian

Melakukan pengelolaan atas penyaluran uang pinjaman dengan berdasar kepada hukum

gadai yang prosesnya mudah, cepat, aman dan hemat.

Membuka dan mengembangkan usaha yang dapat menguntungkan pemerintah dan

masyarakat.

Melakukan pengelolaan terhadap keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pelatihan,

peindidikan dan tatalaksana pegadaian.

Melakukan penelitian dan pengembangan serta pengawaan terhadap sistem gadai dalam

masyarakat.

Mencegah adanya pemberitan tidak wajar, pegadaian gelap dan praktek riba.

Membina pola kredit agar terarah dan bermanfaat.

Manfaat Pegadaian

4. Manfaat Bagi Masyarakat (Nasabah)

Prosedurnya sederhana dan cepat sehingga lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan

mereka.

Jasa yang ditawarkan tidak hanya pegadaian, melainkan banyak jasa lainnya.

Mendapatkan fasilitas penitipan barang yang aman dan dapat dipercaya.

5. Manfaat Bagi Lembaga Pegadaian dan Pemerintah


Sewa modal yang dibayarkan oleh nasabah akan dijadikan sebagai penghasilan.

Ongkos yang dibayarkan oleh nasabah juga dapat dijadikan sebagai penghasilan.

Memenuhi Misi pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan

bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang

relatif sederhana

Laba dari pegadaian dapat digunakan untuk Dana Pembangunan (55%), Cadangan

Umum (20%), Cadangan Tujuan (5%), Dana Sosial (20%).

Kelebihan Dan Kekurangan Pegadaian

1. Kelebihan Pegadaian

Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan uang relatif singkat.

Prosedur yang sederhana.

Nasabah diberikan kebebasan dalam penggunaan uang yang didapatkan.

Tidak perlu membuka rekening seperti tabungan atau deposito.

Banyak barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan.

Jangka waktu dapat diperpanjang jika bunga sudah dibayarkan.

2. Kekurangan Pegadaian

Harus ada jaminan untuk mendapatkan uang.

Uang yang didapatkan cenderung lebih rendah dari harga barang sebenarnya.

Barang yang digadaikan harus diserahkan ke pegadaian sehingga barang tersebut

tidak dapat dimanfaatkan.

Jumlah uang yang dapat diberikan terbatas.

Klasifikasi Macam – Macam Jenis Pegadaian

2. Pegadaian Konvensional

Pegadaian Konvensional adalah Badan Usaha Miliki Negara yang menjalankan sistem gadai

dengan berpedoman kepada Undang-Undang dan Hukum di Indonesia. Pegadaian

Konvensional menjalankan tugasnya sesuai dengan sistem gadai. Sistem Gadai menurut

Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1150 adalah hak yang diperoleh seseorang yang

mempunyai hak piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan

kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain

atas nama orang yang mempunyai utang. Pada pegadaian konvensional tarif jasa dan bunga

terhadap pinjaman lebih besar dibandingkan dengan pegadaian syariah di bawah ini.


3. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan sistem

gadai sesuai dengan hukum islam. Sistem Gadai menurut Kitab Undang Undang Hukum

Perdata Pasal 1150 adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai hak piutang atas

suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang

oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang

mempunyai utang. Nah dalam Pegadaian Syariah sistem gadai atau yang disebut rahn dalam

bahasa arab ini dijalankan sesuai dengan hukum islam. Kata “rahn” berarti tetap atau lama,

dengan kata lain juga dapat dikatakan penahanan barang dalam jangka waktu tertentu, barang

yang memiliki nilai harta ini dijadikan jaminan dalam utang-piutang. Sama seperti lembaga

lain yang berlabel syariah, landasan pembentukan Pegadaian Syariah adalah Al – Qur’an dan

Hadist.

Produk/Jasa Pegadaian

1. Produk Gadai Konvensional

Jenis produk Pegadaian yang satu ini menjadi yang paling dikenal oleh masyarakat. Layanan

ini memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana cair dengan cara menjaminkan suatu

barang ke Pegadaian. Kegiatan gadai konvensional yang diterapkan di Pegadaian dilandaskan

kepada hukum gadai yang terdapat di Kita Undang-Undang Hukum Perdata 1150-1160.

Karena itulah, Anda akan merasa lebih aman dan terjamin ketika memutuskan memilih

produk ini untuk mendapatkan dana cair. Bunga yang diberlakukan untuk produk Pegadaian

satu ini relatif rendah, yaitu 0,75-1,15 persen per 15 hari.

2. Produk Gadai Syariah (Rahn)

Gadai syariah tidak terlalu berbeda dengan produk gadai konvensional. Keduanya sama-sama

menahan benda dari peminjam untuk dijadikan jaminan atas utang yang dimilikinya. Hal

yang membedakannya, karena berprinsip syariah, produk yang satu ini tidak mengenal sewa

modal yang sama dengan bunga pinjaman. Sebagai gantinya, produk gadai syariah

memberlakukan sewa tempat (ujrah) kepada tiap peminjam.

3. Produk Berbasis Fidusia

Bukan hanya perseorangan yang membutuhkan dana dari Pegadaian, berbagai sektor usaha

kecil dan menengah (UKM) juga sering memerlukan tambahan suntikan modal untuk


pengembangan usaha. Situasi tersebutlah yang dlirik oleh Pegadaian sehingga muncuk

produk berbasis fidusia, Produk ini ditujukan untuk menyediakan dana bagi usaha produktif

di segala sektor dengan benda bergerak mampun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani

hak tanggungan. Aturan mengenai jaminan fidusia ini terdapat dalam Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999.

4. Produk Gadai Sistem Angsuran

Produk yang dibuat sebagai kredit untuk para pengusaha mikro ini secara konsep tidak jauh

berbeda dengan produk gadai konvensional. Peminjam akan memperoleh sejumlah dana

segar dari hasil gadai barang berharganya. Namun yang membedakan, dalam produk gadai

sistem angsuran, peminjam melakukan pembayaran pinjaman dengan cara dicicil.

5. Produk Investasi Emas

Selain menyalurkan kredit dan pembiayaan, ada produk lain di Pegadaian yang berorientasi

ke arah investasi. Produk investasi emas ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin memiliki

logam mulia yang satu ini dengan cara tunai maupun dengan cara mengangsur.

Emas yang dijual di pegadaian berbentuk lempengan logam mulia dengan berat 1 gram

sampai 1.000 gram. Guna mengakomodasi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat,

Pengadaian bahkan mengadakan arisan emas agar tiap orang dapat membeli produk ini.

6. Jasa Taksiran

Menaksir barang di Pegadaian tidak mesti menggadaikan barang yang nilainya diukur

tersebut. Sebab pada kenyataannhya, Pegadaian memiliki produk jasa taksiran yang

menyediakan layanan jasa pengujian nilai terhadap barang bergerak. Produk ini berguna bagi

masyarakat yang ingin menjual barang berharganya, seperti perhiasan emas, agar tidak

dipermainkan bahkan ditipu oleh pihak yang hendak membeli barang tersebut.

7. Jasa Titipan

Bagi yang sering merasa khawatir terhadap keamanan barang berharga yang dimiliki, Anda

kini dapat menemukan solusi penyimpanannya melalu produk jasa titipan yang dikeluarkan

oleh Pegadaian. Dengan produk ini, Anda dapat menyimpan barang berharga Anda di

Pegadaian dengan membayar sewa tempat.

8. Jasa Sertifikasi Batu Mulia


Layanan yang produknya disebut sebagai G-Lab Pegadaian ini merupakan bentuk pengujian

dan penilaian untuk melihat keaslian batu pertama, logam mulia, ataupun jenis batuan lain.

Jika terbukti asli, pihak Pegadaian akan menerbitkan sertifikat untuk batu mulia tersebut.

Produk ini diadakan demi mencegah semakin maraknya penipuan tentang batu mulia yang

digandrungi oleh masyarakat Indonesia.


BAB XII DANA PENSIUN

A. Pokok Bahasan

1. Pengertian dan tujuan penyelenggaraan dana pensiun

2. Jenis lembaga Dana Pensiun

3. Asas, Fungsi dan Norma Dana Pensiun

4. Program dan manfaat Dana Pensiun

5. Peserta dan perhitungan iuran Dana Pensiun



tujuan penyelenggaraan dana pensiun, Jenis lembaga Dana Pensiun, Asas, Fungsi dan

Norma Dana Pensiun, Program dan manfaat Dana Pensiun, Peserta dan perhitungan iuran

Dana Pensiun

C. Kompetensi Umum

Memahami tentang tentang Konsep dan Teori penyelenggaraan dana pensiun


1. Ketepatan menjelaskan Pengertian dan tujuan penyelenggaraan dana pensiun

2. Ketepatan menjelaskan Jenis lembaga Dana Pensiun

3. Ketepatan menjelaskan Asas, Fungsi dan Norma Dana Pensiun

4. Ketepatan menjelaskan Program dan manfaat Dana Pensiun

5. Ketepatan menjelaskan Peserta dan perhitungan iuran Dana Pensiun





7. Dosen menjelaskan tentang konsep/teori penyelenggaraan danan pensiun

8. Dosen dan mahasiswa mendiskusikan bersama konsep/teori penyelenggaraan dana

pensiun




F. Materi

Bagi perusahaan dana pensiun iuran yang dipungut dari para karyawan suatu perusahaan

tidak dikenakan pajak . Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka pengembangan program

pensiun kepada masyarakat luas, seperti yang tertuang dalam peraturan Perundang-

undangan dibidang perpajakan yang merupakan memberikan fasilitas penundaan pajak

penghasilan seperti dalam Undang – undang Nomor 7 tahun tentang pajak penghasilan yang

berbunyi.

“iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan,

baik yang dibayar pemberi kerja maupun oleh karyawan dan penghasilan dana

pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang bidang tertentu berdasarkan

keputusan Menteri Keuangan tidak termasuk obyek pajak ”

Manfaat Dana Pensiun

Manfaat atau tujuan penyelenggaraan dana penerima pensiun dapat dilihat dari dua atau tiga

pihak yang terlibat. Jika hanya dua pihak berarti antara pemberi kerja dengan karyawannya

sendiri. Sedangkan jika tiga pilihan, yaitu pemberi kerja, karyawan dan lembaga pengelola

dana pensiun, dimana kemudian masing masing pihak memiliki tujuan tersendiri.

Bagi pemberi kerja tujuan atau manfaat penyelenggaraan dana pensiun bagai karyawan

adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi diperusahaan

tersebut.

2. Agar dimasa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh

setelah bekerja diperusahaannya.

3. Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turn over

karyawan.

4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari – sehari.

5. Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah

Sedangkan bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya

dana pensiun adalah:

1. Kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang sesudah masa pensiun.

2. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja

Selanjutnya bagi lembaga pengelola dana pensiun tujuan penyelenggaraan dana pensiun

adalah:


1. Mengelola dan pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai

kegiatan investasi.

2. Turut membantu dan mendukung program pemerintah

Jenis Jenis Pensiun

Secara umum jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun

sebagai berikut:

1. Pensiun normal

Yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun

seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh rata rata usia pensiun di Indonesia

adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu.

2. Pensiun dipercepat

Jenis pensiun ini untuk kondisi tertentu, misalnya karena adalah pengurangan pegawai di

perusahaan tertentu.

3. Pensiun ditunda

Merupakan pensiuan yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun

sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut

karyawan yang mengajukan tetap keluarnya dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia

pensiun tercapai.

4. Pensiun cacat

Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami

kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran

pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal dimana masa

kerja diakui seolah olah sampai usia pensiun normal.

Jenis Dana Pensiun

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dapat digolongkan kedalam

beberapa jenis yaitu:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Jadi pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja (DPPK)) atau lembaga

keuangan (DPLK). Perusahaan mempunyai beberapa alternatif. Altenatif ini disesuaikan

dengan tujuan perusahaan atnpa menghilangkan hak karyawan . alternatif yang dapat dipilih

antara lain:


1. Mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya

2. Mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan

lain

3. Mendirikan dana pensiun secara bersama sama dengan pemberi kerja

Selanjutnya penyelenggaraan dana pensiun lembaga keuangan dapat pula dilakukan oleh

bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan (DPLK).

Menurut ketentuan diatas program pensiun yang dapat dijalankan adalah sebagai berikut:

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Merupakan program pensiun yang besar manfaat pensiun ditetapkan dalam Peraturan Dana

Pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya.

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun.

Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja

Sistem Pembayaran Pensiun

ada dua jenis pembayaran uang pensiun yang biasa dilakukan oelh perusahaan baik untuk

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) maupun Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Ketentuan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998

Tanggal 13 Juli 1998. Menurut ketentuan ini pembayaran rumus yang tersedia yaitu Rumus

Bulanan atau Rumus Sekaligus.

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPM)

Pembayaran pensiun sekaligus dilakukan oleh perusahaan dengan pertimbangan antara lain:

Perusahaan tidak mau pusing dengan karyawan yang sudah pensiun

Untuk memberikan kesempatan kepada pensiunan agar dapat mengusahakan uang

pensiun yang diperolehnya untuk berusaha, karena biasanya pensiun sekaligus uangnya

dalam jumlah besar

Kerena permintaan pensiunan itu sendiri.

Perhitungan menggunakan rumus sekaligus bagi PPMP sebagai berikut:

MP = FPd x MK x PDP


Ket:

MP = Manfaat Pensun

FPd = faktor penghargaan dalam desimal

MK = Masa Kerja

PDP = Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata rata berapa bulan terakhir

Dalam hal manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus besar faktor

penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2.5% dan total manfaat pensiun tidak

boleh 80 kali penghasilan dasar pensiun.

Sedangkan perhitungan dengan rumus bulanan bagi PPMP sebagai berikut:

MP = Fpe x MK x PDP

Ket:

MP = Manfaat Pensun

FPe = faktor penghargaan dalam persentase (%)

MK = Masa Kerja

PDP = Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata rata berapa bulan terakhir

Contoh:

Menurut perhitungan final earning pensiun plan adalah jika gaji terakhir anda sebelum

pensiun adalah Rp.1000.000; sementara masa kerja 20 tahun, maka anda akan memperoleh

uang pensiun bulanan sebesar 2,5% x 20 x Rp.1000.000 = Rp.500.000

Contoh lain menurut perhitungan career average eraning atau pendapatan rata rata selama

masa kerja misalnya gaji awal perta kali kerja adalah Rp.50.000 dan terakhir adalah

Rp.1.000.000, kemudian jika dihitung secara rata rata selama 20 tahun adalah sebesar

Rp.400.000, maka pensiun per bulan yang diterima adalah 2,5 x 20 x Rp.400.000 =

Rp.200.000

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK/0.17/1998

pembayaran manfaat pensiun oleh dana pensiun dapat pula dilaksanakan

Dalam hal jumlah yang akan dibayarkan per bulan oleh dana pensiun yang

menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti yang menggunakan rumus bulanan

kurang dari Rp.300.000, dari manfaat pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus


Dalam hal manfaat pensiun yang menjadi hak peserta pada Program Pensiun Manfaat

Pasti yang menggunakan rumus sekaligus lebih kecil dari Rp.36.000.000, manfaat

pensiun tersebut dapat dibayarkan sekali gus.

Program Pensiun Iuran Pasti

Pembayaran manfaat pensiun dari Program Pensiun Iuran Pasti dan hasil pengembangannya

lebih kecil dari Rp.36.000.000 dapat dibayarkan sekaligus.

Iuran peserta dalam 1 tahun untuk Program Pensiun Iuran Pasti yang menggunakan rumus

sekaligs maksimal 3 kali faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam

desimal kali penghasilan dasar pensiun per tahun, sedangkan rumus bulanan maksimal 3 kali

faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam persentase kali penghasilan

dasar pensiun per tahun

Perhitungan menggunakan Rumus Sekaligus bagi PPIP adalah sebagai berikut:

IP = 3 x FPd x PDP

Ket:

IP = Iuran pensiun

FPd = Faktor Penghargaan per tahun dalam desimal

PDP = Penghasilan Dasar Pensiun per tahun

Sedangkan perhitungan Rumus Bulanan adalah

IP = 3 x Fpe x PDP

Ket:

IP = Iuran pensiun

FPe = Faktor Penghargaan per tahun dalam persentase (%)

PDP = Penghasilan Dasar Pensiun per tahun


DAFTAR PUSTAKA

Kasmir, 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi revisi, PT Raja Grafindo Persada

- Jakarta

Kasmir, 2002,Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya cetakan ke-6,RajaGrafindo

Persada:Jakarta

Kasmir,2002,Dasar-Dasar Perbankan,Rajagrafindo Peersada:Jakarta

Kasmir. 2006. Dasar-Dasar Perbankan. PT. RajaGrafindo ; Jakarta

Triandaru, Sigit. Budisantoso, Totok. 2006. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain. Salemba

empat ; Jakarta

www.bi.go.id

www.google.com

http://www.bi.go.id/

http://www.google.com/


Soal-Soal Latihan:

1. Segala sesuatu yang umum diterima sebagai alat pembayaran yang sah adalah:

A. uang giral C. Cek

B. uang kartal D. bilyet giro

2. Fungsi asli uang adalah:

A. alat tukar dan alat pembayaran

B. alat satuan hitung dan alat tukar

C. alat tukar dan penunjuk harga

D. alat pembayaran dan satuan hitung

3. Uang pertanggungan yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi dinamakan:

A. premi asuransi

B. ganti rugi asuransi

C. saham

D. obligasi

4. Modal utama koperasi kredit berasal dari:

A. bantuan pemerintah C. Simpanan anggota

B. pinjaman D. Saham

5. Nilai yang tertera pada setiap mata uang disebut nilai:

A. nominal C. Tukar

B. intrinsic D. Riil

6. Yang tidak termasuk lembaga keuangan bukan bank adalah

A. Perum Pegadaian C. PT. Taspen

B. Dana pensiun D. Bank Sumut

7. Perusahaan yang memberikan kredit dengan jaminan barang-barang bergerak adalah

A. Pegadaian C. PT. Akses

B. PT Askes D. Dana Pensiun

8. Perusahaan yang bergerak di bidang pertanggungan risiko disebut

A. pegadaian C. asuransi

B. dana reksa D. dana pensiun

9. Kegiatan BPR jauh lebih sempit daripada bank umum, sebab BPR:

A. hanya memberikan kredit

B. tidak bermotif mencari untung

C. sahamnya dimiliki pemerintah

D. tidak memberi jasa pada lalu lintas pembayaran

10. Perusahaan yang menanggung ganti rugi atas kejadian yang merugikan nasabah seperti

kecelakaan dan kebakaran adalah:


A. Bursa efek

B. Perum Pegadaian

C. Perusahaan leasing

D. Perusahaan asuransi

11. Peraturan perbankan di Indonesia diatur dalam:

A. UU No. 7 tahun 1998

B. UU No. 8 tahun 1998

C. UU No. 9 tahun 1998

D. UU No. 10 tahun 1998

12. Bank yang memiliki wewenang untuk mencetak uang kartal di Indonesia:

A. Bank Rakyat Indonesia

B. Bank Indonesia

C. Bank Central Asia

D. Bank Mandiri

13. Kegiatan yang tidak boleh dilakukan BPR:

A. memberikan kredit

B. melakukan penyertaan modal

C. menyediakan jasa tabungan

D. menempatkan dana dalam bentuk SBI

14. Peraturan tentang perasuransian di Indonesia tercantum dalam:

A. UU No. 2 tahun 1992

B. UU No. 10 tahun 1998

C. UU No. 23 tahun 2004

D. UU No. 2 tahun 1998

15. Pihak yang memberikan jasa-jasa pembiayaan disebut:

A. lessor C. leasing

B. lessee D. bankir

16. Berikut yang termasuk sistem kliring adalah:

A. Sistem kliring otomasi

B. Sistem kliring otomatis

C. Sistem kliring sentral

D. Sistem kliring cabang

17. Hazard yang bersumber dari perasaan hati orang yang bersangkutan umumnya karena

pengaruh dari suatu keadaan tertentu

A. Hazard fisik

B. Hazard moral

C. Hazard marale

D. Hazard Hukum


18. Antara tertanggung dan penanggung harus memberikan informasi, baik yang material

maupun immaterial yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan persetujuan

kontrak asuransi:

A. Insurable interest

B. Utmost good faith

C. Indemnity

D. Proximate cause

19. Sistem penyelenggaraan kliring local yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan

Bilyet Saldo Kliring serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta

kliring. Merupakan pengertian dari sistem:

A. Sistem semi otomasi

B. Sistem elektronik

C. Sistem otomasi

D. Sistem manual

20. Asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir kecelakaan kapal terbang

dan lainnya

A. Asuransi kerugian

B. Asuransi Jiwa

C. Reasuransi

D. Asuranis berjangka

21. Kegiatan kliring yang digunakan untuk melakukan transfer kredit dari bank lain sebagai

penarik kepada bank penerima:

A. Kliring kredit keluar

B. Kliring debit keluar

C. Kliring kredit masuk

D. Kliring debit masuk

22. Singkatan dari PPU ialah:

A. Perusahaan Pasangan Usaha

B. Perusahaan Pialang Usaha

C. Perusahaan Piutang Usaha

D. Perusahaan Permutasi Usaha

23. Istilah lain dari perusahaan pasangan usaha adalah:

A. Capital gain

B. likuiditas

C. Deviden

D. investee company

24. Di bawah ini yang merupakan dari bentuk modal ventura ialah:

A. Pinjaman dengan tingkat suku bunga relatif rendah

B. Penyertaan modal dalam bentuk saham


C. Obligasi yang dapat dkonversikan menjadi saham

D. Memberikan hak opsi bagi perusahaan modal ventura untuk membeli saham

25. Setoran modal dari para pemegang saham adalah dana yang diperoleh modal ventura

dari:

A. Luar perusahaan

B. pinjamn dari dunia perbankan

C. Pinjaman dari perseorangan

D. Dalam perusahaan

26. Dibawah ini yang termasuk tujuan modal ventura ialah:

A. Rete of return yang tinggi

B. Equity financing

C. Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru

D. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha

27. Modal ventura merupakan pembiayaan yang bersifat risk capital:

A. Jenis-jenis modal ventura

B. Ciri-ciri modal ventura

C. Tujuan modal ventura

D. Pengertian modal ventura

28. Pengembalian pada posisi keuangan tertanggung seperti sebelum terjadinya kerugian:

A. Idemnity

B. Proximate cause

C. Utmost good faith

D. Insurable interest

29. Manfaat asuransi jiwa bagi masyarakat:

A. Meningkatkan kekhawatiran dan ketakutan bagi individu

B. Menggantikan aktivitas dukungan pemerintah

C. Menghasilkan lebih banyak pengangguran

D. Membekukan tabungan

30. Gubernur Bank Indonesia saat ini:

A. Agus Martawardojo

B. Perry Warjiyo

C. Sri Mulyani

D. Bambang Brojonegora

MODUL BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Documents

Transcript of MODUL BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA