PRESIDENREPU BLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan pembangunan nasionalNegara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyaitqiuan untuk menyejahterakan dan memakmurkanseluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan,dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaannegara terutama yang berasal dari pajak, sehingga untukmemenuhi kebutuhan penerimaan pajak tersebutdiperlukan pemberian akses yang luas bagi otoritasperpajakan untuk menerima dan memperoleh informasikeuangan bagi ksp.r,irgan perpajakan;

bahwa saat ini masih terdapat keterbatasan akses bagiotoritas perpajakan Indonesia untuk menerima danmemperoleh informasi keuangan yang diatur dalamundang-undang di bidang perpajakan, perbankan,perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturanperundang-undangan lainnya, yang dapat mengakibatkankendala bagi otoritas perpajakan dalam penguatan basisdata perpajakan untuk memenuhi kebutuhanpenerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitaskebijakan pengampunan paj ak;

b.

c. bahwa

Mengingat

PRESIOENREPUBLIK INDONESIA

-2-

c. bahwa Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjianinternasional di bidang perpajakdn yang berkewajibanuntuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalammengimplementasikan pertukaran informasi keuangansecara otomatrs (Automatic Exctwnge of Financial AccountInformationl dan harus segera membentuk peraturanperundang-undangan setingkat undang-undangmengenai akses informasi keuangan untuk kepentinganperpajakan sebelum tanggal 3O Juni 2017;

d. bahwa apabila Indonesia tidak segera memenuhikewajiban sesuai batas waktu yang ditentukansebagaimana dimaksud dalam huruf c, Indonesiadinyatakan sebagai negara yang gagal untuk memenuhikomitmen pertukaran informasi keuangan secaraotomatis (fail to meet its ammitmentl, yang akanmengakibatkan kerugian yang signilikan bagi Indonesia,antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagaianggota G20, menurunnya kepercayaan investor, danberpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional,serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuanpenempatan dana ilegal;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,dan mengingat adanya kebutuhan yang sangat mendesakuntuk segera memberikan akses yang luas bagi otoritasperpajakan untuk menerima dan memperoleh informasikeuangan bag kepentingan perpajakan, perlumenetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan UntukKepentingan Perpajakan;

: Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANGTENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUKKEPENTINGAN PERPAJAKAN.

Pasal 1...

.].]

r.-ti_.i..: :

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-3-

Pasal 1

Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakanmeliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasikeuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaanperjanjian internasional di bidang perpajakan.

(1)

pasal 2

Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan aksesinformasi keuangan untuk kepentingan perpajakansebagaimana dimaksud dalam Pasal I dari lembaga jasakeuangan yang melaksanakan kegiatan di sektorperbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasakeuangan lainnya, dan/atau entitas lain yangdikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standarpertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjianinternasional di bidang perpajakan.

Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya,dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal pajak:

a. laporan yang berisi informasi keuangan sesuaistandar pertukaran informasi keuangan berdasarkanpe{anjian internasional di bidang perpajakan untuksetiap rekening keuangan yang diidentifrkasikansebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan;dan

b. laporan yang berisi informasi keuangan untukkepentingan perpajakan,

yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasakeuangan lainnya, dan/atau entitas lain dimaksud selamasatu tahun kalender.

Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

(21

(3)

a. identitas

(4)

(s)

PRESIDENREPU BLIK INDONESIA-4-

a. identitas pemegang rekening keuangan;

b. nomor rekening keuangan;

c. identitas lembaga jasa keuangan;

d. saldo atau nilai rekening keuangan; dan

e. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a, lembaga jasa keuangan,lembaga jasa keuangan lainnya, dan/ atau entitas lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukanprosedur identifikasi rekening keuangan sesuai standarpertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjianinternasional di bidang perpajakan.

Prosedur identifikasi rekening keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi kegiatan:

a. melakukan verilikasi untuk menentukan negaradomisili untuk kepentingan perpajakan bagpemegang rekening keuangan, baik orang pribadimaupun entitas;

b. melakukan verilikasi untuk menentukan pemegangrekening keuangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a merupakan pemegang rekening keuanganyang wajib dilaporkan;

c. melakukan verifikasi untuk menentukan rekeningkeuangan yang dimiliki oleh pemegang rekeningkeuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf amerupalan rekening keuangan yang wajibdilaporkan;

d. melakukan verifikasi terhadap entitas pemegangrekening keuangan untuk menentukan pengendalientitas dimaksud merupakan orang pribadi yangwajib dilaporkan; dan

e. melakukan . .

(6)

PRESIDENREPUBLIK INOONESIA-5-

e. melakukan dokumentasi atas kegiatan yangdilakukan dalam rangka prosedur identilikasirekening keuangan, termasuk menyimpan dokumenyang diperoleh atau digunakan.

Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya,dan/ atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tidak diperbolehkan melayani:

a. pembukaan rekening keuangan baru bagi nasabahbaru; atau

b. transaksi baru terkait rekening keuangan baglnasabah lama,

yang menolak untuk mematuhi ketentuan identilikasirekening keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Dalam hal diminta oleh Direktur Jenderal Pajak, lembagajasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atauentitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangmemperoleh atau menyelenggarakan dokumentasi dalambahasa lain selain Bahasa Indonesia, harus memberikanterjemahan dokumentasi dimaksud ke dalam BahasaIndonesia.

Dalam hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuanganlainnya, dan/ atau entitas lain sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalammelaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Pasal 3

(1) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayal (21 dilakukan dengan:

a. mekanisme elektronik melalui Otoritas Jasa Keuanganbagi lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1), untuk laporan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 huruf a;

(7)

(8)

b. mekanisme .

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-6-

b. mekanisme non-elektronik sepanjang mekanismeelektronik belum tersedia, kepada Direktur JenderalPajak, bagi lembaga jasa keuangan lainnya danentitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1), untuk laporan sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat(21 hurufa; dan

c. mekanisme non-elektronik sepanjang mekanismeelektronik belum tersedia, kepada Direktur JenderalPajak, untuk laporan sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat(2) hurufb.

(21 Dalam hal terdapat perubahan mekanisme sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dapatmenentukan mekanisme lain setelah mendapatpertimbangan Ketua Dewan Komisioner Otoritas JasaKeuangan.

(3) Terhadap penyampaian laporan melalui mekanismesebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlakuketentuan sebagai berikut:

a. lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan kepada OtoritasJasa Keuangan paling lama 6O (enam puluh) harisebelum batas waktu beralhirnya periode pertukaraninformasi keuangan antara Indonesia dengan negaraatau yurisdiksi lain berdasarkan perjanjianinternasiohal di bidang perpajakan; dan

b. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepadaDirektorat Jenderal Pajak paling lama 30 (tiga puluh)hari sebelum batas waktu berakhirnya periodepertukaran informasi keuangan antara Indonesiadengan negara atau yurisdiksi lain berdasarkanperjanjian internasional di bidang perpajakan.

(4) Penyampaian laporan melalui mekanisme sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukanoleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuanganlainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajakpaling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun kalender.

Pasal 4. .

(1)

PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

-7 -

Pasal 4

Selain menerima laporan sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak berwenang untukmeminta informasi dan/atau bukti atau keterangan darilembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya,dan/ atau entitas lain.

Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya,dan/ atau entitas lain wajib memberikan informasidan/ atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksudpada ayat (l) kepada Direktur Jenderal Pajak.

Informasi keuangan yang tercantum dalam laporansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) daninformasi dan/ atau bukti atau keterangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai basis dataperpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

Berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan,Menteri Keuangan berwenang melaksanakan pertukaraninformasi keuangan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 2 ayat(21 dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan otoritasyang berwenang di negara atau yurisdiksi lain.

Pasal 6

Menteri Keuangan dan/ atau pegawai KementerianKeuangan dalam melaksanakan tugas yang berkaitandengan pelaksanaan akses dan pertukaran informasikeuangan untuk kepentingan perpajakan, tidak dapatdituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Pimpinan dan/ atau pegawai Otoritas Jasa Keuangan yangmemenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, tidak dapatdituntut secara pidana dan/atau digugat secara perdata.

(2t

(3)

(1)

(2t

(3) Pimpinan .

(l)

PRESIDENREPU BLIK INDONESIA

-8-

(3) Pimpinan dan/ atau pegawai lembaga jasa keuangan,pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuanganlainnya, dan pimpinan dan/ atau pegawai entitas lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yangmemenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan/ atau pemberianinformasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), tidak dapat dituntutsecara pidana dan/ atau digugat secara perdata.

Pasal 7

Pimpinan dan/ atau pegawai lembaga jasa keuangan,pimpinan dan/ atau pegawai lembaga jasa keuanganlainnya, dan pimpinan dan/ atau pegawai entitas lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang:

a. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (21;

b. tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekeningkeuangan secara benar sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (4); dan/ atau

c. tidak memberikan informasi dan/ atau bukti atauketerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (2),

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya,dan entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1), yang:

a. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (21;'

b. tidak melaksanakan prosedur identilikasi rekeningkeuangan secara benar sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (41; danl atalu

(21

c. tidak .

PRES IDENREPUBLIK INOONESIA-9-

c. tidak memberikan inforrnasi dan/ atau bukti atauketerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (21,

dipidana denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).

(3) Setiap orang yang membuat pernyataan palsu ataumenyembunyikan atau mengu.rangkan informasi yangsebenarnya dari. informasi yang wajib disampaikan dalamlaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21,dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang inimulai berlaku:

l. Pasal 35 ayat (21 dan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang PerubahanKeempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanMenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Pasal 4O dan Pasal 4l Undang-Undang Nomor 7 Tahun1992 tentar:,g Perbankan (l,embaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 379O);

3. Pasal 47

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-10-

3. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentangPasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 36O8);

4. Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor93, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun L997 tentangPerdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); dan

5. Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2l Tahun2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 94, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867),

dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan denganpelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentinganperpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang ini.

Pasal 9

Dalam hal diperlukan petunjuk teknis mengenai akses danpertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakanberdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangini, Menteri Keuangan dapat menerbitkan Peraturan Menteri.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulaiberlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

R E P u JrTot t,',?5|

* . r, o- 11_

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 8 Mei 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 8 Mei 201,7

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIAAsisten Deputi Bidang Perekonomian,

ti Bidang Hukum dan-undangan,

vanna Djaman

#ru-rty44ff

PRESIDENREPU BLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PEMTURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR l TAHUN 2017

TENTANG

AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

UMUM

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional Negara KesatuanRepublik Indonesia yang bertujuan untuk menyejahterakan danmemakmurkan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan,sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, dibutuhkan pendanaan yang bersumbei daripenerimaan negErra terutama yang berasal dari pajak. Hak negara untukmemungut pajak diatur dalam ketentuan Pasal 23A Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak danpxngutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diaturdengan undang-undang.

Komponen terbesar dalam pendapatan negara bersumber daripenerimaan pajak. Namun, hingga saat ini penerimaan pajak masihmengalami kendala baik yang berasal dari faktor internal maupun darifaktor eksternal. Dalam mengatasi kendala dari faktor internal, saat iniPemerintah telah dan sedang melalukan reformasi perpajakan padaDirektorat Jenderal Pajak dengan tduan antara lain untuk rrrempe.taikiorganisasi, proses kerja, pengelolaan data dan informasi dari perbankan,serta sumber daya manusia. Sedangkan dari faktor eksternal, selainterjadinya pelemahan ekonomi dan perdagangan global, juga masih banyakditemukannya Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak ke iuarIndonesia. Dengan adanya pusat-pusat pelarian pajak/perlindungan daripengenaan pajak (tax hauen), dan belum adanya mekanisme serta aturanyang

_ mengharuskan pertukaran informasi antar negara dan yurisdiksi,

semakin mempersulit upaya pengumpulan pajak di Indonesia yangberdasarkan pada sistem self-ossesment.

Sementara . . .

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-2-

Sementara itu, pengawasan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibanperpajakannya secara selfassessment tersebut merupakan hal yang esensialuntuk meningkatkan penerimaan pajak. pengawasan tersebut dapatdilaksanakan dengan optimal sepanjang telah tersedianya akses yang luas bagiotoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagikepentingan perpajakan dalam pembentukan basis data perpajakan yang lebihkuat dan akurat.

Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku saat ini telah membatasi aksis otoritasperpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan, baik darisisi prosedur maupun persyaratan. Kondisi keterbatasan akses tersebutdimanfaatkan wajib Pajak untuk tidak patuh melaporkan penghasilan danharta sesungguhnya. Hal ini dapat menghambat terwujudnya keberlanjutanefektivitas kebijakan pengampunan pajak dan penguatan basis dataperpajakan, serta Indonesia berpotensi menjadi negara tqjuan penempatandana ilegal.

Saat ini Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional dibidang perpajakan dengan banyak negara/yurisdiksi, yang di dalamnya jugamengatur mengenai pertukaran informasi termasuk pertukaran informasikeuangan secara otomatis sesuai dengan standar internasional yangdisepalati. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Indonesia untulmengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis adalahmembentuk aturan domestik yang mengatur mengenai kewenangan otoritasperpajakan untuk mengakses informasi keuangan, kewajiban bigi 1embagajasa keuangan untuk melaporkan informasi keuangan secira otomatis kepadaotoritas perpajakan, melakukan prosedur identifrkasi rekening keuanganuntuk kepentingan pelaporan dimaksud, serta adanya penerapan sanksi bagiketidakpatuhan atas kewajiban-kewajiban tersebut.

Global Forum on Tlansparencg and Escchange of Information for Taxhtrposes (Global Foruml yang hingga saat ini telah beranggotakan 139 negaraatau yurisdiksi termasuk Indonesia, telah menguji transparansi danpertukaran informasi yang efektif masing-masing negara anggota dan telahmemberikan peringkat kepada 113 negara atau yurisdiksi, teimasuk untukIndonesia. Berdasarkan penilaian yang bersifat secara keseluruhan tersebut,Indonesia telah ditempatkan dalam peringkat opatuh sebagian" lpartiallg-compliantl, karena tidak adanya kewenangan Direktorat Jenderal pajak selakuotoritas perpajakan di Indonesia untuk memperoleh dan menyediakaninformasi keuangan (pouer to obtain and prouid.i financial informaiionl. lHaltersebut disebabkan adanya pembatasan akses informasi keuangan untukkepenti:rgan perpajakan dalam undang-undang di bidang pirpajakan,perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang_undangan lainnya.

Penempatan . . .

PRESIDENREPU BLIK INDONESIA

. -3-

Penempatan Indonesia sebagai negara dengan peringkat "patuh Sebagian"(Partiallg-Compliantl dimaksud mengakibatkan Indonesia dianggap tidaktransparan dan kurang efektif dalam pertukaran informasi keuangan olehseluruh negara atau yurisdiksi mitra pertukaran informasi dan sejumlahlembaga internasional.

Pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, selaindilakukan dengan cara permintaan, dapat juga dilakukan dengan caraotomatis (Automatic Exchange of Financial Acaunt Information/AEO\. Saat initerdapat 100 negara atau yurisdiksi termasuk Indonesia, telah menyatakankomitmennya untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangansecara otomatis berdasarkan Common Reporting Standard (CRS), yang disusunolel: Organisation for Economic Cooperation and Deuelopment (OECD) dan G2O.Komitmen Indonesia tersebut diwujudkan dengan ditandatanganinyaPersetujuan Multilateral Antar-Pejabat yang Berwe nang lMultilateral competentAutharitg Agreementl atas AEOI pada tanggal 3 Juni 2015 dan Indonesiamenyetujui untuk mulai melakukan pertukaran informasi keuangan secaraotomatis pada bulan September 2018.

Terkait dengan pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secaraotomatis (AEO\, Global Forum telah memberikan peringkat kepada Indonesiasebagai negara yang berisiko gagal (at nsk) untuk memenuhi komitmen A.EOIkarena belum tersedianya perangkat hukum primer berupa peraturanperundang-undangan setingkat undang-undang untuk melaksanakan AEOIdiIndonesia. Apabila sampai dengan batas waktu tanggal 30 Juni 2017 Indonesiabelum membentuk perangkat hukum primer dimaksud, Indonesia akandipublikasikan sebagai negara yang gagal memenuhi komitmen (fait to meet itsommitmentl untuk pelaks anaan AEOI.

Dalam hal Indonesia dipublikasikan sebagai negara yang gagal dalammewujudkan komitmen pada standar AEOd Indonesia akan dimasukkan dalamdaftar negara tidak kooperatif (Non-cooperatiue Jurisdictions). Hal tersebutakan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia, antara lainmenurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G2O, menurunnyakepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonominasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tqjuan penempatandana ilegal.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdapatkebutuhan yang sangat mendesak untuk segera memberikan akses yang luasbagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuanganbagi kepentingan perpajakan dengan membentuk perangkat hukum primerberupa peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang.

II. PASAL . .

PRESIDENREPU BLIK INDONESIA-4-

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal IYang dimaksud dengan "perjanjian internasional di bidangperpajakan'adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu,yang diatur dalam hukum internasional, antara lain persetujuanPenghindaran Pajak Berganda, persetqjuan untuk pertukaranInformasi Berkenaan dengan Keperluan perpajakan (Tax InformationEtrchange Agreemen!, Konvensi tentang Bantuan AdministratifBersama di Bidang Perpajakan (conuention on Mutual Ad.ministratiueAssistance in Tox Matters), termasuk perjanjian yang bersifat teknisatau merupakan pelaksanaan teknis atas suatu perjanjian induk,antara lain Persetujuan Bilateral/ Multilateral Antar-pejabat yangBerwenang Dalam Rangka pertukaran Informasi Rekening KeuanganSecara otomatis (Bilateral/ Multilateral competent Autloritg Agreementon Automatic Exchnnge of Financial Account Informaionl danPersetujuan Antar-Pemerintah Untuk Mengimplementasikan undang-Undang Kepatuhan Perpajakan Rekening Keuangan Asing(Intergouemmental Agreement for Foreign Acnunt Tax comprianeAcI/FATCAI yang berlaku efektif sebelum, sejak, atau -setelah

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 2

Ayat (l)

Yang dimaksud dengan olembaga jasa keuangan lainnya, adalahlembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diaiur datamUndang-Undang mengenai Otoritas Jasa Kiuangan.Yang dimaksud dengan uentitas lain yang dikategorikan sebagailembaga keuangan, adalah badan hukum (legat-person) sep..tiperserozrn terbatas atau yayasan, atau non_badan hukum liegalanangementl seperti persekutuan atau trust, yang melaksanakankegiatan selain di sektor perbankan, j""* modal, danperasuransian, namun memenuhi kriterii sebagai lembagakeuangan sesuai

.. standar pertukaran informasl keuangan

berdasarkan perjanjian internaiional di bidang perpajakan.

Yang ...

*=", J5ott,loSf;*.r,o-5-

Yang dimaksud dengan "standar pertukaran informasi keuanganberdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajalian"adalah standar yang dirujuk atau diatur dalam perjanjianinternasional di bidang perpajakan untuk melakukan pertukaraninformasi keuangan antarnegara, antara 1ain Standar pelaporanUmum (Common Reporting Standard/CRS) dan penjelasan CRS(CRS Commentariesl yang disusun oleh OECD dan G20, yangdirujuk dalam Persetujuan Bilateral/Multilateral Antar-pejabaiYang Berwenang Dalam Rangka pertukaran Informasi RekeningKeuangan Secara Otomatis lBilateral/Multilaterat CompeteitAuthoritg Agreement on Automatic Exchange of Financial AmuntInformation).

Ayat (21

Yang dimaksud dengan "rekening keuangan" adalah rekening bagrbank, sub rekening efek bagi perusahaan efek dan bankkustodian, polis asuransi bagi perusahaan asuransi, dan/ atauaset keuangan lain bagi lembaga jasa keuangan lainnya danentitas lain.

Kewajiban menyampaikan laporan yang dimaksud pada ayat inijuga meliputi kewajiban untuk menyampaikan laporan- nihil,dalam hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasi keuanganlainnya, dan/atau entitas lain tidak menemukan adanya rekenlngyang wajib dilaporkan dalam satu tahun kalender.

Ayat (s)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "entitas" adalah badan hukum (legalpersonl seperti perseroan terbatas atau yayasan, atau non_badan hukum (legal anangement) seperti persekutuan atautrust.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-6-

Huruf c

Cukup jelas.

Hurufd

Yang dimaksud dengan "pengendali entitas" adalah orangpribadi yang melakukan pengendalian atas entitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dokumentasi" adalah kegiatanmenyelenggarakan, menyimpan, dan memelihara doliumenterkait prosedur identifrkasi rekening keuangan yangdilakukan oleh lembaga jasa keuangan, lem6aga

-jasa

keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sesuai denganstandar pertukaran informasi keuangan berdasarkanperjanjian internasional di bidang perpajakan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Yang dimaksud dengan "perubahan mekanisme" adalahperubahan mekanisme dari non elektronik menjadi elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.Contoh:

Apabila batas waktu pertukaran informasi kepada negara atauyurisdiksi lain berrlasarkan perjanjian internasional Ii bidangperpajakan jatuh pada tanggal 30 September 2olg maka:

a. penyampaian

PRESIDENREPUBLTK INOONESIA

-7 -

penyampaian laporan dari lembaga jasa keuangansebagaimana dimaksud pa{a ayat (1) kepada Otoritas JasaKeuangan wajib dilakukan paling lama tanggal I Agustus2O18; dan

b. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan dimaksudkepada Direktorat Jenderal Pajak paling lama tanggal 3lAgustus 2018.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Basis data perpajakan digunakan dalam rangka memenuhipelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan danpelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangperpajakan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup je1as.

Ayat (3)

PRESIOENREPUBLIK INDONESIA

-8-

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pimpinan" adalah pemimpin sesuaidengan tugas dan wewenang berdasarkan anggaran dasar ataudokumen lain yang dipersamakan dari lembaga jasa keuangan,lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau entitai lain.Yang dimaksud dengan "pegawai" adalah pegawai pada lembagajasa keuangan, pegawai pada lembaga jasa keuangan 1ainnya, danpegawai pada entitas lain.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6051