Materi 05 - PPh Pasal 23

11

MATERI 05

KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26

2

DASAR HUKUMPEMOTONGAN PPh PASAL 23/26

UU

KEPDIRJEN No.108/PJ/1996 sttd PERDIRJEN No.42/PJ/2008 (Bentuk Formulir)

PERDIRJEN No.38/PJ/2009 (Formulir SSP)

PERDIRJEN

SE DIRJEN PAJAK NOMOR : SE-53/PJ/2009 (JUMLAH BRUTO PPh PASAL 23)

SEDIRJEN

• UU No.6 Tahun 1983 sttd UU UU No. 16 Tahun 2009 (KUP)• UU No.7 Tahun 1983 sttd UU No.36 Tahun 2008 (PPh)

PP No. 8 Tahun 2007 (Peraturan Pelaks.UU KUP)PP

PERMENKEU

-PMK No. 181 Th 2007 (Bentuk dan Isi SPT)-PMK No. 184 Th 2007 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan)-PMK No.186 Th 2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi)-PMK No.190 Th 2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang)-PMK No.244 Th 2008 (Jenis Jasa lain yang Diatur dalam Pasal 23)

33

PEMOTONG PPh PASAL 23/26PEMOTONG PPh PASAL 23/26

BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSATBENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH

YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS OBJEK PPh Pasal 23

Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 44

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN

PPh PASAL 23

HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21

SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA

IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:• JASA TEKNIK;• JASA MANAJEMEN;• JASA KONSULTAN HUKUM, • JASA KONSULTAN PAJAK,• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21

YANG BERASAL DARI MODAL : • DEVIDEN • BUNGA• ROYALTI

55

TIDAK DIKENAKAN TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23PEMOTONGAN PPh PASAL 23

ORANG PRIBADI /BADAN

ORANG PRIBADI /BADAN

YG DAPAT MENUNJUKKANSKB PEMOTONGAN

PPh PASAL 23/26

YG DAPAT MENUNJUKKANSKB PEMOTONGAN

PPh PASAL 23/26

WAJIB PAJAKWAJIB PAJAK

YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG

DIDANAI HIBAH ATAUPINJAMAN LN

YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG

DIDANAI HIBAH ATAUPINJAMAN LN

66

TIDAK DIKENAKAN TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23PEMOTONGAN PPh PASAL 23

A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK;B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA

USAHA DENGAN HAK OPSI;C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN

TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG DISETOR;

D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI;

F. SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA;

G. PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK;B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA

USAHA DENGAN HAK OPSI;C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN

TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG DISETOR;

D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI;

F. SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA;

G. PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 77

TARIF DAN DASAR TARIF DAN DASAR PEMOTONGANPEMOTONGAN

PPh PASAL 23

SEWA DAN

JASA LAINNYA

TARIF15 %

PENGHASILAN BRUTO

DASAR PEMOTONGAN

HADIAH DANPENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA

DAN ROYALTI

TARIF2 %

JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

88

Objek Pemotongan PPh Pasal 23No

Objek Tarif Dasar Penghitunga

n

Sifat Batas waktu

penyetoran

Batas waktu pelaporan

1. Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah 15% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

3. Imbalan Jasa Lain

1. Jasa Penilai (appraisal) 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

2. Jasa Aktuaris 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan atestasi laporan keuangan

2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

4. Jasa Perancanag (design) 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas,kecuali yg dilakukan BUT


20 bln berikutnya

6. Jasa penunjang di bidang penambangan Migas


20 bln berikutnya

7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas


20 bln berikutnya

*tidak termasuk PPN

99

PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 No


n

Sifat Batas waktu

penyetoran

Batas waktu

pelaporan

8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

9. Jasa penebangan hutan 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

10. Jasa pengelolaan limbah 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

11. Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service)

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

12. Jasa perantara atau keagenan 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

13. Jasa di bidang perdagangan surat- surat berharga, kecuali yg di lakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yg dilakukan KSEI

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau sulih suara

*tidak termasuk PPN

…lanjutan

Objek Pemotongan PPh Pasal 23

1010

No


n

Sifat Batas waktu

penyetoran


16. Jasa mixing film 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha konstruksi

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

19. Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sbg pengusaha konstruksi

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

20. Jasa maklon 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

21. Jasa penyelidikan dan keamanan 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

…lanjutan

*tidak termasuk PPN

PPh Pasal 23 PPh Pasal 23


1111

No


n

Sifat Batas waktu

penyetoran


22. Jasa penyelenggara kegiatan 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

23. Jasa pengepakan 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

25. Jasa pembasmi hama 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

26. Jasa kebersihan atau cleaning service

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

27. Jasa katering atau tata boga 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

*tidak termasuk PPN


1212

TATA CARA PEMOTONGANTATA CARA PEMOTONGANPPh PASAL 23PPh PASAL 23

BUKTI PEMOTONGAN

DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKANPENGHASILAN OLEH BENDAHARA

F.1.1.33.06 atau F.1.1.33.07

1

2

3

UNTUK REKANAN

LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26ARSIP BENDAHARA

1313

TATA CARA PENYETORAN TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 23PPh PASAL 23

JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM BUKTI PEMOTONGAN

SELAMA SATU BULAN TAKWIM

DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAUKANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP

PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIMBERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT

TERUTANGNYA PAJAK

APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA

HARI KERJA BERIKUTNYA

1414

TATA CARA PELAPORANTATA CARA PELAPORANPPh PASAL 23PPh PASAL 23

MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03)

RANGKAP 2

* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN

LAMPIRAN

KE KPP/KAPENPA

SELAMBAT-LAMBATNYA20 HARI SETELAH

BULAN TAKWIM BERAKHIR

JIKA JATUH PD HARI LIBUR

PD HARI KERJABERIKUTNYA

1515

CONTOH PENGHITUNGANPPh PASAL 23

Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.

Penghitungan PPh Pasal 23

Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka

Rp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,-

*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,-

Materi 05 - PPh Pasal 23

Documents

Transcript of Materi 05 - PPh Pasal 23