Secara resmi pengertian daerah tertinggal mucul di dokumen Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (sesuai Permen PDT No. 07/PER/M-PDT/III/2007). Dalam hal ini Daerah Tertinggal diartikan sebagaidaerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain di Indonesia.Daerah tertinggal ditetapkan berdasarkan 6 (enam) kriteria dasar yaitu: perekonomian, sumberdaya manusia, infrastruktur, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014) telah menetapkan"daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik"sebagai salah satu prioritas nasional pembangunan dari sebelas prioritas nasionalyang ada, yaitu (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan bisnis; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;(10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; dan (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.Dalam RPJMN disebutkan bahwa substansi inti program aksi untuk daerah tertinggal yaitu adanya pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014. Untuk mencapai hal tersebut sasaran-sasaran pokok pembangunan daerah tertinggal dalam 5 (lima) tahun (2010-2014) adalah:1. Meningkatnya rata-ratapertumbuhan ekonomidi daerah tertinggal sebesar 6,6 persen pada tahun 2010 menjadi 7,1 persen pada tahun 2014;2. Berkurangnyapersentase penduduk miskindi daerah tertinggal pada tahun 2010 sebesar 18,8 persen menjadi 14,2 persen pada tahun 2014; dan3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukkan oleh peningkatanindeks pembangunan manusia (IPM)pada tahun 2010 sebesar 67,7 menjadi 72,2 pada tahun 2014.Berbagai upaya dari kementerian/lembaga (sektor) terkait tentunya telah dilakukan dibawah koordinasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Dari upaya-upaya tersebut tentu sudah ada keberhasilan yang dicapai, namun tentu tidak menutup kemungkinan masih adanya target-target yang belum tercapai.Salah satu yang belum banyak disentuh adalah persoalan ketenagakerjaan. Kalau kita mau jujur, ketiga sasaran pokok pembangunan daerah tertinggal dalam RPJMN sangatlah terkait (digunakan kataterkaituntuk menggantikan katatergantung) kepada keberhasilan penanganan ketenagakerjaan. Sehingga menjadi sangat wajar jika dalam sisa waktu Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II tumbuh kesadaran untuk menjadikan Ketenagakerjaan sebagai prioritas kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Penjelasannya sederhana.Pertumbuhan EkonomiPertumbuhan ekonomi suatu daerah (termasuk daerah tertinggal) diantaranya harus diupayakan melalui perbaikan dalam aspek Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Peningkatan Investasi, Inovasi Teknologi, Kewirausahaan, Manajemen, danTenaga Kerja. Dalam hal ini Tenaga Kerja (Sumber Daya Manusia) menjadi subyek dan obyek pertumbuhan ekonomi.Kalau merujuk kepada pengertianKetenagakerjaan sebagaisegala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja,maka pembenahan ketenagakerjaan sebuah keniscayaan atau sebuah prasyarat untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi.Merujuk pada katasebelum masa kerja(misalnya), maka pemerintah (daerah) memiliki kewajiban menangani kesiapan sumber daya manusia (SDM) atau angkatan kerja di daerah untuk memasuki dunia kerja. Upaya-upaya peningkatan keterampilan para pencari kerja melalui jalur formal atau non-formal agar siap bekerja di kegiatan investasi atau usaha lainnya menjadi salah satu kegiatan yang dapat dipilih. Dengan adanya penyiapan SDM lokal tersebut maka akan dapat dihindari kecemburuan masyarakat lokal terhadap para pendatang yang dipandang lebih siap bekerja di sektor yang dikembangkan di daerah.Adapun untukselama masa kerja,perlu dibangun suasana harmonis. Diciptakan suasana hubungan yang saling menguntungkan antara pengusaha dan tenaga kerja. Pengusaha dapat untung dan karyawan sejahtera. Pemerintah (daerah) diharapkan dapat menangani secara adil dan bijak terhadap konflik-konflik yang terjadi antara pengusaha dan tenaga kerja.Pengurangan Persentase Penduduk MiskinUntuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010. Disadari bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan : 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; 4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.Adapun program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari : 1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; 2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; 3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; 4) Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.Isu ketenagakerjaan dalam konteks penanggulangan kemiskinan dapat muncul pada kelompok program nomor 3 (tiga), yaitu kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Kelompok Usaha Mikro dan Kecil bersentuhan dengan isu ketenakerjaan.Dalam RPJMN 2010-2014 disebutkan potensi UMKM sangat besar termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja. Jumlah populasi UMKM pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,9 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia serta jumlah tenaga kerjanya mencapai 88,7 juta orang atau 96,9 persen dari seluruh tenaga kerja Indonesia, yang tersebar di seluruh sektor perekonomian dan wilayah di Indonesia.Upaya penanganan ketenagakerjaan pada program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil merupakan langkah strategis dalam pengentasan daerah tertinggal.Peningkatan Indeks Pembangunan ManusiaIndeks pembangunan manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan empat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidangkesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidangpendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untukhidup layak.Isu ketenagakerjaan memiliki keterkaitan dengan pencapaian IPM pada komponen hidup layak. Kesejahteran tenaga kerja adalah masalah hilir yang diantaranya mengakar pada persoalan kondisi makro, entepreneurship, investasi, pemanfaataan sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan.Penjelasan hubungan isu ketenagakerjaan dalam mendukung pencapaiaan 3 (tiga) sasaran pokok RPJMN (pertumbuhan ekonomi, pengurangan persentase penduduk miskin, dan IPM) dapat mempertegas pentingnya penanganan ketenagakerjaan dalam pengentasan daerah tertinggal.Permasalah dan Potensi Ketenagakerjaan di Daerah TertinggalSecara umum masalah-masalah ketenagakerjaan di daerah tertinggal diantaranya yaitu: sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya kemampuan SDM tenaga kerja, tingkat gaji yang rendah, serta jaminan sosial yang nyaris tidak ada.Sulitnya lapangan kerja di daerah tertinggal telah mendorong para angkatan kerja pergi ke luar negeri menjadi TKI. Berdasarkan data BNP2TKI terdapat 50 kabupate/kota yang banyak mengirim TKI dimana 9 diantaranya merupakan daerah tertinggal. Dan dari yang 9 tersebut sebagian besar (atau 44,4%) berasal dari Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, diperkirakan remitansi Tenaga Kerja Indonesia dari daerah itu sudah hampir mendekati angka Rp1 triliun selama periode Januari-September 2012.Dengan data tersebut tidak dapat dipungkiri betapa besarnya sumbangan TKI bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal. Dapat dipastikan, buruknya penanganan TKI termasuk kebijakan moratorium TKI akan sangat mempengaruhi daerah tertinggal.Melalui berbagai penjelasan di atas maka sangatlah jelas hubungan antara Aspek Ketenagakerjaan dengan Daerah Tertinggal. Bahkan upaya pembangunan daerah tertinggal dengan penanganan ketenagakerjaan berada dalam satu tarikan nafas. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan persentase penduduk miskin, dan peningkatan IPM untuk pengentasan daerah tertinggal didalamnya harus membicarakan masalah ketenagakerjaan.TabelPenempatan TKI Berdasar Daerah Asal (Kota/Kabupaten)(50 Besar Penempatan per Tahun Berdasar Daerah) Tahun 2011-2012NoDaerah Asal20112012JumlahKeterangan

1Indramayu30.54510.04740.592

2Lombok Timur28.4297.67136.100DT

3Cilacap22.3608.06230.422

4Lombok Tengah23.3745.19028.564DT

5Cirebon19.8446.04925.893

6Cianjur18.9583.53622.494

7Brebes13.8085.22319.031

8Karawang15.0033.28018.283

9Kendal14.0204.23718.257

10Malang13.4144.63518.049

11Sukabumi13.5782.83716.415DT

12Ponorogo11.5614.49516.056

13Blitar11.3694.30015.669

14Subang12.2743.36115.635

15Serang13.2041.05814.262

16Banyuwangi9.9323.56813.500

17Lombok Barat10.0692.69312.762DT

18Banyumas8.0752.82710.902

19Tulungagung9.2821.24310.525

20Majalengka8.0672.10910.176

21Pati7.1412.6869.827

22Bandung7.7661.6389.404

23Madiun6.7392.4849.223

24Tegal6.0353.0259.060

25Jakarta Utara6.09427458.839

26Lampung Timur6.49120598.550

27Kediri613023508.480

28Grobogan5.2701.6616.931

29Bangkalan4.5321.8436.375DT

30Sumbawa5.0389896.027DT

31Purwakarta4.6561.1625.818

32Magetan3.8411.4865.327

33Tangerang (Kab.)4.4817815.262

34Semarang3.7991.4575.256

35Kebumen3.8341.4175.251

36Jember3.9421.1465.088

37Bekasi3.5851.2674.852

38Trenggalek3.5931.2184.811

39Kupang3.2291.5634.792DT

40Lebak4.2383804.618DT

41Medan3.1881.3854.573

42Sragen3.4761.0724.548

43Wonosobo3.3761.1724.548

44Jakarta Timur3.2301.2074.437

45Batang3.2221.1444.366

46Demak31051.2454.350

47Ngawi2.9621.1114.073

48Lampung Selatan3.0898753.964

49Garut3.0447013.745DT

50Banjarnegara2.6509083.558

51Lain-Lain142.13957.461378.752

Total581.081188.059948.292

INDONESIAadalah salah satu negara yang memiliki kemajemukan(unitax multipeks)dalam pelbagai dimensi kehidupan, baik strata sosio-kultur, politik, ekonomi, juga kondisi geografis dan topografi alamnya.Diversityyang dimiliki masyarakat bangsa Indoensia itu di suatu pihak menjadi kebanggaan, tetapi di lain pihak menjadi penghambat dalam menjalankan roda pembangunan bangsa, khususnya pembangunan di dunia pendidikan.Kondisi dan karakter alam yang berbeda-beda berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan perbedaan ekonomi berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam memajukan dunia pendidikan di negara ini. Perbedaan kondisi topografi alam juga berdampak pada lambat dan tidak meratanya penyebaran tenaga guru, sarana dan informasi yang bisa menunjang kegiatan pendidikan di setiap sekolah yang ada. Akibatnya kita masih ditemukan daerah-daerah yang tergolong tertinggal, terbelakang, terdepan dan belum tersentuh oleh pelayanan pendidikan yang layak dan memadai.Permasalahan Pendidikan di Daerah 3TBeberapa permasalahan penyelenggaraan pendidikan, khususnya di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T) antara lain; persedian tenaga pendidik, distribusi tidak seimbang, insentif rendah, kualifikasi dibawah standar, guru-guru yang kurang kompeten, serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang ditempuh, penerapan kurikulum di sekolah belum sesuai dengan mekanisme dan proses yang standarkan. Permasalahan lainnya adalah angka putus sekolah juga masih relatif tinggi.Berangkat dari sejumlah permasalahan yang disebutkan di atas pendidikan di daerah 3T perlu dikelola secara khusus dan sungguh-sungguh supaya bisa maju sejajar dengan daerah lain. Hal ini bisa terwujud bila ada perhatian dan keterlibatan dari semua komponen bangsa ini, baik yang ada di daerah maupun di pusat. Selain itu, kebijakan pembangunan pemerintah daerah dan pusat memperioritaskan daerah 3T itu. Menteri Pendidikan Nasional menegaskan daerah 3T memiliki peran strategis dalam memperkokoh ketahanan nasional dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia, (Juknis SM-3T).Sekolah-sekolah di daerah terpencil tidak memberikan kontribusi bagi investasi politis dan ekonomi, tetapi pendidikan di daerah-daerah terpencil berkontribusi bagi pembentukan karakter manusia Indonesia yang berkualitas kedepan.Kondisi Objektif Salah Satu Sekolah di Daerah 3TKondisi GeografisSecara geografis SMPN Satap Kembang Lala berada di belahan Utara Manggarai Timur, persisnya di kampung Golo Cewo, desa Kembang Mekar, kecamatan Sambi Rampas-NTT. SMPN Satap ini berada di daerah yang sedikit jauh dari pusat pelayanan pendidikan dan terkesan teisolir karena topografi alam yang berbukit-bukit dan terjal.SMPN Satap Kembang Lala adalah SMP Baru yang terletak di desa Kembang Mekar. SMPN Satap Kembang Lala memiliki luas area sekitar 2.500 m2..Gedung sekolah ini merupakan gedung SDI Kembang Lala, karena kedua satuan pendidikan ini masih berada di bawah satu atap.Secara topografis lingkungan sekolah ini berada di lereng bukit, di sebelah Timurnya area persawahan masyarakat, di sebelah Baratnya kompleks Gereja Stasi Kembang Lala dan sebelah tenggaranya berbatasan dengan kompleks postu dan kantor desa Kembang Mekar. Karena lokasi sekolah ini berada di antara kedua kompleks umum ini, maka suasana lingkungan sekolah sangat kondusif bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

PENGEMBANGAN WILAYAHDAERAH TERPENCIL

ORGANISASI KEMAHASISWAAN JURUSAN PERKAPALAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN 2014