Manual Anti Suap untuk UKM

Mas Achmad Daniri Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance

Pertumbuhan vs Pemerataan

* Sumber : Bambang Soebijanto

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2015

Manfaat bagi UKM yang berbisnis secara etis

Sumber: "Manual Anti Suap bagi UKM”, Mas Achmad Daniri, 2016

Keunggulan

kompetitif

Mengurangi

biaya dalam

menjalankan

bisnis

Rekrutmen dan

retensi pegawai

Menarik untuk

diakuisisi

Perlindungan

dari hukum

• Buat rencana jangka panjang

dan langkah bertahap

• Jalin kerjasama dengan

kelompok anti suap

• Kuatkan nilai kebersamaan

melalui payung keagamaan,

adat dan komunitas

• Fokus pada pencegahan dan

penanggulangan yang

komprehensif

Kiat Berbisnis Tanpa Suap

• Susun panduan etika

berbisnis dalam

berinteraksi dengan

pegawai, klien, pemasok,

pesaing, asosiasi bisnis,

komunitas dan regulator

• Kuasai prosedur lelang dan

perijinan terkait

• Kampanyekan etika bisnis

• Bangun berbisnis secara

berintegritas

• Laksanakan dengan konsisten

• Lakukan evaluasi dan

monitoring secara terukur.

Strategi

Panduan

Implementasi

ISO 37001

Sumber : ISO 37001 : Sistem Pengelolaan Anti – Suap, 2016

Merupakan sistem pengelolaan anti suap

Dirancang untuk membantu organisasi mengembangkan,

menerapkan dan meningkatkan program kepatuhan anti

suap atau “sistem manajemen”

Mencakup rangkaian ukuran dan kontrol yang merupakan

praktik terbaik anti korupsi di dunia internasional

Merupakan panduan mengenai apa yang dimaksud dengan

suap untuk membantu pengguna Standar memahami tujuan

dan cakupan Standar

STRATEGI KAMPANYE

GERAKAN ANTI SUAP DAN KORUPSI

• Upaya sosialisasi dan edukasi berbisnis

tanpa suap kepada UKM salah satunya

ditempuh melalui pelatihan “Manual Anti

Suap untuk UKM” secara berjenjang

• Buku Manual ini akan menjadi sarana efektif

untuk menyebarluaskan rujukan praktik anti

suap bagi UKM sehingga menjelma menjadi

budaya anti suap di dalam kegiatan bisnis.

Penyusunan

Manual dan Modul

“Kampanye

Gerakan Anti

Suap”

Sosialisasi Manual

dan Modul

“Kampanye Gerakan

Anti Suap” yang

ditandai dengan

pelatihan dan

penandatanganan

Pakta Anti Suap

“Kampanye Gerakan

Anti Suap”

Perusahaan,Kemente

rian,Lembaga,Pemda

kepada pemasok

melalui pelatihan &

penandatanganan

pakta anti suap

secara berjenjang.

STRATEGI KAMPANYE

GERAKAN ANTI SUAP DAN KORUPSI

• Setiap penandatangan Pakta Anti Suap berkewajiban untuk

melakukan hal yang sama kepada para pemasok

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan perusahaan

melalui pendekatan berjenjang. Disamping itu mereka juga

berkomitmen menerapkan Sistem Pengelolaan Anti Suap dan

Whistle Blowing System.

• Guna membangun rasa memiliki Kampanye Gerakan Anti Suap,

langkah sosialisasi menjadi tanggung jawab perusahaan kepada

pemasok. Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah sebagai

bagian dari program CSR perusahaan terhadap pemasok,

khususnya UKM.

• Jika semua pelaku bisnis dan stakeholder telah melaksanakan

Pelatihan dan Pakta Anti Suap, maka bisnis UKM sebagai pihak

yang paling lemah tentu akan berkembang sehat, karena secara

moral tidak akan diperlakukan tidak etis.

Langkah menghindari situasi Korupsi

Sumber: "Manual Anti Suap bagi UKM”, Mas Achmad Daniri, 2016

Tips 1 : Pengetahuan adalah sebuah kekuatan

Tips 2 : Gunakan Buku Panduan

Tips 3 : Persiapan dan Antisipasi

Tips 4 : Berikan pesan bahwa Anda tidak memberikan suap

Tips 5 : Membuat dokumentasi

Tips 6 : Jangan berurusan dengan calo

Tips 7 : Bila diperlukan mintalah bantuan

Menerapkan Program Anti Suap

dan Korupsi yang Efektif

Sumber: "Manual Anti Suap bagi UKM”, Mas Achmad Daniri, 2016

Membuat kebijakan untuk melarang suap dalam bentuk apa pun

Menerapkan kebijakan mengenai hadiah dan entertainment

Mewajibkan pernyataan atas setiap benturan kepentingan

Membuat pedoman perilaku

Mengikutsertakan seluruh karyawan dalam pelatihan program antikorupsi

Mengembangkan sistem dan pengendalian

Mengumumkan pembayaran pajak yang benar dan tepat waktu

Gerakan Bersama Perangi Korupsi

Sumber: "Manual Anti Suap bagi UKM”, Mas Achmad Daniri, 2016

Gerakan bersama menciptakan ruang bermain yang setara antar

pebisnis

Pemerintah : mengadopsi framework dan konvensi antikorupsi

internasional menjadi peraturan dan perundangan nasional

Pebisnis : menerapkan program antikorupsi secara efektif untuk

mendeteksi dan mencegah korupsi

Organisasi kemasyarakatan : mengawasi dan memantau upaya

pemerintah dan swasta dalam memerangi korupsi

Kesimpulan

Sumber: "Manual Anti Suap bagi UKM”, Mas Achmad Daniri, 2016

Korupsi adalah suatu kondisi yang membuat UKM semakin menderita

Buku ini memberikan panduan apa yang harus dilakukan untuk melawan

korupsi

Banyak UKM yang terbukti berhasil tanpa memberikan suap dan melakukan

korupsi

Langkal awal : menjalankan kebijaksanaan melarang penyuapan dalam

bentuk apa pun

Langkah selanjutnya : menyusun sistem dan pengawasan untuk

menemukan dan mencegah korupsi dilakukan oleh karyawan

UKM yang berada di dalam industri tertentu dapat secara bersama-sama

menghadapi masalah korupsi

UKM yang berbisnis dengan beretika akan menarik investasi, sehingga

berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional

17

Terima Kasih

Leader in the field of Capital Market, Corporate

Governance and Corporate Social Responsibility.

Consistently successful in leading Jakarta Stock Exchange.

Initiator for empowering of supervision function on listed

companies (independent commissioner). Currently serving

as Chairman of Indonesia National Committee on

Governance, and also Member of Ethics Committee in

Financial Service Authority (OJK). Formerly he was a

Member of Selection Committee of Commissioners of

Financial Service Authority (OJK). He was Chairman of the

National Mirror Committee on Social Responsibility (ISO

26000 on Social Responsibility). Founder of business

strategic consulting, that promotes the practices of GCG

and Corporate Social Responsibility, becoming Senior

Consultant at Mitra Bhadra Consulting. Core competence:

Capital Market, Business Strategy and Transformation,

Corporate Governance, and Corporate Social

Responsibility

Experience:

• Former President Director

Bursa Efek Jakarta (Currently,

Indonesian Stock Exchange)

• Chairman of Indonesia

National Committee on Governance

• Member of Ethics Committee,

Financial Service Authoriity

(OJK).

• President Commissioner PT.

Chubb General Insurance

Indonesia.

Mas Achmad Daniri