MAKALAH PEMBUATAN DAN KEDUDUKAN PERDA DAN APBD

05:26 hbb-mf No comments PEMBUATAN DAN KEDUDUKAN PERDA DAN APBDBAB IPENDAHULUANPenyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan PUU sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda sebagai jenis PUU nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang-undangan tentang daerah otonomi khusus dan daerah istimewa sebagai lex specialis dari UU No.32/2004 Mengacu pada siklus pengelolaan keuangan daerah, fase pertama dari siklus tersebut adalah perencanaan fundamental yang menjadi tanggung jawab legislatif dan eksekutif dan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Selanjutnya disusun perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Fase kedua merupakan tahap perencanaan operasional, selanjutnya eksekutif menyusun perencanaan tahunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang didukung oleh rencana kerja (Renja) SKPD dan PPKD.Dokumen perencanaan ini selanjutnya menjadi acuan pada fase ketiga yaitu penganggaran. Pada fase keempat, merupakan tahapan pelaksanaan anggaran dan pengukuran. Pada fase inilah akuntansi keuangan daerah memainkan peranannya. Fase kelima merupakan tahapan terakhir, yaitu pelaporan dan umpan balik. Dari tahapan pelaporan ini akan dihasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan; yang dapat memberikan umpan balik bagi fase-fase sebelumnya.BAB IIPEMBAHASANProses desentralisasi yang diawali sejak tahun 1999 telah memotivasi daerah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian mereka. Pemerintah kabupaten sekarang mempunyai kesempatan untuk mengelola sumber daya alam mereka sendiri, mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat dan mempunyai potensi menjadi semakin efi sien. Pemerintah daerah mempunyai keleluasaan untuk memerankan tanggung jawabnya seperti yang terlihat dalam banyaknya peraturan daerah yang dihasilkan, termasuk diantaranya sektor kehutanan. Namun demikian, desentralisasi yang juga diharapkan dapat lebih mendekatkan masyarakat lokal kepada proses pembuatan keputusan, sampai saat ini belum

memberikan pengaruh yang nyata akan adanya perubahan besar dalam pembuatan kebijakan partisipatif. Selain itu, adanya perbedaan kepentingan antara pengambil keputusan di daerah dan nasional menimbulkan berbagai masalah dalam pelaksanaan kebijakan- kebijakan yang telah disusun tersebut di lapangan.Pengertian APBDPengertian APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah yang dinyatakan dalam satuan uang dan meliputi rencana pengeluaran dan pemenuhan pengeluaran tersebut.Definisi anggaran menurut The National Committee on Governmental Accounting (NCGA) adalah “Rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, yang meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu tertentu, beserta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut”. Setelah dikeluarkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka informasi keuangan negara yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilengkapi dengan informasi Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, selain informasi mengenai Laporan Realisasi APBN/APBD. Pelaporan keuangan pemerintah selanjutnya harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah seperti yang tertuang dalam PP 24 Tahun 2005. Selanjutnya dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa Pemerintah Daerah harus membuat sistem akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Baik APBN maupun APBD merupakan inti dari akuntansi keuangan pemerintahan. Oleh karena itu, kedudukan APBN dan APBD dalam penatausahaan keuangan dan akuntansi pemerintahan sangatlah penting.Pembuatan APBDAnggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang

Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.Secara umum, penyusunan APBD 2009 tidak boleh terlepas dari aturan main yang ada di atas Permendagri, yakni PP. Salah satu alasan mengapa Pemerintah merevisi Permendagri 13/2006 adalah karena terjadinya perubahan PP terkait dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemda dan struktur organisasi di daerah. Terbitnya PP No.38/2007 dan PP No.41/2007 berimplikasi langsung terhadap kebijakan keuangan di daerah. Ada 4 (empat) isu pokok yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan APBD 2009, yakni:1. Perencanaan Sesuai Batas Kewenangan (sebagaimana diatur PP No.38/2007 yang merupakan penyempurnaan atas PP No.25/2000), yakni: Seluruh program dan kegiatan yang tercantum di dalam KUA merupakan turunan kewenangan KDH;Seluruh SKPD mengenali dan mengurai batas kewenangan KDH dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD; Pembiayaan atas program yang masuk dalam lingkup kewenangan Pusat dan Propinsi dilakukan melalui koordinasi dengan Pusat dan Propinsi dalam rangka mencegah terjadinya duplikasi program/kegiatan.2. Pelaksanaan oleh SKPD sesuai dengan Tupoksinya (sebagaimana diatur PP No.41/2007 yang merupakan penyempurnaan atas PP No.8/2003), yakni: Setiap SKPD mulai merumuskan tugas pokok dan fungsinya secara terukur dalam rangka mencegah tumpang-tindih program antar SKPD; Jika belum memiliki SOTK baru, Pemda dan DPRD menyiapkan kegiatan diskusi interaktif tentang format dan struktur SOTK yang ideal, yang akan dituntaskan dalam APBD 2009.3. Pelaporan kinerja yang terukur sesuai dengan PP No.8/2006 dan PP No.3/2007. Terkait aturan ini, beberapa hal yang wajib diperhatikan adalah: Setiap usulan rencana program harus diawali dengan pernyataan masalah, diikuti dengan rumusan kebijakan, program dan kegiatan serta target kinerja yang terukur; Usulan rencana program mencantumkan kelompok sasaran dan lokasi; Untuk memudahkan DPRD dalam mengukur kinerja dalam LKPJ-KDH, maka format perencanaan, pelaksanaan danpelaporan dilakukan dengan menggunakan matriks yang sama dan berurutan.4. Nama program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Lampran A.VII Permendagri 13/2006. Untuk memudahkan daerah dalam menentukan nama atau judul program/kegiatan, Pemerintah telah “menyediakan” sesuai dengan urusan dan kewenangan. Daerah tinggal memilih. Namun, pada kenyataannya ada beberapa program/kegiatan yang dibutuhkan oleh Daerah tapi tidak ada dalam

lampiran tsb. Hal ini menimbulkan keraguan di Daerah: apakah boleh menambah nama dan kode rekening untuk program dan kegiatan baru?Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa penyusunan RKA-SKPD dan rancangan Perda APBD tidak boleh melanggar batas kewenangan daerah (PP No.38/2007) dan Tupoksi SKPD (PP No.41/2007 yang diatur lebih jauh dalam Perda tentang SOTK di masing-masing daerah). Pelanggaran atas batas kewenangan dapat menyebabkan terjadinya subsidi sungsang, yakni subsidi dari Pemda ke pemerintahan di atasnya, seperti dari kabupaten/kota ke provinsi (ketika kabupaten/kota melaksanakan program/kegiatan yang merupakan urusan provinsi) atau dari kabupaten/kota ke Pemerintah Pusat (ketika kabupaten/kota melaksanakan program/kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Pusat).Kedudukan APBDPenyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi.Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:pendapatan asli daerah ( PAD), yang meliputi: (a) hasil pajak daerah; (b) hasil retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain PAD yang sah; dana perimbangan yang meliputi: (a). Dana Bagi Hasil; (b). Dana Alokasi Umum; dan (c). Dana Alokasi Khusus; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.Pada dasarnya kebijakan APBD mencakup tiga komponen APBD, yakni kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Ketiga komponen ini sesungguhnya tidak terpisah, tapi terintegrasi satu sama lain. Barangkali yang harus didiskusikan lebih jauh adalah: apakah pendapatan yang mempengaruhi belanja atau sebaliknya?Kebijakan Pendapatan Daerah. Misalnya, kebijakan untuk meningkatkan target PAD didasari alasan untuk apa dana tersebut akan digunakan. Semestinya PAD tidak boleh digunakan untuk membayar penghasilan dan tunjangan serta perjalanan dinas dan belanja lain yang berhubungan dengan para anggota DPRD, karena kebutuhan tersebut sudah dialokasikan dari DAU.Kebijakan Belanja Daerah. Belanja daerah dimaksudkan untuk melaksanakan Tupoksi masing -masing SKPD sesuai dengan target yang ditentukan. Belanja daerah nantinya akan dicairkan sesuai dengan anggaran kas SKPD, yang telah diakomodasi dalam anggaran kas pemerintah daerah. Dengan demikian, prioritas belanja tidak hanya pada besaran angka, tetapi juga pada jaminan bahwa pelaksanaan anggaran belanja tsb tepat pada waktunya.Kebijakan Pembiayaan Daerah. Pembiayaan merupakan komponen APBD yang secara tidak langsung adalah “turunan” dari Pendapatan dan Belanja karena (1) adanya surplus defisit, sehingga arus kas masuk dan keluar tidak sama; (2) adanya anggaran tahun lalu yang tidak terealisasi seluruhnya, sehingga harus “diluncurkan” ke tahun berikutnya; (3) adanya kebijakan APBD tahun lalu yang harus direalisasikan pada tahun berikutnya, seperti adanya pinjaman/piutang yang akan ditagih pada tahun mendatang; dan (3) adanya kebijakan untuk membayarkan atau menerima dana dari sumber luar, seperti investasi dan pinjaman yang dimaksudkan untuk pendanaan atas program/kegiatan APBD yang memang lebih ekonomis dan efisien dengan menggunakan dana dari pihak eksternal.Pengertian PERDAPenyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan PUU sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda sebagai jenis PUU nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang-undangan tentang daerah otonomi khusus dan daerah istimewa sebagai lex specialis dari UU No.32/2004

Selain itu terkait dengan pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD dalam membentuk Perda adalah UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Penting pula untuk diperhatikan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi sebagai pengganti UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.34 Tahun 2004, dalam rangka pengendalian Perda tentang Pajak dan Retribusi dan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam rangka keterpaduan RTRW nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Perda sebagaimana PUU lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty). Untuk berfungsinya kepastian hukum PUU harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam PUU yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.Pembuatan PERDAMateri muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam UU No.10/2004 dan UU No.32/2004. Pasal 12 UU No.10/2004 menyatakan:“Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Pasal 5 UU No.10/2004 jo Pasal 138 UU No.32/2004, menentukan materi Perda harus memperhatikan asas materi muatan PUU antara lain asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, dan yang terpenting ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) UU No.10/2004 jo Pasal 136 ayat (4) UU No.32/2004 bahwa materi Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau peraturan PUU yang lebih tinggi. Dalam penjelasan Pasal 136 ayat (4) UU No.32/2004 dijelaskan bahwa ”bertentangan dengan kepentingan umum” adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. Selanjutnya pengaturan yang bersifat khusus dalam tata cara penyusunan Perda yakni mekanisme evaluasi secara berjenjang terhadap Raperda tentang APBD (Pasal 185 s.d Pasal 191 UU No.32/2004), Raperda tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Retribusi Daerah (Pasal 189 UU No.32/2004). Evaluasi atas Raperda tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan materi Perda dengan PUU yang lebih tinggi dan/atau Perda lainnya. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa pengharmonisasian Perda dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Raperda yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RTRW sebelum disahkan oleh kepala

daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda provinsi, dan oleh Gubernur terhadap Raperda kabupaten/kota. Ketentuan mengenai tata cara evaluasi Raperda tentang pajak dan retribusi diatur dalam No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi (Pasal 157 s.d Pasal 158), sedangkan pengaturan mengenai tata cara evaluasi Raperda RTRW terdapat dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Raperda tentang pajak dan retribusi yang telah disetujui kepala daerah dengan DPRD sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Raperda Provinsi untuk dievaluasi untuk diuji kesesuaiannya dengan UU No.28/2009, kepentingan umum, dan/atau PUU lain yang lebih tinggi. Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan Raperda dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur/ bupati/walikota bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Mekanisme tersebut berlaku mutatis mutandis bagi Raperda kabupaten/kota tentang pajak restribusi dengan perbedaan evaluasi dilakukan oleh gubernur berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Sesuai ketentuan Pasal 18 UU No.26/2007 penetapan Raperda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri PU; dan penetapan Raperda kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri PU setelah mendapatkan rekomendasi gubernur. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan substansi dimaksud diatur dalam PP No.15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sesuai PP ini, persetujuan bersama Raperda provinsi tentang RTRW antara gubernur dengan DPRD provinsi yang didasarkan pada persetujuan substansi dari Menteri PU, dan kewajiban untuk menyampaikan Raperda tersebut kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Mekanisme ini berlaku mutatis mutandis bagi Raperda RTRW kabupaten/kota dengan perbedaan evaluasi dilakukan oleh gubernur. Ketentuan mengenai pembatalan Perda diatur dalam Pasal 145 UU No.32/2004. Sesuai ketentuan Pasal ini Perda yang telah ditetapkan bersama Pemda dan DPRD wajib disampaikan kepada Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 hari setelah ditetapkan. Pemerintah harus telah memberikan keputusan atas Perda tersebut paling lama 60 hari sejak Perda diterima. Dalam hal Perda dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau PUU yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Selanjutnya paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan bersama DPRD mencabut Perda dimaksud. Daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. Khusus mengenai pembatalan Perda tentang Pajak dan Restribusi berdasar ketentuan dalam UU No.28 Tahun 2009, Perda yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota dibatalkan apabila bertentangan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atas rekomendasi dari Menteri Keuangan

kepada Presiden yang disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri. Keputusan pembatalan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Perda oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya sesuai Pasal 159 UU No.28 Tahun 2009 daerah yang tidak menyampaikan Perda tentang Pajak dan Retribusi kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dikenai sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi.Kedudukan PERDA Sesuai asas desentralisasi daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004. Urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 yang telah diatur lebih lanjut dengan PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga telah menetapkan PP No.41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah daerah memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.Ketentuan Konstitusi tersebut dipertegas dalam UU No.10/2004 yang menyatakan jenis PUU nasional dalam hierarki paling bawah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU yang selengkapnya berbunyi: Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah. (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur; Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Perataran Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. (4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. (5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Berdasarkan Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), PUU tunduk pada asas hierarki yang diartikan suatu PUU yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Sesuai asas hierarki

dimaksud PUU merupakan satu kesatuan sistem yang memiliki ketergantungan, keterkaitan satu dengan yang lain. Untuk itu Perda dilarang bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi. Perda harus didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No.10/2004), UUD 1945 yang merupakan hukum dasar dalam PUU (Pasal 4 ayat (1) UU No.10/2004 . Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan DPRD. Hal ini sesuai UU No.32/2004 Pasal 25 huruf c bahwa ”Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD” dan Pasal 42 ayat (1) huruf a bahwa”DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama”, dan Pasal 136 ayat (1) bahwa”Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD”. Memperhatikan ketentuan mengenai Perda dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Perda mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah namun Perda tersebut pada dasarnya merupakan peraturan pelaksanaan dari PUU yang lebih tinggi. Selain itu Perda dapat berfungsi sebagai istrumen kebijakan untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka harmonisasi, asas hierarki dilaksanakan melalui pembatalan perda oleh Pemerintah apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum. Asas hierarki juga menimbulkan lahirnya hak untuk menguji Perda tersebut baik secara formal (formele toetsingsrecht) maupun material (materiele toetsingsrecht). Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk hukum telah dibuat melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam PUU; sedangkan hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu produk hukum isinya sesuai dengan PUU yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

PEMBENTUKAN PERATURAN DESAPeraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing desa. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Perdes dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Dalam konsep negara hukum yang demokratis keberadaan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Desa dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas. Menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi membedakan 2 (dua)

kategori asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (beginselen van behoorlijk rcgelgeving), yaitu asas formal dan asas material. Asas-asas formal meliputi:

1. Asas tujuan jelas (Het beginsel van duideijke doelstellin)2. Asas lembaga yang tepat (Het beginsel van het juiste orgaan)3. Asas perlunya pengaturan (Het noodzakelijkheid beginsel)4. Asas dapat dilaksanakan (Het beginsel van uitvoorbaarheid)5. Asas Konsensus (het beginsel van de consensus)

Asas-asas material meliputi:

1. Asas kejelasan Terminologi dan sistematika (het beginsel van de duiddelijke terminologie en duidelijke systematiek).

2. Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali (Het beginsel van den kenbaarheid)

3. Asas persamaan (Het rechts gelijkheids beginsel)4. Asas kepastian hukum (Het rechtszekerheids begin sel)5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (Het beginsel van de

individuelerechtsbedeling)

Asas-asas ini lebih bersifat normatif, meskipun bukan norma hukum, karena pertimbangan etik yang masuk ke dalam ranah hukum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Peraturan Desa membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (general principles of good administration).

Dalam pasal 5 UU Nomor 10 tahun 2004 Juncto Pasal 137 UU Nomor 32 tahun 2004 diatur bahwa Peraturan Daerah yang di dalamnya termasuk adalah Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. kejelasan tujuan: yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; yaitu adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; bahwa dalam Pembentakan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan. Perundang-undangannya.

4. dapat dilaksanakan; yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

5. kedayagunaan dan kehasilgunaan; yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. kejelasan rumusan; yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan: yaitu bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Selain asas tersebut di atas, dalam pembetukan peraturan perundang yang sifatnya mengatur, termasuk peraturan daerah, juga harus memenuhi asas materi muatan sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU Nomor 32 tahun 2004 juncto pasal 138 UU nomor 32 tahun 2004, yang meliputi:

1. asas pengayoman yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

2. asas kemanusiaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. asas kebangsaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

4. asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. asas kenusantaraan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

6. asas bhinneka tunggal ika yaitu bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. asas keadilan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

8. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. asas ketertiban dan kepastian hokum yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

10. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Berkaitan dengan asas-asas materi muatan tersebut, ada sisi lain yang harus dipahami oleh pengemban kewenangan dalam membentuk Peraturan Desa. Pengemban kewenangan harus memahami segala macam seluk beluk dan latar belakang permasalahan dan muatan yang akan diatur oleh Peraturan Desa tersebut. Hal ini akan berkait erat dengan implementasi asas-asas tersebut di atas.

Dalam proses pembentukannya, Peraturan Desa membutuhkan partisipasi masyarakat agar hasil akhir dari Peraturan Desa dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat

dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan Peraturan Desa. Hal ini sangat sesuai dengan butir-butir konsep sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo bahwa hukum atau perundang-undangan akan dapat berlaku secara efektif apabila memenuhi tiga daya laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Disamping itu juga harus memperhatikan efektifitas/daya lakunya secara ekonomis dan politis.

Masing-masing unsur atau landasan daya laku tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) landasan filosofis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki ditengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan adat istiadat; (2) daya laku yuridis berarti bahwa perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan dalam proses penyusunannya sesuai dengan aturan main yang ada. Asas-asas hukum umum yang dimaksud disini contohnya adalah asas “retroaktif”, “lex specialis derogat lex generalis”; lex superior derogat lex inferior; dan “lex posteriori derogat lex priori”; (3) produk-produk hukum yang dibuat harus memperhatikan unsur sosiologis, sehingga setiap produk hukum yang mempunyai akibat atau dampak kepada masyarakat dapat diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan; (4) landasan ekonomis, yang maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah dapat berlaku sesuai dengan tuntutan ekonomis masyarakat dan mencakup berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat, misalkan kehutanan dan pelestarian sumberdaya alam; (5) landasan politis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat.

Tidak dipenuhinya kelima unsur daya laku tersebut diatas akan berakibat tidak dapat berlakunya hukum dan perundang-undangan secara efektif. Kebanyakan produk hukum yang ada saat ini hanyalah berlaku secara yuridis tetapi tidak berlaku secara filosofis dan sosiologis. Ketidaktaatan asas dan keterbatasan kapasitas daerah dalam penyusunan produk hukum yang demikian ini yang dalam banyak hal menghambat pencapaian tujuan otonomi daerah. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat akan sangat menentukan aspek keberlakuan hukum secara efektif.

Roscoe Pound (1954) menyatakan bahwa hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat harus senantiasa memajukan kepentingan umum. Kalimat “hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat” menandakan konsistensi Pound dengan pandangan ahli-ahli sebelumnya seperti Erlich maupun Duguit. Artinya hukum harus dilahirkan dari konstruksi hukum masyarakat yang dilegalisasi oleh penguasa. Ia harus berasal dari konkretisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kemajuan pandangan Pound adalah pada penekanan arti dan fungsi pembentukan hukum. Disinilah awal mula dari fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial yang terkenal itu.

Dari pandangan Pound ini dapat disimpulkan bahwa unsur normatif dan empirik dalam suatu peraturan hukum harus ada; keduanya adalah sama-sama perlunya. Artinya, hukum yang pada dasarnya adalah gejala-gejala dan nilai-nilai yang dalam masyarakat sebagai suatu pengalaman dikonkretisasi dalam suatu norma-norma hukum melalui tangan para ahli-ahli hukum sebagai hasil rasio yang kemudian dilegalisasi atau diberlakukan sebagai hukum oleh negara. Yang utama adalah nilai-nilai keadilan masyarakat harus senantiasa selaras dengan cita-cita keadilan negara yang dimanifestasikan dalam suatu produk hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

 

A. latar belakang

            Desa, atau udik, menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi permukiman di

area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di

Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa, sedangkan di Kutai Barat,

Kalimantan Timur disebut Kepala Kampung atau Petinggi.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain,

misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, Nagari, adalah pembagian wilayah

administratif di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia di bawah kecamatan. Istilah "Nagari"

menggantikan "desa", yang sebelumnya digunakan di Sumatera Barat, seperti halnya di

provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sebuah Nagari dipimpin oleh Wali Nagari.

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari

perangkat daerah kabupaten/kota, dan Nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah.

Berbeda dengan Kelurahan, Nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas.

Namun dalam perkembangannya, sebuah Nagari dapat ditingkatkan statusnya menjadi

kelurahan. dan di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung.

Kampung, adalah pembagian wilayah administratif di Provinsi Papua, Indonesia di bawah

distrik. Istilah "Kampung" menggantikan "desa", yang sebelumnya digunakan di Papua,

seperti halnya di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Penetapan ini adalah menyusul

diterapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

Papua.

Kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kampung bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat

daerah kabupaten/kota, dan Kampung bukan merupakan bagian dari perangkat daerah.

 Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan

karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan

penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

B. maksud dan tujuan

Maksud dalam penulisan makalah ini yaitu guna menyelesaikan tugas mata kuliah pendidikan

kewarganegaraan yang telah diberikan oleh bapak mukidi selaku dosen pendidikan

kewarganegaraan

Tujuan dalam pembuatan makalah ini yatu agar kita para  pembaca sekalian dapat menambah

ilmu pengetahuan mengenai sistem pemeritahan yang terkecil yaitu salah satunya adalah

desa, dan pada makalah saya kali ini saya akan mejelaskan secara singkat mengenai sistem

pemrintahan desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

A. //

ABSTRAKSIJudul : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendukung TataPenyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tegalgondo Kec.Wonosari Kab. KlatenNama : D2B002114_Ridwan NasrullohNIM : D2B002114Fak/Jurusan : ISIP/Ilmu PemerintahanBadan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai salah satu unsur penyelenggaraPemerintahan Desa terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa telahmenunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraanpemerintahan desa yang baik. Sejauh ini BPD di Desa Tegalgondo telah memilikiparadigma yang jelas berpegang teguh pada konstitusi, serta independen dalammelakukan fungsi dan perannya. Sampai saat ini keberadaan BPD desa Tegalgondo telahmulai menampakkan fungsinya sebagai checks and balances antara pemerintah desa danmasyarakat desa Tegalgondo. Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Tegalgondo dapatberperan dan berfungsi untuk memperjuangkan dan mengakomodasikan kepentinganmasyarakat, selain itu juga BPD desa Tegalgondo menjalankan fungsi sebagai PengayomAdat, Fungsi Pembuat Kebijakan, Fungsi Menyerap dan Menyalurkan Masyarakat Desadan Fungsi Pengawasan.Penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan modeldeskriptif yang menggambarkan kemudian menganalisa fakta yang ada. Penelitian inibertujuan untuk memperoleh informasi mengenai sejauh mana perwujudan peran danfungsi BPD desa Tegalgondo dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desadi desa Tegalgondo. Data yang digunakan lebih dominan data sekunder, dilengkapidengan observasi dan wawancara.Dari hasil penelitian disimpulkan BPD desa Tegalgondo telah mampu menjadilembaga sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa. Hal itu ditunjukkan denganpelaksanaan pemerintahan oleh Pemerintah Desa yang telah melibatkan unsur masyarakatyang ada melalui forum-forum komunikasi desa yang bersifat formal maupun informalsehingga kebijakan-kebijakan maupun dari pemerintah desa Tegalgondo sesuai denganaspirasi yang diinginkan dari masyarakat. Sedangkan fungsi dan peran BPD desaTegalgondo dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan Desa Tegalgondoditunjukkan dengan dijalankannya dengan baik fungsi dan peran BPD yaitu pertama

pengayoman adat dengan menjaga maupun mempertahankan nilai-nilai khas yangberkembang dalam masyarakat desa Tegalgondo salah satunya dengan tetapdilestarikannya Pesanggrahan yang merupakan situs peninggalan bekas kerajaanMangkunegara Surakarta. Kedua fungsi penyerapan aspirasi, BPD desa Tegalgondomenyerap aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada Pemerintah Desa dilakukandengan mengadakan pertemuan-pertemuan yang menghadirkan masyarakat desa antaralain arisan RT yang diadakan setiap selapan sekali maupun pertemuan formal yangdiadakan setiap ada pertemuan di Balai Desa dengan menghadirkan pemerintah desa,wakil anggota masyarakat dan BPD. Fungsi yang ketiga yaitu legislasi , BPD DesaTegalgondo merupakan representasi kekuatan politik dan perwakilan kepentingan wargadalam pemerintahan desa maka BPD desa Tegalgondo mempunyai kewajiban kepadawarganya atau kelompok yang diwakilinya dapat terakomodasi dalam program-programdan kebijakan-kebijakan desa Tegalgondo. Fungsi yang terakhir adalah fungsipengawasan, pengawasan yang dilakukan adalah meliputi pengawasan terhadappelaksanaan peraturan desa,Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta KeputusanKepala Desa.2Kondisi yang dihadapi BPD Desa Tegalgondo, memerlukan kerjasama antarlembaga yaitu pemerintah desa serta beberapa organisasi seperti LKMD, Karang Taruna,PKK, KTN, serta organisasi politik selain itu diperlukan alokasi anggaran yang memadaisehingga terwujud optimalisasi BPD dalam mendukung tata penyelenggaraanpemerintahan desa Tegalgondo yang baik.Semarang, Agustus 2008Dosen Pembimbing IDrs. Turtiantoro.MSi3BAB IPENDAHULUANA Latar Belakang MasalahBerdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahpasal 200 ayat 1 maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraanpemerintahan desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan didalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan olehPemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa merupakanlembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legeslatif desa. Pemerintah

desa terdiri kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa bertugas membantukinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsipemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desalainnya. Bersama perangkat desa, kepala desa sebagai pimpinan strukturpemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan prosessosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desaadalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanansosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yangsejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebihmemahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagailapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalampembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untukmengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yangsesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya. Itu juga berarti bahwa tatapemerintahan dan proses pembuatan kebijakan dan kebijakan yang dihasilkanmenyangkut masalah bersama harus dapat diakses serta mampudipertanggungjawabkan kepada publik.Kehadiran BPD telah memberikan harapan dengan keberlangsungan demokrasidesa. BPD berperan bukan sebagai tangan panjang dari pemerintah, tetapi lebih4merupakan tangan panjang dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakatdengan pemerintah desa..Pada pasal 209 tercantum fungsi BPD, yakni menetapkan peraturan desa (perdes)bersama kepala desa (Kades), serta menampung dan menyalurkan aspirasimasyarakat. Revisi yang dilakukan terhadap Undang-Undang No.22 Tahun 1999sehingga menghasilkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dimaksudkan untukmenyempurnakan kelemahan-kelemahan yang selama ini muncul dalampelaksanaan otonomi daerah dan memiliki peluang untuk menciptakan goodgovernance.

Demi menjamin terwujudnya suatu pemerintahan desa yang demokratis, lebihbaik, dan berpihak pada masyarakat, perlu adanya check and balance dalampelaksanaan pemerintahan. Masing-masing lembaga harus mempunyai fungsiyang jelas dan lebih independen. Seluruh proses baik perumusan sampai padapelaksanaan kebijakan dan pemerintahan harus dilakukan secara transparan untukdiketahui publik sehingga mudah dalam melakukan pengawasan. BPD-lah yangmempunyai peranan penting dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangankewenangan di tingkatan pemerintahan desa.Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah kewajibandalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desasebagaimana juga diatur dalam UU No.22 tahun 1999 kemudian revisinya UUNo.32 tahun 2004 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, BPD dituntutmampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabatatau instansi yang berwenang. Tugas dan peran tersebut diwujudkan dalam prosespembuatan peraturan desa dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat.Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa adalah mitra kerja.” Masing-masingelemen memiliki fungsi yang lebih spesifik dan dari sanalah kekuatan itu berasal.Kekuasaan didistribusikan atau dipisahkan untuk memudahkan pengelolaanpemerintahan. Semua interaksi antar elemen berlangsung dalam konstitusi sebagaisentral regulasi. Interaksi antar elemen juga didasarkan atas check and balancessystem sehingga kontrol atas jalannya pemerintahan dapat dilakukan secarakolektif. Artinya Kepala Desa harus bekerja sama dengan BPD dalam5menyelenggarakan Pemerintahan Desa. BPD melakukan pengawasan kepadakepala desa agar berjalan sesuai dengan peraturan. Jika terdapat kekeliruan BPDmeluruskan Kepala Desa dan BPD sama-sama membuat peraturan desa. BPD

tidak boleh menjatuhkan Kepala Desa tanpa alasan yang jelas.Pemerintah Desa dan BPD di Desa Tegalgondo dapat berperan dan berfungsiuntuk memperjuangkan dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Dalamkaitan ini maka BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Tegalgondo harusmemiliki sumber daya manusia yang profesional, kapabel, mantap dan dapatdiandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan , sehingga Pemerintah Desadan BPD akan mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuandan dinamika yang berkembang.Hal ini pada Pemerintah Desa adalah untuk berkolaborasi secara harmonismempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab berbagai keinginan danaspirasi masyarakat. Pembentukan BPD di Desa Tegalgondo telah memberikanrasa percaya bagi masyarakat bahwa dalam pemerintahan dan penentuankebijakan menyangkut permasalahan desa yang sebelumnya secara umumdidominasi oleh Kepala Desa beserta perangkatnya akan berubah menjadipemerintahan yang lebih baik. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan punmerupakan pencerminan keinginan masyarakat dan berpihak kepada masyarakat.Harapan masyarakat yang cukup besar terhadap peran BPD yang dianggapnyaakan mampu memberikan perubahan yang lebih baik ke masa depan. BPD di DesaTegalgondo menjadi bahan pembicaraan yang menarik mengingat lembagatersebut merupakan lembaga yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakatdalam mewujudkan demokrasi di lingkungan desa, dengan mengoptimalisasikanperan dan fungsinya. Dari latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukanuntuk mengetahui pelaksanaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalammendukung tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa TegalgondoKecamatan Wonosari Kabupaten KlatenB. Perumusan Masalah6Perumusan masalah dimaksudkan agar tidak terjadi pencarian data yang tidakrelevan dengan tujuan penelitian untuk menghindari pembahasan yang luas,dirumuskan permasalahan sbb:

1. Bagaimanakah perwujudan peran dan fungsi BPD dalam mendukungtata penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tegalgondo KecamatanWonosari Kabupaten Klaten?2. Faktor apa yang menjadi hambatan atau pendukung bagi BPD dalammenjalankan peran dan fungsi BPD dalam mendukung tatapenyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tegalgondo KecamatanWonosari Kabupaten Klaten?C.Tujuan dan Manfaat penelitianC.1. Tujuan PenelitianDengan melihat rumusan masalah seperti yang telah disebutkan di atas, penelitianini bertujuan untuk :1.Memberikan gambaran mengenai perwujudan peran dan fungsi BadanPermusyawaratan Desa dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahandesa di desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.2.Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung bagi BadanPermusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.C.2. Manfaat PenelitianDari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sbb:1.Bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, diharapkan dapatdijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, sehingga dalampenyelenggaraannya tidak menyimpang dari hukum dan perundang-undanganyang berlaku sehingga tujuan dari pemerintah Desa dapat mencapai sasaran sesuaiyang diharapkan.2.Bagi disiplin Ilmu Pemerintahan , khususnya dapat memberikan sedikitinformasi dan pengetahuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa.73.Bagi masyarakat, dapat diharapkan berguna untuk mengetahui pemerintahandesanya dan dapat memberikan semangat demokrasi dan kepedulian terhadapkemajuan desa.4.Sebagai masukan bagi pemerintah atau instansi yang terkait denganpengembangan demokrasi dan tata penyelenggaraan pemerintah yang baikD. Kerangka TeoriD.1. Desa dan Masyarakat DesaPengertian tentang desa telah dirumuskan dalam Undang-Undang No.22 tahun1999 jo Undang-Undang No.32 tahun 2004 bahwa desa merupakan kesatuan

masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakuidalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.D.2. Pemerintahan DesaUrusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa meliputi :1.Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.2.Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yangdiserahkan kewenangannya kepada desa3.Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau pemerintahkabupaten /kota.4.Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangandiserahkan kepada desa.D.2.1. Pemerintah DesaPemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa memilikitugas pokok :a) Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum,pembangunan, dan pembinaan masyarakat.b) Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, danpemerintah kabupaten.D.2.2 Badan Permusyawaratan Desa8Berdasarkan perda Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang BadanPermusyawaratan Desa,Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebutBPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalampenyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahanDesa.Tugas dan Kewajiban yang harus dilakukan oleh BPD yaitu :1.Mengayomi adat istiadat2.Merumuskan rencana Pembangunan Desa bersama dengan Pemerintah Desa3.Menampung aspirasi masyarakat.4.Menyampaikan aspirasi yang diterima masyarakat.5.Mengawasi atas kebijakan yang dijalankan Pemerintah Desa,6.Melaksanakan peraturan desa7.Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)D.3.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(Governance)Lembaga Administrasi Negara (2000:1) dalam Joko Widodo mengartikangovernance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalammelaksanakan penyediaan public goods and service. Lebih lanjut LAN jugamenegaskan bahwa jika dilihat dari segi aspek fungsional, governance dapat

ditinjau dari apakah pemerintah telah dapat berfungsi secara efektif dan efeisiendalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.Ada 3 (tiga) unsur utama yang perlu dilibatkan dalam penyelenggaraankepemerintahan (governance). Ketiga Unsur tersebut adalah the state, the privatesector, civil society organizations. Di antara ketiga unsur tersebut mempunyaihubungan yang sangat penting, erat, dan saling berkaitan.D.3.1. Good GovernancePrinsip-prinsip good governance yang dikeluarkan UNDP, sebagaimana dikutipJoko Widodo dalam bukunya “Good Governance” antara lain :1) Participation2) Rule of Law3) Transparancy94) Responsivenes5) Consensus Orientation6) Equity7) Effectiveness and afficiency8) Accountability9) Strategic visionE. Definisi KonseptualE.1. Badan Permusyawaratan Desa TegalgondoE.2. Tata Penyelenggaraan Pemerintahan (governance)E.3. Pemerintahan DesaF. Metode PenelitianDilihat dari tujuannya, penelitian ini menggunakan deskriptif. Tujuan penelitiandeskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, gejalaatau kelompok tertentu untuk menemukan frekuensi suatu gejala dan gejalalainnya dalam masyarakat.Dalam pendeskripsian subyek penelitian, penelitian inimenggunakan studi kasus (case study)Di dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada hubungan antara PemerintahDesa dan BPD. Karena kedua lembaga inilah yang mempunyai peranan cukupbesar di dalam Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPD.Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyatmelalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai tugasnya kepada BPD dengantembusan kepada Camat.G. Populasi dan Sampel

G.1. PopulasiPopulasi dalam penelitian ini adalah anggota BPD di Desa Tegalgondo.G.2. SampelInforman yang menjadi sumber utama data adalah pimpinan dan anggota BPDyang bersangkutan dan beberapa pihak yakni para pejabat desa dan masyarakatdesa sebagai sumber tambahan. Responden dalam penelitian ini adalah anggotaBPD.H. Sumber Data10Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua :1.Sumber data primer2.Sumber data sekunder.I.Teknik Pengumpulan DataTeknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:I.1. WawancaraAdapun jenis wawancara yang digunakan merupakan wawancara terbuka ‘yangdiwawancara’ mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahuipula apa maksud wawancara itu (Moeleong,1998:137). Pendapat responden dalampenelitian ini mencakup pendapat dari pihak BPD maupun dari pihak lain untukmengecek kembali (cross check) serta memperjelas peran BPD dalammendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa.I.2. DokumentasiDokumentasi dalam penelitian ini terutama memuat sisi organisasi BPD sertaprogram kerja, bentuk kegiatan, strategi kebijakan , pola dan mekanisme kerjaJ.Pengolahan DataDalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan melakukan kegiatansebagai berikut:J.1. RecordingData yang direkam dalam penelitian ini berupa keterangan dan uraian oleh pihakBPD mengenai kinerja menjalankan peran dan fungsinya dalam mendukung tatapenyelenggaraan pemerintahan desa.J.2. EditingData masukan dari BPD yang berupa keterangan kualitatif akan dikoreksi ulang(recheck) dengan mendasarkan diri pada konteks pendapat dan uraian wawancaradari pihak lain, dalam hal ini pendapat dan uraian dari Pemerintah Desa.

J.3. IndexingData yang terkumpul mencakup uraian wawancara dari pihak BPD, PemerintahDesa serta masyarakat yang memuat perincian mengenai peran masing-masing,K. Analisis Data11a.Reduksi Data, yaitu diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatianpada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang kasar yangmuncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan.b.Menarik kesimpulan dan verifikasi.Penarikan kesimpulan ini tergantung padabesarnya kumpulan catatan mengenai data tersebut. Data-data dari hasilwawancara yang bersifat kuantitatif dan dideskripsikan sesuai pedoman interviewguide dan berfungsi sebagai pelengkap argument dari pihak-pihak yangdiwawancarai.BAB IIGAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIANA. DESA TEGALGONDOA. 1. Keadaan Umum Desa TegalgondoA.1.1.Letak Desa TegalgondoBatas-batas Desa Tegalgondo :Sebelah Utara : Sungai BrambangSebelah Selatan : Sungai JebolSebelah Timur : Desa SukorejoSebelah Barat : Desa Sidomulyo/SidoharjoA.1.2. Potensi Sumber Daya ManusiaTabel 2.1Penduduk Desa Tegalgondo berdasarkan PendidikanNoPendidikanJumlah(orang)1234567891011Belum sekolahTidak pernah sekolah ( usia 7-14 tahun )

Pernah sekolah SD tapi tidak tamatTamat SD tapi tidak tamatSLTP/sederajatSLTA/sederajatDiploma-1Diploma-2Diploma-3S-1(Sarjana)S-2 (Magister)220177927759508105027182111031212S-3 (Doktor) -Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Tegalgondo 2007Tabel 2.2Penduduk Desa Tegalgondo berdasarkan Mata PencaharianNo Mata Pencaharian Jumlah(orang)123456789PetaniBuruh TaniBuruh/swastaPegawai NegeriPengrajinPedagangPeternakMontirDokter21662141127

4276-42Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Tegalgondo Tahun 2007Tabel 2.3Jumlah Penduduk Desa Tegalgondo berdasarkan agamaNoMata PencaharianJumlah(orang)12345IslamKristen KatholikKristen ProtestanBudhaHindu364414430-2Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Tegalgondo Tahun 2007A.1.3. Potensi KelembagaanSecara kelembagaan, Desa Tegalgondo telah memiliki lembagapemerintahan, kemasyarakatan, politik, dan ekonomi yang berjalandan berkembang dengan baik. Lembaga pemerintahan di desa inimemiliki jumlah aparat 7 orang yang dipimpin oleh seorang KepalaDesa dengan pendidikan SLTA. Badan Permusyawaratan Desa sebagailembaga legeslatif desa memiliki jumlah anggota 9 orang yang13dipimpin oleh seorang Ketua dengan pendidikan S-2. Lembagapemerintahan ini, di dalamnya terdapat 7 RW dan 20 RT.B. BPD DESA TEGALGONDOB.1. Keanggotaan BPD Desa TegalgondoTabel 2.4Keanggotaan BPD Desa TegalgondoNoNamaTempat, tanggal lahirPekerjaanPendidikan12

3456789Drs.H.A.MufrodTeguh Mulyo.M.HMusyfirotun.SpdSyarwoto.BADrs.Sugeng WaluyoQomariSunartoSuwandiSudomoSutarnoBrebes, 10-05-1963Klaten, 22-09-1961Klaten, 12-02-1961Semarang,04-11-1961Klaten, 17-07-1961Boyolali, 12-12-1951Klaten, 27-11-1942Klaten, 11-06-1971Sragen, 20-08-1961DosenGuruGuruGuruWiraswastaWiraswastaGuruWiraswastaWiraswastaS-2S-1Sar.mudaSumber : Data Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalgondo 2007-2013B.2. Susunan Keanggotaan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPD desaTegalgondoSusunan Anggota Badan Permusyawaratan DesaDesa Tegalgondo tahun 2007-2013Ketua : Drs. H.A. Mufrod Teguh Mulyo,MHWakil Ketua I : Musyfirotun.S.PdSekretaris : Syarwoto.BAAnggota : 1. Drs. Sugeng Waluyo

1. Qomari2. Sunarto3. Suwandi4. Sudomo5. Sutarno14BAB IIIA. Peran BPD dalam mendukung tata penyelenggaraan Pemerintahan DesaA.1. Fungsi Penyerapan AspirasiAspirasi dari masyarakat yang diserap oleh BPD dilakukan melalui mekanismeatau cara ;A.1.1. Penyampaian langsung kepada BPDPenyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baiksecara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepadaanggota BPD yang ada di lingkungannya (RW).A.1.2. Penyampaian melalui forum wargaBPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum-forum yangdiadakan wilayah. Masing-masing wilayah setiap selapan sekali mengadakanpertemuan dalam perkumpulan arisan.A.1.3. Penyampaian melalui pertemuan tingkat desaPenyampaian aspirasi melalui forum rembug desa atau rapat koordinasi yangdiselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada forum ini pemerintahmengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh agama,adat, masyarakat serta mengikut sertakan BPD guna membahas mengenaipermasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan olehPemerintah Desa.A.2. Fungsi Pengayoman AdatPelaksanaan fungsi pengayoman adat oleh BPD di Desa Tegalgondo dapatberjalan dengan baik dikarenakan adanya peran dari BPD dan juga kesadaranmasyarakat yang cukup tinggi terhadap nilai-nilai sosial yang harus tetap dijagadan dipatuhi. Seperti yang dikemukakan oleh Bp HM.Mufrod Teguh Mulyo,MHselaku Ketua BPD bahwa dengan mengedepankan nilai-nilai sosial sepertimusyawarah dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul di dalam masyarakatmenghasilkan jalan keluar yang dapat memuaskan hasil yang diterima.Pengayoman adat oleh BPD juga dilakukan dalam bentuk pemeliharaan terhadap15

bangunan Pesanggrahan yang merupakan situs bersejarah peninggalan salah satuKerajaan di SurakartaA.3. Fungsi LegislasiFungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD Tegalgondo mengacu kepada peraturanyang ada. Peraturan Bupati Klaten no.28 tahun 2006 tentang PedomanPelaksanaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa pasal 2 ayat 3 dikatakanbahwa BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa sertaBPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Bersamadengan Kepala Desa, BPD merumuskan dan menetapkan peraturan desa. Sampaisaat ini telah tercatat lebih dari delapan Keputusan yang telah dihasilkan olehBPD Desa Tegalgondo. Ada beberapa Peraturan Desa dan Keputusan BPD yanglain telah dihasilkan diantaranya adalah tentang APBDes, KeputusanPertanggunganjawaban Kepala Desa, keputusan tentang pemanfaatan aset desadan beberapa peraturan serta keputusan yang lain.Peraturan Kepala Desa ini diketahui dan disetujui oleh BPD untuk bisadipertanggungjawabkan. Aset desa yang merupakan Bondho Desa yang dimilikiDesa Tegalgondo antara lain Kolam budidaya ikan, Kios (ruko), bidang sawah.Berdasarkan pengamatan beberapa aset desa tersebut pada saat sekarang ada yangsudah dikelola dalam beberapa tahun oleh pihak ketiga salah satunya oleh BpSuwandi salah seorang warga RT 01 RW 05. Bp Suwandi menyewa kolam untukdigunakan sebagai budidaya ikan air tawar. Kolam ikan yang berada di sebelahtimur Sekolah Dasar Negeri 01 Tegalgondo memiliki luas lahan hampir 5000m2mampu untuk dijadikan beberapa kolam budidaya.Proses pembuatan Peraturan Desa oleh BPD Desa Tegalgondo dilakukan melaluiproses penyerapan aspirasi dari warga. Proses tersebut dilakukan jika berkaitandengan masyarakat atau yang akan melibatkan masyarakat. Pada pelaksanaannya,pembuatan Peraturan Desa usul dan inisiatif muncul bergantian antara PemerintahDesa dan BPD seperti hasil wawancara dengan Sekretaris BPD. Dalam pembuatan

kebijakan desa, bargaining position aktor yang terlibat di dalamnya sangatmenentukan terhadap hasil kebijakan yang akan dikeluarkan. Semakin kuatbargaining position aktor pembuat kebijakan akan lebih dapat menentukan arah16kebijakan yang dibuat. Dominasi bargaining position oleh salah satu aktorpembuat kebijakan akan menimbulkan kecenderungan arah kebijakan memihakpada aktor yang lebih dominan. Permasalahan akan muncul jika arah kebijakanlebih didominasi oleh pihak yang berseberangan dengan kepentingan publik atauwarga.Pada pembuatan APBDes, pemerintah mengundang BPD dan tokoh-tokohmasyarakat untuk memberikan masukan mengenai materi yang akan dimasukkandalam RAPBDes. RAPBDes yang telah disusun oleh pemerintah kemudiandiserahkan kepada BPD untuk dibahas dan disetujui.A.4. Fungsi PengawasanPengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasanterpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadappelaksanaan pemerintahan desa Tegalgondo yang dipimpin Kepala Desamerupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangiadanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalampenyelenggaraan pemerintahan desa. Sejauh ini, BPD Desa Tegalgondo konsistendalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah,fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah dtetapkan bersama BPDdilaksanakan oleh Pemerintah Desa.Sikap Kepala Desa yang tidak otoriter dalam menjalankan kepemimpinannyamenjadikan BPD mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya untukmewujudkan adanya pemerintahan yang baik dan berpihak kepada warga. BPDyang dalam Peraturan Bupati Klaten no.4 tahun 2007 pasal 25 merupakanlembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa danmenjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terealisasiberdasarkan pengamatan BPD sering diikutsertakan dan didengarkan apa yangmenjadi aspirasi dan masukannya.

Berdasarkan hasil wawancara Bp Syarwoto mengungkapkan bahwa dari sekianbanyak Peraturan Desa,APBDes,Keputusan Desa hampir secara keseluruhandilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa. Artinya17pemerintah yang ada saat ini bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam peraturan desa.Berdasarkan hasil pengamatan penggunaan dana desa oleh Kepala Desadidasarkan atas APBDes. APBDes dialokasikan guna kepentingan masyarakat.Selama ini BPD melihat alokasi anggaran lebih diutamakan untuk kebutuhanwarga. BPD sendiri dalam pemanfaatan aset desa ini memberikan support kepadaKepala Desa terhadap penggunaan keuangan desa yang diperuntukkan bagikepentingan masyarakat desa Tegalgondo. LPJ Kepala Desa yang menjadi bentukpertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada publik melalui BPD dapatdipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya. BPD desa Tegalgondo belumpernah memberi laporan kepada Bupati perihal penyelewengan yang dilakukanKepala Desa yang saat ini dijabat oleh Bp Agus Dwiwiyono.B. Faktor PendukungB.1. Pemerintah DesaTerwujudnya pelaksanaan peran dan fungsi BPD secara maksimal di DesaTegalgondo salah satu faktor penyebabnya adalah karakter Kepala Desa yangkooperatif telah menjadikan fungsi BPD mampu mewujudkan penyelenggaraanpemerintahan desa yang baik. Komitmen Kepala Desa untuk menjadikan BPDsebagai lembaga pemerintahan di tingkat desa yang mempunyai kedudukan sejajardengan Kepala Desa terwujudkan. Ini ditunjukkan dengan adanya komitmenbersama antar kedua lembaga sebagai elemen penyelenggara pemerintahan desa.Kepala Desa tidak lagi dominan hal ini menunjukkan bahwa paradigmapemerintahan desa Tegalgondo sudah berubah. BPD dengan pemerintah desaTegalgondo menjadi pendamping sekaligus mitra dari kegiatan-kegiatan yangdilakukan lembaga swadaya desa maupun organisasi lain di desaPengawasan yang dijalankan oleh BPD terhadap pemakaian anggaran desa

dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya.Kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannyaserta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran yangdijadikan patokan BPD dalam melakukan pengawasan. Selama pelaksanaanprogram pemerintah dan pemakaian dana desa sesuai dengan rencana maka BPD18mengangapnya tidak menjadi masalah. Dan realisasinya pelaksanaan programselama ini selalu transparan dan jelas penghitungannya dijelaskan oleh BPD (hasilwawancara)B.2. MasyarakatB.2.1. Sosial BudayaPada Desa Tegalgondo masih menyimpan nilai-nilai dankebiasaan masyarakat yang mendukung dan cukup membantu usaha mewujudkantata penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Kebiasaan-kebiasaan ituantara lain ;a. Gotong RoyongGotong royong sering dilakukan warga ketika ada program bersih desa, menjelangperingatan hari-hari tertentu, dan ketika membantu warga lain yang sedang adahajatan maupun musibah.b. MusyawarahKebiasaan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam desamembuat BPD mampu untuk melaksanakan fungsi pengayoman dengan baik.Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa mengungkapkan bahwa solusiyang terbaik untuk diambil ketika ada pertentangan maupun perselisihan antarwarga, Pemerintah Desa bersama BPD sebagai penengah mengupayakanpemecahan dengan mengundang kedua belah pihak yang berselisih untuk dudukbersama mengambil jalan keluar secara kekeluargaan sebagai contoh sengketalahan maupun batas patok terhadap tanah yang dimiliki.B.2.2. PartisipasiBerdasarkan hasil wawancara dengan Bp HM.Mufrod Teguh Mulyo,MH bahwa

pelaksanaan fungsi dan peran BPD dapat berjalan dengan baik tidak terlepas daridorongan dan partisipasi dari masyarakat desa Tegalgondo. Keberadaan BPDdalam pemerintahan Desa di Tegalgondo saat ini memberikan cukup perubahan,hasil pengamatan menurut warga bahwa pemerintahan yang sekarang berlangsungcenderung menggunakan pola yang sudah tidak sentralistik. Beberapa wargamenuturkan bahwa kebijakan pemerintah desa selama ini dijalankan dengantransparan sehingga masyarakat ikut ambil bagian dalam proses pengawasannya.Ini menunjukkan bahwa di era reformasi sekarang dan otonomi daerah yang19merupakan tumpuan banyak orang untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, telahmenunjukkan perubahan pada pemerintahan paling bawah ke arah lebihdemokratis.B.2.3. Sumber Daya ManusiaBerdasarkan hasil wawancara dengan Bp HM.Mufrod Teguh Mulyo,MH selakuketua BPD mengungkapkan bahwa rata-rata mereka yang duduk di susunankeanggotaan BPD Desa Tegalgondo sekarang telah memiliki pengalamanorganisasi sebelumnya. Begitu juga anggota memiliki latar belakang profesi yangberbeda dan sebagian besar adalah kaum pendidik. Kemampuan dalam bidangakademis dan ditunjang pengalaman organisasi baik di masyarakat maupun di luarmembuat BPD memiliki kapasitas untuk menghimpun dan menterjemahkanaspirasi warganya.C. Faktor PenghambatC.1. Sumber DanaPermasalahan pendanaan merupakan permasalahan yang cukup penting dalansetiap kegiatan. Faktor keuangan menjadi salah satu permasalahan yang harusdipenuhi sebuah lembaga dalam mendukung operasionalnya. Permasalahanpendanaan dirasakan oleh BPD Desa Tegalgondo karena alokasi untukoperasional dan kesejahteraan BPD dirasakan kurang mencukupi. Hal inidirasakan ketika BPD dituntut secara optimal menjalankan fungsi dan perannya.C.2. Organisasi Eksternal

Berdasarkan hasil pengamatan kinerja organisasi baik kemasyaraakatan maupunpolitik di desa Tegalgondo belum bisa menjadi kekuatan politik yang efektif ditingkat desa. Saudara Subkhan sebagai ketua Karang Taruna berdasarkanwawancara mengungkapkan organisasi kepemudaan yang ada di desa Tegalgondobelum bisa menjadi salah satu kekuatan politik yang efektif di desa mengingatsebagian besar anggotanya lebih menyukai kegiatan yang sifatnya ringan. Begitujuga dengan organisasi politik yang ada di desa Tegalgondo fungsi kepartaiandilakukan hanya pada saat ketika akan dilakukan pemilihan di tingkat kabupaten,propinsi, maupun Pusat.20BAB IVPENUTUPKESIMPULAN1.Perwujudan peran Badan Permusyawaratan Desa Tegalgondo dalammendukung tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tegalgondo KecamatanWonosari Kabupaten KlatenPertama, fungsi penyerapan aspirasi oleh BPD. Sejauh ini masyarakatmendapatkan ruang untuk menyampaikan masukan dan pendapat kepadaPemerintahan Desa Tegalgondo melalui BPD yakni aspirasi warga disampaikankepada BPD dengan bertatap muka secara informal, kemudian melalui forumforumyang diadakan oleh warga yaitu arisan wilayah yang diadakan setiapselapan sekali disitu warga menyampaikan aspirasi kepada perwakilan dari BPDmaupun Pemerintah Desa secara langsung dan terakhir melalui forum resmi yangdiadakan di Balai DesaKedua, fungsi pengayoman adat, selama ini BPD dan Pemerintah DesaTegalgondo telah memberikan perhatian terhadap nilai-nilai sosial yang ada dalammasyarakat, dan juga demi menjaga stbilitas kehidupan masyarakat desa. Bentukpengayoman terhadap tradisi juga dilakukan dalam bentuk pemeliharaanbangunan bersejarah peninggalan salah satu kerajaan yang ada di Surakarta.Ketiga, fungsi legislasi, BPD bersama Pemerintah Desa Tegalgondo menetapkanPeraturan Desa. BPD menilai bahwa dalam pembuatan kebijakan desa tidak ada

dominasi dari salah satu pihak, masing-masing mempunyai posisi tawar di dalampembuatan peraturan.Keempat, fungsi pengawasan dan kontrol, BPD melakukan fungsi pengawasanterhadap jalannya program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan desa dankeputusan desa yang telah ditetapkan bersama dengan Pemerintah Desa, yangdapat berjalan dengan baik.2.Faktor pendukung BPD dalam melaksanakan fungsi dan perannnya danmendukung tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa21Pertama , keberadaan Kepala Desa sekarang yang menjabat tidak lagi menjadisingle power dalam menjalankan kepemimpinan Pemerintahan desa sehinggamendorong fungsi penyerapan aspirasi dan pengawasan dapat berjalan denganbaik.Kedua, kondisi sosial budaya masyarakat yang menjunjung nilai-nilai sosialdiantaranya musyawarah mufakat dalam penyelesaian setiap persoalan sehinggamenunjang fungsi BPD dalam melakukan fungsi pengayomanKetiga partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam pembuatan kebijakan danpembangunanKeempat, sumber daya manusia anggota BPD sangat baik dengan pengalamanorganisasi yang cukup lama dan ditunjang dengan latar belakang pendidikansampai tingakt perguruan tinggi.3.Faktor yang menjadi kendala BPD dalam melaksanakan fungsi dan perannyadalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desaPertama, sumber dana yang belum mencukupi dalam mendukung kinerja BPDsecara optimalKedua, kurangnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politikdalam pemerinahan desaSARAN1.Perlu dipertimbangkan agar meningkatkan alokasi anggaran kepada BPDmelalui mekanisme yang diatur oleh Peraturan mungkin dengan jalanmengoptimalisasikan pemanfaatan bondho desa.2.Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaaan terhadap organisasi tersebut

agar meningkatkan kapasitasnya dalam mendukung BPD melaksanakan fungsinyasecara optimal.22Daftar PustakaSumber BukuDwipayana, AAGN Ari dkk.(2003). Membangun Good Governance di Desa. IREPress. Yogyakarta.Labolo, Muhadam.(2007. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT.GrafindoPersada.Nazir, muhammmad.(1999). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. JakartaBudihardjo, Miriam dan Ibrahim Ambong .(1993).Fungsi Legislatif DalamSistem Politik Indonesi. Rajawali Press. JakartaRasyid,Ryas dkk.2003. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan . Yogyakarta :Pustaka PelajarSaragi, Tumpal P.2004. Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa.Yogyakarta :IRE Press.Setyawan, Dharma.2002. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta :Djambatan.Kartohadikoesoemo,soetardjo.(1984) Desa. Balai Pustaka. JakartaYuliani,sri. (2004) Pengantar Ilmu Administrasi Negara. UNS Press. Surakarta.Sutoro Eko dkk. (2003). Pembaharuan Pemerintahan Desa. IRE Press.Yogyakarta.Ndraha, Talizidruhu.1989. Konsep Administrasi dan Admnistrasi di Indonesia.Jakarta :PT. Bina Aksara.Sumber Non BukuUndang-undang Republik Indonesia No.32 tahun 2004 mengenai PemerintahanDaerahPeraturan Daerah Kabupaten Klaten No.8 tahun 2006 tentang tata carapencalonan, pemilihan, pengesahan, pelantikan dan pemberhentian BadanPermusyawaratan DesaPeraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaanpembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten KlatenPeraturan Bupati Klaten Nomor 4 tahun 2007 tentang penyusunan peraturan tatatertib Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Klaten.Artikel : Didik G Suharto. Tarik Ulur Kewenangan dalam UU No.32/2004,.Wacana edisi senin 06 Desember

Pengantar Ilmu Politik

by: Tubagus Ali Rachman, S.Pd

Mengkaji tentang sejarah ilmu politik bisa dilihat dari dua pandangan yaitu pembahasan secara luas atau secara sempit. Secara luas berarti ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu berupa pembahasan dalam buku-buku tertentu yang telah dikarang masa lampau, sedangkan secara sempit berarti ilmu politik dilihat dari aspek sistematisasinya sebagai ilmu dan pengakuannya dari aspek akademis

A.  Pengertian Politik, Ilmu Politik dan Konsep Ilmu PolitikPolitik berasal dari bahasa yunani polites berarti warga negara kemudian berkembang menjadi Politikos yang berarti kewarganegaraan, dan Politike yang berarti kemahiran politik. Adapun konsep-konsep dalam ilmu politik senantiasa berkutat dalam masalah:a. Kekuasaan – sumber kekuasaan – pengaruh – pembuat dan pelaksanan kebijakanb.  Kewenangan – kekuasaan berdasarkan legitimasic.  Konflik dan konsensusd.  Pengambilan keputusan dan cara mendistribusikan kekuasaan

B.  Lingkup dan pengertian PolitikSebagai ilmu, politik mempunyai lingkup yang meliputi berbagai aspek. Berikut pendapat para ahli tentang ruang lingkup dan pengertian  ilmu politik:- Gambte:politik merupakan kumpulan dari satu wilayah kehidupan sosial seperti jender, ras, dan kelas sosial, sehingga politik diartikan sebagai aspek dari keseluruhan kehidupan sosial, dan tidak hanya terpusat pada lembaga-lembaga pemerintah.- LefwichPolitik tidak terlepas dari kehidupan dan aktivitas publik. Politik menyangkut keseluruhan aktivitas dan kerjasama dan konflik di dalam atau antar masyarakat.- Deliar NoerPolitik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang dimaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat.

C.  Sejarah Perkembangan politikMengkaji tentang sejarah ilmu politik bisa dilihat dari dua pandangan yaitu pembahasan secara luas atau secara sempit. Secara luas berarti ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu berupa pembahasan dalam buku-buku tertentu yang telah dikarang masa lampau, sedangkan secara sempit berarti ilmu politik dilihat dari aspek sistematisasinya sebagai ilmu dan pengakuannya dari aspek akademis. Sejarah secara luas. Ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu, ini bisa dilihat dari karya-karya berikut;a. Yunani tahun 450 SM terdapat buku karya Herodatus, Plato dan Aristoteles.b.   India tahun 500 SM terdapat kitab Dharmasastra dan arthasastra.c.   Cina tahun 500 SM terdapat tokoh Confucius dan Kung Fu Tzud.  Arab abad 11 M terdapat karya al-Marwardi berjudul al-Ahkam as-Sulthaniyyahe.  Indonesia abad 13 M terdapat kitab Negarakertagama dan Babad Tanah Jawi.

Sejarah secara sempit- Abad 18 dan 19 di Jerman, Austria dan Prancis telah muncul  pembahasan tentang politik namun masih kental dipengaruhi hukum dan negara.-   Di Inggris Ilmu politik dipengaruhi oleh filsafat moral dan sejarah-   Di Paris Prancis tahun 1870 lahir Ecole libredes Scienies- Di Inggris tahun 1895 muncul lembaga London School of Economic and Political Science-  Di AS tahun 1858 diangkat Francis Lieber sebagai guru besar Sejarah dan Ilmu politik di columbia College.- Masih di AS tahun 1904 lahir American Political Science Assosiation (APSA)- Unesco lembaga dibasah PBB tahun 1948 melahirkan buku Contemporary Political ScienceDalam Buku Contemporary Political Science ini terdapat 4 bidang ilmu politik, yaitu:1. Teori Politik2. Lembaga Politik (Undang-Undang, pemerintah)3. Partai4. Hubungan Internasional (politik internasional, organisasi, hukum)

Pada zaman Yunani Kuno para pemikir yang terkenal antara lain:-  Socrates (469-399 SM)Menurut socrates ilmu politik adalah ilmu yang membahas masalah Public good (kebaikan bersama) yakni struktur ideal serta tentang keadilan.-  Plato (429-347 SM)Menurut socrates ilmu politik adalah ilmu yang membahas tentang siapa  yang memerintah dan kedudukan individu dalam lingkup kekuasaan yang dipegang.-  Aristoteles (384 – 322 SM)Menurut socrates ilmu politik adalah ilmu yang membahas tentang asal dan tujuan terbentuknya negara.

Perkembangan sebagai ilmu pada akhir abad 19 mulai berkembang sebagai cabang ilmu social memiliki : rangka, dasar, fokus, dan ruang lingkup mengembangkan hukum-hukum ilmiah, obyektif, sistematis, dan empiris, Muncul pendekatan-pendekatan yg berkembang. David E Apter Menyatakan beberapa pendekatan yang berkembang:1. Pendekatan Kelembagan / institusional2. Pendekatan tingkah laku (behaviouralism)3. Pendekatan kenajemukan (pluralism)4. Pendekatan stuktural5. Pendekatan Developmentalis.

Perkembangan ilmu politik diberbagai Negara berbeda-beda tahapnya, berikut adalah contoh perkembangan ilmu politik diberbagai Negara termasuk Indonesia.Eropa Daratan    Anglo Saxon    Indonesia1.Negara-negara eropa selain Inggris2.Aspek Kajian-Kelembagaan-Filosofis-Historis-Yuridis Formal-Sempit3.Kecenderungan-Klasik-Tradisional

4.Sifat-Ilmu Terapan-Bernilai1.Negara-negara amerika dan pengaruhnya2.Aspek Kajian-Tingkah laku-Empiris-Sosiopsikologis-Luas

3.Kecenderungan-Aktual-Fenomenal-Kotemporer4.Sifat-Ilmu Murni-Bebas nilai

1.Belanda 15962.19603.    19704. Anglo Saxon

D. Fokus obyek kajian Ilmu Politik- Roger F Soltau:Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, hubungan antar negara dengan warga negara dengan negara lain.- Harold Laswll dan Abraham Kaplan:Ilmu Politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasan- Joyce Mitchell ;Ilmu Politik mempelajari pengambilan keputusan kolektef dan atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat.- Hoggerwerf :Ilmu Politik menelaah tentang kebijakan pemerintah, proses terbentuknya maupun akibat-akibatnya.- Harolod Laswell:Ilmu Politik memepelajari masalah siapa mendapat apa, kapan dan Bagaimana

E. Bidang Kajian Ilmu PolitikPolitik sebagai ilmu politik memiliki bidang kajian antara lain:1.Teori-teori PolitikTeori Politik berdasarkan moral dan menetukan norma-norma politik (mengandung nilai). Teori politik adalah generalisasi dari phenomena-phenomena politik. Teori politik ini terdiri dari :- Tujuan politik- Cara mencapai tujuan politik tersebut- Kemungkinan dan kebutuhan untuk cara tersebut- Kewajiban dalam mencapai kebutuhan tersebut

Ilmu politik secara teoritis terbagi kepada dua yaitu :1. Valuational artinya ilmu politik berdasarkan moral dan norma politik. Teori valuational ini terdiri dari filsafat politik, ideologi dan politik sistematis.2. Non valuational artinya ilmu politik hanya sekedar mendeskripsikan dan mengkomparasikan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mengaitkannya dengan moral atau norma.Menurut Harold Laswell terdapat 8 nilai yang dikejar dalam politik, yaitu ;1.Kekuasaan2.Pendidikan3.Kekayaan4.Kesehatan5.Keterampilan6.Kasih sayang7.Kejujuran/keadilan8.Keseganan

2.Filsafat Politik.Mencari kebenaran berdasarkan rasional tentang apa, bagaimana sifat dan hekekat kehidupan manusia. Contoh: etika politik, keadilan, dsb.

3.Teori Politik sistematisBagaimana menerapkan norma-norma dlm kehidupan politik, sehingga teori politik membahas fenomena dan fakta politik.(bisa tidak mengandung nilai = bebas nilai)

4.Lembaga-lembaga politik  konstitusi,pemerintah, perbandingan lembaga politik dsb

5.Partai Politik ,golongan dan pendapat umum6. Hubungan InternationalPolitik International, orang, administrasi, dan hak international

F.Hubungan Ilmu Politik dgn Ilmu Lainnya.

Prinsip-prinsip ilmiah dalam ilmu alam adalah berarti prinsip “resonable conduct” yaitu ‘the manner in which a typical contemporary scientist deal with his problems of research”, atau prinsip-prinsip yang sudah diterima secara umum dalam ilmu ilmu alam, seperti ketika ilmuwan ilmu alam dihadapkan pada gejala yang harus dijelaskannya

1.Hubungan Ilmu Politik & SosiologiBaik ilmu sosiologi maupun ilmu politik sebagai ilmu yang berusaha mengupas fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Sosiologi banyak memberi kontribusi terhadap ilmu politik dalam penajaman analisis  Membantu ilmu politik dalam memahami latar belakang struktur dan pola kehidupan sosial terutama kaitannya dengan pengambilan keputusan, pengendalian sosial serta pola pengorganisasian secara politis. Sama-sama menelaah negara. Sosiologi melihat Negara sebagai organisasi pengendali sosial. Ilmu politik melihatnya sebagai asosiasi tertinggi. Membantu memahami ilmu politik dalam rangka mengetahui sumber-sumber kewenangan politik, sumber-sumber keabsahan politik

2.Ilmu Politik & Ilmu SejarahMempelajari peristiwa masa lampau baik menyangkut sebab-sebabnya serta hubungan antar peristiwa. Membantu ilmu politik dalam memprediksi masa depan yakni mengapa suatu peristiwa terjadi, bagaimana suatu peristiwa terjadi serta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

3.Ilmu Politik & Antropologi BudayaFokus analisisnya menyelidiki aspek kultural dari setiap hidup bersama. Membantu Ilmu politik : Untuk memahami kondisi masyarakat terutama di negara-negara berkembang yang sedang mengalami perubahan terkait dengan konsep modernisasi, demokratisasi, kolonialisme, hubungan elite dengan massa, nasionalisme, dll Pengembangan metode penelitian partizipant observer

4.Ilmu Politik dengan FilsafatMengkaji secara sistematis dan rasional dalam mencari jawaban atas persoalan yang menyangkut alam dan kehidupan manusia. Membant ilmu politik menyangkut hakekat manusia, nilai-nilai ideal bagi kehidupan negara/pemerintah. Membantu ilmu politik menyangkut moral dan etika

5.Ilmu Politik & Psikologi SosialCabang psikologi yang meneliti perilaku manusia sebagai individu dalam kaitannya dengan situasi sosial (mengamati tingkah laku seseorang yang dipengaruhi situasi sosial). Membantu ilmu politik : Menjelaskan gejala-gejala politik dan motif-motif politik yang menjadi dasar setiap proses politik Dalam menganalisis tentang siapa yang paling berkuasa dalam proses politik Pengaruh pemimpin informal dalam pembuatan keputusan politik Mengetahui sikap masyarakat terhadap hal-hal yang baru dan bagaimana situasi yang ada.

6.Ilmu Politik dan Ilmu HukumSama-sama menganalisis negara dan komponenanya. Ilmu Politik dapat dibantu dalam memahaminya secara normatif.

7.Ilmu Politik dengan Ilmu EkonomiMenelaah sesuatu yang berkaitan dengan faktor kelangkaan sehingga berorientasi pada kebijakan rasional. Membantu ilmu politik: Pengambilan keputusan terutama menyangkut pembangunan ekonomi nasional Penggunaan pendekatan tingkah laku dalam menganalisis masalah-masalah politik

G. KewenanganKewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi Kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik Prinsip moral  menentukan siapa yang berhak memerintah mengatur cara dan prosedur melaksanakan wewenang. Sebuah bangsa atau negara mempunyai tujuan. Kegiatan untuk mencapai tujuan disebut tugas. Hak moral untuk melakukan kegiatan mencapai tujuan disebut kewenangan Tugas dan kewenangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau negara disebut fungsi Sumber kewenangan1.  Tradisi – keluarga atau darah biru2.  Kekuatan sakral seperti Tuhan, Dewa dan wahyu seperti kerajaan3.  Kualitas pribadi seperti atlit, artis4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat menjadi pemimpin5.  Instrumental yaitu kekayaan dan keahlian iptekAdapun Tipe kewenangan adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan prosedural yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan2. Kewenangan substansial yaitu berasal dari tradisi, kekuatan sakral, kualitas  pribadi dan instrumentalSetiap masyarakat pasti memakai kedua tipe kewenangan ini hanya yang satu dijadikan sebagai yang utama dan yang lain sebagai pelengkap Peralihan kewenangana. Turun temurun – keturunan atau keluargab. Pemilihan – langsung atau perwakilanc. Paksaan – revolusi, kudeta atau ancaman kekerasan.Sikap terhadap kewenangan1) Menerima2) Mempertanyakan (skeptis)3) Menolak4) Kombinasi

H. LegitimasiAdalah Pengakuan dan penerimaan masyarakat kepada pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Persamaan antara kekuasaan, kewenangan dan legitimasi karena ketiganya berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin atau masyarakat. Perbedaannya kekuasaan adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan politik, sedangkan kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik (bersifat top down), adapun legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan kepada pemimpin (bersifat bottom up). Objek legitimasi adalah:1. Masyarakat politik – krisis identitas2. Hukum – krisis konstitusi3. lembaga politik – krisis kelembagaan4. pemimpin politik – krisis kepemimpinan5. kebijakan – krisis kebijakankrisis ini terjadi secara berurutan ketika sudah mencapai krisis kebijakan maka sebenarnya sudah terlewati krisis identitas, krisis konstitusi, krisis kelembagaan dan krisis kepemimpinan. Maka bila semuanya sudah mengalami krisis disebutlah krisis legitimasi. Kadar legitimasi:a.pra legitimasi, ada dalam pemerintahan yang baru terbentuk yang meyakini memiliki kewenangan tapi sebagian kelompok masyarakat belum mengakuinyab.berlegitimasi, yaitu ketika pemerintah bisa meyakinkan masyarakat dan masyarakat menerima dan mengakuinya.c.Tak berlegitimasi, ketika pemimpin atau pemerintah gagal mendapat pengakuan dari masyarakat tapi pemimpin tersebut menolak untuk mengundurkan diri, akhirnya muncul tak berlegitimasi. Untuk mempertahankan kewenangannya biasanya digunakan cara-cara kekerasan.d.Pasca legitimasi, yaitu ketika dasar legitimasi sudah berubah.Adapun Cara mendapat legitimasi1. Simbolis, yaitu memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan dilakukan secara ritualistik seperti upacara kenegaraan, parade tentara atau pemberian penghargaan.2. materiil/instumental yaitu menjanjikan dan memberikan kebutuhan dasar masyarakat (basic needs) seperti sembako, pendidikan, kesehatan dll.3. pemilu untuk memilih orang atau referendum untuk menentukan kebijakan umum.Tipe legitimasi1.Tradisional – tradisi yang dipelihara dan dilembagakan contoh kerajaan

2.ideologi – penafsir dan pelaksana ideologi, untuk mendapat dan mempertahankan legitimasi bagi kewenangannya juga menyingkirkan pihak yang membangkan terhadap kewenangannya.3.kualitas pribadi – kharisma, penampilan pribadi, atau prestasi4.prosedural – peraturan perundang-undangan5.instrumental – menjanjikan dan menjamin kesejahteraan materiil.Pemimpin yang mendapatkan legitimasi berdasarkan prinsip tradisional, ideologi dan kualitas pribadi menggunakan metode simbolis. Sedangkan pemimpin hasil dari prinsip prosedural dan instrumental menggunakan metode prosedural dan metode intrumental. Manfaat legitimasi1.menciptakan stabilitas politik dan perubahan sosial2.mengatasi masalah lebih cepat3.mengurangi penggunaan saran kekerasan fisik4.memperluas bidang kesejahteraan atau meningkatkan kualita kesejahteraanKrisis legitimasi terdi karena:1.peralihan prinsip kewenangan2.persaingan yang tajam dan tidak sehat3.pemerintah tidak memenuhi janjinya4.sosialisasi kewenangan berubah

I. Kekuasaan Dan Pengaruh PolitikKekuasaan adalah gejala yang selalu ada dalam proses politik Politik tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral karena begitu berkaitannya antara keduanya. Konsep-konsep yang berkaitan dengan kekuasaanInfluence atau pengaruh, yaitu bagimana seseorang mampu mempengaruhi agar orang lain berubah secara sukarela.Persuasi yaitu cara meyakinkan orang dengan memberikan argumentasiManipulasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain namun yang dipengaurhi tidak menyadariCoersion adalah ancaman atau paksaan agar orang lain sesuai dengan kehendak yang punya kekuasaan.Force yaitu tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan. Ini biasanya dilengkapi dengan sejata, sehingga orang lain mengalami ketakutan.Kekuasaan adalah kemampuan menggunakan sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga menguntungkan dirinya, kelompoknya atau masyarakat secara umum. Unsur kekuasaan terdiri dari ;•Tujuan•Cari•HasilOleh karena agar kekuasaan tidak disalahartikan maka perlu difahami makna kekuasaan, yaitu :1. Kekuasaan adalah hubungan antara manusia2. Pemegang kekuasaan punya kemampuan mempengaruhi orang lain3. Pemegang kekuasaaan bisa individu, kelompok, organisasi atau pemerintah4. Sasaran kekuasaan dapat individu, kelompok, organisasi atau   pemerintah5. Pihak yang mempunyai sumber kekuasaan belum tentu punya kekuasaan, bergantung pada kemampuannya untuk menggunakan sumber kekuasaan itu.6. Penggunaan sumber kekuasaan dapat dengan paksaan, konsensus atau kombinasi dari keduanaya.7. Kekuasaan bisa memiliki tujuan yang baik atau juga buruk

8. Berkaitan pula dengan distribusi kekuasaan9. Kekuasaan digunakan untuk masyarakat umum10.Sumber pengaruh digunakan mempengaruhi proses politik

Jadi kekuasaan bukan hanya paksaan atau kekerasan atau manipulasi tetapi bisa juga konsensus dan kerelaan Kekuasaan harus dilihat dari dimensi yang saling melengkapinya, yaitu :a. Potensial – aktual artinya sumber kekuasaan bila belum digunakan maka masih bersifat potensial bila sudah digunakan berarti sudah aktual.b. Positif – negatif maksudnya kekuasaan apakah untuk mencapai tujuan tertentu (positif) atau untuk mencegah pihak lain (negatif)c. Konsensus – paksaan kekuasaan bisa berupa kesadaran dan persetujuan (konsensus) bisa juga dengan ketakutan (paksaan) seperti ketakuatan secara fisik, ekonomi dan psikologis.d. Jabatan – pribadi, kekuasaan di masyarakat modern adalah kekuasaan karena jabatan sedangkan, bila kekuasaan pribadi itu karena kualitas pribadi seseorang.e. Implisit – eksplisit kekuasaan bisa secara kasat mata dirasakan atau tidak dirasakanf. Langsung – tidak langsung, maksudnya seberapa besar efektivitas kekuasaan.Adapun Sumber kekuasaan terdiri dari ;1. Sarana paksaan fisik seperti senjata, teknologi dll2. Kekayaan seperti uang, tanah, bankir, pengusaha dll3. Normatif seperti pemimpin agama, kepala suku atau pemerintah yang  diakui.4. Popularitas pribadi, seperti bintang film, pemain sepakbola.5. Jabatan keahlian seperti pengetahuan, teknologi, keterampilan.6. Massa yang terorganisir seperti organisasi buruh, petani, guru dll.7.Informasi seperti pers yang punya kemampuan membentuk opini publik.Sumber kekuasaan juga harus dilengkapi dengan•waktu dan keterampilan•minat dan perhatianEmpat hal ini menjadi penunjang seseorang yang punya sumber kekuasaan menjadi penguasa. Karena kekuasaan cenderung berkembang biak. Sumber kekuasaan dapat digunakan untuk dua hal :a. Non politik seperti untuk usaha, berbelanja, memberi bantuan dll.b. Mempegaruhi proses politik dengan syarat :- Kuat motivasi untuk mencapai tujuan- Mempunyai harapan untuk berhasil- Punya persepsi mengenai biaya dan resiko- Punya pengetahuan tentang cara mencapainya.Hasil penggunaan sumber kekuasaan bisa dilihat dari :1- Jumlah individu yang dikendalikan2- Bidang kehidupan yang dikendalikan3- Kedalaman pengaruh kekuasaanKekuasaan harus didistribusikan dengan cara ;a- Model elit memerintahb- Model pluralisc- Model populis

J. Pandangan Politik1. KlasikPolitik dalam pandangan klasik dikemukakan oleh Arsitoteles, adalah usaha warga negara dalam mencapai kebaikan bersama atau kepentingan umum Kebaikan bersama ini bisa

berupa. Nilai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan, kebajikan, kesejahteraan, dll. Keinginan orang banyak atau keinginan golongan mayoritas. Pandangan politik klasik ini terlalu bersifat filosofis sehingga tidak membumi, tidak melihat realitas.2. KelembagaanPandangan politik kelembagaan menurut Weber berarti politik berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Negara adalah komuntas manusia yang sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu.3. KekuasaanPandangan ini dikemukakan oleh Robson, menurutnya politik adalah usaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk berperilaku sesuiai dengan kehendak yang mempengaruhi. Kelemahan pandangan ini tidak membedakan aspek politik dengan aspek lain, seperti tokoh agama yang punya pengaruh tidak berarti dia sedang berpolitik. Selain itu dalam politik terdapat konsep lain selain kekuasaan seperti kewenangan, legitimasi, konflik, dll.4. FungsionalismePolitik dalam pandangan ini berarti merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. David Easton “The Authoritative allocation of values for a society” Artinya alokasi nilai-nilai berdasarkan kewenangan mengikat suatu masyarakat. Harold Lasswell “Who gets what, when, how” Siapa mendapatkan apa kapan dan bagaimana, Siapa bisa orang, lembaga, kelompok, atau bangsa Apa berati nilai, bisa abstrak seperti keadilan dll, bisa juga konkrit seperti kedudukan, kekayaan dll. When ukuran orang yang mendapatkan kekuasaan pada waktu tertentu. How cara untuk mendapatkan kekuasaan seperti persuasif atau koersif. Kelemahan pandangan ini menganggap pemerintah sebagai wasit kepentingan masyarakat, padahal pemerintah sendiri memiliki kepentingan tersendiri.5. KonflikDalam mendapatkan kekuasaan selalu terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan bahkan pertentangan maka lahirlah konflik. Pandangan ini terlalu menekankan aspek konflik padahal dalam politik ada juga konsensus, kerjasama maupun integrasi. Jadi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yagn tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Ilmu politik muncul sejak zaman Yunani dengan adanya polis (negara kota) Menjadi ilmu yang mapan sejak abad ke-18 Di indonesia juga ada buku tentang ilmu politik seperti kitab negara kertagama dan babad tanah jawi. Pendekatan dalam ilmu politik1.Pendekatan tingkah laku berhubungan dengan fakta, empiris dll.2.pendekatan tradisional berhubungan dengan nilai, filsafat.Ilmu politik selalu berkaitan dengana. Negarab. Kekuatanc. Pengambilan keputusan (membuat pilihan diantara alternatif)d. Kebijakan (keputusan yang memiliki tujuan dan cara mencapainya)e. Pembagian atau alokasi sumber

Referensi :1.    Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 19962.    Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 19923.    Affan Gaffar, Politik Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 20024.    Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 19885.    Ipong S. Azhar, Benarkah DPR Kita Mandul, Biograf Publishing, Yogyakarta, 19976.    Robert A. Dahl, Analisa Politik Modern, Dewaruci Press, Jakarta, 19807.    Inu Kencana Syafe’I, Pengantar Ilmu Politik, Remaja Rosda Karya, bandung, 1998