Majalah ACEHKINI Agustus 2008

ACEHKINI EDISI KHUSUS 3 TAHUN PERDAMAIAN ACEH 1

AGUSTUS, 2008 Rp 20.000,-

www. acehkini.co.id

4

081830404458

1016212528323436394246

5160636769717388

in mem

orialsa

leum

__su

rat

KOLOM

Azhari

Damien Kingsbury

Mukhtaruddin Yakub

Farid Husain

M Nur Djuli

Thamren Ananda

Luka Masih Tersisa

Yang (Masih) Terhempas Perang

Nakhoda dari Lahti

Ibarat Orang Pacaran

Usai Jamuan di Sebuah Jambo

Agar Damai tak Lekang dari Ingatan

Noda Merah Usai Tinta Damai DItoreh

Membaca Perjuangan Bangsa Moro

Bagai Mendidik Anak Mandiri

Menyatukan Dua Hati di Tepian Kali

Meretas Jalan ke Helsinki

nanggroe

esai foto

gaya hidup

seni & budaya

pelesir

sains

alam

figura

Penerbit PT. ACEHKINIDewan Redaksi Yuswardi AS,

Nurdin Hasan, Irfan Sofni, Adi Warsidi

Redaktur Mismail Laweueng, Fakhrurradzie Gade

Koordinator Liputan Maimun Saleh

Wartawan Daspriani Y Zamzami, Fikar AMT,

Chaideer Mahyuddin, Fachry, Dedek (Banda Aceh), Imran MA (Lhokseumawe), Halim

Mubary (Bireuen), Misdarul Ihsan (Subulussalam)

Fotografer Hasbi Azhar, Fauzan Ijazah

Keuangan Abdul MunarPenata Letak Khairul Umami

Ombudsman StanleyKonsultan Nurlis E. Meuko

Distribusi Muhammad Yusuf, Akmal Abzal

Alamat Jl. Angsa No 23 Batoh, Banda Aceh

Telepon 0651.7458793website www.acehkini.co.id

e-mail [email protected]

EDISI KHUSUS 3 TAHUN PERDAMAIAN ACEH

6

SuratKriminal MeningkatAkhir-akhir ini, tindak kriminal di Aceh selalu menjadi headline beberapa media lokal di Aceh, mulai dari aksi penculikan, perampokan, perkosaan hingga pembunuhan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kriminal di Aceh. Antara lain faktor kesenjangan sosial, pengangguran, dan faktor balas dendam. Banyak senjata yang tersisa di masa konflik telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan perampokan dan pembunuhan di Aceh. Kita tak asing lagi dengan berita pembunuhan di media. Ada orang yang tega membunuh sesama hanya karena utang dan dendam. Yang lebih parah lagi, ada anak yang tega membacok ayahnya karena perselisihan atau beda pendapat. Juga banyak terjadi perkosaan tehadap anak di bawah umur. Seharusnya perdamaian ini kita jaga bersama untuk kemaslahatan semua dengan harapan tak ada lagi kekerasan ataupun kriminal di Aceh. Bravo untuk majalah ACEHKINI.

Andi, Kampung KeuramatBanda Aceh

Jalan sempitSeiring bertambahnya kendaraan baik roda dua maupun roda empat di Kota Banda Aceh telah membuat sejumlah ruas jalan terjadi kemacetan, seperti di beberapa persimpangan. Belum lagi ulah sebagian pengendara yang tak mematuhi rambu-rambu lalulintas dengan menyelip kenderaan sesuka hati. Kita bisa lihat setiap jam tertentu sering terjadi kemacetan seperti di Simpang Surabaya, Jambo Tape, Simpang Lima dan Mohammad Jam. Kondisi ini diperparah oleh parkir kendaraan sembarangan dan memakan sebagian jalan. Pascatsunami penambahan kenderaan di Banda Aceh tidak sesuai lagi dengan kapasitas jalan. Kita berharap kepada Pemko Banda Aceh dan dinas terkait untuk memikirkan pelebaran jalan. Sekarang sudah saatnya Banda Aceh memiliki jalan layang, terutama untuk seputaran Simpang Surabaya dan Jambo Tape, guna mengurangi kemacetan pada jam-jam tertentu.

Dina, SeutuiBanda Aceh

Pasar Terapung Lok BaintanSuasana pasar terapung Lok Baintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pasar terapung ini merupakan tradisi orang Banjar dan dimulai selepas fajar sampai jam 9 pagi. Untuk mencapai Lok Baintan, dibutuhkan waktu sekitar 1 jam dengan menggunakan klotok (istilah orang Banjar untuk boat). [Yo Fauzan]

Listrik MatiSaban hari listrik di Aceh, khususnya Banda Aceh, mati. Kadang pagi, siang atau malam, tiba-tiba listrik mati tanpa pemberitahuan sebelumnya akan ada pemadaman. Akibatnya, banyak alat elektronik masyarakat yang rusah. Yang lebih parah lagi adalah listrik mati menjelang tiba waktu shalat Maghrib. Pimpinan PLN selalu mengatakan pemadaman terjadi karena berbagai faktor. Ya faktor alam dan berbagai alasan lain. Dan yang membuat masyarakat marah adalah kenapa pejabat terkait di PLN selalu berkoar-koar di media massa tak ada lagi pemadaman bergilir. Tapi apa yang terjadi tiap hari selalu ada pemadaman. Kepada para pejabat jangan suka berbohong dan memberi komentar di media massa yang bisa membuat masyarakat menjadi jengkel dan marah. Mengapa kita selalu bergantung ke Medan untuk kebutuhan listrik? Dulu pemerintah Aceh pernah mewacanakan untuk memakai turbin PT. Arun untuk menutupi kebutuhan listrik di daerah ini, tapi sampai sekarang wacana itu bagai angin lalu. Entah sampai kapan masyarakat Aceh bisa menikmati listrik tanpa ada pemadaman lagi. Apalagi sebentar lagi, bulan suci Ramadhan datang. Jangan sampai pejabat PLN mengecewakan masyarakat Aceh yang ingin menjalankan ibadah puasa dengan khusuk. Terimakasih

pada ACEHKINI atas dimuatnya komentar ini.

Rahmat, LamprietBanda Aceh

KontraS dan LBH Protes TNIDengan Hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan beberapa fakta sebagai berikut:

Pada 22 Juli 2008, sekitar pukul 05.00 WIB, telah terjadi intimidasi terhadap empat wartawan yang dilakukan dua oknum TNI Yon Zipur 16/Dhika Anoraga di kawasan Indrapuri, Aceh Besar. Keempat wartawan itu ialah Baihaqi (Harian Aceh), Jaka Rasyid (Harian Waspada), Ampelsa (Kantor Berita Antara) dan Hotli Simanjuntak (Trans7). Mereka dalam perjalanan pulang dari Meulaboh, Aceh Barat, usai meliput perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami di sana. Sesampai di Indrapuri, mobil yang ditumpangi empat jurnalis ini diberhentikan dua oknum prajurit TNI dan menodong senjata laras panjang ke arah jurnalis tanpa alasan yang jelas.

Dari fakta itu, KontraS Aceh dan LBH Banda Aceh menarik kesimpulan hukum bahwa tindakan yang dilakukan dua oknum tentara itu merupakan tindakan intimidasi dan bertentangan dengan semangat reformasi TNI. Tindakan itu juga bertentangan dengan Pasal 3 dan 5


Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 7 Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Hak Sipil Politik, Pasal 33 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Oknum TNI juga telah mencederai semangat kebebasan pers dan menghalang-halangi kerja-kerja jurnalis dalam mencari dan mengumpulkan informasi publik.

Berdasarkan fakta dan analisa yuridis yang telah dijabarkan di atas, kami dari KontraS Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dan Koalisi NGO HAM Aceh menyatakan protes atas masih terjadinya tindakan kekerasan oleh prajurit TNI di Aceh. Untuk itu kami meminta kepada Bapak Panglima Komando Daerah Militer (KODAM) Iskandar Muda agar: • Memastikan berlangsungnya proses

hukum terhadap dua prajurit TNI Yonif Zipur 16/Dhika Anoraga yang diduga kuat telah melakukan tindakan intimidasi terhadap rombongan wartawan di Indrapuri, Aceh Besar, mengingat tindakan tersebut bukan semata-mata sebagai bentuk pelanggaran disiplin prajurit.

• Memastikan bahwa seluruh jajaran TNI di Aceh tetap berada pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

• Memastikan bahwa seluruh jajaran TNI di Aceh menghormati kebebasan pers dan demokrasi di Aceh yang merupakan amanah peraturan perundang-undangan.Demikian surat protes ini kami buat,

atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 23 Juli 2008 Komisi Untuk Orang Hilang dan

Korban Tindak kekerasan (KontraS Aceh) Hendra Fadli

Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. (LBH Banda Aceh)

Hospinovizal Sabri

Koalisi NGO HAM Aceh Zulfikar Muhammad

Koordinator Kadiv. Hak Sipil Politik Staf Analisis Kebijakan

surat/foto untuk redaksi harap dialamatkan ke: [email protected]. id

Saleuem

TAK TERASA SETAHUN SUDAH USIA ACEHKINI. Pada 2 Agustus silam, tepat setahun majalah ini menyapa Anda, wa-lau masih ngos-ngosan. Ada yang istimewa pada usia pertama. Meski tak merayakan dengan pesta, lkami memperoleh kado tera-mat istimewa di usia merangkak ini. Rekan kami, Daspriani Y. Zamzami, menjadi fina-lis Mochtar Lubis Award (MLA). Dia menu-lis “Mencari Angka da lam Jerami” pada edisi Januari 2008. Laporannya bercerita soal nasib uang para korban tsunami yang tertahan di rekening bank.

Kabar itu membuat kami bangga. Bagi media besar dan sudah lama, penghargaan ini mungkin tak berarti apa-apa. Tapi bagi kami –media daerah dan masih baru— penghargaan ini menjadi alat pemicu agar kami lebih giat lagi, lebih menjaga kualitas, dan tentunya lebih patuh pada jadwal terbit yang telah kami susun.

Ajang MLA baru pertama diadakan ta-hun ini. Penyelenggaranya Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Jakarta. Ada yang bilang, ajang MLA ini mirip-mi-rip penghargaan Pulitzer bagi jurnalis di Amerika Serikat. Tapi, kami tentu tak ber-ha rap setinggi itu. Kami hanya berharap, tulisan yang disajikan da lam majalah ini berkelas, ber kualitas, dan men dapat tem pat di hati khalayak. Hanya itu.

Menjadi finalis MLA ini membuat kami cukup bangga. Apalagi kami bisa bersebahu dengan media besar dan terkenal sekelas

Kompas, Maja-lah Gatra, dan Pikiran Rakyat. Yang membuat kami lebih bang-ga, tulisan “Men-cari Angka dalam Jerami” mem-buat para dewan juri berdebat sengit. Dua juri bilang tulisan ini layak menjadi pemenang. Tapi

kami akui, masih banyak kekurangan yang menghiasi laporan yang dipersiapkan buru-buru tersebut. Karenanya, kami tak ambil pusing saat para juri memantapkan hatinya pada laporan yang diturunkan Gatra untuk kategori pelayanan publik MLA tersebut.

Kami tak ingin hanya menerima kado.

Bulan Agustus ini, kami ingin memberi kado istimewa bagi seluruh rakyat Aceh. Sejak dua bulan lalu, kami telah mempersiapkan hadiah bagi peringatan tiga tahun perdamaian. Kado itu berupa majalah edisi khusus tiga tahun damai Aceh. Dalam laporan ini, kami mengangkat banyak sisi.

Ada cerita Farid Husain, Juha Chris-tensen, dan Mahyuddin yang jadi pelaku lapangan untuk merintis upaya perdamaian antara Pemerintah Indonesia dengan Ger-akan Aceh Merdeka. Tiga orang ini –tanpa mengurangi upaya yang dilakukan pihak lain—sejak gagalnya perundingan CoHA pada 18 Mei 2003 menyusul diberlakukan-nya darurat militer di Aceh, mulai melang-lang buana untuk menjajaki kembali pe-rundingan antara GAM dan RI yang berti-kai selama hampir tiga dekade.

Tak hanya cerita peretas perdamaian, edisi kali ini juga mengupas soal janji yang terbayar dan terutang. Kita tahu, tak semua butir-butir kesepakatan Pakta Damai Helsinki telah diimplementasikan. Undang Undang Pemerintah Aceh sebagai jabaran MoU Helsinki, juga belum sepenuhnya diimplementasikan. Banyak utang belum tertagih, yang masih menjadi aral di usia tiga tahun damai ini. Belum lagi soal persoalan reintegrasi yang tak kunjung selesai. Ada juga berbagai insiden kekerasan yang terjadi selama tiga tahun terakhir.

Kami juga meminta tulisan dari orang yang terlibat langsung dalam perundingan Helsinki. Ada tulisan penasihat politik GAM Damiens Kingsbury, Farid Husain dari Indonesia, Mukhtaruddin Yacob (jurnalis peliput perang), M. Nur Djuli (negosiator GAM). Sejatinya, pimpinan GAM lain menulis beberapa kolom. Kami meminta dari Bakhtiar Abdullah dan Munawarliza. Kami juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menulis artikel khusus. Tetapi, mereka belum sempat menulisnya karena kesibukan masing-masing. Munawarliza punya masalah: tulisannya hilang akibat flashdisknya rusak.

Walaupun kami menamakannya edisi khusus perdamaian, tetapi kami tak melupakan laporan lain. Ada lifestyle soal SPA yang mulai digandrungi wanita Aceh, ada komunitas sepeda Ontel serta laporan-laporan menarik lainnya. Beragam cerita yang kami suguhkan agar Anda tak bosan pada majalah yang cerdas mengulas ini. [a]

K A D O

8

PadaSuatu Masa Don Kisot

A Z H A R I

Kolom

WILLIAMoELLERS.CoM

Akulah, Don Kisot, ksatria dari La Mancha.Menghancurkan iblis, akulah orangnya.Aku akan bergerak diiringi serunai kejayaan.Selamanya untuk menaklukkan atau mati.Dengarkan aku, kau berhala-berhala, para penyihir,dan ular-ular beludak penuh dosa

(Joe Darion dari lirik Man of La Mancha - I Don Quixote)

[email protected]

PADA SUATU MASA, BANGSA MOOR memang telah tersingkir dari Andalusia. Apakah dengan kehormatan atau kenistaan sebab buku-buku sejarah selalu berbeda pendapat dalam menafsir hormat dan nista. Isabella dari Castilia telah menyapu orang-orang Moor terakhir dari Semenanjung Iberia yang dianggap membangkang karena bersikukuh mempertahankan keyakinan mereka, sementara beberapa di antaranya terselamatkan lantaran menganggap tak ada yang salah kalau hanya sekadar bertukar iman selama hati masih tetap memanggil Tuhan lama.

Penaklukan Kembali itu belum sempurna tanpa menghancurkan sumber dari mana segala pengetahuan yang membuat bangsa Moor berabad-abad larut dalam kebanggaan yaitu kitab-kitab berbahasa Arab. Untuk itu, Kardinal Agung Ximenenes de Cisneros bersama Dewan Inkuisisi membakar hampir seluruh manuskrip Arab di perpustakaan bangsa Moor.

Setelah Penaklukan Kembali, bersama sedikit manuskrip yang selamat hanya ka-rena menyimpan sejumlah dalil mengenai perbintangan, navigasi dan kartografi kelautan, obat-obatan, dan teknik bedah, tinggallah Don Kisot yang tidak dapat membedakan antara kawanan penyamun

dengan pemain sandiwara, antara gerom-bolan domba dengan para serdadu, lalu memasang pelana di punggung bagal yang disangkanya kuda, maka bergeraklah ksatria kita, menghunus sebilah pedang ke arah kincir angin yang dilihatnya sebagai raksasa. Lalu tawa pecah memenuhi langit Eropa dan Renaisans berutang banyak pada tradisi ini karena imajinasi sekaya Don Kisot di satu sisi ditambah kitab-kitab yang dijarah dari perpustakaan orang Moor, lalu melintas ke sudut-sudut benua, di sisi lain telah membebaskan mereka dari tawanan ketidakbebasan dan terutama kegelapan.

Don Kisot boleh jadi sosok yang bang-kit dari puing sisa pembakaran kitab-kitab orang Moor lalu masuk dalam khayalan bekas orang hukuman bernama Miguel de Cer-vantes Saavedra –demikianlah sang penga-rang mengakui dari mana dia beroleh ilham menulis karya agung itu hingga mengangkat derajat kesusasteraan berbahasa Spanyol ke puncak paling mulia dalam khasanah sas-tra dunia modern sampai-sampai seorang kritikus Perancis menyatakan inilah Injil Umat Manusia. Melalui Don Kisot, orang-orang Barat pada masa itu dapat merasakan bagaimana nikmatnya tertawa sebagaimana hal ini berabad-abad telah terlebih dahulu dicecap orang Arab baik lewat lidah Abu Na-

Dalam hal ini

celana ketat yang

memamerkan pinggul

para perempuan tentu

tidak akan pernah

berbahaya untuk

diserang. Sebaliknya

raksasa rakus atau

ular culas yang

mengambil tanah

ulayat minimal akan

mendusin apabila

diganggu-gugat.


penyebab kemiskinan, atau pada ambisi sejarawan gadungan yang berusaha menye-lamatkan kuburan dan silsilah nenek moyang dari mangsa masa silam dengan membangun museum dan warisan sejarah. Malangnya mereka bahkan tidak tahu bagai-mana caranya merawat batu nisan. Di atas semua itu, harus saya katakan, BRR adalah alat reproduksi paling subur yang telah melahirkan banyak sekali Don Kisot!

Don Kisot jenis pertama tak akan pernah muncul di zaman penuh kegelapan. Karena selain Don Kisot tidak punya cara untuk membebaskan orang-orang dari ketakutan segala khayalan, tentu akan buyar saat mendengar bunyi derap langkah serdadu. Lalu, terkubur bersama sisa kantuk jaga malam. Atau pernah muncul tapi orang-orang tak punya cukup banyak suara untuk menertawakannya. Sebuah kenyataan ba-rang kali punya cara-cara tertentu untuk dapat dikenali, tapi kehadiran seorang Don Kisot dapat dengan mudah kita tahu hanya dari derai tawa orang-orang yang menyorak tingkah-polahnya.

Golongan kedua ialah orang-orang yang terus membayangkan sesuatu yang rawan tapi sesuatu itu tidak pernah benar-benar ada. Untuk memuaskan khalayan atas mun-culnya keadaan bahaya, maka Don Kisot terus berusaha untuk mencari berhala dan tukang sihir karena hanya dengan demikian dia tahu kapan harus memakai sekaligus memamerkan baju zirah dan pedangnya yang agung.

Bayangan ketakutan membuat Don Kisot harus jeli memilih musuh mana saja yang aman bagi dirinya. Maksud saya kincir angin dan segerombolan domba tentu tak bakal mengaum apabila ditusuk sebilah pedang. Dalam hal ini celana ketat yang memamerkan pinggul para p e r e m p u a n tentu tidak akan p e r n a h berbahaya untuk

diserang. Sebaliknya raksasa rakus atau ular culas yang mengambil tanah ulayat minimal akan mendusin apabila diganggu-gugat.

Teladan buruk tentang Don Kisot jenis ini tentu saja ada pada George W Bush atau Samuel P. Hutington, orang dari mana Bush Si Penakluk beroleh alasan ilmiah untuk menyerbu negeri Babilonia. Sialnya gagasan vandalis Hutington mengenai benturan peradaban terlanjur menjadi berhala di kalangan orang sekolahan kita tanpa sedikitpun berusaha menelaahnya sebagai warisan mutakhir para Don Kisot.

Setelah kemasyuran Don Quixote isti-lah tilting at windmills (penyerbuan kincir a ngin) lahir belakangan sebagai se buah kon-sep, juga tak kalah tenar untuk menjelaskan watak ksatria-tua-berkuda-gadungan yang terjebak terutama oleh bayang-bayang keg-emilangan para ksatria pendahulu dalam menumpas musuh. Bayang-bayang keja ya-an ini terus menghantui Don Kisot di masa tenang untuk kembali dapat menumpas dan menumpas. Bahkan kalau musuh itu tak ada, sang musuh layak dimunculkan dalam khayalan, tapi apa yang terjadi adalah tinda-kan maha heroik yang konyol karena terus-menerus menyerang sesuatu yang kosong, maka jelaslah kenapa Don Kisot tak pernah dapat mengalahkan musuh-musuhnya.

Don Kisot mungkin tak pernah benar-benar berbahaya selama dia masih setia menunggang bagal dan menganggap kin-cir angin tua sebagai musuh kecuali dari ulahnya itu menerbitkan gelak tawa. Tapi apa jadinya kalau Sancho Panza yang waras –tapi tak kehilangan minatnya untuk mem-benarkan tindakan gila tuannya– suatu waktu memberikan Don Kisot senjata pe-musnah massal dan jutaan pasukan berku-da? Tentang hal ini pada negeri Babilon dan Afghanistan kita tak akan pernah keku-rangan pelajaran, dan mungkin sebentar lagi Persia.

Atau dapatkah kita melupakan apa yang pernah terjadi di Aceh belum lama ini ketika para Don Kisot dari Batavia dipercayai menunggang kuda sekaligus diberikan senjata mematikan? Pada suatu masa, Don Kisot jenis ini mungkin akan datang lagi ke Aceh.[a]

was yang jenaka maupun tuturan Syahrazad yang cerdik-cendikia.

Dunia barangkali akan selalu kekurangan penulis seperti Cervantes, sebaliknya dunia tidak akan pernah kekurangan orang-orang seperti tokoh rekaannya itu. Don Kisot tidak hanya cukup untuk sekadar mengenali kenyataan tapi berani bertindak untuk mengatasi kenyataan tersebut dan tentu saja tidak lupa pula untuk tidak memamerkan gaya dan laku dalam bertindak. Tapi masalahnya Don Kisot tak dapat menipu orang lain, bahkan keledai tunggangannya sekalipun untuk percaya pada apa yang dia lihat kecuali tentu saja oleh beberapa alasan kawan seperjuangan yaitu Sancho Panza (semoga engkau dirahmati Tuhan kawan), sebab apa yang dia kenali sebagai raksasa, ternyata terang pada mata semua orang adalah kincir angin tua belaka.

Setelah tiga tahun perdamaian orang-orang yang melihat raksasa tapi ternyata kincir angin atau menuduh pemain tonil yang riang gembira sebagai penyamun bengis juga tak kurang jumlahnya di Aceh.

Golongan pertama ialah orang-orang yang menganggap bahwa metode harus selalu lebih besar daripada masalah. Kebesaran metode telah membuat banyak masalah karam sampai kita tidak ingat lagi mana pangkal dan dasar dari masalah sesungguhnya. Tapi, begitu seorang Don Kisot lain bersama keledainya muncul dan berusaha mengangkat kenyataan yang karam, maka mengapunglah masalah itu. Tapi untuk satu hari saja karena esok metode yang dibawanya niscaya menenggelamkan kembali masalah tersebut.

Para Don Kisot jenis pertama ini misalnya dapat kita lihat dari laku para ahli ekonomi yang berusaha membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan, tapi tak

pernah melihat bahwa irigasi yang tak mengairi

sawah bukan sebagai faktor

10

Luka Masih Tersisaoleh MAIMUN SALEH YUSWARDI A SUUD

Tiga tahun sudah perang punah. Banyak hal telah berubah, termasuk arti reintegrasi yang kini dipahami ‘uang basuh duka’. Badan Reintegrasi Aceh (BRA) mereguk kritik hingga amarah.Pasal-pasal perjanjian juga tak lagi sering dibaca. Korban perang pun hanya disebut dalam angka. Luka masa silam bagai luput perhatian.

FoTo: Jenni-Justiina Niemi/Crisis Management Initiative


tahunaC h DaMaI3

Luka Masih Tersisa

Tiga tahun sudah perang punah. Banyak hal telah berubah, termasuk arti reintegrasi yang kini dipahami ‘uang basuh duka’. Badan Reintegrasi Aceh (BRA) mereguk kritik hingga amarah.Pasal-pasal perjanjian juga tak lagi sering dibaca. Korban perang pun hanya disebut dalam angka. Luka masa silam bagai luput perhatian.

12

Bicaranya ceplas-ceplos. Suaranya lantang. Putroe, demikian wanita 42 itu biasa dipanggil, tak mampu menahan intonasi suara saat

mengungkapkan kekesalannya. “Entah sudah berapa kali saya didata, tapi rumah dan toko saya yang dibakar waktu konflik tak pernah diganti,” ujarnya dengan nada tinggi saat ditemui ACEHKINI, pertengahan Juli lalu.

Di kampungnya, Desa Alue Papeun, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara, Putroe menjadi saksi sejarah. Ia ingat benar ketika gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadikan kampung itu sebagai basis gerilya. Ia juga pernah beberapa kali melihat bekas Panglima GAM wilayah Pase, Sofyan Dawood, hilir mudik di sana.

Saat darurat militer diberlakukan pemerintah, 19 Mei 2003 silam, kampung di pinggang bukit itu dikepung Tentara Nasional Indonesia. Naas, Putroe dicurigai membantu GAM. Ia sempat ditahan di pos tentara. Setelah ada yang menjamin, ia dilepas. Malangnya, rumah dan tokonya ludes dilalap api. Ia sempat mengalami tindak kekerasan. “Ini masih ada bekas luka di kaki saya saat diinterogasi,” ujarnya sambil menunjukkan luka goresan seperti bekas sayatan benda tajam.

Kini, masa-masa muram itu telah berlalu. Tiga tahun sudah damai singgah di Alue Papeun seiring ditorehnya tinta damai pada Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan GAM di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Putroe pun kembali menata hidup baru. Bermodalkan pinjaman seorang toke Cina di Krueng Geukuh, kini ia berjualan kelontong di ruko yang disewa di kampungnya.

Korban konflik tentu tak hanya akibat keganasan tentara. Tak sedikit korban keganasan pasukan GAM mengalami nasib serupa, belum tersentuh bantuan. Warga yang terjepit di antara “pertarungan dua gajah” itupun hanya bisa menanti.

Awal Juli lalu, ratusan korban konflik dari Bener Meriah dan Aceh Tengah mendatangi Kejaksaan Tinggi Aceh. Mereka

menuntut aparat kejaksaan menyelesaikan perkara pidana dugaan penyelewengan dana rumah bantuan dari Badan Reintergrasi-Damai Aceh (BRA). Aksi itu sempat rusuh. Hendra Budian, koordinasi aksi, ditetapkan sebagai tersangka karena memecah kaca jendela gedung aparat penegak hukum itu.

Rahmat, koordinator korban, meradang berang pada DPR Aceh, BRA dan kejaksaan. Ketiga lembaga itu mengakui adanya penyelewengan dalam proyek bantuan rumah untuk korban konflik, namun tidak segera menyelesaikan perkara. “Belum ada

tindaklanjut, bahkan mereka cenderung membalikkan fakta,” tukasnya.

Penyelewengan dana hanya satu soal dari runyamnya proses reintegrasi Aceh. Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (KontraS) Aceh, bahkan menganggap proses penyaluran bantuan terkesan diskriminatif. Hingga penghujung tahun lalu, lembaga ini mencatat, korban pemerkosaan tak tersentuh bantuan.

Alasannya sederhana, kesulitan data. Untuk bisa mendapat bantuan, korban pemerkosaan harus memiliki surat ke-

Yang kita inginkan sebuah perdamaian abadi yang secara permanen mengakhiri pertikaian.

Saya membawa jiwa saya menjadi orang lokal sehingga bisa merasakan penderitaan rakyat Aceh.

Mantan GAM berada di bawah satu komando, semuanya mendukung perdamaian sesuai MOU Helsinki.

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO – Presiden RI

M. JUSUF KALLA – Wakil Presiden RI

MALIK MAHMUD– Mantan Perdana Menteri GAM


tahunaC h DaMaI3

terangan korban pemerkosaan konflik dari camat. Sementara camat takut mengeluarkan surat tanpa ada keterangan pihak kepolisian dan komandum rayon militer (Koramil). “Sangat tak sensitif terhadap psikologi korban pemerkosaan,” kata Hendra Fadli, Koordinator KontraS Aceh.

Aliran informasi dana juga tak terang ke korban. Hendra memberi contoh warga desa Leubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, hingga penghujung tahun lalu mengaku belum menerima bantuan dari BRDA baik dana diyat maupun bantuan

rumah. Tiga tahun sudah masyarakat Aceh bebas

dari belenggu perang. Banyak kalangan masih mempertanyakan fungsi dan tolak ukur keberhasilan BRA. Soalnya, program lembaga ini hanya berkutat pada penyaluran dana. Padahal, perjanjian Helsinki menyebut, sebagai bagian dari reintegrasi, mantan kombatan akan mendapat alokasi tanah pertanian yang layak serta jaminan sosial yang pantas. Namun, hingga tiga tahun setelah perjanjian diteken, soal tanah ini tak ada kabarnya.

“Jangankan tanah, bantuan apapun saya tidak dapat,” ujar Umar, mantan ajudan Panglima GAM wilayah Peureulak Ishak Daud.

Padahal, di awal-awal perjanjian di-teken, sejumlah pimpinan daerah sudah mengalokasikan tanah untuk para kom-batan. Di Bireuen, misalnya, Mustafa Geulanggang yang waktu itu menjabat bupati pernah sesumbar pihaknya sudah menyiapkan 1.000 hektar tanah bagi GAM dan masyarakat yang terimbas konflik. Setiap anggota GAM dijanjikan mendapat jatah dua hektar. “Ini sudah diprogram sejak 2004,” ujarnya. Sayangnya, hingga bupati berganti, tak ada lagi kabar soal tanah itu.

Hal ini pernah diprotes oleh tim pemantau perjanjian damai Helsinki dari bekas perunding GAM. “Tidak ada sama sekali peruntukan tanah untuk eks-kombatan seperti tercantum di Nota Kesepahaman.” Salah satu anggota tim pemantau perjanjian damai itu adalah Nur Djuli, yang kini duduk sebagai ketua BRA.

Persoalan reintegrasi hanya satu contoh carut-marutnya implementasi perjanjian damai. Kesulitan mendapatkan data korban yang akurat, kucuran dana minim ditambah aturan yang seringkali bertabrakan masih menjadi tantangan menghadang.

Hal lain yang masih mengganjal adalah soal Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kedua institusi ini dinilai penting untuk memberi rasa keadilan bagi korban konfik.

Upaya ke arah itu bukannya tak dilakukan. Sejak awal tahun lalu, belasan aktivis HAM dari berbagai LSM di Aceh dan Jakarta berkumpul di sebuah hotel di Sabang. Para pekerja sosial itu saling bertukar informasi terkini sampai mengevaluasi perjalanan perdamaian. Salah satu kesimpulannya, “perdamaian tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban.”

Beranjak dari kesimpulan itu, para aktivis lalu membentuk Komite Pengungkapan Kebenaran (KPK). Organisasi ini memiliki empat kegiatan utama: sosialisasi, penguatan

Perundingan Helsinki tak selalu mudah, tapi saya dikelilingi orang-orang yang ingin menghentikan penderitaan Aceh.

Sangat banyak uang mengalir ke Aceh sehingga dibutuhkan pemerintahan yang kuat untuk menjaganya.

Tujuan kita adalah agar orang Aceh bisa mendapatkan kembali kebanggaan.

MARTTI AHTISAARI– Mediator Perundingan GAM-RI

PIETER FEITH– Mantan Ketua Aceh Monitoring Mission

JUHA CHRISTENSEN-Direktur Interpeace di Aceh

14

korban, kampanye dan pembuatan draf Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). “Draf qanunnya masih dalam tahap uji akademis,” kata Hendra Fadli.

Sementara di sektor penguatan korban, organisasi ini memfasilitasi kongres kor-ban yang tergabung dalam Solidaritas Persaudaraan Korban Pelangaran HAM (SPKP HAM). Menariknya kongres yang digelar di Saree, Aceh Besar, pada 20-23 juni 2007 silam, ini turut dihadiri sejumlah perwakilan organisasi korban pelanggaran HAM di Jakarta, Papua, Jawa Tengah serta Timor Leste.

KontraS Aceh yang juga bergabung dalam KPK bertugas menjaring aspirasi masyarakat korban. Dari perjalanan mengelilingi Aceh,

organisasi ini berkesimpulan korban masih belum bisa memaafkan pelaku. ”Kalau kita lupakan, kezaliman akan berulang. Kami berharap pemerintah mengadili seadil-adilnya,” kata Said Afdhal, seorang korban asal Kabupaten Nagan Raya dalam sebuah kesempatan.

Celakanya, walau Undang-undang Peme rintahan Aceh mengamanahkan pemerintah segera membentuk mekanisme penyelesaian masalah-masalah pelanggaran HAM, hingga tiga tahun MoU Helsinki, KKR belum juga terbentuk.

Menurut Hendra, sebenarnya bila pemerintah punya niat memenuhi rasa keadilan bagi para korban, pengadilan HAM bisa saja digelar. Apalagi, menurutnya,

instrumen hukum itu sudah ada dan berlaku untuk kasus di bawah tahun 2000. ”Bisa lewat ad-hock,” katanya memberi solusi.

Di sinilah masalahnya. Pasal 228 Undang-Undang Pemerintahan Aceh menyebut, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh hanya berwenang menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi yang terjadi sesudah undang-undang ini diberlakukan.

Desakan soal pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Peng-adilan Hak Asasi Manusia di Aceh kian nyaring terdengar. Akhir Juli lalu, sejumlah akademisi dan tokoh masyarakat urun rembuk mencari solusi percepatan pembentukan kedua institusi itu. Berlangsung di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, pertemuan itu menghasilkan sejumlah rekomendasi.

“Selama ini belum terlaksana, pemerintah masih punya utang politik kepada rakyat Aceh,” ujar jurubicara Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Desk Aceh, Zainal Arifin.

Menurut Zainal, pihaknya sudah mendorong Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) untuk meminta fatwa kepada Mahkamah Agung agar mempercepat pembentukan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran untuk Aceh.

Namun, Ketua Mahmakah Agung, Bagir Manan, justru berkelit. Saat berkunjung ke Aceh, akhir Juli lalu, dia menyatakan bahwa wewenangnya ada di presiden. “Soal pengadilan HAM, itu wewenangnya pemerintah atau presiden. Tak ada hak saya memberi keterangan,” ujarnya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Saifuddin Bantasyam menilai, tolak tarik itu merupakan bentuk tak adanya kemauan politik dari pemerintah pusat. Itu sebabnya, dia menyarankan Aceh perlu menempuh langkah politik pula. “Perlu adanya inisiatif lokal untuk menyusun draf Rancangan Undang-Undang Pengadilan HAM di Aceh,” ujarnya.

Tiga tahun perdamaian dalam penilaian Sofyan Dawood, bekas jurubicara militer GAM, masih menyisakan masalah, terutama

No. Kelompok Sasaran Target REALISASI

Total Sisa 2005 2006 2007

Thp I 2007

Thp II

A. Pemberdayaan Ekonomi

1 Mantan TNA 3000 1,000 2,000 3.000 0 orang

2 Tapol/Napol 2,035 0 1,500 535 0 orang

3 Masyarakat Korban Konflik 221 0 67 Kec 1.059 Org 0 Kec

4 Kelompok lainnya

a. GAM non TNA 6,200 1,200 5,000 0 6.200 0 orang

b. GAM Menyerah Pra MoU 3,204 500 2,704 0 3,204 0 orang

c. PETA 6,500 1,000 3,000 1000 6.500 1500 orang

1 Diyat 33,424 517 19,597 21.596 21.596 11.828 orang

2 Rumah dibakar/dirusak 39,926 3,503 1,725 3.075 16.403 23.523 Unit

3 Korban Cacat 14,932 0 550 1000 1.550 13.382 orang

4 Pelayanan Medis 3 1 1 1 3 0 paket

5 Beasiswa Anak Yatim 30.109 0 0 723 15.923 14.186 orang

6 Kegiatan Budaya 5 0 0 1 2 3 paket

REALISASI PROGRAM-PROGRAM BRA

Kalau ada tindak kriminal, jangan dikait-kaitkan dengan GAM atau KPA. Polisi harus mengusutnya.

Pembangunan Aceh hanya dapat dijalankan bila situasi keamanan kita pelihara bersama.

Kalau pemerintah pusat berusaha merusak perdamaian, berarti pemerintah sangat jahat.

SOFYAN DAWOOD – Mantan Juru Bicara Militer GAM

IRWANDI YUSUF– Kepala Pemerintahan Aceh

FARID HUSAIN– Negosiator RI


tahunaC h DaMaI3

diri, dia lari ke sawah. Polisi yang gregetan mengejar sembari melepaskan dua kali tembakan peringatan. Pemuda berbadan kekar itu terjatuh dan mencoba melawan dengan pisau saat seorang polisi menodong senjata. Esoknya, pihak Polsek kelimpungan. Yang ditembak ternyata bukan Nasruddin melainkan Nuril Anwar, 24 tahun, anggota KPA Tanoh Abee.

“Kapolres Aceh Besar berjanji menindak tegas anggotanya bila terbukti menyalahi prosedur. Biaya pengobatan korban di-tanggung pihak Polres,” kata Asiah, seorang aktivis HAM yang melakukan investigasi kasus tersebut.

Peristiwa penghujung tahun lalu itu merupakan salah satu dari tujuh kasus penembakan yang tak menyebabkan ke-matian sepanjang 2007. Tahun lalu, KontraS Aceh juga mencatat ada 15 kasus tindak penganiayaan terhadap masyarakat. Dan delapan kasus perampasan hak hidup.

Yang paling heboh adalah bentrokan antara anggota Front Pembela Tanah Air (PETA) --yang rajin memburu gerilyawan GAM di masa perang— dengan anggota KPA yang berujung pada pembakaran kantor KPA di Atu Lintang, Aceh Tengah, 1 Maret 2008. Akibatnya, lima anggota KPA tewas terpanggang.

Saling curiga tampaknya masih menyala. Padahal, pada 2006, mantan GAM dan PETA pernah saling berangkulan lewat upacara adat yang dinamai Deklarasi Redelong. Pimpinan PETA Misriadi dan Fauzan Azima, bekas panglima GAM wilayah Linge, hadir di sana. ”PETA dan GAM harus saling berangkulan,” ujar Misriadi. Sayangnya, rujuk ala Redelong belum menular ke daerah lain.

Itu sebabnya, Gubernur Irwandi Yusuf saat masih menjabat sebagai perwakilan senior GAM di Aceh Monitoring Mission (AMM) pernah berujar, ”Damai itu bagus, tapi jangan lupakan penyelesaian politik.” Caranya? “Lewat komisi kebenaran dan rekonsiliasi.”

Tiga tahun berlalu, damai masih menyisakan luka.[a]

perhatian terhadap para korban konflik dan mantan kombatan. “Kalau soal keamanan tak ada yang serius. Memang sering terjadi kriminal, tapi di daerah lain lebih tinggi jumlahnya,” kata dia seraya meminta polisi lebih serius mengatasi masalah aksi kriminal.

Meningkatkan ekonomi dan kese-jahteraan bagi masyarakat Aceh harus menjadi perhatian semua pihak. Sejauh ini, “belum ada jaminan untuk mantan anggota GAM dan korban konflik dalam hal kesejahteraan. Banyak anak yatim yang belum tertangani,” kata Sofyan kepada ACEHKINI, awal Agustus lalu.

Mantan Panglima GAM wilayah Pase itu juga berharap agar berbagai aturan turunan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) –meski beberapa bagian tak sesuai MoU Helsinki— dapat segera diselesaikan. “Yang jelas, kita harus tetap komit dengan MoU,” ujarnya seraya menyebut agar semua komponen masyarakat Aceh mendorong

pemerintah untuk merivisi UUPA sehingga sejalan dengan MoU Helsinki.

Di luar soal utang politik yang masih tertunggak, sejumlah insiden antara pasukan pemerintah dan mantan pasukan GAM yang tergabung di Komite Peralihan Aceh (KPA) masih menggores damai. Sebut saja drama penembakan Nuril Anwar, anggota KPA Tanoh Abee, penghujung tahun lalu.

Drama itu berlangsung tengah malam. Enam personil Polisi Sektor Lampakuek, Kuta Cot Glie, Aceh Besar, bersenjata laras panjang SS1 dan empat colt mengejar Nasruddin, warga Lamsie yang kabur dari tahanan. Di desa itu aparat berpencar. Dalam gulita, polisi laga cahaya senter dengan seorang pria. Begitu wajahnya terlihat, seorang aparat langsung berteriak, “Nasruddin!” Rekannya yang lain segera melepas tembakan. Peluru melukai punggung kiri bagian atas pria itu.

Pria berambut cepak itu tak berdiam

Jangan lagi ada gerakan bersenjata. Kita harap, orang Aceh jangan ribut sesama orang Aceh.

Perdamaian yang telah tercipta dalam kehidupan masyarakat di Aceh tidak boleh ternoda.

Proses damai bisa saja terkendala, apabila dana reintegrasi tidak disalurkan secara tepat.

MAHYUDDIN– Tokoh Aceh

LETJEN (TNI) SUPIADIN A.S.– Mantan Pangdam Iskandar Muda

AHMAD FARHAN HAMID– Ketua Forbes DPR/DPD RI asal Aceh

16

“SAYA TAK MAU URUS LAGI PROPOSAL bantuan. Ngapain, yang ada capek dan habis uang saja. Bantuan tidak cair juga,” kata Rasyidin, pasrah. Pria berusia 18 tahun itu merupakan korban perang yang belum memperoleh bantuan dari pemerintah. Sudah empat tahun ini, dia hidup dengan satu tangan.

Rasyidin hanya bisa pasrah. Warga Desa Paya Lipah, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur, ini bukannya tak mencoba mengurus bantuan. Ia sempat beberapa kali coba peruntungan dengan mengirim proposal ke Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA), lembaga yang mengurusi korban perang, tapi – itu tadi — bantuan tak kunjung cair.

Mei lalu, Rasyidin sedikit punya ha-rapan, saat pamannya, Muhammad Jafar, meminta dia menyiapkan surat keterangan rumah sakit, surat keterangan korban konflik dari kepala desa setempat, dan surat dari sebuah lembaga hak asasi manusia di Aceh Timur.

Jafar lalu membawa proposal kepo-nakannya ke kantor BRA pusat di Banda Aceh. Tunggu punya tunggu, bantuan tak juga cair. BRA malah minta Jafar mengantar proposalnya ke BRA Aceh Timur. Ia menyanggupinya.

“Katanya dana akan cair akhir Juli atau awal Agustus ini,” kata Muhammad Jafar, paman Rasyidin, kepada ACEHKINI, pertengahan Juni silam.

Tak cukup mengadu ke BRA, Jafar juga membawa nasib keponakannya ke Gubernur Irwandi Yusuf. Tapi, gubernur hasil pilihan

oleh FAKHRURRADZIE GADE

Yang (Masih) Terhempas Perang

KIRI-KANAN: DEDEK; HASBI AZHAR —ACEHKINI


tahunaC h DaMaI3

rakyat pada 11 Desember 2006 silam, tak bisa berbuat banyak juga. “Responnya, saya disuruh tunggu bantuan dari BRA dulu. Kalau juga tak dapat, nanti gubernur janji akan mau bantu,” jelas Jafar.

Tak muluk-muluk sebenarnya bantuan yang diharapkan Rasyidin. “Saya hanya butuh modal untuk bisa bekerja, biar tidak mengharap belas kasih orang lain,” katanya saat majalah ini kembali mewawancarainya pada Juni lalu di rumahnya yang lebih mirip gubuk: berdinding papan bolong, beratap rumbia, dan lantai tanah.

Awal September tahun lalu, ACEHKINI menurunkan laporan soal nasib mereka yang terhempas perang. Rasyidin, bo-cah bertangan satu, menjadi seorang narasumber kami yang belum memperoleh bantuan dana dari pemerintah. Setahun berlalu, di saat damai sudah berusia tiga tahun, majalah ini kembali menurunkan cerita Rasyidin.

Semula, kami berharap kehidupan ba ru akan ditulis, yaitu cerita Rasyidin yang telah memperoleh bantuan. Tapi apa

lacur, nasibnya masih sama seperti tahun sebelumnya. Bahkan lebih parah setelah ayahnya, Ali Basyah, meninggal dunia, akhir 2007.

Sepeninggal ayahnya, kondisi keluarga Rasyidin semakin memprihatinkan. Ber-sama abang dan adiknya, dia hanya bisa berharap pada ibunya yang menjadi peda-gang kaki lima di Pasar Peureulak.

“Saya mau mandiri. Sekarang yang saya butuhkan hanya modal agar bisa bekerja,” kata Rasyidin. Suaranya tersendat-sendat. Matanya berkaca-kaca. “Kondisi satu tangan membuat saya menderita, tidak bisa bekerja apa-apa. Coba kalau saya punya dua tangan, utuh...”

Perang jahanam memang selalu me-nyisakan lara, bahkan untuk mereka yang tak tahu arti perang. Perang itu pulalah yang telah merenggut tangan kanan Rasyidin pada suatu pagi menjelang siang, 5 April 2004. Saat itu, desa di pesisir Timur Aceh itu sedang sepi. Para orang dewasa, laki-laki dan perempuan, sedang berkumpul di lokasi tempat pemungutan suara untuk pencoblosan di desa tetangga, berjarak sekitar dua kilometer dari Paya Lipah.

Saat itulah, Rasydin menemukan se-buah benda hijau seperti senter tergeletak di pinggir sawah, tempat tank Marinir terperosok sehari sebelumnya. Rasyidin juga menemukan 10 butir selongsong peluru dan dua peluru tank aktif di sana. Menurut warga, TNI meninggalkan tanknya di sana dan melanjutkan patroli berjalan kaki.

Rasyidin kemudian membawa pulang benda itu dan memamerkan kepada se-jumlah temannya. Layaknya anak-anak, mereka pun bermain-main dengan benda tersebut di pekarangan rumah Zulkarnain Hasan, sepelemparan batu dari rumah

Rasyidin.Entah siapa yang mulai, mereka lalu

mengorek sambil memutar bagian bawah benda berbentuk senter itu. Karena tidak terbuka, benda – yang tak mereka ketahui berbahaya itu— dihantam ke bangku panjang tempat mereka duduk. Ledakan keras membahana.

Akibatnya, delapan bocah tergeletak bersimbah darah. Memang, tak semua anak-anak imenderita luka parah. Yang paling parah adalah Rasyidin dan Marlinda, bayi berusia dua tahun. Selain tangan kanannya harus diamputasi hingga ujung bahu, Rasyidin juga menderita luka di sekujur tubuh dan kakinya. Sedangkan Marlinda, ususnya harus dipotong karena tertembus serpihan tabung pelontar.

Perang telah membuyarkan semua cita-cita Rasyidin. Padahal, bocah berkulit hitam ini berharap bisa mengeyam pendidikan tinggi, agar kelak bisa membahagiakan kedua orangtuanya. Tapi semua itu kini tinggal kenangan. Ia tak berani berangan-angan lagi. “Saya tidak berani sekolah lagi, malu. Ada kawan-kawan yang mengejek saya tangan buntung... Saya benar-benar tidak sanggup mendengarnya,” kata dia.

Rasyidin tak mau terus menerus jadi tanggungan ibunya. “Meudeh aneuk bi bu mak, njoe mak bi bu aneuk. Meunye mantong ubit laen (Seharusnya anak kasih makan orangtua, bukan sebaliknya. Kecuali kalau saya masih kecil),” ujar Rasyidin. Ia tak sanggup menahan kucuran airmatanya. “Kalau ada modal sendiri, saya mau buka usaha sama abang.”

Rasyidin hanya bisa menunggu pe nuh harap adanya secuil bantuan dari pemer-intah. Entah sampai kapan penantiannya berakhir. [a]

Saya tidak beranisekolah lagi, malu.Ada kawan-kawanyang mengejek sayatangan buntung...Saya benar-benartidak sanggupmendengarnya.

Rasyidin ketika ditemui ACEHKINI pertengahan Juli lalu (kiri), dan awal September 2007 (kanan).

18

K O L O M

Aceh Setelah Tiga Tahun Damai

Damien Kingsbury

Peneliti di School of International and Political Studies Universitas Deakin, Melbourne. Tahun 2005, dia menjadi penasihat politik GAM dalam perundingan damai di Helsinki.

PERDAMAIAN ACEH SELAMA tiga tahun terakhir telah menun-jukkan hasil sangat luar biasa. Tentu pencapaian ini tak pernah terba yangkan saat proses perund-ingan dilaksanakan pada 2005 atau ketika perjanjian damai diteken, karena masih besar keraguan kese-pakatan itu bakal berhasil. Bahkan, sangat sulit dibayangkan perda-maian ini selama hari-hari penuh kegelapan pada era 2003 dan 2004.

Untuk meraih perjanjian damai, prosesnya tidak gampang akan berhasil dan ini tak pernah ada jaminan. Dalam setiap putaran pembicaraan bisa saja gagal dan di sejumlah kesempatan itu terjadi. Beberapa kali selama perundingan, tim negosiator GAM meyakini bah-wa proses tersebut akan gagal, dan akhirnya mencari alternatif lain.

Ancaman terhadap akan berha-silnya perundingan Helsinki ter jadi di hari-hari terakhir, yakni saat muncul tak ada kesepakatan ten-tang partai politik lokal di Aceh. Ini sangat kritis karena basis bagi isi keseluruhan perjanjian. Ini penting dalam memperoleh hak yang sela-yaknya.

Komitmen GAM pada demokrasi bagi rakyat Aceh menjadi tak berarti tanpa kehadiran partai politik lokal karena itulah demokrasi sebenarnya. Ini mengagetkan delegasi Indonesia, yang sebelumnya telah menawarkan kekuasaan politik kepada GAM jika mereka menandatangani perjanjian

(damai). Perundingan tidak pernah membahas tentang kekuasaan bagi GAM, tetapi menyangkut masa depan harkat dan martabat rakyat Aceh untuk bisa maju.

Dalam putaran pertama dan kedua, delegasi Indonesia tam-paknya masih mengikuti naskah tertulis di Tokyo tahun 2003, yaitu saat Perjanjian Penghentian Permusuhan (Cessation of Hostilities Agreement/COHA) diakhiri akibat adanya ultimatum pemerintah. GAM diminta menerima ‘otonomi khusus.’ Itu artinya menyerah –sesuatu yang tak dapat dilaksanakan.

Masalahnya kemudian adalah bagaimana mendorong pembicaraan tetap berjalan, memelihara harapan tetap hidup untuk mencapai hasil tanpa harus menyerah secara penuh. GAM bersedia kompromi seperti sudah dilakukan selama pembicaraan CoHA di Tokyo. Tetapi, GAM tidak bersedia menyerah.

Terobosan nyata pertama ter-jadi ketika mediator, Maarti Ahti-saari, menggunakan satu istilah dalam bahasa Filandia pada media setempat yang kalau diterjemahkan sebagai pemerintahan sendiri, lebih baik daripada otonomi. Ahtisaari mengatakan bahwa meski dia me-makai kata alternatif, tapi maknan-ya sama. Dia benar. ‘Otonomi’ ber-asal dari bahasa Yunani kuno, ‘auto’ (sendiri) dan ‘nomos’ (hukum). Itu artinya menentukan hukum sendiri, atau memerintah atau me-

ngontrol sendiri. Tetapi, yang jelas itu bukan berarti merdeka atau pe-misahan diri.

Di tingkatan ini, GAM mulai melihat beberapa asumsi fundamental tentang alasan mereka ingin merdeka dari Indonesia. Mudah dimengerti keinginan berpisah dari Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru Suharto, yang korup dan brutal. Namun, setelah Presiden Suharto tumbang, dan demokrasi tumbuh di Indonesia, Aceh tetap di bawah kontrol TNI.

Dengan terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono jadi presiden, untuk pertama kali membuka kesempatan bagi demokrasi Indo-nesia, termasuk Aceh. Pertanyaan kemudian muncul, untuk apa GAM bertempur –kemerdekaan apa yang diinginkan rakyat Aceh dan bila ini diputuskan, apakah mungkin mewujudkan tujuan itu dengan cara lain. Ketika ada alternatif lain terbuka, GAM juga mulai men-gubah cara berfikir tentang per-juangan bersenjatanya.

Negosiasi tak berarti apa-apa kalau tidak ada kompromi, dan itu jelas bahwa klaim GAM, kendati tanpa merdeka, tidak ada seluruhnya terwujud. Satu pertanyaan yang muncul adalah seberapa besar cukup untuk mencapai perjanjian. Jawaban untuk pertanyaan seberapa besar cukup adalah 70 persen. Itulah yang tim perunding GAM mulai sepakati, di antara sesama mereka,

Aceh akan selalu menghadapi kesulitan,tak hanya karena bagian dari negara sedang berkembang,

dan tantangan untuk melanjutkan pembangunan


tahunaC h DaMaI3

MOU diimplementasi seluruhnya, dan sesuai jadwal yang disepakati di dalamnya, akankah kini rakyat Aceh menikmati lebih banyak kemakmuran dan perdamaian berkeadilan dibandingkan yang mereka rasakan selama ini.

Sayang, banyak alasan untuk memuaskan keprihatinan di antara elit politik Jakarta, Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tak sesuai spirit seperti tertuang dalam MOU. UUPA mengurangi MOU sehingga menjadi lebih dari opsi 50 persen. Jika ini ternyata sudah cukup, hanya adil saja. Banyak persoalan riil bahwa Aceh perlu melanjutkan usaha mengambil dari MOU yang telah diabaikan dalam UUPA. Apalagi malah UUPA belum diimplementasikan dengan seharusnya.

Selain itu juga ada beberapa bagian dalam MOU yang diganti pada menit-menit akhir, tanpa berkonsultasi dengan tim negosiator GAM, tapi pada sedikit kasus hanya disetujui oleh ketua tim, Malik Mahmud. Perubahan ini antara lain tidak dimasukkan lagi pelarangan kelompok-kelompok milisi dan penambahan jumlah tentara dan polisi yang bertahan di Aceh. Ini jelas perubahan mengecewakan dan saya yakin, seharusnya itu tak perlu. Apalagi perjanjian akan segera ditandatangani.

Tetapi, perjanjian damai sudah berhasil dengan baik. Begitupun masih ada persoalan dalam implementasi, khusus menyangkut alokasi dana untuk memberi tempat yang layak bagi bekas kombatan GAM. Dalam hal ini, Jakarta belum berbuat sesuai MOU, dan itu bisa menciptakan masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu di Aceh.

Kendati masih berlanjutnya berbagai persoalan, perjanjian damai sudah berhasil dengan baik. Kunjungan saya ke Aceh akhir Desember lalu menyaksikan rakyat yang bahagia dan cukup aman dibanding kunjungan saya tahun 2001 dan 2002. Kondisi waktu itu, kehidupan malam sesuatu yang mustahil. Yang ada hanyalah patroli tentara atau Brimob. Orang-orang takut keluar rumah. Perekonomian berantakan, diperparah lagi aksi pungutan liar. Sedangkan untuk level yang lebih tinggi, terlibat dalam dugaan korupsi dan bisnis

pasar gelap.Sekarang, perekonomian

terlihat mulai kuat, pedagang melaksanakan usahanya dengan baik dan hanya sebagian kecil tentara terlihat di jalanan. Polisi juga terlihat santai dan melakukan pekerjaannya untuk menjaga ketertiban dibandingkan sebelumnya saat konflik berkecamuk.

Seperti di daerah lain, Aceh akan selalu menghadapi kesulitan, tak hanya karena bagian dari negara sedang berkembang, dan tantangan untuk melanjutkan pembangunan. Kendati perang telah menciptakan banyak penderitaan, tetapi secara organisasi dan intelektual lebih mudah membangun masyarakat paskakonflik, dimana hal itu ditandai dengan banyak anggota GAM yang sudah dipilih untuk melakukannya.

Tugas pemerintah tentu saja cukup berat dan perlu terus-menerus mendorong (bekas) anggota GAM untuk menjadi profesional, dari sebelumnya para petempur atau pendukung perjuangan bersenjata, selanjutnya menjadikan mereka sebagai politisi, diplomat dan pemimpin.

Masyarakat internasional juga menyambut baik kesuksesan Aceh, baik sebagai model proses penyelesaian konflik secara damai maupun model rekonstruksi demokrasi paskaperang. Ada banyak pihak di berbagai belahan dunia, dan sedikit saja di Jakarta, yang kini melihat Aceh sebagai model demokrasi bagi daerah lain Indonesia dan penyelesaian konflik belahan dunia lain.

Bagi saya, ini menjadi istimewa dan satu penghargaan karena bisa terlibat membantu dalam proses yang membawa perdamaian di Aceh dan kepada rakyatnya yang saya tahu cukup baik dan memiliki kepedulian yang besar. Saya tak diizinkan masuk Indonesia dan untuk melihat teman-teman saya di Aceh –kunjungan Desember silam berakhir dengan penahanan—adalah harga sangat kecil harus dibayar meskipun sudah tiga tahun perdamaian dirasakan oleh rakyat Aceh, sahabat-sahabat saya.

Saya sungguh-sungguh berharap rakyat Aceh akan dapat menikmati perdamaian abadi, adil, sejahtera, makmur dan tumbuhnya kebebasan di masa mendatang. [a]

opsi 70 persen. Satu faktor kunci ’opsi 70

persen’ adalah kalau GAM memutuskan untuk menerima ini, maka itu harus sudah cukup. Apa pun yang diraih melalui proses perdamaian bahwa GAM dapat mengharapkan – itu menjadi batu loncatan untuk beberapa hasil lain di tahapan berikutnya.

Ini pendirian yang membuat delegasi GAM membuat keputusan memupus harapan merdeka. Ini keputusan kritis, karena itu artinya kelanjutan pembicaraan dapat ber-jalan dengan tingkat kegentingan serius untuk menggapai tujuan. Dengan menerima ide itu, tetap sebagai bagian dari Indonesia, GAM harus menerima keberadaan TNI, yang dapat diibaratkan bagai menelan pil pahit.

Memorandum of Understanding (MOU) yang mengakhiri perang 29 tahun di Aceh tercapai sangat dekat untuk meraih hasil 70 persen, khususnya mengadakan demokrasi sesungguhnya untuk Aceh. Setelah


tahunaC h DaMaI3

Nakhoda dari Lahtioleh FAKHRURRADZIE GADE

TANGGAL 26 JUNI 2003, AWAL BABAK baru dalam kehidupan Juha Christensen. Di sebuah hotel Kota Stockholm, Swedia, Juha menyiapkan presentasi di hadapan sejumlah petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Yang hadir: Malik Mahmud Al Haytar (perdana menteri), Zaini Abdullah (menteri kesehatan merangkap menteri luar negeri), dan Bakhtiar Abdullah (jurubicara), Muzakkir Abdul Hamid. Setidaknya ada delapan tokoh GAM yang hadir dalam pertemuan di musim panas (summer) itu.

Di hadapan petinggi GAM, bekas dosen Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, menyampaikan presentasi. “Saya siapkan presentasi siapa saya, apa hubungan saya dengan Indonesia, dan apa posisi saya,” kata Juha dalam satu wawancara khusus dengan ACEHKINI, akhir Juni lalu. Karena kesibukannya yang sering bolak-balik Indonesia dan sejumlah negara Eropa, wawancara berlangsung di samping kolam renang Hotel Sheraton, Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, saat Juha sedang transit.

Juha lega. Pertemuan 3,5 jam itu lancar. Itulah awal Juha bertemu pihak GAM untuk merintis perdamaian dengan Pemerintah Indonesia. Kedua pihak telah berulangkali duduk di meja perundingan dan melakukan gencatan senjata. Ujung-ujungnya, perdamaian gagal di tengah jalan. Sebulan sebelum Juha bertemu

Tak kenal lelah, ia merintis perundingan antara GAM dan Indonesia setelah CoHA gagal pada Mei 2003. Awalnya ia berlagak sebagai broker speed boat.

REPR

oDUK

SI D

ARI M

AKIN

G P

EACE

/KAT

RI M

ERIK

ALLI

o

22

petinggi GAM di Stockholm, pemerintah baru saja memberlakukan Darurat Militer akibat gagalnya perjanjian penghentian permusuhan (CoHA) pada 18 Mei 2003.

Gagalnya perundingan yang difasilitasi Hendry Dunant Centre, sebuah lembaga swadaya masyarakat bermarkas di Jenewa, Swiss, membuat Juha tergerak untuk mem bawa dua musuh ini kembali ke meja perundingan. Aceh tak asing lagi bagi Juha. Sejak awal 2000, Juha sibuk meneliti Aceh. Berbagai bahan mengenai Aceh yang diunduh via internet, seminar, makalah, koran, dilahapnya. Kunjungan pertamanya ke daerah perang Aceh terjadi pada Oktober 2002. Dia malah ikut konferensi pers yang digelar HDC, fasilitator perundingan, di Hotel Kuala Tripa, Banda Aceh.

Berbekal pengetahuan tentang Aceh, dia memberanikan diri menawarkan kon-sep perdamaian kepada pihak GAM. Sebe-narnya, sejak berakhir CoHA, Juha telah berupaya mendekati tokoh GAM yang ting-gal di negeri Skandinavia. Nah, saat koran Helsingin Sanomain, edisi 1 Juni 2003, menurunkan artikel tentang kondisi Aceh yang sedang berdarah-darah, Juha tak buang waktu. Dia langsung menghubungi editor koran besar Finlandia itu dan mena-nyakan nomor kontak Jurubicara GAM, Bakhtiar Abdullah. Berbekal nomor kontak itu, Juha menghubungi Bakhtiar.

“Dia bilang ok dan mereka mau mem-beri jawaban empat hari kemudian. Saya kemudian dipersilakan datang ke Stockholm dan kita bertemu selama 3,5 jam,” ujar Juha.

Usai pertemuan, Juha tak langsung balik ke Helsinki. Ia terlebih dulu terbang ke Copenhagen Belanda untuk menghadiri satu konferensi medis. Kala itu, Juha memang sedang menggeluti bisnisnya di bidang medis. Dari Copenhagen, Juha kembali lagi ke Stockholm. “Kita ketemu lagi. Dari situ mulai (ada keinginan untuk berunding) lagi,” sebut Juha.

Lagi-lagi, Juha presentasi. Memper-kenalkan diri dan konsep perundingan. “Saya bilang, saya dari sektor swasta dan ti-dak ada yang menyuruh saya bertemu tokoh GAM. Ini inisiatif saya,” ujarnya.

Kepada petinggi GAM di pengasingan, Juha menyampaikan siap memfasilitasi perundingan dengan Pemerintah Indonesia. Tak mudah meyakinkan GAM kembali ke meja perundingan. Pasalnya, saat itu baru sebulan Presiden Megawati Sukarnoputri mengakhiri proses damai, dan mengirim

pasukan perang ke Aceh pada 19 Mei 2003, menyusul gagalnya pertemuan Tokyo yang direncanakan pada 1 Juni 2003.

Para jururunding GAM di Aceh ditangkap saat baru keluar dari Hotel Kuala Tripa, hendak ke Bandara Sultan Iskandarmuda, Blang Bintang, untuk menghadiri pertemuan tersebut. Mereka – Sofyan Ibrahim Tiba, Teungku Muhammad Usman Lampoh Awe, Teuku Kamaruzzaman, Nashiruddin bin Ahmed, dan Amni bin Ahmad Marzuki-- diboyong ke Markas Polisi Daerah Aceh. Akhirnya, kelima orang itu divonis di atas 10 tahun penjara oleh pengadilan.

“Saya bilang saya percaya dialog harus kita lanjutkan. Tentu ini sangat sulit, karena tensi tinggi pendapat petinggi GAM terhadap Pemerintah Indonesia,” sebut Juha.

Proses untuk meyakinkan petinggi GAM berlangsung hingga enam bulan. Sepanjang kurun waktu Juni hingga Desember 2003, ada tujuh kali pertemuan antara Juha dan GAM. Hampir saban pekan, Juha berkomu-nikasi dengan Bakhtiar dan Zaini. Kadang-kadang melalui telepon atau berkirim surat elektronik. “Saya tanya apakah ada berita dari Aceh atau berita dunia lain yang pent-ing. Kita bikin komunikasi,” kata dia.

Setelah terbangun komunikasi dengan GAM, Juha memutuskan untuk mendekati pemerintah. Desember 2003, Juha ke Jakarta. Indonesia tak asing baginya. Sejak 1985, dia menjadi dosen luar biasa di Universitas Hasanuddin Makassar dan tinggal di sana. Juha berteman baik dengan Ahmad Fauzi Gani, duta besar Indonesia untuk Finlandia. Kepada Fauzi Gani, Juha meminta agar difasilitasi bertemu Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Jusuf Kalla.

Tapi, Juha tak terbuka pada Fauzi Gani soal keinginannya bertemu Kalla. Juha ha-nya bilang mau berbisnis speed boat dengan Kalla, yang memang dikenal sebagai peng-usaha sukses asal Makassar. “Kedatangan-nya agak dirahasiakan dan tidak terbuka

untuk banyak orang,” kata Fauzi Gani pada ACEHKINI yang menemuinya di kawasan Bintaro, Jakarta, akhir Juni lalu. “Sama saya pun dia tidak terbuka. Dia hanya bilang mau jual kapal untuk Pak Jusuf Kalla.”

Fauzi Gani pun tak tahu banyak apa yang dibicarakan dalam pertemuan antara Juha dengan Kalla. “Mungkin juga bicarakan soal perdamaian Aceh dan Indonesia, karena Pak Jusuf Kalla kan dikenal sudah menyelesaikan konflik Poso dan Ambon,” kata dia.

Pertemuan dengan Kalla berlangsung di Kantor Menko Kesra di bilangan Medan Merdeka Barat Jakarta, medio Desember 2003. Sebelumnya, dia bertemu Farid Hu-sain, saat itu deputi Menko Kesra, yang juga berasal dari Makassar. Juha mempresentasi tentang kapal teknologi tinggi produksi ter-baru Finlandia, yang memiliki kecepatan lebih 50 knot atau 100 kilometer perjam. Menurut Juha, Indonesia yang merupakan negara kepulauan butuh kapal cepat untuk mengatasi “masalah illegal logging dan black market.”

Bisnis perkapalan bukan tujuan utama Juha. “Kita bicara soal kapal hanya 25 menit,” katanya seraya menyatakan bahwa pertemuannya dengan Farid diperantarai oleh seorang kenalannya di PT PAL, yang juga dari Makassar. Apalagi Farid terkesan tak tertarik dengan presentasi tentang bisnis kapal. “Itu hanya undercover untuk bertemu Jusuf Kalla,” kata Juha, tertawa.

Di akhir pertemuan yang berlangsung antara tanggal 9 dan 16 Desember 2003, Juha akhirnya buka-bukaan soal kedatangannya ke Indonesia. Gayung bersambut. Farid juga punya “tugas khusus” dari Kalla untuk mendekati GAM agar mau kembali ke meja perundingan.

“Saya bilang ke Farid bahwa saya banyak kenal pimpinan GAM. Dia terkejut dan langsung lihat bahwa ini serius, karena saya tahu semua,” kata managing director sebuah perusahaan farmasi di Finlandia.

Juha Christensen (dua dari kiri) bersama wakil pemerintah Indonesia dan GAM.

KIRI-KANAN: REPRoDUKSI DARI To SEE THE UNSEEN/FARID HUSAIN; DEDEK -ACEHKINI


tahunaC h DaMaI3

“Dia mengerti bahwa saya tak ada agenda lain. Ini untuk kemanusiaan.”

***

GEMPA YANG MELULUHLANTAKKAN Bam, Iran, pada awal Februari 2004, mem-buat Farid harus terbang ke negeri Persia. Setelah menyelesaikan misi kemanusiaan di Bam, Farid singgah di Helsinki dan bertemu Juha. Saat itu, Juha mengajak Farid berte-mu tokoh GAM di Stockholm. Tapi gagal.

Menurut Juha, pimpinan GAM tak mau menemui wakil pemerintah, apalagi pejabat setingkat deputi menteri. “Belum waktunya, belum bisa,” kata Juha, meniru ucapan seorang petinggi GAM yang menolak bertemu Farid Husain.

Farid jengkel bukan kepalang karena tak bisa bertemu petinggi GAM Swedia. Dia dan tokoh-tokoh GAM hanya saling pandang di lobi hotel. Usai pertemuan Juha dan pemimpin GAM, Farid menggebrak meja. Dia memarahi Juha. Padahal, pertemuan itu sangat diharapkan Farid. Sudah dua kali ia coba bertemu petinggi GAM. Tapi selalu gagal. “Dia tidak mau memanggil saya (hadir dalam pertemuan),” kata Farid pada ACEHKINI, awal Juli lalu di Jakarta. “Saya marahi Juha. Saya gebrak mejanya,” ungkap Farid mengenang saat-saat dia ditolak bertemu GAM.

Kemarahan Farid sempat membuat Juha gusar. Padahal, dia telah berencana mem pertemukan bekas Presiden Finlandia Martti Ahtisaari dengan Pemerintah Indo-nesia, Februari 2004. Tapi, itu belum dika-takan baik kepada pemerintah maupun pihak GAM. Juha punya keinginan agar pe-rundingan kali ini dimediasi Ahtisaari yang sudah dikenal mampu menyelesaikan se-jumlah konflik di berbagai belahan dunia.

“Wah.. apa yang saya buat sekarang

sudah membuat dia kecewa. Dia marah. Dia marah pada saya, dan marah pada situasi. Dia pukul meja,” ujar Juha. Tetapi, kemarahan Farid akhirnya bisa diredam setelah Juha mengeluarkan kartu terakhir, yaitu dia akan mempertemukan Farid dengan Presiden Ahtisaari.

Juha menelpon Tapani Ruokanen, pe-mim pin redaksi Suomen Kuvalehti, majalah berpengaruh di Finlandia. Ia punya hubung-an dekat dengan Ahtisaari. Kepada Tapani, Juha mengutarakan bahwa dia sudah maju untuk mempertemukan dua musuh bebu-yutan ini di meja perundingan dan meminta Ahtisaari memediasi pe rundingan ini.

“Juha bagus sekali. Kapan saja Anda perlu, saya akan bantu Anda,” timpal Tapani, seperti ditirukan Juha.

Pada hari Minggu, 15 Februari 2004, Tapani mempertemukan Juha dan Farid Husain dengan Presiden Ahtisaari. Ini tak lazim sebab Ahtisaari tidak pernah menerima tamu pada hari libur. Tapi waktu memang ada hari itu karena esoknya dia harus bertolak ke New York untuk satu urusan penting di kantor PBB. Farid me-laporkan kondisi pertemuan Ahad di Hel-sinki itu pada Kalla. Akhir Februari, Kalla dan Farid menghubungi Juha dan meminta pendapatannya soal Martti Ahtisaari.

Pertemuan antara Kalla dan Juha di Jakarta berlangsung hampir dua jam. Ini pertemuan yang cukup lama dirasakan Juha. “Saya rasakan sendiri meskipun saya orang yang banyak bicara. Saya menyampaikan argumentasi mengapa menurut saya begini, begini, dan begini,” kata warga Lahti, Finlandia, ini.

Awal Desember 2004, Juha kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan segala

sesuatu yang berhubungan dengan proses perundingan. Jalan semakin terbuka. Apalagi, Jusuf Kalla sudah jadi wakil presiden. Sebelum ke Jakarta, Juha bertemu pimpinan GAM di Stockholm. Untuk menguji keseriusan pemerintah ingin berunding lagi, ada satu permintaan khusus dari mereka pada Juha, yaitu dia diizinkan bertemu perunding GAM yang ditahan di Penjara Suka Miskin, Jawa Barat.

Juha memberitahu Hamid Awaludin, yang telah jadi menteri hukum dan hak asasi manusia, dan Farid Husain. “Kaget semua pimpinan dan staf Suka Miskin. Kenapa tiba-tiba ada bule datang. Siapa orang ini, dari mana. Dan ada perintah: ‘harus sediakan kamar, tidak boleh ada rekam, tidak boleh ada orang lain, jangan mengganggu.’ Satu jam setengah dengan tiga orang ini,” kata Juha, tentang pertemuannya dengan Tgk Muhammad Usman Lampoh Awe, Teuku Kamaruzzaman dan Amni bin Ahmad Marzuki. Esoknya, dia bertemu Muhammad Nazar (sekarang wakil gubernur) di Penjara Malang.

Saat itu, GAM belum tahu siapa yang bakal memediasi perundingan dengan Indonesia. Juha sama sekali belum mem-berikan nama mediator kepada mereka. Juha baru menyebut nama Ahtisaari pada pihak GAM tanggal 24 Desember, melalui selembar surat yang difax ke Malik Mahmud dan Zaini Abdullah. Pasalnya, Ahtisaari baru menyatakan kesediaannya menjadi mediator perundingan RI-GAM pada 23 Desember.

Menurut Juha, perundingan harus di-lakukan pada Januari 2005 karena Ahti saari tidak punya cukup waktu. Banyak tugas lain yang harus diselesaikannya. Tsunami yang meluluhlantakkan Aceh pada 26 Desember 2004, mempercepat proses perundingan. Kedua pihak yang bertikai akhirnya sepakat untuk memulai dialog damai pada Januari di Helsinki, ibukota Finlandia.

“Sekarang kita punya kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dan ekonomi,” kata Juha. Yang lebih penting, tambahnya, orang Aceh kembali memperoleh kebang-gaannya. “Orang Aceh punya akar sejarah panjang. Kini, akar sejarah itu dapat dirajut kembali,” ujar Juha, yang menjadi tangan kanan Ahtisaari selama proses perunding-an berlangsung.

Saat implemetasi butir-butir perjanjian Helsinki, Juha ikut berperan aktif di Aceh Mo nitoring Mission (AMM). Lalu, apa yang membuatnya mau terlibat dalam upaya pe-nyelesaian konflik Aceh? Kepada ACEH-KINI, Juha buka rahasia: “Saya mungkin punya otak untuk matematika dan bisnis. Dalam hati, untuk kemanusiaan. Ada orang suka main golf atau hobi lain. Jadi itu sep-erti hobi, tetapi akhirnya menjadi tugas.” Perjalanannya bagai nakhoda dari Lahti.[a]

Juha Christensen dalam satu sesi wawancara dengan ACEHKINI.


tahunaC h DaMaI3

“FARID,” KATA PERDANA MENTERI Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud, “saya percaya kamu. Tapi saya belum percaya Jakarta.”

Farid tersentak. Belum lagi negosiator mewakili Indonesia itu memberi jawab, Malik berujar, “Saya belum percaya sama orang yang berbaju hijau.”

Orang berbaju hijau yang dimaksud Malik Mahmud adalah TNI. Kecurigaan Malik tak berlebihan. Beberapa kali proses perundingan selalu gagal dan ujung-ujungnya pemerintah mengirim tentara ke Aceh untuk menumpas gerilyawan GAM.

“Pemerintah sekarang adalah tentara dan sipil,” ujar Farid coba meyakinkan Malik. “Kalau Teungku tidak percaya, ayo bicara dengan Pak Jusuf Kalla.”

Dialog antara Malik Mahmud dan Farid Husain berlangsung dalam sebuah Mercedez Benz saat menempuh perjalanan ke Lahti, kota kecil di pinggiran Helsinki, ibukota Finlandia, usai perundingan babak pertama, pada 29 Januari 2005. Usai pertemuan,

Ibarat Orang Pacaranoleh FAKHRURRADZIE GADE

empat perunding Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Widodo Adi Sucipto, memilih pulang ke Jakarta, sedangkan Farid tetap bertahan di Finlandia.

Di pagi yang dingin itu, delegasi GAM terdiri atas Malik Mahmud, Zaini Abdullah, M. Nur Djuli bertandang ke Lahti untuk bertamu ke rumah Juha Christensen, tokoh kunci di balik perundingan Helsinki. Malik mengajak Farid ikut serta. Nur Djuli tak semobil dengan Malik. Dia dan teman-temannya memilih naik sedan lain.

Farid semula ingin semobil dengan perwakilan GAM lain, tapi Malik men-cegahnya. Dia meminta Farid ikut dalam mobil yang ditumpangi bersama Zaini Abdullah, koleganya yang menjabat Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan GAM. Jadilah mereka bertiga dalam satu mobil. Farid duduk di tengah, sementara Malik di bagian kanan dan Zaini di kiri.

Perjalanan berjarak 100 kilometer, digambarkan Farid, berlangsung dalam su-

asana penuh keakraban. Canda dan tawa kerap hadir menyemarakkan kedua pihak yang selama ini berbeda aliran politik. Per-jalanan itu dimanfaatkan Farid untuk lebih mendekati petinggi GAM. Dia berupaya keras untuk meyakinkan Malik dan Zaini soal komitmen pemerintahan Susilo Bam-bang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam me-nyelesaikan konflik Aceh secara damai.

“Dalam perjalanan itulah, saya banyak masuk,” aku Farid saat ditemui ACEHKINI di kantornya di kawasan Rasuna Said Jakarta Selatan, awal Juli lalu.

Farid mencoba menumbuhkan keper-cayaan GAM terhadap Pemerintah Indonesia selama perjalanan. Menurut Farid, Malik sempat mempermasalahkan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla di media, yang menyebutkan orang Aceh takut sama orang Makassar. Sebagai informasi, tiga tokoh kunci perundingan yaitu Jusuf Kalla, Farid Husain, dan Hamid Awaluddin merupakan “geng Bugis.”

“Pak Farid, kenapa Pak Jusuf bicara seperti itu,” ujar Malik.

“Teungku, saya kenal Pak Jusuf. Tak mungkin beliau bilang begitu,” jawab Farid.

Agar Malik percaya, Farid langsung mengambil telepon selular miliknya dan menghubungi Kalla. Telepon kemudian diberikan kepada Malik, sehingga keduanya bisa berbicara langsung. “Saat kami berhenti dan pergi ke WC, saya telepon Pak Jusuf Kalla. Pak Malik dan Pak Jusuf ngobrol bersama. Pak Jusuf bilang, itu biasa, wartawan salah kutip,” ujar dokter bedah itu. Perbincangan telepon itu mencairkan hubungan Malik dengan Jusuf Kalla.

Sebelumnya, Malik meminta supir menghentikan laju Mercedez yang membelah jalanan bersalju, agar mereka bisa buang air kecil dan membeli kembang serta oleh-oleh untuk Lisa, istri Juha Christensen. Usai membeli kembang, mereka melanjutkan perjalanan. Kesempatan itu digunakan Farid untuk kembali meyakinkan pihak GAM agar menerima otonomi khusus yang ditawarkan pemerintah.

“Teungku, terimakasih. Karena Teungku-lah, kita semua sehat hari ini,” ujar Farid. “Kalau Teungku tidak ada di mobil ini, belum tentu mobil akan berhenti, sehingga kami tidak bisa buang air kecil.”

Tindakan Malik memberhentikan mobil digunakan Farid untuk meyakinkan bahwa GAM bisa mengendalikan negara ini, jika mereka mau menerima tawaran otonomi khusus. “Kalau Teungku mau ubah pemerintah,” kata Farid kepada Malik, “Teungku harus masuk dalam pe-merintahan. Karena Teungku tidak mungkin mengubah jika berada di luar.”

***

REPR

oDUK

SI D

ARI M

AKIN

G P

EACE

/KAT

RI M

ERIK

ALLI

o

26

FARID HUSAIN DIKENAL PANDAI melobi, padahal dia bukan seorang di-plomat. Juha menggambarkan sosok Farid sebagai orang yang tidak kenal kata menyerah. Pernah dua kali dia ditolak bertemu Malik cs, tapi Farid tak langsung patah arang. Dia berusaha mendekati mereka melalui lingkaran keluarga. Suatu ketika, Farid sengaja terbang ke Singapura untuk bertemu Amir, abang kandung yang sangat disegani Malik. Pada Amirlah, Malik menitip semua anggota keluarganya saat dia menetap di Swedia. Tak hanya keluarga Malik, Farid juga menjumpai keluarga Zaini Abdullah di Desa Teureubue, Kecamatan Mutiara, Pidie.

“Tidak mungkin begitu saja bisa ketemu mereka. Saya ketemu bapaknya Zaini. Saya bikin hubungan emosional dengan bapaknya,” beber Farid.

Tak cukup melobi GAM Swedia, Farid juga bergerilya bertemu beberapa kalangan. Menurut dia, ada lima faksi di tubuh GAM yang harus ditemui untuk menemukan kata sepakat karena keputusan dalam kelompok gerilyawan itu diambil secara kolektif. Faksi pertama adalah pasukan GAM di lapangan, kemudian GAM Swedia, kalangan (aktivis) sipil, “dutabesar” GAM di sejumlah negara, dan terakhir adalah para pemikir GAM (think tank). “Saya dekati satu per satu agar semuanya bilang iya, baru boleh ketemu,” ujar mantan dosen di Universitas Hasanuddin itu.

Farid juga terbang ke sejumlah negara untuk bertemu “dutabesar” GAM, semisal Fadhlun di Belanda, Yusra di Denmark. Pertemuan dengan para “dutabesar” ini, kata Farid, terbilang sulit. “Mereka sampai menggebrak meja, mereka menceramahi dan memaki-maki saya,” aku Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan ini. “Tapi saya harus bersikap tenang dan bertahan.”

Kepada para “dutabesar”, Farid bilang bahwa dia simpati dengan perjuangan yang sedang digelorakan. Dia kemudian menarik garis sejarah pemberontakan Andi Aziz dan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Menurutnya, orang Bugis sudah dua kali melakukan pemberontakan terhadap re-publik dan menginginkan kemerdekaan.

“Selama ini mati satu per satu kita punya keluarga,” ujarnya mencoba meyakinkan pihak GAM. “Sekarang mari masuk bersama, kita urus negara ini. Buktinya, kami sekarang sudah pegang pemerintahan.”

Usai meyakinkan para pentolan GAM di pengasingan, menjelang penandatanganan Pakta Damai di Helsinki pada 15 Agustus 2005, bersama Mahyuddin, seorang warga Aceh yang dikenal dengan GAM lapangan, Farid bergerilya ke hutan di pedalaman Aceh Utara untuk menemui Jurubicara Militer GAM Sofyan Dawood.

Dalam upaya merintis hubungan dengan tokoh-tokoh GAM, Farid sempat beberapa kali berusaha menemui pucuk pimpinan tertinggi kelompok itu, Teungku Hasan di Tiro, di kediamannya di Stockholm, Swedia, tapi selalu gagal. Dalam bukunya, Farid mengakui bahwa tidak semudah itu untuk dapat menjumpai Hasan Tiro. Pertemuan Farid dengan deklarator Aceh merdeka baru berhasil terwujud empat bulan setelah Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki diteken.

Suatu hari bulan Desember 2005, Farid mendapat tugas bertemu Hasan Tiro, untuk mendiskusikan hal-hal yang sudah dicapai setelah kesepakatan damai. Selain itu, dia juga menyampaikan undangan dari Jusuf Kalla pada Hasan Tiro untuk menghadiri pertemuan segitiga antara pemerintah In-donesia, Martti Ahtisaari –mediator proses pe rundingan Helsinki—dan pimpinan GAM.

Farid menghubungi Malik untuk meng-atur pertemuan dengan Hasan Tiro. Setelah mendapat lampu hijau, dia berangkat ke Finlandia. Bersama Juha, Farid bertolak ke Stockholm. Tiba di bandara, keduanya dijemput Malik dan sekretarisnya. Kemu-dian, mereka bersama menuju apartemen tempat Hasan Tiro di Norsborg, Stockholm.

Salju turun cukup deras, dan malam mulai menjelang saat mereka dalam per-jalanan ke kediaman Hasan Tiro. Pikiran Farid melambung ke suatu hari akhir Agustus 2003 saat menjejak kaki di kawasan itu. Tetapi waktu itu dia tidak tahu apartemen Hasan Tiro, karena banyaknya bangunan di komplek tersebut.

Farid tidak ingat lagi Hasan Tiro tinggal di lantai berapa. Tetapi yang membesarkan hatinya, malam ketika mereka tiba di apartemen itu, Hasan Tiro turun menjemput

di lobi. “Dia jemput dan antar saya ke lobi. Kata sekretarisnya, seumur-umur saya baru sekali ini ada yang begini. Semua orang Aceh menganggap saya, orang yang bisa dipercaya,” ujar Farid bangga.

Menurut sekretarisnya, tulis Farid dalam bukunya, biasanya Hasan Tiro menunggu tamunya di kamar apartemennya. “Saya dapat melihat senyum dan kegembiraan di wajah Hasan di Tiro ketika kami akhirnya berjabat tangan. Ia mengenakan setelan formal dengan jas berwarna coklat. Perawakannya kecil, tetapi wibawanya tak hilang karena itu,” kenang Farid.

Sambil mencicipi makanan kecil, dalam suasana penuh keakraban selama dua jam, mereka berdiskusi banyak hal. Hasan Tiro berulang kali menitip pesan agar kedua belah pihak memelihara perdamaian dan jangan mencederainya lagi.

“Saya bilang, saudara-saudara kita di Aceh ingin ayahandanya pulang,” tutur Farid seraya menambahkan, yang penting dalam perdamaian bersedia untuk kompromi dan harus bermartabat.

Ketika menyampaikan undangan dari Kalla untuk menghadiri pertemuan segitiga di Filandia, Hasan Tiro meminta maaf tak bisa datang karena alasan kesehatan. Sebenarnya, dia sangat ingin hadir dalam pertemuan tersebut, tetapi karena usianya sudah lanjut, dia sudah jarang keluar rumah, sebut Farid dalam bukunya.

Farid Husain menggambarkan lobi-lobi untuk meyakinkan GAM dari berbagai faksi, ibarat seorang pria yang sedang merayu belahan jiwanya. “Ini seperti orang pacaran. Kita tidak bisa main paksa,” katanya sambil tersenyum-senyum. [a]

Farid Husain saat ditemui ACEHKINI di kantornya, Jakarta.

DEDEK - ACEHKINI


tahunaC h DaMaI3

28

MAHYUDDIN BARU SAJA TIBA DIJakarta dari Kuala Lumpur saat Wakil Pre-siden Jusuf Kalla menghubunginya melalui telepon selular. Di ujung telepon, Kalla memberinya tugas khusus. “Mahyuddin, kamu harus meyakinkan orang lapangan agar mereka setuju dengan perdamaian,” pesan Kalla.

Tak buang waktu, Mahyuddin mencari tiket pesawat tujuan Medan. Bersamanya ikut Farid Husain, negosiator Indonesia di perundingan Helsinki. Dari Bandara Sukarno-Hatta Cengkareng, Tangerang, Banten, Mahyuddin dan Farid naik pesawat Garuda Indonesia penerbangan pertama. Kepergian mereka, tanggal 10 Agustus 2005 itu, ke Aceh, sangat rahasia. Mahyuddin tak memberitahu siapapun tujuan kebe-rangkatan mereka kali ini. Begitu juga Farid, termasuk pada istrinya.

Sesampai di Bandara Polonia Medan, Mahyuddin dan Farid ketemu banyak tokoh Aceh. Tapi keduanya bungkam. Dari Medan, mereka naik penerbangan khusus milik ExxonMobil, perusahaan minyak raksasa asal Amerika Serikat (AS) – yang menguras isi perut bumi Aceh sejak awal 1970-an, dan mendarat di bandara Desa Nibong, Aceh Utara.

Dua kolega Mahyuddin telah menunggu dengan Kijang Innova. Mahyuddin dan Farid dibawa ke Masjid Nibong, tak jauh dari bandara milik Exxon. Satu truk yang biasanya digunakan untuk mengangkut batu dan pasir sudah siaga. Dengan truk inilah mereka akan menempuh perjalanan sepanjang 50 kilometer untuk bertemu Jurubicara Militer Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Sofyan Dawood.

Siang itu, Mahyuddin dan Farid bertemu Sofyan Dawood di Pante Bahagia, sebuah bukti di pedalaman Aceh Utara. Agendanya, melaksanakan tugas Jusuf Kalla untuk meyakinkan GAM lapangan, menerima keputusan pimpinan mereka di Swedia yang akan berdamai dengan Indonesia. “Kalau orang lapangan tidak setuju perdamaian, ini bakalan repot,” ujar Kalla kepada Mahyuddin.

Perjalanan ke Pante Bahagia melintasi medan berat: jalanan berbatu dan ber bukit.

Perasaan was-was menyelimuti ke dua “pelobi” ini. Apalagi, sepanjang perjalanan, mereka menemukan puluhan pos TNI, Bri-mob, dan polisi. Mereka harus menempuh jalan tikus berliku, untuk menghindari pasukan pemerintah yang berjibun jumlah-nya. Beruntung, selama perjalanan mereka tidak dihentikan aparat. Menurut Farid, setiap kali bertemu pos aparat, sang supir langsung mengangkat tangan dan memberi salam.

***

DUA TAHUN SEBELUM PERJALANAN ke Pante Bahagia, Mahyuddin sudah mulai terlibat dalam menjajaki upaya perundingan kembali antara GAM dan Indonesia. Suatu hari, dia dipertemukan dengan Farid oleh Sutejo Juwono, sekretaris menteri koodinator bidang kesejahteraan rakyat (Menko Kesra). Perkenalan antara Mahyuddin dan Farid berlangsung di Hotel Sahid Makassar. Mereka menghabiskan malam sambil bersantap ikan bakar.

Esok hari, keduanya menuju rumah Jusuf Kalla di Jalan Haji Bau, Makassar. Kalla saat itu menjabat Menko Kesra. Usai pertemuan itu, Mahyuddin dan Farid memulai “gerilya” mulai dari Aceh hingga Malaysia, Belanda dan Swedia untuk bertemu tokoh GAM. Mereka juga membangun jaringan dengan tokoh-tokoh di Aceh, termasuk para panglima GAM dan aktivis gerakan sipil.

Dari sekian banyak orang Aceh harus mereka temui, ada seorang yang tetap di-kenang Mahyuddin sampai sekarang yakni Teungku Idi. Ia seorang lanjut usai yang menetap di Desa Tungkop, Darussalam, Aceh Besar. “Beliau pernah bilang kepada saya dan Farid saat kami bertemu tahun 2003 bahwa suatu hari nanti, Aceh pasti damai asalkan tidak ada pihak yang ber-khianat,” ujar Mahyuddin, yang ditemui ACEHKINI di Plaza Senayan, Jakarta, akhir Juni lalu.

“Teungku Idi ialah orang yang diberi kelebihan oleh Allah untuk melihat masa depan. Atas permintaan Farid, beliau per-nah meramal bahwa Susilo Bambang Yu-dhoyono dan Jusuf Kalla akan jadi presiden dan wakil presiden Indonesia jauh sebe-lum pemilu 2004 digelar,” jelas Mahyud-din, sambil memperlihatkan “dokumen ra-malan” tersebut.

Pria asal Pidie ini mengaku, dia selalu berharap agar Teungku Idi bisa melihat damai di Aceh. “Namun, ternyata Allah berkehendak lain. Pada hari Jumat, sebulan sebelum MoU Helsinki ditandatangani, Teungku Idi dipanggil oleh Yang Maha Kuasa,” tutur Mahyuddin.

Menurut Farid, perkenalannya dengan Mahyuddin semakin membuka jalan men dekati para tokoh GAM baik dalam maupun luar negeri. Memang tak diragukan hubungan Mahyuddin dengan tokoh GAM. Sampai-sampai Jusuf Kalla berujar pada Farid: “Dia itu bukan GAM, tetapi dia lebih GAM daripada GAM.” Namun kepada ACEHKINI, Mahyuddin menegaskan bahwa dirinya bukan anggota GAM.

***

KEMBALI KE KISAH PERJALANAN

Usai Jamuandi Sebuah Jambooleh FAKHRURRADZIE GADE, NURDIN HASAN dan YUSWARDI A SUUD

KIRI-KANAN: DEDEK -ACEHKINI; MURIZAL HAMZAH -ACEHKITA.CoM


tahunaC h DaMaI3

Mahyuddin dan Farid untuk bertemu Sofyan Dawood. Sebelum mengirim “utusan khusus”, Jusuf Kalla mengontak Sofyan. Dia menanyakan apakah GAM lapangan mendukung keputusan pemimpin mereka di Swedia yang mau berdamai dengan pemerintah. Apalagi dalam putaran terakhir perundingan Helsinki, kedua pihak telah sepakat untuk meneken Pakta Damai.

Sofyan menjawab, pihaknya pasti akan mendukung apapun keputusan yang diambil petinggi GAM di Swedia. Untuk menguji komitmen Sofyan, Wapres mengirim Farid dan Mahyuddin bertemu muka dengan jurubicara militer yang juga Panglima GAM Wilayah Pasee. Selama ini, antara mereka telah terjalin komunikasi melalui telepon.

Kepada Kalla, Sofyan memberi jaminan keselamatan Mahyuddin dan Farid mulai dari bandara Exxon hingga bertemu dengannya dan sampai mereka kembali ke bandara. “Makanya, saya kerahkan pasukan di sepanjang perjalanan yang mereka lewati. Saya juga perintahkan pada pasukan GAM bila ada kejadian tak diinginkan, keselamatan Pak Farid dan Pak Mahyuddin harus diutamakan,” kata Sofyan.

Malah tanpa sepengetahuan Mahyuddin dan Farid, supir truk yang membawa mereka juga gerilyawan GAM, lengkap dengan senjata. “Saya pesan kepadanya dan pasukan yang mengamankan perjalanan bahwa keselamatan kedua orang itu adalah prioritas utama,” kata Sofyan kepada ACEHKINI, awal Agustus lalu.

Untuk mengelabui pasukan keamanan, Farid dan Mahyuddin menyamar sebagai toke pasir atau orang biasa sehingga aparat tak curiga. Itu pula alasannya, kendaraan yang membawa mereka ke tempat penantian Sofyan menggunakan truk pasir. “Jika mereka pakai Innova, pasti curiga aparat,” kata Sofyan Dawood.

Sesuai perjanjian, ungkap Mahyuddin, perjalanan baru mendekati “tempat penan-tian” Sofyan, setelah mereka bertemu orang bersepeda motor membawa jerigen. Benar saja, usai bertemu pembawa jerigen, mer-eka tiba di lokasi pertemuan dengan Sofyan. Dua tamu dari Jakarta itu disambut dan dipeluk Sofyan. Benar-benar penuh keakra-ban, layaknya teman dekat yang sudah lama tak bersua.

Sofyan mengaku telah mengenal Mah-yuddin sejak tahun 2001. Tapi perkenalan hanya sebatas komunikasi melalui telepon dan tak pernah bertemu muka. Jadi, per-temuan di bukit Pante Bahagia dengan hembusan angin sepoi-sepoi adalah yang pertama mereka bertatap muka.

Pengamanan di lokasi berlapis. Mah-yuddin memperkirakan, ada dua ratusan pasukan GAM mengamankan kawasan berbukit itu. Ada bersenjata lengkap. Ada berpakaian loreng, tak sedikit pula yang

berpakaian preman. Mahyuddin pernah bertanya pada Sofyan soal pengamanan. “Kalau diserang, apa akan tembus ke sini?” tanyanya. “Tidak,” jawab Sofyan pasti.

Jawaban Sofyan membuat Mahyuddin dan Farid bernafas lega. Belakangan, Sofyan baru membongkar strategi pertemuan itu. Dalam bukunya, Farid menulis, Sofyan telah menyiapkan strategi evakuasi jika pasukan TNI menyerang. Bahkan ia mengaku “menyesal” menyiapkan pertemuan di sebuah ladang yang harus dicapai dengan mendaki. Apalagi untuk menuju tempat pertemuan, Sofyan dan pasukannya harus menempuh perjalanan selama tiga hari-tiga malam.

“Saya tidak sadari ternyata Pak Farid orangnya besar dan gemuk. Jadi, ketika saya melihat Pak Farid berjalan dan berusaha menggapai sesuatu di jalan mendaki, saya langsung memberikan tangan untuk menolongnya. Saya juga segera kontak teman yang berbadan lebih besar, sebab, kalau ada apa-apa, saya tidak bisa membawa lari Pak Farid yang berbadan besar. Tidak kuat,” kata Sofyan.

Di ladang berbukit itulah, Mahyud-din, Farid, dan Sofyan membahas soal per damaian antara GAM dan Indonesia. “Saya tanya pada Sofyan, apa GAM lapang-an mau menerima perdamaian?” ungkap Mah yuddin. Jawaban Sofyan sama seperti diberikan pada Kalla bahwa pasukan GAM mendukung keputusan pimpinan mereka di Swedia.

Untuk meyakinkan Mahyuddin dan Farid bahwa pasukan GAM lapangan menerima perdamaian, Sofyan langsung menghubungi Panglima GAM, Muzakkir Manaf. Kabar gembira ini juga disampaikan Farid kepada Jusuf Kalla. “Sofyan dan

Pak Jusuf Kalla ngobrol di telepon. Lalu Sofyan menghubungi Muzakkir (Manaf) dan menyerahkan telepon pada Farid,” ujar Mahyuddin, yang masih terlihat gagah meski sudah berusia 63 tahun.

Pertemuan di sebuah bukit berlangsung akrab. Sofyan dan Farid terlibat perbin-cangan hangat. Sofyan menyuguhi mereka bersantap ketan kuning, ayam panggang, durian, rambutan, dan langsat, di sebuah jambo. Farid mengaku makanannya ckup lezat dan tanpa malu-malu, dia menyantap sampai kenyang.

Usai bertemu Sofyan, Mahyuddin dan Farid kembali ke Desa Nibong, melalui rute dan truk yang sama. Perasaan mereka lega. Tetapi, ketegangan masih tampak di wajah kedua pria ini. Sesampai di Masjid Nibong, Mahyuddin mengajak Farid mera-sakan kelezatan rujak khas Aceh, sembari menunggu pesawat tiba di Bandara Ex-xonMobil. Agak lama mereka menunggu pesawat, sehingga Mahyuddin kembali mengajak Farid makan di Lhoksukon, ibukota Aceh Utara.

Di sebuah warung nasi, ungkap Mahyud-din, Farid terlihat mondar-mandir. Ia gelisah, sampai-sampai, Farid tak mau makan. “Saya was-was juga, tapi bagaimana pun, ini kan kampung saya,” kata Mahyuddin.

“Ketegangan” sampai membuat Farid salah tingkah. Dia hampir saja memberi kartu nama pejabat negara pada seorang polisi yang menegurnya. Untung saja, Mah -yuddin melihat dan mencegahnya. Kete-gangan itu membuat Mahyuddin menitip pesan pada Ali Jauhari, teman yang me-nemaninya. “Kalau saya meninggal di sini, tolong bawa pulang jenazah saya ke Sigli,” pesan Mahyuddin. “Tolong juga kasih kabar kepada keluarga saya di Jakarta.” [a]

30

K O L O M

“ACEH TAK SEKSI LAGI!” AWAL-nya ungkapan itu saya biarkan ber-lalu begitu saja. Bukan saja tidak penting, tapi meluncur bu kan dari orang penting, apalagi berpenga-ruh. Tak lama kemudian saya terhenyak juga dengan ung kapan tersebut. Dalam benak saya sem-pat berkecamuk antara ungkapan selintas atau ungkapan yang sarat makna dengan memakai istilah se-dikit nakal.

Saya berusaha mencari berbagai kesimpulan terhadap ungkapan itu. Antara akal sehat dan daya imaji-nasi saling berkecamuk. Memang tak terlalu lama menemukan jawa-ban. Ternyata ungkapan “tak seksi” ter kait dengan semakin sulitnya jurnalis menyuplai berita atau lapo-ran peristiwa ke redaksi mereka. Berita ringan atau soft news tak menarik bagi majikannya. Apalagi, hard news banyak dipasok dari daerah lain. Sehingga muncul isti-lah “Aceh tak seksi lagi!”

Alasan ini diperkuat asumsi para senior salah satu media elektronik. Mereka menganggap pemberitaan soal Aceh sudah habis-habisan atau mencapai klimaks ketika tsunami dan setahun perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan

Dame-dame

Aceh Merdeka. Agenda koh beude atau decomisioning dan relokasi TNI/Polri yang berlangsung hingga akhir 2005 silam merupakan akhir dari proses eksplorasi berbagai peristiwa di Aceh. Yang terbaru adalah proses pemilihan kepala da erah langsung yang digelar Desember 2006 silam.

Bisa jadi “tak seksi” adalah asumsi jurnalis Aceh yang gemar dengan berita tam tum atau berita berbau rusuh. Sungguh disayangkan, jika format berpikir jurnalis Aceh terkontaminasi dengan peristiwa ke kerasan dan tragedi kemanusiaan. Kekerasan dan duka lara kerap jadi berita pilihan dan tak jarang muncul sebagai headline media. Tak heran jika ada yang menuding bahwa kantor media di Indonesia, bahkan dunia, hanya tergiur dengan darah dan air mata. “Tanpa darah dan air mata, bukan berita!” Demikian tudingan yang kerap dialamatkan pada media sebelum perjanjian Helsinki.

Benar saja, image ini yang men-jerumuskan para jurnalis terpatron pada jurnalisme kekerasan sep-erti bunyi senjata atau bentrokan. Pe tinggi media pun sumringah saat ada gambar kerusuhan atau

peristiwa berdarah. Konon pula ada tragedi kemanusiaan yang memancing emosi pembaca atau pemirsa atau pendengar. Bisa saja pemilik media berdalih, mereka mene rapkan jurnalisme empati untuk menggugah penonton atau pembaca. Yang pasti jurnalis dan media sudah bersalah mengeksploi-tasi nasib masyarakat. Nah, format inilah yang te ngah menggelayut para pekerja pers sehingga muncul istilah “Aceh tak seksi lagi!”

Padahal, darah dan air mata pasti melahirkan dendam. Istilah darah air mata disingkat menjadi ‘dam.’ Dam dalam terminologi Aceh identik dengan dendam. Jika den-dam dipelihara, bukan tak mung-kin Serambi Mekkah hanya tinggal nama. Konon, unsur dam yang

Mukhtaruddin Yakub

Jurnalis Televisi.

...peluru bisa membunuh seorang hingga mencabut beberapa nyawa,tetapi berita mampu mem bumihanguskan kampung

akibat pemberitaan provokatif.


tahunaC h DaMaI3

jangan ‘Darah dan Air Mata Anak Isteri’ atau ‘Darah dan Air Mata Anak Ibu.’ Tapi damai yang sesungguhnya. Juga bukan dame-dame alias boleh lebih kurang. Bukanlah dame-dame sebagai implementasi dari pelarian proses hukum seperti yang disaksikan di jalan raya atau “jual-beli” seperti kasus BLBI yang melibatkan para jaksa agung muda. Kalau damai dijadikan dame-dame, maka apa pun yang dilakukan untuk menyelamatkan perdamaian sulit bisa bertahan lama. Muaranya, Aceh bersimbah lagi pada konflik yang saya yakini tak akan reda lagi.

Ikrar Lamteh yang pernah lahir pada 8 April 1957, merupakan agenda dame-dame. Pemerintah Indonesia ingin meredam pemberontakan Teungku Muhammad Daud Beu reu’eh yang kecewa karena Aceh dilebur dan digabung ke Sumatera Utara pada 23 Januari 1951 oleh PM Muhammad Natsir. Natsir bahkan mengumumkan secara langsung peleburan Aceh melalui RRI Banda Aceh. Padahal, provinsi Aceh baru berusia setahun lebih yang didirikan tanggal 17 Desember 1949.

Bagi yang pernah merasa getir-nya kondisi mencekam, pahitnya berada di bawah bayang-bayang ketakutan, tak ada yang berharap suasana demikian hadir lagi dan meramaikan pemberitaan di Aceh. Ingat, semua sudah lelah dengan perseteruan dan skenario menjijik-kan. Tak perlu berharap banyak dari pemberitaan kekerasan dan bombastis. Karena konflik Aceh su-dah tak lagi jadi komoditi laporan menggiurkan. Bukan hanya untuk luar negeri, dalam negeri pun sudah tak sudi. Jadi, berhentikan berpikir bahwa berita ada jika kekerasan masih terjadi.

Begitu lelah, jurnalis berada di bawah tekanan. Bukan saja, oleh illegal, kelompok legal pun tak hen tinya merongrong media. Sudah banyak korban harta dan jiwa. Tidak sadarkah kita pada pengorbanan teman-teman jurnalis yang telah mendahului. Sebut saja Jamaluddin, kamerawan TVRI Banda Aceh yang ditemukan tak bernyawa, Ersa Siregar yang tertembak dalam kontak senjata. Juga Feri Santoro yang hampir setahun berada di rimba

penyanderaan GAM. Peristiwa menimpa para jurnalis ketika konflik dan pemberlakuan darurat militer adalah kenyataan pahit. Darah dan air mata anak atau isteri begitu nyata ketika itu. Belum lagi para pekerja kemanusiaan yang senantiasa terancam jika kekerasan masih menjadi brand mark daerah Serambi Mekkah. Biarlah, Aceh ini menjadi Darul Salam atau negeri damai daripada Darul Harb atau negeri perang.

Begitu panjang episode keke rasan di Aceh. Sejak pemberontakan pertama meletus Desember 1976, hanya beberapa saat Aceh damai. Masa DOM yang berlangsung pa da periode 1989-1998 bukan masa yang indah. Kuburan tanpa nama bertebaran di mana-mana. Pembantaian nyaris menjadi hal biasa dengan dalih penyelamatan negara. Demikian juga pasca pen cabutan DOM periode 1999-2005. Ajang pembantaian baru seperti Tragedi KKA dan pembantaian Arakundo atau kasus Bantaqiah. Maka saat damai biarlah bersemi untuk selamanya bukan sejenak seperti yang terjadi pada masa lalu.

“Memang enak hidup tak da-mai,” begitu sindiran anak-anak yang sering terdengar. Bayangkan saja, bagaimana kehidupan malam bisa dinikmati tanpa rasa aman. Tegasnya, kehidupan malam saat konflik bagai barang langka yang tak bisa dibeli. Suasana mencekam, saling curiga dan tanpa tenggang rasa adalah bagian yang selalu mewarnai kehidupan warga Aceh. Jika damai sudah tampak di pelupuk mata, mengapa harus dilumuri lagi dengan kekerasan?

Jurnalis bukan malaikat atau manusia setengah dewa. Sebagai manusia biasa, dia tak kuasa mem bendung kekerasan. Jangan lupa, karya jurnalis jauh lebih besar efek nya daripada desingan peluru. Jika peluru bisa membunuh seorang hingga mencabut beberapa nyawa, tetapi berita mampu mem-bumihanguskan kampung akibat pemberitaan provokatif. Toh, masih ada berita seksi lainnya. Jurna-lis bisa memilih berita korupsi atau investigasi lebih mendalam yang lebih bermanfaat daripada mengeksploitasi kekerasan. Na-mun, terserah bagaimana jurnalis menyikapi de ngan arif. [a]

dibesar-besarkan, maka jurnalis pun tidak hanya memblow-up dam tapi juga dendam. Artinya, damai menjadi hal sangat sulit digapai. Karena dam masih dipelihara bu-kan dijadikan pelajaran berharga untuk memulai kehidupan baru.

Jika fenomena ini dipelihara, jangan salahkan masyarakat jika jurnalis nantinya akan menjadi komunitas provokasi. Bahkan, le-bih sadis dicap provokator akibat laporan kekerasan yang selalu disajikan lewat beritanya. Lalu, kemanakah nurani yang jadi pijakan jurnalis membuat laporan sehingga bisa melahirkan dampak positif bagi kehidupan warga di daerah ini. Jangan sampai jurnalis melahirkan kelompok pendendam.

Damai di sini bukanlah kepan-

Jangansampaijurnalis melahirkan kelompok pendendam.

“

“

32

DAMAI DALAM BUKU

Agar Damai tak Lekang

DAMAI ACEH YANG DITOREH DI Helsinki, Finlandia, patut dicatat dalam sejarah, dengan tinta emas. Upaya meretas perundingan yang telah mengubah wajah Aceh patut dipuji karena para pihak telah menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di atas segalanya, untuk mengakhiri masa-masa penuh kelabu dan kelam.

Sejarah tak terjadi begitu saja, tapi dibuat. Begitu pula upaya menyelesaikan konflik yang mendera selama hampir 30 tahun di Aceh ditempuh melalui jalan berliku. Tentu merangkai kembali perjalanan sejarah mewujudkan perdamaian harus dibuat. Apalagi kalau orang-orang yang terlibat

langsung dalam proses itu bersedia menulis rekaman pengalaman pribadi. Selain bisa dijadikan kenangan dan pembelajaran, juga sebagai landasan memperkuat perdamaian, yang baru berusia tiga tahun.

Memang, menulis sendiri realita yang dijalani terkadang menimbulkan dilema-tis dan terkesan tak objektif. Itu pula yang dialami Hamid Awaludin dan Farid Husain – dua tokoh kunci di balik lahirnya kesepak-atan damai Helsinki. Tetapi mereka berdua telah merangkai pengalaman untuk ditu-angkan dalam buku. Banyak rahasia tentang liku-liku menjajaki upaya perdamaian yang sebelumnya tertutup rapat jadi benderang.

Sewajarnya sejarah harus ditulis agar ide, pikiran, ungkapan, pengalaman, hasrat jiwa, harapan dan cita-cita bisa diketahui publik. Sejauh ini, tidak hanya Hamid dan Farid yang telah merangkai kata-kata dalam buku tentang upaya mewujudkan perdamaian di Aceh. Seorang jurnalis Finlandia yang mengikuti dari dekat proses perundingan itu juga telah menuliskan sebuah buku. Seseorang yang terlibat dalam misi untuk merajut perdamaian sedang menyiapkan sebuah buku.

Begitu pula dengan Ahmad Farhan Hamid yang menuliskan buku berdasarkan catatan pribadinya selaku anggota Dewan

oleh NURDIN HASANFoTo: Jenni-Justiina Niemi/Crisis Management Initiative


tahunaC h DaMaI3

Perwakilan Rakyat (DPR) meski sebagian kalangan sempat komplain tentang seba-gian isinya. Dalam buku yang berjudul “Jalan Damai Nanggroe Endatu,” Farhan mengupas mulai dari memutuskan mata rantai kekerasan di Aceh, serangkaian proses dialog yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan GAM hingga lahirnya Undang-undang Pemerintahan Aceh.

Beberapa laporan tentang Aceh dalam bahasa Inggris juga ditulis sejumlah pengamat dan akademisi. Misalnya, Edward Aspinall –ahli dari Australia—yang menulis untuk Henry Dunant Centre, lembaga yang pernah menfasilitasi perundingan RI

dan GAM di Jenewa. Kajiannya meninjau masalah keadilan dan hak asasi manusia. Ada juga tulisan Kirsten E. Schulze, yang mengupas tentang peran Aceh Monitoring Mission (AMM) dalam mengawal imple-mentasi perjanjian Helsinki.

Tentu banyak buku-buku, kajian-kajian, dan laporan-laporan lain yang telah dan akan diterbitkan tentang sejarah kontemporer dan perdamaian Aceh. Bukankah hasil yang dicapai di Aceh dapat menjadi referensi bagi warga belahan dunia lain yang masih berseteru. Perundingan Helsinki melibatkan dua pihak. Menulis kembali pengalaman para pelaku sejarah akan memperkaya

khasanah dan pengetahuan tentang Aceh dari berbagai sisi.

Dua buku yang ditulis pelaku perun-dingan dari pihak pemerintah, ujar seorang aktivis yang selama ini getol mengumpul-kan buku-buku tentang Aceh, “kesannya Indo nesia banget.” Jadi, alangkah lebih elok kalau ada perunding GAM yang menu-lis liku-liku perjalanan merangkai perda-maian. Sehingga ada perspektif lain dan ke-seimbangan versi, bagaimana damai Aceh dirajut, karena dia bukanlah milik satu pi-hak. Generasi mendatang bisa mengenang momentum penting ini. Dengan begitu, da-mai tak mudah lekang dari ingatan. [a]

dari Ingatan

34

Bagai Mendidik Anak Mandiri

SATU PERJALANAN PULANG POLITIK penuh luapan emosional setelah tiga dekade menetap di pengasingan luar negeri dan menyaksikan tanah leluhurnya luluh-lantak diterjang bencana gempa bumi dan tsunami dipaparkan mendetil dalam buku karangan jurnalis Finlandia, Katri Merikallio.

“Di tengah semua kehancuran dan kehilangan, suasana hati dan semangat tetap tinggi. Rakyat membuat batu-bata, menggali tambak, membikin boat. Orang-orang duduk di kedai kopi hingga larut malam, seolah tidak pernah ada perang,” ujar Malik Mahmud, pemimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dalam buku itu, tentang perjalanan pulang pertamanya ke Aceh pada April 2006.

Buku “Making Peace – Ahtisaari and Aceh” bercerita secara detil proses perundingan antara Pemerintah Indonesia dan GAM berlangsung, dan bagaimana perjanjian damai diimplementasikan. Versi bahasa Filandia diluncurkan pada Agustus 2006, bertepatan dengan setahun Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki antara pemerintah dan GAM. Sedangkan, versi bahasa Inggris diterbitkan sebulan kemudian.

Merikallio, yang bekerja sebagai jurnalis majalah politik mingguan terbitan Finlandia, Suomen Kuvalehti, menulis proses perundingan Aceh dengan cukup menggemparkan, hampir sama seperti kisah-kisah petualangan. Pembaca seolah diajak ikut larut dalam ruangan perundingan. Selain mengikuti dari dekat momen-momen di balik negosiasi, Merikallio terbang ke Aceh untuk melihat

oleh NURDIN HASAN

DAMAI DALAM BUKU

langsung bagaimana perdamaian dibangun dalam keadaan dan situasi yang keras seperti Aceh.

Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari hadir saat peluncuran buku yang bercerita tentang kesuksesan luar biasa hasil upaya mediasinya, yang hanya butuh waktu tujuh bulan untuk mengakhiri konflik hampir 30 tahun di Aceh. “Ini bukan kerja seorang,” katanya, seraya menekankan bahwa apa yang dicapai di Aceh adalah kerja keras dan komitmen kedua pihak selama lima putaran proses perundingan di Helsinki untuk mewujudkan perdamaian.

Kabar tentang perundingan baru (antara Indonesia dan GAM) di Helsinki awal tahun 2005 disambut skeptis di berbagai belahan dunia. Tetapi, satu peristiwa dahsyat telah memaksa perundingan baru antara pemerintah Indonesia dan GAM – gempa bumi dan tsunami yang menewaskan sekitar 180.000 orang dan 600.000 lainnya kehilangan tempat tinggal pada Ahad pagi, 26 Desember 2004. Bencana pula yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai pendorong utama perdamaian Aceh.

Buku ini bercerita bagaimana seorang Panglima GAM mengirim pesan singkat pada pemimpinnya di Stockholm, Swedia: “Untuk apa lagi kita berperang?” GAM segera menyatakan gencatan senjata sepi-hak setelah tsunami, sementara tentara In-donesia tetap memburu mereka. “Para pe-tempur (GAM) tak bersenjata yang sedang mencari anggota keluarga, ditangkap atau ditembak di tengah kehancuran,” kisah Merikallio dalam bukunya.

Putaran pertama perundingan yang digelar di Königstedt Manor di Vantaa, luar kota Helsinki, hanya sebulan setelah tsunami menerjang. “Perdana Menteri” GAM Malik Mahmud bersama tim perundingnya hanya tinggal menyeberangi Teluk Bothnia yang memisahkan Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan Ahtisaari dan delegasi Indonesia.

Sebelumnya, teluk itu telah diseberangi beberapa kali oleh konsultan Finlandia, Juha Christensen, yang berusaha menjajaki (kembali) perundingan dan akhirnya membujuk Ahtisaari mengambil alih. Christensen dan istrinya, Liisa, keduanya peneliti bahasa, pernah menetap di Indonesia sekitar 20 tahun silam. Ketika menjadi konsultan untuk kepentingan bisnis Finlandia di Indonesia, Christensen mulai mengeksplorasi sendiri bagaimana caranya menjajaki perdamaian di Aceh.

Kepada ACEHKINI yang mewawancarainya di satu hotel dekat Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, akhir Juni lalu, Christensen menyatakan bahwa pelibatan Ahtisaari merupakan “kartu terakhir” yang

Dalam proses (perundingan) kadang-kadang satu pihak tak memercayai anda, kadang-kadang pihak lain, dan kemudian kedua pihak mulai toleran pada anda lagi.

AK JAILANI


tahunaC h DaMaI3

dikeluarkannya untuk meyakinkan pihak GAM agar bersedia memulai kembali negosiasi dengan Indonesia. “Pimpinan GAM hanya mau berunding kalau ada penengah,” ujarnya.

Dengan keahlian bahasa, Christensen menjadi tangan kanan Ahtisaari selama proses perundingan berlangsung, dan kemudian anggota misi internasional yang dikirim ke Aceh untuk memonitor pelaksanaan perdamaian. Anggota tim Ahtisaari lain berasal dari organisasi independen, Crisis Management Initiative (CMI), yang didirikannya tahun 2000. Sementara Kementerian Luar Negeri Finlandia mengirim peninjau.

Ahtisaari mempelajari dengan serius kegagalan proses perundingan sebelumnya, yaitu Perjanjian Penghentian Permusuhan (CoHA) dan memilih strategi sendiri: terba-tas dan ketat. Ahtisaari menekankan pada kedua pihak bahwa dia tidak ingin mem-buang waktu jika mereka tak serius dalam perundingan. Dia juga menegaskan di awal bahwa batas waktu bagi perundingan adalah musim gugur (Agustus 2005).

Dalam wawacara dengan Merikallio, Ahtisaari mengakui bahwa dia harus ketat, dan kadang-kadang keras. “Contohnya, saya katakan pada GAM sejak awal (pe-rundingan) bahwa saya tidak tahu kalau ada negara yang mendukung mereka. Dan

kalau mereka tidak segera merebut kesem-patan ini, mereka mungkin tak akan per-nah bisa pulang ke rumahnya di Aceh, tapi akan meninggal di sini di Utara,” ujarnya.

Ketika utusan Komisi Eropa, Aldo Dell’Ariccia datang mengunjungi kantor Ahtisaari, pegawai CMI menyatakan padanya bahwa perundingan mulai bulan Januari dan akan berakhir pada Agustus. Dell’Ariccia tentu saja khawatir mendengar rencana itu, dan ia bertanya sejauh mana orang-orang di CMI mengetahui situasi di Indonesia dan Aceh. “Kami tidak tahu Indonesia, tapi kami kenal Ahtisaari,” jawab seorang pegawai.

Kendati suasana perundingan sedi-ngin udara di luar (ruangan pertemuan), tulis buku itu, Ahtisaari menolak untuk berhenti. Kehadirannya dilukiskan bagai seorang kepala sekolah kuno yang berdiri dekat meja menantang seorang anak untuk berterus-terang padanya. Sifat angkuh pahlawan perdamaian sehingga ia layak di-beri nama panggilan: “Ayatullah Ahtisaari.” Dia terus-menerus menekan bahwa dosa masa lalu tidak harus diomongkan, dan mata harus menatap masa depan.

Dasar pemikiran Ahtisaari (selama proses perundingan) adalah bahwa “tidak ada yang disepakati sampai semuanya sepakat” ikut menentukan sejak permulaan. Ia juga telah menyusun satu

kerangka yang disiapkan untuk dibahas dengan para pihak, dan dalam kerangka tersebut tidak ada opsi merdeka.

“Tugas saya adalah menciptakan secara keseluruhan bahwa kedua belah pihak dapat menyesuaikan diri satu sama lain. Ini artinya bahwa satu perjanjian tak dapat di-capai sebelum seluruhnya disepakati secara mendetil,” jelasnya dalam buku tersebut. Buku ini benar-benar menempatkan Ahti-saari sebagai “pahlawan” karena keberha-silan misi diplomasinya.

Merikallio menulis bahwa orang-orang yang mengikuti secara dekat proses negosiasi yang dipimpin Ahtisaari setuju pada satu hal: “Dia mempunyai satu kemampuan luar biasa untuk menciptakan suasana sehingga orang komit untuk menggapai satu tujuan. Perasaan setiap orang dilibatkan dan kontribusi semua pihak dibutuhkan.”

Ahtisaari sendiri mengakui betapa sulitnya meretas jalan untuk perdamaian. “Dalam proses (perundingan) kadang-kadang satu pihak tak memercayai anda, kadang-kadang pihak lain, dan kemudian kedua pihak mulai toleran pada anda lagi.” Bagaikan guru, dia bandingkan perundingan dengan membesarkan anak, dimana “tujuannya mendidik dia untuk menjadi seseorang yang mandiri dan anda harus bisa melepaskan pegangan anda.” [a]

36

TENGAH MALAM, SUATU HARI, BULAN Maret 2002, dalam pesawat komersil dari Ambon ke Jakarta. Hamid Awaludin terbangun dari tidurnya. Yusuf Kalla (JK) yang duduk di samping bertanya: “Hamid, masih ada energimu? Kita kan sudah selesaikan wilayah timur (konflik Maluku dan Poso, red). Kamu siap ke wilayah barat, untuk selesaikan Aceh. Besok saya akan koordinasikan dengan Menko Polkam, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan melapor ke Presiden Megawati (Sukarnoputri).” Jusuf Kalla saat itu masih menjabat Menteri Koodinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra).

Pertanyaan itu tak butuh jawaban. Hamid menimpali: “Saya kan anak buah. Apa saja yang Bapak perintahkan, ya dilaksanakan.” Kemudian, Kalla berujar: “Kalau begitu, kau siap-siap bekerja lagi dengan dokter Farid.” Farid yang dimaksud adalah Farid Husain, deputinya di kantor Menko Kesra. Mata Hamid tidak mungkin terpejam lagi. Padahal, dia selalu sudah terlelap sebelum pesawat lepas landas bila bepergian.

Sebuah pertanyaan yang lama meng-gelayut di benak Hamid dilontarkan, yaitu tentang statusnya dalam misi perdamaian yang diprakarsai Kalla. “Pak, perintah Bapak tidak pernah disertai SK (Surat Keputusan) padahal ini perintah resmi. Kenapa Bapak suruh saya selesaikan Ambon dan Poso tanpa pernah saya diberi SK. Sekarang Bapak suruh saya urus Aceh, barangkali tanpa SK lagi.”

Jawaban Kalla menyentak hati Hamid. Dia sampaikan dengan tatapan mata me nusuk: “Hamid, orang yang bekerja karena kemanusiaan tak memerlukan SK. Orang yang bekerja karena SK, pasti

bekerja karena pertimbangan perintah. Mendamaikan orang itu niatnya harus ikhlas. Jangan karena status.” Jawaban itu seolah tidak punya celah untuk didebat. Hamid mengangguk takzim.

Sejak “perintah” di ketinggian angkasa 30.000 kaki di atas permukaan laut, Hamid mulai mendalami Aceh, untuk meretas jalan ke meja perundingan antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bagaimana jalan penuh liku di-tempuh oleh “geng Bugis” bentukan Kalla hingga perjanjian damai ditandatangani 15 Agustus 2005 di Helsinki, dipaparkan secara gamblang dalam buku: “Damai di Aceh – Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki” karangan Hamid Awaludin.

Hamid mengisahkan petualangannya bersama Farid – diperantarai Mahyuddin, orang Aceh, untuk melobi tokoh GAM. Oktober 2003, misalnya, mereka bertemu Yusron – pentolan GAM dari Denmark— di sebuah hotel sudut Kota Amsterdam. “Wajahnya bertampang bule, tapi karak-ternya sangat militan. Semua kalimat saya dijawab sinis dan menohok,” tulisnya. Hanya satu yang tak bisa dijawabnya ketika Hamid bertanya: “Sudah berapa negara yang resmi mendukung Anda menjadi negara merdeka?”

Selain Belanda, Hamid dan Kalla juga bolak-balik Jakarta-Batam dan Kuala Lumpur, untuk bertem para petinggi GAM Malaysia. Beberapa kali Hamid kecewa karena tak semua pertemuan yang telah disepakati berjalan mulus, karena sering tokoh GAM tak muncul. “Ternyata, mereka hanya ingin menguji daya tahan dan kesungguhan kami,” tulis Hamid tentang ingkar janji dari para petinggi GAM tersebut.

DAMAI DALAM BUKU

Menyatukan Dua Hatidi Tepian Kalioleh NURDIN HASAN

KIRI-KANAN: REPRoDUKSI DARI MAKING PEACE/KATRI MERIKALLIo


tahunaC h DaMaI3

Dengan GAM di lapangan, upaya ‘pendekatan’ juga ditempuh. Diperantarai Gubernur Abdullah Puteh, tulis Hamid, Ju-suf Kalla yang telah menjadi Wakil Presiden berhasil berhubungan langsung dengan Muzakkir Manaf, Panglima GAM. Hamid menuliskan, dirinya pernah bebe rapa kali mengantar ibu dan abang kandung Mu-zzakir Manaf, Usman Manaf ke kediaman Wakil Presiden (Wapres) di Jalan Dipone-goro, Jakarta.

“Suatu hari Januari 2005, tengah malam, saya membawa mereka dengan JK ke Cikeas untuk bertemu Presiden SBY. Perjalanan tengah malam ini atas inisiatif JK. Karena ini perjalanan rahasia, kami menggunakan Kijang Innova yang disiapkan Wapres. Saya semobil dengan JK, sementara Usman dan ibunya di mobil lain di belakang. Beriringan di tengah malam buta itu, kami menuju Cikeas. Sedianya, Abdullah Puteh ikut bergabung, tapi dia saat itu dalam tahanan KPK dan KPK tidak mengizinkannya untuk

juru runding untuk memahami peta Aceh, terutama lokasi-lokasi yang dikuasai GAM.

Suatu kali, tulis Hamid, dia dan Sofyan Djalil mendadak dipanggil ke Istana Wapres. Begitu membuka pintu dan belum sempat duduk, Kalla langsung melontarkan sebuah pertanyaan: “MM itu inisial apa dan siapa?” Mendengar pertanyaan mendadak, Hamid dan Sofyan langsung grogi. Menyaksikan kegugupan mereka, Wapres memerintahkan keduanya untuk pulang saja. “Kalian belum siap berangkat berunding sebab inisial MM yang begitu penting saja kalian sama sekali tak tahu. Pulang saja dulu dan baca buku lagi,” kata Kalla.

Tempaan terhadap delegasi pemerintah tidak hanya membekali ideologi dan orientasi perjuangan GAM, Wapres juga memerintahkan mereka memahami profil dua tokoh kunci GAM: Malik Mahmud, Perdana Menteri GAM dan dr Zaini Abdullah, Menteri Luar Negeri GAM. Bela-kangan terbukti, perintah memahami bio-grafi kedua petinggi GAM ternyata ampuh –terutama saat perundingan di Helsinki. Wapres malah melatih bagaimana Hamid, untuk menatap kedua bola mata Malik.

Buku Hamid juga memaparkan kalimat-kalimat yang diucapkan para perunding kedua pihak, ya semacam notulensi per-temuan. Tapi tetap ditemukan kelemahan dalam buku yang diterbitkan oleh lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS), karena pembaca disuguh-kan beberapa kali pengulangan informasi. Misalnya, suasana pertemuan dan ungkapan perunding RI-GAM yang telah dipaparkan sebelumnya, tapi kembali ditemukan hal serupa pada halaman berikutnya. Ini terjadi di banyak tempat, terutama ketika mulai bercerita tentang proses perundingan.

Yang menarik adalah diungkapkan tentang sejumlah kalangan di Jakarta, menentang proses dialog dengan GAM, termasuk sebagian petinggi TNI. Pihak TNI, tulis Hamid, tak pernah melihat GAM sebagai kelompok yang harus diajak berunding, tetapi harus dimusnahkan. “Itu tak sepenuhnya salah sebab hingga perundingan berakhir, masih ada personil tinggi TNI yang masih menggunakan kata ‘sikat’ dan ‘libas’ saja GAM,” tulis Hamid.

Namun, dukungan kuat terhadap

keluar barang sesaat,” kenang Hamid.Sebelum melangkah ke meja perun-

dingan, Hamid memperoleh “bimbingan khusus dan ujian” dari sang guru: Jusuf Kalla. Dalam bukunya, dia menceritakan bagaimana delegasi pemerintah digenjot de ngan persiapan teknis. Kalla menjejali Hamid dengan berbagai bacaan tentang Aceh –mulai dari sejarah perjuangan Aceh melawan Belanda hingga kondisi kontemporer. Baginya, mustahil berunding tanpa mendalami masalah Aceh. Setiap saat, Kalla mengecek perkembangan bacaan yang diberikannya.

“Di antara tak terbilang bacaan yang dijejalkannya kepada kami untuk dibaca, adalah tulisan Teungku Hasan Di Tiro yang dibuat tahun 1950an. Tulisan itu menjadi kitab kuning. ‘Pahami jalan pikiran Di Tiro sebelum kamu berangkat ke meja perundingan,’ kata Wapres suatu saat kepada saya,” tulis Hamid. Belum habis bacaan tentang Aceh, Kalla mengharuskan

Saya ingin sekali menikmatigulai kambingala Aceh.

““

38

DAMAI DALAM BUKU

kebijakan dialog datangnya dari Panglima TNI, saat itu dijabat Jenderal Endriartono Sutarto. Dia berujar: “Pak Hamid, Anda jalan terus. Apa pun yang Anda minta dan butuhkan dari kami, TNI siap mendukung Anda demi kedamaian. Orang selalu mengira TNI tidak mau damai. Itu pemikiran yang tak logis. Prajurit kami kan banyak juga yang meninggal dan cacat di sana. Mana ada panglima yang tega membiarkan sebuah situasi yang bisa membuat para prajuritnya tewas dan menderita?”

Bahkan, tambah Hamid, saat perun-dingan sedang berlangsung, ada jenderal aktif yang bersuara sumbang tentang dialog dengan GAM. “Panglima TNI mengumpulkan 100 orang perwira tinggi TNI di Cilangkap. Panglima TNI menegaskan, siapa pun anggota TNI yang mencoba menyoal proses perundingan damai Aceh, saya akan pasang pistol di kelapanya dan akan saya ledakkan,” tulisnya.

***

AKHIR JANUARI 2005, TANAH Königstedt Mansion, Vantaa, luar kota Helsinki, ditutupi salju tebal. Sejumlah mobil gelap memasuki gerbang dan parkir di halaman. Gedung milik pemerintah Finlandia berdiri kokoh sejak abad 16. Sekian lama, mansion megah itu menjadi tempat pertemuan penting dan resepsi kenegaraan. Tetapi, kini gedung tersebut menjadi tempat perundingan untuk mencari penyelesaian konflik Aceh –yang ribuan kilometer jauhnya dan telah luluh lantak dihumbalang tsunami.

Mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, bersedia menjadi mediator perundingan. Tempat pertemuan diambil ruang perpustakaan, yang panjangnya hanya sekitar tujuh meter dan lebar lima meter, di lantai satu. Meja perundingan diatur berbentuk letter U. Hamid menyebut “tapak kuda.” Ahtisaari dan fasilitator dari Crisis Management Initiative – lembaga yang didirikannya — duduk di depan. Sebelah kanan adalah meja perunding pemerintah dan di sebelah kirinya duduk delegasi GAM. Begitu pertemuan dimulai, Ahtisaari meminta kedua pihak untuk sama-sama mengheningkan cipta bagi para korban tsunami.

Selama perundingan, kenang Hamid, delegasi GAM didominasi Nur Djuli dan Nurdin Abdurrahman. “Tapi saya tahu benar, ucapan-ucapan mereka adalah cer-min keinginan Malik Mahmud dan Zaini Abdullah. Di meja perundingan, Malik berbicara hanya sekali-sekali saja. Bahkan, Zaini Abdullah berbicara tak lebih dari empat kali selama tiga hari perundingan,” tulis Hamid. Seperti telah diketahui bahwa dialog di Helsinki berlangsung lima putaran

sesuai target yang ditetapkan Ahtisaari.Dari sekian banyak butir perjanjian

yang telah disepakati, agenda partai politik lokal nyaris mengandaskan segala harapan dan mimpi indah pada putaran terakhir. Masalah ini sengaja ditunda bahas dalam putaran-putaran sebelumnya. Ada ungkapan menarik dari Ahtisaari menyangkut hal ini. Baginya, partai lokal bukan hanya identitas, tetapi juga harga diri. “Coba Anda masukkan kaki Anda pada sepatu GAM dan rasakan bagaimana itu. Jangan Anda masukkan kaki di sepatu Anda sendiri,” ujarnya.

Dalam bukunya, Hamid Awaludin yang bertindak selaku ketua tim delegasi Indonesia menulis bahwa perundingan dengan GAM bukanlah sekadar adu taktik, strategi dan kompromi. Inti perundingan ini justru pertarungan merebut hati dan simpati. Makanya selain negosiasi formal di meja perundingan, lobi dan pertemuan sampingan gencar dilakukan sambil menikmati indahnya taman dan bening aliran sungai dekat mansion.

Lobi itu dilakukan Hamid dengan Malik dan Zaini, atau antara Hamid dan Ahtisaari. Kadang-kadang, apabila lobi Hamid terhadap Malik dan Zaini menemui jalan buntu, Ahtisaari juga ikut nimbrung menapaki taman tepi kali. Dari lima putaran, banyak hal diselesaikan dalam lobi informal di tepian kali. Kedekatan emosional antara Hamid dan Malik terbangun di sini.

Sambil menyusuri tepian kali, Hamid, Malik dan Zaini berbicara dari hati ke hati dan melepaskan semua atribut gengsi. Mereka berusaha mencari celah kesepakat-an, tanpa satu pihak pun kehilangan muka dan martabatnya. Yang pasti, tulis Hamid, 80 persen masalah Aceh diselesaikan lewat tepian kali itu. Debat di ruang perundingan hanyalah formalitas. Kerinduan ingin

kembali ke Aceh diungkapkan kedua tokoh GAM ini saat menyusuri kali kecil itu. “Saya ingin sekali menikmati gulai kambing ala Aceh,” kata Zaini.

“Malik Mahmud tergugah oleh ke-indahan luruhan salju di sekitar kami, rasa harunya bangkit. Ia berbicara lirih setengah berbisik: ‘Pak Hamid, saya sangat merindukan sanak famili di Aceh. Saya juga ingin sekali berdiri di pantai Aceh melihat perahu Bugis berlayar. Saya mencintai perahu Bugis. Dulu, orang tua saya di Singapura, memiliki perahu Bugis untuk mengantar barang niaga. Setiap sore, saya naik perahu itu, ikut makan siang bersama awak perahu asal tanah Bugis. Ia seperti membangkit keping-keping indah masa silamnya,” tulis Hamid.

Ungkapan suara hati kedua petinggi GAM seperti tertelan semilir hembusan angin, tetapi maknanya menghujam di lubuk hati Hamid. Ia menangkap nada sedan tercekat suara Malik. Air mata bening seperti mengambang di mata Malik. “Perdana menteri yang biasanya cukup tegar ini merogoh saku celananya, dan menarik sapu tangan lalu menyeka matanya yang sembab. Segala kegarangan di meja perundingan seperti luruh oleh kenangan kampung halamannya nan jauh,” tulis Hamid.

Akhirnya, dua hati yang selama ham-pir 30 tahun berseberangan, berseteru, disa tukan dalam damainya nuansa ta-man berhutan kecil dengan pohon-pohon subur yang dialiri sungai bening. Keasrian taman belakang mansion makin terlihat pada putaran terakhir perundingan seir-ing ti ba nya musim gugur. Panasnya bara permu suhan dan kebencian, bagai luruh oleh merdu kicauan burung dan terhanyut permainya nuansa alam. [a]

KIRI-KANAN: REPRoDUKSI DARI MAKING PEACE/KATRI MERIKALLIo; JENNI-JUSTIINA NIEMI/CMI.FI


tahunaC h DaMaI3

SEBUAH PENGALAMAN TAK LAZIM.Sisi lain dalam meretas perdamaian Aceh, dari amanah Jusuf Kalla sampai hawa dingin Helsinki dan singgah di hutan-hutan bumi Serambi. Demi menyelamatkan manusia dari angkara, upaya perundingan untuk menghentikan perang dijalankan dengan tekun meski jalan berliku harus ditempuh.

Menulis Helsinki adalah sejarah. Perlu sebuah kerja keras berbagai tokoh: Aceh dan Indonesia, untuk mengukirnya pada lembaran Memorandum of Understanding (MoU) yang lahir 15 Agustus 2005 silam. Setelah gempa besar dan tsunami menggada Aceh, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia sepakat; hentikan konflik.

Tak seperti membalikkan badan, perang yang berakar sejak lama itu dihentikan. Ada beragam kisah, harapan dan perjuangan ditempuh menuju arah sana. Ada ke-percayaan yang dibangun hingga jalan ke ibukota Filandia pun tercapai, kendati beribu lobang menghadang. Lorong-lorong jalan kota Amsterdam ditelusuri untuk membuka pintu dialog.

Satu di antara sekian banyak perintis jalur itu adalah Farid Husain, dokter yang kini menjabat Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Indonesia, Jakarta. Punya pengalaman dalam merintis upaya perdamaian di Poso

dan Ambon, membuatnya dipanggil sang karib, Jusuf Kalla, Wakil Presiden.

Saat itu, Juni 2003, Kalla, masih Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam kabinet Presiden Megawati Sukarnoputri, memanggil Farid. Dia diperintahkan untuk menjajaki upaya perdamaian di Aceh. Farid tak menolak dan mulailah dia berusaha membangun jaringan, mendekati tokoh-tokoh GAM. Belajar karakter orang Aceh, naik gunung menjumpai pasukan GAM, menyakinkan pejabat-pejabat gerakan sampai berusaha berjumpa Teungku Hasan Ditiro, Wali Nanggroe Aceh.

Pengalaman Farid itulah yang ditulisnya kembali dalam buku “To See The Unseen –Kisah di Balik Damai di Aceh.” Detil sampai hal-hal kecil tentang jalan merintis damai Aceh dipaparkan dalam buku itu. Maklum, Farid adalah pemain utama. Malah, dia juga menjadi anggota delegasi pemerintah Indonesia dalam perundingan dengan GAM di Helsinki.

Misalnya saja, bagian paling mende-barkan, cerita tentang bagaimana Farid menuju ke hutan pedalaman Aceh Utara untuk menjumpai Panglima wilayah Pasee –yang juga juru bicara militer GAM, Sofyan Dawood, dua bulan sebelum damai ditoreh. Ini tak diketahui publik: super rahasia. Perjalanan diatur dari Jakarta, lalu mendaki bukit dan menyamar dengan ditemani Mahyuddin, orang yang dekat GAM.

Saking rahasianya, dia tak memberi tahu kepada istri tercinta akan misi penuh bahaya ini. Sebelum berangkat ke Lhokseumawe, Farid sempat menitipkan anak dan istrinya kepada Jusuf Kalla. “Pak JK (sebutan akrab Jusuf Kalla, red) yang sebelumnya duduk santai, tiba-tiba terhenyak mendengar ucapan saya. Mungkin karena saya tidak pernah bicara seperti itu sebelum ini, kemana pun beliau menugaskan saya,” tulis Farid.

Tujuan menemui Sofyan Dawood untuk menanyakan tanggapan awak gerilyawan di lapangan, kalau perunding RI dan GAM sepakat berdamai, dalam bingkai Indone-sia. Memang sebelumnya, antara Farid dan Sofyan telah terjalin komunikasi. “Apapun yang disepakati di Helsinki, akan kami du-kung,” begitu kira-kira Sofyan menjawab.

Dalam pertemuan di sebuah gubuk, ada durian dan rambutan yang rasanya manis disuguhkan. Mereka juga menikmati nasi ketan kuning dengan lauk ayam bakar. Farid mengaku makan cukup lahap, tanpa malu-lalu karena memang sedang lapar. Sambil makan, mereka berbasa-basi tentang keindahan alam sekitar.

Dalam buku itu, ada juga kisah bagaimana Farid dan Juha Christensen yang berusaha bertemu untuk menyakinkan petinggi GAM semisal Malek Mahmud, Zaini Abdullah di luar negeri dan para perunding GAM yang ditahan di penjara pulau Jawa. Banyak cerita lain tentang bagaimana komunikasi dibangun dan kepercayaan diraih. Banyak cerita belakang layar yang disodorkan sampai kemudian perdamaian itu ada.

Begitulah pengalaman Farid tertuang dengan racikan dua editor. Alurnya gampang dipahami dan tak berbelit-belit. Juga ter-tuang secara lengkap siapa sebenarnya Farid, tokoh utama dalam lakon itu. Buku juga dilengkapi dengan foto-foto pertemuan Farid dengan para tokoh perdamaian lainnya.

Kelemahannya ialah pada berulang-ulangnya alur cerita. Kadang pada satu bab awal, kisah telah tertuang, kemudian di-sampaikan lagi pada bab-bab selanjutnya. Sepertinya penulis buru-buru menyele-saikan buku ini. Andai saja, semua cerita di-tuangkan tidak bertele-tele, seperti narasi, maka buku ini akan semakin baik dan me-narik. Selain itu ada juga disisipkan bagian bagaimana upaya damai di Poso dan Ambon dirajut, meski tak ada kaitannya dengan Aceh.

Tapi, apapun, Farid telah menuliskan idenya dengan sempurna. Banyak kisah yang bisa dijadikan pelajaran untuk penyelesaian konflik. Sangat layak dijadikan referensi dalam melihat sisi lain dalam merajut perdamaian di Aceh. Karena menulis Helsinki adalah sejarah untuk peradaban Aceh.[a]

Meretas Jalanke Helsinkioleh ADI WARSIDI

40

K O L O M

“Respect” Damai Aceh

SADAR MAUPUN TIDAK,muncul sebuah perasaan dilematis ketika harus menceritakan tentang ‘Aku’ dan ‘ke-Aku-an’. Ada yang berkecamuk dalam dua kutub, antara berbagi dan penonjolan diri. Ini pula yang dirasakan penulis. Saat menyusun buku “To See The Unseen, Kisah di Balik Damai di Aceh’, misalnya, tidak ada niatan sebelumnya untuk menuliskannya. Karena semua yang dicatat secara normatif itu adalah pengabdian yang tulus dan ikhlas melalui pekerjaan sebagai Deputi Menko Kesra pada atasan penulis; Bapak Jusuf Kalla. Tetapi karena beliau berkali-kali meminta penulis menyusun buku tentang proses perdamaian di Aceh, dan penulis tidak mau mengecewakan beliau, akhirnya penulis mewujudkan penyusunan buku ini.

Pengalaman dilematis ini muncul kembali, ketika redaksi Majalah ACEHKINI menghubungi penulis minta menulis opini pengalaman proses perdamaian damai di Aceh. Tak terhitung e-mail, telepon dan pesan pendek (SMS) redaksi Majalah ACEHKINI terhadap penulis yang ‘memaksa’ agar menulis opininya. Karena dasar utamanya adalah demi menumbuhkembangkan perdamaian abadi di Aceh, tak kuasa penulis menolak permintaan

redaksi. Namun, penulis ingin mengkaji dari perspektif lain dari tema yang diminta oleh redaksi.

Euro, ‘Respect’ dan PerdamaianSAAT MENYUSUN TULISAN ini, penulis dan publik peminat bola masih hangat dengan sajian EURO 2008. Ada sebuah fenomena menarik dari jargon dan pesan yang dikampanyekan dalam EURO 2008, yakni ‘respect’. ‘Respect’ dapat digunakan sebagai payung yang menaungi begitu banyak perbedaan,” kata Platini, pada pembukaan workshop bagi 16 asosiasi sepakbola yang ambil bagian di putaran final Piala Eropa seperti dilansir uefa.com. ”Ini adalah kata yang dipahami oleh banyak bahasa,” tambahnya. Dengan kampanye ini, diharapkan Piala Eropa dapat menjadi sebuah kompetisi besar tanpa mengesampingkan nilai-nilai saling menghargai antar pihak-pihak yang terlibat dalam sepakbola.

Dalam praktiknya, kata respect nantinya diharapkan akan diresapi semua pihak agar terwujud menghargai tim lawan, menghargai wasit, dan menghargai perbedaan yang lain atas dasar kemanusiaan. Berkompetisi, bukanlah berkelahi.

Atas hal ini, penulis menemukan sebuah artikel yang pernah diwacanakan oleh

Filsuf Immanuel Kant. Kant punya analisis kata RESPECT berdasarkan pada renungan pendeknya yang ia tulis tahun 1795. Tulisan itu berjudul “Zum ewigen Frieden” atau Menuju Perdamaian Abadi. Melalui gagasannya, Kant mengajak kita untuk menjadi manusia yang baik, yang menaruh respek terhadap orang lain, dan ‘patuh’ pada prinsip hukum moral. Melalui tulisan pendek tersebut, Kant mengajukan usul bagaimana perdamaian abadi dapat diwujudkan, bukan lagi sekadar retorika tetapi dimulai dari respek dan saling menghargai.

Kant menjelaskan kalau manusia berpikir rasional, pasti tidak akan terjadi perang. Peperangan adalah tidak rasional, tidak logis, tidak berdasar akal sehat. Perang adalah sebuah kebodohan. Semakin dewasa dan berakal sehat seseorang, dia akan semakin meninggalkan sifat brutal dan hobi perang.

Dan ternyata dalam EURO 2008, walaupun ada gejolak kecil dari beberapa supporter, terlihat perdamaian dan keindahan dalam sebuah fair play. Kita saksikan bagaimana Guus Hiddink memeluk yuniornya, Marco van Basten, usai pertempuran yang menyesakkan dada antara Rusia-Belanda. Pun terlihat para pemain Jerman dan

Farid Husain

Tim PerundingMoU Helsinki.

Refleksi Tiga Tahun MoU Helsinki

Kita berharap, tiga tahun perdamaian di Aceh juga menjadikan semua komponen bisa mencapai stabilitas ‘emosi’ untuk bergerak, bersaing dengan fair...


tahunaC h DaMaI3

suatu resolusi, angkanya sekitar 73,5%. Dan ada 51,2% konflik yang cenderung menyebabkan keruntuhan rezim politik. Mengacu pada riset ini, tentunya Indonesia boleh berbangga hati bahwa di tengah sejumlah negara tidak mampu (belum berhasil) menghasilkan resolusi, Indonesia mampu dan berhasil tanpa ada pihak yang merasa kehilangan muka, lossing face.

Seperti dalam fenomena bola, GOL bernama DAMAI menjadi idaman semua pihak. Kalaupun ada yang tidak puas, semuanya menerima dengan lapang dada. Bagaimana caranya…? Seperti disebutkan Kant di atas bahwa perdamaian abadi dapat diwujudkan dengan saling menghargai. Dalam bahasa lain, penulis menganalogikan saling menghargai dengan sebuah keluarga.

Dalam beberapa kesempatan dan tulisan, penulis mengatakan, layaknya suami-istri yang telah rujuk, MOU Helsinki menjadi simbol dan momentum kembalinya RI dan GAM dalam bahtera perahu keluarga yang berkomitmen untuk saling percaya, saling mencintai, saling menghormati dan tidak menyakiti satu dengan yang lain. Istri harus memahami peran dan kewajibannya serta tidak melakukan hal-hal yang menjadikan sang suami marah, benci, dikhianati, dan “kehilangan muka”. Begitupun sebaliknya. Kalaupun ada ketidakcocokan, dan hal itu sebagai sesuatu yang lumrah dalam rumah tangga, sebaiknya diselesaikan dengan cara elegan. Tidak perlu berteriak-teriak sehingga tetangga mengetahuinya, yang mengakibatkan permasalahan menjadi semakin runyam.

Hal ini sebenarnya sesuai dengan paragraf pertama dan kedua preambul MOU Helsinki yang menyebutkan, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua.

Penulis ingat sekali bagaimana perundingan Helsinki antara RI dan GAM pada tahap I (Januari 2005) yang hampir deadlock karena pembahasan gencatan senjata. Bahkan saat itu hampir

semua delegasi siap angkat koper untuk pulang. Saat itu penulis mengatakan; “lebih baik kita konsentrasi pada hal-hal yang telah disetujui. Bukan pada yang tidak disetujui. Dan karena malam sudah larut, sebaiknya kita akhiri dulu pertemuan ini. Mari kita tidur dan bermimpi indah untuk membuat yang terbaik dari apa-apa yang kita setujui”.

Dan ternyata, hal tersebut yang menjadikan perundingan demi perundingan, walaupun kadang ‘alot’, bisa berjalan lancar, dan kalaupun ada kebekuan, selalu ada solusi atau jalan tengah yang bermartabat. Ini karena hampir semua yang terlibat, baik yang di meja perundingan, maupun yang tidak, memiliki semangat yang sama; DAMAI.

Kini tiga tahun sudah damai berjalan. Layaknya manusia baru lahir, usia tiga tahun adalah proses anak mencapai emosi yang ‘stabil’. Dalam sejumlah literatur disebutkan, manusia yang telah berusia tiga tahun tidak mengalami lagi sebuah ledakan kemarahan (temper tantrum) yang sering dialami oleh kebanyakan anak usia di bawah tiga tahun (seperti berteriak-teriak dan menangis keras-keras apabila kemauannya tidak dikabulkan).

Yang terjadi, sang anak justeru mulai memahami persaingan. Setiap hari mereka menemukan ukuran-ukuran baru dari diri mereka. Anak-anak usia ini selalu mengukur dirinya terhadap anak-anak lain. Bahkan di usia tiga tahun, anak sudah memiliki rencana-rencana, tujuan-tujuan, dan harapan-harapannya. Seorang psikolog berkebangsaan Jerman, Dr Hermann Scheuerer-Englisch menjelaskan, “Tentu saja anak ingin agar ia mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya dan kesempatan untuk banyak mencoba.”

Kita berharap, tiga tahun perdamaian di Aceh juga menjadikan semua komponen bisa mencapai stabilitas ‘emosi’ untuk bergerak, bersaing dengan fair layaknya permainan bola untuk merencanakan sejumlah aksi menuju kesejahteraan untuk semua. SEMOGA.

Selamat Ulang Tahun Perdamaian, 3 Tahun MoU Helsinki. [a]

Turki saling bertukar kaus dan memberikan aplaus seusai laga yang sangat menarik ditonton.

Damai Abadi di AcehPERTANDINGAN EURO 2008 menjadi perhatian dunia. Namun dalam beberapa bulan, perhatian itu akan menguap. Berbeda dengan perdamaian di Aceh. Di tengah negara lain masih menghadapi separatisme yang hendak memerdekakan diri, Aceh yang berjuang untuk merdeka selama 29 tahun kini berdamai dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dunia memuji dan memberikan apresiasi terhadap hal ini. Simak sejenak kajian KOSIMO, sebuah lembaga riset yang menyebutkan; dari tahun 1945-1999 konflik yang terjadi di dunia menunjukkan bahwa 143 negara di dunia diguncang oleh 693 konflik.

Dilihat dari upaya penyelesaiannya, menurut KOSIMO, konflik internal cenderung tidak menghasilkan

42

200521 Agustus Seorang warga ditembak mati oleh lima anggota GAM di Pante Ceureumen, Aceh Barat. Beberapa bulan kemudian, polisi berhasil menangkap pelaku.

28 AgustusKontak tembak antara TNI dan GAM terjadi 10 menit di Indrapuri, Aceh Besar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

10 SeptemberDua personel TNI tewas ditembak di Baktiya, Aceh Utara.

12 OktoberPolisi menembak mati seorang anggota GAM di Darul Makmur, Nagan Raya.

Noda Merah Usai Tinta Damai Ditoreh

14 OktoberPasukan TNI menembak empat anggota GAM, di antaranya ada yang mengalami luka parah.

31 OktoberSeorang anggota GAM tewas dan rekannya luka parah karena ditembak TNI di Idi Rayeuk, Aceh Timur.

9 DesemberSekitar 4.500 pengungsi korban konflik berkumpul di Bireuen dan Pidie. Kebanyakan tanpa bantuan, dan pulang berjalan kaki ke Bener Meriah dan Aceh Tengah. Mereka mengungsi untuk menyelamatkan diri dari konflik sejak tahun 2001.

20071 JanuariKantor KIP Aceh Tengah dibakar petugas kebersihan kantor itu yang mengaku dia membakar setelah menerima SMS yang menyuruhnya dengan imbalan Rp 20 juta.

16 JanuariDua prajurit TNI dan empat bekas kombatan GAM berkelahi di pasar Trumon Timur, Aceh Selatan. Ke-tika seorang polisi coba menghen-tikan perkelahian, belasan mantan kom batan lain ikut membantu temannya sehingga polisi dan dua personel TNI babak belur. Empat orang ditangkap beberapa hari ke-mudian.

11 MaretWarga mengeroyok delapan jamaah tabligh yang datang ke Lhok Meu reubo, Sawang, Aceh Utara, dan menuduh mereka mengajar alir an sesat. Warga curiga karena se orang di antaranya bertato dan ditemukan gambar porno dalam HP.

21 MaretWarga Alue Dua, Nisam, Aceh Utara, menganiaya empat anggota TNI yang datang dan menginap di gedung sekolah tanpa melapor ke aparat desa karena dicurigai agen intelijen. Keesokan harinya, ketegangan makin meningkat saat militer menuding KPA berada di balik penyerangan itu, tapi KPA menyatakan campur tangan mereka justru untuk menyelamatkan personel TNI dari pemukulan lebih parah. Untuk meredakan ketegangan, Pangdam menjamin anggotanya tak akan membalas dendam. Meski ada jaminan, dua hari setelahnya, sekelompok TNI kembali ke desa dan menganiayai belasan warga.

27 Maret Kantor KPA Lhoksukon, Aceh Utara, dibakar.

3 AprilSebuah kotak berisi granat aktif ditemukan di luar kantor Bupati Aceh Utara dan ada surat ancaman. Dalam kotak lain di depan kantor Walikota Lhokseumawe ditemukan empat peluru, kain kafan dan juga surat ancaman.

23 AprilSatu granat dilempar ke rumah Wakil Walikota Lhokseumawe sehingga rumah rusak ringan.

24 AprilGranat dilempar ke markas Brimob di Banda Aceh, mengakibatkan tiga kendaraan rusak.

29 AprilGranat dilempar ke rumah bekas jurubicara GAM Sofyan Dawood di Lhokseumawe, sehingga mengalami rusak ringan.

3 MeiSatu bom dengan penunjuk waktu ditemukan dalam kolam di halaman rumah Ketua DPRK Pidie.

14 MeiSebuah ledakan merusakkan gedung DPRK Bener Meriah, tapi tak ada korban jiwa.

15 MeiGranat dilempar ke Kantor Camat Bies, Aceh Tengah, yang merusakkan gedung, tapi tak ada korban jiwa.

23 MeiSeorang tersangka perampok tewas dan satu lagi terluka dalam kontak tembak dengan polisi di Peudawa, Aceh Timur. Polisi menyita sepucuk M-16 dan satu mobil.

3 JuniSeorang bekas anggota GAM dan keluarganya diserang sekelompok orang di rumah, yang mengakibatkan seorang anak meninggal dunia.

15 JuniEmpat nelayan, termasuk dua anggota KPA, tewas ketika boat mereka ditabrak kapal dari Sumatera Utara di perairan Langsa.

16 JuniSeorang guru SD dibunuh tiga pria di Pidie.Mobil kampanye calon Bupati Bupati Bireuen, Nurdin Abdurrahman, ditembaki saat sedang parkir tanpa penumpang.


tahunaC h DaMaI3

2006JanuariTerjadi sembilan penggalian kuburan oleh penduduk dan menemukan 23 mayat yang diyakini korban pembunuhan di empat kabupaten. Kebanyakan mayat itu ditemukan dekat pos TNI di Lhokseumawe dan Aceh Utara.

17 FebruariKantor Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) di Blangpidie, Aceh Barat Daya, dirusak sekitar 100 pendemo yang dipimpin mantan ketua front antiseparatis. Seorang pengurus SIRA dianiaya.

MaretRatusan warga mendatangi Mapolsek Peudawa, Aceh Timur, memprotes penembakan seorang warga yang tak memberi uang pada polisi. Kantor diobrak-abrik dan sempat dibakar. Polisi yang memburu massa memukul 17 warga.

1 MeiEnam warga dipukul oleh Brimob yang ditempatkan untuk mengawal ExxonMobil di Nibong, Aceh Utara. Eksesnya, penduduk tiga desa berdemo untuk meminta agar pos Brimob dipindahkan.

3 JuliSeorang bekas anggota GAM tewas dan tiga lainnya terluka --termasuk polisi-- dalam insiden bersenjata di Payang Bakong, Aceh Utara.

15 SeptemberBelasan orang yang diyakini bekas anggota GAM merusak tujuh rumah di Labuhan Haji Timur, Aceh Selatan. Aksi itu diduga karena mereka kecewa tak mendapat dana bantuan perumahan.

25 OktoberSeorang satpam Kantor Dinas Sosial memasang bendera Merah Putih terbalik. Pada malamnya, dia dipukuli seorang polisi. Dua hari kemudian, korban meninggal dunia.

22 November Calon Gubernur Aceh Humam Hamid dan rombongan diserang sekelompok orang saat singgah di Keude Peusangan, Bireuen. Bus yang ditumpangi rombongan rusak parah diamuk massa dan atribut kampanye dibakar.

11 DesemberSebuah bom meledak di Sawang, Aceh Utara, tanpa menimbulkan korban jiwa. Bom kedua berhasil dijinakkan.

29 JuliGranat meledak di kantor Wakil Bupati Bireuen yang mengakibatkan kerusakan, tapi tak ada korban jiwa.

1 AgustusBom meledak di gedung DPRK Aceh Tenggara yang merusakkan bangunan, tapi tak ada korban jiwa.

14 AgustusKantor Bupati Aceh Tenggara diserbu massa yang berusaha menghentikan pelantikan 15 camat. Akibatnya, pelantikan para camat dilakukan sehari kemudian.

15 AgustusPolisi menganiaya 12 orang –tujuh di antaranya harus dirawat di rumah sakit—dalam insiden di Desa Tanjong Beuridi, Peusangan Selatan, Bireuen.

25 AgustusKantor Camat Bambel dan Badar di Aceh Tenggara dibakar.

27 AgustusSebuah gedung sekolah dibakar di Semadam, Aceh Tenggara.

28 AgustusSebuah pesantren dibakar di Bambel, Aceh Tenggara.

4 SeptemberKepala Tata Usaha SMA1 Kota Bakti, Pidie, ditembak mati oleh dua perampok. Gaji guru Rp 87 juta dibawa kabur pelaku.

7 SeptemberPolisi menembak mati Kamaruddin bin Lek Yeh alias Si Teh dalam penyergapan di Padang Tiji, Pidie. Korban diyakini otak serangkaian perampokan dan penculikan di Pidie.

15 DesemberKantor KPA Lawe Alas, Aceh Tenggara, dibakar.

27 DesemberSeorang warga, Badruddin, dibunuh kelompok bersenjata di Sawang, Aceh Utara. Beberapa saat kemudian, seorang anggota KPA diculik dan disiksa oleh pengikut Badruddin.

2008 1 MaretSekelompok orang menyerang dan membakar kantor KPA Atu Lintang, Aceh Tengah. Lima orang tewas dan satu lagi terluka parah dalam insiden itu. Polisi telah menangkap para pelaku untuk diproses sesuai hukum berlaku.

13 MaretMukhlis Gayo, mantan calon Bupati Aceh Tengah, diculik di Takengon. Dia ditinggal pelaku ketika dihadang blokade polisi di Bireuen. Dua penculik ditangkap.

29 MaretSeorang anggota polisi militer Sertu Ujang Ardiansyah, ditembak mati oleh dua orang bersepeda motor di sekitar Stadion Lhong Raya, Banda Aceh.

27 AprilTujuh warga negara China dan seorang WNI yang sedang melakukan survey investasi diculik kelompok bersenjata di wilayah Pinding, Gayo Lues. Para penculik menuntut tebusan Rp 300 juta. Semua korban dibebaskan dua hari kemudian setelah setengah tebusan dibayar.

25 MeiDua toko emas di Trienggadeng, Pidie Jaya, dirampok enam pria bersenjata api jenis AK-47 dan pistol FN. 1,5 kilogram perhiasan emas dibawa kabur pelaku.

15 JuliPolisi menewaskan empat pria bersenjata AK-56 dan AK-47 dalam kontak senjata di kawasan Beutong, Nagan Raya. Seorang rekan mereka ditangkap.

44

K ALAU KITA BERBICAR Atentang “tantangan”, maka kita per-lu bicara lebih dulu tentang mandat dan kapasitas. Secara ringkas, man-dat dan kapasitas BRA terbingkai dalam ketentuan MoU Helsinki pas-al 3.2.3: “Pemerintah RI dan Peme-rintah Aceh akan melakukan upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna memperlancar reintegrasi mereka ke dalam ma syarakat. Langkah-langkah ter se but mencakup pembe-rian kemudahan ekonomi bagi man-tan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti dan masyarakat yang terkena dampak. Suatu dana reintegrasi di bawah kewenangan pemerintah Aceh akan dibentuk”.

Jadi pada dasarnya, mandat BRA adalah “melakukan upaya …” dan kapasitasnya adalah “suatu dana integrasi …”. Berlandaskan mandat dan kapasitas inilah maka timbul tantangannya, yaitu melak-sanakan kehendak Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh untuk “mem-perlancar reintegrasi…”.

Reintegrasi terbagi dalam dua jenis: fisik dan mental. Reintegrasi fisik adalah pengembalian mere-ka yang sebelumnya telah keluar dari lingkungan masyarakat untuk kem bali hidup dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan bantuan agar yang bersangkutan, seperti disebut-kan dalam pasal 3.2.3 MoU tersebut di atas, bisa dengan segera memu-lai hidup baru sebagai warga ma-syarakat biasa dan mencari nafkah secara normal. Dalam menangani tahap ini, BRA telah menyusun

strategi dan program-program yang perlu dan sesuai. Pada tingkat awalnya, pihak-pihak yang disebut dalam MoU itu, perlu menerima bantuan segera untuk bisa melan-jutkan hidup. Kalau kita banding-kan dengan korban tsunami yang sudah kehilangan segala-galanya, maka korban konflik juga tidak jauh bedanya. Keduanya adalah korban bencana, yang satu bencana akibat perbuatan manusia sendiri (sering disebut sebagai bencana sosial), dan yang satu lagi bencana alam. Bagi para korban, seorang anak yatim umpamanya, tidak ada beda bagi-nya apakah orang tuanya terbunuh kena peluru atau tertimpa bangun-an dalam gempa. Akibat baginya adalah sama, ia telah kehilangan orangtua dan memerlukan bantuan yang sesegera mungkin, sebelum ia sanggup berdiri atas kaki sendiri. Karena itulah, seperti BRR, BRA juga mempunyai program-program yang bersifat fisik (membangun rumah, membantu yang sakit dan yang cacat, dsb.)

Jadi pada dasarnya, BRA, yang walaupun kelahirannya berpunca pada keputusan politik, adalah pekerja sosial, melakukan kerja-kerja bantuan kemanusiaan, dengan target yang jelas dan terbatas, yaitu yang berkaitan dengan konflik, sama juga sifatnya dengan BRR yang skop bantuannya terbatas pada korban gempa/tsunami. Namun terdapat perbedaan besar antara dua badan ini dari segi target bantuan. Korban bencana alam terjadi dalam waktu yang singkat dan mental trauma timbul bersifat keterkejutan (shock)

yang tidak membawa rasa marah apa lagi dendam dalam diri korban, lebih-lebih lagi bagi masyarakat yang teguh beragama seperti orang Aceh. Proses pemulihan mental akibat tsunami di Aceh bahkan begitu cepat dan menyeluruh hingga mengherankan pakar-pakar psikologi sosial di seluruh dunia. Lain halnya dengan para korban konflik yang menderita trauma fisik dan mental berkepenjangan. Memberi bantuan materi harus dimaksudkan sebagai pemula pro-ses dan harus bisa diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat (paling lama tiga tahun, tergantung pengadaan dana yang cukup dan tepat waktu).

Tidak demikian halnya dengan proses reintegrasi mental yang pada dasarnya adalah menghilangkan rasa dendam antara para pihak. Memang, reintegrasi mental tidak dapat dimulai tanpa penyelesai an proses rehabilitasi fisik terlebih dulu. Ini sudah dibuktikan oleh mantan Ketua BRA pertama, yang mencoba melaksanakan usaha rekonsiliasi masyarakat korban konflik yang melibatkan anggota GAM dan anggota milisi di Bener Meriah melalui pendekatan adat dan agama, seperti kenduri peusijuek, dll. Walaupun peristiwa itu berlang-sung sangat baik, namun effeknya ti dak tahan lama, bahkan telah me-nimbulkan kecaman masyarakat korban konflik yang pada umumnya berpendapat: “bagaimana kami bi sa saling bermaaf-maafan dan melu-pakan apa yang terjadi sedangkan rumah kami yang dibakar belum di-

BRA dan Tantangannya

M. N. Djuli

Ketua Harian Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA).

K O L O M


tahunaC h DaMaI3

ganti dan kami masih meringkuk di tempat-tempat pengungsian, luka-luka kami belum diobati. Bagaima-na kami lupakan orang tua kami dan anak-anak kami yang telah di-bunuh, kaum perempuan kami yang diperkosa?”

Karena itu, BRA dalam rencana strateginya sekarang membagi pro-gram-program reintegrasi ke dalam tiga tahap: Kompensasi, Pember-dayaan ekonomi, Pembangunan perdamaian (peace building). Ta-hap kompensasi sebenarnya sudah harus selesai di tahun pertama (2006) atau paling lambat tahun kedua (2007). Dalam tahun 2008 ini sepatutnya BRA sudah bisa melang-kah ke tahap-tahap pemberdayaan ekonomi dengan mengadakan train-ing-training ketrampilan dan meng-adakan peluang perkerjaan. Tahun 2009, sepatutnya dimulai tahap peace building di mana kita harus menangani masalah-masalah yang lebih tinggi seperti pembentukan Komisi Kebenaran dan Konsiliasi serta Pengadilan HAM; menangani masalah-masalah pembentukan Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terselesaikan (MoU 3.2.6). Sayangnya, karena keterlambatan penurunan dana (pada waktu penu-lisan ini yaitu pertengahan bulan Juli 2008, 2/3 dana tahun 2007 BRA dari Pemerintah Pusat masih belum diterima. Oleh karena itu hingga kini dan bahkan sampai ta-hun depan BRA akan masih belum bisa mengakhiri tahap kompensasi untuk bisa melangkah maju ke ta-hap pemberdayaan ekonomi yang sebenarnya. Yang sudah jelas, dana tahun 2008 sudah mati sebelum la-hir karena Pemerintah Pusat telah memutuskan untuk tidak mem-berikannya karena tidak mungkin BRA menghabiskan dengan baik pendanaan ganda (450 milyar dari 2007 dan 600 milyar yang diajukan BRA untuk 2008). Di sini juga terli-hat perbandingan yang sangat ber-beda dengan BRR. Bantuan dana untuk BRR sangat cepat dan sangat besar walaupun hanya terbatas un-tuk bencana yang singkat dan pada umum nya mengenai penduduk pesi-sir. Tanpa mengecilkan kehancuran akibat tsunami, sepatutnya disa-dari bahwa bencana sosial konflik berlangsung selama 30 tahun dan merata di seluruh Aceh. Kalau dip-ikir-pikir, tak ada rakyat Aceh yang tidak terkena dampak konflik ba-

rang sedikit. Namun dalam penda-naan, bukan saja tidak sampai 10% dana BRR tetapi juga penyaluran-nya tidak langsung, sangat lambat dan tersendat-sendat.

Keterlambatan pencairan dana itu sebenarnya mempunyai dampak yang luas:• Pemberian bantuan/kompensasi

kepada korban konflik ikut terlambat

• program pengembangan eko-nomi korban konflik menjadi terhambat

• data korban konflik belum final (tidak bisa segera diselesaikan karena menunggu dana, bahkan sebagian biaya yang cukup besar untuk verifikasi data didapatkan BRA dari bantuan donor asing seperti UNDP dan USAID), sehingga selanjutnya berantai kepada keadaan di mana: a banyak data penerima ban-

tuan yang bukan berasal dari korban/ahli waris korban konflik (data tidak akurat).

a BRA kesulitan menentukan prioritas penerima bantuan. Waktu pendistribusian ban-tuan menjadi lama.

a Data penerima bantuan yang tidak akurat berpotensi memicu konflik baru di masyarakat

• Adanya ketentuan bayaran bantuan berdasarkan by name dan by address menyebabkan tidak mungkinnya dibuat sistem pembayaran berkelompok secara sistematik demi menghasilkan sesuatu proyek bersama yang akan membuka ruang kerja baru bagi para korban konflik.Kelompok-kelompok pember-

dayaan ekonomi hanya bisa dilak-sanakan sekiranya ada kesukare-laan di kalangan penerima bantuan untuk menggabungkan diri dan membuat sesuatu usaha bersama. Bantuan menurut sistem individual dan by name and by address menju-rus kepada penggunaan dana ban-tuan untuk keperluan konsumtif dan bukannya modal usaha.

Pencapaian WALAUPUN DENGAN BERBAGAI tantangan dan halangan, BRA telah berhasil juga melaksanakan program-programnya dengan baik. Dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi tahun 2007 umpamanya BRA memberi dalam dua tahap: 60% dan 40%. Mereka yang telah

menggunakan yang Rp 6 juta untuk modal usaha, baru diberi Rp 4 juta lagi. Sistem ini telah berhasil “memaksa” kebanyakan penerima dana, di beberapa wilayah hingga 80%, untuk menggunakan dana bantuan Rp 10 juta perorang itu untuk modal usaha. Namun sifatnya masih secara individual dan terbatas pada usaha-usaha kecil. Padahal kalaulah mereka bisa digroupkan, akan mungkin kita buat usaha-usaha besar seperti membuka lahan pertanian, peternakan dan pabrik.

Sesungguhnyalah, masih ba-nyak yang harus dilakukan BRA dan keberhasilannya sangat tergantung pada sistem pendanaan yang rasi-onal. BRA siap dengan mekanisme-mekanisme dan programming yang diperlukan untuk melaksanakan sistem pemberdayaan ekonomi yang mantap yang akan lebih menjamin kehidupan masa depan para mantan kombatan dan korban konflik. Kita mempunyai pakar-pakar yang siap disumbangkan oleh badan-badan donor nasional dan internasional seperti SSPDA (Bappenas), UNDP, USAID, IOM, GTZ, KFW, FAO, UN-ORC, ILO, AUSAID, dan lain-lain-nya yang masih beroperasi di Aceh untuk setahun dua lagi. BRA bah-kan sedang dalam diskusi intensif dengan para stakeholders post con-flict resolution untuk kemungkinan pembentukan Multi Donors Fund 2 (MDF 1 mendanai BRR).

BRA ingin menunjukkan bagai-mana kebijaksanaan mengguna-kan dana bantuan dengan rasional adalah sangat menguntungkan. Contohnya, ketika 3.000 mantan kombatan GAM menerima Rp 25 juta seorang, para mantan panglima wilayah GAM membagi-bagikan dana tersebut ke pada puluhan ribu penerima sehingga seorang hanya mendapat sedikit saja, yang tidak mungkin digunakan untuk modal usaha. Kecuali Pidie. KPA Pidie de-ngan cara sangat rasional mendapat-kan persetujuan beneficieries di Pi-die untuk tidak membagi-bagikan uang tersebut tetapi diinvestir dalam sebuah usaha bersama. Kini usaha bersama ini mempunyai beberapa unit truk dan telah memenangi beberapa tender kontrak berbagai pembangunan infrastruktur BRR dan pemerintah. Dengan demikian beneficieries akan menerima faedah yang berterusan. Inilah satu contoh sistem pemberdayaan ekonomi yang rasional dan berhasil. [a]

ketika 3.000 mantan kombatan GAM menerima Rp 25 juta seorang, para mantan panglima wilayah GAM membagi-bagikan dana tersebut ke-pada puluhan ribu penerima sehingga seorang hanya mendapat sedikit saja

46

LEBAR JALAN BETON ITU 2,5 METER. Hanya cukup dilalui satu mobil. Lalu bersambung dengan jalan setapak. Di sisinya berjejer rumah, banyak yang kumuh. Lewat jalan itulah saya menapaki perjalanan hingga tiba di satu rumah permanen bercat biru muda, berdiri kokoh, menghadap ke selatan.

Rumah itu milik Abdul Mukarim Al-Mujahid, 40 tahun, warga desa Tabuk, Isabella City, Basilan, Kepulauan Mindanao, Filipina. Dia bekas asisten jururunding MNLF (Moro National Liberation Front), kelompok perlawanan di selatan Filipina. Pria hitam manis itu mempersilakan duduk. Tak lama berselang, seorang anak lelaki menghidangkan teh dan penganan pisang goreng berbalut gula merah.

Al-Mujahid mempersilakan minum dan mencicipi hidangan yang telah tersedia, sembari menanyakan maksud dan tujuan kedatangan saya. Dia adalah anggota MNLF angkatan 1982, bertepatan dengan 10 tahun umur organisasi pejuang kemerdekaan bangsa Moro, yang didirikan pada 1972.

Dua tahun bergabung dengan MNLF, dia dikirim belajar ke negeri Muammar Qhadafi. Di sana, dia belajar sampai menyabet gelar sarjana. Selama bersekolah di Libya, Al-Mujahid banyak berkenalan dengan pejuang seluruh dunia. Salah satunya, warga Aceh yang juga belajar di sana. ”Ada kawan saya dari Aceh, saat itu satu kelas sama saya,” katanya.

Pada 1992, dia menamatkan pendidikan. Karena diembargo PBB atas prakarsa Amerika Serikat, Pemerintah Libya tak sanggup membiayai pelajar yang ingin kembali ke negara asal. Akhirnya, Al-

Membaca Perjuangan Bangsa Morooleh IMRAN MA

Mujahid memilih bekerja selama tiga tahun dan baru pada akhir 1995, dia pulang kampung di Basilan.

Sebagai anggota pejuang MNLF, ia selalu berhubungan dengan teman-temannya. Karena memiliki kemampuan, baru dua bulan di kampung halaman, tahun 1996, dia dijemput untuk terlibat dalam perundingan damai antara MNLF dan Pemerintah Filipina, yang berlangsung di Jakarta. Posisinya sebagai asisten tim. Perundingan berjalan alot, Nur Misuari, pimpinan MNLF menjadi ketua delegasi MNLF. Sedangkan di pihak pemerintah dipimpin Fidel Ramos.

Hari Jumat, 30 Agustus 1996, kesepa-katan damai ditandatangani kedua pihak, disaksikan Presiden Soeharto, Sekretaris Jenderal OKI Hamid Algabid, duta besar negara anggota Komite Enam OKI, dan para duta besar anggota ASEAN di Jakarta.

Dari perundingan itu, semua berharap konflik yang sudah berlangsung 30 tahun lamanya, dan telah menewaskan 120 ribu jiwa, segera berakhir. Dan Nur Misuari entah sadar atau tidak, di belakangnya sedang bertempur dua kelompok besar sempalan dari organisasi yang dipimpinnya, karena perbedaan ideologi, watak, suku dan cara berjuang. MNLF pun pecah dalam dua kelompok sempalan, MILF dan Abu Sayyaf.

Menurut beberapa warga dan aktivis yang saya temui saat bertandang ke Basilan, Maret silam, Misuari berasal dari Sulu. Sementara pemimpin MILF Salamat Hasyim (kini Murad Ibrahim) berasal dari Cota Bato, suku Iranun. Perbedaan suku dan tanah kelahiran juga bagian dari penyebab perpecahan.

Salamat Hashim meninggal tahun

DARI ATAS: HEPINoY.NET; ARVIN C CHUA/PINoYCENTRIC.CoM; ARKIBoNGBAYAN.oRG


tahunaC h DaMaI3

2003 dalam pertempuran dengan pasukan Filipina. Dia dikenal sebagai pejuang MNLF berideologi Islam. Karena berbeda dengan Misuari, yang kekirian, dan ingin mendirikan negara Islam, pada 1997 dengan membawa pasukan dan anak mujahidin, berjuang di bawah payung MILF.

Kelompok pejuang Abu Sayyaf yang lahir tahun 1991 juga mau mendirikan negara Islam di wilayah lebih kecil: Basilan dan Kepulauan Sulu, di bawah pimpinan ulama tasawuf Abdul Razak Bin Zalzalani dari Kota Isabella, Basilan. Daerah ini banyak dihuni suku Samaa, Tauchung dan Bajjoa. ”Perbedaan itu berpengaruh pada konflik mereka,” ujar Niel Murad, aktivis sipil bangsa Moro.

Walau banyak pihak meragukan perdamaian yang dimediasi Indonesia, tapi Pemerintah Manila tetap mengambil satu kelompok untuk diajak berdamai. Entah sengaja atau tertipu laporan intelijen, Manila menganggap MNLF sanggup mengiyakan kedua kelompok itu. Namun ternyata tidak.

Kelompok sempalan mendapat tem-pat di hati rakyat setelah melihat hasil perundingan Misuari yang kacau balau. Kesepakatan damai itu diawali dengan dibentuknya Dewan Filipina Selatan untuk Perdamaian dan Pembangunan (SPCPD). Dewan dibentuk untuk mengawasi proyek pembangunan di 14 provinsi dan sembilan kota. SPCPD diketua Misuari. Dewan kabinet bentukan Misuari banyak bukan dari garis perjuangan. Sejumlah proyek yang dikerjakan bermasalah.

SPCPD berjalan tiga tahun, kemudian disusul dengan pelaksanaan referendum untuk menentukan berapa provinsi ber-gabung ke wilayah otonomi Muslim Min-danao. Misuari juga mencalonkan diri se-bagai gubernur di wilayah otonomi muslim dan menang.

Autonomous Region for Muslim Mindanao (ARMM) ditetapkan tahun 1989, semasa Presiden Filipina dijabat Qurazon Aquino. Yang termasuk dalam daerah otonomi muslim hanya Tawi-Tawi, Sulu, Lanao del Sur dan Maguindanao. Sudah tiga jabatan disandang Misuari, sebagai ketua MNLF, ketua SPCPD, dan gubernur wilayah otonomi muslim.

Kesenjangan antara pejuang semakin bertambah. Kabinet yang diangkat bukan dari garis pejuang. Sebagian pemimpin teras berjaya sendiri dengan mengisi jabatan baru, dan jadi kontraktor, melupakan nasib kawan seperjuangan yang masih terlilit kemiskinan. Korupsi merajalela.

Poin-poin perjanjian perdamaian

yang telah disepakati banyak terabaikan. Sebagai contoh dalam perjanjian memuat sejumlah butir, seperti gerilyawan Moro yang direintegrasikan ke pasukan militer Filipina sebanyak 7.500 orang, dengan rincian 5.750 personel bergabung ke militer dan 1.750 orang jadi aparat kepolisian. Namun kenyataannya, yang direkrut banyak dari luar pejuang, dan tidak setengah dari jumlah itu ditepati pemerintah.

”Pak Prof mungkin sudah sedikit beda, karena seorang gubernur dan pasti dekat Istana Malacanang,” sebut Al-Mujahid diplomatis. Pak Prof adalah sebutan akrab di kalangan rekannya untuk Nur Misuari. Malacanang adalah tempat kediaman Presiden Filipina.

Roda perdamaian berjalan terseok-seok. Di tengah gagasan pembangunan, perang masih berlangsung. Dua kelompok terus bertempur untuk mencapai tujuannya. Kelompok Abu Sayyaf menghadang pasukan pemerintah di Kepulauan Sulu, sementara MILF bertahan 1 kilometer dari pasar Cota Bato.

Kepulauan Mindanao tak banyak ber-ubah pascadamai. Saat saya melintasi jalan dari Cota Bato menuju Davao, terlihat sejumlah lembaga asing yang ikut membantu pembangunan fasilitas publik di sana. Layaknya Aceh pascatsunami, banyak pamflet nama pemberi bantuan bertengger di sejumlah tempat. Tetapi, masyarakat belum merasakan perubahan.

Pemilihan gubernur baru akan dimulai dan pemerintah Misuari berakhir. Di tengah hiruk pikuk menjelang pemilihan, di kepulauan Sulu terjadi penyerangan hingga menewaskan 160 jiwa. Manila menuduh itu upaya mengacaukan pemilihan gubernur ARMM baru dan Misuari dituding berada di balik aksi tersebut. Manila menjagokan Farouk Husin.

Pascakejadian itu, Misuari berlabuh ke Sabah, Malaysia, dengan tujuan hendak melarikan diri ke Timur Tengah. Namun,

Tentara NPA sedang rehat di hutan Mindanao (atas); Pengangkutan umum di FIlipina Selatan (tengah); Unjukrasa menuntut penghentian perang di Mindanao (bawah).

Di desa-desa,warga belum bisahidup tenang.Mereka menangis, karena keluarganya banyak yang mendekam dalam penjara dengan tuduhan teroris.

48

polisi Malaysia mencokoknya di Pulau Jampiras, lepas pantai Sandakan, Sabah, dan mengembalikannya ke Manila.

Tahun 2001, pengadilan menghukumnya dengan dakwaan membangkitkan kembali perlawanan terhadap Manila di Kepulauan Jolo. Tetapi, kini dia sudah diberikan ruang, dan mendapatkan kebebasan bersyarat dari pengadilan untuk bertarung memperebut-kan kursi gubernur dalam pemilihan yang akan berlangsung Agustus ini.

”Tidak tahu nasib Mindanao ke depan jika para pemimpin kelompok masih belum ikhlas demi tanah Moro,” kata Niel.

Kemiskinan yang melanda masyarakat Mindanao benar adanya. Saat saya ber-tandang ke pinggiran laut Kota Isabella, Malamawi, rumah-rumah panggung kayu berdempetan, di atas rawa-rawa. Tak ada toilet dan air bersih mengalir. Mesjid saja terbuat dari batako, tanpa plasteran dan terlihat sangat rapuh.

Banyak pemuda memilih minggat ke negeri jiran, atau Timur Tengah untuk mendapatkan pekerjaan. Yang tinggal di kampung bekerja sebagai sopir Tri Cycle, dan melaut. Tidak sedikit anak-anak muda yang tak memiliki pekerjaan alias menganggur.

***

FILIPINA YANG BERPENDUDUK LEBIH 82 juta jiwa mayoritas beragama Katolik, mencapai 75 persen. Khusus Mindanao, dihuni bangsa Moro, yang beragama Islam. Masyarakat Islam semakin tersisih sejak tahun 1380 setelah berakhirnya kekuasaan pemimpin-pemimpin Datuk atau Raja Islam.

16 Maret 1521, Spanyol merambah Fili-pina dan mengkristenkan penduduk Islam di Kepulauan Luzon, sebelah utara. Di se-latan, tentara Spanyol menghabiskan lebih dari 375 tahun pertempuran dengan pasu-kan Islam Mindanao-Sulu yang akhirnya kesultanan Sulu takluk pada 1876. Tetapi, warga Muslim tak pernah dapat ditakluk-kan secara total.

Spanyol mengalihkan kolonial ke tangan Amerika, kemudian Jepang. Baru tahun 1946, Filipina merdeka. Kebijakan terhadap bangsa Moro sama saja, meneruskan ke-bijakan kolonial. Namun semangat per la-wanan bangsa Moro tak sanggup diredam.

Pada 1936, Manuel Quezon, kepala pemerintahan Filipina di bawah pemerintah kolonial Amerika Serikat, membuat undang-undang yang menyatakan tanah Mindanao ialah milik publik atau negara.

Walau saat peraturan itu dibuat, Min-danao belum bergabung sebagai bagian dari Filipina, keputusan itulah yang kemudian jadi dasar pembenaran pembelian murah tanah-tanah kaum Muslim oleh warga Katolik dari utara, terutama dari Luzon.

Pelegalan perampasan kepemilikan tanah semakin menjadi-jadi ketika Presiden Ferdinand Marcos menerapkan kebijakan land reform pada 1971.

Kebijakan itu seharusnya membuat ada persamaan kepemilikan tanah dengan tuan tanah yang menguasai Luzon dan Kepulauan Visayas. Yang terjadi justeru pencaplokan tanah, dan penguasaan sektor ekonomi lainnya seperti kapal penangkap ikan besar dan kapal penyeberangan yang hampir semuanya dikuasai orang Manila dan kaum transmigran yang dikirim ke wilayah ini.

“Di sini siapa yang peduli, kapal hampir semua milik orang Manila, dan kebun besar juga milik orang luar kampung kami. Kami masih terjajah,” ujar seorang warga desa Tupay.

***

ENTAH KURANG PERCAYA ATAU pesimis dengan perjuangan MNLF dan MILF, akan terjadi perubahan nasib bang sa Moro, Abu Sayyaf bangkit dan mengobarkan perlawanan di Basilan dan Jolo. Kelompok yang dimotori kaum militan tersebut mendapat sambutan luar biasa dari penduduk setempat. Namun setelah pemimpin spiritualnya Abdul Razak Bin Zaljalani dana Ustad Sulaiman meninggal dunia, masyarakat berpaling dan kelompok itu dianggap tidak bisa mewakili aspirasi mereka.

Abu Sayyaf kocar-kacir. Bahkan, ko-mandan selanjutnya bergerak sendiri-sendiri. Mereka dituduh terlibat serangkaian penculikan dan pengeboman. Hingga akhir nya daerah bekas basis kelompok itu dan yang memiliki keterkaitan dengan orang dituduh sebagai teroris. Pemerintah

Manila didukung Amerika Serikat sibuk memburu dan menangkap orang-orang yang dicurigai.

Di desa-desa, warga belum bisa hidup tenang. Mereka menangis, karena keluarganya banyak yang mendekam dalam penjara dengan tuduhan teroris. Kesedihan itu bertambah karena mereka dihukum tanpa proses pengadilan. Secara keseluruhan di Mindanao, saudara perjuangan mereka, MILF, sedang menghadapi Manila dalam upaya merintis perdamaian. Beberapa kali upaya perundingan sebelumnya gagal.

“Orang-orang di Manila memang cerdik dan licik. Ada yang mereka ajak berkawan, tapi tetangganya dimusuhi dan diperangi,” ungkap Niel, dengan mata melotot dan menatap jauh ke depan. [a]

Seorang anggota Pasukan khusus Amerika Serikat memimpin latihan untuk Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) di Semenanjung Zamboanga, Maret 2003.

ATAS: IMRAN MA —ACEHKINI; BAWAH: EDWARD G MATENS/US NAVY PHoTo

Ustad Almujahid, 40 tahun, mantan asisten jururunding MNLF.


tahunaC h DaMaI3

ACEHKINI Agustus 2008 | A1

A2 | www.conflictanddevelopment.org

Seja

k 20

05...

Tim Konflik dan Pengembangan (Conflict and Development Team) — di bawah Unit Sosial Bank Dunia kantor Jakarta— mulai bekerja di Aceh sejak April 2005, tepatnya saat konflik belum sampai pada kesimpulan: selesai. Awalnya, tim hanya membantu persiapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) atau Support for Poor and Disadvantages Areas (SPADA), khususnya pendataan sumber daya manusia, dan institusi di Aceh yang berpotensi bekerjasama dengan P2DTK.

Dengan tercapainya perjanjian damai RI-GAM di Helsinki, Finlandia, telah menjadi titik awal bagi tim —yang saat itu hanya diisi tiga staf; Patrick Barron, Muslahuddin Daud dan Samuel Clark—untuk mengembangkan strategi kerja lebih komprehensif, menyikapi perubahan status Aceh sebagai daerah pascakonflik. Tujuannya ikut serta membantu terciptanya perdamaian abadi di Aceh.

Baik di Jakarta maupun dalam kunjungan ke Aceh, Scott Guggenheim, Susan Wong, Sri Kuntari, dan Victor Bottini, intensif memantau kerja tim. Tiga tahun telah berlalu, tim terlibat membantu Aceh. Perjalanan masih panjang, setidaknya sampai strategi yang dibangun sejak awal: berakhir tahun 2010.***

Sej

ak 2005...

Aktivitas Pelaksana Mitra Pelatihan Resolusi dan Mediasi Konflik (CRT) Pelatihan Dasar

NGO (ditentukan kemudian)

Pelatihan Resolusi dan Mediasi Konflik (CRT) Pelatihan Lanjutan


Resolus Konflik: Dalam Konteks Paska MoU Helsinki


Bantuan terhadap Perempuan yang Menjadi Kepala Rumah Tangga

NGO Asia Foundation

Bantuan terhadap Integrasi Pengungsi NGO (ditentukan kemudian)Program Radio Pemuda Aceh untuk Mendukung Perdamaian

WB Search For Common Ground

Strategi Kampanye Damai WB WBFilm Komedi tentang Perdamaian WB Forum LSM Aceh Program Pengawasan Media (Media Watch)

WB (ditentukan kemudian)

Film Dokumenter tentang Reintegrasi WB Aceh Society Development Studi Analisis WB WBPusat Studi Resolusi Konflik dan Perdamaian

NGO Universitas Syiah Kuala

Forum Peneliti Aceh WB NGO-NGODukungan untuk Program BRA-PPK WB WBInisiasi Transparansi Masyarakat NGO CEPA and ASDProyek Mata Pencaharian Penanaman Kedelai


Lokakarya: Perkembangan Ekonomi Aceh di Masa Depan

WB ASD

Program Psikososial di Bireuen dan Aceh Utara (termasuk Mata Pencaharian)

NGO IOM

Laporan Pemantauan Konflik di Aceh (Bulanan)

WB WB

Konflik di Aceh: Tiga Tahun setelah MoU Helsinki

WB WB

Penelitian tentang Pola Ekonomi Tradisional WB WBPenelitian tentang Siklus Konflik di Dataran Tinggi Aceh

WB WB

Penelitian tentang Budaya dan Kemiskinan WB WBEvaluasi Bantuan Reintegrasi Berbasis Masyarakat

WB AC NIELSON

Penilaian Pemegang Peranan terhadap Proses Perdamaian (MSR)

NGO IOM

Mata Pencaharian GAM WB AC NIELSONStudi Pilkada WB WBKeterlibatan Internasional dalam Proses Perdamaian

WB WB

Evaluasi Sosialisasi WB WBAPEA dan Laporan Kemiskinan di Aceh WB WBMakalah tentang Reintegrasi di Aceh WB WB

Program Konflik dan Pengembangan Bank Dunia Hingga 2010


lah

ir d

ar

i d

iag

no

sa

pa

nj

an

g

Lahir dari Diagnosa PanjangHampir tiga puluh tahun didera konflik, masyarakat Aceh hidup dalam rasa takut dan keterpurukan mental berkepanjangan. Hari-hari dilewati dengan jiwa tertekan, di antara letusan senjata yang menyalak. Tak terhitung korban jiwa dan harta melayang.

Untunglah, bencana tsunami yang datang pada 26 Desember 2004 mengetuk hati kalangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk kembali merajut perdamaian dengan Pemerintah Indonesia. Tsunami memang menjadi tonggak baru bagi upaya merintis damai di Aceh. Delapan bulan pascatsunami, nun jauh di Helsinki, Finlandia, Pemerintah Indonesia dan GAM menoreh kesepakatan damai pada 15 Agustus 2005.

Aceh bertasyakur ketika damai datang. Di mesjid-mesjid, warga bersujud syukur. Di sisi lain, bantuan internasional terus mengalir. Tsunami dan penandatanganan pakta perdamaian membuat mata dunia tertuju ke Aceh.

World Bank adalah salah satu lembaga yang telah berada di Aceh sebelum pakta damai diteken. Keberadaannya diikuti dengan kedatangan mantan Presiden Bank Dunia, Paul Wolfowitz, ke Aceh pada April 2006. Ini menunjukkan itikad baik Bank Dunia yang akan memainkan peran aktif dalam mendukung perdamaian dan pengembangan pascakonflik.

Sebelumnya, Bank Dunia hanya memainkan peran yang terbatas dalam proses penyembuhan pascakonflik.

Di balik bencana selalu ada hikmah yang bisa dipetik. Tsunami juga telah membawa hikmah bagi Aceh: kesempatan untuk membangun kembali semua yang telah hilang, termasuk damai. Namun, tentu saja, bantuan yang masuk ke Aceh juga membawa risiko memicu konflik baru, bila bantuan tersebut tak disampaikan secara merata dan transparan. Apalagi, perjalanan menyembuhkan diri setelah hampir 30 tahun berada dalam pusaran konflik merupakan sebuah proses panjang dan berat.

Bayangkan saja, mata pencaharian ratusan ribu penduduk Aceh terganggu selama konflik. Pembangunan fisik dan mental juga hancur berkeping. Selain terhambatnya pengembangan ekonomi, yang jauh lebih penting adalah, ribuan bahkan ratusan ribu penduduk mengalami trauma berkepanjangan akibat deraan konflik.

Diagnosa panjangProgram Konflik dan Pengembangan Masyarakat lahir dari sebuah diagnosa panjang. Penelusuran terhadap program ini, mengidentifikasi prioritas-prioritas pengembangan yang dibutuhkan sebuah

badan nonpemerintah harus diberi ruangan untuk dapat menuangkan ide dan umpan balik atas reintegrasi dan pengembangan paskakonflik


lah

ir d

ar

i d

iag

no

sa

pa

nj

an

g

daerah pascakonflik. Bank Dunia menitikberatkan tujuan pada: meningkatkan kualitas pengembangan pascakonflik dengan menguatkan kepemilikan provinsi atas program reintegrasi dan memastikan bantuan tersalurkan hingga ke kelompok-kelompok rentan; menyediakan dukungan untuk peralihan dari perang ke damai, dan permintaan dari luar ke pengembangan otonomi; mengawasi dan memonitor tren konflik yang muncul; mengidentifikasi kesempatan untuk intervensi; serta menyediakan informasi terkini bagi para pembuat kebijakan dengan menggunakan peralatan analitikal. Selain memperbaiki kualitas respon pascakonflik, Bank Dunia tetap mengevaluasi intervensi yang sudah dilakukan dan mendokumentasi pelajaran yang telah dipetik. Karena komitmen yang tinggi untuk ikut serta membantu menjaga perdamaian, Tim Konflik dan Pengembangan yang sebelumnya hanya tiga orang bertambah menjadi 17 personel. Mereka ditempatkan di Aceh dan bekerja mulai dari studi analitik hingga program operasional. Tim berkomitmen mendukung proses damai serta memperbaiki kualitas program Bank Dunia di bekas daerah perang ini.

Evolusi yang MatangTim Konflik dan Pengembangan mulai berada di lapangan sejak April 2005. Buah tangan pertama tim, berupa analisis dengan judul, “Kajian Dinamika Konflik dan Pilihan untuk Mendukung Proses Damai”. Kajian ini diselesaikan hanya satu bulan sebelum damai. Penajaman di lapangan terus dilakukan. Setelah analisis rampung, pada Januari 2006, tim ini melansir

edisi perdana laporan pemantauan konflik di Aceh (Aceh Conflict Monitoring Update atau ACMU).

Usaha analitikal dan operasional tim meluas setelah penandatanganan MoU Helsinki. Tim, bersama beberapa donor internasional, NGO, dan badan pemerintah, mendirikan Tim Sosialisasi Aceh Damai. Tim ini berfungsi untuk menghubungkan informasi tentang MoU dan seluruh proses damai kepada pemerintah, kelompok masyarakat, dan masyarakat di seluruh Aceh. Maret 2006, tim merilis “Kajian Mengenai Kebutuhan Reintegrasi GAM” yang berisi informasi mengenai kebutuhan mantan kombatan untuk bereintegrasi secara sosial dan ekonomi ke tengah masyarakat.

Pada saat bersamaan, Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA) terbentuk. Praktis setelah itu, badan yang mengurusi reintegrasi ini meminta bantuan teknis dari Bank Dunia untuk mengembangkan dan melaksanakan program penyaluran bantuan bagi korban konflik yang sedang dilakukan. Sebelumnya, telah diputuskan, mekanisme dan jaringan fasilitator Program Pengembangan Kecamatan (PPK) milik Pemerintah Indonesia akan ditingkatkan untuk dapat melaksanakan pendekatan berbasis masyarakat, guna mengidentifikasi korban konflik serta menyalurkan bantuan.

Akhirnya, mulai Agustus 2006 hingga Agustus 2007, program yang bernama “Bantuan Reintegrasi Berbasis Masyarakat bagi Korban Konflik (dikenal juga dengan program BRA-PPK) berjalan di 17 kabupaten di Aceh. Hasilnya, dana sebesar US$24 juta telah tersalurkan kepada 211.500 rumah tangga yang ada di 1.724 desa di Aceh.

Tim Konflik dan Pengembangan juga melakukan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi daerah; seperti membantu Dinas Sosial dalam menangani persoalan emergensi bagi korban konflik, membantu pemerintah Aceh dalam penilaian cepat terhadap bencana banjir di delapan kabupaten di Aceh pada Desember 2006 lalu yang kemudian digunakan oleh Asian Development Bank (ADB) dalam merehabilitasi dan merekonstruksi daerah banjir. Dengan mengandalkan jaringan PPK, tim berhasil melakukan survey seluruh desa di Aceh tentang besarnya akibat dan kerusakan selama konflik.

Persoalan pungutan liar dalam rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikeluhkan oleh BRR dan pelaku rekonstruksi lain, juga direspon tim dengan membuat studi pungutan liar pada truk angkutan wilayah barat dan timur Aceh pada awal tahun 2006. Pertengahan 2006, tim melakukan proses perencanaan strategis untuk periode 2007-2010. Rencana strategis ini berupa kerangka kerja untuk program operasional dan analitikal, dalam besaran-besaran yang lazimnya disebut komponen program.


lah

ir d

ar

i d

iag

no

sa

pa

nj

an

g

Perjalanan ProgramProgram penguatan perdamaian yang dilakukan Bank Dunia di Aceh, dibagi dalam empat komponen penting berikut.

Bantuan untuk Program Reintegrasi Ini adalah komponen pertama, yang bertujuan untuk memastikan dan melancarkan pelaksanaan bagian reintegrasi dalam MoU Helsinki (khususnya poin 3.2.5-red). Program ini dilakukan lewat dukungan institusi pada BRA dan badan pemerintahan terkait. Setidaknya ada tiga dasar pemikiran yang melandasi keputusan Tim untuk terlibat dalam program ini. Pertama, meskipun pemerintahan lokal—pemerintah provinsi dan kabupaten—termasuk BRA, memiliki dana substansial yang disediakan untuk membantu reintegrasi mantan kombatan dan menjawab kebutuhan mereka yang terimbas konflik dan kelompok rentan, namun minus mekanisme pelaksanaan yang efektif. Inilah yang membuat uang dan sumber daya dapat memperburuk masalah ketika semua dana yang dialokasikan dan telah digunakan ternyata tidak saling sesuai dan tak transparan.

Kedua, berbagai hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa banyak mantan kombatan berjuang mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang setelah didemobilisasi. Para mantan kombatan itu mungkin terpaksa menggunakan cara-cara yang terlarang untuk mendapatkan uang demi membiayai keluarga.

Ketiga, sebagian besar program reintegrasi terlalu fokus pada reintegrasi ekonomi mantan kombatan, serta tidak cukup menjawab kebutuhan kelompok rentan seperti janda, perempuan sebagai kepala keluarga, yatim-piatu, dan mereka yang menderita trauma psikologis.

Hingga kini, Tim Konflik dan Pengembangan telah

melakukan serangkaian program untuk mencapai tujuan komponen pertama ini. Sebagai bagian dari Tim, tim Sosialisasi juga membantu pemerintah dalam menyebarkan pesan-pesan kunci tentang MoU serta proses damai; dan turut menyediakan bantuan teknis kepada BRA dan Dinas Sosial Aceh selama pelaksanaan program BRA-PPK.

Begitu pula dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan kelompok rentan. Tim Konflik dan Pengembangan kini mendukung sejumlah program, diantaranya Program Penguatan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan membantu IOM dalam melaksanakan Program Bantuan Langsung Kesehatan dan Psikososial (Direct Health and Psychosocial Assistance Program/DHPAP).

Membangun Perdamaian dan Kemitraan Perdamaian tentu tak bisa diwujudkan sendiri. Untuk itu, komponen kedua program tim Konflik dan Pengembangan bertujuan mendukung reintegrasi dan pengembangan paskakonflik dengan membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga lainnya. Ada kebutuhan yang ingin diisi oleh komponen kedua ini. Pertama, kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus lebih terkoordinasi dan tidak tumpang-tindih dengan lembaga-lembaga internasional lainnya. Kedua, menyediakan ruang bagi lembaga-lembaga non-pemerintah untuk mengekspresikan gagasasan dan pemikiran mereka terhadap kegiatan reintegrasi dan pengembangan pascakonflik. Terakhir, memastikan kelompok marjinal, seperti kelompok pemuda, berpartisipasi dalam kegiatan reintegrasi dan pengembangan pascakonflik.

Tim telah mendukung beberapa kegiatan yang memberi kontribusi atas tercapainya tujuan komponen ini. Pada November 2007, Tim mendukung Acheh Society Development (ASD)—yang dipimpin Tgk. Nashiruddin bin Ahmed (eks-juru runding GAM)—untuk menyelenggarakan lokakarya dimana perwakilan daerah dan kabupaten, kelompok masyarakat sipil, dan donor internasional, bersama-sama mendiskusikan strategi berkelanjutan untuk pengembangan Aceh paskakonflik.

Saat ini tim juga mendukung program Aceh Youth Radio yang memungkinkan reporter muda menjadi agen perdamaian dengan mengangkat berbagai isu perdamaian yang dihadapi sekarang ke dalam sebuah ruang diskusi publik terbuka. Kelompok muda dan pendengar lain memiliki kesempatan memberikan tanggapan terhadap isu-isu yang sedang didiskusikan dalam program radio tersebut. Tanggapan-tanggapan tersebut pada gilirannya akan disampaikan kepada para pengambil kebijakan.

Terakhir dari komponen ini, Tim telah menghimpun perwakilan-perwakilan donor, pemerintah lokal, dan kelompok masyarakat, bersama-sama melakukan tinjauan ulang keseluruhan pelasanaan program pascakonflik di Aceh melalui proyek penelitian “Multi-stakeholders Review”. Diharapkan hasilnya mampu


memberi manfaat dalam mengidentifikasi prioritas pembangunan dan menetukan perkembangan prsoses damai Aceh pada masa depan.

Membangun Lembaga Lokal Komponen ketiga program bertujuan untuk mendukung peralihan dari pengembangan paskakonflik dan paskabencana di Aceh melalui pengembangan lembaga lokal. Hal ini bisa dicapai dengan memperkuat hubungan dan sinergi program-program rekonstruksi paskakonflik dan paskatsunami serta membantu pemerintah dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya otonomi khusus untuk pengembangan Aceh yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, Tim Konflik dan Pengembangan bekerja dengan tim lain di Bank Dunia untuk memonitor dan melacak pengeluaran untuk rekonstruksi paska konflik dan tsunami.

Lebih jauh lagi, tim juga sedang mengembangkan program pelatihan resolusi dan mediasi konflik untuk banyak program pengembangan yang dilaksanakan Pemerintah RI, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). Pada akhir 2008 hingga 2009, pelatihan yang sama akan diberikan kepada sejumlah kepala desa di Aceh.

Menyediakan Informasi dan Analisa Terkini Komponen keempat dan terakhir program Tim Konflik dan Pengembangan bertujuan untuk dapat berkontribusi memberikan informasi dalam pembuatan keputusan dengan menyediakan dokumentasi situasi Aceh yang sedang berjalan dan terkini serta evaluasinya. Informasi dan analisis terkini dan akurat tentunya bisa membantu pembuat kebijakan mengambil keputusan berdasarkan informasi terkini. Pemerintah dan pelaku internasional dapat menarik pelajaran “mana yang masih berlaku dan mana yang tidak” dalam situasi paskakonflik.

Beberapa proyek monitoring dan penelitian menjadi bagian dari komponen ini. Contoh utamanya adalah Laporan Pemantauan Konflik di Aceh (ACMU) yang dikumpulkan dan dipublikasikan tim dalam bahasa Indonesia dan Inggris setiap bulan. Beberapa proyek analitikal utama lainnya masih sedang dalam pengerjaan, termasuk evaluasi program BRA-PPK, kajian tindak lanjut reintegrasi ekonomi mantan kombatan, serta studi Pilkada dan pemerintahan di Aceh.

Di saat yang bersamaan, Tim Konflik dan Pengembangan menilai adanya kebutuhan untuk memperkuat kapasitas lembaga lokal untuk menghasilkan penelitian berkualitas tinggi dan mandiri di masa depan. Untuk itu, tim sedang mencoba membangun bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) untuk mendirikan pusat penelitian yang dipersembahkan untuk studi pengembangan politik dan ekonomi paskakonflik di Aceh.

Rencana ke Depan Kini MoU Helsinki telah memasuki usia ketiga. Dinamika politik dan ekonomi di Aceh tumbuh begitu cepat, dan diharapkan terus begitu di masa datang. Tim Konflik dan Pengembangan pun dituntut untuk memahami pergeseran kebutuhan Aceh yang mungkin terjadi. Sehingga strategi dan program yang dibangun menghasilkan model bantuan teknis, keluaran program, atau produk analitikal yang berkontribusi positif dalam pengembangan paskakonflik yang berkelanjutan.

Namun begitu, menyediakan bantuan kelembagaan kepada BRA dan lembaga pemerintahan lokal lain tetap akan menjadi prioritas utama. Tim sedang mencari cara bagaimana membantu dinas-dinas pemerintahan, serta lembaga legislatif provinsi dan kabupaten. Melalui proyek penelitian kolaborasi seperti MSR, tim juga berharap dapat memberikan landasan kerja bagi pihak multidonor dalam mendukung perdamaian dan pengembangan yang berkelanjutan di daerah-daerah yang terimbas konflik lainnya di masa mendatang.

Pekerjaan tersisa lainnya adalah mencari strategi yang tepat untuk menyebarluaskan produk-produk analitikal yang sudah dihasilkan kepada masyarakat, dan juga kepada para pemangku kepentingan di berbagai tingkatan. Menanti hadirnya strategi tersebut, Tim menyediakan akses bagi publik untuk mendapatkan salinan produk analitikal tersebut pada situs resmi Tim Konflik dan Pengembangan www.conflictanddevelopment.org.

Hasil kerja Tim melalui proses diagnosa yang panjang ini terus akan berlanjut dalam upaya membangun kembali Aceh secara damai, menyeluruh, dan bermartabat. Semoga! ***

lah

ir d

ar

i d

iag

no

sa

pa

nj

an

g

Perayaan tiga tahun MoU Helsinki menandai tonggak utama ke arah perdamaian dan pengembangan berkelanjutan di Aceh


Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh pada 2006 dan 2007 adalah proses lanjutan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan

Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pilkada yang digelar serentak untuk tingkat provinsi dan 19 kabupaten/kota bisa dikatakan sangat berhasil karena memenuhi syarat ‘bebas, adil, dan damai’ yang merupakan tolak ukur pemilihan dalam sistem demokrasi.

Tetapi, membangun perdamaian berkelanjutan di Aceh juga memerlukan pengelolaan persaingan politik efektif antara elit-elit Aceh serta pembentukan ‘good governance’ dan kebijakan pembangunan yang tepat.

Bank Dunia meneliti Pilkada Aceh guna menilai seberapa jauh keberhasilannya dalam hal ini

dan apalagi yang perlu dilakukan. Penelitian ini memperhatikan praktik politik serta potensi konflik (baik yang ada kekerasaan maupun tidak) saat Pilkada. Metode yang dipakai adalah pemantauan berita koran (newspaper monitoring) dan studi kualitatif di lapangan. Fokusnya di Pilkada tingkat kabupaten. Hasilnya sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Pilkada secara institusional.

Walaupun tak ada manipulasi hasil Pilkada secara besar-besaran, pengawasan terhadap prosedur tidak dilakukan secara efektif, penanganan keluhan dan sengketa kurang efektif, dan prosedur berkaitan dengan pendanaan kampanye tak dilakukan. Akibatnya, muncul sejumlah sengketa paska-Pilkada, dan meniadakan mekanisme akuntabilitas yang seharusnya jadi alat pengawasan pemerintahan baru.

Pilkada dan Dampak terhadap Demokrasi

Jika politik lokalterus dijalankandengan sistem patronase,akan menghalangi wargasehingga tak dapat menikmati hasil pembangunan di Aceh.

“ “

Pilk

ad

a d

an

Da

mp

ak

terh

ad

ap

Dem

ok

ra

si


Pilk

ad

a d

an

Da

mp

ak

terh

ad

ap

Dem

ok

ra

si

2. Strategi berkampanye dan mobilisasi. Strategi kampanye tak bergantung pada program-program kebijakan atau kebijakan partai, melainkan lebih memakai tim sukses yang menyebarkan patronase dan janji-janji. Karena itu, pemenang Pilkada cenderung memiliki utang, baik finansial atau politik, yang barangkali dilunasi lewat tindakan-tindakan yang akan mengancam good governance.

3. Perilaku pemilih. Perilaku pemilih lebih ditentukan afiliasi atau kemungkinan mendapatkan bantuan dari calon tertentu, daripada platform politiknya. Warga Aceh bisa dikatakan sangat sinis terhadap pemerintah, dan menduga bahwa program dan bantuan pemerintah disalurkan karena kedekatan terhadap pejabat, bukan sesuai kebutuhan.

4. Dinamika politik pasca-Pilkada. Metode berkampanye telah memperkuat hubungan yang mendorong penyaluran sumber daya pemerintah lewat sistem patronase. Ini halangan besar terhadap terciptanya good governance, dan telah menimbulkan konflik politik di kalangan elit lokal ketika harapan mereka atas pembagian tidak dipenuhi. Tekanan terhadap pemenang Pilkada dari latar belakang GAM untuk membalas dukungan politik dengan proyek atau jabatan

mengakibatkan peningkatan tekanan dan keretakan di tubuh GAM sendiri.

Sebagian dari masalah-masalah ini sangat mirip dengan yang terjadi di wilayah lain di Indonesia saat Pilkada. Tapi tingkat bahayanya lebih besar dalam kasus Aceh, karena konteks politiknya rentan (dengan konflik, trauma, transisi GAM, tingkat kemiskinan dan korupsi yang tinggi, dan gerakan untuk memekarkan wilayah dari Aceh).

Jika politik lokal terus dijalankan dengan sistem patronase, akan menghalangi warga sehingga tak dapat menikmati hasil pembangunan di Aceh. Keluhan dan sengketa terus muncul, dan dapat menjadi landasan untuk memobilisasi warga oleh elit-elit yang kecewa.

Jadi, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat politik yang sifatnya demokratis, agar perdamaian berkelanjutan bisa digapai. Laporan dari penelitian ini menawarkan sejumlah rekomendasi mengenai bagaimana meningkatkan lagi pelaksanaan Pilkada, menghalangi aliran patronase, dan memperkuat politik dengan kebijakan yang jelas. Ini tentu penting, mengingat Pemilu 2009 kian di ambang pintu. ***

r e k o m e n d a s i

Jangka Pendek: Memperbaiki Pilkada Jangka Panjang: Memperkuat Demokrasi

Memperkuat wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) supaya mengurangi ketergantungannya terhadap Komisi Independen

Pemilihan (KIP).

Memperbaiki dan meningkatkan pola penyelesaian perselisihan dan pelanggaran dengan cara

mengklarifikasikan sanksi kalau lembaga terkait tidak melanjutkan penanganan kasus yang

dilaporkan, dan dengan meningkatkan transparansi dari penanganan kasus.

Memperketat regulasi pendanaan kampanye dan menciptakan prosedur yang lebih efektif untuk memonitor dana kampanye, termasuk

meningkatkan kapasitas masyarakat sipil untuk melakukan monitoring tersebut.

Memperjelas definisi ‘politik uang’ dan menyosialisasikannya kepada masyarakat.

Memperbanyak diskusi-diskusi kebijakan selama periode kampanye.

Membuat lembaga/atau organisasi dengan tugas untuk terus-menerus memantau proses tender kontrak-kontrak pemerintah

Memperkuat kapasitas teknis dari partai-partai lokal dan nasional untuk mengembangkan dan menjelaskan kebijakan sosial dan ekonomi.

Memfasilitasi transparansi dan pemantauan pada proses-proses administrasi pemerintahan yang kadang disalahgunakan untuk membalas jasa kepada pendukung politik.

Mengembangkan jurnalisme investigatif yang independen.

Mendukung adanya konsultasi-konsultasi publik mengenai perancangan kebijakan-kebijakan baru oleh pemerintah daerah.


Wa

ris

an

Seb

ua

h

Ko

nflik

Deraan konflik hampir 30 tahun di Aceh telah mewariskan masalah kesehatan jiwa akut pada masyarakat yang terimbas. Ini tantangan besar dalam usaha pemulihan dan pengembangannya. Sejumlah kajian yang dilakukan International Organization for Migration (IOM) dan Department of Social Medicine, Universitas Harvard, tahun 2006 dan 2007 menemukan tingginya penderita trauma akibat pengalaman era konflik.

Dampaknya, banyak penduduk menderita penyakit fisik maupun kejiwaan yang serius. Untuk menggambarkan betapa besarnya masalah ini, ditemukan bahwa 65% dari 596 responden dinilai memiliki gejala depresi dan 34% mengalami gangguan stress pasca-trauma (post-traumatic stress disorder/PTSD). Angka tersebut mirip gambaran konflik seperti terjadi di Afghanistan dan Kosovo.

Sulit untuk memulihkan penderita kesehatan jiwa seperti PTSD dengan fasilitas yang minim dan terbatasnya akses. Belum lagi kalau berbicara tentang psikolog yang tersedia hanya tiga orang pada 2007, sementara penduduk Aceh tidak kurang dari 4 juta jiwa.

Mengisi jurang antara kebutuhan dan persoalan yang begitu besar, tahun 2006 IOM dan Harvard mengembangkan program untuk memberikan bantuan layanan kesehatan jiwa dan psikososial bagi masyarakat pedalaman lewat penyebaran tim penjangkau bergerak (mobile outreach teams).

Program Bantuan Langsung Kesehatan dan Psikosial (Direct Health and Psychosocial Assistance Programme/DHAPP) ini telah menjangkau 25 desa di lima kecamatan, Bireuen. Dari 1.751 pasien yang ditangani, ditemukan bahwa 581 orang telah didiagnosa menderita gangguan kesehatan jiwa. Mereka telah pula mendapat pertolongan lanjutan dari tim penjangkau bergerak.

Meskipun konsep program awal yang dikembangkan cukup efektif, tapi masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau para penderita gangguan kejiwaan di daerah lain. Begitu juga dengan sistem kesehatan publik harus mampu menyediakan pelayanan kesehatan jiwa dan psikososial.

PositifDibantu pendanaan dari Bank Dunia, IOM melanjutkan program ini dengan memperluas wilayah kerja yang mencakup 50 desa tambahan di Bireuen dan Aceh Utara. Program lanjutan yang dimulai sejak November 2007 silam diberi nama Program Bantuan Kesehatan dan Psikososial Langsung Tahap II.

Sedikit berbeda dengan program tahap awal, fokus utama kali ini adalah memperkuat hubungan antara program dengan sistem kesehatan publik yang meliputi: pelatihan bagi pekerja kesehatan yang bertanggung jawab pada layanan kesehatan jiwa, Perawat Kesehatan Jiwa Masyarakat (PKJM); membangun kerjasama formal dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas; serta mendidik penerima manfaat program untuk dapat meningkatkan akses ke sistem kesehatan publik. Usaha ini telah membuahkan hasil positif yang bisa dilihat dari alokasi dana Pemerintah Kabupaten Bireun kepada Dinas Kesehatan setempat sebesar US$30.000 untuk meningkatkan pelayanan psikososial kepada masyarakat.

Di sisi lain, peralihan fokus program tidak serta-merta mengabaikan kepentingan para korban trauma konflik sebagai penerima manfaat program. Sampai Juni 2008, sebanyak 2.523 individu dari 26 desa di Bireuen dan Aceh Utara telah menerima perawatan dan 702 pasien lagi telah mendapatkan perawatan rutin dan layanan tindak lanjut bekerja sama dengan PKJM yang ada di puskesmas.

Bank Dunia bersama IOM dan Harvard Medical School juga membawa program ini selangkah lebih maju. Menurut para ahli kesehatan jiwa, bahwa layanan kesehatan jiwa dan dukungan mata pencaharian adalah dua hal yang saling mendukung dan menguntungkan. Untuk menguji teori ini, Bank Dunia dan IOM membangun komponen dukungan mata pencaharian dalam program ini. Tentu diharapkan pemberian dukungan mata pencaharian disertai pelatihan dapat menghasilkan sesuatu yang positif bagi kesehatan jiwa para korban trauma akibat konflik berkepanjangan.***

Warisan Sebuah Konflik


so

sia

lisa

si

Setahun MoU...Segera setelah MoU damai RI-GAM ditandatangani,

Bank Dunia melalui Tim Konflik dan Pengembangan, bersama sejumlah lembaga internasional lain—seperti USAID, UNDP, IOM, dan Unicef—menggandeng

kedua pihak membentuk kelompok kerja yang berfungsi merancang kegiatan sosialisasi perdamaian. Kelompok kerja ini kemudian dikenal dengan Tim Sosialisasi Aceh Damai (TSAD). Tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk menyampaikan isi MoU serta informasi perdamaian lain secara cepat dan akurat kepada seluruh masyarakat Aceh.

Selama kurun waktu ini, Bank Dunia—baik sendiri maupun bersama lembaga lain—memperkuat proses perdamaian melalui sejumlah kegiatan yang menempatkan masyarakat dan elemen lainnya sebagai penerima manfaat kegiatan tersebut.

Kegiatan antara lain: membentuk Tim Sosialisasi Gabungan Kabupaten; mencetak dan mendistribusikan poster, stiker, dan spanduk yang berisi pesan-pesan perdamaian; mengembangkan program teater komunitas yang menawarkan proses teatrikal sebagai sarana pembelajaran penyelesaian konflik yang mungkin terjadi di tengah masyarakat; melaksanakan program Peace Diaries untuk mendorong proses reintegrasi kepada mantan kombatan dan masyarakat setempat melalui kegiatan pemotretan, presentasi hasil-hasil karya mereka, serta pameran foto; dan menggelar kompetisi pembuatan slogan-slogan perdamaian.

Di luar penyelenggaraan semua kegiatan ini, pembentukan TSAD memberikan secuil catatan kecil dalam proses membangun perdamaian. Kehadiran tim ini telah menjadi ruang alternatif yang penting bagi RI dan GAM untuk memperkuat rasa saling percaya yang selama ini begitu rapuh akibat deraan konflik.


so

sia

lisa

si

Di Tahun Kedua MoU...Seiring terbangunnya kerjasama

antara Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA) dengan Tim Konflik dan Pengembangan World

Bank, secara perlahan fokus sosialisasi perdamaian yang dikembangkan sebelumnya mengalami pergeseran.

Memasuki tahun kedua MoU, dukungan sosialisasi dititikberatkan pada membangun strategi sosialisasi program unggulan BRA: “Program Bantuan Reintegrasi Berbasis Masyarakat bagi Korban Konflik”. Informasi mengenai mekanisme program, para penerima manfaat, serta penggunaan dana bantuan, merupakan pesan-pesan kunci yang disampaikan kepada masyarakat dalam kegiatan program ini.

Pesan-pesan kunci kemudian disampaikan melalui sejumlah media seperti poster, drama radio, pemasangan iklan “tanya-jawab” di surat kabar, leaflet, dan buku manual. ***

MoU Tiga Tahun,Sosialisasi Perdamaian Tetap Berlanjut

Meskipun pemberian bantuan teknis kepada BRA berakhir, World Bank tetap konsisten melanjutkan proses penguatan

perdamaian melalui kegiatan sosialiasi perdamaian. Satu kegiatan yang saat ini mulai berjalan adalah “Aceh Youth Radio Program”. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari program ini adalah menyediakan ruang bagi pemuda Aceh untuk

berpartisipasi dalam proses reintegrasi dan perdamaian. Wilayah program ini meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireun, dan Aceh Tengah.

Tidak berhenti di sini, sejumlah kegiatan lain telah pula dirancang, dan kini tengah memasuki tahap persiapan sebelum dilaksanakan dalam waktu dekat. ***


Nanggroë

DIN

I MAW

UNTY

AS —

ACEH

KIN

I

BERWARNA BIRU DIPADU PUTIH dan garis oranye di bagian kepalanya, gerbong kereta itu berdiri gagah di Gudang Pengecatan II milik PT Industri Kereta Api Indonesia (INKA), di jalan Yos Sudarso 71, Madiun, Jawa Timur. Pertengahan Juli lalu, ditimpa cahaya matahari siang, dua gerbong kereta api itu berkilat-kilat dan

Kereta Tiba Tahun Berapa. Meski kereta api Aceh hampir rampung, proyek ini terseok-seok. Nada pesimistis kian nyaring. Kenapa warga tak percaya?

oleh YUSWARDI A. SUUDLaporan: Dini Mawuntyas (Madiun)

tampak mentereng. Di bagian kepalanya, lima pekerja berpakaian biru tua sibuk memasang jaringan kabel hitam.

Setiap gerbong punya tiga pintu masuk di kedua sisinya. Melongok ke dalam, kursi fiber warna biru dipasang berjejer rapi di sisi kiri dan kanan. Posisinya saling berhadapan. Di langit-langit, tempat pegangan tangan terpasang bergelantungan. Warnanya yang abu-abu senada dengan lantai serta dinding bagian dalam gerbong.

Itulah kereta api yang akan diboyong ke Aceh. Dipesan oleh Dirjen Perkeretaapian, kereta itu rencananya dikirim ke Aceh September nanti. Secara fisik, gerbong ter-sebut telah siap pakai. “Semua telah selesai, tinggal menunggu engine (mesin) saja,” ujar Muhtarom, juru bicara PT. INKA.

Untuk urusan mesin, kata Muhtarom, butuh waktu lama. Sebab, barangnya harus dipesan dari luar negeri. Beda dengan bahan baku baja yang tinggal pesan di

...usaha pembuktiananak Tarmizi yang hilang

berujung pada DNA... hal. 53

52

pabrik baja Krakatau Steel. Untuk mesin diesel dan rem saja, PT Inka memesan dari Jerman, Perancis, dan Singapura. Soalnya, hingga kini, belum ada industri lokal yang bisa membuat mesin kereta. “Untuk mendapatkan engine, paling cepat tujuh bulan setelah dipesan,” ujarnya. Ia memperkirakan, mesin akan tiba bulan ini.

Inilah kereta api masa depan Aceh. Berkapasitas 80 kursi dan memuat 200 penumpang berdiri, kereta itu jenis Kereta Rel Diesel Indonesia. Dari namanya dapat ditebak, kereta itu digerakkan mesin diesel. Kereta jenis ini biasanya melayani rute jarak pendek, sekitar 20 hingga 100 kilometer dengan kecepatan maksimum 120 kilometer per jam. “Jika bantalan beton, kecepatannya bisa tinggi. Kalau bantalan real masih kayu, tidak bisa optimal,” ujar Muhtarom.

Muhtarom tidak tahu pasti berapa nilai kontrak untuk pemesanan kereta untuk Aceh. Namun, kata dia, kereta dengan jenis KRDI berharga sekitar Rp 5,6 miliar tiap satu gerbong. Dia juga mengaku tak tahu persis sudah berapa persen dana yang sudah dibayarkan.

***

SORE MENJELANG MALAM KETIKA Nuriman menatap rel kereta api yang mem bentang di hadapannya di kawasan Batuphat, Lhokseumawe, pertengahan Juli lalu. Dari tempat duduknya, pada sebuah pos ronda di pinggiran rel, lelaki tua itu seolah membaca perjalanan hidupnya di atas rel.

Hidup Nuriman memang tak terpisahkan dari kereta api. Sejak tahun 1960-an, hidup-nya bergantung pada transportasi massal itu. Dia pernah menjadi kerani alias penjaga loket karcis kereta di stasiun Batuphat kala itu. Meski berstatus pegawai honor,

melihat pekerja merampungkan rel di depan pos ronda yang sudah menjadi tempat tinggalnya. Empat bulan berlalu, rel itu rampung dua bulan silam. Meski semangatnya menyala, dia tak percaya kereta api akan kembali beroperasi dalam waktu dekat. ”Hana jidong bak atee. Hana yakin lon,” ujarnya. Ia bahkan tak percaya ketika diberitahu kereta hampir rampung.

Nuriman punya alasan untuk rasa pesimistisnya. Era Presiden Habibie pada 2000-2002, ia sudah melihat pekerja membangun rel kereta di kampungnya hingga sebagian Kabupaten Bireuen. Namun, kereta tak kunjung berderak. Selain itu, sampai saat ini, ia belum melihat satu jembatan pun yang telah rampung. Sedangkan jembatan lama, telah lama dijual. “Untuk bangun jembatan itu butuh waktu lama, tidak bisa sekejap,” ujar pria sebatang kara itu.

Nada pesimistis juga datang dari Bus-tamam, seorang supir truk trayek Banda Aceh – Medan. “Ini seperti pungguk me-rindukan bulan. Kami menganggap ini pura-pura,” ujarnya saat menemani Nuriman. Sikap pesimis itu muncul setelah melihat di banyak tempat, toko-toko dan rumah-rumah berdiri di atas bekas rel kereta api. Ia juga pernah menyaksikan warga menolak pindah ketika kontraktor datang. “Mereka baru mau pindah kalau kereta sudah pasti beroperasi. Apalagi, kontraktor tidak ada yang berani jamin bahwa kereta akan langsung beroperasi setelah mereka pindah,” ujarnya.

Di balik sikap pesimisnya, Bustamam sebenarnya sangat berharap kereta api segera beroperasi. Selain harganya murah, seumur hidup pria 30 tahun itu belum pernah naik kereta api.

***

“Atjeh Tram” di atas jembatan “Demmeni” di Kutaraja (Banda Aceh), sekitar tahun 1895. Sumber foto : KITLV Leiden, 27493

ia menjalani pekerjaan dengan sukacita. “Seharusnya saya sudah jadi pegawai, tapi pemberontakan PKI keburu meletus,” ujarnya saat ditemui ACEHKINI.

Menatap rel yang baru dibangun, pria 60 tahun itu membayangkan ketika Gunung-gunung Rembang dan Padang-padang Rika, dua kereta yang pernah berderak di Aceh, masih beroperasi mengangkut orang dan barang dagangan ke tempat tujuan. Ia ingat benar ketika saban Sabtu malam, bersama teman-temannya menunggu kedatangan kereta dari Matang Kuli. Pengkolan kereta jadi pilihan, sebab, kereta tak bisa melaju cepat. “Malam Minggu saatnya mencuri ram butan yang diangkut dari Matang Kuli,” ujarnya sambil terkekeh. Kereta yang berjalan lambat membuat aksi itu tak menemui hambatan. Ia tak mengambil banyak, cukup beberapa karung untuk dilahap bersama sambil menghabiskan malam panjang.

Kenangan itu pula yang menumbuhkan semangatnya ketika enam bulan lalu

DIN

I MAW

UNTY

AS —

ACEH

KIN

I


DED

EK —

ACEH

KIN

I

Harapan Terakhir pada DNA. Upaya pembuktian anak Tarmizi dan Suryani berujung pada tes kode genetik. Ada kemiripan lain antara sang idola cilik Riko Anggara dengan buah hati mereka yang hilang saat tsunami menghumbalang.

ANAK HILANG

PERTENGAHAN JULI LALU ADALAH saat paling mendebarkan bagi Tarmizi dan Suryani. Pasangan suami istri itu tak mampu membendung rasa tegang yang membalut pikiran mereka. Saking tegangnya, bruk… Suryani sempat jatuh pingsan. “Sepertinya istri saya sedikit stres sehingga pingsan. Ditambah lagi kondisi fisik yang lelah dan kurang istirahat,” ujar Tarmizi.

Hari itu, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, mereka men-jalani tes kecocokan kode genetis, yang lazim dikenal tes DNA. Yang diuji adalah kecocokan kode genetis antara Tarmizi, Suryani dan Riko Anggara, seorang peserta Idola Cilik, ajang pencarian bakat di RCTI. Proses pemeriksaan hanya satu jam. “Saya dan Riko diambil sampel darahnya, sementara istri saya diambil cairan dari dalam mulutnya,” ujar Tarmizi lagi.

Pemeriksaan kecocokan kode genetis ini adalah babak lanjutan dari upaya Tarmizi – Suryani untuk membuktikan siapa Riko sebenarnya. Sebelumnya, Mei silam, mereka bertemu Riko di studio RCTI.

Meski saat itu Riko mengaku bukan anak Aceh, pasangan suami istri asal Neuheun, Aceh Besar, ini menyakini bocah itu adalah anak mereka: Rahmat, yang hilang saat tsunami menerjang. Selain kemiripan wajah, tiga tanda luka di tubuh Riko sama

oleh DASPRIANI Y ZAMZAMI

KEINGINAN MENGHIDUPKAN KEMBALI kereta api Aceh setelah ‘mati suri’ sejak akhir 1970-an memang telah lama muncul. Sejak 1999, masa pemerintahan Presiden Habibie, pekerjaan itu sudah dilakukan. Namun, perang yang berkecamuk menghadang. Nah, pascatsunami dan perjanjian damai, ide itu hidup lagi: membangunkan kereta api Aceh dari tidurnya.

Ceritanya, tiga pekan setelah tsunami, Jean Pirre Loubinoux datang ke Aceh. Bos perusahaan perkeretaapian pemerintah Prancis, De Societe Nationale des Chemins de Fer Francais, itu lalu menyodorkan proposal bantuan. Mantan Menteri Perhubungan Hatta Radjasa mengatakan, bantuan itu 100 persen dari pemerintah Prancis. Namun, entah bagaimana, belakangan Prancis hanya terlibat di perencanaan. Walhasil, pemerintah jalan sendiri.

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Yuwaldi Away, mengatakan, pihaknya bersama Satker Kereta Api yang dikirim khusus dari Jakarta sedang bekerja keras merealisasikan kereta api. Tahun ini, 13 kontraktor rekanan dilibatkan.

Masalahnya pun terbentang luas: mulai dari tanah PJKA yang sudah dipakai warga, hingga peralihan trase di beberapa tempat. ”Tapi kita tetap berpikir bahwa kalau itu memang aset kereta api, ya, kita bangun kembali di situ. Kereta api bukan seperti jalan raya biasa yang bisa dipindah ke sana ke sini, harus lurus,” ujar Yuwaldi saat ditemui di kantornya pertengahan Juli lalu.

Urusan tanah memang persoalan utama yang menghadang. Di banyak tempat, tanah PJKA bekas kereta api telah dipakai warga. Ada yang berumah di atas bekas rel, beralih fungsi menjadi toko hingga dipakai instansi lain. Di Lhokseumawe, ada markas TNI yang terkena pelurusan trase kereta. ”Dengan TNI kemungkinan dilakukan tukar guling,” ujarnya. Ia berharap, instansi yang terlanjur memakai tanah PJKA segera mengembalikan.

Menurut Yuwaldi, kereta yang dibangun adalah kereta api masa depan dengan jalur rel yang lebih lebar dari biasanya. Masalahnya, perencanaan kereta api dari Jakarta menggunakan trase lama. Fakta di lapangan, trase lama ada yang sudah mepet dengan pagar orang, ada pula yang sudah jadi jalan raya. Di Bireuen, trase kereta tidak memakai jalur lama. ”Bupatinya sudah setuju,” ujar Yuwaldy.

Yuwaldy yakin kereta akan mulai berderak awal 2009. ”Target saya, untuk tahap pertama, rute Cunda-Simpang Mane, Aceh Utara, sudah bisa beroperasi,” ujarnya. Caranya, karena jarak tempuh tergolong pendek, akan dipakai sistem komuter dengan memakai dua kepala di ujung gerbong.

Dimulai pada 2007, pengerjaan rel kereta mulai terlihat di sejumlah tempat di kawasan Aceh Utara dan Bireuen. Di Peusangan,

rel yang dipasang pada 2001 terpaksa dibongkar dan diangkut ke Batuphat. “Yang lama tidak bisa dipakai karena ukurannya kecil. Jadi terpaksa dipindahkan,” ujarnya.

Untuk menyelesaikan jalur kereta api mulai dari Banda Aceh hingga ke perbatasan Sumatera Utara sepanjang 586 kilometer, diperkirakan butuh duit 12 trilyun. Setiap kilometer, uang yang diserap sekitar 15 milyar. Nah, pada 2007, 108 milyar sudah terpakai. Tahun ini, disediakan anggaran 63 milyar. Pada 2009, jumlahnya kian mengecil, menjadi 47 milyar. Hitung saja butuh waktu berapa lama jika dalam tiga tahun saja dana yang dikucurkan, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tak sampai 10 persen.

Itu sebabnya pembiayaan kereta di-bagi dua zona. Untuk rute Banda Aceh – Lhokseumawe akan dibiayai dari APBN, sisanya diharapkan dari investor. Sejauh ini sudah ada calon investor dari beberapa negara yang mensurvei kelayakan seperti Malaysia, China dan Prancis. ”Yang tertarik banyak, tapi realiasinya belum,” ujarnya.

Itu sebabnya, Yuwaldi tak berani pasang target kapan proyek ini selesai. ”Saya kira sepenggal-sepenggal aja dulu diselesaikan, nanti diteruskan lagi. Kalau kita targetkan, kita gak ada duitnya bagaimana pasang target. Permasalahannya juga cukup ba-nyak,” ujarnya.

Dengan situasi seperti itu, wajar saja jika Bustamam, supir truk di Batuphat itu, berani bertaruh dengan rekannya, ”potong leher saya jika 10 tahun lagi kereta ini berjalan.” Jika bisa bernyanyi, ia mungkin akan memelesetkan lirik lagu Iwan Fals, ”...kereta tiba tahun berapa...” [a]

Rel kereta api Aceh yang sudah dibangun di Batuphat, Lhokseumawe.

54

persis dengan Rahmat. Sebaliknya, orang yang mengaku keluarga Riko di Jakarta bersikukuh anak itu adalah cucu mereka. (ACEHKINI, edisi Juni 2008).

Akhirnya, ditempuhlah jalan tengah: tes DNA. Dibantu Pemerintah Aceh, dan Komisi Perlindungan Anak Daerah, pasangan Tarmizi-Suryani pun kembali ke Jakarta untuk melakukan uji DNA. “Kini kami sudah lega, meskipun belum mendapat jawabannya, karena semua ikhtiar sudah kami lakukan,” jelas Tarmizi.

Memang, hingga saat ini tes DNA masih tercatat sebagai metode paling mutakhir dalam mengungkap jati diri seseorang. Setelah ditemukan pada 1984 oleh pakar genetika Universitas Leicester Inggris, Profesor Alec Jeffrey, tes DNA menyodorkan data akurat karena pangkalnya adalah karakteristik khas setiap manusia. Manusia tersusun dari sekitar tiga puluh miliar kode genetika yang disebut deoxyrubo nucleic acid (DNA). Secara kimiawi, kode-kode ini merupakan rangkaian pasangan basa thymin, adenin, guanin, dan cytosin.

Akibatnya, tak seorang pun, sepanjang sejarah, memiliki kode DNA yang benar-benar identik. Namun, secara permanen, ada kesamaan kode bagi manusia yang memiliki hubungan kekeluargaan. Kesa-maan ini terjadi secara kontinyu dan bersifat prinsipil.

Untuk menguji identitas seseorang, mi-sal nya cukup diambil 40 hingga 100 sekuen rantai kode genetika keluarga terdekatnya, biasanya ayah atau saudara kandungnya. Jika nyaris identik atau banyak sekali yang sama, jati diri seseorang dapat dipastikan.

Saat pemeriksaan, lagi-lagi Tarmizi

terkejut melihat perilaku Riko yang sama persis dengan anaknya. Saat itu, Riko sibuk mencubiti pipinya yang akan disuntik untuk diambil darahnya. “Anak saya pun selalu mencubiti bagian tubuhnya yang akan disuntik, agar tak terasa sakit. Dulu dia selalu mencubiti bagian pantatnya, kalau hendak disuntik dokter,” kenang Tarmizi. Usai pengambilan sampel darah, dokter bilang, golongan darah mereka bertiga sama yaitu golongan darah A.

Anwar, Pengurus Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Aceh, mengaku tak bisa berkomentar banyak terkait hasil pemeriksaan Tarmizi-Suryani dan Riko. “Kami hanya melakukan peng-

awasan, dan ini adalah upaya, hasilnya belum ada,” ujarnya.

Di Aceh, jelang empat tahun pasca-tsunami, dilaporkan sekitar 200-an anak korban tsunami masih terpisah dari orang tuanya. Mereka tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Saat ini, Pemerintah Aceh terus berupaya memulangkan mereka ke-pada keluarganya. Tapi, sejauh mana upaya tersebut tak pernah terdengar ke publik.

“Sekarang kami hanya pasrah, semua kami serahkan kepada Allah, kalau memang anak kami masih hidup, kami selalu berdoa agar kami bisa segera dipertemukan. Jika anak kami memang sudah kembali ke sisiNya, kami hanya berharap bisa diberi petunjuk, hanya itu harapan kami sekarang,” papar Tamizi, saat ditemui di rumahnya di perumahan Cinta Kasih Budha Tzu Chi, Neuheun, Aceh Besar, akhir Juli lalu.

Kini, harapan Tarmizi hanya bergantung pada hasil tes DNA. “Apapun hasilnya, kami terima,” ujarnya sembari memandang anak-anak yang berlarian dengan kaki telanjang di halaman rumahnya.

Di sejumlah tempat, uji DNA berhasil menyatukan keluarga yang terpisah. Sri-lanka punya kisah sukses soal ini. Di sana, tes DNA berhasil menyatukan kembali pasangan Murugupillai dan Jenita Jeyarajah dengan bayi mereka yang hilang digulung tsunami.

Pada Februari 2005, pengadilan Kal-munai, Srilanka, memutuskan pasangan itu adalah orang tua sah jabang bayi. Keputusan uji DNA dilakukan setelah sembilan pa-sangan mengaku sebagai orang tua si bayi. Para ‘orang tua’ itu muncul setelah foto sang bayi yang ditemukan dalam kondisi sehat walfiat muncul di sejumlah media setempat.

Sengketa itulah yang mendorong hakim Moahaidein untuk menguji DNA pasangan Jeyarajah dan sang bayi. Takdir seolah telah digariskan. “Laporan DNA menyebutkan pasangan Jeyarajah memang orang tua kandung Bayi 81,’’ sang hakim menegaskan. Bayi 81 adalah nama si anak yang dilakap oleh dokter.

Saat keputusan itu dibacakan, mata pasangan muda itu serentak berlinang. Keduanya memeluk dan menciumi si orok berulang kali. “Lihatlah, dia sangat bahagia. Dia mengenali aroma tubuh orang tuanya,” ujar Murugupillai dengan paras bungah. Pengunjung pengadilan menyaksikan adegan itu dengan terharu.

Akankah kisah sukses pasangan Srilanka terulang pada Tarmizi dan Suryani? [a]

Rico Anggara bertemu keluarga Tarmizidi Gedung RCTI, Jakarta Barat.

Rico datang bersama keluarga ketika bertemu dengan keluarga Tarmizi. N

URD

IN H

ASAN

—AC

EHKI

NI


“UANG BANYAK DI ACEH, TAPI orang mau sekolah susah. Kita ingin men jadikan masyarakat Aceh benar-benar merdeka.” Kalimat itu muncul dari Ghazali Abbas Adan, Ketua Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS).

Jangan salah sangka, Ghazali tak ber-maksud memisahkan Aceh dari Indonesia, namun ”merdeka dalam beribadah, sejahtera dalam hidup dan aman dalam ketakutan, termasuk memakmurkan masyarakat,” sambung mantan Abang Jakarta itu.

Ghazali Abbas Adan boleh saja gagal dalam perebutan kursi gubernur Aceh pada pemilihan kepala daerah, 11 Desember 2006 silam. Namun, semangatnya berkiprah di dunia politik tak pernah luntur. Kini, bekas Ketua Partai Bintang Reformasi itu kembali naik panggung dengan mendirikan Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS). Kalah merebut kursi gubernur, membuatnya kian

sigap. “Mereka (tim sukses) sudah tahu penyebab kegagalan. Sekarang, kami punya kiat tersendiri untuk meraih kemenangan bersama PAAS,” katanya.

Ghazali bukan wajah baru di kancah politik nasional. Sejak 1992 sampai 2004, dia anggota MPR dan DPR RI. Kegagalan menjadi Aceh-1 membuat dia dan bekas tim suksesnya memikirkan langkah baru. Saat kran partai politik lokal dibuka, mereka satu suara: membentuk PAAS sebagai wadah baru. Meski begitu, tak berarti partai ini tertutup bagi yang lain. “Semua bisa bergabung karena partai ini untuk orang Aceh. Kalau mereka senang dengan PAAS, apa pun sukunya silakan bergabung,” ajaknya.

Ghazali yakin benar, dirinya punya ba nyak pendukung di pedesaan. Suara pemilihnya saat bertarung dalam perebutan kursi gubernur, akan dijadikan basis untuk mendulang suara PAAS. Mereka ikhlas memilih tanpa harapan macam-macam.

“Jadi di sinilah basis modal saya mendirikan partai ini,” jelasnya.

Politisi nasional yang pulang kampung untuk mendirikan partai tak hanya Ghazali. Ahmad Farhan Hamid, anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) tak mau ketinggalan kereta. Menggandeng sejumlah politisi, ia mendeklarasikan Partai Bersatu Atjeh (PBA). Selain orang PAN, partai ini juga dinakhodai mantan pengurus Golkar. Sebut saja Abdullah Basyari, mantan ang-gota DPRD Aceh Utara yang duduk sebagai wakil ketua PBA.

Mengusung isu persatuan, partai ini ingin menyatukan berbagai suku di Aceh. Menurut Muhammad Saleh, selama ini Aceh bukan tak bersatu namun terbagi dalam banyak etnis seperti Gayo, Alas, dan Aneuk Jamee.

“Ini yang kita rangkum dalam Partai Bersatu Atjeh, bersatu dalam bingkai ke-acehan yang multietnis,” ujar Sekretaris Jenderal PBA, yang juga pemimpin redaksi

Dari Merdeka hingga Isu Syariat. Strategi partai lokal memenangkan pemilu. Metodenya masih dianggap monoton.

JALAN MENUJU 2009

oleh YUSWARDI A SUUD DAN JAMAlUDDIN

DED

EK —

ACEH

KIN

I

56

tabloid Modus ini. Itu sebabnya, partai ini tidak menjadikan isu pemekaran Aceh menjadi ALA-ABAS untuk mendulang suara dari barat dan selatan Aceh.

Terbukanya kran partai lokal tampak menarik minat para politisi lama untuk ikut berebut suara menuju gedung dewan. Kita tahu, enam partai lokal bakal bersanding dengan 34 partai nasional di Pemilu 2009 nanti. Mereka adalah Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh (PA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Bersatu Atjeh (PBA), dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA). Dari enam partai itu, wajah-wajah lama masih muncul, jika tak ingin disebut mendominasi. Ada yang semuanya wajah baru, ada pula campuran lama dan baru.

SIRA dan PRA boleh disebut pemain baru di jalur ini. Sebelumnya, para pentolan kedua partai ini adalah aktivis jalanan. “Kami ingin menjadikan PRA sebagai lan-jutan perjuangan mahasiswa pada 1998,” ujar Rahmat Jailani, seorang pengurus PRA.

Mencuat lewat aksi pawai referendum tahun 1999, SIRA yakin punya basis massa di daerah. “Kita ingin menjadikan masyarakat Aceh lebih sejahtera dan makmur,” ujar Taufik Abda, sang ketua partai.

Tak beda dengan partai nasional, isu kesejahtaraan tampaknya juga menjadi ‘jualan’ utama partai lokal. Simak saja tekad PRA: membentuk keadilan sosial dan ekonomi politik serta menghentikan kemiskinan dan kebodohan. Caranya, mem-plot anggaran yang besar ke persoalan kesehatan dan pendidikan. PRA juga ber-mimpi membuka lapangan kerja lewat industri pemerintahan.

Isu yang beda datang dari PDA. Partai yang didirikan kalangan pesantren ini mengusung isu syariat Islam sebagai modal untuk memajukan Aceh. Lewat isu syariat, partai ini yakin akan meraup banyak suara.

“Kita menginginkan beda seperti daerah

lain. Ketika orang melakukan syariat bukan karena takut kepada polisi syariat atau pamong praja, tetapi karena rasa cinta dan malu,” ujar Teungku Nurkhalis, Ketua PDA di kantornya di Lambhuk, Banda Aceh. Itu sebabnya, dia ingin pendidikan agama diberi porsi yang sama dengan pendidikan umum.

Meski menargetkan suara dari para santri, Partai Daulat yang berlambang menara masjid dan kopiah meukutop ini memberi peluang kepada siapa saja untuk bergabung. Syaratnya: harus mengokohkan syariat Islam.

Dengan isu serupa, adu strategi men-dulang dukungan tampaknya tak ter-elakkan. PRA telah mulai menggelar diskusi dan serangkaian pertemuan dengan masyarakat. “Saya yakin sekarang, hanya PRA yang mampu menawarkan program yang jelas di hadapan rakyat. Ini sebagai solusi dan salah satu jalan memenangkan pemilu,” ujar Rahmat.

Sedangkan, Taufik Abda memilih untuk merendah. “Kita belum membuat pemetaan bagaimana strategi ke depan. Pendukung kita bukan saja dari aktivis SIRA, tapi juga ada dari berbagai elemen masyarakat,” jelasnya.

Bicara strategi pemenangan, tentu tak terpisah dari soal duit. Butuh dana besar untuk mendirikan partai hingga ke tingkat kecamatan. Darimana sumber duitnya? Hampir sebagian besar partai lokal tak terbuka soal ini. PDA yang mengaku sebagai miskin, menyiasatinya dengan melibatkan pengurus daerah. Masing-masing daerah diminta mengeluarkan dana sendiri un-tuk cetak bendera dan hal-hal lain yang diperlukan. “Mencetak AD/ART saja kita masing-masing memperbanyak sendiri setiap daerah,” ujar Nurkhalis.

PBA juga mengaku tidak mendapat suntikan dana dari donator. “Semua kita bangun sendiri. Kita ingin pemilu ke depan berjalan dengan damai, tanpa intimidasi,” ujar Saleh. PRA dan PAAS setali tiga uang. Kata Rahmat Jailani, pihaknya mewajibkan setiap anggota menyetor Rp 3.000 setiap bulan. Hal serupa juga datang dari juru bicara Partai Aceh, Adnan Beuransyah. “Dananya berasal dari anggota,” ujarnya.

Pengamat pemasaran politik, Fakh-rurrazi Amir menilai partai lokal harus lebih kreatif dibanding partai nasional dalam hal membangun citra partai. Seperti halnya penjualan sebuah produk, kata dia, partai harus punya sesuatu yang khas untuk ditonjolkan.

“Saya melihat strategi yang dipakai masih menggunakan cara-cara lama lewat kampanye dan penyebaran spanduk atau kaos. Harusnya, ada cara yang lebih inovatif,” ujar dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala ini.

Meski di lapangan harus adu strategi, namun hampir semua partai menginginkan pemilu berlangsung damai dan demokratis, tanpa intimidasi. Soal ini, meski pemilu baru tahap pemanasan, sempat terjadi sejumlah insiden di daerah. Di Pidie Jaya, misalnya, kader Partai Aceh sempat gontok-gontokan dengan kader Partai Keadilan Sejahtera. Untungnya, kasus itu dianggap selesai.

“Intimidasi untuk masyarakat masih berat. Masih ada hamba Allah yang memaksa memilih satu partai yang dia senangi. Kita ingin pemilu damai, tanpa intimidasi. Partai kita berangkat dari politik beradab, kami akan malu jika menang dengan cara tak sewajarnya. Orang beriman pasti ada urat malunya kan,” sebutnya. [a]

Yo F

AUZA

N—

ACEH

KIN

I

...partai lokal harus lebih kreatif dibanding partai nasional dalam hal membangun citra...


Jelang Pemilu di Basis Gerilya. Warga daerah bekas perang menyongsong pemilu. Dikuasai bekas pemanggul senjata

“Syahid ulon gata geulantoe,gadoh nanggroe pat tamita.”(Saya meninggal anda pengganti, hilang negara ke mana dicari)

KALIMAT ITU TERKETIK RAPI PADA secarik kertas. Di bawahnya, ada lambang Partai Aceh. Paling bawah ada tanda tangan Geusyik Dawoed, Mukim Cut Mala. Ker-tas-kertas itu tertempel di hampir seluruh pertokoan Desa Alue Papeun, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara. Di beberapa toko, bendera Partai Aceh berkibar meng-angkasa. Tak tampak satu pun bendera par-tai lain.

Terletak 28 kilometer dari ibukota Kecamatan Nisam, Alue Papeun hanyalah desa kecil yang dikelilingi hutan belantara. Untuk sampai ke sini, pertengahan Juli lalu, mobil yang membawa ACEHKINI merayap menaiki bukit menanjak. Bongkahan batu berserak di sekujur jalan. Di kiri kanan jalan penuh belukar dan kebun-kebun yang tak terawat.

Meski terpencil, desa yang terletak di pinggang bukit ini menyimpan sejuta cerita lara. Inilah desa yang pernah menjadi basis gerilya pasukan militer Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Di sini pula, Sofyan Dawood yang saat itu menjabat Panglima GAM wilayah Pasee menerima sejumlah wartawan, sebulan menjelang pemberlakuan darurat militer pada 2003

oleh YUSWARDI A SUUD DAN IMRAN MA silam. Itu sebabnya, saat darurat militer, Alue Papeun jadi target pengepungan.

Empat tahun berlalu, Alue Papeun tak banyak berubah. Kecurigaan terhadap pendatang juga belum pupus. Saat ACEHKINI tiba di sana, sekelompok pemuda yang sedang duduk di sebuah warung kopi mengawasi dengan tatap mata curiga. Di depannya, terpakir sebuah mobil Suzuki Vitara model baru yang tertempel logo Partai Aceh, partai yang didirikan bekas anggota GAM. Mereka juga sempat memeriksa kartu pengenal wartawan majalah ini. “Sekarang banyak intel berkeliaran di sini,” ujar seorang dari mereka yang mengaku pengurus Partai Aceh setempat. Hari itu, mereka sedang mempersiapkan kantor partai di sana.

Pembentukan Partai Aceh oleh bekas pemanggul senjata disambut baik warga Alue Papeun. Jailani, 36 tahun, mengaku senang dengan pembentukan itu. Dia ingat benar, saat konflik masih membara, banyak warga yang menjadi korban kekerasan tentara bila menemukan bendera GAM berkibar. Kini, setelah lambang bulan bintang berganti dengan tulisan ”Aceh”, bendera itu berkibar di setiap toko.

Meski begitu, saat ditanya apakah akan mencoblos Partai Aceh, Jailani dengan diplomatis menjawab, ”belum bisa kita tentukan sekarang, bisa jadi iya, bisa tidak.” Saat pemilihan Bupati Aceh Utara, beberapa waktu lalu, Jailani – yang sehari-hari bekerja sebagai petani— memilih Ilyas Pasee, petinggi GAM asal Nisam yang kini

jadi bupati kabupaten berjuluk petro dolar itu. Ilyas menang telak di sana. Begitu pula dalam pemilihan gubernur, Irwandi Yusuf dari GAM juga mendominasi perolehan suara. “Lebih baik kita pilih gubernur kita sendiri,” celutuk seorang pria dari dalam warung.

Di luar pemilihan kepala daerah itu, Pemilu sudah lama tak singgah di Alue Papeun. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, saat Indonesia hanya punya tiga partai, Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) silih berganti menang di kampung itu. Saat pemilihan presiden 2004, warga Alue Papeun tak memilih. Padahal, di belahan lain Aceh, pemilihan tetap berlangsung. “Soalnya waktu itu ada seruan boikot dari mahasiswa yang tergabung di SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh) dan GAM,” ujar Jailani.

Itu cerita dulu. Kini, kedua kelompok itu telah berubah menjadi partai politik lokal. Anehnya, belum ada bendera Partai SIRA yang berkibar di sana. Kenapa? Simaklah jawaban seorang bekas anggota GAM di sana. Lelaki hitam yang tak bersedia namanya disebut dengan alasan hirarki partai itu mengatakan, pernah ada anggota Partai SIRA yang datang ‘minta izin’ untuk masuk Alue Papeun dengan alasan untuk saling mendukung. Namun, entah kenapa, hingga pertengahan Juli lalu belum ada markas Partai SIRA di sana. Walhasil, hanya bendera Partai Aceh yang berkibar.

Kehadiran partai lokal memberi harapan baru bagi warga Alue Papeun. Jailani berharap, partai pemenang pemilu dapat memperjuangkan perbaikan jalan menuju ke kampungnya. “Kami paham prosesnya tak semudah membalik telapan tangan, tapi tolong pikirkan juga nasib kami di pedalaman ini,” ujarnya.

Harapan serupa datang dari seorang perempuan yang akrab disapa Kak Putroe. Pemilik toko kelontong di Alue Papeun itu berharap pemerintah turun ke kampungnya sehingga tahu kondisi ril masyarakat pedalaman. “Partai apapun boleh menang, tapi pedulilah pada nasib kami. Jangan hanya kesini saat kampanye setelah itu tak muncul lagi,” ujarnya.

Ia mengaku kepercayaan pada pemerintah sudah menipis. Sebab, ia sudah kenyang dengan janji manis. “Saat baru damai, katanya rumah saya yang sempat dibakar waktu konflik akan dibangun lagi, tapi sampai sekarang belum dibangun juga,” ujarnya.

Ia pun sempat menjadi korban keganasan operasi militer. Namun, saat ditanya lebih jauh, Kak Putroe memilih bungkam dan hanya memperlihatkan luka bekas sayatan pisau di kakinya. “Kenangan itu terlalu pahit. Jangan lagi tipu kami,” ujarnya.

Harapan sederhana dari bekas basis gerilya. [a]D

EDEK

—AC

EHKI

NI

JALAN MENUJU 2009

58

Perdamaian dan Demokrasi

Desingan peluru, kekerasan terhadap perempuan dan anak, KTP Merah putih, ceceran darah segar serta rasa takut, merupakan satu kenangan pahit di masa darurat militer. Gambaran kelam tersebut, telah menjadi kenangan dan sejarah pahit dalam dinamika kehidupan rakyat Aceh. Lembaran suram telah berakhir seiring datangnya perdamaian yang diukir dari kota penuh bangunan megah berarsitek komunis kuno, yaitu Helsinki, Filandia. Di bawah cuaca sejuk, akibat dipenuhi salju, para pihak bertikai, Pemerintah RI dan GAM juga menunjukkan kesejukan hati seputih salju untuk menyatakan kesepakatan damai, yang kemudian dikenal dengan MoU (Memorandum of Understanding) Helsinki.

Dalam usia tiga tahun MoU Helsinki telah menjadi senjata ampuh untuk mengubah satu kehidupan yang penuh konflik dan kebencian, menuju sebuah kondisi damai dan penuh rasa cinta untuk membangun tatanan masyarakat Aceh baru.

Berbagai hal telah disepakati dalam MoU Helsinki dan untuk menjadikan MoU lebih kuat secara hukum yang akan berlaku di Aceh, para pihak bersepakat untuk membuat Undang-undang Pemerintahan Aceh sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh. Walau payung hukum tersebut masih banyak hal belum mencakup apa yang telah disepakati para pihak dalam MoU Helsinki, namun keberadaan payung hukum tersebut, sedikit banyaknya telah mengubah wajah perpolitikan Aceh.

Secara politik UU PA telah melahirkan berbagai produk baru, salah satunya adalah ada calon independen dalam Pilkada tahun 2006. Itu yang pertama di Indonesia. Kesuksesan tersebut, telah menginspirasikan daerah lain di nusantara dan pihak prodemokrasi untuk memperjuangkan calon

Thamren Ananda

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Aceh (DPP-PRA).

independen dalam Pilkada di seluruh Indonesia. Perjuangan dan inspirasi yang datang dari Aceh, telah melahirkan hasil gemilang. Dimana kini undang-undang telah membolehkan seluruh nusantara ini, ada calon independen untuk Pilkada bupati/walikota dan gubernur.

Wajah baru dalam politik yang juga tak dimiliki daerah lain adalah partai politik lokal (Parlok). Keberadaannya dalam UU PA dan PP Parlok telah menempatkan Aceh sebagai daerah model politik dan demokrasi baru. Keberadaan Parlok di Aceh akan melahirkan pemerintahan desentralistik pemerintahan daerah dan pusat. Desentralisasi pemerintahan pusat-daerah yang diharapkan paskakejatuhan Orde Baru belum berjalan maksimal mengingat masih kuatnya sentralistik kepartaian. Kehadiran Parlok diharapkan mampu memutuskan sentralistik kepartaian dan mampu menjalankan desentralisasi pusat-daerah secara profesional dan efesien.

Parlok sebagai wajah baru demokrasi di Aceh juga sangat berpotensi menjadi inspirasi baru bagi demokrasi politik daerah lain di Indonesia. Tapi inspirasi tersebut akan menjadi sirna bila Pemilu legislatif 2009 di Aceh yang diikuti oleh enam parlok tidak berlangsung dalam suasana demokratis dan damai. Artinya Pemilu 2009 harus berlangsung dalam suasana damai dan kondusif. Semua parpol baik parlok maupun parnas harus menjadikan perdamaian sebagai sesuatu yang paling tinggi dan harus kita jaga bersama.

Kalau Pemilu 2009 masih berlangsung seperti Pemilu legislatif 2004, dimana teror, intimidasi dan tingginya rasa takut, maka Pemilu 2009 tak ada bedanya dengan Pemilu di masa konflik. Hal ini akan menjadikan wajah politik Aceh yang mulai menuju

KOLOM | JALAN MENUJU 2009


gerbang demokrasi, kembali terjebak dalam lorong sempit demokrasi.

Rakyat Aceh sudah lelah dengan konflik. Cukup sudah tahun 2004, mereka dipaksa untuk mencoblos partai tertentu. Cukup sudah rakyat Aceh merasakan pukulan untuk memilih gambar tertentu. Biarkan dalam suasana damai ini, rakyat Aceh menentukan pilihannya untuk menuju Aceh baru yang mandiri dan modern.

Kita harus optimis kalau Pemilu 2009 akan berlangsung demokratis dan jauh berbeda dari kondisi Pemilu 2004. Optimisme ini didasari dengan adanya semangat bersama untuk menjaga perdamaian abadi di Aceh. Secara teori Pemilu 2004 pantas tidak demokratis, karena berlangsung di era konflik —yang penuh teror dan intimidasi. Namun, Pemilu 2009 harus berlangsung demokratis dan dimenangkan rakyat —karena digelar dalam kondisi damai.

Di sisi lain, teori di atas akan terbantahkan jika ada partai politik haus kekuasaan, untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ketika kepentingan pribadi dan kelompok telah mengalahkan kepentingan rakyat, cara-cara tak demokratis dan mengancam perdamaian tetap akan menjadi pilihan bagi partai tersebut untuk memenangkan Pemilu 2009. Untuk menutupi tindakan tersebut, berbagai argumentasi kenapa mereka harus menang saat ini dan kenapa mereka menghalalkan segala cara untuk menang akan mereka khutbahkan di hadapan rakyat Aceh. Malah sosialisasi apa yang akan mereka lakukan jika mereka menang mereka lupakan. Dan esensi kampanye sebagai pendidikan politik tidak lagi mereka gubris sama sekali.

Apapun kemungkinan yang akan terjadi pada Pemilu 2009, tetap masih bisa diantisipasi oleh rakyat Aceh. Menjaga perdamaian adalah kepentingan semua rakyat, sedangkan memenangkan partai politik tertentu adalah kepentingan orang tertentu yang tergabung dalam partai tertentu. Kecuali partai tersebut memiliki program politik yang jelas-jelas memihak kepada rakyat.

Pilihan rakyat terhadap partai politik merupakan hak rakyat, dan biarkan rakyat memilih sesuai keinginan mereka. Jika mereka melihat pendidikan

mahal, maka carilah partai yang memiliki program, membuat pendidikan menjadi gratis. Jika rakyat melihat orang miskin tidak bisa berobat, karena kesehatan mahal, carilah partai yang memiliki program kesehatan gratis. Begitu juga, jika mereka selama ini merasa pengangguran begitu banyak, karena tidak tersedianya lapangan kerja, maka carilah partai yang membuka lapangan kerja, melalui pendirian pabrik milik pemerintah daerah.

Jika rakyat Aceh merasakan kekayaan alam Aceh yang melimpah ruah, namun tidak pernah dinikmati rakyat, carilah partai yang memilik program, rakyat berdaulat terhadap sumberdaya alam, khususnya sumberdaya energi dan pertambangan lain. Begitu juga jika kaum perempuan merasa ada diskriminasi, maka carilah partai yang memperjuangkan hak-hak perempuan.

Kalau rakyat Aceh menginginkan Aceh baru yang berbeda dengan Aceh lama, pilihlah partai yang memiliki program Aceh baru. Jika rakyat menginginkan Aceh penuh dengan korupsi, pilihlah partai yang kadernya sudah sering korupsi. Begitu seterusnya, sehingga rakyat benar-benar bebas dan damai dalam menentukan pilihan tanpa paksaan dan rasa takut sebagaimana terjadi tahun 2004 lalu.

Kalau ini yang dilakukan rakyat Aceh, menentukan pilihan sesuai kebutuhan mereka, bukan karena paksaan dan intimidasi, maka perdamian abadi dan proses demokrasi akan terus terjaga. Pilihan partai politik seperti di atas telah menghindari kita dari pilihan karena fanatik terhadap simbol, dan telah menjadikan rakyat sebagai pelaku, bukan objek, dari politik.

Pemilu 2009 nantinya akan menjadi penentu akan kelanjutan perdamaian di Aceh. Jika pemilu berlangsung secara damai dan demokratis, maka perdamaian akan terus abadi di Aceh. Namun bila sebaliknya, perdamian di Aceh akan berada di ujung tanduk. Idealnya perdamaian dan demokrasi akan berjalan beriringan. Karena tak mungkin ada demokrasi tanpa perdamian, begitu juga sebaliknya tidak mungkin akan lahir perdamaian tanpa ada suatu proses yang demokratis.[a]

Pemilu 2009 nantinya akan menjadi penentu akan kelanjutan perdamaiandi Aceh

60

Siang itu alam tak ramah, arus sungai deras dan langit mengirim rinai hujan. Rahmad Wahyuli, 13 tahun, menombak sungai dengan galah, mengayuh rakit ke

seberang. Puluhan tahun, rakit-rakit yang terikat pada seutas kabel mengantar warga Pulo Teungoh, Kecamatan Pantee Ceureumen, Aceh Barat, ke dunia seberang. Di atasnya, di pusaran arus menderas, mereka membangun hayalan. “Saya ingin menjadi guru,” ujar Rahmad, seraya mengusap peluh dengan ujung baju kumalnya.

Cita-citaSepenggalanGalahFoto : Chaideer MahyuddinTeks : Maimun Saleh

Esai Foto


Inilah jalan bagi anak imum masjid Pulo Teungoh menuju cita-citanya. Di desa ini, hanya Rahmad yang mampu merajut pendidikan tingkat menengah pertama. Pesantren Serambi Mekkah, Meulaboh, tempat ia menimba ilmu, terpaut 15 kilometer arah selatan desa.

Warga Pulo Teungoh bukannya tak terfikir menyekolahkan anak-anak mereka. Tapi apa daya, tak ada jembatan menuju seberang. Aktifitas warga sangat bergantung dari seutas kabel yang nyaris seusia Rahmad.

Pilihan lain, membelah sungai dengan menumpang rakit yang hanya ada tiga. Tapi, kala banjir bandang dan musim penghujan datang, rakit-rakit itu hanya menjadi pajangan, tak berguna. “Andai ada jembatan, mungkin kami bisa menyambung cita-cita anak kami,” kata seorang warga sesaat usai turun dari rakit.

Suaranya mirip nyanyian: rindu pada sepotong jembatan yang melintang di atas sungai. Jika kelak jembatan berdiri, mungkin Rahmad akan berteriak, ”Inilah titian menuju cita-cita.”

Toh, ini bukan zaman awal kemerdekaan, saat jembatan masih barang langka. Di Pulo Teungoh, merdeka bermakna: sepotong sungai, sebuah rakit, seutas kabel dan sebatang galah. [a]


HidupGaya

MODE KULINER OLAHRAGA HOBI KESEHATAN KECANTIKAN

HAS

BI A

ZHAR

—AC

EHK

INI

Perempuan bertubuh mungil itu sibuk membolak-balik lembaran daftar paket perawatan tubuh yang ada di resepsionis. Matanya menelusuri satu demi satu paket yang ditawarkan. “Saya perlu perawatan intensif menuju pernikahan,” ujarnya.

Dengan penuh senyum, sang petugas pun menunjukkan paket perawatan menuju pernikahan. “Ini paket paripurna, mbak, selama dua bulan,” ujar petugas tadi. Tanpa ragu, sang perempuan bertubuh mungil, langsung memilih paket yang sesuai dengan kebutuhannya. “Pernikahan saya akan berlangsung awal Agustus nanti,” ujarnya

Menjadi Cleopatra Sehari. Spa hingga gurah aura menjadi tren baru. Masih dianggap mahal.

oleh DASPRIANI Y ZAMZAMI sambil tersenyum bahagia.Salon dan spa Martha Tilaar di Simpang

Lima, Banda Aceh, hampir setiap hari kedatangan tamu untuk urusan kecantikan: mulai anak baru gede, calon pengantin baru hingga wanita paruh baya.

Aroma jejamuan dan herbal yang khas menyeruak dari seluruh ruangan salon Martha Tilaar memang bisa membuat pikiran sejenak melayang. Ibarat Ratu Cleopatra, para pelanggan pun dimanjakan dengan layanan pijat dan perawatan kecantikan yang paripurna. “Ruangan ini memang sengaja dirancang sedemikian rupa, mulai dari musik hingga wewangian yang mengandung aroma terapi, sehingga

KECANTIKAN

yang tua yang dicari... hal. 65

64

HAS

BI A

ZHAR

—AC

EHKI

NI

meski baru masuk di pintu, para pelanggan sudah menemukan kenyamanan,” sebut Eya Sofia, supervisor Salon dan Day Spa Martha Tilaar Pante Pirak Banda Aceh.

Kenyamanan saat menjalani proses relaksasi yang dikenal dengan istilah spa, memang membuat kondisi emosional jiwa menjadi lebih tenang. Wajar saja, jika ada sebagian orang rela merogoh kocek untuk urusan ini. Selain memberi efek perawatan fisik, kegiatan spa juga memberi ketenangan jiwa dan mental.

Di Banda Aceh, bisnis spa memang belum melaju pesat seperti layaknya kota-kota besar lain. Meski begitu, kini beberapa layanan spa baru muncul. Tren spa mulai meningkat pasca tsunami lalu. Banyaknya orang asing dan penduduk luar Aceh yang berdomisili di Aceh, khususnya Kota Banda Aceh, membuat sejumlah salon yang menyediakan fasilitas Spa, semakin diminati banyak orang. Salah satunya, ya salon kecantikan Martha Tilaar. Di sini, pelanggannya meningkat hingga 70 persen sejak 2005 lalu. “Rata-rata pelanggan kita kebanyakan pendatang, namun tidak sedikit juga warga kota Banda Aceh, mungkin kini mereka merasa lebih paham, pentingnya perawatan kulit dan tubuh,” sebut Eya.

Bahkan tak jarang seorang bisa menge-luarkan biaya ratusan ribu hingga jutaan rupiah, hanya untuk perawatan paripurna sejenis mandi spa sensual plus facial dan hair spa, atau untuk paket mandi spa body countor plus facial lifting, creambath hingga manicure dan pedicure.

Sebelumnya, sebut Eya, pelanggan dan konsumen Spa, bisa teridentifikasi dengan

MEMPEROLEH kecantikan tubuh, kini sudah menjadi hal utama bagi setiap kaum hawa. Tidak cukup hanya spa atau lulur an saja, sejumlah perempuan, pun sering mendatangi klinik kecan tikan tradisional, hanya untuk memper tahankan kemolekan tubuh, kecantikan wajah, hingga aura inner beauty.

Nadia, misalnya. Sudah beberapa bulan ini,wanita 32 tahun itu menjadi pelanggan klinik kecantikan Ajeng Imas Adawiyah. Sebuah klinik kecantikan berlokasi di jalan Soekarno Hatta, Banda Aceh. Berbekal mahar Rp 500.000,- Nadia kini rajin menjalani terapi kecantikan. Nadia ingin aura inner beauty memancar bak bintang kejora. Tak hanya itu, kulit wajah putih dan mulus juga menjadi sasarannya. “Saya lebih nyaman saja menjalani terapi tradisional ini, tak hanya di terapi secara mental, tapi juga kita harus rajin mengkonsumsi jamu-jamu tradisional untuk menjaga kecantikan,” katanya.

Namun, Nadi juga mengaku, kalau dirinya juga suka berkunjung ke salon yang memiliki layanan facial dan spa. “Sesekali ya ke salon juga terutama untuk cuci muka (facial), dan juga ikut senam sehat di Blang padang,” ujarnya sambil tergelak.

Sang empunya klinik pun bisa diadu dengan anak muda.

Gurah Aura Klinik Tradisional

Kulit putih wajahnya, nyaris tidak mencerminkan usia Hajjah Ajeng Imas Adawiyah, yang sudah kepala 6. “Saya hanya membantu, setiap orang punya aura kecantikan masing-masing, yang penting jiwa ikhlas dan bersih, maka itu sudah merupakan kecantikan,” terang sang Hajjah asal Pasundan itu.

Perempuan memang identik dengan kecantikan dan kemolekan. Sekarang tinggal anda yang memutuskan, ingin cantik dengan gaya yang mana. ***

jelas, seperti isteri gubernur, ibu pejabat, anggota dewan hingga ke pegawai negeri sipil yang berkantong tebal. “Tapi sekarang, anak-anak ABG pun, sering mendatangi salon, minimal untuk perawatan kuku dan rambut,” jelas Eya, dara asal Banda Aceh yang sudah 5 tahun bergelut di dunia perawatan tubuh ini.

Secara umum spa adalah rangkaian kegiatan berendam, mandi air panas dan uap, serta pemijatan, plus perawatan khusus pada tubuh. Ya, spa identik dengan terapi air. Dalam perkembangannya, spa menjadi

tempat kecantikan, perawatan tubuh, kesehatan, kebugaran dan kenyamanan. Lebih jauh, spa telah menjelma menjadi gaya hidup kaum perkotaan.

Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini. Mulai dari menghaluskan, mengencangkan kulit, hingga mengendurkan urat syaraf. “Menjalani terapi spa, adalah di mana kita bisa merasa rileks, tubuh dan pikiran menjadi segar, kembali energik dan bertenaga serta membangkitkan suasana hati yang riang gembira, apalagi tuntutan pekerjaan di lapangan semakin tinggi,”


CHAI

DEE

R M

AHYU

DD

IN —

ACEH

KIN

I

PRIIITTT... SUARA PELUIT MEMECAH keheningan. Bandul jam sudah menunjuk ke angka tujuh. Karena hari Minggu, suasana Simpang Jam jalan Teuku Umar, masih terlihat sepi.

Sesosok laki-laki dari kejauhan terlihat melambai tangan sambil terus membunyikan peluit miliknya. Dengan topi koboi di kepala, sambil mengendarai ontel alias sepeda tua, lengkap sudah penampilannya ala meneer Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) era tahun 40-an lalu.

Srrttt.... dengan lincah dia memarkir se pe danya di depan sebuah warung ke cil, persis di perempatan Simpang Jam Banda Aceh. Baru ada lima sepeda yang terparkir. Cerita punya cerita, warung kecil yang me-nyajikan kopi dan nasi gurih ini, sudah di-nobatkan sebagai markas tempat berkumpul bagi pencinta sepeda ontel di Banda Aceh. Suasana warung pun semakin hangat.

Memang ada yang baru di Banda Aceh, terkait keberadaan sepeda ontel. Bahkan ada juga yang sering menyebutkannya sepeda janda. Entah kenapa disebut sepeda janda. mungkin dulu banyak janda menggunakan sepeda ini. Tak diperoleh jawaban sampai sepeda ini dilakap kata janda di ujungnya.

“Awalnya sekadar menyalurkan hobi. Kebetulan ada sepeda peninggalan orangtua, jadi setiap minggu saya berkeliling. Pas lagi jalan-jalan bertemu pula dengan orang

Yang Tua yang Dicari.

oleh DASPRIANI Y ZAMZAMI lain yang juga mengendarai sepeda yang sama. Setelah ngobrol ternyata kami punya kesukaan yang sama,” kisah Said Zahir.

Bak semut menemukan tumpukan gula. Seiring perjalanan sang waktu, Said tak lagi sendiri mengayuh ontel. Hingga akhirnya, Februari 2008, Said dan kawan-kawan pun mengukuhkan satu perkumpulan yang disebut Komunitas Gari Awak Awai. Said pun dinobatkan sebagai Sekretaris Jenderal Komunitas Gari Awak Awai (GAA).

Kata Gari, sebut Said, merupakan akro-nim dari gabungan awak rawat itangen. “Jadi filosofinya bukan sekadar hobi atau menjaga kesehatan, tapi juga untuk melestarikan sejarah sepeda yang sudah lama ini,” jelas Said, yang kini sudah mengoleksi tiga ontel merek Gazielle dan Valuas ini.

Kegiatan berkumpul juga untuk mem-perkuat tali silaturahmi dan kekeluargaan. “Kita lihat sekarang perkembangan zaman sudah sangat maju. Kalau tidak dengan cara ini, maka kita akan susah berhubungan dan berkomunikasi antarsesama teman. Dengan adanya perkumpulan ini juga menambah kerabat,” jelasnya.

Tak mau kalah dengan Said, Ahmad Abdullah, 50 tahun, seorang pengusaha di Banda Aceh pun punya kisah. Bertahun-ta-hun berburu ontel hingga ke pedalam an Bi-reuen, Ahmad telah punya delapan sepeda tua berbagai merek. Di antaranya Rally produksi tahun 1957 dan Gazielle buatan tahun 1953. “Mencari sepeda ontel seka-

HOBIungkap Yenni Marlinda, seorang presenter televisi di Banda Aceh.

Menurut Yenni, dirinya nyaris me-wajibkan tubuhnya untuk mendapatkan spa setiap bulan, meski tidak ada budget khusus untuk itu. “ya itu tadi, selain mendapat efek perawatan, juga bisa mengurangi stres dalam pekerjaan,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Cut Su khairiah, seorang raporter televisi di Ban-da Aceh. Bagi Cut, terapi spa sangat mem-bantu dirinya menjalankan aktifitas di luar ruangan. “Meski harus mengeluarkan isi ko-cek dalam jumlah besar, sesekali, pera watan ini harus dijalankan, apalagi jika kita tidak mendapat cuti dari kantor, rasa jenuh bisa dihilangkan melalui kegiatan spa,” katanya.

Selain itu, spa ternyata juga meringan-kan gejala migrain dan asma, menurun-kan tekanan darah tinggi dan hipertensi, mengu rangi insomnia, stres dan kelelahan, mengembalikan keseimbangan alami tu-buh, mencapai kebahagiaan, percaya diri dan kreativitas serta memperlambat proses penuaan.

Spa bukan hanya untuk merawat tubuh namun termasuk perawatan jiwa. Sifat yang dimiliki terapi spa ini termasuk dalam salah satu perawatan holistik; dari rambut hingga ujung kaki.

Untuk kenyamanan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan, kini salon dan day spa Martha Tilaar pun mulai menyediakan rangkaian mandi kopi dan mandi coklat. “Ini memang produk layanan baru yang kami tawarkan, keunggulannya, kedua produk ini cocok untuk terapi relaksasi dan mengencangkan kulit.

Sensasi mandi kopi dan mandi coklat tidak hanya pada cita rasanya saja, namun juga kehangatan dan aroma yang diberikan pada saat tubuh dibalur dengan reramuan kopi atau coklat. Selain memberikan ke-nyamanan pada tubuh, menfaat kopi dan coklat ini juga dapat mengencangkan dan menyegarkan kulit.

Cukup merogoh kocek sebesar Rp 230 ribu untuk coffee lemon treatment (mandi kopi) dan Rp 240 ribu untuk chocolate Rose Treatment (mandi coklat), maka anda pun sudah bisa merasakan keanggunan Cleo-patra, sang ratu Mesir yang kecantikannya tenar di seantero jagat.

Namun, tak semua penggemar spa mau mengeluarkan uang sejumlah itu untuk urus an perawatan diri, apalagi bagi yang berpenghasilan pas-pasan. Hasmili, 42 tahun, misalnya. Perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai negeri sipil ini membeli peralatan spa dan melakukan perawatan sendiri di rumah. Meski hasilnya tak sama persis dengan di salon, ia cukup puas. “Spa di salon terlalu mahal buat saya. Pernah ke salon tapi hanya sesekali, karena biaya yang mahal,” katanya. Anda pilih yang mana? [a]

66

rang lumayan susah. Kalaupun dapat, har-ganya mencapai 2-5 juta. Bahkan ada yang menawarkan hingga 15 juta,” katanya.

Kisah menakjubkan ternyata juga di miliki Sukrianto, seorang pegawai pe-merintah di Banda Aceh. Bayangkan, Sukrianto masih memiliki ontel merek BSA yang berusia 80 tahun. Lambang dua senjata laras panjang di batangan stang sepeda, menunjukkan bahwa ontelnya pernah ikut andil dalam perang.

“Ini pernah digunakan oleh serdadu dalam perang dunia pertama. Ini diproduksi tahun 1923. Bahkan ada satu sepeda lagi yang sedang dalam pencarian saya, yang hanya diproduksi dua unit di dunia untuk serdadu Inggris,” ujarnya.

Setiap minggu puluhan anggota komunitas Gari konvoi bersepeda di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. “Rute yang kita pilih selalu di arah pinggiran kota dan pedesaan, selain udaranya segar, juga sambil mencari sepeda lagi untuk tambahan koleksi,” katanya.

Ngomong-ngomong masalah koleksi, Sukrianto memang baru punya satu se-peda, tapi umurnya cukup tua. Apung (49), seorang anggota lain, memiliki sepeda bermerek Ruth yang juga berumur tua. Ontelnya diproduksi tahun 1928. Pasangan suami-isteri Syarifuddin dan Amna Rahmi, warga Kelurahan Neusu, telah punya tujuh sepeda tua. “Kami suka ganti-ganti sepeda tiap minggu,” ujar Amna, dengan senyum simpulnya.

Setahun terakhir, gerakan bersepeda

di kota Banda Aceh memang sedang di-gandrung. Selain komunitas ontel, ada pula komunitas bersepeda lain yang merupakan gabungan orang-orang berusia muda dan produktif, seperti Aceh Bicycle Community (ABC), Pedal (Pencinta Sepeda dan Lintas Alam) dan GJPS (Gank Jurnalis Pencinta Sepeda).

Seorang anggota GJPS, C. Mahyuddin, mengaku kegandrungannya bersepeda di -awali karena hobi. “Tapi, kemudian manfaat yang dirasakan banyak. Selain kesehatan, juga ikut berpartisipasi menjaga lingkung-

an,” ujarnya. Dia membantah kegandrung-annya bersepeda hanya meng ikuti trend gaya hidup.

Ada banyak program yang dilakukan para penikmat sepeda, seperti ikut mem-promosi hidup sehat, tempat wisata –terutama mengunjungi situs sejarah, pegunungan, serta ikut mengampanyekan program menjaga lingkungan. Hebatnya, beberapa pencinta sepeda justru meng-gunakan sepeda sebagai kendaraan pe-nunjang aktifitasnya sehari-hari, mulai dari jalan-jalan hingga masuk kantor. [a]

CHAI

DEE

R M

AHYU

DD

IN —

ACEH

KIN

I


BudayaSeni &

TRADISI SASTRA ADAT MUSIK FILM BUKU

CHAI

DEE

R M

AHYU

DD

IN —

ACEH

KIN

I

Daniel E Perell tak tahan sekedar duduk diam di podium. Malam kian larut, saat dia mulai menggoyangkan kepala, kaki, dan bertepuk tangan untuk para pemain piano, bass, guitar, clarinet dan saxophone. Di atas panggung, suara bening Ayi Puspita Handayani melantunkan lagu milik The Groove berjudul, ‘dahulu’.

“Hari ini saat yang kunanti”“Satu malam bertemu denganmu”“Tiada pernah coba kau lupakan”

Di pentas tanpa gemerlap cahaya lampu dan dekorasi, gadis 25 tahun itu berbandana merah. Ia setengah menari. Tangannya digerakkan menyerupai ombak dan menarik pelan mic yang seakan mengincar bibirnya.

Puluhan penonton yang berada di sisi kiri panggung, spontan berdiri, melantunkan lirik lagu dan berdendang bersama. Tak hanya muda-mudi Aceh dalam kerumunan itu, tapi juga para bule yang bekerja di NGO asing.

“Ini kesempatan baik untuk musisi Aceh mengekspresikan musiknya,” kata Parell, pemuda asal Boston, Amerika Serikat,

diujung khanduri jazz. Khanduri dalam bahasa Aceh berarti pesta santap bersama.

Tak seluruh yang tampil malam ini para ‘jagoan’. Khanduri menjadi ajang uji kebolehan. Ayi misalnya. Ini kesempatan pertamanya berada di depan khalayak melantunkan lagu dengan musik jazz.

Bekal mahasiswi magister Fakultas Ekonomi Unsyiah ini, hanya sempat ikut les tiga bulan dan latihan rutin selama empat bulan. Jazz dikenalnya dua tahun silam dari pentolan komunitas Musik Aceh Sinergi Tradisi Modern Orkestra (Maestro). “Waktu itu saya sedang nyanyi di Hermest

Menyantap Denting Nada. Empat tahun ‘mati suri’, jazz di Aceh hidup lagi. Sebelumnya perang dan tsunami menghalau rencana para musisi.oleh MAIMUN SALEH

MUSIK

68

CHAI

DEE

R M

AHYU

DD

IN —

ACEH

KIN

I; K

IRI A

TAS:

Yo

FAU

ZAN

-ACC

EHK

INI

Place diajak gabung bang Momok (Moritza Thaher, red),” kata Ayi.

Walau didominasi anak muda, malam itu, pertengahan Juli lalu, bukan milik muda-mudi. Tak hanya lagu hit yang digemari kawula muda saja dilantunkan. Bahkan sajian pembuka, Taloe Band membawa lagu meusare-sare dan jala-jala. Ada pula lagu nyawoung yang dibawa Mujiburrizal.

Jazz memang bukan jenis musik yang akrab di telinga masyarakat Aceh. Namun penonton tak beranjak dari podium sebelum acara selesai, pasalnya dari 25 penampilan enam di antara merupakan lagu daerah dan

jung di tempat yang sama. Inilah khanduri pertama yang digelar selepas tsunami.

Khanduri jazz sendiri sebenarnya merupakan agenda tahunan yang diren-canakan komunitas. Khanduri digelar pertama sekali, Februari 2004 di Hotel Kuala Tripa dengan sokongan Radio Prima FM. Namun konflik dan tsunami, menghalau rencana para musisi untuk melaksanakan khanduri tiap tahun.

Empat tahun kemudian, khanduri bersama menyantap denting nada hidup lagi. Hasilnya, ya itu tadi, lahirlah jazzer baru semacam Ayi Puspita. Bahkan, itu juga menjadi arena unjuk gigi bagi yang pernah melenggang di pangung kelas internasional. Reza Indria, bersama Maestro misalnya. Tahun 2005, turut memeriahkan Festival Jazz Internasional di Stadion Raja Ali Haji, Pekan Baru, Riau. Kala itu, ia memainkan perkusi sekaligus vocal.

Bagi lajang yang lebih dikenal sebagai pegiat sastra ini, khanduri merupakan malam perpisahannya dengan Maestro. “Aku mau kuliah di luar negeri,” kata Reza. Ia memilih melantunkan sweet song. Mendadak suasana menjadi romantis.

“let me go home”“It will all right”“I’ll be home tonight”“I’m coming back home”

Kala lagunya Michael Buble berjudul home dinyanyikan, keriangan tak hanya terjadi di sisi kiri panggung tapi juga di tangga dan podium, bahkan mulai terdengar suara gadis belia histeris. Lagu itu seakan menegaskan satu hal: jazz kembali hidup di nanggroe. [A]

empat lagu hit Indonesia saat ini. Selebihnya, lagu mancanegara.

“Luar biasa. Biasanya pendengar musik di Aceh paham lirik baru menyelami musik, tapi tadi penonton bisa menikmati instrumen,” kata Deni Syukur, pemain Guitar, Virtual Duo.

Ini memang bukan kenduri yang jamak dilakukan masyarakat Aceh. Tak ada gelimangan makanan, yang ada hanya nada. Tiket seharga Rp 55.000, memang terbilang mahal untuk ukuran pagelaran musik bertaraf lokal, namun tiket habis. Gedung Sultan II Selim, Ruang Conference, Aceh Community Centre yang berkapasitas 300 pengunjung penuh. Sebagian penonton rela duduk di tangga dan lantai.

Khanduri jazz ketiga ini dimeriah Moritza Thaher Combo, Virtuo II, Maestro, Taloe Band dan Sekolah Musik Moritza Jazz Band seluruhnya band lokal. Dalam waktu tiga jam acara penonton di suguhi jenis smoot, swing, fusion, etno, sampai modern jazz.

Acara ini diselenggarakan Radio Antero, Sekolah Musik Moritza, Rumah Musik Cibloe dan Komunitas Maestro. Sukses merebut perhatian masyarakat, para musisi bersepakat khanduri akan dilaksanakan saban bulan. “Tentu dengan hidangan yang lebih beragam,” tulis Moritza Thaher dalam pernyataan persnya.

November tahun lalu, khanduri jazz menghadirkan Lou G Band-asal Belanda. Band yang beranggotakan Lou Guldemond (guitar/vocal), Arjen Mooijen (keyboard), Tom Beek (saksofon), Sandra Sahupala (perkusi/vocal), Boudewijn Lucas (bass), Danny Sahupala (drum) dan Marylayne Sa-hupala (vocal), menghibur ratusan pengun-


Pelesir WISATA PERJALANAN ANGIN SEGAR

CHAI

DEE

R M

AHYU

DD

IN -A

CEH

KIN

I

PERJALANAN

Menanti Rhien di Banda. Satu jalan dua untung; wisata dan jalan raya. Mawardy membawa Rhien ke Banda. Menghabiskan duit puluhan milyar.

oleh MAIMUN SALEH DAN JAMALUDDIN

WISATA

SEJAUH PANDANG, PASIR PUTIH membentang. Bila tak ada kapal melintas, arus nyaris tak beriak. Saban musim panas, ramai khalayak tiduran di pasir sekedar ‘membakar’ kulit dengan sinar mentari. Sebagian lainnya jogging, bersepeda atau

sekadar bercengkrama di cafe-café yang bertebaran di pinggiran sungai. Kala malam tiba, temaram lampu ‘menyiram’ beningnya air.

Mawardy Nurdin terkesima menatapnya. Meski bertabur pasir, dia tak sedang berdiri di pantai, melainkan pinggiran sungai. Pemandangan di tepian sungai Rhien, Paris,

Prancis itu begitu membekas di benaknya. Sejak menjadi penjabat Walikota Banda Aceh, “saya sudah tiga kali ke sana,” ujarnya kepada ACEHKINI, pertengahan Juli lalu.

Rhien tak hanya membelah Paris. Sungai ini menjalar dari timur laut Switzerland sampai Netherland. Sedikitnya melintasi sepuluhan negara Eropa. Panjangnya mencapai 820 mil (1.320 kilometer), sebagian besar masuk wilayah Jerman. Di Jerman, Rhien diapit 26 kastil kuno. Selain tujuan wisata, sungai ini juga dijadikan jalur

Panorama malam di Jembatan Pante Pirak, Banda Aceh.

70

Surabaya, Panterik sampai Pango di Ulee Kareng. “2008 ini sudah ada jogging track dan untuk bersepeda dari Peunayong sampai Beurawe,” kata Mawardy.

Tak sedikit belanja yang telah digelontor untuk mempercantik Krueng Aceh. Menurut Mawardy, sudah habis anggaran Rp 7 milyar. Sementara yang dibutuhkan mencapai puluhan milyar. Pembuatan jogging track saja butuh duit Rp 2,3 milyar.

Warga Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, tak sabar menanti realisasi rencana ini. Pasalnya, hingga kini desa ini tidak tersentuh angkutan umum. Untuk bisa mengakses angkutan, warga harus ke Ulee Kareng yang jaraknya dua kilometer.

“Kalau tidak ada kendaraan, sulit. Kalau ada angkutan sungai lebih memper-mudahkan kami,” kata Syamsul, 55 tahun, seorang warga. Dia berharap pemerintah mengizinkan warga membuka warung untuk berdagang di bantaran sungai.

Erwin, 38 tahun, warga Pango Deah, Ulee Kareng, angkat jempol ke pemerintah. Soal wisata air, tak begitu menarik perhatiannya. Namun transportasi begitu diidamkan. “Kalau bisa dilengkapi fasilitas yang cukup seperti sarana kebersihan dan terminal. Pelayanan yang baik dan aman,” harapnya.

Mawardy optimis ‘mimpinya’ akan terwujud. Hanya satu yang mengganjal, apalagi kalau bukan sampah. “Masyarakat membuang sampah dan menghadapkan tempat membuang hajat ke sungai,” ujarnya. Ehem, yang ini tentu saja bukan hasil adopsi dari Paris. [a]

transportasi. Di Eropa, inilah jalan raya air terbesar.

Sejak pandangan pertama, Mawardy sudah ‘jatuh hati’ pada Rhien. Menatap sungai yang namanya berarti ‘arus gusar’ itu membuatnya teringat Pante Pirak di kampung halaman. “Saat menjadi Pj Walikota saya sudah berniat ingin menjadikan Banda Aceh Water City seperti Paris.”

Mawardy tak sekadar berniat. Begitu menjadi walikota, dia langsung cari akal sambil putar otak, mewujudkan ‘mimpinya’. Untuk urusan mengumpul uang, dia memutuskan bekerja sama dengan Community Development Initiative for Asia. Konsultan asal Manila itu ditugaskan mencari donor.

Germany Technical Assistance (GTZ), sebuah lembaga asal Jerman, diminta membuat master plan dan membantu penataan kembali daerah aliran sungai dengan membangun waduk di Keumireu, Aceh Besar. Waduk ini untuk menghalau sampah, semisal pohon pisang yang sering melintasi Krueng Aceh di musim penghujan. Fungsi lainnya untuk mengurangi keruhnya air.

Seperti Rhien, Krueng Aceh juga membelah kota. Bedanya, Rhien saban waktu dilintasi perahu wisatawan, sedang Krueng Aceh dilintasi tumpukan sampah. Walau begitu, Mawardy menganggap Krueng Aceh jauh lebih bersih dibanding sungai kota-kota lain di Indonesia. Apalagi Krueng Aceh punya sejarah gemilang.

Persis seperti Rhien, kelak Krueng Aceh akan dibangun jalan setapak untuk jogging atau sekadar menikmati aliran sungai sambil berjalan kaki. Ditanami bunga, dipasangkan lampu dari jembatan Peunayong sampai jembatan simpang Surabaya. Juga ada jalan untuk bersepeda.

Tak hanya menyolek, beberapa titik di bantaran sungai juga akan ada wisata kuliner. Termegahnya, ditempatkan di

depan hotel Lading. Di sana, akan ada restoran terapung.

Sungainya sendiri akan menjadi ‘jalan raya’. Ini untuk mengurangi kemacetan jalan darat. Warga bisa menikmati perjalanan dengan menggunakan kapal. Urusan pengadaan kapal diserahkan pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias. Februari lalu, kapal ini sudah diterima pemerintah kota.

ACEHKINI sempat menelusuri rupa kapal. Namun walikota dan Ramli Rasyid, Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, tak sekata. Menurut Mawardy ada di dinas, sementara Ramli menyatakan sudah ada di dermaga Ule Lheue. Disusul ke Ule Lheue, eh, barangnya tak terlihat. Sejumlah warga setempat mengaku tak pernah melihat ‘kapal tamu’ lempar sauh. Tapi, Ramli bersikukuh kapal itu ada. “Saya sudah beberapa kali melihat dan bagus,” ujarnya.

Terlepas dimana kapal itu saat ini, pemerintah kota sedang membangun dermaga Lampulo, Keudah, Simpang

Sungai Rhien dengan latar Belakang kota Koln, Jerman.

Pemandangan Krueng Aceh malam hari dari jembatan Peunayong. BA

WAH

: CH

AID

EER

MAH

YUD

DIN

—AC

EHKI

NI;

ATAS

: PET

ERAN

DJES

S.N

oMAD

LIFE

.oRG


SainsH

ASBI

AZH

AR —

ACEH

KIN

I

Kotak Pensil Penanda Gempa.

oleh MAIMUN SAleh DAN JAMALUDDIN

RUANG GURU SEKOLAH DASAR 67 Community School Percontohan Banda Aceh sempat geger. Seisi ruangan bingung. Entah dari mana asalnya, mendadak terdengar dering bel sepeda. Seseorang tak sengaja menyenggol meja Marhumah, tenaga pengajar di situ. “Ini alat peringatan gempa,” jelas sang ibu guru tersenyum.

Siang itu, ia terpaksa memperkenalkan kotak pinsil plastik berukuran 20 cm x 10 cm yang sebelumnya diletakkan dalam laci mejanya. Alat peringatan gempa itu karya Muhammad Mikram, 10 tahun, seorang

muridnya. Dalam kotak pensil itu ada dinamo

kecil yang disambungkan dengan kabel ke baterai lima volt, dikait pula sebilah tembaga. Bagian luar kotak ada beker sepeda. Konsepnya sederhana: bila tembaga bergetar, maka bel sepeda akan terus berdering. Menariknya, alat dirancang untuk ditempel di dinding untuk mencegah “salah bunyi” seperti kasus tersenggol tadi.

Namun Mikram dan Marhumah kukuh menolak membeberkan detail cara kerja alat ini. Pasalnya, ia takut ketahuan ‘saingan’ di perlombaan sains mendatang.

72

Maklum, saban perlombaan, Mikram selalu menyabet jawara.

Proses perakitannya sendiri memakan waktu sebulanan. Mikram sempat menggunakan timah, kuningan, besi bahkan almunium untuk picu. Namun akhirnya dipilih tembaga sebab dinilai responsif.

Belakangan ini Marhumah memang semakin akrab dengan Mikram. Hubungan keduanya terjalin sampai di luar jam sekolah. Bocah pendiam itu sering bertandang ke Marhumah, menuntut penjelasan mengapa kotak pinsilnya lambat berbunyi dan tak bersuara deras.

Marhumah tak ikut campur tangan urusan kotak ‘pinsil ajaib’ ciptaan Mikram. Ia hanya membimbing saja. Sempat anak pasangan Zukifli dan Musrianum mengeluhkan kotak pinsilnya tak bekerja. “Tapi, Mikram tekun mengulang kembali sampai berhasil,” puji perempuan yang akrab dipangil bu Mar ini, awal Juli lalu.

Mikram bukan kutu buku. Ia hanya hobi mengotak-atik rongsokan barang elekronik. Nah, suatu ketika di sekolah ia mendapat pelajaran bagaimana mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Maka semakin asyiklah dia bermain-main dengan dinamo, baterai dan kabel.

Pada seorang guru, Mikram berkisah. Ia membuat alat itu karena takut gempa. Pengalaman gempa yang disusul tsunami tiga tahun lalu cukup membekas di benaknya. Ia khawatir gempa terjadi saat tertidur. Lalu terfikirlah untuk membuat

alat yang membangunkannya bila terlelap. Keinginan itu bersahut. Di sekolah,

sejumlah guru asyik membahas alat apa yang akan diikutkan lomba. “Karena di Aceh sering terjadi gempa, lalu terfikirlah kita bagaimana membuat sesuatu yang sederhana dan berguna untuk orang banyak,” terang Marhumah.

Sebenarnya, karya Mikram tak hanya alat peringatan gempa. Ia pernah membelah bola plastik lalu dibuatnya menyerupai baling-baling, dikaitkan dengan dinamo dan berenergi baterai. Mikram menamai ‘mainan’ karyanya dengan sebutan, “baling-baling helikopter”.

Dalam perlombaan tingkat gugus antarsekolah dasar, baling-baling ini menjadi jawara. Inilah awal mula Marhumah ‘jatuh hati’ pada kemampuan Mikram. Kedekatan keduanya berlanjut sampai kemudian diluncurkan alat pengocok telur.

Alat pengocok telur karya Mikram hanya berukuran kecil. Terbuat dari pipa

paralon. Di dalamnya berisi baterai kecil yang disambung ke dinamo dengan wayer listrik. Kawat seukuran lidi dipilin-pilin menyerupai pegas, inilah bagian yang bersentuhan dengan telur.

Bocah yang bercita ingin menjadi guru ini bukannya tak menghadapi aral saat berkarya. Ia kerap tak teliti. Kabel-kabel sering putus dibuatnya. Walau sering gagal, tapi Mikram tak berputus asa.

Dalam perlombaan kreatifitas antarsekolah dasar sekota Banda Aceh, alat pengocok telur milik Mikram juga menjadi juara. Dewan juri dan pengunjung terkagum-kagum sebab Mikram merakit ulang karyanya di hadapan khalayak. Kala itu, banyak peserta dari sekolah lain membawa karya yang telah dirakit.

Karya Mikram ini memang tak kuasa melumat lebih dari dua telur sekaligus. Pasalnya, baterai yang dipakai ukuran kecil. Untuk mengocok dua telur saja membutuhkan waktu sekitar 10 menit. ”Ini sebagai antisipasi kalau kalau listrik padam,” kata Marhumah.

Achmad Ghazin, Kepala SD 67, berharap pemerintah Aceh menggelar agenda tahunan kompetisi sains. Perlombaan ini diyakini memicu semangat pelajar berkreatifitas. “Kalau bisa pemerintah membantu mempromosikan dan mematenkan karya pelajar,” harapnya. Sebuah harapan tak berlebihan. Sebab, jika terwujud, Mikram akan tercatat sebagai penemu kotak pensil penanda gempa di usia 10 tahun. [a]

Karena di Aceh sering terjadi gempa, lalu terfikirlah kita bagaimana membuat sesuatu yang sederhana dan berguna untuk orang banyak...


Alam LINGKUNGAN SATWA

FAKH

RURR

ADZI

E G

ADE

—AC

EHKI

NI

Balas Budi Ranger Gerilyawan.

LINGKUNGAN

oleh FAKHRURRADZIE GADE

Empat bekas gerilyawan GAM memilih menjadi penjaga hutan.Ini aksi balas budi mereka.

74

DARI KEJAUHAN RAUNGAN CHAINSAW terdengar silih berganti. Perlahan M Nasir CM, Abdullah, dan Bakhtiar mendekati sumber suara. Mereka berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang digunakan para penebang liar untuk mengangkut kayu. Saat sudah mendekati sumber suara sinsaw, mereka berhenti. Mengendap. Setelah memastikan asal suara, mereka kembali menyusuri tebing gunung yang dipenuhi kayu bekas perambahan hutan. Dengan sigap mereka menerobos ranting dan dahan kayu. Tak berapa lama, pengendapan membuahkan hasil: aha, dua penebang kayu berhasil “diamankan.”

Amiruddin dan Feri nama para penebang liar tadi. Mereka menebang kayu di Bukit Lalang, Desa Alue Teh, Kecamatan Birem Bayeuen, Aceh Timur. Menebang kayu di Bukit Lalang sebenarnya sangat berbahaya. Pasalnya, pegunungan Bukit Lalang-lah yang selama ini menjadi penyangga serapan air bagi hulu Sungai Langsa.

Bukan kali ini saja Amiruddin dan Feri ikut menggunduli hutan di kawasan Bukit Lalang. Sebelumnya, mereka juga pernah menebang kayu di sini dengan alasan untuk pembukaan lahan. Saat tim yang dipimpin Nasir menyergap, Amiruddin tengah sibuk membelah kayu jenis Sembarang.

Pemuda kelahiran 32 tahun silam ini menjadi penebang kayu sejak enam tahun silam. Usai menamatkan pendidikan di SMA Seureuway, Aceh Tamiang, Amiruddin memilih bekerja sebagai penebang kayu. Mulanya dia hanya menjadi kernet. Pengalaman menempanya untuk pandai mengendalikan sinsaw yang beratnya mencapai 25 kilogram. Sebelumnya,

Amiruddin bekerja di PT Guruti. Hanya sebentar di sana, dia harus menganggur. Pasalnya, PT Guruti tutup dan merumahkan semua karyawannya.

Bermain kayu memang menggiurkan. Kayu bisa menjadi pundi-pundi rupiah. “Dalam satu ton kayu yang saya belah, saya dapat satu juta rupiah,” kata Amiruddin. Saat ketangkap basah tim yang dipimpin Nasir, Amiruddin sedang menggunduli hutan atas suruhan Najib, warga Alue Teh. “Pak Najib mau buka lahan,” kata warga Lorong IV itu.

Amir tak sendiri merambah hutan Bukit Lalang. Tak berapa jauh dari lokasi Amir menebang kayu, Suparman, warga Alue Teh, menari-narikan sinsaw-nya di atas kayu berukuran besar. Dia hanya seorang diri. Parman mengaku menebang kayu untuk kebutuhan pembangunan rumahnya. “Saya hanya menebang untuk keperluan material rumah,” ujarnya lugu saat disidak ranger Tim Monitoring Mitra Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL), pertengahan Juni silam.

Lagi-lagi, pembukaan lahan menjadi alasan para penebang liar menggunduli hutan Alue Teh. Penebangan hutan di sana melibatkan banyak kalangan: polisi, tentara, perangkat desa, warga, hingga mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Saat tim BPKEL menginspeksi kawasan itu, para penebang mengaku bahwa mereka menebang kayu karena telah mendapat restu dari aparat. Solihin, warga Lorong I, menurunkan 37 lembar papan berdiameter

lima inci dengan menggunakan kombeck: mobil off roader jenis hardtop.

Solihin mengaku kayu itu pesanan seorang anggota polisi yang bertugas di Polres Langsa. “Ini kayu dia. Kalau ada apa-apa dengan kayu ini, saya diminta melapor ke dia,” kata Solihin kepada tim BPKEL.

Sore itu, Sabtu (14/6), tim BPKEL yang dipimpin Ivo Lestari dan Teungku Nasir CM berhasil menangkap satu unit kombeck sarat muatan kayu yang hendak dilansir ke perkampungan penduduk. Sayang, baru dibawa sekitar seratus meter dari lahan penebangan liar, kombeck yang dikemudikan Sunardi kepergok tim BPKEL. Mobil kombeck milik Kepala Desa Alue Teh ini –berserta kayunya—digelandang ke Markas Kepolisian Sektor Birem Bayeun. Empat penebangnya juga dimintai keterangan dan ditahan di Mapolsek itu.

“Saya berani main kayu karena katanya mau bertanggungjawab. Dia bilang, kalau ada masalah dengan kayu ini panggil dia,” kata Solihin.

Husni memesan tiga ton kayu jenis Sembarang pada Solihin. Pada awalnya Solihin ogah meladeninya. “Saya sudah bilang kalau saya tidak sanggup memenuhi ordernya. Tapi dia bilang, kalau ada masalah bilang saja ke dia,” ujar Solihin, 28 tahun.

Solihin bukannya tak tahu kalau Pemerintah Aceh telah mengeluarkan kebijakan moratorium logging atau jeda tebang hutan. Tapi fulus yang diraup dari bermain kayu menggodanya. “Saya tahu ini dilarang,” katanya pelan.

Kapolsek Birem Bayeun Inspektur Satu Eliadi mengaku sering berburu para penebang liar. Tapi sejak dua tahun lalu bertugas di sana, belum satu penebang pun berhasil ditangkapnya. Saat tim BPKEL menangkap Solihin beserta tiga penebang kayu lainnya, Iptu Eliadi sedang berada di rumah Kepala Desa Alue Teh. “Sebenarnya kita sering razia, tapi asal kita naik selalu bocor (informasinya),” aku Eliadi.

***

PADA FEBRUARI 2007, PEMERINTAH Aceh membentuk Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser untuk menjaga kawasan hutan seluas 2,6 juta hektar yang sudah terancam. Keputusan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf membentuk BP-KEL ini diikuti dengan mengeluarkan instruksi jeda tebang hutan pada 6 Juni 2007. Inilah yang kemudian dijadikan landasan BP-KEL untuk menggandeng mitra lokal untuk menjaga hutan di sejumlah kabupaten kritis.

Di Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang, BP-KEL menggandeng Mata Hate, sebuah LSM lokal yang dibentuk sejumlah mahasiswa dan aktivis sipil. Belakangan, empat bekas anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yaitu Muhammad Nasir

FAKHRURADZIE GADE —ACEHKINI


C.M., Abdullah, Bakhtiar, dan Ramli Abbas, bergabung menjadi relawan penjaga hutan. Mereka disebut ranger!

Keinginan bergabung menjadi penjaga hutan merupakan panggilan nurani. Bakhtiar, seorang ranger, mengaku sudah saatnya mereka terlibat dalam menjaga kelestarian hutan Aceh dari tangan-tangan jahil para cukong dan penebang liar. Apalagi, selama bertahun-tahun Bakhtiar bergerilya di pegunungan Aceh Timur dan Langsa. “Kita ingin hutan Aceh tetap lestari,” kata Nasir.

Masih segar dalam ingatan Nasir cs pada Desember 2006, dua tahun setelah tsunami menghumbalang Aceh, banjir bandang menerjang Aceh Tamiang. Sedikitnya 72 warga tewas dan lebih 120 ribu warga mengungsi akibat banjir besar tersebut. Ribuan kubik kayu log hasil penebangan liar diangkut air menerobos permukiman warga, menjadi malapetaka yang menenggelamkan perkampungan.

Tak mudah bagi mereka terjun sebagai penjaga hutan. Selain mereka tak digaji negara, saat terjun ke lapangan acap berhadapan dengan aparat yang membekengi aktivitas penebangan liar. Tak jarang mereka juga harus berurusan dengan mantan anggota GAM yang juga ikut menggunduli hutan. Tapi, bagi mereka, itu semua merupakan tantangan tersendiri.

Aksi mereka kerap membuat pemain kayu kelimpungan. Awal 2008 lalu, mereka memburu penebang liar di kawasan Bukit Indah, Desa Jambo Labu. Tak sia-sia, mereka berhasil menangkap lima unit kombeck dan menyita puluhan kubik kayu hasil penebangan liar yang sudah diolah menjadi papan dan balok. “Itu prestasi kami

menangkap kayu ilegal,” kata Nasir.Menurut dia, kayu-kayu itu kemudian

diserahkan kepada aparat kepolisian. Sayang, kasus ini kemudian mengendap begitu saja. “Kita tidak tahu kenapa,” kata Ivo Lestari, Koordinator Mata Hate.

Pascapenangkapan kayu itu, tim Nasir cs tidak leluasa lagi bergerak di kawasan Bukit Indah. Pasalnya, wajah-wajah para penyelamat hutan ini sudah ditandai warga dan penebang liar. Upaya ACEHKINI dan Nasir cs menelusuri jejak penebang liar di Bukit Indah, pertengahan Juni lalu, gagal meski dilakukan malam hari. Pasalnya,

keberadaan tim yang naik ke Bukit Indah sudah terlebih dahulu diketahui para penebang liar. “Mereka memakai mata-mata di sepanjang jalan yang kita lalui,” kata Nasir.

Untuk menyiasati pengendusan mereka tidak diketahui penebang liar, biasanya Nasir cs menyamar. Kadang-kadang mereka berkedok sebagai pengusaha yang mau membeli lahan untuk perkebunan sawit atau karet. “Biar mereka tidak curiga,” kata Nasir.

Sayang, kerja keras para penjaga hutan ini tak mendapat perhatian cukup dari pemerintah. Menurut Ivo Lestari, mereka tidak mempunyai biaya operasional saat beroperasi mengendus penebang liar. Selama ini, kata Ivo, para ranger bekerja tanpa pamrih. “Utang mereka sudah menumpuk. Paling banyak utang di bengkel, karena mereka harus memperbaiki sepeda motor yang rusak setelah operasi kayu,” katanya. “Mereka juga tak digaji oleh negara...”

Tetapi, Nasir, Abdullah, Bakhtiar, dan Ramli Abbas tetap pada tekad agar hutan Aceh terjaga untuk menyangga bumi tak lagi murka. Hitung-hitung, ini adalah balas budi terhadap hutan yang telah menjaga mereka selama bergerilya di masa perang. [a]

76

Figura

Masih ingat Cut Putri? Dara kelahiran 27 tahun silam ini tentu tidak asing bagi publik Indonesia,

khususnya Aceh. Saat tsunami menerjang pada Minggu pagi 26 Desember 2004, dia berhasil mengabadikan peristiwa dahsyat, yang tak pernah dilupakan umat manusia. Luapan air laut hitam pekat diabadikannya dengan kamera video dari lantai dua rumah almarhum Sayed Husaini di kawasan Lamjamee, Banda Aceh.

Saat Aceh kembali berbenah dengan hiruk-pikuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi, dara manis nan semampai ini tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Padahal, ia cukup berjasa mengabadikan peristiwa pilu dan disiarkan ke seantero jagat raya. Cut Putri yang menetap di Jakarta, tiba-tiba nuncul di depan publik saat Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-22 di Serang, Banten, Juni lalu.

Gadis yang telah meraih gelar dokter di Universitas Padjadjaran Bandung, kini aktif di berbagai kegiatan kemanusiaan. Ia mendapat kesempatan istimewa tampil di depan peserta MTQ dari 33 provinsi se-Indonesia, pada jamuan makan malam di Pendopo Gubernur Banten.

Pada kesempatan itu, dia memutar kembali film yang direkamnya saat tsunami. Lalu dijelaskan betapa tegarnya rakyat Aceh ketika musibah datang menerjang, mereka masih mengingat Allah. Itu dikatakannya saat rekaman menunjukkan orang sedang

shalat di antara puing tsunami.Dia juga menjelaskan akibat tsunami

sangat banyak mushab Al-Qur’an yang hancur. Salah satu gambar yang ditampilkan adalah selembar Al-Qur’an yang tersangkut lima meter tingginya di atas sebatang pohon besar. Semua hadirin larut dalam kesedihan saat menyaksikan film tersebut, di mana ribuan orang sudah tak bernyawa dijejerkan. Di antara mereka tanpa sadar meneteskan air mata.

Putri mengaku pasrah saat merekam momen tersebut. “Waktu itu saya hanya berdoa dan pasrah jika saya juga ikut menjadi korban. Tapi, alhamdulillah saya selamat dari ombak ganas itu. Rekaman ini, subhanallah, seluruh dunia bisa melihat kedahsyatan musibah yang terjadi di Aceh,” ucapnya mengenang.

Selain rekaman ketika tsunami, dia juga memutar berbagai rekaman yang direkamnya saat bencana terjadi di berbagai belahan negeri ini seperti lumpur Lapindo, gempa Jogjakarta, gempa Nias dan

Al-Quran untuk Korban Bencanaoleh DEDEK PARTA

Cut Putri

sebagainya.Kini, dara manis ini juga mendirikan se-

buah yayasan “Muhabbah Al-Quran” bersa-ma Gubernur Banten Ratu Atut Chausiyah, yang mengupulkan Al-Quran dari donatur untuk kemudian dibagi-bagikan bagi warga yang terkena bencana. Dalam kesempatan itu, ia mengajak semua Pemerintah Daerah di Indonesia untuk menerapkan Gerakan Muhabbah (Gema) Al-Quran. “Mulai dari propinsi dan kabupaten/kota hingga desa-desa untuk menerapkan program mengum-pulkan Al-Quran,” ajaknya.

Tujuan pengumpulan Al-Quran agar warga semakin mengenal, cinta, dan memaknai ayat-ayat suci. Lebih dari itu, Al-Quran yang telah dikumpulkan bisa disumbangkan jika ada dareah yang terkena musibah meskipun dia tidak berharap adanya bencana di Indonesia dan belahan dunia lain. “Orang musibah tak hanya butuh bantuan materi, tetapi juga memerlukan bantuan untuk penguatan iman,” katanya. Ya, Pocut. [a]

DARI ATAS SEARAH JARUM JAM: DEDEK PARTA; NURDIN HASAN; KHAIRUL UMAMI —ACEHKINI


Sukses lewat album perdana bertajuk ‘Agam Sidroe’ yang diluncurkan akhir tahun 2006, kini CUPA Band sibuk

membuat video klip untuk versi kepingan cakram. Sejauh ini, baru selesai satu klip dan sempat diputar di satu stasiun televisi swasta lokal di Aceh. Tak hanya itu, sejak sebulan lalu, CUPA mengemas lagunya dalam bentuk nada sambung pribadi (NSP) untuk pelanggan operator Indosat, Telkomsel, XL, dan Fren (Mobile8).

Riwayat CUPA merilis album pertama

terbilang panjang. Didirikan tahun 2002 oleh delapan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry. Tapi, baru empat tahun kemudian masuk dapur rekaman Meuligoe Enterprise. Tak ada yang menyuntik dana, para personel nekat merogoh kocek masing-masing.

“Ini bukti keterbatasan CUPA,” begitu band ini menulis profilnya. “Peng ata ta meuripee (uang hasil urungan, red),” tegas Ahsan Khairuna, pemain bass.

Walau belum menghitung pasti berapa yang terjual dari 3.500 keping kaset album perdana, CUPA optimis musik mereka mendapat tempat di hati masyarakat Aceh. Pasalnya, para anak muda ini mengusung pakem seni lantun Aceh; sarat kritik sosial dan pesan moral.

Simak saja lirik di album pertamanya yang berisi 10 tembang, di antaranya Sa-leum, Yatim Lam Kandoeng, Ilahi, Bungong, Wamule, Agam Sidroe, Taubat, dan Doa

Aksi Nekat Meuripeeoleh MAIMUN SALEH

Syuhada. Lagu Doa Syuhada didedekasikan untuk almarhum Aminin, vokalis CUPA pertama yang menjadi korban tsunami.

Di kuping, musik boy band ini nyaris serupa dengan Kande, kelompok musik yang sudah duluan melejit. Adonan instrumen juga nyaris sealiran: diapit rapa’i dan seurunee kale yang diaduk suara alat musik modern guitar, drum dan bass.

“Kami tak berani mengatakan aliran musik yang kami usung berbentuk kontemporer, alternatif, pop, apalagi etnik Aceh,” ujar seorang personel.

Dalam kesibukan membuat kepingan cakram, grup musik yang arti namanya “sedikit” ini sedang mempersiapkan album kedua. Menurut Ahsan, dari sisi lirik tak banyak berubah yaitu lebih mengedepankan pesan moral. Tapi dari sisi musik album kedua lebih mengedepankan etnik. “Belum masuk rekaman, masih benah aransemen,” kata dia. [a]

CUPA Band

Rafly kembali keliling Aceh. Kali ini ia tidak sekedar menyanyi, tapi juga berburu tanda tangan sejumlah petinggi semisal Bupati, Kapolres, Dandim, Ketua KPA dan bila perlu aktivis LSM. Kain putih sepanjang 50 sentimeter selalu bersamanya saat bertandang ke enam kabupaten kota di Aceh.

“Di kain itu ditandatangani komitmen menjaga perdamaian,” kata Rafly, vokalis KanDe di sela kesibukannya menyiapkan konser damai di Takengon, awal Agustus lalu. Sebelumnya konser damai pernah digelar tahun 2005 dan 2006.

Konser yang disponsori International Organization of Migration (IOM) ini dilangsungkan di lapangan Hiraq (Lhokseumawe), lapangan Pulo Kiton (Bireuen), Musara Aluen (Takengon), lapangan Syahadat (Kutacane), tepi pantai Tapak Tuan dan berakhir di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Puncaknya tanggal 15 Agustus, bertepatan dengan perayaan tiga tahun damai Aceh.

Dalam konser, Rafly akan melantunkan 15 lagu yang bertemakan perdamaian seperti aneuk yatim, ya nabi salam, asai nanggroe dan dame. “Kita mengajak semua lapisan masyarakat menjaga perdamaian Aceh,” kata Rafly.

Menjaga Damai dengan Kain Putiholeh MAIMUN SALEH

Rafly

78

ia besar di tengah perang. Saat Aceh dibalut operasi militer dengan sandi Jaring Merah tahun 1989, usianya baru 15 tahun. Ridwan Haji Mucktar tidak memilih angkat senjata melawan pemerintah seperti lazimnya muda belia di kampung halamannya, Peusangan, Bireuen.

Ridwan remaja memilih angkat kaki ke Banda Aceh, menimba ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry. Di almamaternya, dia sempat menjadi pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Saat gelombang reformasi meluas, ia bergabung dengan kelompok aksi Farmedia sebagai ketua pengkajian strategis organisasi.

Kongres Mahasiswa Aceh Serantau (Kompas) tahun 1999, para utusan organisasi mahasiswa, pemuda dan pelajar Aceh memilihnya menjadi seorang anggota presidium Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) yang diketuai Muhammad Nazar, wakil gubernur sekarang.

Getir jadi aktivis sempat dia rasa sepulang dari Jenewa, Swiss, enam tahun silam. Ridwan

adalah seorang dari kalangan sipil yang ikut menyaksikan proses perjanjian penghentian permusuhan (Cessation of Hostilities Agrement/CoHA) antara pemerintah Indonesia

dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Aparat Komando Distrik Militer (Kodim)

0101 Aceh Besar punya re kam an vid-eo, di sana terlihat Ridwan. “Setelah diinterogasi, dia dikenakan wa-jib lapor,” kata

Thamren Ananda, Sekretaris Partai

Rakyat Aceh (PRA).Selepas itu,

Ridwan tidak lagi dikenal

sebagai aktivis mahasiswa.

Ia memilih bergabung dengan

Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi (Samak), satu LSM antikorupsi.

Berlanjut kemudian bekerja di Katahati, LSM yang memfokuskan diri pada penelitian sosial. “Dia sangat anti kekerasan, tak pernah memaksakan pendapat dan pekerja keras,” kata Teuku Ardiansyah, mantan direktur Katahati Institute.

Ridwan tak hanya dikenal sebagai aktivis. Tulisan-tulisannya ihwal kebudayaan bertebar di berbagai media lokal. Bahkan, para mahasiswa IAIN Ar Ranirry sering bertandang ke Katahati menggelar diskusi kebudayaan.

Tiga tahun silam, dia sering terlihat semeja di warung kopi Jasa Ayah di Ulee Kareng, dengan Ma’arief, Ketua Media dan Informasi Partai Rakyat Aceh (PRA). Tak hanya politik yang dibahas, justru nostalgia almamater dan pahitnya kehidupan paling sering dikupas dalam obrolan di warung kopi yang kerap dikenal dengan nama Solong itu.

Sebenarnya, Arief meminangnya menjadi pengurus partai yang didominasi anak muda ini. Mulanya RHM –begitu dia kerap disapa—menolak. Alasannya, dia letih dan tak kuat lagi mengurus organisasi. “Kasihan cita-citamu menyatukan perjuangan kawan-kawan, tidak mungkin mengubah tanpa organisasi,” kata Arief waktu itu. Ridwan pun diam, tak menjawab.

Arief lalu memancing pandangannya soal kebebasan politik kaum perempuan. Ia kabarkan Sri Wahyuni, istrinya Ridwan telah bergabung ke PRA. “Wah bagus sekali. Tidak apa-apa, itu haknya,” komentar Ridwan waktu itu. Sri sendiri kini menjabat ketua bidang perempuan partai politik lokal tersebut.

Ketika menyiapkan edisi khusus ini, awak redaksi ACEHKINI juga meminta satu analis soal percaturan politik dan demokrasi mutakhir Aceh dari Ridwan. Menurutnya, terlalu singkat waktu yang tersedia bagi proses demokrasi Aceh. Karena sakit yang dideritanya, dia tak bisa konsentrasi untuk merangkai kata.

Menjelang azan magrib, Senin pertama Agustus, dari ruang Mawar Rumah Sakit Harapan Bunda, Banda Aceh, surah Yasin dikumandangkan mengiringi Ridwan kembali ke Illahi Rabbi. Almarhum meninggalkan Sri Wahyuni dan buah hatinya Azizah Mernissi Nuqthah yang baru berusia lima tahun. Dari rumah sakit, jenazah dibawa ke Cot Girek, Kecamatan Peusangan Matang, Bireuen, untuk dikebumikan.

Sepekan sebelum kepergian, kala bertarung melawan lever ia mengirim sebait puisi lewat pesan singkat (SMS) ke sejumlah kerabat dekat: “Apa yang kau ragukan saat petang menjelang // malam membayang // selimut telah seharian // mimpi yang terbata-bata // esok kembali pagi datang // huh dunia kapan kiamat datang.”

“Kalimat terakhir itu membuat saya tak hendak membalas smsnya,” kata Risman A Rahman, teman diskusinya. “Selamat jalan kawan!” [a]

In MemorialSebelum Puisi Terjawab

Doleh: Maimun Saleh

Majalah ACEHKINI Agustus 2008

Documents

Transcript of Majalah ACEHKINI Agustus 2008