LATIHAN SOALSERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

TINGKAT DASARKODE : PBJ-01/WK/2014

I. TIPE SOAL BENAR/SALAHA. JUMLAH SOAL:

25 soal (soal no 1 s.d. 25)B. PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL :

Pilih (B) pada setiap pernyataan yang Saudara anggap benar Pilih (S) pada setiap pernyataan yang Saudara anggap salah

C. PENILAIAN JAWABAN : Apabila jawaban benar, mendapat nilai 2(dua) Apabila jawaban salah atau tidak dijawab, mendapat nilai 0 (nol)

SOAL

1. Adalah keharusan semua rekanan yang tercantum dalam daftar lulus prakualifikasi, setelah menerima undangan, segera mengambil dokumen lelang dan mengikuti pelelangan.

2. Agar didapat penyedia yang memiliki kualifikasi dan kompotensi yang baik, maka untuk pengadaan jasa lainnya harus dipersyaratkan penyedia memiliki pengalaman pekerjaan yang nilainya paling sedikit 20 dari nilai pekerjaan yang sedang dilelangkan dan memiliki dukungan dari bank paling sedikit 10 dari nilai pekerjaan yang sedang dilelangkan.

3. Agar diperoleh penyedia barangjasa yang kompeten, maka waktu yang diberikan kepada pokja ULP untuk mengevaluasi penawaran-penawaran yang masuk harus lebih lama dibandingkan dengan waktu yang diberikan kepada penyedia barangjasa untuk penyiapkan penawaran.

4. Agar pemanfaatan waktu menjadi efesien, maka jika dalam Perpres 542010 beserta perubahannya tentang penyusun jadwal pengadaan dijelaskan sekurang-kurangnya tujuh hari kerja, pokja ULP juga mencantumkan tujuh hari kerja.

5. Agar peserta banyak yang mendaftar, maka pengumuman pelelangan dimuat disurat kabar yang beroplah besar walaupun bukan surat kabar resmi.

6. PA/KPA dapat menyatukan beberapa paket yaitu pengadaan alat rontgen, kasur, dan alat laboratorium menjadi satu paket pengadaan dengan nilai Rp. 3 milyar.

7. Apabila biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan kurang belum dianggarkan serta terdapat kesalahan administrasi dalam dokumen anggaran PPK dan/atau ULP/pejabat pengadaan mengusulkan revisi dokumen anggaran.

Khusus Internal Page 1

8. Apabila dalam berita acara pemberian penjelasan terdapat hal-halketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka pokja ULP menuangkan kedalan addendum dokumen pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan.

9. Apabila dalam suatu satker tidak memiliki PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), maka kepala satker PA dapat melimpahkan wewenang membuat spesifikasi barangjasa kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

10. Apabila jumlah tenaga ahli yang diperlukan, billing rate masing-masing tenaga ahli, sewa kantor, biaya telekomunikasi dan biaya transportasi telah dapat diketahui, maka total HPS untuk jasa konsultansi tersebut dapat ditetapkan.

11. Apabila Kepala Daerah tidak setuju dengan usulan penetapan pemenang dari pokja ULP, dilakukan evaluasi ulang.

12. Apabila pada suatu proses pengadaan seluruh syarat telah dipenuhi dan harga penawaran rata-rata diatas harga pasar, tetapi masih diharga HPS, maka proses pengadaan telah sesuai dengan etika pengadaan.

13. Apabila pelelangan gagal karena penawaran terendah nilainya melampui HPS maka lingkup pekerjaan, spesifikasi dan HPS perlu dikaji ulang tanpa melibatkan PPK.

14. Apabila perubahan paket pekerjaan atas usulan pokja ULP, namun PPK tidak menyetujui, pokja ULP harus mengikuti keputusan PPK.

15. Apabila PPK tidak sependapat terhadap hasil evaluasi yang diusulkan oleh pokja ULP, maka pelelangan dinyatakan gagal.

16. Pada metode pemilihan/penunjukan langsung biaya administrasi pengadaan, termasuk honorarium ULP/pejabat pengadaan, dapat diambil dari biaya paket pekerjaan yang akan dilakukan

17. Apabila terjadi keterlambatan pengumuman penetapan pemenang dari jadwal semula harus dilakukan addendum dokumen.

18. Apabila tidak ada sanggahan, sanggahan tidak benar, atau sanggahan diterima diluar batas waktu masa sanggah, Pengguna Anggaran menunjuk pemenang di luar batas waktu masa sanggah, Pengguna Anggaran menunjuk pemenang lelang yang sesuai dengan penetapan pemenang sebagai pelaksana pekerjaan.

19. Kuasa Pengguna Anggaran memiliki kewenangan yang sepenuhnya sama dengan Pengguna Anggaran.

20. Banyaknya permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kontrak karena kurang lengkapnya dokumen kontrak bukan merupakan kesalahan pokja ULP karena kontrak telah ditandatangni oleh PPK.

Khusus Internal Page 2

21. Beberapa paket pekerjaan pengadaan alat-alat peragaalat bantu pelajar dalam satu instansi dapat dijadikan satu paket senilai Rp. 3 miliar sehingga dapat diikuti oleh usaha besar.

22. Pelelangan metode prakualifikasi dengan sistem dua sampul membolehkan pokja ULP melanjutkan proses evaluasi harga atas penawaran yang telah memenuhi persyaratan evaluasi sampul I (satu).

23. Berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul satu pada pelelangan sistem dua sampul memuat antara lain, jumlah penawaran yang masuk, jumlah penawaran yang lengkap dan tidak lengkap, harga penawaran dan keterangan yang dianggap perlu.

24. Berita Acara Pembukaan Penawaran minus dokumen penawaran bukan merupakan rahasia.

25. Besaran volumekuantitas jenis-jenis pekerjaan tidak perlu dicantumkan dalam kontrak lumpsum.

II. TIPE SOAL PILIHAN GANDAA. JUMLAH SOAL:

55 soal (soal no 26 s.d. 80)B. PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL:

Pilihlah 1 (satu) jawaban yang paling Saudara anggap benar dari 4 (empat) jawaban yang tersedia : a atau b atau c atau d

C. PENILAIAN JAWABAN: Apabila jawaban benar, mendapat nilai 3 (tiga) Apabila jawaban salah atau tidak dijawab, mendapat nilai 0 (nol)

SOAL

26. Acuan negosiasi dalam pengadaan jasa konsultasi adalah :a. KAK dan HPS.b. Kontrakc. Dokumen penawaran.b. Jaminan pelaksanaan

27. Adendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa,a. Harus mendapat persetujuan PPK apabila menyangkut perubahan spesifikasi teknis.b. Harus selalu mendapat persetujuan PPK.c. Harus mendapat persetujuan PPK apabila menyangkut perpanjangan waktu pelaksanaan proses

pengadaan.d. Tidak perlu mendapat persetujuan PPK apabila hanya perubahan gambar design.

28. Agar kegiatan yang akan dilaksanakan secara swakelola dapat berjalan lancar, disusun KAK oleh :a. PPK.b. Pengguna Anggaran.c. Tim Pengawas Swakelola.d. Tim Perencana Swakelola.

Khusus Internal Page 3

29. Agar kontrak dapat segera ditandatangani, maka penerbitan SPPBJ :a. Dibuat tanggal mundurb. Dapat dilakukan kemudian setelah kontrak ditandatangani.c. Penyiapan jaminan pelaksanaan disiapkan setelah pengumuman pemenang.d. Dilakukan lebih awal tanpa menunggu proses sanggah

30. Agar pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi dapat berjalan lancar bahkan sejak proses pengadaannya, maka didalam dokumen pemilihan penyedia jasa konsultansi sudah harus tercantum penjelasan tentang :a. Jaminan penawaran dari lembaga penjamin yang kredibel.b. Jaminan pelaksanaan dari bank umum.c. Kualifikasi penyedia jasa konsultansid. Kriteria evaluasi penawaran sesuai dengan sifat jasa konsultansi yang akan diadakan.

31. Agar pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dapat berjalan lancar, maka dalam syarat-syarat khusus kontraknya harus ada ketentuan tentang :a. Tenaga ahli yang akan dikerahkan untuk menangani pekerjaan.b. Peralatan yang diperlukan untuk pengadaan barang yang diadakan.c. Pengepakan barang sampai ke tempat yang ditentukan dalam kontrak.d. Syarat-syarat lembur bagi pekerja.

32. Agar proses pengadaan dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka pimpinan suatu instansi perlu memahami perencanaan pengadaan sebagai berikut, kecuali :a. Memastikan tersedianya anggaran untuk kegiatan.b. Menetapkan besarnya honor pokja ULP.c. Membentuk pokja ULP.d. Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan.

33. Pengadaan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Perpres 54 tahun 2010 adalah:a. Pengadaan investasi di PT. Pertamina yang sebagian pembiayaannya dibebankan APBNb. Pengadaan investasi K/L/D/I yang sebagian pembiayaannya bersumber dari APBN/Dc. Pengadaan investasi di lingkungan BUMN/D dengan sumber dana seluruhnya dari non

APBN/Dd. Pengadaan pada Pemerintah Daerah yang sumber dananya dari Pinjaman Luar Negeri

34. Alasan yang tepat atas dilarangnya penyebutan merek barang tertentu dalam pelelangan umum karena hal tersebut melanggar prinsip dasar pengadan barang/jasa pemerintah yaitu :a. Adil/tidak diskriminatif.b. Terbuka dan bersaing.c. Akuntabel.d. Transparan.

35. Amandemen dokumen pemilihan penyedia barang/jasa harus:a. Memuat nama dan alamat Unit Layanan Pengadaanb. Dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmenc. Ditetapkan oleh Pengguna Anggarand. Memuat perubahan isi dokumen lelang/seleksi

Khusus Internal Page 4

36. Rencana pelaksanaan pengadaan barang/Jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan kontrak ditetapkan oleh:a. Pengguna Anggaranb. Pejabat Pembuat Komitmenc. Pejabat Pengadaand. Pokja ULP

37. Anggaran biaya pekerjaan swakelola disusun dengan cermat oleh :a. PPJKPAb. PPKc. ULPd. Tim perencana swakelola

38. Karena di provinsi lokasi kegiatan, jumlah penyedia yang dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp. 12 milyar terbatas, maka Pokja ULP dapat melaksanakan pengadaan dengan metode:a. Pemilihan langsung dengan prakualifikasi b. Penunjukan langsung dengan prakualifikasi c. Pelelangan umum dengan pascakualifikasi d. Pelelangan terbatas secara prakualifikasi

39. Apabila ada masalah dilapangan, yang berakibat pelaksanaan pekerjaan belum bisa dimulai, maka digunakan SPMK, sehingga :a. Keterlambatan pelaksanaan dapat diterima.b. Kontrak dapat diamandemen.c. Tanggal dimulainya pekerjaan tetap sesuai kontrak.d. Saat dimulainya pekerjaan sesuai dengan tanggal yang tercantum di SPMK

40. Apabila barang yg memenuhi persyaratan banyak tersedia di pasar dengan kualitas dan keunggulan teknis yg hampir setara sedangkan harganya bervariasi dan tidak sepadan dengan keunggulan teknisnya, maka metode evaluasi yang paling tepat dipergunakan adalaha. Sistem gugur.b. Sistem evaluasi pagu anggaran.c. Sistem nilai.d. Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

41. Pelelangan sederhana dengan sistem pascakualifikasi paling tepat digunakan untuk:a. Penggandaan buku pelajaran senilai Rp. 500 jutab. Pengadaan baju seragam kantor senilai Rp. 50 juta c. Pengadaan kendaraan operasional senilai Rp. 200 juta d. Pekerjaan perencanaan pembangunan 3 lantai senilai Rp. 200 juta

42. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK

Khusus Internal Page 5

(pejabat pembuat komitmen) dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, yang harus dilakukan terhadap peserta, ialah:a. Semua peserta yang mengikuti seleksi tersebut dimasukkan ke dalam daftar hitam.b. Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dila porkan

ke KPPU atas persekongkolannya.c. Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan

ke dalam daftar hitam.d. Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dimasukkan ke dalam daftar hitam.

43. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, yang harus dilakukan terhadap proses evaluasi ialah:a. Tidak dilanjutkan dan dinyatakan gagalb. Tetap dilanjutkan dengan mengundang peserta baru,c. Dihentikan sementara, dan tetap dilanjutkan karena anggaran tetap harus berjalan.d. Apabila tidak ada peserta lainnya yang tidak terlibat, seleksi dinyatakan gagal.

44. Apabila dalam pelaksanaan kontrak dijumpai adanya perbedaan ketentuan yang terdapat di dalam kontrak dengan dokumen pengadaan berita acara penjelasan, dan dokumen penawaran, maka yang dirujuk adalah ketentuan yang terdapat dalama. Dokumen pengadaanb. Dokumen kontrak dan adendumnyac. Berita Acara Penjelasand. Dokumen penawaran

45. Apabila dalam pelaksanaan pengadaan dijumpai adanya perbedaan persyaratan dalam dokumen pengadaan, berita acara penjelasan dan addendum dokumen pengadaan maka yang diacu adalah ketentuan yang terdapat dalama. Dokumen pengadaan awalb. Addendum dokumen kontrakc. Addendum dokumen pengadaand. Berita Acara Penjelasan

46. Pengaturan pada pemaketan pengadaan yang dibolehkan adalah sebagai berikut: a. Memecah paket sehingga usaha kecil dapat memperoleh kesempatan dan proses

pengadaan dilakukan melalui pelelangan/seleksi sederhana atau pemilihan langsungb. Memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat

pekerjaannya lebih tepat dilaksanakan di daerahc. Menggabungkan beberapa paket agar nilai pengadaan menjadi besar, sehingga tidak

perlu melibatkan usaha kecil yang terbatas kemampuannyad. Memecah paket pengadaan dengan tujuan agar dapat ditunjuk langsung

47. Hal yang perlu dilakukan oleh Pokja ULP dalam melaksanakan suatu pemilihan penyedia barang/jasa agar memenuhi prinsip transparansi diantaranya adalah:

Khusus Internal Page 6

a. Mencantumkan nomor telepon masing-masing anggota Pokja ULP dalam dokumen pemilihan

b. Menyampaikan rincian harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan kepada seluruh pesertac. Mencantumkan secara rinci cara penilaian/evaluasi peserta dalam dokumen pemilihand. Memeriksa dokumen penawaran yang disusun peserta sebelum dilakukan pemasukan

penawaran

48. Menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai sasaran dalam waktu yang ditetapkan untuk mencapai kualitas. a. Efisienb. Efektifc. Transparan, ataud. Terbuka.

49. Apabila dokumen isian kualifikasi yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa ada yang kurang, maka penyedia barang/jasa tidak boleh melengkapinya dalam hala. Evaluasi kualifikasi dilakukan sebelum pemasukan penawaran.b. Pelelangan dilakukan melalui pascakualifikasic. Evaluasi kualifikasi belum merupakan ajang kompetensi yang sebenarnya,d. Pelelangan dilakukan melalui prakualifikasi.

50. Apabila dokumen penawaran yang disampaikan oleh penyedia hanya ada asli tanpa rekaman/copy, maka oleh pokja ULPa. Digugurkanb. Penyedia diminta menyampaikan rekaman/copy dokumen.c. Diminta pendapat penyedia yang hadir.d. Tetap sah

51. Apabila hasil kaji ulang paket-paket pekerjaan tidak disetujui oleh PA/KPA langkah Pokja ULP dan Pejabat Pembuat Komitmen ialah :a. Menolak melaksanakan proses pengadaan.b. Mengundurkan diri dari jabatan di pokja ULP atau sebagai pejabat pembuat komitmenc. Melaksanakan ketetapan yang telah diambil PA/KPAd. Mengusulkan kembali perubahan paket-paket

52. Apabila masa pemeliharaan untuk pekerjaan pembangunan rumah dinas senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipastikan akan melewati tahun anggaran yang sedang berjalan, maka langkah yang sebaiknya dilakukan PPK adalaha. Membayar sebesar 100% dari nilai kontrak dan pada akhir tahun anggaran dibuatkan

MOU yang menyatakan kesanggupan penyedia menyelesaikan seluruh pekerjaannyab. Membayar sebesar 95% dari nilai kontrak dan sisanya dialokasikan di tahun anggaran

berikutnyac. Membayar sebesar 100% dari nilai kontrak dengan syarat penyedia barang/jasa

menyerahkan jaminan pemeliharaan senilai 5%d. Membayar sebesar 95% dari nilai kontrak, dan 5% sisanya disimpan di rekening pribadi

PPK

Khusus Internal Page 7

53. Apabila pada acara pembukaan penawaran ada delapan penawaran yang masuk, tetapi tidak ada penyedia yang hadir, yang harus dilakukan Pokja ULP ialah:a. Membatalkan dan mengulang pelelangan.b. Menunda acara pembukaan penawaran selama satu hari dan mengundang penyedia

untuk hadir.c. Menunda acara pembukaan penawaran selama dua jam dan apabila tidak ada penyedia

yang hadir, menunjuk saksi lain.d. Melanjutkan acara pembukaan penawaran karena jumlah penawaran cukup.

54. Apabila pada acara pembukaan penawaran, ada penawaran yang tidak melampirkan jaminan penawaran yang telah ditetapkan maka penawaran tersebut harus :a. Digugurkanb. Diklarifikasi dan kemudian digugurkan.c. Dinyatakan tidak lengkapd. Diklarifikasi dan diterima,

55. Apabila pada saat penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) suatu kegiatan swakelola, pengguna anggaran memerlukan tenaga ahli perorangan tetapi ternyata tidak terdapat anggarannya dalam DIPA/DPA, maka yang harus dilakukan ialah:a. Tim perencana memasukkan gaji tenaga ahli perorangan dalam RAB tanpa usulan

perubahan/revisi DIPA/DPA.b. PPK mengusulkan kepada PA/KPA untuk melakukan revisi anggaran berdasarkan

masukan dari tim perencanac. Tim perencana memasukkan gaji tenaga ahli perorangan dalam RAB setelah merevisi

DIPA/DPA sendirid. Tim perencana menyusun RAB tanpa memasukkan gaji tenaga ahli perorangan dan tidak

menambahkan masukan revisi DIPA/DPA kepada PPK.

56. Dokumen penawaran pekerjaan konstruksi bangunan gedung kantor berlantai 4 (empat) dimana metode pelaksanaan dan spesifikasinya telah ditetapkan, disampaikan dengan ketentuan:a. Dimasukan dalam 2 (dua) sampul terpisah dan disampaikan bersamaan. b. Sampul 1 berupa dokumen administrasi dan teknis disampaikan lebih dahulu, sedangkan

sampul 2 berupa dokumen harga disampaikan kemudian. c. Dimasukan dan disampaikan melalui 1 (satu) sampul yang berisi dokumen administrasi,

teknis, dan harga. d. Dokumen administrasi, teknis, dan harga disampaikan terlebih dahulu dalam sampul 1,

kemudian dokumen kualifikasi dimasukan dalam sampul 2 untuk disampaikan kemudian.

57. Apabila pihak pengguna anggaran menginginkan hasil yang terbaik untuk pekerjaan jasa konsultansi dengan mengoptimalkan nilai pagu sebesar Rp. 400 juta, maka metode evaluasi yang tepat adalaha. Kualitas dan biaya.b. Pagu anggaran.c. Kualitas.d. Biaya terendah.

Khusus Internal Page 8

58. Apabila proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa dilakukan setelah yang bersangkutan memasukkan penawaran, maka metode yang dilakukan adalaha. Pengadaan langsung,b. Pelelangan umum dengan prakualifikasi,c. Pelelangan umum dengan pascakualifikasi,d. Pelelangan terbatas.

59. Apabila sanggah banding dari peserta lelang kepada bupati terhadap pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan dianggap benar, maka pengguna anggaran dapat melakukan hal-hal sebagai berikut, kecuali :a. Meminta ULP untuk mengundang semua peserta yang terdaftar untuk mengajukan

penawaran ulang.b. Mengganti pejabat pembuat komitmen.c. Meminta ULP untuk melakukan evaluasi ulang terhadap penawaran yang lulus teknisd. Meminta ULP untuk melakukan proses ulang terhadap penawaran semua dokumen

penawaran.

60. Apabila satu paket kegiatan memerlukan waktu pelaksanaan 11 (sebelas) bulan, maka langkah terbaik untuk melaksanakan pengadaan adalah sebagai berikut :a. Menggunakan metode penunjukan langsung untuk menghemat waktu pengadaan.b. Memecah menjadi dua (2) paket meskipun menjadi satu kesatuan konstruksi.c. Memulai proses pengadaan pada awal bulan Desember sebelum DIPA/DPA diterima.d. Mengusulkan kontrak tahun jamak karena akan melampaui akhir tahun anggaran.

61. Apabila semua peserta yang mememiliki peringkat teknis terbaik pertama dan kedua yang lulus ambang batas nilai teknis dan akan ditunjuk sebagai penyedia mengundurkan diri.a. Seleksi dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.b. Seleksi dinyatakan gagal oleh PPK setelah mendapat laporan dari pokja ULP.c. Seleksi dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari pejabat pengadaan.d. Pokja ULP memanggil peserta yg memiliki peringkat teknis terbaik ketiga untuk

melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi tersebut.

62. Pengaturan pada pemaketan pengadaan yang dibolehkan adalah sebagai berikut :a. Memecah paket sehingga usaha kecil dapat memperoleh kesempatan dan proses

pengadaan dilakukan melalui pelelangan umum,b. Memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat

pekerjaannya lebih cepat dilaksanakan di daerah.c. Menggabungkan beberapa paket agar nilai pengadaan menjadi besar, sehingga tidak

perlu melibatkan usaha kecil yang terbatas kemampuannya, ataud. Memecah paket pengadaan dengan tujuan agar dapat ditunjuk langsung.

63. Apabila setelah ditundanya pembukaan dokumen penawaran, hanya ada 1 atau tidak ada peserta saksi, makaa. Pembukaan dokumen penawaran tetap dilanjutkan dengan menggunakan 1 saksi peserta

Khusus Internal Page 9

b. Pembukaan dokumen penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan dari pokja ULP.

c. Pembukaan dokumen penawaran ditunda dan mengundang kembali peserta untuk menghadirinya.

d. Pembukaan dokumen penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan :diluar. pokja ULP: yaitu ditunjuk oleh pokja ULP

64. Dalam pelaksanaan pembukaan penawaran, yang tidak boleh dilakukan adalah: a. Pokja ULP membuka kotak/tempat pemasukan dokumen dihadapan para pesertab. Pokja ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen dan menghitung jumlah

sampul dokumen penawaran yang masuk dihadapan pesertac. Pokja ULP membuka, memeriksa dan menunjukan kelengkapan sampul 1 (satu)

dihadapan pesertad. Pokja ULP menggugurkan penawaran yang tidak ditandatangani oleh Direktur

65. Apabila terjadi perbedaan antara pokja ULP dan Pejabat Pembuat Komitmen, maka penetapan pemenang dilaksanakan :a. Setelah ada kompromi antara kedua belah pihak,b. Tetap oleh pokja ULPc. Oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.d. Pejabat Pembuat Komitmen dan meminta Pokja ULP melakukan evaluasi ulang.

66. Apabila terjadi perubahan dokumen pengadaan, maka perlu dibuat addendum dokumen pengadaan yang harus disahkan oleh :a. Kepala satuan kerjab. Pokja ULPc. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)d. Pengguna Anggaran (PA)

67. Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1(satu) peserta sebagai saksi, pokja ULP menunda pembukaan dokumen penawaran selarna :a. 1 (satu) jamb. 2 (dua) jamc. 1 (satu) harid. 2 (dua) hari

68. PPK dapat menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) apabila:a. Pokja ULP menolak melakukan evaluasi karena ada intervensib. Nilainya lebih dari Rp. 100 milyar dan setelah mendapat penetapan pemenang dari Pokja

ULPc. Ada penetapan pemenang dari Pokja ULP dan tidak ada sanggahand. Nilai penawarannya kurang dari Rp. 200 juta meskipun belum ada usulan

69. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Pokja ULP pada tahap pemberian penjelasan (aanwijzing) adalah sebagai berikut :a. Menetapkan bahwa penyedia tidak harus hadir dalam pemberian penjelasan,

Khusus Internal Page 10

b. Menjelaskan hal-hal yang menggugurkan penawaran,c. Mengumumkan cara penyampaian penawaran, ataud. Menggunakan perubahan yang penting ke dalam addendum dokumen pengadaan.

70. Dibawah ini adalah persyaratan kualifikasi penyedia jasa konsultansi non konstruksi yang diatur oleh Perpres No. 54 Tahun 2010, kecuali:a. Mempunyai kapasitas untuk menandatangani kontrakb. Tidak masuk dalam daftar hitamc. Memiliki dukungan keuangan dari bank d. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan

jasa

71. Apabila Pokja ULP mendapat tugas untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi yang kompeks, metode pemilihan, metode evaluasi, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang sesuai untuk pekerjaan tersebut di atas adalaha. Pelelangan umum pasca kualifikasi, system gugur, dan satu sampulb. Pelelangan umum prakualifikasi, system gugur, dan satu sampulc. Pelelangan terbatas, prakualifikasi, system nilai dan dua sampuld. Pelelangan umum, prakualifikasi, system nilai dan dua tahap.

72. Bagaimana apabila dokumen lelang yang telah diambil oleh penyedia terdapat banyak kesalahan :a. Dibuatkan edaran yang berisi ralat.b. Cukup dijelaskan pada saat rapat penjelasan (anwijzing) dan disetujui oleh semua peserta

lelang.c. Diralat pada saat anwijzing dan dibuatkan amandemen dokumen lelangd. Dibuatkan amandemen kontrak.

73. Pokja ULP menyampaikan undangan kepada peserta dengan peringkat teknis terbaik yang lulus ambang batas nilai teknis untuk menghadiri acara pembukaan sampul II dengan ketentuan :a. Sanggahan dari peserta sudah dijawab, sanggahan banding tidak mempengaruhi

penyampaian undangan,b. Tidak ada sanggahan dari peserta, sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak

benar, atau masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir,c. ULP meyakini sanggahan banding akan ditolak, ataud. Telah ada kesepakatan peserta bahwa tidak ada sanggahan.

74. Bagi calon penyedia jasa konsultansi yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, dikenakan sanksi berupa :a. Dimasukkan dalam daftar hitamb. Jaminan panawar disita untuk negarac. Dimasukkan dalam daftar hitam dan jaminan penawar disita untuk negarad. Dimasukkan dalam daftar dan jaminan pelaksana disita untuk negara

Khusus Internal Page 11

75. Batas waktu memasukkan dokumen yang berisi data kualifikasi tanggal 1 Juli 2014, sebaiknya pokja ULP mensyaratkan pencantuman surat setor pajak :a. Februari, Maret dan April 2014b. Mei, Juni dan Juli 2014.c. Maret, April dan Mei 2014.d. Desember 2013.

76. Berapa nilai jaminan penawaran minimal untuk 2,(dua) paket berikut : Paket pagu Rp. 220 juta dengan HPS Rp. 200 juta, sedangkan paket B Rp. 88 miliar dengan HPS Rp. 80 miliar?a. A 6 juta, B 2,4 miliarb. A 2 juta, B 0,8 miliarc. A 6 juta, B 0,8 miliard. A 2 juta, B 2,4 miliar

77. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam berita acara terkait dengan hasil pengkajian ulang rencana umum pengadaan ketentuannya ialah sebagai berikut:a. Jika pejabat pembuat komitmen dan pokja ULP/pejabat pengadan sepakat mengubah

rencana umum pengadaan, pejabat pembuat komitmet menetapkan perubahan tersebut dan keputusannya bersifat final.

b. Jika pejabat pembuat komitmen dan pokja ULP/pejabat pengadaan sepakat mengubah rencana umum pengadaan, PA/KPA menetapkan perubahan tersebut dan keputusannya bersifat tidak final.

c. Jika PPK dan Pokja ULP/Pejabat pengadaan berbeda pendapat untuk mengubah rencana umum pengadaan permasalahan diajukan kepada PA/KPA untuk menetapkan perubahan tersebut dan keputusannya bersifat tidak final.

d. Jika PPK dan Pokja ULPIPejabat pengadaan berbeda pendapat untuk mengubah rencana umum pengadaan, permasalahan diajukan kepada PA/KPA untuk menetapkan perubahan tersebut dan keputusannya bersifat final.

78. Berikut ini merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK pada tahap perencanaan, kecuali :a. Melakukan proses prakualifikasi dan pascakualifikasib. Melakukan pemaketan pekerjaanc. Menyusun jadwal pelaksanaand. Menyiapkan biaya yang diperlukan untuk proses pengadaan

79. Berikut ini pemaketan pengadaan jasa konsultansi yang tepat adalah:a. Pembangunan desain jembatan senilai Rp 200 juta dibuat menjadi dua paket yaitu Rp 50

juta dan Rp 150 juta.b. Pengawasan pembangunan gedung SD senilai Rp 200 juta dibuat menjadi 2 paket dengan

nilai Rp 50 juta dan Rp 150 juta.c. Pengawasan pembangunan 50 gedung SD yang tersebar di 10 kecamatan dengan PPK

Dinas Pendidikan Kabupaten ABC dibuat 1 paketd. Pengkajian potensi pariwisata daerah Kabupaten X senilai Rp 1 milyar dibuiat 1 paket

80. Berikut ini yang tidak harus dimuat dalam penetapan pemenang lelang adalaha. Nama dan alamat penyedia barang/jasa

Khusus Internal Page 12

b. Nomor Pokok Wajib Pajakc. Harga penawaran setelah koreksi aritmatikd. Nama pejabat instansi terkait

III. TIPE SOAL KASUSA. JUMLAH SOAL:

10 soal (soal no. 81 s.d. 90)B. PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL:

Pilihlah 1 (satu) jawaban yang paling Saudara anggap benar dari 4 (empat) jawaban yang tersedia: a atau b atau c atau d

C. PENILAIAN JAWABAN: Apabila jawaban benar, mendapat nilai 4 (empat) Apabila jawaban salah atau tidak dijawab, mendapat nilai 0 (nol)

SOAL

81. Agar kegiatan di setiap instansi pemerintah bisa berjalan dengan lancar tepat dan tertib, maka pekerjaan swakelola yang dilaksanakan oleh instansi tersebut harus direncanakan sebagai berikut :a. Kegiatan swakelola diumumkan di surat kabar provinsib. Menyusun kerangka acuan kerja setelah DPA diterima.c. Penetapan kegiatan dengan cara swakelola dilakukan setelah DPA diterima.d. Penetapan kegiatan dengan cara swakelola dilakukan saat pengusulan anggaran.

82. Agar pembukaan penawaran dapat berjalan lancar tanpa banyak sanggahan dari peserta pengadaan, pokja ULP harus melakukan persiapan yang baik, di bawah ini merupakan persiapan yang baik kecuali :a. Mengingatkan anggota pokja agar memeriksa tanda pengenal dan surat tugas kepada

peserta pengadaan.b. Mengingatkan anggota pokja bahwa meskipun tidak ada peserta pengadaan yang

hadir, pembukaan penawaran tetap dibuka pada waktu yang telah dltetapkan.c. Mengingatkan anggota pokja dalam hal pembukaan penawaran konsultan

perorangan tidak boleh mewakilkan.d. Mengingatkan anggota pokja agar paling tidak satu diantaranya memaraf semua

dokumen penawaran asli.

83. Anggota kelompok kerja ULP di suatu kabupaten mengundurkan diri karena dalam proses pengadaan harus mengikuti kemauan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran yang menyimpang dari ketentuan Perpres No. 54/2010 beserta perubahannya, bagaimana pendapat anda terhadap kasus itu?a. Akan menghambat pelaksanaan program dinas.b. Tidak perlu mengundurkan diri yang bertanggung jawab adalah kepala dinas itu,c. Keputusan itu tepat karena upaya kelompok kerja untuk mematuhi peraturan

diabaikan oleh kepala dinas itu, ataud. sebagai anggota pokja ULP tidak perlu mengundurkan diri karena pokja ULP tidak di

bawah kepala dinas.

Khusus Internal Page 13

84. Apabila masa pemeliharaan untuk pekerjaan pembangunan rumah dinas senilai Rp. 250 juta dipastikan akan melewati tahun anggaran yg sedang berjalan, langkah yg sebaiknya dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ialah:a. Membayar sebesar 100% dari nilai kontrak dengan syarat penyedia barang/jasa

menyerahkan jaminan pemeliharaan senilai 5%.b. Membayar sebesar 95% dari nilai kontrak, dan 5% sisanya disimpan direkening pribadi

pengguna anggaran.c. Membayar sebesar 95% dari nilai kontrak, dan sisanya dialokasikan di tahun anggaran

berikutnya.d. Membayar sebesar 100% dari nilai kontrak dan pada akhir tahun anggaran dibuatkan MOU

yg menyatakan kesanggupan penyedia menyelesaikan seluruh pekerjaannya.

85. Dalam proses evaluasi pengadaan barang telah masuk empat penawaran dengan harga dan TKDN masing-masing sebesar.1. PT A Rp. 5.764.900.000 dan 24%2. PT B Rp. 5.765.000.000 dan 60%3. PT C Rp. 5.764.800.000 dan 10%4. PT D Rp. 5.764.700.000 dan 0%

Siapakah yang akan ditunjuk sebagai pemenang?a. PT Ab. PT Bc. PT Cd. PT D

86. Pada saat penyusunan HPS baru diketahui bahwa anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran dalam rencana umum pengadaan berdasarkan country of origin, China yang baik secara mutu maupun harga memang lebih rendah dibandingkan dengan country of origin, Eropa atau Amerika. Atas saran tim teknis gedung dianjurkan menggunakan AC dengan country of origin, Eropa atau Amerika, sehingga ada kemungkinan HPS yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen akan lebih tinggi daripada anggaran yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dalam rencana umum pengadaan.Menghadapi situasi ini, tindakan pertama dari Pejabat Pembuat Komitmen yang paling tepat adalah:a. Menolak menandatangani kontrak yang memungkinkan melebihi batas anggaran yang

tersedia,b. Segera mengusulkan bersama dengan pokja ULP/Pejabat Pengadaan untuk merevisi

dokumen anggaran kepada PA,c. Bersikukuh dengan anggaran yang sudah ditetapkan dalam Rencana Umum Pengadaan

dengan mengubah ruang lingkup pengadaan AC,ataud. Membuat kontrak payung tahun jamak (multi years) pengadaan/ pemasangan AC.

87. Badan Diklat Provinsi A akan melakukan suatu kegiatan pelatihan penyuluhan pertanian yang diikuti oleh 100 (seratus) orang peserta selama 3 (tiga) hari kerja. Kegiatan itu direncanakan akan dilaksanakan dengan cara swakelola. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan

Khusus Internal Page 14

Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pelatihan telah ditetapkan PPK. Dalarn RAB terdapat beberapa sub kegiatan, yaitu1. honor narasumber 3 orang X 8 jam X Rp.300.000,00 = Rp. 7.200.000,002. honor panitia penyelenggara 7 orang X Rp.500.000,00 = Rp. 3.500.000,003. transportasi peserta 100 orang X Rp.300.000,00 = Rp. 30.000.000,004. sewa tempat akomodasi dan konsumsi peserta 1 paket X Rp.120.000,00 =

Rp.120.000.000,005. pengadaan modul pelatihan 100 paket X Rp.50.000,00 Rp. 5.000.000,006. Tas dan perlengkapan pelatihan bagi peserta 100 paket X Rp.100.000,00

Rp.10.000.000,00.

Dari RAB kegiatan pelatihan itu, bagaimana perencanaan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan itu?a. Biaya honor dan transportasi dilaksanakan dengan cara swakelola, sedangkan sewa

tempat, akomodasi dan konsumsi peserta pengadaan modul pengadaan tas dan perlengkapan dilaksanakan dengan cara pelelangan umum.

b. Biaya honor dan transportasi dilaksanakan dengan cara swakelola, sedangkan sewa tempat akomodasi dan konsumsi peserta pengadaan modul pengadaan tas dan perlengkapan dilaksanakan dengan penunjukan langsung,

c. Biaya honor dan tranportasi dilaksanakan dengan cara swakelola sedangkan sewa tempat akomodasi dan konsumsi dengan cara penunjukan langsung paket pengadaan modul serta paket pengadaan tas dan perlengkapan dilakukan dengan cara pengadaan langsung,

d. Biaya honor dan transportasi sewa tempat akomodasi dan konsumsi dengan cara penunjukan langsung paket pengadaan modul serta paket pengadaan tas dan perlengkapan dilakukan dengan cara pengadaan langsung.

88. Bagaimana memelihara jalan-jalan di Jakarta sebagai ibu kota negara yg dilakukan dengan swakelola?a. Menunjuk tim perencana, tim pelaksana, kontraktor, dan tim pengawas.b. Menunjuk kontraktor untuk melakukan perbaikan jalan setiap kali ada kerusakan

berdasarkan harga satuan pekerjaan.c. Membentuk tim swakelola di dinas pekerjaan umum yg dilengkapi dengan peralatan,

menyiapkan material melalui pengadaan, serta menyiapkan honor dan upah untuk perbaikan terus menerus.

d. Membentuk tim koordinasi lintas instansi dan mengupah pekerja untuk memperbaiki jalan secara terus menerus

89. Unit layanan pengadaan (ULP) Komisi Pemilihan Umum di Jakarta mempunyai tugas mengadakan 160 juta surat suara legislatif yang terbagi dalam lima (5) paket. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sepuluh (10) hari. Bagaimana persiapan dan cara yang tepat yang dikerjakan oleh ULP agar tugas terlaksana ?a. Pelelangan umum diumumkan di website KPU dan website pengadaan nasional dengan

syarat peserta, baik perorangan maupun konsorsium memiliki mesin cetak dengan kapasitas minimal empat (4) juta surat suara sehari,

Khusus Internal Page 15

b. Karena terbatasnya waktu digunakan metode penunjukan langsung dengan syarat penyedia adalah percetakan yang mempunyai mesin dengan kapasitas 4 (empat) juta sehari,

c. Karena diyakini jumlah perusahaan percetakan yang mempunyai kapasitas besar tidak banyak, maka metode yang digunakan adalah pelelangan terbatas yang diumumkan di surat kabar nasional dan provinsi, atau

d. Semua perusahaan percetakan dapat mengikuti pelelangan umum.

90. Bagian organisasi Pemkab akan menyelenggarakan seleksi sederhana perseorangan atas perencanaan restrukturisasi organisasi Pemkab yang kaya fungsi dan miskin struktur dengan dana yang tersedia dalam DPA tahun anggaran 2013 berjumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 1 Maret 2013 pokja ULP mengumumkan prakualifikasi pada papan pengumuman resmi dan website; pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan sejak tanggal pengumuman sampai dengan 4 Maret 2013; anwijzing tanggal 3 Maret 2013. Pemasukan dokumen dokumen penawaran tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan 8 maret 2013; pembukaan penawaran tanggal 9 Maret 2013 langsung dievaluasi dan diumumkan pemenangnya pada tanggal 10 Maret 2012. Sanggah dari peserta seleksi diterima tanggal 11 Maret 2013 dan dijawab oleh pokja ULP tanggal 15 Maret 2013, tidak ada sanggah banding (libur Maret 2013 ialah tanggal 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, dan 27 April 2013 tanggal 2, 3, 9, dan 10). Tanggal paling lambat penerbitan:a. SPPBJ 17 Maret 2013; kontrak 6 April 2013b. SPPBJ 18 Maret 2013; kontrak 7 April 2013c. SPPBJ 21 Maret 2013; kontrak 11 April 2013d. SPPBJ 22 Maret 2013; kontrak 12 April 2013

Khusus Internal Page 16

Selamat Mengerjakan