LAPORAN KINERJA - balitbangdiklat.kemenag.go.id · Kata Pengantar Puji syukur kami ... dalam...
Transcript of LAPORAN KINERJA - balitbangdiklat.kemenag.go.id · Kata Pengantar Puji syukur kami ... dalam...
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 2
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya
kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Badan Litbang dan Diklat Tahun
2017.
Laporan Kinerja Badan Litbang dan Diklat ini merupakan bentuk pencapaian kinerja
Badan Litbang dan Diklat sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat. Format Pelaporan ini mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 dan
Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016. Jumlah sasaran strategis
Perjanjian Kinerja tahun 2017 ini ada 4 (empat) yang teruraikan dalam 7 (tujuh) buah
Indikator Kinerja Utama sesuai dengan arah dan kebijakan Renstra dan Rencana Kerja
Tahunan (RKT) yang telah ditentukan.
Ada beberapa indikator yang ditambahkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017
dibandingkan tahun 2016 yaitu bidang kelajnahan dan bidang dukungan manajemen
dalam rangka komitmen dan dukungan Badan Litbang dan Diklat dalam pencapaian
Reformasi Birokrasi Kementerian Agama. Indikator Kinerja Utama lainnya sama
seperti tahun sebelumnya adalah terkait persentase hasil penelitian dan
pengembangan yang digunakan oleh pimpinan dan unit-unit teknis Kementerian
Agama serta masyarakat meliputi Penelitian entang Kehidupan Keagamaan,
Pendidikan Agama Dan Keagamaan, serta Lektur dan Khasanah Keagamaan.
Sementara untuk indikator kinerja kediklatan meliputi Diklat Teknis Pendidikan dan
Keagamaan serta Diklat Teknis Administrasi.
Hasil pencapaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2017 ini adalah 107.8%
dalam predikat “memuaskan” sedangkan serapan anggaran tahun 2017 adalah
88.86% juga lebih baik dari tahun sebelumnya.
Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 5 Februari 2018
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 3
Daftar Isi Kata Pengantar …... 2 Daftar isi …... 3 Iktisar Ekskutif …... 4
Bab 1. Pendahuluan
Latar belakang …...5 Tugas dan Fungsi …...6 Struktur organisasi …...7 Isu Utama …...8
Sumber daya manusia …12
Sistematika Laporan …12
Bab 2. Perencanaan Kinerja
Rencana Strategis …14
Perencanaan Anggaran …20
Bab 3. Akuntabilitas Kinerja
Capaian Kinerja tahun 2017 …21
Akuntabilitas Keuangan …54
Bab 4. Penutup
Capaian Kinerja tahun 2017 …60
Akuntabilitas Keuangan …61
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 4
Ikhtisar Eksekutif
Besaran anggaran yang diamanahkan pada Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama tahun 2017 adalah sebesar Rp 583.079.981.000 (lima ratus
delapan puluh tiga milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh
satu ribu rupiah). Anggaran sebesar itu didistribusikan ke 6 satker Pusat (3 Pusat
Penelitian dan Pengembangan, 2 Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Sekretariat
Badan) dan 17 satker daerah (14 Balai Diklat Keagamaan, 3 Balai Litbang Agama,
dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an).
Sampai tahun anggaran 2017, Badan Litbang dan Diklat dapat merealisasikan
anggaran sebesar Rp 518.113.331.049 atau sudah terserap sebesar 88.86%.
Dibandingkan tahun 2016, persentase capaian serapan anggaran Badan Litbang
dan Diklat pada tahun 2017 lebih baik dimana pada tahun 2016 serapan
anggaran adalah 85.77% dan serapan anggaran tahun 2015 adalah 79.29%.
Artinya kinerja serapan anggaran Badan Litbang dan Diklat tahun 2017 lebih
baik dari tahun 2016 dan tahun 2015.
Sementara itu, dilihat dari capaian kinerja organisasi yang tercantum dalam
Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat sampai akhir tahun 2017 sudah
mencapai rerata realisasi kinerja oraganisasi sebesar 107.8% berada dalam
predikat memuaskan. Angka ini diperoleh dari rerata capaian kinerja kelitbangan
sebesar 100%, Kediklatan 120%, Kelajnahan 120% dan dukungan manajemen
sebesar 103.7%.
Beberapa kontribusi Badan Litbang dan Diklat tahun 2017 adalah
menyelenggarakan Penelitian Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), Indeks
Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri, Indeks Integritas Siswa, Peluncuran
Terjemah Al-Qur’an Bahasa Daerah serta pengembangan modul desa kerukunan
dan pengembangan lainnya yang menjadi rumusan kebijakan Kementerian
Agama atau konsumsi masyarakat.
Tahun 2018 adalah tantangan baru bagi Badan Litbang dan Diklat untuk
mentransformasi rumusan kebijakan menjadi kebijakan teknis Kementerian
Agama guna mendukung pembangunan nasional. Hal lainnya adalah perbaikan
tata kelola kelembagaan dengan mendukung penuh implementasi Reformasi
Birokrasi dalam bentuk perwujudan Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi. Tantangan lainnya adalah perbaikan serapan anggaran
se-Badan Litbang dan Diklat agar mampu melebihi target 95%, optimalisasi
proses digitalisasi hasil penelitian dan pengembangan, dan pemanfaatan aplikasi
atau teknologi informasi dalam membantu mempermudah proses pekerjaan.
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 5
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Undang undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional
adalah:
“untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”
Visi tersebut terimplementasikan dalam salah satu misinya yaitu terwujudnya
masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan
beradab, serta bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya
manusia berkualitas dengan pemanfaatan informasi dan teknologi, penelitian dan
pengembangan.
Sedangkan Visi Kementerian Agama dalam rencana strategis 2015 – 2019
adalah:
“terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan
sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat,
mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, ada tujuh misi yang diemban diantaranya:
“meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; memantapkan
kerukunan intra dan antar umat beragama; serta mewujudkan tatakelola
pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya”.
Badan Litbang dan Diklat (Balitbang Diklat) Kementerian Agama mempunyai
fungsi strategis sebagai supporting agency dalam upaya mendukung kinerja
pembangunan nasional melalui dukungan kinerja Kementerian Agama yaitu
penyediaan layanan penelitian dan pengembangan serta pemenuhan sumber daya
manusia (SDM) keagamaan melalui pendidikan dan pelatihan.
Posisi ini sangat strategis mengingat visi pembangunan nasional menempatkan
penelitian dan pengembangan serta pembangunan kualitas sumber daya manusia
sebagai landasan kesuksesan terwujudnya visi pembangunan.
Atas dasar peran tersebut, maka peran Badan Litbang dan Diklat Kementerian
Agama menjadi semakin penting dan jelas, yaitu sebagai bagian dari sub sistem
Kementerian Agama dalam tersedianya data dan informasi keagamaan yang
memadai dalam rangka terwujudnya kebijakan pembangunan agama berbasis hasil
riset dan tersedianya sumberdaya Kementerian Agama yang berkualitas melalui
kediklatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 6
mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan
pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis
yang ditetapkan.
Di tingkat Kementerian telah lahir Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 702 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian
Agama yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 53 Tahun 2014. Dengan demikian, Badan Litbang dan Diklat Kementerian
Agama sebagai instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang
memuat perencanaan strategis dan akuntabilitas kinerja yang
dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran 2017.
Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas
hasil (Outcome) terhadap kinerja anggaran dan kinerja organisasi yang tertuang
dalam perjanjian kinerja (Perkin) Kepala Badan litbang dan Diklat tahun 2017.
B. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat adalah sebagai
berikut:
1. Tugas
Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan
mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penelitian dan
Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian,
pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan
keagamaan;
b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di
bidang agama dan keagamaan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian,
pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan
keagamaan;
d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan
Pendidikan dan Pelatihan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 7
C. Struktur Organisasi
Didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 menjelaskan
bahwa struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan
dan Pelatihan terdiri atas:
1. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan
Pelatihan;
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan
Layanan Keagamaan;
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan
Manajemen Organisasi;
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi; dan
6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan
Keagamaan.
Susunan organisasi tersebut tergambarkan pada diagram 1:
Diagram 1: Struktur Organisasi
Dalam menjalankan tugas penelitian dan pengembangan Badan Litbang dan
Diklat didukung oleh 17 (tujuh belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari 1
(satu) UPT Eselon II B yaitu Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an sesuai PMA
No. 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf
Al-Qur’an, dan 3 (tiga) UPT Balai Litbang Agama berdasarkan Keputusan Menteri
Agama (KMA) No.346 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Penelitian dan Pengembangan Agama serta 13 (tiga belas) UPT Balai Diklat
Keagamaan sesuai KMA No. 345 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Diklat Keagamaan serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 38 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan
Keagamaan Provinsi Aceh dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan
Provinsi Papua.
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 8
D. Isu Utama (Strategic Issued)
Isu utama yang menjadi permasalahan internal dan eksternal yang dapat
menghambat kinerja organisasi dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:
1. Pemanfaatan Hasil Riset Belum optimal
Salah satu indikator outcome yang akan dicapai melalui program litbang
adalah meningkatnya pemanfaatan produk oleh para pimpinan dan unit-unit
teknis di lingkungan Kementerian Agama. Litbang telah menghasilkan berbagai
rumusan kebijakan berbasis penelitian atau riset akan tetapi masih belum
optimal unit teknis atau stakeholders untuk membuat kebijakan berdasarkan
hasil riset tersebut.
Kehadiran pentingnya penelitian terumuskan dalam KMA 565 Tahun 2017
terkait Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama yang menempatkan posisi
strategis litbang untuk menghasilkan penelitian indeks yang menunjang kinerja
Kementerian seperti Indeks Kerukunan, Indeks Kesalihan Sosial, Indeks
Kepuasan Haji Dalam Negeri, Indeks Integritas Siswa.
2. Dukungan Kebijakan Belum Optimal
Pemanfaatan suatu produk litbang tidak hanya berhubungan dengan variabel
kualitas, relevansi, dan ketepatan waktu, melainkan ditentukan pula oleh
sejumlah variabel lain seperti dukungan kebijakan para pimpinan. Masalahnya,
budaya yang menempatkan litbang sebagai daya dukung dalam proses rancang
bangun kebijakan relatif belum optimal.
Dukungan kebijakan oleh para pimpinan terus dikondisikan di tengah belum
kuatnya budaya akademik dan tuntutan layanan yang semakin kompleks.
Langkah tersebut perlu didorong melalui penerbitan kebijakan yang dapat
memberikan informasi kepada para pimpinan dan unit-unit teknis agar
memperhatikan hasil riset dalam penyusunan regulasinya, terutama yang
menyangkut masalah-masalah layanan publik, atau yang mengandung resistensi
sosial tinggi. Dengan demikian, secara prosedural setiap pimpinan dan unit-unit
teknis dapat menetapkan kebijakannya berdasarkan hasil riset.
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 9
Bentuk lain upaya dari dukungan kebijakan oleh para pimpinan adalah perlu
kebijakan tertulis yang mendorong pimpinan dan unit-unit teknis menempatkan
elemen litbang sebagai salah satu masukan dalam proses perumusan kebijakan.
Ini diperkuat dalam pernyataan Menteri Agama yang mendorong dan
mengarahkan perlunya para pimpinan dan unit-unit teknis memperhatikan
hasil-hasil litbang dalam setiap proses kebijakan, tetapi faktanya belum
sepenuhnya dapat diindahkan.
3. Terbatasnya Anggaran Kegiatan
Secara nasional anggaran litbang di Indonesia relatif masih sangat terbatas
jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Belanja litbang per PDB Indonesia
di bawah 0.1%, atau masih jauh dari rata-rata negara OECD (Organisation for
Economic Co-operation and Development) yang sudah di atas 2%. Negara Asia
seperti Jepang dan Korea mengalokasikan anggaran di atas 3%, sementara China
sekitar 1.5%.
Bahkan jika dibanding dengan negara ASEAN pun, belanja litbang Indonesia
masih jauh lebih rendah, dimana Singapura sudah mencapai di atas 2% dan
Malaysia sekitar 0.5%. Minimnya anggaran Litbang secara nasional juga
berpengaruh terhadap terbatasnya anggaran litbang di Kementerian Agama. Jika
ditilik dari total rata-rata anggaran Kementerian Agama dalam lima tahun
terakhir, anggaran litbang baru mencapai di kisaran 0.2 %.
4. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)
Pemanfaatan teknologi informasi (TI) di berbagai sektor tidak dapat
dielakkan lagi, termasuk di lembaga birokrasi dalam mendukung agenda penting
Reformasi Birokrasi yaitu e-government.
Saat ini pengembangan e-government sangat pesat dengan lahirnya
beberapa aplikasi yang membantu kemudahan tata kelola kelembangaan.
Meskipun demikian optimalisasi e-government ini masih perlu dikembangkan
lagi. Proyeksi penggunaan TI bukan sebatas untuk menunjang layanan teknis
administrasi, melainkan lebih jauh dari itu memasuki ranah subtantif kegiatan
litbang dan diklat.
Di bidang litbang, pemanfaatan TI sangat penting seperti digitalisasi hasil
penelitian dan pengembangan sehingga hasil tersebut dapat dikonsumsi oleh
masyarakat internal dan eksternal Kementerian Agama secara terbuka.
Sementara itu, di bidang diklat, pemanfaatan TI diarahkan pada penguatan
sistem diklat, penyiapan dan penyempurnaan instrumen kediklatan, sharing
dengan para pengguna dan masyarakat, dan pengembangan jaringan kediklatan
serta penggunaan diklat jarak jauh (e-DJJ).
5. Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi
Koordinasi dan sinkronisasi di tingkat internal Badan Litbang dan Diklat
masih perlu ditingkatkan. Langkah ini dimaksudkan agar masing-masing unit
dapat bersinergi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program
yang telah ditetapkan dalam renstra. Disamping tingkat internal, koordinasi dan
sinkronisasi juga perlu makin diperkuat dengan para pengguna, yaitu para
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 10
pimpinan dan unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama. Meningkatnya
koordinasi dan sinkronisasi diharapkan akan terbangun kesepahaman internal
lembaga litbang dan diklat dengan pengguna jasa layanan kelitbangan dan
kediklatan.
Terbangunnya kesepahaman merupakan langkah penting untuk
menghasilkan suatu perencanaan kegiatan yang sinkron atau match dengan
kebutuhan pengguna. Langkah sinkronisasi ini menjadi penting karena sebuah
jasa layanan hanya akan bernilai guna tinggi jika sesuai dengan kebutuhan
pemesannya. Sejauh ini, meski dalam setiap tahun anggaran selalu dilakukan
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pimpinan dan unit-unit teknis,
tetapi masih perlu ditingkatkan agar hasilnya dirasakan lebih nyata.
Badan Litbang dan Diklat perlu mengutamakan berbagai kegiatan riset
pesanan (research by demand) dan diklat pesanan (training by demand) dari
pimpinan dan unit-unit pengguna. Litbang dan diklat pesanan dapat
dikategorikan sebagai prioritas, karena sudah sesuai dengan kebutuhan
pengguna sehingga berpeluang lebih besar untuk langsung dimanfaatkan
dibanding lainnya. Litbang dan diklat pesanan dapat dikatakan pula sebagai
kegiatan yang paling kontributif untuk mencapai sasaran program.
6. Masih Terbatasnya Akses Pengguna
Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi serta rancangan
kebijakan hasil litbang ditengarai karena masih terbatasnya akses pengguna.
Suatu produk litbang yang akan dimanfaatkan oleh pengguna terlebih dahulu
harus melampaui sejumlah tahapan. Tahap pertama tentu saja adalah akses
pengguna terhadap produk litbang itu sendiri. Jika tingkat akses terhadap
produk litbang masih rendah dapat dipastikan penggunaannya pun akan rendah.
Walaupun tingginya akses pengguna terhadap produk litbang sudah tinggi
namun belum tentu berkorelasi langsung dengan tingkat penggunaannya.
Terdapat kecenderungan semakin banyak akses pengguna akan memperbesar
kemungkinan pemanfaatannya. Peningkatan akses pengguna litbang masih perlu
ditingkatkan. Pengiriman excecutive summary, laporan penelitian, jurnal-jurnal,
dan buku-buku terbitan hasil litbang perlu makin diintensifkan. Demikian
halnya dengan penggunaan layanan informasi dan data berbasis online, seperti
website dan sejenisnya harus dioptimalkan.
7. Masih Rendahnya Kepercayaan Pengguna
Sejauh ini tingkat kepercayaan (trust) pengguna terhadap produk litbang
dan diklat belum seperti yang diharapkan. Padahal, kepercayaan terhadap
kualitas litbang dan diklat sangat penting untuk mempengaruhi perilaku para
penggunanya. Kepercayaan para pimpinan dan unit-unit teknis di lingkungan
Kementerian Agama perlu terus ditumbuh-kembangkan. Upaya tersebut akan
berhasil jika didukung oleh berbagai produk litbang dan diklat yang berkualitas.
Kualitas suatu produk litbang kebijakan, setidaknya dipengaruhi tiga hal, yaitu
memenuhi syarat ilmiah, relevan dengan kebutuhan, dan ketepatan waktu.
Sedangkan kualitas produk diklat dapat ditentukan dari pencapaian standar
diklat, tingkat relevansi diklat dengan kebutuhan pengguna, dan ketepatan
momentum penyelenggaraan diklat itu sendiri.
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 11
Selain itu, untuk membangun kepercayaan pengguna pada level tertentu,
Badan Litbang dan Diklat perlu memperkuat citra dirinya sebagai lembaga
birokrasi dengan budaya akademik tinggi. Penguatan citra dapat dibangun
melalui pembinaan kepakaran di kalangan peneliti dan spesialisasi di kalangan
widyaiswara.
8. Masih Terbatasnya Jaringan Kelembagaan
Pengembangan jaringan litbang dan diklat secara berkesinambungan perlu
terus diupayakan. Keterbatasan sumberdaya lembaga dan berbagai masalah yang
dihadapi tidak memungkinkan suatu lembaga bekerja sendiri tanpa melibatkan
pihak lain. Kondisi ini juga dialami Badan Litbang dan Diklat yang menjalankan
fungsi penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan ini
dipastikan akan gagap merespon perubahan jika tidak memanfaatkan berbagai
potensi jaringan yang ada.
Di bidang kelitbangan, pembangunan jaringan dirasakan masih lemah. Hal
tersebut diindikasikan dengan belum adanya kerjasama yang relatif kuat dan
rutin dengan LIPI, lembaga-lembaga riset perguruan tinggi, atau lembaga-
lembaga penelitian lainnya. Jika menilik jauh ke belakang, di awal-awal
berdirinya Badan Litbang Agama pengembangan jaringan riset menjadi salah
satu langkah prioritas. Tercatat lembaga ini pernah berhasil membangun
kerjasama dengan sejumlah lembaga dunia yang concern terhadap litbang, seperti
UNICEF, Ford Foundation, Toyota Foundation, dan beberapa lagi.
Ditilik kondisi saat ini, pembangunan jaringan litbang dapat dikatakan
belum mengalami kemajuan berarti. Jaringan litbang yang selama ini
dikembangkan lebih diarahkan untuk menyelesaikan kegiatan tertentu, atau
bersifat insidensial, belum didorong untuk penguatan kapasitas organisasi dalam
jangka panjang. Kondisi yang sama juga dialami diklat. Pengembangan jaringan
diklat seperti dengan LAN, ANRI, Bappenas, Perpustakaan Nasional, BKN, BPKP,
P4TK Kemendikbud, Pusat Kurikulum dan Pustekkom masih perlu lebih
diperluas dan diarahkan pada area yang lebih substantif dan untuk kepentingan
jangka panjang, seperti peningkatan kompetensi widyaiswara, standardisasi
kualitas diklat, penyempurnaan sistem dan instrumen diklat, dan sejenisnya.
9. Masih Kurangnya SDM Litbang dan Diklat
SDM sebagai salah satu faktor pendukung untuk mewujudkan target-target
dan rencana besar kelitbangan dan kediklatan terutama dari sisi kualitas dan
kuantitasnya. Jumlah SDMpeneliti dan widyaiswara masih terbatas jika
dibandingkan dengan jumlah pegawai jabatan pelaksana. Perlu adanya upaya
yang sistematis untuk menambah jumlah tenaga fungsional peneliti dan
widyaiswara.dari sisi kualitas perlu dilakukan langkah peningkatan kualitas SDM
melalui program seperti beasiswa, short course, diklat dan sebagainya.
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 12
E. Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Litbang dan Diklat
didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan jumlah pegawai
sebanyak 1.279 orang, yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional tertentu,
fungsional umum (JFU), sesuai dengan data pegawai per 31 Desember 2017
sebagaimana tabel 3.1 berikut:
Tabel 1.
Data Pegawai Badan Litbang dan Diklat Per 31 Desember 2017
No Jabatan/Status Per 31-12-2017
Per 31-12-2016
Per 31-12-2015
1 Pejabat Struktural 134 orang 119 orang 129 orang
2 Pejabat Fungsional Peneliti 156 orang 151 orang 160 orang
3 Pejabat Fungsional Widyaiswara
355 orang 336 orang 350 orang
4 Litkayasa 23 orang 26 orang 40 orang
5 Pustakawan 6 orang 4 orang 9 orang
6 Arsiparis 7 orang 8 orang 17 orang
7 Analis Kepegawaian 0 orang 0 orang 1 orang
8 Perencana 7 orang 1 orang 0 orang
9 Pranata Humas 2 orang 3 orang 0 orang
10 Pranata Komputer 1 orang 0 orang 0 orang
11 Pengelola Pengadaan Barang
Dan Jasa
3 orang 0 orang 0 orang
12 JFU 585 orang 601 orang 612 orang
13 Total Pegawai 1.279 orang 1.254 orang 1.319 orang
F. Sistematika Laporan
Secara garis besar, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama terdiri dari 4 Bab. Bagian awal memuat kata
pengantar dan Ikhtisar Eksekutif yang merupakan gambaran sekilas tentang
capaian program dalam kaitannya dengan visi dan misi, tujuan dan sasaran
program kelitbangan maupun kediklatan. Dikemukakan pula secara umum
perencanaan strategis serta pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2016.
Sedangkan paparan berikutnya dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut.
Bab I: Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, struktur
organisasi, sumber daya yang dimiliki, serta permasalahan utama (strategic
issued) yang dihadapi organisasi, juga sistematika laporan.
Bab II: Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menyajikan gambaran
singkat tentang visi dan misi, kebijakan strategis, rencana strategik, indikator
kinerja utama (IKU), rencana kinerja, dan penetapan/perjanjian kinerja Badan
Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2016.
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 13
Bab III: Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Litbang dan Diklat tahun 2017
sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Litbang. Bab ini juga menyinggung
secara sekilas tentang aspek keuangan Badan Litbang dan Diklat Kementerian
Agama.
Bab IV: Penutup, memuat simpulan serta saran dan solusi yang ditetapkan
organisasi dalam rangka perbaikan kinerja Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama dimasa yang akan datang.
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 14
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016, Badan
Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan diberikan tugas
melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di
bidang agama dan keagamaan.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Penelitian dan
Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian,
pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
2. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang
agama dan keagamaan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan,
pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
4. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan
Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif,
efisien dan akuntabel, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan
Pelatihan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:
1. Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang dan Diklat 2015 – 2019;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
A. Rencana Strategis
Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang dan Diklat 2015 – 2019
merupakan perencanaan jangka menengah Badan Litbang dan Diklat yang berisi
tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun
waktu lima tahun oleh Badan Litbang dan Diklat beserta strategi yang akan
dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang
diamanahkan. Renstra tahun 2017 menggunakan Renstra 2015-2019 revisi.
Penyusunan Renstra Badan Litbang dan Diklat telah mengacu pada
Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019. Proses penyusunan juga telah
dilakukan secara partisipatif antara unit-unit di bawah Badan Litbang dan Diklat
maupun stakeholder eksternal. Secara ringkas subtansi Renstra Badan Litbang
dan Diklat sebagai berikut:
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 15
1. Visi
Visi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama adalah:
”Terwujudnya bahan penyusunan kebijakan berbasis penelitian dan
pengembangan, dan tersedianya sumber daya manusia profesional di
lingkungan Kementerian Agama”.
2. Misi
Untuk mencapai Visi tersebut, Badan Litbang dan Diklat menetapkan
misi sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan.
b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan
pelatihan.
c. Meningkatkan kualitas pentashihan mushaf Al- Qur’an, pengkajian, dan
sosialisasi Mushaf Al-Qur’an serta optimalisasi Museum Bayt Al-Qur’an dan
Museum Istiqlal.
d. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan
Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
3. Tujuan
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Litbang dan
Diklat menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka
waktu sampai tahun 2019, yaitu:
a. Peningkatan kualitas data dan informasi serta bahan rumusan kebijakan
Kementerian Agama.
b. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur Kementerian Agama yang
berintegritas, profesional, bertanggung jawab, inovatif, dan berketeladanan
melalui penyelenggaraan diklat.
c. Peningkatan kualitas layanan pentashihan mushaf Al- Qur’an, pengkajian,
dan pengelolaan Museum Bayt Al-Qur’an dan Museum Istiqlal.
d. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan
Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
4. Sasaran
Badan Litbang dan Diklat menjabarkan sasaran-sasaran strategis yang
akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan
indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun
2015 – 2019 adalah sebagai berikut:
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 16
Tabel 2.1
Rencana Strategis Balitbang dan Diklat 2015 – 2019 Revisi
NO. Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Utama Target
2015 2016 2017 2018 2019
1
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta bahan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan
Persentasi bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian Agama
63% 67% 70% 73% 75%
2
Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, bertangggung jawab, inovatif, dan berketeladahan
Persentasi Alumni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memenuhi standar kompetensi jabatan
11% 22.% 42% 71% 99%
3
Meningkatnya kualitas layanan pentashihan mushaf Al – Qur’an, pengkajian, dan pengelolaan Museum Bayt Al – Qur’an dan Museum Istiqlal
Persentasi temuan kesalahan cetak Al – Quran yang beredar di masyarakat yang diterbitkan oleh Lembaga Pencetakan Al – Qur’an yang sudah mendapatkan tanda tashih
5% 3% 2% 2% 1%
4
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, dan akuntabel
1. Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI)
72 73 74 75 76
2. Nilai Rerata Kinerja Pegawai
80 80 80 87 88
3. Nilai SAKIP CC BB BB A A
4. Persentase Capaian Kinerja Anggaran dan Fisik
90% 95% 95% 96% 96%
5. Rencana Kinerja
Berdasarkan besaran target pada Rencana Strategis Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama 2015 – 2019 revisi, maka Rencana Kinerja Badan
Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2017, adalah sebagai berikut:
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 17
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Badan Litbang dan Diklat Tahun 2017
NO. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta bahan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan
Persentasi bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian Agama
70%
2.
Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, bertangggung jawab, inovatif, dan berketeladahan
Persentasi Alumni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memenuhi standar kompetensi jabatan
42%
3.
Meningkatnya kualitas layanan pentashihan mushaf Al – Qur’an, pengkajian, dan pengelolaan Museum Bayt Al – Qur’an dan Museum Istiqlal
Persentasi temuan kesalahan cetak Al – Quran yang beredar di masyarakat yang diterbitkan oleh Lembaga Pencetakan Al – Qur’an yang sudah mendapatkan tanda tashih
2%
4. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, dan akuntabel
1. Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI)
761
2. Nilai Rerata Kinerja Pegawai 80 3. Nilai SAKIP BB 4. Persentase Capaian Kinerja Anggaran
dan Fisik 90%
6. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Litbang dan Diklat tahun 2016
sebagai berikut:
a. Nama Unit Organisasi : Badan Litbang dan Diklat Kementerian
Agama
b. Tugas : Melaksakan penelitian, pengembangan,
pendidikan, dan pelatihan di bidang agama
dan keagamaan
c. Fungsi :
1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian,
pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan
keagamaan;
2) Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan
di bidang agama dan keagamaan;
3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian,
pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan
keagamaan;
4) Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan,
dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
1 Dalam Renstra Badan Litbang dan Diklat 2015-2019 Revisi, Target Pembangunan Zona Integritas adalah 74 akan tetapi dalam target Perjanjian Kinerja dinaikan menjadi 76 agar supaya memacu mitovasi Zona Integritas Badan Litbang dan Diklat sesuai Permenpan 52 tahun 2014 terkait syarat minimal satuan kerja diajukan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah 76.
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 18
d. Indikator Kinerja Utama:
Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
7. Perjanjian Kinerja
Penjanjian Kinerja Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama
Tahun Anggaran 2017 mengalami perubahan dengan adanya dua sasaran
strategis bidang Al-Qur’an dan dukungan manajemen. Berikut adalah
perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Litbang dan
Diklat bersama Menteri Agama adalah sebagai berikut:
No Uraian Alasan Sumber Data
1 Persentasi bahan rumusan kebijakan
Kementerian Agama
berbasis kebutuhan Unit
Teknis di lingkungan Kementerian Agama
Perlu hasil penelitian dan pengembangan sebagai
rumusan bahan
pengambilan kebijakan bagi
Kementerian Agama dan perkembangan masyarakat
Data dan laporan hasil penelitian dan
pengembangan
2 Persentasi Alumni
Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat) yang memenuhi standar kompetensi
jabatan
Perlu meningkatkan sumber
daya manusia pejabat
Struktural, Fungsional tertentu dan fungsional
umum dalam menjalankan
tugas
Data dan laporan
hasil penelitian dan
pengembangan
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 19
Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat Tahun 2017
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 20
B. Perencanaan Anggaran
Tahun 2017 total perencanaan anggaran yang tersedia untuk menjalankan
visi dan misi organisasi dalam dokumen RKAKL 2017 adalah
Rp. 517,935,613,449,- yang terdistribusi dalam kegiatan Penelitian dan
Pengembangan, Kediklatan, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an dan
Dukungan Manajemen.
2%
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 21
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Tahun 2017
Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun
2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan
Litbang dan Diklat tahun 2017 dengan realisasinya. Secara keseluruhan
rerata capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2017 adalah 107.8%
berada dalam predikat memuaskan yang merupakan rerata dari 4 (empat)
sasaran strategis atau rerata dari 7 (tujuh) indikator kinerja.
Tingkat capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2017
sebagaimana tabel 3.1 berikut:
Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2017
60.9%
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 22
Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah:
“Persentasi bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama
berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian
Agama”
Target tahun 2017 sesuai dengan revisi Renstra Badan Litbang dan
Diklat tahun 2015-2019 adalah 70%. Pengukuran dari indikator kinerja ini
adalah ada 70% hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada tahun
2017 yang menjadi rumusan kebijakan Kementerian2. Pada tahun 2017 tercatat
ada 148 laporan penelitian dan pengembangan yaitu terdiri dari 87 laporan
penelitian dan 61 laporan pengembangan. Jumlah laporan yang ditargetkan
menjadi rumusan kebijakan ada 70% atau ada 104 laporan penelitian dan
pengembangan dan telah tercapai seluruhnya3.
Gambar 3.1. Policy Brief
“Persentasi bahan rumusan
kebijakan Kementerian Agama
berbasis kebutuhan Unit
Teknis di lingkungan
Kementerian Agama” diukur
oleh policy brief atau executive
summary hasil penelitian dan
pengembangan”
2 Rumusan bahan kebijakan dilihat dari Policy Brief yang dihasilkan. 3 Judul Penelitian dan Pengembangan yang menjadi rumusan kebijakan Kementerian Agama terlampir.
A.1. Deskripsi Capaian Kinerja Sasaran Strategis I. Meningkatnya
Pemanfaatan Data Dan Informasi Serta Bahan Kebijakan Berbasis Penelitian Dan Pengembangan
Komparasi Realisasi Tahun Berjalan Dibandingkan Realisasi Tahun Sebelumnya Penelitian Dan Pengembangan
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 23
Terjadi perubahan renstra Balitbang Diklat Tahun 2015 – 2019 pada
sasaran program yang mengakibatkan perubahan pada indikator kinerja
utama dengan tahun sebelumnya. Dampak dari perubahan tersebut terbagi
menjadi 2 yaitu IKU yang mengalami perubahan redaksionalnya dan IKU yang
baru ditetapkan di tahun 2017. Perubahan tersebut berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Nomor 63 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan
Pendidikan Dan Pelatihan Kementerian Agama Nomor 67 Tahun 2015
Tentang Rencana Strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan
Pendidikan Dan Pelatihan Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019.
Komparasi Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2016 dan tahun
2017 setelah perubahan Renstra adalah tersaji sebagaimana tabel 3.1 berikut:
Tabel. 3.1 Komparasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Kelitbangan dan Kediklatan
Tahun 2017 - 2016
Sasaran Program
Indikator Kinerja
Utama
Tahun 2016
Indikator Kinerja
Utama
Tahun 2017
2017 (dlm %)
2016 (dlm %)
Meningkatnya
pemanfaatan data dan
informasi serta bahan
kebijakan berbasis
penelitian dan
pengembangan
Persentase hasil
penelitian dan
pengembangan yang
digunakan oleh
pimpinan unit-unit
teknis Kementerian
Agama serta masyarakat *(Kelitbangan)
Persentasi bahan
rumusan kebijakan
Kementerian Agama
berbasis kebutuhan
Unit Teknis di
lingkungan
Kementerian Agama *(Kelitbangan)
70 67,8
Meningkatnya kualitas
aparatur Kementerian
Agama yang
berintegritas,
profesional,
bertanggung jawab,
inovatif, dan
berketeladanan
Persentase sumber daya
manusia Pejabat
struktural, Fungsional
tertentu, dan Fungsional
umum yang mengikuti
Diklat
*(Kediklatan)
Persentasi Alumni
Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat) yang
memenuhi standar
kompetensi jabatan
*(Kediklatan)
60,9 22
Meningkatnya kualitas
layanan pentashihan
mushaf Al – Qur’an,
pengkajian, dan
pengelolaan Museum
Bayt Al – Qur’an dan
Museum Istiqlal
Belum ada Persentasi temuan
kesalahan cetak Al –
Qur’an yang beredar di
masyarakat
100 101
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 24
Sasaran Program
Indikator Kinerja
Utama
Tahun 2016
Indikator Kinerja
Utama
Tahun 2017
2017 (dlm %)
2016 (dlm %)
Meningkatnya
dukungan Manajemen
dan dan Tugas Teknis
Lainnya Badan Litbang
dan Diklat yang efektif,
efisien, dan akuntabel
Belum ada Persentasi Alumni
Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat) yang
memenuhi standar
kompetensi jabatan
120 100
Belum ada Penilaian Mandiri
Pembangunan Zona
Integritas (PMPZI)
98 -
Belum ada Nilai Rerata Kinerja
Pegawai
109,4 -
Belum ada Nilai SAKIP 102,7 -
Belum ada Persentase Capaian
Kinerja Anggaran dan
Fisik
104,9 -
Pada tahun 2017 tercatat ada 148 laporan penelitian dan
pengembangan yaitu terdiri dari 87 laporan penelitian dan 61 laporan
pengembangan. Jumlah laporan yang ditargetkan menjadi rumusan
kebijakan ada 70% atau ada 104 laporan penelitian dan pengembangan dan
telah tercapai seluruhnya. Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 kegiatan
Badan Litbang dan Diklat melaksanakan penelitian dan pengembangan
sebanyak 90 kegiatan. Dari 90 laporan tersebut 61 hasil laporan penelitian
dan pengembangan digunakan oleh pimpinan unit-unit teknis Kementerian
Agama serta masyarakat. Artinya realisasi capaian indikator kinerja utama
pertama sebanyak 67,8% dari seluruh jumlah penelitian di tahun tersebut
sedangkan targetnya adalah 67%.
Grafik 3.1 Komparasi IKU Kelitbangan dan Kediklatan Tahun 2016 -
2017
Dengan memperbandingkan secara persentasi, realisasi capaian tahun
2017 meningkat sebesar 2,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan
67.8 70
22
60.9
2016 2017
Komparasi IKU Kelitbangan dan Kediklatan Tahun 2016 - 2017 (dlm %)
Kelitbangan Kediklatan
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 25
angka absolut realisasi capaian IKU pertama di tahun 2017 mengalami
kenaikan dari 61 menjadi 104 laporan penelitian dan pengembangan yang
menjadi bahan kebijakan.
Pada Rencana Strategis Badan Litbang dan Diklat 2015 – 2019 dan
perubahannya tidak definisikan angka absolut penelitian dan pengembangan
yang dijadikan sebagai patokan tahunannya sehingga tidak bisa dianalisis
kekurangan ataupun kelebihan akumulatif dari keseluruhan realisasi
dibandingkan dengan target renstra sampai dengan tahun berjalan.
Realisasi pencapaian persentase alumni pendidikan dan pelatihan yang
memenuhi standar kompetensi jabatan sampai dengan tahun 2017 adalah
60,9%, nilai ini merupakan akumulasi pegawai Kementerian Agama yang
telah mengikuti diklat, lulus ujian/lulus dalam standar kompetensi yang
telah ditentukan dalam pelatihan (diklat). Pada tahun sebelumnya realisasi
pencapaian persentase alumni pendidikan dan pelatihan yang memenuhi
standar kompetensi jabatan sampai dengan tahun 2016 adalah 22,58%.
Target tersebut merupakan akumulasi peserta diklat dari tahun 2015-2017.
Secara realisasi terjadi kenaikan sebesar 38,32%.
Tabel. 3.2 Realisasi IKU Kediklatan 2015 -2017 Terhadap Target
Renstra 2015 - 2019
Sasaran Program Indikator
Kinerja Utama
Realisasi
2015 -
2017
Target
Renstra
2015 - 2019
Selisih
Meningkatnya kualitas
aparatur Kementerian
Agama yang
berintegritas,
profesional,
bertanggung jawab,
inovatif, dan
berketeladanan
Persentasi
Alumni
Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat)
yang memenuhi
standar
kompetensi
jabatan
139.452 226.330 86.876
Realisasi pencapaian 60,9% pada tahun 2017 berdasarkan angka
absolut adalah sebanyak 139.452 pegawai dari total pegawai kementerian
agama pada tahun 2017 sebesar 228.616 pegawai. Realisasi pencapaian 22%
pada tahun 2016 berdasarkan angka absolut adalah sebanyak 51.193
pegawai dari total pegawai kementerian agama pada saat itu sebesar 232.693
pegawai. Berdasarkan angka absolut terjadi kenaikan dari tahun 2016
sebanyak 88.259 orang pegawai.
Kontribusi Pencapaian IKU Kelitbangan dan IKU Kediklatan terhadap target akumulatif Renstra hanya dapat dilakukan untuk IKU Kediklatan
karena IKU Kediklatan pada target Renstra dinyatakan dalam angka absolut sedangkan IKU Kelitbangan hanya menyebutkan persentasi
(tidak dalam angka absolut)
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 26
Berdasarkan jumlah Pegawai Kementerian Agama pada simpeg di atas
(228.616 orang) maka target pegawai yang harus didiklat agar memenuhi
standar kompetensi minimalnya sampai dengan akhir Desember 2019 adalah
sebanyak 226.330 (99% x 228.616) orang pegawai. Per 31 Desember 2017
sisa pegawai yang belum didiklat untuk memenuhi standar kompetensi
jabatannya adalah sebanyak 226.330 orang – 139.452 orang = 86.876 orang.
Mengacu pada dasar jumlah seluruh pegawai Kementerian Agama 228.616
orang maka yang belum didiklat memenuhi standar kompetensi jabatannya
sebanyak 38%.
B. Analisis Dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Kelitbangan
Berikut ini akan disajikan analisis dan evaluasi pencapaian indikator
kinerja kelitbangan yaitu indikator kinerja persentasi bahan rumusan kebijakan
Kementerian Agama berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian
Agama.
Analisis Efektivitas Capaian Kelitbangan.
Tahun 2017 mengalami kenaikan laporan penelitian yang dimanfaatkan
dari sebelumnya 61 laporan menjadi 87 laporan. Kenaikan ini terjadi disebabkan
oleh meningkatnya kualitas hasil penelitian para peneliti dimana hal yang sangat
penting dalam peningkatan ini adalah sinkronisasi rencana penelitian dan
pengembangan yang dilakukan oleh sekretariat balitbang diklat dengan
menghadirkan seluruh pimpinan satuan kerja dan upt balitbang diklat. Acara
yang dilakukan di bulan Januari dengan pertimbangan belum adanya turunnya
anggaran sehingga komitmen pimpinan puncak untuk hadir dalam rapat tersebut
sangat terasa mulai awal hingga akhir acara sehingga menghasilkan pertemuan
yang tepat guna dan berhasil guna. Yang merepresentasikan stakeholder/user
hasil penelitian balitbang diklat adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
Sebagai pelaksana teknis pengendalian harian yang merepresentasi Menteri
Agama, Sekretaris Jenderal merupakan pejabat yang memahami Indikator
Kinerja Utama pada Renstra Kementerian Agama yang meliputi unit eselon I
lainnya yang harus diwujudkan dengan supporting dari Balitbang Diklat untuk
memasok penelitiannya. Beberapa penelitian yang diperlukan oleh Kementerian
Agama untuk menghasilkan indeks yang menyatakan tingkat keberhasilan
program Kementerian Agama. Beberapa indeks yang diminta untuk diteliti
diantaranya adalah indeks kerukunan umat beragama, indeks integritas siswa.
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 27
Seiring dengan meruncingnya politik identitas di masyarakat maka indeks ini
menjadi penting diketahui per tahun untuk ditindaklanjuti dengan langkah
tindak lanjut yang dapat memperbaiki kerukunan. Untuk penelitian indeks
tersebut anggaran yang ada dipecah untuk menghasilkan indeks propinsi
Evaluasi Efektivitas Capaian Indikator Kinerja Kelitbangan.
Peningkatan jumlah penelitian tersebut karena dilakukan di Januari 2017
yang RKA-KL sudah definitif maka menghasilkan beberapa catatan yaitu
pengambilan sampel untuk tiap provinsi hanya melibatkan 2
kotamadya/kabupaten yaitu ibukota dan kota satelit yang dianggap heterogen
untuk mewakili sampel. Hal ini dilakukan karena keterbatasan anggaran yang
sudah definitif tersebut.
Dampak dari berlakunya pengambilan sampel ini adalah indeks yang
dapat dianalisis hanyalah indeks skala nasional dan provinsi sedangkan unit
analisis per kabupaten terkendala ketidakcukupan sampel yang dilakukan.
Rekomendasi. Direkomendasikan untuk tahun ke depan sudah dilakukan
pagu indikatif untuk penelitian yang sifatnya mandatory Balitbang Diklat
sehingga unit analisisnya dapat lebih spesifik dan dapat memetakan hingga ke
tingkat kota/kabupaten yang kemanfaatannya akan lebih bisa meningkatkan
kinerja Pelaksana KUB di tingkat Kantor Kemenag
Analisa Efisiensi Capaian Indikator Kinerja Kelitbangan.
Permintaan Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian
Agama tentang penelitian berupa survei nasional tentang indeks yang dilakukan
di awal tahun berjalan telah mendorong langkah-langkah efisiensi anggaran.
Beberapa langkah efisiensi anggaran yang dilakukan untuk mencapai nilai
indeks tersebut adalah sebagai berikut:
Penyisiran anggaran penelitian dan pengembangan yang kurang prioritas
untuk dialihkan kepada penelitian yang mandatory Balitbang Diklat.
Menekan biaya perjalanan dinas dari standar SBM memakai Maskapai
Garuda menjadi Maskapai Low Cost.
Menekan honor responden dengan pemberian suvenir dari alokasi
perjalanan dinas yang diperoleh dari penurunan level Maskapai penerbangan.
Evaluasi Efisiensi Capaian Indikator Kinerja Kelitbangan.
Dari sisi efisiensi anggaran, bergabungnya anggaran dari berbagai Balai
Litbang Agama dan Puslitbang Kehidupan Keagamaan menjadikan tujuan
penelitian indeks Kerukunan Umat Beragama yang tadinya tidak dianggarkan di
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 28
tahun tersebut menjadi tercapai. Di sisi lain indeks integritas siswa yang tidak
melakukan langkah sinergi anggaran antara Puslitbang Pendidikan Agama dan
Keagamaan dengan Balai Litbang Agama menjadi tidak dapat dilaksanakan di
tahun 2017 dan baru akan dilaksanakan di tahun 2018, namun demikian karena
permintaan yang bersifat dadakan dan tidak dianggarkan dan tidak ditargetkan
untuk tahun 2017 maka tidak mengurangi capaian kinerja.
Catatan atas langkah efisiensi berupa penurunan level maskapai
penerbangan adalah berupa penundaan beberapa jadwal penerbangan karena
maskapai low cost biasa melakukan hal tersebut, namun pada dasarnya ini tidak
terlalu menggangu efektivitas penyelesaian pekerjaan.
Pemberian suvenir dari honor responden atas pengalihan anggaran
Maskapai penerbangan disambut oleh responden dengan minimalis sekali.
Responden yang tersebar di berbagai pelosok tidak semuanya memerlukan pena,
bahkan yang buta huruf merasa kurang berkesan dengan suvenir pena tersebut
sehingga berdampak dapat menurunkan citra di masa depan.
Rekomendasi. Langkah sinergi anggaran sangat efektif untuk terus
dilakukan dan bisa ditiru untuk penelitian indeks pendidikan sehingga dapat
mencapai tujuannya. Langkah penghematan biaya maskapai penerbangan dapat
terus dilangsungkan karena sejauh ini tidak terlalu mengganggu kinerja
penuntasan pekerjaan. Suvenir dapat dipikirkan kembali untuk tidak bersifat
kontra produktif di masa depan karena menyangkut responden potensial.
Contoh hasil penelitian dalam mendukung kinerja Kementerian Agama
yaitu visi rukun maka dilakukan penelitian Indeks Kerukunan Umat Beragama
(KUB), visi cerdas terwakili oleh penelitian Indeks Integritas Siswa serta visi
sejahtera lahir yang tertuang dalam penelitian Indeks Kepuasan Pelayanan Haji
Dalam Negeri.
Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)
Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia tahun 2017
menunjukkan angka yang cukup baik yaitu 72,27, dengan rentang 0 sampai 100. Secara series, skor kerukunan menurun turun 4,20 dari Indeks KUB tahun 2016
yang berada pada angka 75,47 dan Indeks KUB tahun 2015 adalah 75.36.
Namun kondisi kerukunan baik dari aspek toleransi, pandangan terhadap kesetaraan dan kerjasama dalam secara umum baik. Indeks Kerukunan Umat
Beragama (KUB) diukur oleh tiga indikator utama, yaitu: 1) Toleransi, 2) Kesetaraan, dan 3) Kerjasama.
Survey yang diselenggarakan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI ini melibatkan 7.140 responden
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 29
yang tersebar di 34 propinsi. Responden adalah masyarakat Indonesia yang
berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah. Survei menggunakan metode Multistage Random Sampling dengan margin error sebesar 1,046% dan tingkat
kepercayaan 99,6%.
Gambar 3.2. IndeksKerukunan Umat Beragama Per Propinsi
Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia tahun 2017 berada pada angka 72,27. Angka indeks ini diperoleh dari hasil pengukuran 3 (tiga)
indikator yaitu: Toleransi (70,91), Kesetaraan (72,38) dan Kerjasama (73,51). Faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi ketiga indikator tadi antara lain
adalah; pendidikan, pendapatan, partisipasi sosial, pengetahuan terhadap
peraturan, rural-urban (wawasan kemajemukan) dan daerah mereka tinggal.
Sementara itu, untuk kondisi Indeks KUB per provinsi, survey
menunjukkan Provinsi Nusatenggara Timur menempati posisi pertama dengan nilai indeks sebesar 83,4. Tahun 2017 lalu, posisi pertama ditempati Provinsi
Rerata
Nasional 72,27
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 30
Papua yang tahun ini menempati posisi kedua dengan nilai Indeks 82,0, dan
pada urutan ketiga adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai Indeks 81,0.
Rekomendasi. PKUB direkomendasikan untuk menggarap toleransi yang
nilainya masih rendah terutama seiring dengan naiknya pilkada DKI Jakarta yang dampaknya sampai ke seluruh wilayah di Indonesia
Indeks Integritas Siswa
Indeks integritas siswa merupakan penelitian berdasarkan kebutuhan
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dimana persoalan pengembangan
integritas siswa telah menjadi perhatian para penyelenggara pendidikan. Hal
ini dipicu dengan banyaknya kasus-kasus yang bermunculan mulai dari
maraknya tawuran antar sekolah, merebaknya pengguanaan narkoba di
kalangan pelajar, dan berkembangnya pergaulan bebas.
Persoalan lainnya adalah banyak sekolah kurang memperhatikan
perkembangan perilaku siswa terkait kejujuran akademik, contek menyontek
saat ujian, konsisten dengan apa yang dikatakan, tanggung jawab terhadap
tugas, dan membangun relasi dengan Tuhan. Kementerian Agama selaku
instansi pemerintah yang bertugas sebagai pembina pendidikan agama di sekolah
perlu menetapkan suatu ukuran standar penyusunan indeks integritas siswa di
sekolah.
Penelitian menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan pada 10
propinsi di Indonesia ( Sulawesi Barat, Papua Barat, Sumatra Utara, Jawa Barat,
Banten, NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta dan Bali) yang
tersebar di 30 kab/kota dengan melibatkan 3026 sampel Sekolah Menegah Atas
(SMA). Pengambilan 10 propinsi berdasarkan tingkat Indek Pembangunan
Manusia (IPM) rendah, sedang dan tinggi dengan teknik sampel Multystage
Random Sampling.
Hasil penelitian di atas dihasilkan temuan sebagai berikut: pertama
pada populasi siswa Islam SMA pada 10 propinsi, Indeks Integritas Siswa ada di
angka 78,02 dengan katagori tinggi. Urutan provinsi berdasarkan skor indeks
integritas yakni propinsi Bali (79,9), Sulawesi Utara (79,8), DIY (79,3) dan Papua
Barat (78,8), Sumatra Utara (78,0), Sulawesi Barat (77,6), Jawa Barat (76,9),
NTB (76,6), Banten (76,5) dan Kalimantan Selatan (76,4). Kedua, Indeks
Integritas Siswa berdasarkan variabel kejujuran adalah 89,4, percaya diri 84,5,
tanggung jawab 83.0, keadilan 77,9, dan menjaga kehormatan 55,2. Artinya
variabel kejujuran dan percaya diri merupakan faktor dominan mempengaruhi
integritas siswa. Ketiga, Faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi integritas
siswa antara lain adalah demografi sosial (49), aktivitas siswa (64,5), kondisi
sekolah (76,5), kondisi rumah (74,5), kondisi masyarakat (71,0), dan
penghormatan keberagaman keagamaan (83,0).
Rekomendasi. Perlu menindaklanjut hasil penelitian ini dengan memberikan
tekanan pada kejujuran pada demografi yang masih rendah nilai integritasnya.
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 31
Indeks Kepuasan Pelayanan Haji Dalam Negeri
Survey ini didasarkan kebutuhan Ditjen Haji dan Umrah dimana perlunya
survey yang mengukur kepuasan haji dalam negeri. Menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (UU 13/2008),
disebutkan bahwa kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji
merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah
dalam penyelenggaraan haji dari tahun ketahun terus menghadapi berbagai
permasalahan, tidak hanya terjadi di Arab Saudi, namun juga di Indonesia (dalam
negeri). Berbagai persoalan dan permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji
baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi wajib dievalausi secara berkala, guna
memperbaiki kualitas penyelenggaraan ibadah haji agar lebih baik.
Penelitian ini melibatkan 1500 responden dengan pengambilan sampel secara
acak. Indikator kepuasan haji dalam negeri meliputi Pendaftaran Ibadah Haji,
Keberangkatan Jemaah Haji, Dan Kepulangan Jemaah Haji. Berikut adalah hasil
selengkapnya Indeks kepuasan per komponen.
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 32
Gambar 3.3. Indeks Kepuasan Haji Dalam Negeri
Rekomendasi. Diperlukan peningkatan mendesak pada kualitas petugas kloter dan pembimbing ibadah haji.
Pengembangan Terjemah Al-Qur’an Bahasa Daerah
Hingga tahun 2016, Badan Litbang dan Diklat telah menghasilkan produk
pengembangan yang berguna untuk melestarikan khazanah keagamaan
khususnya terjemahan Al-Qur’an Bahasa Daerah. Tujuannya adalah untuk
melestarikan bahasa daerah yang kian punah dan juga untuk memudahkan
pembelajaran Al-Qur’an melalui terjemahan bahasa daerah. Ada 9 (sembilan)
terjemah bahsa daerah yang telah dihasilkan yaitu Bahasa Kaili, Banyumas,
Minang, Sasak, Mongondow, Batak Angkola, Batak, Kanayat dan Toraja. Dan
pada tahun 2017 telah diselesaikan kembali 3 (tiga) bahasa daerah yaitu Melayu
Ambon, Bali dan Banjar.
80.93
86.61
85.48
84.43
83.81
85.38
85.17
83.83
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Pelayanan petugas kloter (Ketua Kloter/TPHIdan Pembimbing Ibadah/TPIHI)
Pelayanan petugas maskapaipenerbangan/pesawat (Pramugari dan
Pramugara) Indonesia-Arab Saudi
Pelayanan petugas transportasi dalam negeri
Pelayanan pengumuman pelunasan danpemanggilan masuk asrama di kankemenag
kab./kota
Pelayanan bimbingan manasik haji kelompok dikecamatan dan masal kab./kota
Pelayanan PPIH Embarkasi Asrama Haji
Pelayanan BPS BPIH dalam pembayaransetoran awal BPIH
Pelayanan Kankemenag kabupaten/kota dalamproses pendaftaran calon jemaah haji
Pel
ayan
an
Kep
ula
ng
anJe
maa
h H
aji
Pel
ayan
an
Keb
eran
gk
atan
Jem
aah
Haj
i
Pel
ayan
an
Pen
daf
tara
n I
bad
ahH
aji
Indeks Kepuasan Haji Dalam Negeri
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 33
Gambar 3.4. Menteri Agama Meluncurkan Terjemah Al-Qur’an Bahasa Daerah,
20 Desember 2017
Rekomendasi. Perlu kerjasama dengan pemerintah daerah setempat
terutama dalam hal penggandaan dan penyebarluasan hasil terjemah AL Qur’an berbahasa daerah.
Modul Desa Kerukunan
Produk pengembangan lainnya yang dimanfaatkan dalam kebijakan
Kementerian Agama adalah modul desa kerukunan. Modul ini berisi panduan
teknis bagi para pejabat/pegawai di satuan kerja daerah Kantor Wilayah
Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor
Urusan Agama, penyuluh agama atau masyarakat luas seperti Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB), Tokoh Agama dan lainnya dalam membina kerukunan
umat beragama dalam suatu komunitas/desa.
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 34
Gambar 3.5. Kankemenag Kota Bekasi Sedang
membuka Workshop Pengujian Draf Modul Desa
Kerukunan4
Gambar 3.6. Pengujian Draf Modul Desa
Kerukunan di Kankemenag Kota Tomohon
Sulawesi Utara5
Rekomendasi. Perlu membuat kerjasama dengan daerah tertentu yang kondusif untuk menyerluaskan jumlah desa kerukunan yang sudah ada
dalam model.
Dukungan Indikator Kinerja dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kelitbangan
Hasil capaian kinerja kelitbangan diatas didukung oleh beberapa faktor berikut yaitu:
a. Adanya perbaikan dalam tata kelola perencanaan kelitbangan
b. Kualitas sumber daya manusia peneliti
c. Kualitas sistem informasi
d. Kualitas penyerapan anggaran
e. Kualitas tata kelola penyelenggaraan penelitian
f. Kualitas mutu kelitbangan
Berikut adalah faktor atau perspektif yang mendukung keberhasilan
capaian kinerja kelitbangan yaitu seperti bagan berikut.
4https://jabar.kemenag.go.id/dberita-503246-kakankemenag-kota-bekasi-buka-workshop-uji-draf-modul-desa-binaan-kerukunan, tanggal 19 Oktober 2017 5https://sulut.kemenag.go.id/detail_berita.php?id=501825/Workshop%20Uji%20Modul%20Desa%20Bina%20Kerukunan, 1 Desember 2017
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 35
Gambar 3.7. Indikator Kinerja Pendukung Kinerja Kelitbangan
Kualitas Perencanaan Kelitbangan
Kualitas perencanaan kelitbangan pada tahun 2017 lebih baik dari
pada tahun sebelumnya dimana pada awal penelitian, Puslitbang
mengundang para stakeholders untuk merumuskan kebutuhan penelitian
bagi stakeholders (Ditjen Bimas Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha;
Ditjen Pendidikan Islam, Kanwil Kemenag, Kankemenag Kota/Kabupaten, Pemda
dan masyarakat).
Pada sesi ini sejumlah daftar susunan kebutuhan penelitian dan
pengembangan dianalisis untuk ditindaklanjuti sebagai daftar penelitian dan
pengembangan yang perlu dilaksanakan dalam tahun berjalan. Pada daftar
tersebut diberikan peringkat prioritas dalam pengajuan anggaran.
Kualitas Sumber
Daya manusia
Kualitas Perencana
an Penelitian
Kualitas Serapan
Anggaran
Kualitas Sistem
Informasi
Indeks Kinerja
Kelitbangan
Jaminan Mutu
Kelitbangan
Persentasi bahan rumusan kebijakan Kementerian Agama berbasis kebutuhan Unit Teknis di lingkungan Kementerian Agama
Perspektif Hasil
Perspektif
Internal
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 36
Kualitas Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang pokok dalam kelitbangan adalah Peneliti. Berikut
adalah distribusi peneliti untuk tahun 2017.
Tabel 3.2. Kualitas Sumber Daya Manusia Peneliti
Jenjang S1 S2 S3 Jumlah
Peneliti Pertama 23 14 1 38
Peneliti Muda 12 31 1 44
Peneliti Madya 20 23 6 49
Peneliti Utama 1 11 8 20
Jumlah 56 79 16 151
Permasalahan kualitas peneliti masih dirasakan adanya peneliti
dengan jenjang pendidikan Strata satu (S1) yaitu ada 56 peneliti (37%) dari
total 151 peneliti. Peningkatan kualitas peneliti adalah dengan
meningkatkan jenjang pendidikan minimal S2 seperti yang dilakukan oleh
para peneliti Puslitbang Lektur Khazanah dan Manajemen Organisasi yang
sedang mengambil gelar Doktor (S3). Selain itu dilakukan short course dan
kerjasama kelembagaan dengan beberapa lembaga penelitian untuk
melakukan riset bersama.
Kualitas Sistem Informasi
Kualitas sistem informasi dapat dilihat dari dibangunnya aplikasi
Simlitbang (Sistem Informasi Kelitbangan). Aplikasi ini digunakan untuk
menyimpan hasil-hasil penelitian dan pengembangan sejak tahun 2010.
Meskipun hingga kini optimalisasi aplikasi ini belum optimal akan tetapi beberapa
kendala perbaikan telah dilakukan terutama penguatan SOP pencatatan hasil
penelitian dalam aplikasi ini oleh peneliti.
Selain aplikasi Simlitbang, lembaga penelitian erat dengan jurnal sebagai
sarana aktualisasi intelektual keilmuan. Jurnal kelitbangan di Badan Litbang dan
Diklat mengalami perbaikan di bandingkan tahun sebelumnya dimana semua
jurnal kelitbangan sudah mengadopsi sistem OJS (Open Journal System) atau
online journal. Jurnal Analisa BLA Semarang telah terakreditasi LIPI dan terindeks
global sebagai jurnal internasional dimana pengunjung jurnal ini sudah melebihi
diatas 100 negara. Jurnal Penamas BLA Jakarta dan Jurnal Al-Qolam BLA
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 37
Makasar sudah terakredtasi LIPI dan sedang proses peningkatan kualitas menuju
jurnal internasional.
Jurnal di tingkat pusat seperti Jurnal Edukasi, Jurnal Herritage, Jurnal
Lektur dan jurnal Shuhuf sudah terakreditasi LIPI sedangkan jurnal Harmoni
dan Dialog akan dilakukan akreditasi LIPI tahun 2018.
Gambar 3.8. Jurnal Analisa
Kualitas Penyerapan Anggaran
Gambar 3.9. Serapan Anggaran Kelitbangan 2016-2017
88.83%
81.64%
83.93%
89.12%
93.73%
86.35%
74%76%78%80%82%84%86%88%90%92%94%96%
Penelitian Bimas Agamadan Layanan Keagamaan
Penelitian PendidikanAgama dan Keagamaan
Penelitian Lektur, KazanahKeagamaan dan
Manajemen Organisasi
2016 2017
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 38
Serapan anggaran tahun 2017 lebih baik dibandingkan tahun 2016 untuk
bidang kelitbangan. Selain karena faktor kepemimpinan, adanya aplikasi SIRA
yang memantau capaian penyerapan anggaran mendorong satuan kerja termasuk
Puslitbang dan Balai Litbang Agama untuk segera merealisasikan anggaran.
Audit Kinerja Kelitbangan
Jaminan kualitas penyelenggaraan kelitbangan adalah penilaian dari
instansi lain yaitu Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama melalui
kegiatan Audit Kinerja. Audit Kinerja dilakukan melalui tahapan perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan dengan metode pengukuran kinerja Balanced
Scorecard (Perspektif Stakeholders, Perspektif Internal Proses, Perspektif
Pembelajaran dan Pertumbuhan dan Perspektif Keuangan). Berikut hasil nilai
Audit Kinerja Kelitbangan. Berikut adalah hasil Audit Kinerja Kelitbangan 2015-
2017.
Gambar 3.10. Nilai Audit Kinerja Kelitbangan 2015-2017
Dibandingan tahun 2015 dan 2016, nilai Audit kinerja Puslitbang Bimas
Agama dan Layanan Keagamaan serta Puslitbang Pendidikan Agama dan
Keagamaan tahun 2017 mengalami peningkatan sedangkan Puslitbang Lektur dan
Khazanah Keagamaan dan manajemen Organisasi mengalami penurunan. Upaya
perbaikan yang perlu dilakukan adalah penguatan kembali tata kelola pelaporan
kegiatan sesuai regulasi dan peningkatan pemanfaatan hasil penelitian.
Jaminan Mutu Kelitbangan
66.74
63.42
65.58
72.27 73.64 72.99 72.68
74.21
66.53
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
Puslitbang Bimas Agamadan Layanan Keagamaan
Puslitbang PendidikanAgama dan Keagamaan
Puslitbang LekturKhazanah Keagamaan dan
Manajemen Organisasi2015 2016 2017
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 39
Untuk meningkatkan mutu kelitbangan maka pada tahun 2017 ini Badan
Litbang dan Diklat mengeluarkan regulasi Keputusan Kepala Badan Penelitian
Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Kementerian Agama Republik
Indonesia, Nomor Tahun 2017, Tentang “Panduan Kerangka Sistem Penjaminan
Mutu Penelitian Dan Pengembangan Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan
Pendidikan Dan Pelatihan Kementerian Agama”
Sistem penjaminan mutu kelitbangan adalah sebuah sistem yang bekerja
pada saat pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang meliputi proses
pelaksanaan litbang dan keluaran litbang dalam rangka memberikan kepercayaan
kepada pihak lain terutama pengguna. Sistem penjaminan mutu melahirkan
struktur organisasi yang terdiri dariketua, seketaris dan anggota yang melibatkan
para peneliti ahli untuk menjamin mutu penelitian dan pengembangan baik dari
sisi perencanaan, proses penyelenggaraan hingga hasil penelitian dan
pengembangan.
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 40
Indikator Kinerja sasaran strategis ini adalah:
Persentasi Alumni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang memenuhi standar kompetensi jabatan 6
Tabel 3.3. Capaian Kinerja Kediklatan Tahun 2017
Target Realisasi Capaian Kinerja
42% 60.9% 120%
Target persentase alumni pendidikan dan pelatihan yang memenuhi
standar kompetensi jabatan adalah 42%, dimana nilai ini merupakan akumulasi
pegawai Kementerian Agama yang telah mengikuti diklat, lulus ujian/lulus dalam
standar kompetensi yang telah ditentukan dalam pelatihan (diklat). Target
tersebut merupakan akumulasi peserta diklat dari tahun 2015-2017.
Realisasi tahun 2017 adalah jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat
selama kurun waktu tahun 2015-2017 yaitu sebanyak 139.452 alumni atau
139.452 dibagi dengan 228.616 pegawai)7 adalah 60.9%.
Jumlah alumni diklat tahun 2015 adalah 32.920 pegawai, alumni diklat
tahun 2016 adalah 52.558 dan alumni diklat tahun 2017 adalah 53.974
sehingga capaian kinerja kediklatan “persentase alumni pendidikan dan
pelatihan yang memenuhi standar kompetensi jabatan” adalah (60.9% dibagi 42%)
yaitu 145.23.8
Adapun jumlah alumni diklat tahun 2017 dibandingkan tahun 2016
mengalami peningkatan 2.69%. berikut adalah selengkapnya sebaran alumni
diklat per satuan kerja.
6 Indikator ini diukur dari jumlah pegawai yang mengikuti diklat selama kurun periode waktu tahun 2015-2017 dimana target 42% 7 Data Jumlah Pegawai Kementerian Agama bersumber dari http://103.7.12.80/laporan/total_pegawai.aspx tanggal 7 Februari 2018 8 Nilai maksimum capaian kinerja adalah 120%. Karena nilai capaian kinerja kediklatan melebihi 120% maka dihitung nilai maksimumnya yaitu 120%. Merujuk kepada KMK 467 Tahun 2014
A.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis II. Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional,
bertangggung jawab, inovatif, dan berketeladahan
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 41
Tabel 3.4. Alumni Diklat
NO UNIT DIKLAT PUSAT 2015 2016 2017
1 Pusdiklat Tenaga Administrasi 1.983 1680 1275
2 Pusdilat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan
2.055 2163 3100
NO UNIT DIKLAT DAERAH 2015 2016 2017
3 Balai Diklat Keagamaan Aceh 1.724 2212 2372
4 Balai Diklat Keagamaan Medan 1.753 3313 3652
5 Balai Diklat Keagamaan Padang 2.356 3365 3610
6 Balai Diklat Keagamaan Palembang
1.806 2733 3176
7 Balai Diklat Keagamaan Jakarta 2.741 4268 4806
8 Balai Diklat Keagamaan Bandung 3.268 5675 6104
9 Balai Diklat Keagamaan
Semarang
3.806 4646 6173
10 Balai Diklat Keagamaan Surabaya 3.268 6385 6245
11 Balai Diklat Keagamaan Denpasar 2.355 3076 3336
12 Balai Diklat Keagamaan
Banjarmasin
1.961 2361 2784
13 Balai Diklat Keagamaan Makassar 2.219 6134 3384
14 Balai Diklat Keagamaan Manado 955 2776 2189
15 Balai Diklat Keagamaan Ambon 708 1771 1768
Jumlah 32.920 52.558 53.974
C. Analisis Dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Kediklatan
Berikut ini akan disajikan analisis dan evaluasi pencapaian indikator
kinerja kediklatan yaitu indikator kinerja Persentasi alumni pendidikan dan
pelatihan yang memenuhi standar kompetensi jabatan.
Analisis Efektivitas Capaian Kediklatan.
Tahun 2017 mengalami perbedaan yang signifikan antara target pada
renstra sebesar 42% sedangkan realisasinya melonjak melampaui menjadi 60,9%.
Lonjakan ini terjadi karena urgensi kebutuhan terhadap penyuluh agama
sehingga terjadi lonjakan permintaan untuk diklat penyuluh agama. Atas
permintaan Bimas Islam maka anggaran kediklatan menjadi meningkat untuk
program prioritas penyuluh agama. Kementerian Agama berupaya untuk
menambah anggaran penambahan diklat penyuluh ini ke Kementerian
Keuangan. Penambahan anggaran tersebut dibahas secara trilateral antara tiga
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 42
pihak yiatu Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Pada
tahun 2017 yang didiklat dan lulus sebanyak 12.644 orang penyuluh agama.
Secara efektivitasnya dari target 12.676 penyuluh berhasil lulus 12.644
penyuluh dengan demikian 32 orang saja yang tidak berhasil lulus sebagai
penyuluh. Dari segi kediklatan jumlah yang tidak lulus itu merupakan seleksi
atas kualitas kediklatan. Sedangkan untuk pendiklatan lainnya berjalan sesuai
dengan rencana semula.
Evaluasi Efektivitas Capaian Indikator Kinerja Kelitbangan.
Peningkatan jumlah anggaran untuk keperluan diklat penyuluh PNS telah
menyebabkan perubahan alokasi kediklatan dari yang jadwal di awal menjadi
diakhirkan. Diklat penyuluh juga menyisakan kerumitan dalam penjadwalannya
karena melibatkan pejabat dari Bimas Islam yang menjadi narasumber diklat
pembentukan penyuluh. Untuk itu jadwal diklat perlu penyesuaian dengan
jadwal para pejabat Bimas Islam yang juga sibuk dalam mengejar penyerapan
anggaran. Diperlukan ekstra komunikasi dengan para pihak agar daat
menampilkan narasumber yang kompeten dengan kapasitasnya yang tepat.
Dampak dari berlakunya narasumber ini hanya berupa ekstra kerja bagi
pelaksana yang menjadi penghubung dengan para pejabat Bimas Islam.
Bagaimanapun ini hal kecil yang telah mencapai efektivitasnya.
Rekomendasi. Direkomendasikan untuk tahun ke depan langkah yang
baik untuk selalu berhubungan dengan stake holder dan tripartit harus terus
dijaga. Sedangkan teknik pendiklatan harus terus dipertahankan agar tidak
menurun kualitasnya walaupun terjadi lonjakan peserta diklat.
Analisa Efisiensi Capaian Indikator Kinerja Kelitbangan.
Permintaan pendiklatan penyuluh agama telah melalui tripartit meeting
sehingga dengan demikian telah diuji secara khusus efisiensinya lewat
perundingan yang keras. Sedangkan acuan biaya dasarnya adalah RAB
kediklatan yang berlaku secara umum.
Evaluasi Efisiensi Capaian Indikator Kinerja Kelitbangan.
Komponen besar diklat adalah konsumsi selama diklat. Dengan sudah
dilakukannya lelang online bagi konsumsi maka efisiensi dapat dikatakan telah
tercapai. Yang masih perlu dilakukan adalah evaluasi materi dan kurikulum
diklat dari sisi efisiensi, mana yang dianggap sangat mandatory untuk
menambah efisiensi dan mana yang kurang menambah kompetensi peserta
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 43
diklat. Dengan demikian waktu dapat dikurangi begitu juga dengan biaya
konsumsi seiring dengan pengurangan waktu.
Rekomendasi. Langkah lelang online dapat terus dilanjutkan. Diperlukan
penelitian khusus tentang efisiensi waktu materi diklat dengan melibatkan
litbang.
Dukungan Indikator Kinerja dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kediklatan
Beberapa faktor/perspektif yang mendukung percepatan dan peningkatan
alumni diklat adalah sebagai berikut:
a. Perencanaan diklat berbasis AKD (Analisis Kebutuhan Diklat)
b. Peningkatan anggaran kediklatan
c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Widysiswara
d. Optimalisasi aplikasi Simdiklat dan SIPPA
e. Optimalisasi peran Diklat Jarak Jauh berbasis teknologi informasi (e-DJJ)
f. Optimalisasi peran diklat di tempat kerja/ wilayah (DDTK / DDWK)
g. Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat
h. Peningkatan kualitas mutu diklat
Faktor/perspektif tersebut dinyatakan dalam serangkaian indikator kinerja
pendukung seperti bagan berikut:
Gambar 3.11. Indikator Kinerja Pendukung Kinerja Kediklatan
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 44
a) Perspektif Internal
Perspektif ini terdiri dari kualitas perencanaan diklat, perbaikan kualitas
sumber daya manusia khususnya Widysiswara, kualitas sistem informasi,
kualitas serapan anggaran, adanya penilaian kinerja kediklatan dari Inspektorat
Jenderal serta akreditasi / mutu diklat.
Kualitas Perencanaan Kediklatan
Kualitas perencanaan pada tahun 2017 lebih baik dari tahun 2016
dengan disusunnya Panduan Teknis Analisis Kebutuhan Diklat yang memuat
instrumen untuk mengidentifikasi kebutuhan diklat. Perbaikan kualitas
perencanaan didasarkan pada 3 (tiga) faktor yaitu pertama adanya Analisis
Kebutuhan Diklat (AKD), kedua perencanaan diklat berbasis aplikasi IT Simdiklat
dan ketiga, kebutuhan diklat berbasis kebutuhan/ permintaan Bappenas, Ditjen
Bimas.
Tujuan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) adalah untuk mengidentifikasi
dan menganalisis jenis dan atau rumpun diklat yang akan dilaksanakan oleh
Pusdiklat atau Balai Diklat Keagamaan sesuai dengan kebutuhan stakeholders di
lingkungan Kementerian Agama. Pusdiklat Administrasi melakukan AKD
terhadap beberapa sampel responden (pejabat dan pegawai) dari Kankemenag
Cirebon, Kanwil Riau, STAIN Babel, Kanwil Babel, Kanwil Lampung, Kanwil
Sumbar, Kanwil Jateng, Kanwil Banten, Kanwil Maluku Utara, Kanwil NTT,
kanwil Jatim, dan Kanwil Sulteng dan diperoleh jenis-jenis diklat yang
dibutuhkan atau prioritas adalah Diklat Penyusunan Program dan Rencana
Kerja, Diklat Pengolahan data, Diklat Pelayanan Publik, Diklat Administrasi
Perkantoran Pada Kementerian Agama, Diklat Pengembangan Sistem Informasi
Manajemen (SIM) pada Kementerian Agama, Diklat Manajemen Kepegawaian,
Diklat Pengelolaan Komputer dan Jejaring pada Kementerian Agama, Diklat
Manajemen Web, Diklat JFU Pengelola Kepegawaian Kementerian Agama dan
Diklat Keterampilan Staf.
Metode kedua dalam AKD adalah perencanaan berbasis aplikasi Simdiklat
untuk menjawab kebutuhan kediklatan berdasarkan skala prioritas kediklatan.
Aplikasi Simdiklat akan me-ranking jenis-jenis diklat yang dibutuhkan
berdasarkan jumlah tertinggi pegawai dari jabatan tertentu yang belum
mengikuti diklat.
Metode ketiga adalah diklat berbasis kebutuhan stakeholders adalah diklat
permintaan Bappenas, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Ditjen
Pendidikan Islam.
Jenis diklat yang dilakukan Balitbangdiklat juga mendukung berbagai
kebijakan Kementerian Agama seperti diklat peningkatan predikat keuangan
WTP dari BPK seperti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Sertifikasi
Bendahara APBN, Diklat Laporan Keuangan Barang Persediaan, Diklat
Administrasi Keuangan, Diklat Laporan Keuangan Barang Persediaan, Diklat
Penyusunan laporan Keuangan Berbasis Akrual, Diklat Pengelolaan BMN, dan
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 45
diklat administrasi lainnya yang mendukung WTP. Berikut adalah distribusi
pegawai yang telah mengikuti jenis diklat tersebut per satuan kerja.
Tabel 3.5. Distribusi Peserta Diklat Administrasi Keuangan/BMN
NO UNIT KERJA Tahun 2017
Angkatan Orang
1 Pusdiklat Tenaga Administrasi 1 30
2 Balai Diklat Keagamaan Medan 8 240
3 Balai Diklat Keagamaan Padang 6 200
4 Balai Diklat Keagamaan Palembang 5 155
5 Balai Diklat Keagamaan Jakarta 7 240
6 Balai Diklat Keagamaan Bandung 6 180
7 Balai Diklat Keagamaan Semarang 8 290
8 Balai Diklat Keagamaan Surabaya 9 315
9 Balai Diklat Keagamaan
Banjarmasin 9 270
10 Balai Diklat Keagamaan Manado 2 60
11 Balai Diklat Keagamaan Denpasar 6 180
12 Balai Diklat Keagamaan Makassar 5 150
13 Balai Diklat Keagamaan Ambon 5 150
14 Balai Diklat Keagamaan Aceh 9 271
15 Balai Diklat Keagamaan Papua 1 30
TOTAL 87 2,761
Fokus kebijakan kediklatan untuk diklat teknis keagamaan adalah
melanjutkan program diklat yang mendukung program Bappenas yaitu RKP
Pemerintah (Rencana Kegiatan Prioritas) yaitu Diklat Calon Penghulu Agama.
Tabel 3.6. Distribusi Peserta Diklat Penyuluh Agama
No Satuan Kerja Jumlah
Penyuluh Agama
1 Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan
Keagamaan 60
2 Balai Diklat Keagamaan Medan 827
3 Balai Diklat Keagamaan Padang 720
4 Balai Diklat Keagamaan Palembang 725
5 Balai Diklat Keagamaan Jakarta 1026
6 Balai Diklat Keagamaan Bandung 1920
7 Balai Diklat Keagamaan Semarang 2025
8 Balai Diklat Keagamaan Surabaya 2154
9 Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin 719
10 Balai Diklat Keagamaan Manado 600
11 Balai Diklat Keagamaan Denpasar 719
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 46
12 Balai Diklat Keagamaan Makassar 1040
13 Balai Diklat Keagamaan Ambon 434
14 Balai Diklat Keagamaan Aceh 550
15 Balai Diklat Keagamaan Papua 80
Total 13.599
Selain diklat calon penyuluh, prioritas kebijakan diklat tahun 2017 adalah
diklat kerukunan dengan total peserta diklat 248 orang. Peserta diklat kerukunan
adalah para pejabat atau pegawai kementerian Agama terutama para penyuluh
agama, pengurus FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan tokoh agama
atau tokoh masyarakat.
Diklat lainnya adalah diklat fungsional teknis pendidikan dengan sasaran
peserta diklat adalah guru, pengawas, dosen dan kepala madrasah. Pada tahun
2017, total alumni diklat teknis pendidikan adalah 31.763 pegawai9. Alumni diklat
ini tidak hanya dirasakan oleh guru pegawai PNS akan tetapi juga guru honorer
(Non PNS).
Kualitas Sumber Daya Manusia
Kualitas sumber daya manusia kediklatan khususnya yaitu Widyaiswara
cukup baik ditunjang oleh tingkat pendidikan dan jabatan Widyaiswara. Pada
tahun 2017, jumlah Widyaiswara dengan gelar Doktor (S3) mencapai 8.2% (30
orang), Widyaiswara dengan gelar master / S2 mencapai 69.5% (255 pegawai) dan
gelar sarjana pertama / S1 mencapai (22.3%) (82 pegawai). Ada 21 pegawai pada
tahun 2017 sedang melanjutkan pendidikan jenjang S2 dan S3.
Dilihat dari jenjang kepangkatan widyaiswara ada 4.1% (15 pegawai)
bergelar widyaiswara utama, ada 55.6% (204 pegawai) adalah widyaiswara madya,
31.3% (115 pegawai) adalah widyaiswara muda dan 9% (33 pegawai) adalah
widyaiswara pertama.
Kualitas Sistem Informasi
Badan Litbang dan Diklat telah mengembangkan sistem informasi
kediklatan yang disebut Simdiklat. Sistem ini efektif dan efisien mencatat proses
penyelenggaraan diklat dimulai dari pendaftaran peserta diklat berbasis online,
perencanaan kedikalatan hingga proses ujian kediklatan dan memperoleh surat
tanda lulus mengikuti pendidikan dan kediklatan (STTP). Aplikasi lainnya yang
menunjang kediklatan adalah SIPPA (Sistem Informasi Pelaporan Program dan
Anggaran) digunakan untuk mencatat, memonitor capaian kinerja penyelesaian
diklat setiap bulannya.
9 Diperoleh dari data SIPPA Tahun 2017
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 47
Kualitas Penyerapan Anggaran
Kualitas penyerapan anggaran untuk wilayah kediklatan tahun 2017
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 dan 2015. Serapan anggaran
padatahun 2017 untuk diklat administrasi adalah 86.4%. serapan anggaran
untuk diklat teknis keagamaan adalah 91.8% danuntuk diklat tenaga teknis
pendidikan adalah 91.7%10.
Gambar 3.12. Persentase Serapan Anggaran Kediklatan 2015-2017
Peningkatan serapan anggaran tahun 2017 adalah adanya aplikasi SIRA
(Sistem Informasi Realisasi Anggaran) danpemantauan yang berkala yang
dilakukan oleh Sekretariat terhadapseluruh satuan kerja. Selain itu juga
pengefektifan regulasi Surat Edaran Kepala Badan No. 1 tahun 2016 terkait
Target Serapan Anggaran yang memotivasi setiap satuan kerja untuk
mempercepat proses penyelesaian kegiatan dan penyerapan anggaran.
Indeks Audit Kinerja Kediklatan
Salah satu jaminan kualitas penyelenggaraan kediklatan adalah penilaian
dari instansi lain yaitu Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama. Pada
tahun 2017, Inspektorat Jenderal menilai kinerja Pusdiklat Adminsitrasi dan
Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan dan Pendidikan dari kualitas
penyelenggaraan kediklatan dan dokumen pelaporan dan keuangannya yang
disebut audit kinerja.
10 Datadiperoleh dari aplikasi Monev DJAKementerian Keuangan, diunduh per tanggal 16 Januari2018.
78.2%
81.4%
78.1%
85.6%
82.8%
77.2%
86.4%
91.8% 91.7%
65.0%
70.0%
75.0%
80.0%
85.0%
90.0%
95.0%
Diklat TenagaAdministrasi
Diklat Tenaga TeknisKeagamaan
Diklat Tenaga teknisPendidikan
2015 2016 2017
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 48
Tujuan audit kinerja ini adalah mendapatkan keyakinan yang memadai
terhadap kinerja satuan organisasi/satker dengan melakukan pengujian informasi
kinerja dan bukti capaian kinerja, memberikan informasi untuk memperbaiki
kinerja dan memfasilitasi pembuatan keputusan oleh pihak yang
bertanggungjawab thd pelaksanaan perbaikan dan akuntabilitas publik serta
memberikan rekomendasi berupa langkah untuk memperbaiki permasalahan yang
ditemukan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan keekonomisan
pelaksanaan tugas dan fungsi.
Berikut hasil nilai Audit Kinerja Kediklatan tahun 2015-2017 untuk
Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan
Keagamaan.
Gambar 3.13. Nilai Audit Kinerja Pusdiklat Tahun 2015-2017
Dibandingkan tahun 2016, nilai Audit kinerja Pusdiklat Administrasi
meningkat 0.09% atau meningkat dari 79.83 menjadi 79.9. Sedangkan nilai Audit
Kinerja Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan meningkat 0.75% yaitu dari
nilai 80.42 menjadi 81.02.
Nilai Akreditasi Kediklatan
Akreditasi Lembaga Diklat adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat
dalam menyelenggarakan diklat baik Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan,
Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional yang ditetapkan dalam Surat Keputusan
dan Sertifikasi Akreditasi oleh Instansi Pembina. Akreditasi Lembaga Diklat
bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan Diklat yang
dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur Lembaga Diklat.
Balitbangdiklat telah memperoleh akreditasi A dalam penyelenggaraan
diklat Kepemimpinan Tingkat III dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Serta
akreditasi A untuk diklat barang dan jasa diperoleh dari Lembaga Pembina yaitu
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) untuk Pusdiklat Tenaga
Administrasi dan Balai Diklat Keagamaan Denpasar.
Pada tahun 2017, Badan Litbang dan Diklat telah mengajukan 5 (lima)
Balai Diklat Keagamaan (BDK) untuk memperoleh akreditasi diklat
65
70
75
80
85
Pusdiklat Administrasi Pusdiklat Tenaga TeknisPendidikan dan
Keagamaan
70.87
81.19 79.83 80.42 79.9 81.02
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 49
kepempimpinan tingkat IV dan Diklat Pra jabatan yaitu BDK bandung, BDK
Medan, BDK Padang, BDK Denpasar dan BDK Semarang.
Pada tahun 2017 juga sesuai dengan adanya struktur baru Pusdiklat
Administrasi yaitu adanya bidang yang menangani jaminan mutu kediklatan
maka dilakukan kerjasama kelembagaan dengan Universitas Indonesia (Pusat
Pendidikan dan pelayanan Masyarakat – P3M) untuk melakukan pengukuran
mutu diklat administrasi Balai Diklat Keagamaan melalui Indeks Mutu Diklat
Administyrasi11. Peningkatan mutu diklat meliputi: kompetensi penyelenggara
dan pelatih, pengembangan program diklat, pembangan fasilitas dan sarana yang
secara umum detail terurai dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi
Negara no 25 tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Pemerintah.
Hasil pengukuran ini memperoleh tingkat mutu diklat yaitu sebagai
berikut:
Tabel 3.7. Mutu Diklat Administrasi
per Balai Diklat Keagamaan tahun 2017
Satuan Kerja
Komponen Mutu Diklat Indeks
Mutu
Diklat
SDM
Kediklatan
Program
Diklat
Sarana dan
Prasarana
BDK Surabaya 3.33 3.82 2.52 3.23
BDK Makassar 4.00 3.56 2.76 3.44
BDK Ambon 4.00 3.59 2.37 3.32
BDK Medan 4.00 5.50 3.53 4.34
BDK Denpasar 0.00 3.69 3.16 2.28
BDK Banjarmasin 2.50 3.76 2.71 2.99
BDK Jakarta 4.00 3.88 2.58 3.49
BDK Manado 3.83 3.76 3.16 3.59
BDK Palembang 3.83 3.76 2.57 3.39
BDK Bandung 4.00 3.85 3.72 3.86
BDK Semarang 4.00 3.65 3.89 3.85
Hasil ini mendorong setiap BDK untuk memperbaiki kualitas tata kelola
penyelenggaraan diklat administrasi baik sarana pra sarana, program kediklatan
dan kualitas penyelenggara kediklatan agar menghasilkan kompetensi pegawai
yang didiklat lebih berkualitas.
11 Indeks Mutu Diklat diukur oleh 3 (tiga) komponen yaitu pertama Nilai Komponen SDM, yang terdiri atas sub komponen pengelola, penyelenggara, widyaiswara, dan pelatih non widyaiswara, kedua: Nilai Komponen Program Diklat, yang terdiri atas sub komponen kurikulum, bahan diklat, jangka waktu pelaksanaan program
diklat, peserta diklat, panduan pelaksanaan program diklat, dan hasil belajar dan ketiga: Nilai Komponen Sarana dan Prasarana, yang terdiri atas sub komponen sarana diklat, dan prasarana diklat.
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 50
b) Perspektif Pelanggan
Perspektif ini menggambarkan terkait penilaian pelanggan yaitu peserta diklat
atas penyelenggaraan diklat. Semakin tinggi jaminan kualitas penyelenggaraan
diklat maka akan memberikan respon positif atas layanan kediklatan. Perspektif
ini meliputi indeks kepuasan pelayanan diklat, jumlah alumni diklat yang lulus
ujian (tingkat persentase kelulusan) dan rerata nilai ujian serta indeks kepuasan
stakeholders (evaluasi pasca diklat). Perspektif pelanggan lahir dari kualitas
layanan diklat.
Indeks Kepuasan Pelayanan Kediklatan
Indeks kepuasan pelayanan diklat menggambarkan penilaian peserta diklat
terhadap penyelenggaraan diklat. Tujuan pengukuran indeks ini adalah untuk
mengevaluasi kinerja penyelenggara diklat dan Widyaiswara dalam mengelola dan
memberikan materi diklat. Indeks ini terdiri atas dua faktor yaitu penilaian peserta
diklat atas penyelenggara dan Widyaiswara.
Dimensi penilaian terhadap penyelenggara meliputi kepesertaan (penetapan
peserta, pemanggilan peserta), kepanitiaan (pelayanan, kedisiplinan, kerjasama
dengan peserta, pelayanan terhadap narasumber, sikap terhadap peserta),
akomodasi (kebersihan, kenyamanan), kurikulum (jadwal diklat, materi diklat,
manfaat materi diklat, ekstrakulikuler), konsumsi (menu, penyajian, higiens),
sarana diklat (ruang kelas, alat bantu, bahan belajar, asrama).
Dimensi yang dinilai oleh peserta terhadap Widyaiswara adalah
pengetahuan dan keterampilan mengajar, penguasaan materi, sistematika
penyajian, kemampuan menyajikan, penggunaan metoda dan alat bantu
pembelajaran, ketercapaian tujuan, etika, sikap terhadap peserta, cara menjawab
pertanyaan peserta, penggunaan bahasa, pemberian motivasi, disiplin waktu,
kerapihan berpakaian dan kerjasama.
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 51
Gambar 3.14. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Diklat dan
Widyaiswara Tahun 2016-2017
Indeks Kepuasan Peserta Diklat tahun 2017 mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2016 baik kepuasan peserta diklat terhadap Penyelenggara
Diklat ataupun terhadap Widysiswara. Peningkatan kepuasan terhadap
penyelenggara adalah adanya perbaikan tatakelola dalam variasi konsumsi
makanan dan ketepatan waktu diklat. Kepuasan terhadap widyaiswara terlihat
pada ketepatan waktu dalam penyelenggaraan diklat, kualitas dan ketersediaan
bahan ajar, serta komunikasi dua arah antara peserta dan Widyaiswara dalam
proses pengajaran/pelatihan. Aspek penting yang perlu perbaikan dalam
penyelenggaraan diklat adalah tetap memperhatikan pada menu makanan (rasa
dan variasi) serta penggunaan metoda dan alat bantu dalam proses pengajaran.
Persentase kelulusan alumni diklat
Output dari jaminan kualitas penyelnggaraan diklat selain kepuasan
peserta diklat adalah meningkatnya kelulusan alumni diklat.
87.11 87.09
84.82
88.04 86.85
88.14
85.02
88.17
81.17
91.01
79.33
90.79
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2016 Tahun 2017
Penyelenggara Diklat Widyaiswara
Diklat Tenaga Administrasi Diklat Tenaga Teknis KeagamaanDiklat Tenaga teknis Pendidikan
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 52
Gambar 3.15. Perkembangan Persentase Tingkat Kelulusan Alumni Diklat
Tahun 2014 - 2017
Pada tahun 2017, tingkat kelulusan alumni diklat lebih rendah yaitu
99.72% dibandingkan tahun sebelumnya 2016 yaitu 99,80%. Dibandingkan
tahun 2014 dan 2015 tingkat kelulusan 2017 masih lebih baik. Diklat
dengan penyumbang ketidaklulusan tertinggi ada pada diklat guru mata
pelajaran pendidikan agama kristen dimana ada 4 peserta diklat tidak lulus
dari 30 peserta, diklat penyuluh agama Non PNS, diklat pembentukan calon
penyuluh, diklat penelitian tindakan kelas, dan lainnya.
Pada tahun 2017 telah dilakukan berbagai inovasi untuk mempermudah
proses ujian seperti ujian online (berbasis IT) yang dilakukan pilot project
pada BDK Bandung. Selain itu peerbaikan kualitas penilaian juga
dilakukan selain menilai kualitas kedisiplinan.
97.47%
98.70%
99.80% 99.72%
96.00%
96.50%
97.00%
97.50%
98.00%
98.50%
99.00%
99.50%
100.00%
2014 2015 2016 2017
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 53
Rerata Nilai Ujian Peserta Diklat
Gambar 3.16 . Nilai Rerata Peserta Diklat Per Jenis Diklat
Pada tahun 2017, secara keseluruhan rerata nilai ujian peserta diklat
menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk diklat administrasi
menurun dari 81.17 menjadi 79.54. untuk diklat teknis keagamaan menurun dari
86.33 menjadi 80.36 sedangkan untuk diklat teknis pendidikan menurun dari
82.5 menjadi 81.38. Meskipun demikian syarat kelulusan diklat adalah nilai
minimal 76 sehingga secara keseluruhan kualitas lulusan kompetensi masih
berada dalam area baik.
Pada tahun 2017, Pusdiklat meningkatkan kualitas kompetensi dengan
meningkatkan kualitas ujian bagi para peserta diklat. Hasil ini tentu berpengaruh
terhadap rerata kualitas/ nilai lulusan peserta diklat.
Nilai Evaluasi Pasca Diklat
Salah satu perbaikan dalam pengelolaan diklat adalah adanya evaluasi
pasca diklat. Evaluasi ini berguna untuk mengidentifikasi kinerja para alumni
diklat dan kontribusinya pada organisasi. Ada 4 (empat) unsur dalam menilai
kualitas alumni diklat yaitu pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial
Pedagogik diukur oleh Ilmu yang diterima dalam diklat sesuai dengan kebutuhan,
materi atau informasi yang disampaikan dalam diklat update/terbaru,
pembelajaran dalam diklat menumbuhkan motivasi, menerapkan materi yang
diterima dalam diklat pada proses pembelajaran, dan pembelajaran diklat mampu
mengembangkan kreatifitas peserta).
Aspek kepribadian diukur oleh komitman pada tugas meningkat, sabar
dalam menjalankan tugas, lebih percaya diri menunjukkan peran, memiliki
motivasi kerja tinggi, disiplin dalam bekerja, memiliki perilaku yang patut
diteladani, peduli terhadap lingkungan kerja, terbuka dalam menerima masukan).
81.17
86.33
82.5
79.54 80.36
81.38
76
78
80
82
84
86
88
Diklat TenagaAdministrasi
Diklat Tenaga TeknisKeagamaan
Diklat Tenaga teknisPendidikan
2016 2017
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 54
Aspek profesionalitas diukur oleh kinerja meningkat, memperoleh
keterampilan baru yang membantu tugas dan fungsinya, mampu bekerja lebih
efektif) sedangkan aspek sosial diukur oleh mampu berkomunikasi dengan baik,
mempu bekerjasama dalam tim dengan baik. Berikut adalah hasil nilai evaluasi
pasca diklat untuk Diklat di Wilayah Kerja dan diklat reguler yaitu:
Tabel 3.8. Capaian Evaluasi Pasca Diklat DDWK
No Aspek Kompetensi Nilai Kategori
1. Pedagogik 91,7 Sangat Baik
2. Kepribadian 85,7 Baik
3. Profesional 89,3 Baik
4. Sosial 85,3 Baik
Tabel 3.9. Capaian Evaluasi Pasca Diklat Reguler
No Aspek Kompetensi Nilai Kategori
1. Pedagogik 91.8 Sangat Baik
2. Kepribadian 86.9 Baik
3. Profesional 85.7 Baik
4. Sosial 87.8 Baik
Secara keseluruhan dari 4 (empat) aspek kompetensi menunjukan nilai
evaluasi pasca diklat sangat baik. Secara kualitatif pandangan pimpinan satuan
kerja di kementerian Agama sangat mendukung penerapan kompetesi yang
diperoleh alumni dalam diklat, perlu penguatan pada materi subtansi dan
mengurangi materi dasar atau penunjang. Adanya kesesuaian kompetensi yang
dilatih dengan aktivitas pengerjaan tugas pokok dan fungsi.
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 55
Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah
“persentasi temuan kesalahan cetak Al – Quran yang beredar di masyarakat yang diterbitkan oleh Lembaga Pencetakan Al
– Qur’an yang sudah mendapatkan tanda tashih”.
Tabel 3.10. Capaian Indikator Kinerja ke-Al-Qur’anan
Target Realisasi Capaian Kinerja
2% 0% 120%
Kesalahan cetak pada mushaf Al-Qur’an pada umumnya terjadi pada dua
hal, yaitu prosedur atau regulasi, dan teknis. Oleh sebab itu, kesalahannya
terkadang bersifat prosedural, dan terkadang bersifat teknis. Kesalahan
prosedural biasanya berhubungan dengan administrasi pentashihan dan
penggunaan surat tanda tashih. Adapun kesalahan yang bersifat teknis biasanya
berhubungan dengan proses percetakan pada mushaf seperti kesalahan jilid,
salah halaman, salah konten dan lain-lain.
Untuk mengukur indikator ini dilakukan metode survey sebanyak dua
kali kegiatan pengawasan dengan persebaran lokasi di pasar-pasar besar Jakarta
dan Event Islamic Book Fair (IBF) yang selalu digelar oleh IKAPI setiap tahunnya.
Berikut ini adalah lokasi-lokasi pengawasan dalam kota secara detail:
a. Pasar Senen Jakarta Pusat
b. Blok M Jakarta Selatan
c. Tana Abang Jakarta Pusat
d. Jatinegara Jakarta Timur
e. Cililitan Condet Jakarta Timur
f. Kembangan Jakarta Barat
g. Islamic Book fair (IBF)
Adapun pengawasan peredaran mushaf Al-Qur’an pada event Islamic
Book Fair Jakarta tahun 2017 meliputi sebagian besar stand-stand penerbit
mushaf Al-Qur’an yang ada, yaitu: Penerbit Al-Fatih Press, Al-Mahira, stand
penerbit Al-Qur’an dan Hafalan, Gema Insani Press, Keira Publishing, Era
Adicitra, Maghfirah Pustaka, Cakrawala, Jabal Hilali, Luxima, Darus Sunnah,
Mizan, Progresio Sygma, Tiga Serangkai dan Zikrul Hakim.
Untuk menguatkan fungsi pengawasan peredaran mushaf Al-Qur’an,
LPMQ juga menugaskan para pengawas ke beberapa daerah di luar kota Jakarta.
Pengawasan di luar kota ini tidak hanya dilakukan di pasar-pasar, tetapi juga
pada komunitas-komunitas tertentu seperti pondok pesantren dan lembaga-
lembaga pendidikan. Terkadang juga para pengawas langsung bersentuhan
A.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis III. Meningkatnya kualitas
layanan pentashihan mushaf Al – Qur’an, pengkajian, dan pengelolaan Museum Bayt Al – Qur’an dan Museum Istiqlal
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 56
dengan penerbit atau percetakan mushaf Al-Qur’an yang berada di wilayah
tertentu.
Berikut ini adalah beberapa kota atau daerah yang sudah dilakukan
pengawasan peredaran mushaf Al-Qur’an pada tahun 2017, yaitu Bandung,
Surabaya, Yogyakarta, Jambi, Klaten, Semarang, Demak, Jombang, Garut,
Cirebon, Sukabumi, Tulung Agung, dan Banyuwangi. Pengawasan di luar kota
lebih difokuskan pada produk Juz ‘Amma, surah Yasin dan majmu’ syarif. Meski
demikian, para pengawas juga tetap memeriksa produk Al-Qur’an lainnya.
Bagian-bagian yang harus diperiksa adalah seluruh aspek yang terdapat
dalam mushaf, mulai dari cover, bagian awal (prelim), nama surah, daftar
juz, daftar hizb, ayat Al-Qur’an dan harakatnya, materi tambahan dalam
mushaf dan bagian akhir (postlim). Para petugas pengawasan sebisa
mungkin untuk memeriksa halaman demi halaman dari setiap mushaf Al-
Qur’an yang diawasi. Prosesnya menyesuaikan waktu yang ada. Setiap
pengawas diperbolehkan melakukan pengawasan secara cepat agar
mencakup banyak objek yang ada.
Dalam rangka mengukur indeks menurunnya kesalahan cetak mushaf
Al-Qur’an pada tahun 2017, LPMQ melakukan inventarisasi surat tanda tashih
yang diterbitkan pada tahun 2017 dan melacak penerbitannya di beberapa toko
besar dan pasar yang tersebar di Jakarta dan luar Jakarta. Setelah itu, mushaf-
mushaf yang terbit pada tahun 2017 diidentifikasi dan diperiksa secara detail
halaman per halaman untuk melihat apakah terdapat kesalahan pada mushaf
tersebut atau tidak. Jika ditemukan kesalahan, baik itu berupa kesalahan teknis
ataupun konten, maka petugas mencatatnya dan membuat klasifikasi
kesalahannya secara jelas.
Kegiatan lain yang menunjang tujuan di atas adalah pemeriksaan
terhadap sejumlah mushaf Al-Qur’an yang dikirimkan penerbit kepada Lajnah
sebagai bahan dokumentasi. PMA no 44 tahun 2016 menyatakan bahwa penerbit
wajib menyetorkan paling sedikit 10 eksemplar mushaf Al-Qur’an yang sudah
diterbitkan. Meski demikian, terkadang penerbit hanya memberi lebih sedikit dari
itu, atau bahkan tidak memberi sama sekali.
Berikut ini adalah data mushaf Al-Qur’an yang terbit pada dua tahun
terakhir, tahun 2016 tahun 2017. Produk-produk ini sudah dibaca ulang oleh
para pengawas dan hasilnya sebagai berikut:
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 57
Tabel 3.11. Sampel Mushaf yang diperiksa tahun 2017
No Nama Mushaf Penerbit Tahun Terbit Kesalahan Cetak
1 Mushaf Yusuf Cordoba Bandung 2016 Tidak ada
2 Mina Qur’an Tilawah Sygma Bandung 2016 Tidak ada
3 Mushaf Arkedia Cordoba Bandung 2016 Tidak ada
4 Mushaf Adz-Dzikr Fatwa Solo 2016 Tidak ada
5 Al-Qur’an dan Terjemahnya Adi Putra Solo 2016 Tidak ada
6 Mushaf Qiyamul Lail Widya Cahaya Jakarta 2016 Tidak ada
7 Al-Qur’an dan terjemahnya Al-Fatih Berkah Cipta Depok 2016 Tidak ada
8 Al-Qur’an Al-Karim, As-Salam Syarefa (Karisma Putra Utama)
Jakarta 2016 Tidak ada
9 Al-Fathan Al-Fatih Berkah Cipta Depok 2016 Tidak ada
10 Ar-Rafi Kamila Jaya Ilmu Jakarta 2016 Tidak ada
11 Al-Qur’an Terjemahan Perkata
Juz 1-2
Yayasan Keluarga haji Isma’il Samin
Jepara 2016 Tidak ada
12 Al-Kamal Pustaka Jaya Ilmu Bekasi 2016 Tidak ada
13 Tartil, Tajwid Mudah Cordoba Bandung 2016 Tidak ada
14 Al-Mahir Madina Qur’an Sukoharjo 2016 Tidak ada
15 Ash-Shafaa Al-Huda Depok 2016 Tidak ada
16 Al-Qur’an dan terjemahnya Jumanatul ‘Ali Garut 2016 Tidak ada
17 Mushaf Tahfiz Junior Cordoba Bandung 2017 Tidak ada
18 Mushaf Multazam Cordoba Bandung 2017 Tidak ada
19 Mushaf Al-Hijr Cordoba Bandung 2017 Tidak ada
20 Qur’an Hafalan Al-Mahira 2017 Tidak ada
21 Al-Haramain , Tafsir Ringkas
Ayat-ayat Pilihan Cordoba Bandung 2017 Tidak ada
22 Mushaf Al-Misbah Beras Al-Fath Bekasi 2017 Tidak ada
23 1 Juz 1 Day Sygma (Syamil) Bandung 2017 Tidak ada
24 Juz ‘Amma, ‘Allama Bil Qolam Sutra Benta Perkasa Pekan Baru 2017 Tidak ada
25 Al-Amzar Cahaya Qur’an Depok 2017 Tidak ada
26 Al-Qur’an dan terjemahnya Jumanatul ‘Ali Garut 2017 Tidak ada
Hasil diatas menunjukan bahwa dalam survey pengawasan terhadap
kesalahan cetak Al-Qur’an tidak ditemukan Mushaf Al-Qur’an yang salah cetak.
Sedangkan pada tahun 2016, LPMQ mencatat ada dua kesalahan cetak, yaitu
pada mushaf terbitan Ar-Ribh Al-Murtadlo Bekasi dan mushaf terbitan Shafa
Media Solo. Dua kesalahan ini semenjak tahun 2016 sudah diinstruksikan untuk
diperbaiki, dan penerbit sudah melakukannya dengan baik.
Berikut adalah perbandingan jumlah kesalahan cetak Al-Qur’an Tahun
2016 dan tahun 2017.
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 58
Tabel 3.12. Perbandingan Kesalahan Cetak Al-Qur’an 2016-2017
No Tahun Jumlah kesalahan Penerbit Keterangan
1 2016 2
Ar-Ribh Al-
Murtadlo, Bekasi
Kesalahan penulisan
harakat
Shafa Media, Solo Kesalahan penjilidan
2 2017 - - -
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 59
Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah:
Nilai SAKIP, rerata kinerja pegawai, nilai Zona
Integritas dan persentase capaian fisik dan anggaran.
Berikut adalah selengkapnya hasil capaian kinerja dukungan manajemen tahun
2017.
Diagram 3.17. Capaian Kinerja Dukungan Manajemen 2017
Secarakeseluruhan rerata capaian kinerja sasaran strategis keempat ini
adalah 103.75%
Untuk capaian kinerja SAKIP Badan Litbang dan diklat mengalami
kenaikan dari tahun 2015 dan 2016 dimana pada tahun 2017, nilai SAKIP
adalah 75,10 (berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal). Berikut adalah nilai
komponen SAKIP tahun 2017.
54.47
71.68 75.1 74.5
87.52
100 88.86
0
20
40
60
80
100
120
SAKIP 2015 SAKIP 2016 SAKIP 2017 Nilai ZonaIntegritas
Rerata KinerjaPegawai
CapaianPenyelesaian
Kegiatan
CapaianSerapan
Anggaran
A.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV. Manajemen dan Tugas
Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, dan akuntabel
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 60
Tabel 3.13. Nilai SAKIP per Komponen tahun 2017
NO Komponen Yang
Dinilai Bobot
Nilai
2016
Nilai
2017 Prosentase
1 Perencanan Kinerja 30 22.31 23.97 79,90 %
2 Pengukuran Kinerja 25 19.69 17.5 70.00%
3 Pelaporan Kinerja 15 10.76 12.76 85.07%
4 Evaluasi Kinerja 10 7.37 7.37 73.75%
5 Capaian Kinerja 20 13.5 13.5 67.50%
Nilai Hasil Evaluasi 100 71.68 75.1 75.10%
Beberapa perbaikan SAKIP yang perlu dilakukan adalah revisi Renstra
Unit Eselon I Badan Litbang dan selanjutnya seluruh unit Eselon II di lingkungan
Badan Litbang dan Diklat, review terhadap Dokumen Perencanaan Strategis
secara berkala dan indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga seluruhnya
berorientasi outcome, menyempurnakan perjanjian kinerja secara berjenjang
sampai kepada seluruh tingkat eselon IV dengan mempertimbangkan keselarasan
ukuran kinerja antara bawahan dengan kinerja atasannya dan penjabaran
kinerja secara berjenjang.
Dalam komponen pelaporan kinerja (LKj) dan capaian kinerja rekomendasi
perbaikan adalah membuat LKj yang menyajikan perbandingan data kinerja
tahun ini dan sebelumnya yang mencakup target versus realisasi, realisasi tahun
berjalan versus realisasi tahun sebelumnya, realisasi tahun berjalan versus target
jangka menengah, evaluasi rencana aksi dengan menginformasikan tentang
capaian-capaian hasil-hasil program, simpulan keberhasilan dan
ketidakberhasilan program, analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan
sesudah dilaksanakan suatu program dan analisis tentang perubahan target
yang dituju suatu program serta ukuran yang memadai tentang keberhasilan
program, dan membuat laporan capaian kinerja tahun 2017 yang lebih
komprehensif sebagaimana laporan capaian kinerja tahun 2016 yang sudah
disusun lebih komprehensif.
Dalam perjanjian kinerja tahun 2017, nilai PMPRB adalah salah satu
indikator kinerja yang digunakan mengukur kualitas dukungan manajemen.
Akan tetapi dalam implementasinya pengukuran nilai PMPRB ini menggunakan
nilai Pembangunan Zona Integritas12. Alasannya adalah ada beberapa komponen
dalam nilai PMPRB yang sulit terukur atau komponen yang diluar tanggung
jawab Badan Litbang dan Diklat sehingga capaian nilai PMPRB kurang realistis
menggambarkan Reformasi Birokrasi Badan Litbang dan Diklat.
Oleh karena itu maka dalam pengukurannya untuk menggambarkan
tingkat implementasi Refromasi Birokrasi pada Badan Litbang dan Diklat
12 Ada beberapa komponen dalam penilaian PMPRB yang diluar tugas dan fungsi kelitbangan dan kediklatan sehingga dalam pengukurannya menggunakan pendekatan Nilai Pembangunan Zona Integritas. NilaiPMPZI lebih realistis dalam mengukur kinerja Reformasi Birokrasi untuk satuan kerja.
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 61
menggunakan Nilai Pembangunan Zona Integritas sesuai Permenpan Reformasi
Birokrasi No. 52 Tahun 2014 bahwa implementasi Reforomasi Birokrasi pada
satuan kerja adalah Pembangunan Zona Integritas.
Capaian kinerja Pembangunan Zona Integritas tahun 2017 adalah 74.5
masih dibawah target regulasi Permenpan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun
2014 yaitu 76. Beberapa aspek perbaikan Zona Integritas adalah perlunya
pemilihan agen perubahan secara terbuka (pemilu raya), reviu atas SOP,
perbaikan pengelolaan kinerja pegawai yang linier atau selaras dengan kinerja
atasannya, perlunya dibentuk UPG (Unit Pengelola Gratifikasi), implementasi
SPIP dan benturan kepentingan serta perlunya riviu standard layanan dan
evaluasi hasil survey.
Dalam pembangunan aplikasi atau e-government, Badan Litbang dan
Diklat telah melakukan berbagai pembangunan aplikasi yang memudahkan dan
membantu proses kerja seperti Simdiklat, Simlitbang, SIPPA, SIRA, e-office BDK
bandung, jurnal Open Journal System yang terakreditasi (LIPI, DOAJ), e-DJJ
(Diklat jarak Jauh berbasis IT) dan aplikasi lainnya.
Rerata kinerja pegawai diukur oleh SKP pegawai dengan rerata 87.52 yang
menunjukan tingkat profesionalisme pegawai Badan Litbang dan Diklat.
Perbaikan kinerja pegawai untuk mencapai target 88 tahun 2018 adalah dengan
mensinkronisasikan perjanjian kinerja ini di tingkat satuan kerja, pengukuran
kinerja pegawai secara berkala dan memberikan kesempatan peningkatan
kompetensi melalui diklat di dalam dan luar instansi kementerian Agama.
Untuk kinerja capaian fisik dan anggaran diperoleh rerata serapan
anggaran (88.86%) dan capaian fisik (100%). Capaian fisik adalah persentase
penyelesaian kegiatan yang merujuk kepada Peraturan Kementerian Keuangan
PMK No.158 / PMK.02/ tahun 2014.
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 62
B. Akuntabilitas Keuangan
Realisasi anggaran pelaksanaan Program Penelitian Pengembangan dan
Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama sampai dengan tanggal 31
Desember 2017 sebesar Rp 517,935,613,449,- atau 88,86% dari total
anggaran sebesar Rp. 583,079,981,000.
Gambar 3.18. Serapan Anggaran Badan Litbang dan Diklat 2015-2017
Dibandingkan tahun 2015 dan tahun 2016, serapan anggaran Badan
Litbang dan Diklat tahun 2017 lebih baik yaitu meningkat dengan capaian
88.86%. Selain itu pagu RKAKL tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya13. Faktor utamanya adalah adanya komitmen bersama untuk
memperbaiki akuntabilitas keuangan dari serapan anggaran, pembuatan aplikasi
SIRA (Sistem Informasi Serapan Anggaran) juga membantu mempertinggi serapan
anggaran yang terealisasi serta adanya rapat rutin pimpinan setiap bulan dan
monitor serapan anggaran melalui grup komunitas.
Melalui sarana aplikasi SIRA, pimpinan dapat mudah memperoleh
informasi serapan anggaran secara real time untuk memtivasi setiap satuan kerja
mempercepat proses pelaksanaan kegiatan. Berikut secara rinci realisasi anggaran
Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama berdasarkan fungsi, jenis belanja,
kegiatan dan unit kerja tahun 2017.
13 Pagu Anggaran Balitbangdiklat tahun 2015 adalah 524.524.685.000, Pagu Anggaran Balitbangdiklat tahun 2016 adalah 574.045.616.000 dan Pagu Anggaran Balitbangdiklat tahun 2017 adalah 583.079.981.000
70%
75%
80%
85%
90%
2015 2016 2017
79.29%
85.77% 88.86%
Serapan Anggaran 2015-2017
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 63
Tabel 3.14. Serapan Anggaran 2017 per Jenis Kegiatan
No Nama Jenis Kegiatan Pagu Total Realisasi Total Sisa Total Persentase
(%)
1 Pembinaan Administrasi Dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
9,604,343,000 9,191,988,515 412,354,485 95.71
2 Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Administrasi
24,986,414,000 22,745,796,391 2,240,617,609 91.03
3 Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan
48,588,030,000 44,610,040,983 3,977,989,017 91.81
4 Penelitian Dan Pengembangan Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan
20,321,049,000 18,110,558,861 2,210,490,139 89.12
5 Penelitian Dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan Dan Manajemen Organisasi
2,769,383,000 2,391,316,246 378,066,754 86.35
6 Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Agama Dan Keagamaan
31,217,728,000 29,259,121,935 1,958,606,065 93.73
7 Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang Dan Diklat
274,210,762,000 237,620,867,119 36,589,894,881 86.66
8 Pendidikan Dan Pelatihan Administrasi Di Lembaga Pendidikan
23,272,542,000 19,027,690,665 4,244,851,335 81.76
9 Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan
129,789,696,000 119,049,949,409 10,739,746,591 91.73
10 Penelitian Dan Pengembangan Lektur Dan Khazanah Pendidikan Keagamaan
18,320,034,000 16,106,000,925 2,214,033,075 87.91
TOTAL 583,079,981,000 518,113,331,049 64,966,649,951 88.86
Dengan demikian serapan anggaran Badan Litbang dan Diklat sampai
5 Januari 2018 (aplikasi Smart DJA Kementerian Keuangan) mencapai
Rp. 518.113.331.049 (88.86% dari total anggaran tahun 2017 yaitu
583.079.981.000). Perbaikan kinerja yang telah dilakukan seperti adanya aplikasi
SIRA(Sistem Informasi Realisasi Anggaran) yang memantau capaian serapan
anggaran satuan kerja.
Pada tahun 2018, perbaikan dalam tata kelola serapan anggaran agar
memenuhi target serapan anggaran diatas 95% sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan R.I Nomor 249/PMK.02/2011 Tanggal 28 Desember 2011 adalah
perencanaan uang makan pegawai, penataan perencanaan uang lembur,
pemanfaatan kembali sisa perjalanan (transport peserta diklat, peneliti ke
lapangan, peserta kegiatan fullboard/ fullday, penghematan harga hotel),
penataan perencanaan belanja bahan (keperluan sehari-hari perkantoran,
belanja barang persediaan, konsumsi diklat), perhitungan secara tepat jasa
profesi yang terdiri dari honor KJM Widyaiswara, narasumber, penataan
perencanaan belanja modal BDK Aceh.
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 64
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama memounyai 2 (dua) tugas
utama yaitu menghasilkan rumusan bahan kebijakan Kementerian Agama
dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur (ASN) berbasis
kediklatan. Untuk mewujudkan kedua tujuan organisasi tersebut maka telah
tertera dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019, struktur organisasi
PMA No. 42 tahun 2016, serta Perjanjian Kinerja (Perkin) Kepala Badan
Litbang dan Diklat dengan Menteri Agama tahun 2017. Kedudukan
organisasi ini sangat penting dalam menunjang kinerja Kementerian
Agama dan pembangunan nasional.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Litbang dan
Diklat Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban kinerja Badan
Litbang dan Diklat dimana memperoleh hasil capaian kinerja 107.8%
dengan predikat memuaskan. Kinerja kelitbangan adalah 100%, kinerja
kediklatan adalah 120%, kinerja bidang Al-Qur’an atau kelajnahan adalah
120% dan kinerja dukungan manajemen adalah 103.9%. Hasil ini
diperoleh dari dukungan penuh pimpinan organisasi, komitmen dan
tanggung jawab bersama baik satuan kerja tingkat pusat maupun daerah
serta keterlibatan aktif pegawai di lingkungan Balitbang dan Diklat.
3. Penyerapan anggaran tahun 2017 adalah 88.86% lebih baik dari tahun
2016 dan tahun 2015. Faktor yang sangat berpengaruh adalah adanya
komitmen bersama dari pimpinan organisasi, Kepala Badan Litbang dan
Diklat, dan semua Para Pejabat serta pegawai untuk yang secara serius
dan rutin memantau pergerakan serapan anggaran setiap bulannya
melalui aplikasi SIPPA atau aplikasi SIRA. Balitbangdiklat telah
mengembangkan aplikasi berbasis online yang dapat memonitor secara
real time serapan anggaran dan serapan fisik satuan kerja (SIRA).
LKj Badan litbang dan Diklat 2017 65
B. Saran
Saran yang direkomendasikan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKj) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2017 ini, adalah:
1. Pada tahun 2018, ada perubahan Indikator Kinerja Utama Kepala Badan
Litbang dan Diklat serta Satuan Kerja (Sekretariat, Pusdiklat Tenaga
Administrasi, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan,
Puslitbang, Balai Diklat Keagamaan, Balai Litbang Keagamaan, Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an) dengan menghadirkan indikator kinerja
bernilai outcome dan linier atau berkesesuaian antara jenjang struktur
sesuai hasil rekomendasi Rapat Koordinasi Badan Litbang dan Diklat tahun
2017 dan rekomendasi KMA 565 tahun 2017 tentang Indikator Kinerja
Utama Kementerian Agama 2015-2019. Perbaikan ini mendorong kembali
perlunya mereviu atas Renstra Badan Litbang dan Diklat 2015-2019 dengan
menyesuaikan dengan Indikator Utama Kementerian Agama.
2. Memperbaiki pengukuran indikator kinerja beserta metode dan waktu
pengukuran dan pelaporan indikator kinerja secara berkala.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang terukur dengan
menghadirkan policy brief dan digitalisasi hasil penelitian dan
pengembangan.
4. Mengoptimalkan evaluasi pasca diklat yang mampu mengukur pengaruh
kinerja para alumni diklat terhadap kinerja organisasi Kementerian
Agama.
5. Sinkronisasi peran dukungan manajemen dalam meningkatkan kinerja
organisasi terutama kualitas sumber daya manusia peneliti dan
widyaiswara mengingat masih adanya pegawai pada kedua jabatan
fungsional tersebut yang masih memiliki jenjang pendidikan strata satu.
6. Meningkatkan peran serta satuan kerja daerah dalam dukungan Reformasi
Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas dimana tahun 2018
ditargetkan ada 6 satuan kerja yang diajukan menjadi pilot project
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi
7. Optimalisasi serapan anggaran Balitbangdiklat dengan penjadwalan
kegiatan, pemetaan kegiatan, serta penjajakan baru untuk realisasi
pembangunan sarana dan pra sarana BDK Aceh dan BDK Papua.