Laporan Kinerja Instansi PemerintahKota Banjar Provinsi ... TAHUN 2016 KOTA BANJAR.pdf ·...
Transcript of Laporan Kinerja Instansi PemerintahKota Banjar Provinsi ... TAHUN 2016 KOTA BANJAR.pdf ·...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
i
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
Bismilahirrahmanirahim,
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat,
hidayah dan anugerah-Nya, Pemerintah Kota Banjar dapat menyelesaikan
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai wujud
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016
dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kota Banjar yang telah ditetapkan dalam
RPJMD Kota Banjar Tahun 2014-2018. LKIP ini disusun berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Pelaporan Kinerja.
Hasil kinerja Pemerintah Daerah selama Tahun 2016, secara umum
menunjukkan hasil yang positif dan dapat dicapai dengan baik bahkan banyak
capaian yang melebihi target sasaran, meskipun masih ada beberapa sasaran
yang belum tercapai. Terhadap capaian kinerja ini telah dilakukan evaluasi dan
análisis untuk mengetahui hambatan dan kelemahan yang terjadi, serta
merancang strategi pemecahan masalah sebagai umpan balik bagi perbaikan
perencanaan di tahun berikutnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
ii
KATA PENGANTAR
Akhir kata, kami berharap LKIP Kota Banjar Tahun 2016 ini dapat
menjadi media pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja bagi seluruh
aparatur Pemerintah Kota Banjar.
Banjar, Maret 2017
Wali Kota Banjar
Hj. ADE UU SUKAESIH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
IKHTISAR EKSEKUTIF
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan
bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.
Untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam sebuah
sistem maka terbitlan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabiltas Kinerja Insatansi Pemerintah atau disingkat SAKIP dan
menegaskas agar setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun rencana kerja
dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran,
kemudian menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja dengan mencantumkan
indikator dan target kinerja.
Tahun 2016 merupakan tahun ketiga pelaksanan untuk Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2014-
2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 dan
Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja dalam rangka
pertanggungjawaban atas mandat yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan
program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja yang
direncanakan.
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota
Banjar Tahun 2016, Akuntabilitas Pemerintah Kota Banjar dalam
menyelenggarakan pemerintahan di daerah melalui berbagai kegiatan
pembangunan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi
kewenangannya dapat disajikan. Perencanaan kinerja yang disusun pada tahun
2016 mengacu pada target-target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD
sehingga dapat diselaraskan antara perencanaan jangka menengah, jangka
pendek (tahunan) dan penganggaran tahunan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
iv
IKHTISAR EKSEKUTIF
Penetapan sasaran-sasaran kinerja yang ditetapkan dan dilaksanakan
selama tahun 2016 berdasarkan 4 (empat) misi yang telah ditetapkan, yaitu :
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
4. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum serta Tata kelola
pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya good
governance dan clean government.
Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Banjar terhadap sasaran strategis
yang ingin dicapai pada tahun 2016 disampaikan pada tabel berikut :
N
No Misi
Capaian Kinerja Tahun 2016
Jumlah
Indikator
Sasaran
Tercapai
Tidak
Tercapai
Tidak
Diukur
1
1.
Meningkatkan kualitas
Sumber Daya Manusia
(SDM)
66 42 22 2
2
2.
Meningkatkan Laju
Pertumbuhan Ekonomi
(LPE)
24 8 9 7
3
3.
Meningkatkan Kualitas
Lingkungan Hidup 12 4 8 0
4
4.
Meningkatkan Kesadaran
dan Ketaatan Hukum
Serta Tata kelola
pemerintahan secara
profesional untuk
menjamin terciptanya
good governance dan
clean government
28 16 9 3
Jumlah 130 70 48 12 Sumber: Data Pengukuran Kinerja 2016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
v
IKHTISAR EKSEKUTIF
Beberapa permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pencapaian
kinerja pemerintah Kota Banjar tahun 2016 antara lain sebagai berikut:
1. Belum optimalnya pembagian peran setiap OPD/unit kerja dalam
pencapaian program pada program yang saling berkaitan dan menunjang
dalam pencapaian kinerja pemerintah.
2. Stakeholder belum memahami secara mendasar mengenai output dan
outcome yang ingin dicapai.
3. Belum optimalnya kesesuaian antara kebijakan perencanaan yang telah
ditetapkan dengan kebijakan penganggaran.
Pemerintah Kota Banjar akan senantiasa berupaya melakukan
perbaikan terhadap permasalahan yang ada dengan melakukan upaya
penyempurnaan agar target pencapaian kinerja pada periode tahun kedua dapat
dipenuhi. Upaya penyempurnaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Banjar pada tahun depan adalah:
1. Mengoptimalnya pembagian peran setiap OPD/unit kerja dalam pencapaian
program pada program yang saling berkaitan penjabaran sasaran strategi
terhadap dokumen perencanaan strategis melalui reviu dan revisi RPJMD.
2. Meningkatan pemahaman yang lebih mendasar dalam menjadikan indikator
kegiatan dalam RKPD dan RPJMD sebagai acuan penyusunan rencana
kegiatan pada setiap program di setiap OPD/unit kerja melalui penerbitan
peraturan walikota tentang pedoman implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peningkatan kapasitas SDM
pelaporan melalui workshop ataupun pendidikan dan pelatihan.
3. Mengoptimalkan sinkronisasi antara kebijakan perencanaan yang telah
ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD dengan kebijakan penanggaran APBD
melalui kegiatan sinkronisasi program pembangunan, pelaksanaan
monitoring penyelenggaraan kinerja instansi pemerintah secara berkala (per
triwulan) dan peningkatan evalaluasi internal terhadap penyelenggaraan
kinerja instansi pemerintah secara berkesinambungan.
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota
Banjar tahun Anggaran 2016 ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
vi
IKHTISAR EKSEKUTIF
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan
memberikan umpan balik bagi perencanaan kinerja Pemerintah Kota Banjar
tahun berikutnya.
Banjar, Maret 2016 Wali Kota Banjar
Hj. ADE UU SUKAESIH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
vii
DAFTAR GRAFIK
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………. i
IKSTISAR EKSEKUTIF …………………………………………………… iii
DAFTAR ISI…………………………………………………………………. vii
DAFTAR TABEL…………………………………………………………… viii
DAFTAR GRAFIK………………………………………………………….. xiii
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………... I.1
A. LATAR BELAKANG…………………………………………….. I.1
B. GAMBARAN UMUM..................................................……….. I.3
A.1. TUGAS FUNGSI DAN BIDANG KEWENANGAN……. I.3
A.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM…………. I.5
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI .......…………… I.7
D. DASAR HUKUM .................…………………………………... I.12
E. MAKSUD DAN TUJUAN LKIP .............................................. I.13
F. SISTEMATIKA PENULISAN LKIP ……………………………. I.14
BAB II PERENCANAAN KINERJA ……………………………………... II.1
A. PERENCANAAN STRATEGIS…………………………...........
B. INDIKATOR KINERJA DAERAH ……………………………..
C. PERJANJIAN KINERJA ……………………………………….
II.1
II.4
II.8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…………………………………….. III.1
A. CAPAIAN KINERJA
A.1. KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI
KINERJA …………………………………………………...
A.2. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA...
III.1
III.1
III.3
B. REALISASI ANGGARAN ……………………………………… III.135
C. PENGHARGAAN ........................………………………… III.138
BAB IV PENUTUP…………………………………………………………. IV.1
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
viii
DAFTAR TABEL
DAFTAR TABEL
II.1 Tujuan dan sasaran
II.2 Perjanjian kinerja daerah tahun 2016
III.1 Rumus perhitungan pencapaian kinerja
III.2 Hasil pengukuran cakupan dan kualitas layanan pendidikan dasar
III.3 Perbandingan kinerja cakupan dan kualitas pendidikan dasar
III.4 APM SD/MI dan APS kelompok usia 7-12 di kota banjar tahun 2016
III.5 APM dan APS SMP/MTs kelompok usia 13-15 tahun (2016)
III.6 Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs tahun 2016
III.7 Nilai rata-rata UN SMP sederajat tahun 2016
III.8 Hasil pengukuran cakupan dan kualitas layanan pendidikan
menengah
III.9 Perbandingan kinerja cakupan dan kualitas layanan pendidikan
menengah
III.10 APK dan APM jenjang SMA/SMK/MA dikota banjar tahun 2016
III.11 Angka partisipasi pasar sekolah menengah
III.12 Angka partisipasi murni jenjang SMA/SMK/MA tahun 2016
III.13 Tingkat kelulusan SMA/SMK/MA pada tahun 2016
Nilai rata-rata ujian nasional tahun 2016
III.15 Hasil pengukuran kualitas pendidikan non formal dan informal
III.16 Perbandingan capaian kualitas layanan pendidikan non formal dan
informal
III.17 Kumulatif capaian kinerja angka partisipasi kasar (APK)
III.18 APK menurut jenjang SD/MI sederajat tahun 2016
III.19 APK menurut jenjang SMP/MTs sederajat tahun 2016
III.20 APK menurut jenjang SMA/SMK/MA sederajat tahun 2016
III.21 Angka partisipasi kasar (APK) penduduk atau usia tahun 2016
III.22 Hasil pengukuran kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi tenaga
pendidik
III.23 Perbandingan kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi tenaga pendidik
III.24 Tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi
III.25 Jenjang guru bersertifikat
III.26 Hasil pengukuran cakupan layanan PAUD
III.27 Perbandingan kinerja cakupan layanan PAUD
III.38 APK dan APM jenjang TK/RA
III.29 APK dan APM jenjang PAUD
III.30 Hasil pengukuran meningkatnya pengetahuan perilaku hidup bersih
dan sehat di masyarakat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
ix
DAFTAR TABEL
III.31 Perbandingan hasil pengukuran meningkatnya pengetahuan perilaku
hidup bersih dan sehat di masyarakat
III.32 Daftar pelayanan miskin kota banjar periode tahun 2016
III.33 pengukuran terhadap indikator sasaran meningkatnya
kuantitas,kualitas dan fungsi sarana prasarana kesehatan
III.34 Perbandingan capaian indikator kualitas dan fungsi sarana
prasarana kesehatan
III.35 Capaian indikator meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan
dan rujukan
III.36 Perbandingan meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan dan
rujukan
III.37 Desa mencapai target UCI tahun 2016
III.38 Penemuan pasien TB per UPK tahun 2016
III.39 Kasus DBD dalam satu (tahun 2016)
III.40 Data kunjungan bumil tahun 2016
III.41 Kunjungan nifas (KF) tahun 2016
III.42 Data komplikasi kebidanan ditangani (PK)
III.43 Kematian ibu dan penyebabnya
III.44 Data kelahiran bayi per UPK tahun 2016
III.45 Penanganan bayi dan balita gizi buruk
III.46 Pemberian makanan pendamping ASI per usia
III.47 Hasil pengukuran capaian indikator cakupan aksektor KB
III.48 Perbandingan capaian indikator cakupan aksektor KB
III.49 PUS keluarga sejahtera peserta KB berdasarkan kelompok tahun
2016
III.50 Pencapaian peserta KB baru tahun 2016
III.51 Capaian CU per mix kontrasepsi kota banjar sama dengan bulan
desember tahun 2016
III.52 Capaian CU per mix kontrasepsi kota banjar tahun 2016
III.53 Evaluasi unmetneed tahun 2016
III.54 Pernikahan dan rata rata usia kawin
III.55 PIK remaja tahun 2016
III.56 Capaian indikator jumlah UMKM dan koperasi
III.57 Perbandingan capaian indikator jumlah UMKM
III.58 Capaian indikator kontribusi dan pertumbuhan industri
III.59 Perbandingan Capaian indikator kontribusi dan pertumbuhan industri
III.60 Capaian indikator kontribusi sektor perdagangan
III.61 Perbandingan Capaian indikator kontribusi sektor perdagangan
III.62 Peningkatan dari angka PDRB kota banjar atas dasar harga konstan
2010 menurut lapangan usaha
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
x
DAFTAR TABEL
III.63 Capaian indikator realisasi investasi
III.64 Perbandingan Capaian indikator realisasi investasi
III.65 Realisasi investasi berdasarkan sektor atau sub sektor
III.66 Capaian indikator kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan
peternakan
III.67 Perbandingan indikator kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan
peternakan
III.68 Capaian indikator rintisan daerah agrowisata
III.69 Perbandingan capaian indikator rintisan daerah agrowisata
III.70 Hasil pengukuran capaian indikator kualitas dan kuantitas sarana
dan prasarana kota
III.71 Perbandingan capaian indikator kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana kota
III.72 Capaian indikator kemampuan ekonomi keluarga pra-sejahtera
III.73 Perbandingan Capaian indikator kemampuan ekonomi keluarga pra-
sejahtera
III.74 Proposi jumlah pra KS dan KSI yang terlayani tahun 2016
III.75 Capaian indikator populasi PMKS
III.76 Perbandingan capaian indikator populasi PMKS
III.77 Jumlah populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks)
tahun 2016
III.78 Capaian indikator penempatan bagi pencari kerja
III.79 Perbandingan indikator penempatan bagi pencari kerja
III.80 Capaian indikator ruang terbuka hijau (RTH) yang proposional
III.81 Perbandingan pencapaian indikator ruang terbuka hijau (RTH)
III.82 Capaian sasaran meningkatnya pelayanan pengelolaan
persampahan kota
III.83 Perbandingan sasaran meningkatnya pelayanan pengelolaan
persampahan kota
III.84 Capaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
III.85 Perbandingan capaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan
permukiman
III.86 Rumah layak huni kota banjar per 31 desember
III.87 Rumah layak huni kota banjar per 31 desember
III.88 Data jumlah kk dengan sistem air limbah setempat 2015-2016
III.89 Capaian indikator mutu pengawasan lingkungan hidup
III.90 Perbandingan indikator mutu pengawasan lingkungan hidup
III.91 Jumlah badan usaha yang diawasi
III.92 Capaian indikator kualitas hutan dan lahan
III.93 Perbandingan realisasi indikator kualitas hutan dan lahan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
xi
DAFTAR TABEL
III.94 Capaian indikator kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum
daerah
III.95 Perbandingan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum
daerah
III.96 Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah
III.97 Daftar PERATURAN DAERAH yang ditetapkan tahun 2016
III.98 Pelaksanaan pungsi penganggaran, legislasi dan pengawasan oleh
anggota DPRD
III.99 Capaian indikator disiplin pegawai
III.100 Perbandingan capaian indikator disiplin pegawai
III.101 Hasil pengukuran aparatur pemerintah daerah yang memiliki
kompetensi dan mampu memberikan layanan prima
III.102 perbandingan kinerja aparatur pemerintah daerah yang memiliki
kompetensi dan mampu memberikan layanan prima
III.103 Hasil pengukuran capaian indikator meningkatnya kualitas pelayanan
publik
III.104 Perbandingan capaian indikator meningkatnya kualitas pelayanan
kinerja pelayanan publik
III.105 Nilai indeks kepuasan masyarakat (KKM) di BPMPPT kode banjar
tahun 2015-2016
III.106 Nilai indeks kepuasaan masyarakat (IKM) pada pelayanan
administrasi kependudukan DISDUKCAPIL kota banjar tahun
2015/2016
III.107 Nilai indeks kepuasaan masyarakat (IKM) pada pelayanan
kesehatan kota banjar pada tahun 2016
III.108 Nilai indeks kepuasaan masyarakat (IKM) pada pelayanan kartu
kuning di Dinsosnaker di kota banjar pada tahun 2015/2016
III.109 Nilai indeks kepusaan masyarakat (IKM) pada pelayanan di
kecamatan kota banjar tahun 2016
III.110 Hasil pengukuran indikator peran pengawasan
III.111 Perbandingan kinerja indikator peran pengawasan
III.112 Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal
III.113 Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal
III.114 Hasil pengukuran capaian indikator meningkatnya kinerja
pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
III.115 Perbandingan capaian indikator meningkatnya kinerja pengelolaan
keuangan daerah yang akuntabel
III.116 Hasil pengukuran capaian indikator tersusunnya dokumen
perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
xii
DAFTAR TABEL
III.117 Perbandingan capaian indikator tersusunnya dokumen perencanaan
pembangunan yang transparan dan akuntabel
III.118 Hasil pengukuran capaian indikator tersedianya data informasi dan
statistik pembangunan daerah
III.119 Perbandingan capaian indikator tersedianya data informasi dan
statistik pembangunan daerah
III.120 Prosentase penyerapan anggaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
xiii
DAFTAR GRAFIK
DAFTAR GRAFIK
III.1 Sasaran indikator tahun 2016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
1
BAB I PENDAHULUAN
BAB I
PENDAHULUAN
alam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang
baik (good governance), Pemerintah
Kota Banjar senantiasa berupaya untuk megembangkan
dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat,
jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas
KKN dengan memperhatikan mekanisme dan regulasi
akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan
memperkuat peran dan kapasitas parlemen serta
meyediakan akses yang sama bagi masyarakat.
Konsep dasar akuntabilitas yang dijalankan
didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial
pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan
untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-
masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung
jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.
Implementasi konsep ini mampu membedakan adanya
kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan
kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities),
maka kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan
dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah
disepakati.
Implementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) pada Pemerintah Kota Banjar diharapkan dapat mendorong terciptanya
D A. LATAR BELAKANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
2
BAB I PENDAHULUAN
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana mestinya. Sistem AKIP
pada dasarnya merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil dan
merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang
akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, dan
responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.Dengan sistem AKIP ini,
Pemerintah Kota Banjar telah menyusun Rencana Implementatif yang tertuang
dalam Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Banjar Tahun 2014-2018.Berdasarkan Rencana Implementatif ini, telah disusun
pula Perjanjian Kinerja, Indeks Kinerja Utama (IKU) serta Laporan Kinerja.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan implementasi
dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menyatakan
bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang
memadai.LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat
pendorong terwujudnya good governance.Dalam perspektif yang lebih luas,
maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.
Penyusunan LKIP Pemerintah Kota Banjar Tahun 2016 berisi ikhtisar
pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian
kinerja dan dokumen perencanaan, dengan berdasarkan pada RPJMD Kota
Banjar Tahun 2014 – 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Banjar dan Perjanjian Kinerja serta memperhatikan pada Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi No. 53 Tahun 2014
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
3
BAB I PENDAHULUAN
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Pelaporan Kinerja.
Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai
pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai
dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan
capaian indikator kinerja. Capaian kinerja yang merupakan indikator
keberhasilan dari program dan kegiatan yang telah direncanakan, yang juga
merupakan tanggung jawab kepada negara dan masyarakat akan dioptimalisasi
dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) dengan semua detil dari
kegiatan yang telah dijalankan.
Tolok ukur keberhasilan diperoleh dengan membandingkan Capaian
Kinerja (performance results) 2016 dengan Perjanjian Kinerja (performance
agreement) 2016. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini
memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi
perbaikan kinerja di masa datang sekaligus sebagai umpan balik untuk memicu
perbaikan kinerja di tingkat Pemerintah Kota Banjar pada tahun-tahun
berikutnya.Dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar merupakan media pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan
kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk laporan yang
disampaikan oleh Walikota kepada Presiden dan penyusunannya sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
B.1. TUGAS FUNGSI DAN BIDANG KEWENANGAN
Berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005, pada Pasal 14 ayat (1) bahwa urusan wajib yang menjadi
B GAMBARAN UMUM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
4
BAB I PENDAHULUAN
kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan
yang berskala kabupaten/kota.
Aspek pelayanan umum yang merupakan layanan urusan wajib yang
diselenggarakan di pemerintah Kota Banjar sebanyak 26 urusan, meliputi:
1. Pendidikan,
2. Kesehatan,
3. Pekerjaan umum,
4. Perumahan,
5. Penataan ruang,
6. Kepemudaan dan olahraga,
7. Perencanaan pembangunan,
8. Perhubungan,
9. Lingkungan hidup,
10. Pertahanan,
11. Kependudukan dan catatan sipil,
12. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak,
13. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
14. Sosial,
15. Ketenagakerjaan,
16. Koperasi dan UKM,
17. Penanaman modal,
18. Kebudayaan,
19. Kesatuan bangsa dan politik luar Negeri,
20. Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian,
21. Ketahanan Pangan,
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa,
23. Statistik,
24. Kearsipan,
25. Komunikasi dan Informasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
5
BAB I PENDAHULUAN
26. Perpustakaan.
Disamping urusan wajib tersebut, di dalam ayat (2) pasal yang sama
dijelaskan pula mengenai urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat
pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpontensi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Adapun Layanan
Urusan Pilihan Pemerintahan Kota Banjar sebanyak 8 urusan meliputi:
1. Pertanian,
2. Kehutanan,
3. Energi dan Sumber Daya Mineral,
4. Pariwisata,
5. Kelautan dan Perikanan,
6. Perdagangan,
7. Perindustrian,
8. Ketransmigrasian.
B.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM
Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kondisi
perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, pelestarian dan pelindungan
nilai-nilai budaya daerah, keamanan dan ketertiban, kemampuan dan penguatan
kelembagaan untuk mewujudkan kemandirian.Di samping itu juga membantu
pemerintah pusat/provinsi dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan
persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah
dilakukan Pemerintah Kota Banjar melalui serangkaian kebijakan dan program
serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan
Memperhatikan sasaran pokok, indikator dan target pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar Tahun 2005-2025
dan juga target Millenium Development Goals (MDGs), terdapat berbagai aspek
pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi
lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
6
BAB I PENDAHULUAN
dan perlu ditangani melalui serangkaian
kebijakan dan program secara terencana,
sinergis, dan berkelanjutan.
Berangkat dari berbagai permasalahan
pembangunan yang dihadapi, tantangan dan
potensi pembangunan yang dapat
dikembangkan, telaahan terhadap RPJMN,
RPJMD Provinsi Jawa Barat dan kabupten
yang berbatasan dengan Kota Banjar dan janji
dari kepala daerah terpilih, maka perumusan isu strategis pembangunan daerah
Kota Banjar dilaksanakan melalui berbagai pertimbangan diantaranya yang
merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Banjar. Isu strategis
tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran
pembangunan provinsi dan nasional, serta luasnya dampak yang ditimbulkan
terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan
daerah, kemudahan untuk dikelola dan merupakan prioritas terhadap janji politik
yang perlu diwujudkan.
Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan tahun
anggaran 2016, Pemerintah Kota Banjar memperhatikan isu-isu strategis untuk
menetapkan prioritas pembangunan daerah. Dengan memperhatikan kondisi
perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, pelestarian dan pelindungan
nilai-nilai budaya daerah, keamanan dan ketertiban, kemampuan dan penguatan
kelembagaan untuk mewujudkan kemandirian keberhasilan pelaksanaan
pembangunan yang dicapai, mempertimbangkan masalah serta tantangan yang
masih dihadapi pada tahapan sebelumnya dan para pemangku kepentingan
(stakeholders), maka ditetapkan strategi pembangunan tahun 2016 sebagai
berikut:
1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk;
3) Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan daya beli
masyarakat;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
7
BAB I PENDAHULUAN
4) Meningkatkan kemandirian pangan;
5) Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin;
6) Meningkatkan pembangunan yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan;
7) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan aparatur pemerintah terhadap
hukum;
8) Meningkatkan kinerja birokrasi yang semakin profesional dan
akuntabel.
Sementara untuk Kebijakan Belanja Daerah yang mendukung kinerja
Pemerintah Kota Banjar pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1) Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan
urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
2) Diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat
untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar
masyarakat;
3) Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal
dan operasional;
4) Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi
masyarakat dalam Musrenbang;
5) Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan
ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan;
6) Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk pembiayaan
pendidikan.
Pemerintah Kota Banjar membentuk Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang
menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya sebagaimana tertuang dalam bagan berikut:
C.
B.
STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI
GAMBARAN UMUM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
8
BAB I PENDAHULUAN
STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
STAF AHLI
INSTANSI VERTIKAL
SEKRETARIAT
DAERAH
LEMBAGA LAIN :
1. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjar
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar
3. Kantor Layanan Pengadaan Barang/ Jasa
DINAS DAERAH
1. Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum 4. Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
5. Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata
6. Sosial dan Tenaga Kerja
7. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
8. Pertanian dan Ketahanan Pangan
9. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
BADAN : 1. Perencanaan
Pembangunan Daerah
2. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
3. Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
4. Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KANTOR : 1. Pemberdayaan
Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
SEKRETARIAT DPRD
INSPEKTORAT KOTA
SATPOL PP
UPT BADAN
UPT DINAS
KECAMATAN
KELURAHAN
UPT BADAN
KETERANGAN : 1. Garis Kemitraan 2. Garis Komando 3. Garis Koordinasi Umum 4. Garis Koordinasi
Pembinaan Administrasi 5. Garis Koordinasi
Pembinaan Teknis 6. Garis Koordinasi
Pelaksanaan Operasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
9
BAB I PENDAHULUAN
1. Walikota
Walikota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah
ditetapkan bersama dengan DPRD tingkat Kota. Undang-undang nomor 32
tahun 2004 menjelaskan tentang tugas, wewenang, dan kewajiban dari
Kepala Daerah, khususnya Bupati / walikota adalah sebagai berikut :
1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD Kabupaten
2) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah (perda)
3) Menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota
4) Menyusun serta mengajukan rancangan perda terkait dengan APBD
kepada DPRD guna dilakukan pembahasan dan ditetapkan
5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan serta dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan undang-undang
7) Melaksanakan tugas serta wewenang lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan.
2. DPRD Kota
Merupakan lembaga perwakilan rakyat di Tingkat Kota yang anggotanya
berasal dari anggota Partai Politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan
hasil pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009
menyatakan bahwa DPRD berfungsi sebagai :
1) Legislasi, dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang
kekuasaan membentuk peraturan daerah
2) Anggaran, dilaksanakan untuk membahas serta menyetujui atau tidak
terhadap rancangan peraturan daerah terkait APBD yang diajukan Walikota
3) Pengawasan, dilaksakan melaui pengawasan atas pelaksanaan Perda dan
APBD
Sedangkan tugas dan wewenang dari DPRD adalah :
1) Menetapkan Walikota/Wakil Walikota hasil pemilu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
10
BAB I PENDAHULUAN
2) Membentuk Perda Kota bersama dengan Walikota guna mendapatkan
persetujuan bersama
3) Penetapan APBD Kota bersama dengan Walikota
4) Mengawasi pelaksanaan Perda Kota maupun peraturan perundang-
undangan lainnya, keputusan Walikota, APBD Kota, serta kebijakan daerah
dalam program pembangunan daerah serta kerjasama internasional di
daerah.
5) Mengusulkan pengangkatan maupun pemberhentian Walikota dan atau
Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
6) Memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap pemerintah Walikota
terkait rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan
daerah
7) Menampung serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
8) Meminta laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kota terkait
pelaksanaan tugas desentralisasi.
3. Perangkat Daerah
1) Sekretariat Daerah
Merupakan unsur staf pendukung yang melaksanakan fungsi perumusan
kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum
serta fungsi pendukung lainnya. Sekretariat Daerah dipimpin oleh
Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu
Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian
administrasi terhadap pelaksanaan perangkat daerah serta pelayanan
administrasi, dalam pelaksanaan tugas, Sekretararis Daerah bertanggung
jawab terhadap Kepala Daerah. Sekretaris Daerah Kota Banjar terdiri dari
2 asisten dan setiap asistennya terdiri dari 4 bagian.
2) Dinas Daerah
Merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh
seorang kepala. Tugas Kepala Daerah membantu kepala daerah
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
11
BAB I PENDAHULUAN
Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
kepala daerah melalui sekretaris Daerah.
3) Badan Daerah
Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh
Kepala badan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah dengan bidang
kewenagan meliputi:
a) perencanaan;
b) keuangan;
c) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
d) penelitian dan pengembangan; dan
e) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Kecamatan
Pemerintah Kota Banjar membentuk Kecamatan dalam rangka
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Kecamatan
dipimpin oleh seorang camat yang mempunyai tugas :
a) menyelenggaraan urusan pemerintahan umum
b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;
d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;
f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau
kelurahan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
12
BAB I PENDAHULUAN
h) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah
kota yang ada di Kecamatan; dan
i) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pelaksanaan penyusunan LKIP Pemerintah Kota Banjar Tahun 2016
denganmemperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi
pelaksanaanyang berlaku, yaitu:
1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Undang-
undangNomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
D. DASAR HUKUM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
13
BAB I PENDAHULUAN
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 tahun 2014 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun
2014 – 2018.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjar Tahun 2016 ini
merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahunan dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2014 - 2018.
Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banjar
Tahun 2016 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan
pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan
sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target
sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2016 serta sebagai wujud
akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan
visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran,
pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Banjar selama Tahun
Anggaran 2016;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Banjar pada
Tahun 2016;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan
acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota
Banjar di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota
Banjar dengan menerapkan azas transparansi, sistematik dan
accountable (dapat dipertanggungjawabkan).
E. MAKSUD DAN TUJUAN LKIP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
14
BAB I PENDAHULUAN
Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kota Banjar Tahun 2016 adalah :
KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pada Kata Pengantar dan Ikhtisar Eksekutif disampaikan berupa simpulan
umum/resume dari capaian sasaran yang tercantum dalam kinerja tahun
2016 yang memuat tentang Uraian singkat capaian sasaran tahun 2016
serta pencapaiannya, memuat kendala/hambatan yang dihadapi dalam
mencapai sasaran, langkah – langkah yang telah dilakukan dalam
mengatasasihambatan/kendala dan antisipatif di masa datang.
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategi cissued)
yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam bab ini menyajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisisi,
perbandingan dengan capaian kinerja tahun lalu, dengan target jangka
menengah, dengan standar nasional dan analisis program yang
menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja disertai realisasi
anggaran.
BAB IV PENUTUP
Uraian kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di
masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerja.
F. SISTEMATIKA PENULISAN LKIP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
15
BAB I PENDAHULUAN
LAMPIRAN :
Penjelasan lebih lanjut yang tidak diuraikan dalam badan teks laporan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
1
BAB II PERENCANAAN KINERJA
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan
strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah
agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan
tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi
pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,
peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas
kinerjanya.
Implementasikan sistem akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kota Banjar
dilaksanakan melalui penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang
(RPJPD 2005-2025), perencanaan jangka menengah lima tahunan (RPJMD
Tahun2014-2018 dan Rencana Strategisdi tiap OPD), penyusunan Indikator
Kinerja Utama (IKU), penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan
penetapan Perjanjian Kinerja tahun berjalan serta laporan akuntabilitas kinerja
instasi pemerintah (LAKIP/LkjIP) setiap tahun berjalan.
RPJMD Kota Banjar Tahun 2014-2018 merupakan RPJMD ketiga dalam
periode RPJPD Kota Banjar Tahun 2005-2025. Melihat perkembangan
pembangunan Kota Banjar yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun
2003-2013 telah banyak memberikan hasil yang positif dalam berbagai segi
kehidupan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka MeneNgah Daerah
(RPJMD) Tahun 2014-2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2015, menjadi dokumen acuan dalam penyusunan rencana tahunan
berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis
SKPD, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja.
A. PERENCANAAN STRATEGIS
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
2
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan strategis yang ditetapkan dalam RPJMD tersirat dalam Visi
dan misi yang ingin dicapai. Visi dan Misi merupakan gambaran otentik Kota
Banjar dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Walikota dan Wakil
Walikota terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2015-2018. Gambaran nyata
tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada
arah kebijakan RPJPD Kota Banjar Tahun 2005-2025. Pemerintah Kota Banjar
menetapkan visi, misi dan program kerja seperti berikut:
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan
pembangunan dan isu strategis di Kota Banjar serta
mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi
Pemerintah Kota Banjar tahun 2015 – 2018 yang hendak dicapai adalah:
“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat Kota Banjar
yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera Menuju Banjar Agropolitan”
Makna Iman dan Taqwa merupakan kata kunci atau landasan Pemerintah Kota
Banjar dalam mencapai visi, yaitu:
1. Agamis, artinya kondisi dimana masyarakatnya memiliki keberdayaan
secara religius sehingga mampu mengembangkan budaya masyarakat dan
kearipan lokal serta melangsungkan kehidupan keagamaan menuju
keimanan, ketaqwaan serta ahlak mulia yang rukun dan saling menghormati.
2. Mandiri, artinya kondisi dimana memiliki kekuatan sendiri untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakatnya dalam bidang pendidikan, kesehatan,
ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government, infrastruktur,
lingkungan dan sumber daya air.
3. Sejahtera, artinya kondisi masyarakat yang memiliki keberdayaan secara
sosial dan ekonomi sehingga mampu melangsungkan kehidupan individu
maupun kemasyarakatan secara layak dan aman.
4. Agropolitan, artinyaKota Banjar berpeluang dikembangkan lebih luas ke
bidang bisnis berbasis pertanian (agrobisnis). Dengan berbagai indikator
agropolitan seperti Banjar menjadi kota agroindustri, jasa-jasa pertanian dan
agrowisata, menjadi pusat distribusi produk-produk pertanian, ditambah pula
VISI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
3
BAB II PERENCANAAN KINERJA
sebagai kota jasa dan perdagangan dengan memanfaatkan letak strategis
geografis Kota Banjar, berbagai indikator tersebut secara bersama-sama
dan saling melengkapi akan mewujudkan Banjar Agropolitan.
Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan yang bertumpu
pada potensi sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki serta
ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab
yang optimal dan proposional dari seluruh pemangku kepentingan kota, maka
misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) :
Mengingat pentingnya sumber daya manusia ini dalam pembangunan, maka
sudah seharusnya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah
satu fokus dalam pembangunan. Pembangunan manusia didefinisikan
sebagai a process of enlarging people’s choice atau proses meningkatkan
aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari (1)
usia yang panjang dan hidup sehat; (2) tingkat pendidikan yang memadai;
dan (3) standar hidup yang layak.
Sumber Daya Manusia yang agamis, berbudi luhur, berpendidikan dan
berperilaku hidup sehat merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan selama
lima tahun kedepan. Dengan menekankan perhatian terhadap pendidikan,
kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat maka diharapkan dapat
memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas masyarakat Kota
Banjar.
2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) :
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dengan tidak
mengesampingkan pemerataan pembangunannya merupakan salah satu
cara yang ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota
Banjar. Mengingat laju pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 10 tahun
terakhir berada di kisaran 5 persen tentunya masih memungkinkan bagi Kota
Banjar untuk terus memacu laju pertumbuhan ekonominya yang berkualitas,
mengingat keunggulan ekonomi kota terletak di sektor jasa khususnya jasa
distribusi dan jasa kota transit (untuk orang dan barang), dengan tambahan
MISI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
4
BAB II PERENCANAAN KINERJA
faktor networking akan mampu menghasilkan bentukan nilai tambah
ekonomi yang besar.
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha-usaha dalam rangka
meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memperhatikan faktor
lingkungan.Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitasnya tetap
terjaga, maka pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan
pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestariannya. Istilah berkelanjutan
digunakan untuk konsep pembangunanmerupakanpembangunan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber
daya yang ada secara arif, bijaksana, efisien, dan memperhatikan
pemanfaatan untuk masa kini dan generasi yang akan datang.
4. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola
pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya good
governance dan clean government.
Pembangunan bidang hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
proses penyelenggaraan good and clean governance. Oleh karena itu,
pembangunan bidang hukum merupakan salah satu kebijakan
pembangunan untuk mewujudkan pemantapan kinerja pemerintah daerah
didukung dengan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah dalam rangka
peningkatan kompetensi dan profesionalismenya sehingga dapat
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan
tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi
menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada
setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan
setiap urusan pemerintahan daerah baik itu urusan wajib atau pilihan dalam
mendukung pelaksanaan misi dimaksud.
B. INDIKATOR KINERJA DAERAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
5
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Sebagai tolak ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis visi dan misi
Pemerintah Kota Banjar tahun2015-2018, telah ditetapkan Indikator Kinerja
Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah sebagaiberikut:
Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
No. Tujuan
Sasaran Uraian Tujuan Indikator Tujuan
1. Meningkatkan rata-
rata lama sekolah
Rata-rata Lama
Sekolah ( RLS)
1. Meningkatnya cakupan dan
kualitas layanan pendidikan
dasar;
2. Meningkatnya cakupan dan
kualitas layanan pendidikan
menengah;
3. Meningkatnya kualitas layanan
pendidikan non formal dan
informal
2. Meningkatnya kualitas
tenaga pendidik dan
kependidikan
Guru yang telah
sertifikasi
1. Meningkatnya kualifikasi,
sertifikasi dan kompetensi tenaga
pendidik
3. Menumbuhkembangka
n karakter dan
kecerdasan sejak dini
Cakupan layanan
PAUD
1. Meningkatnya cakupan layanan
PAUD
4. Meningkatkan angka
harapan hidup
Usia harapan hidup
penduduk Kota
Banjar
1. Meningkatnya pengetahuan
perilaku hidup bersih dan sehat di
masyarakat;
2. Meningkatnya kuantitas, kualitas
dan fungsi sarana prasarana
kesehatan;
3. Meningkatnya pemerataan
pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan.
5. Mengendalikan laju
pertumbuhan
penduduk
LPP Kota Banjar 1. Meningkatnya cakupan akseptor
KB
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
6
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Misi 2 : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
No. Tujuan
Sasaran Uraian Tujuan Indikator Tujuan
1. Meningkatnya laju
pertumbuhan ekonomi
dan daya beli
masyarakat;
1. LPE Kota Banjar
2. Daya beli
masyarakat
1. Berkembangnya jumlah
UMKM dan koperasi;
2. Meningkatnya kontribusi dan
pertumbuhan industri
pengolahan;
3. Meningkatnya kontribusi
sektor perdagangan;
4. Meningkatnya realisasi
investasi;
5. Meningkatnya kontribusi
sektor pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanandan
kehutanan;
6. Meningkatnya ekonomi kota
dengan aktivitas agrowisata;
7. Meningkatnya kuantitas dan
kualitas sarana dan
prasarana kota.
2. Meningkatkan
kemampuan ekonomi
masyarakat miskin
Angka kemiskinan 1. Meningkatan kemampuan
ekonomi keluarga pra
sejahtera;
2. Menurunannya populasi
PMKS;
3. Meningkatan penempatan
bagi pencari kerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
7
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
No. Tujuan
Sasaran Uraian Tujuan Indikator Tujuan
1. Meningkatnya
Pembangunan yang
ramah lingkungan dan
berkelanjutan
Kualitas udara dan
air
1. Meningkatnya Ruang Terbuka
Hijau (RTH) yang
proporsional;
2. Meningkatnya pelayanan
pengelolaan persampahan
kota;
3. Meningkatnya kualitas
lingkungan permukiman;
4. Meningkatnya mutu
pengawasan lingkungan
hidup;
5. Meningkatnya kualitas hutan
dan lahan.
Misi 4 : Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola
pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya good governance dan
clean government
No. Tujuan
Sasaran Uraian Tujuan Indikator Tujuan
1. Meningkatnya kesadaran
hukum masyarakat dan
aparatur pemerintah.
1. Tingkat
pelanggaran
perda/perwal
2. Tingkat
pelanggaran
disiplin aparat
3. Tingkat
persetujuan
raperda
1. Meningkatnya kepatuhan
masyarakat terhadap produk
hukum daerah
2. Meningkatnya Disiplin Pegawai
2. Terwujudnya kinerja
birokrasi yang semakin
profesional dan
1. Skor IKM Kota
Banjar
2. Opini BPK
1. Meningkatnya aparatur
pemerintah daerah yang
memiliki kompetensi dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
8
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Misi 4 : Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola
pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya good governance dan
clean government
No. Tujuan
Sasaran Uraian Tujuan Indikator Tujuan
akuntabel. 3. Skor Evaluasi
LPPD
4. Skor Evaluasi
Lakip
mampu memberikan layanan
prima;
2. Meningkatnya kualitas
pelayanan publik;
3. Meningkatnya peran
pengawasan;
4. Meningkatnya kinerja
pengelolaan keuangan daerah
yang akuntabel;
5. Tersusunnya dokumen
perencanaan pembangunan;
6. Tersedianya data, informasi
dan statistik pembangunan
daerah.
Mengacu pada RPJMD Tahun 2014-2018, Pemerintah Kota Banjar
telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2016. Perjanjian Kinerja berisikan
target-target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2016. Target kinerja
tersebut merupakan tahapan pencapaian kinerja yang akandicapai selama lima
tahun kedepan. Setiap target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat
keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Dokumen penetapan kinerja
disusun mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD TA 2016, serta
Perubahan APBD TA 2016 disajikan sebagai berikut:
C. PERJANJIAN KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
9
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Daerah Tahun 2016
Uraian Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target
Meningkatnya cakupan
dan kualitas layanan
pendidikan dasar;
APM SD/MI/SDLB
%
94,63
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Usia 7-12 Tahun
% 99,76
APM SMP/MTs/ SMPLB % 93,96
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Usia 13-15 Tahun.
% 106,25
Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB % 0,02
Angka Putus Sekolah
SMP/MTs/SMPLB
% 0,20
Tingkat Kelulusan SD/MI % 100,00
Tingkat Kelulusan SMP/MTs % 100,00
Nilai Rata-rata Ujian Nasional
SMP/MTs.
Nilai 6,49
Persentase SMP yang memberikan
tambahan jam pelajaran
% 100,00
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI
ke SMP/MTs
% 100,00
Sekolah unggulan akademik jenjang
SD
Sekolah 1,00
Sekolah unggulan non akademik
jenjang SD
Sekolah 1,00
Sekolah unggulan akademik jenjang
SMP
Sekolah 1,00
Sekolah unggulan non akademik
jenjang SMP
Sekolah 1,00
Meningkatnya cakupan
dan kualitas layanan
APK SMA/SMK/MA/ SMALB % 104,51
APM SMA/SMK/MA/ SMALB % 92,96
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
10
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Uraian Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target
pendidikan menengah; Tingkat kelulusan SMA/SMK/ MA % 100,00
Nilai Rata-rata Ujian Nasional
SMA/SMK/MA
Nilai 7,27
Angka Melanjutkan SMP/MTS ke
SMA/SMK/MA
% 100,00
Persentase SMA yang memberikan
tambahan jam pelajaran keagamaan
% 100,00
Persentase SMK yang memberikan
tambahan jam pelajaran keagamaan
% 100,00
Angka Putus Sekolah (APS)
SMA/SMK/MA
% 0
Meningkatnya kualitas
layanan pendidikan non
formal dan informal;
Jumlah Warga Belajar Keaksaraan
Fungsional
Orang 20,00
APK Paket A Setara SD % 0,36
APK Paket B Setara SMP % 4,89
APK Paket C Setara SMA % 11,01
Penduduk yang berusia>15 tahun
melek huruf (tidak buta aksara)/AMH
% 99,09
Meningkatnya
kualifikasi, sertifikasi
dan kompetensi
tenaga;
Kualifikasi S-1 Guru TK % 94,12
Kualifikasi S-1 Guru SD % 91,99
Kualifikasi S-1 Guru SMP % 98,35
Kualifikasi S-1 Guru SMA % 100,00
Kualifikasi S-1 Guru SMK % 100,00
Sertifikasi S-1 Guru TK % 97,06
Sertifikasi S-1 Guru SD % 94,96
Sertifikasi S-1 Guru SMP % 92,62
Sertifikasi S-1 Guru SMA % 88,95
Sertifikasi S-1 Guru SMK % 89,81
Guru yang memenuhi kualifikasi
S1/D-IV
% 100,00
Meningkatnya cakupan APK TK/RA % 29,15
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
11
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Uraian Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target
layanan PAUD;
APK PAUD Non Formal % 39,92
Meningkatnya
pengetahuan perilaku
hidup bersih dan sehat
di masyarakat;
Cakupan strata desa/kelsiagaaktif
(purnama + mandiri)
Desa/
Kel.
10,00
Cakupan Desa /kelurahan yang
mengalami KLB/bencana dilakukan
PE/Respon Cepat kurang dari 24
jam
% 100,00
Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin
% 100,00
Cakupan pelayanan kesehatan
dasar di puskesmas dan jaringannya
% 100,00
Meningkatnya
kuantitas, kualitas dan
fungsi sarana
prasarana kesehatan;
Persentase fasilitas pelayanan
kesehatan (puskesmas / puskesmas
pembantu dan jaringannya) yang
memenuhi standard
% 100,00
Persentase failitas pelayanan
kesehatan (Rumah Sakit Umum
yang memenuhi standar Kelas B
Non Pendidikan
% 95,00
Meningkatnya
pemerataan pelayanan
kesehatan dasar dan
rujukan;
Cakupan ketersediaan obat esensial
dan generik.
% 100,00
Cakupan desa/kel UCI % 96,00
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit TBC
BTA +
% 70,00
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit DBD
% 100,00
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. Orang 3.643,00
Cakupan Kunjungan Bayi (B12) Orang 12.007,00
Cakupan penjaringan anak sekolah
SD dan setingkat
SD/MI 113,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
12
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Uraian Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target
Cakupan Pelayanan Nifas % 86,00
Cakupan Komplikasi Kebidanan
yang ditangani
% 85,00
Cakupan Neonatal dengan
komplikasi yang ditangani
Orang 347,00
AKI / 100.000 kelahiran Kasus 3,00
AKB / 1000 kelahiran Kasus 50,00
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat
perawatan
% 100,00
Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak usia 6-
24 bulan keluarga miskin
% 40,00
Meningkatnya cakupan
akseptor KB;
Cakupan Anggota Bina Keluarga
Balita (BKB) ber-KB.
% 90,00
Cakupan PUS Peserta KB Anggota
Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang
ber-KB.
% 65,00
Prevalensi Peserta KB aktif % 76,2
Cakupan Pasangan Usia Subur
yang ingin ber-KB tidak terpenuhi
(unmet need)
% 7,00
Cakupan Pasangan Usia Subur
yang isterinya dibawah usia 20
tahun
% 1,73
Berkembangnya jumlah
UMKM dan koperasi;
Usaha Mikro dan Kecil % 98,98
Koperasi aktif % 46,63
Meningkatnya
kontribusi dan
pertumbuhan industry
pengolahan;
Pertumbuhan industri pengolahan IKM
Formal
539,00
Kontribusi sektor perindustrian
terhadap PDRB
% 12,56
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
13
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Uraian Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target
Meningkatnya
kontribusi sector
perdagangan;
Kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB
% 36,52
Meningkatnya realisasi
investasi;
Meningkatnya realisasi investasi % 10,00
Meningkatnya
kontribusi sector
pertanian, perkebunan
dan peternakan;
Kontribusi sektor pertanian terhadap
PDRB
% 16,11
Kontribusi sektor perkebunan
terhadap PDRB
% 1,90
Kontribusi sektor peternakan
terhadap PDRB
% 4,49
Kontribusi sektor kehutanan
terhadap PDRB
% 0,1
Kontribusi sektor perikanan terhadap
PDRB
% 0,29
Produksi Padi Ton 45.200,00
Produksi Jagung Ton 3.300,00
Produksi Kedelai Ton 1.250,00
Produksi DagingSapi Ton 573,00
Meningkatnya ekonomi
kota dengan aktivitas
agrowisata;
Rintisan daerah agrowisata % 25,00
Meningkatnya kualitas
dan kuantitas sarana
dan prasarana kota;
Terbangunnya Pasar Muktisari unit 1,00
Persentase panjang jalan dalam
kondisi baik
% 97,80
Persentase jaringan irigasi dalam
kondisi baik
% 68,74
Meningkatnya
kemampuan ekonomi
keluarga prasejahtera;
Keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I
% 18,80
Menurunnya populasi
PMKS;
Persentase penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang tertangani
% 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
14
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Uraian Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target
Sarana sosial seperti panti asuhan,
panti jompo dan panti rehabilitasi
Unit 1
Meningkatnya
penempatan bagi
pencari kerja;
Penyerapan tenaga kerja % 13,00
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan berbasis
kompetensi, masyarakat dan
kewirausahaan
% 96,00
Meningkatnya Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
yang proporsional;
Ruang terbuka hijau per satuan luas
wilayah ber-HPL/HGB
% 19,00
Meningkatnya
pelayanan pengelolaan
persampahan kota;
Cakupan penanganan sampah % 15,00
Perluasan Lahan TPA Hektar 10,00
Meningkatnya kualitas
lingkungan
permukiman;
Rumah tangga pengguna air bersih % 87,26
Rumah tangga bersanitasi % 73,24
Kawasan kumuh % 0,60
Rumah Tidak Layak Huni % 5,50
Tersedianya sistem air limbah
setempat yang memadai
% 72,22
Tersedianya sistem air limbah skala
komunitas/kota
unit 10,00
Meningkatnya mutu
pengawasan
lingkungan hidup;
Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan AMDaL
% 76,47
Penegakan hukum lingkungan hidup % 100,00
Meningkatnya kualitas
hutan dan lahan;
Menurunnya lahan kritis % 50,00
Meningkatnya
kepatuhan masyarakat
terhadap produk hukum
daerah;
Tingkat pelanggaran perda/perwal Kasus 45,00
Terlaksananya fungsi
penganggaran, legislasi dan
pengawasan oleh anggota DPRD
% 80,00
Meningkatnya disiplin Persentase pelanggaran disiplin % 0,10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
15
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Uraian Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target
pegawai; pegawai
Meningkatnya aparatur
pemerintah daerah
yang memiliki
Kompetensi;
Persentase pejabat yang telah
memenuhi persyaratan pendidikan
dan pelatihan kepemimpinan
% 100,00
Persentase pejabat yang telah
memenuhi persyaratan kepangkatan
% 100,00
Persentase pejabat fungsional yang
telah memenuhi persyaratan diklat
fungsional
% 100,00
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik;
IKM pelayanan perijinan % 80,22
IKM pelayanan kependudukan dan
pencatatan sipil
% 80,64
IKM pelayanan kesehatan % 78,23
IKM pelayanan kartu kuning % 81,56
IKM pelayanan KIR % 76,64
Cakupan pelayanan pengadaan
barang dan jasa On line
% 100,00
IKM Pelayanan publik di Kecamatan % 76,00
Cakupan pelayanan bencana
kebakaran
% 100,00
Tingkat waktu tanggap daerah
layanan wilayah manajemen
kebakaran
Menit 17,00
Tingkat kesiapan fasilitas dan
mobilitas pemadam kebakaran
% 95,00
Jumlah pengunjung perpustakaan
per tahun
Orang 10.892,00
Meningkatnya peran
pengawasan;
Persentase penyelesaian tindak
lanjut hasil pengawasan internal
% 100,00
Terselesaikannya kasus/ pengaduan
masyarakat
% 100,00
Meningkatnya kinerja Opini BPK WTP WTP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
16
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Uraian Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target
pengelolaan keuangan
daerah yang akuntabel;
Skor Evaluasi LAKIP Poin 65,00
Skor Evaluasi LPPD Poin 3,00
Tersusunnya dokumen
perencanaan
pembangunan yang
transparan dan
akuntabel;
RPJMD yang telah ditetapkan
dengan perda
Ada/
tidak
Ada
RKPD yang telah ditetapkan dengan
perwal
Ada/
tidak
Ada
Penjabaran Program RPJMD
kedalam RKPD
% 100,00
Dokumen perencanaan penataan
ruang teknis
% 100,00
Tersedianya data,
informasi dan statistic
pembangunan daerah;
Banjar Dalam Angka Dok. 1,00
PDRB Kota Banjar Dok. 1,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
1
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
kuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-
tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik dengan tujuan untuk
mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang
baik dan terpercaya (good governance dan clean government). Akuntabilitas
Kinerja juga merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
A.1. KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang
berdasarkan dokumen penetapan kinerja Pemerintah Kota Banjar Tahun 2016
ditargetkan untuk dicapai dengan cara membandingkan rencana dan
realisasinya selanjutnya digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Banjar.
Pengukuran kinerja juga tidak terbatas kepada perbandingan saja tetapi sedapat
mungkin membandingkan antara capaian kinerja tahun yang dilaporkan dengan
tahun-tahun sebelumnya, atau dengan standar yang ada.
A
A. CAPAIAN KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
2
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
≥ 100%
< 100%
Tercapai
Tidak Tercapai
Proses pengumpulan data untuk capaian pengukuran kinerja Pemerintah
Kota Banjar dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing
OPD yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja
berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai, dan dari instansi lain yang
terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), serta sumber data lainnya yang
terkait dengan capaian kinerja yang telah dicapai.
Pengukuran kinerja dilakukan terhadap sasaran-sasaran strategis
dengan masing-masing indikator kinerjanya yang ditetapkan dalam dokumen
Indikator Kinerja Utama kota Banjar Tahun 2014-2018. Rumus perhitungan
pencapaian kinerja yang digunakan adalah:
Tabel III. 1
Rumus Perhitungan Pencapaian Kinerja Semakin tinggi realisasi
menunjukkan pencapaian kinerja
yang semakin baik maka
menghitung Tingkat capaian
kinerja digunakan rumus:
Semakin tinggi realisasi menunjukkan
semakin rendah pencapaian kinerja maka
menghitung Tingkat capaian kinerja
digunakan rumus:
x 100%
(
) x 100%
Capaian kinerja Pemerintah Kota Banjar menggunakan skala
pengukuran ordinal. Skala ordinal yang digunakan adalah sebagai berikut:
Analisis capaian kinerja difokuskan pada pencapaian kinerja yang
bernilai >100% dan <80%, di samping atas pencapaian kinerja lain yang
memerlukan penjelasan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A.2. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Tahun 2016 merupakan tahun Ketiga periode pembangunan 2014-2018
dan setiap target kinerja dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan perlu diketahui
tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran. Sesuai target kinerja yang
telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2016, Pemerintah Kota Banjar
berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada stakeholders. Untuk mengetahui tingkat
ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan
serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian
kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini disajikan
uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran strategis beserta indikator
kinerjanya serta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian
target kinerja tersebut.dengan urutan masing-masing misi:
Grafik III.1
Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2016
MISI 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
Pemerintah Kota Banjar menitikberatkan pada aspek terpenting kehidupan
didasarkan pada:
0
10
20
30
40
50
60
70
1 2 3 4
SASARAN STRATEGIS 9 10 5 8
INDIKATOR KINERJA 66 24 12 28
Axi
s Ti
tle
SASARAN DAN INDIKATOR TAHUN 2016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
a. tingkat pendidikan yang memadai,
b. usia yang panjang dan hidup sehat dan
c. standar hidup yang layak.
Tingkat capaian kinerja dengan sasaran meningkatnya kualitas SDM pada tahun
2016 diuraikan sebagai berikut:
Pada Misi 1 terdapat 9 sasaran strategis dan 66 indikator sasaran. Adapun Hasil
pengukurannya menunjukan sebagai berikut :
- 42 indikator sasaran tercapai target,
- 22 indikator sasaran tidak tercapai,
- 2 indikator sasaran tidak diukur.
MISI 2: Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Dalam rangka peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota
Banjar menitikberatkan pada pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan
ekonomi masyarakat dengan pemerataaan dan prinsip keadilan.
Pada Misi 2 terdapat 10 sasaran strategis dan 24 indikator sasaran.
Adapaun Hasil pengukurannya menunjukan sebagai berikut :
- 8 indikator tercapai target,
- 9 indikator sasaran tidak tercapai
- 7 indikator sasaran tidak diukur
64%
33%
3%
MISI 1
INDIKATOR SASARAN TERCAPAI
INDIKATOR SASARAN TIDAK TERCAPAI
INDIKATOR SASARAN TIDAK DIUKUR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
MISI 3: Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup
Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Kota
Banjar menitikberatkan pada isu pemanfaatan lingkungan hidup dan
kelestariannya dengan kegiatan yang menunjang pada Pembangunan
berwawasan lingkungan.
Pada Misi 3 terdapat 5 sasaran strategis dan 12 indikator sasaran. Hasil
pengukurannya menunjukan sebagai berikut :
- 4 indikator sasaran tercapai target
- 8 indikator sasaran tidak tercapai
33%
38%
29%
MISI 2
INDIKATOR SASARAN TERCAPAI
INDIKATOR SASARAN TIDAK TERCAPAI
INDIKATOR SASARAN TIDAK DIUKUR
33%
67%
0%
MISI 3
INDIKATOR SASARAN TERCAPAI
INDIKATOR SASARAN TIDAK TERCAPAI
INDIKATOR SASARAN TIDAK DIUKUR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
MISI 4: Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola
pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya good
governance dan clean government
Pembangunan bidang hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
proses penyelenggaraan good and clean governance. Oleh karena itu,
pembangunan bidang hukum merupakan salah satu kebijakan pembangunan
untuk mewujudkan pemantapan kinerja pemerintah daerah didukung dengan
pemberdayaan aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan
kompetensi dan profesionalismenya sehingga dapat memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat.
Pada Misi 4 terdapat 8 sasaran strategis dan 28 indikator sasaran. Hasil
pengukuran menunjukan sebanyak :
- 16 indikator sasaran Tercapai,
- 9 indikator sasaran tidak tercapai,
- 3 Indikator sasaran tidak diukur.
Secara rinci kinerja Pemerintah Kota Banjar Tahun 2016 disampaikan dan
tergambar dalam tingkat capaian sasaran melalui berbagai kegiatan sesuai
dengan program dan kebijakan yang telah dilaksanakan sebagaimana berikut
55% 35%
10%
MISI 4
INDIKATOR SASARAN TERCAPAI
INDIKATOR SASARAN TIDAK TERCAPAI
INDIKATOR SASARAN TIDAK DIUKUR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
:
1) Sasaran :
Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pendidikan dasar
Dari 15 Indikator Sasaran, 13 indikator sasaran mencapai target, 1 indikator
sasaran belum mencapai target dan 1 indikator sasaran belum bisa diukur
disebabkan karena perubahan standar pengukuran.
Hasil pengukuran disajikan pada tabel dibawah :
Tabel III. 2
Hasil pengukuran cakupan dan kualitas layanan pendidikan dasar
Indikator Sasaran0 Sat. Rencana Realisasi Capaian
% Keterangan
1. APM SD/MI/SDLB % 94.63 94,67 100,04 Tercapai
2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun
% 99,76 100,41 100,65 Tercapai
3. APM SMP/MTs/ SMPLB % 93.96 94,14 100,19 Tercapai
4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun
% 106.25 115,98 109,16 Tercapai
5. Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB
% 0.02 0,016 121,35 Tercapai
6. Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB
% 0.20 0,39 51,90 Tidak tercapai
7. Tingkat Kelulusan SD/MI % 100.00 100,00 100,00 Tercapai
8. Tingkat Kelulusan SMP/MTs % 100,00 100,00 100,00 Tercapai
9. Nilai Rata-rata UjianNasional SMP/MTs
% 6.49 48,98 Alat ukur Berubah
10. Persentase SMP yang memberikantambahan jam pelajaran
% 100.00 100,00 100,00 Tercapai
11. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
% 100.00 114,43 114,43 Tercapai
12. Sekolah unggulan akademikj enjang SD
Sekolah 1,00 1,00 100,00 Tercapai
13. Sekolah unggulan Non akademik jenjang SD
Sekolah 1,00 2,00 200,00 Tercapai
14. Sekolah unggulan akademik jenjang SMP
Sekolah 1,00 1,00 100,00 Tercapai
15. Sekolah unggulan akademik jenjang SMP
Sekolah 1,00 1,00 100,00 Tercapai
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM)
Misi 1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Perbandingan capaian kinerja mulai tahun 2015 sampai dengan tahun
2016 menunjukan peningkatan yang positif, 4 indikator sasaran mengalami
peningkatan sedangkan 4 indikator sasaran mengalami penurunan dan 7
mengalami besaran realisasi yang tetap. Dari 15 sasaran indikator juga ada 1
indikator sasaran yang belum bisa diukur.
Tabel III. 3
Perbandingan kinerja cakupan dan kualitas layanan pendidikan dasar
Indikator Sasaran Sat Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Ket Kondisi di Th. 2018
1. APM SD/MI/SDLB % 94,46 94,57 94,67 Meningkat 94,79
2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun
% 106,46 102,87 100,41 Menurun 99,80
3. APM SMP/MTs/ SMPLB % 93,92 94,15 94,14 Menurun 94,11
4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun
% 106,52 113,54 115,98 Meningkat 106,35
5. Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB
% 0,03 0,02 0,016 Meningkat 0,02
6. Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB
% 0,23 0,39 0,39 Tetap 0,02
7. Tingkat Kelulusan SD/MI % 100,00 100,00 100,00 Tetap 100,00
8. Tingkat Kelulusan SMP/MTs
% 100,00 100,00 100,00 Tetap 100,00
9. Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs
% 6,78 56,30 48,98 Menurun 6,53
10.Persentase SMP yang memberikan tambahan jam pelajaran
% 100,00 100,00 100,00 Tetap 100,00
11.Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
% 117,35 115,89 114,43 Menurun 100,00
12.Sekolah unggulan akademik jenjang SD
Sekolah 1,00 1,00 1,00 Tetap 2,00
13.Sekolah unggulan Non akademik jenjang SD
Sekolah 0 1,00 2,00 Meningkat 4,00
14.Sekolah unggulan akademik jenjang SMP
Sekolah 1,00 1,00 1,00 Tetap 2,00
15.Sekolah unggulan Non akademik jenjang SMP
Sekolah 0 1,00 1,00 Tetap 4,00
1. APM SD/MI/SDLB
Tingkat capaian indikator sasaran APM SD/MI padaTahun 2016 adalah
100,04% dengan realisasi sebesar 94,67% atau melampaui target yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
direncanakan sebesar 94,63%. Dibandingkan dengan realisasi capaian
tahun 2015 sebesar 94,57% pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar
0,10%.
Berdasarkan data pokok pendidikan dan data statistik pendidikan Tahun
2016, pencapaian kinerja indikator APM SD/MI Tahun 2016 mencapai
94,67% persen atau mengalami peningkatan mencapai 0,10% dari tahun
2015 (94,57%) dan dapat melebihi target 0,04% dari target yang ditetapkan
sebesar 94,53%. Sementara itu apabila dibandingkan dengan APM Nasional
Tahun 2016 yang mencapai 93,40%, maka pencapaian APM SD/MI Kota
Banjar pada Tahun 2015 dan 2016 melebihi capaian nasional.
Layanan APM pendidikan dasar jenjang SD/MI pada Tahun 2016 telah
melayani siswa usia 7-12 sebanyak 18.202 orang, dari jumlah penduduk usia
7-12 tahun sebanyak 19.227 jiwa. Sementara itu , sisa yang ada menginjak
pendidikan pada jenjang SMP/MTs, belum bersekolah, putus sekolah dan
alasan lainnya yang menyebabkab tidak bersekolah.
2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun
Tingkat capaian indikator sasaran APS SD/MI pada Tahun 2016 adalah
100,65% dengan realisasi sebesar 100,41% atau melampaui target yang
direncanakan sebesar 99,76%. Dibandingkan dengan realisasi capaian
tahun 2015 sebesar 102,87% pada tahun ini mengalami penurunan sebesar
2,46%.
Tabel III. 4 APM SD/MI dan APS kelompokusia 7–12 tahun di Kota Banjar Tahun 2016
No. Uraian
Siswa 7 – 12 tahunbersekolah di TK/RA, SD/MI&
SMP/MTs
Siswa SD/MI usia
7-12 th.
JumlahPenduduk 7-12
tahun %
1. APM SD/MI 18.202 19.227 94,67
2. APS usia 7-12 tahun 19.305 19.227 100,41
Sumber: DinasPendidikan Kota Banjar Tahubn 2016
Indikator APS Kelompok Usia 7-12 tahun pada tahun 2016 mencapai
100,41% atau melampaui target yang ditetap sebesar 99,76%. Pencapaian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
maksimal indikator APS Kelompok Usia 7 – 12 tahun adalah 100,00%.
Tetapi untuk pencapaian Tahun 2016 yang melampaui batas maksimal,
tingginya angka partisipasi sekolah berdasarkan kelompok usia 7-12 tahun
ditenggarai adanya siswa jenjang SD/MI usia 7-12 tahun dan siswa jenjang
SMP/MTs usia 12 tahun yang berasal dari luar kota Banjar, khususnya di
sekolah-sekolah yang berada pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten
Cilacap dan Kabupaten Ciamis.
Berdasarkan data pokok pendidikan tahun 2016, pendududk usia 7-12 tahun
yang bersekolah berjumlah 19.305 orang yang meliputi:
a. Sekolah di TK/RA sebanyak 29 siswa
b. Sekolah di SD/MI/SDLB sebanyal 18.202 siswa
c. Bersekolah di SMP/MTs/SMPLB sebanyak 1.074 siswa
3. APM SMP/MTs/SMPLB
Tingkat capaian indikator sasaran APM SMP/MTs pada Tahun 2016 adalah
100,19% dengan realisasi sebesar 94,14% atau melampaui target yang
direncanakan sebesar 93,96%. Dibandingkan dengan realisasi capaian
tahun 2015 sebesar 94,15% tahun ini mengalami penurunan sebesar 0,01%.
Dan apabila dibandingkan dengan capaian APM SMP/MTs Nasional Tahun
2015 yang mencapai 76,55%, maka capaian APM SMP/MTs Kota Banjar
Tahun 2015 dan 2016 telah melampaui capaian APM SMP/MTs Nasional.
Hal ini berarti pelayanan dasar jenjang SMP/MTs pada Tahun 2016 telah
melayani siswa usia 13-15 tahun sebanyak 9.601 orang dari jumlah seluruh
penduduk berusia 13-15 tahun sebanyak 10.199 jiwa. Sementara itu sisanya
ada yang masih bersekolah pada jenjang SD/MI dan telah menginjak
pendidikan jenjang SMA/SMK/MA.
4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun
Tingkat capaian indikator sasaran Angka Partispasi Sekolah (APS) kelompok
usia 13-15 pada tahun 2016 adalah 109,16 dengan realisasi sebesar
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
115,98% atau melampaui target yang direncanakan sebesar 106,25%.
Dibandingkan dengan realisasi capai tahun 2015 sebesar 113,54% tahun ini
mengalami peningkatan sebesar 2,44%.
Tabel III.5
APM dan APS SMP/MTs kelompo kusia 13 – 15 tahun (Tahun 2016)
No. Uraian
Siswa 13 – 15 tahunbersekolah
di SD/MI, SMP/MTs &
SMA/SMK/MA
Siswa SMP/MTs
usia 13-15 th.
Jumlah
Penduduk
%
1. APM SMP/MTs 9.601 10.199 94,14
2. APS usia 13-15 th. 11.829 10.199 115,98 Sumber: DinasPendidikandan Kebudayaan
Tingginya angka partisipasi sekolah berdasarkan kelompok usia 13-15 tahun
ditenggarai adanya siswa jenjang SMA/SMK/MA berusia 15 tahun yang
berasal dari luar Kota Banjar, sebagai imbas adanya program Banjar Cerdas
jenjang Pendidikan Menengah di Kota Banjar, khususnya di sekolah-sekolah
yang berada pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan
Kabupaten Ciamis.
Berdasarkan data pokok pendidikan tahun 2016 jumlah penduduk usia 13-15
tahun yang bersekolah sebanyak 11.829 orang, yang meliputi:
a. Jenjang SD/MI sebanyak 228 siswa
b. Jenjang SMP/MTs/MA sebanyak 9.601 siswa
c. Jenjang SMA/SMK/MA/SMALB sebanyak 2.000 siswa
5. Angka Putus Sekolah SD/MI/SLB
Tingkat capaian indikator sasaran angka putus sekolah tingkat SD/MI pada
tahun 2016 adalah sebesar 121,35% dengan realisasi sebesar 0,016% atau
sudah melampaui target yang direncanakan sebesar 0,02% atau terdapat
siswa SD/MI pada tahun pelajaran 2015/2016 yang putus sekolah sebanyak
3 orang. Hal ini disebabkan bukan karena faktor biaya pendidikan atau faktor
ekonomi keluarga. Berdasarkan informasi dari sekolah penyebab putusnya
siswa putus sekolah karena faktor anak yang tidak mau bersekolah lagi serta
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
kurangnya motivasi yang diberikan orangtua kepada anaknya. Dibandingkan
dengan tahun 2015 sebesar 0,02% angka putus sekolah menunjukan
adanya peningkatan capaian, malahan melebihi target.
Angka putus sekolah SD/MI/SLB diperoleh dari perhitungan:
=
6. Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB
Tingkat capaian indikator sasaran angka putus sekolah tingkat SMP/MTs
padatahun 2016 adalah 51,90% dengan realisasinya sebesar 0,39% atau
tidak mencapai target yang direncanakan sebesar 0,20%, atau terdapat 37
orang siswa SMP/MTs/SMPLB pada tahun pelajaran 2015/ 2016 yang putus
sekolah dari 9.601 siswa SMP/MTs?SMPLB. Hal ini disebabkan bukan
karena faktor biaya pendidikan atau faktor ekonomi keluarga, tetapi lebih
cenderung kepada kurangnya minat anak untuk bersekolah dan faktor
kenakalan anak.
Angka putus sekolah SD/MI/SLB diperoleh dari perhitungan:
=
7. Tingkat Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs
Tingkat capaian indikator sasaran tingkat kelulusan SD/MI dan SMP/MTs
pada Tahun 2016 adalah 100%. Pada tahun ini jumlah seluruh siswa
dinyatakan lulus untuk tiap tingkatannya. Angka Kelulusan SD/MI dan
SMP/MTs dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel III .6
Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs tahun 2016.
No. Jenjang Peserta Ujian Lulus Tdk Lulus %
1. SD 2.702 2.702 0 100 2. MI 478 478 0 100 3. SMP 2.727 2.727 0 100 4. MTs 1.049 1.049 0 100
Jumlah SD/MI 3.180 0 0 100 Jumlah SMP/MTs 3.776 0 0 100
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banjar adalah menitikberatkan
pada bagaimana memperkecil faktor-faktor yang ada di luar diri siswa yang
dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan siswa lulus ujian nasional,
seperti lingkungan belajar di sekolah, lingkungan fisik tempat ujian
berlangsung, fasilitas/sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan
siswa, situasi dan kondisi pada saat ujian berlangsung, dan juga masalah
teknis di sekolah.
Program dan kegiatan yang digulirkan lebih menekankan bagaimana
peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan
kompetensi tenaga pendidik dan mendukung lingkungan fisik dan sosial
yang baik. Program kegiatan ini dirasa mampu dan cukup berhasil
membuka peluang yang sangat besar bagi siswa untuk berhasil dan lulus
ujian.
8. Nilai Rata-Rata Ujian Nasional SMP/MTs
Tingkat capaian indikator sasaran nilai rata-rata ujian nasional jenjang
SMP/MTs pada tahun 2016 belum diukur persentasenya. Hal ini didasarkan
pada ketentuan mengenai kriteria baru untuk kelulusan ujian sesuai dengan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2015 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian
Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau
yang sederajat menggunakan rasta-rata.
Dalam pencapaian indikator nilai rata-rata hasil ujian nasional jenjang
SMP/MTS mengalami perubahan dalam penentuan rentang nilai Ujian
Nasional. Pada saat penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2014, nilai rata-rata hasil ujian nasional sesuai dengan
Permendiknas Nomor 3 Tahun 2014 dengan rentang nilai 0-10 dan peserta
didik dinyatakan lulus apabila nilai akhir ujian nasional rata-rata 5,5.
Sementara itu berdasarkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2016,
kompetensi siswa dinilai dengan rentang 0 – 100 dengan penetapan
kelulusan oleh Satuan Pendidikan. Pada tahun 2016 nilai rata-rata hasil
Ujian Nasional jenjang SMP mencapai 48,98. Dengan adanya perubahan
dalam penentuan nilai hasil ujian nasional, maka perlu adanya perubahan
dalam penetapan target renstra dalam indikator pencapaian rata-rata Ujian
Nasional SMP/MTs.
Nilai rata-rata nilai Ujian Nasional SMP sederajat di Kota Banjar pada tahun
2016 adalah sebagai berikut:
Tabel III.7
Nilai rata-rata UN SMP sederajat tahun 2016
No. Nama Sekolah Rata-rata UN
1 SMP N 1 Banjar 59,70
2 SMP N 2 Banjar 49,54
3 SMP N 3 Banjar 51,68
4 SMP N 4 Banjar 51,85
5 SMP N 5 Banjar 43,94
6 SMP N 6 Banjar 47,15
7 SMP N 7 Banjar 45,00
8 SMP N 8 Banjar 46,38
9 SMP N 9 Banjar 44,32
10 SMP N 10 Banjar 45,58
11 SMP IT INSANTAMA 63,70
12 MTS AL KAUSAR 62,42
13 MTS PERSIS 85 57,43
14 MTS N BANJAR 57,32
15 MTS AL AZHAR CITANGKOLO 56,73
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
No. Nama Sekolah Rata-rata UN
16 MTS MH CIPANTARAN 56,53
17 MTS N LANGENSARI 56,22
18 MTS N PURWAHARJA 56,06
19 MTS DARULULUM 56,02
20 SMP IT USWATUNKHASANAH 55,92
21 MTS FATHURROHMAN 55,85
22 MTS PGII KOTA BANJAR 55,53
23 MTS KARYAMUKTI 54,89
24 SMP IT AL FAWAZ 54,81
25 MTS SA AL ABROR 54,59
26 SMP PATROMAN 52,24
27 SMP MUHAMMADIYAH 52,06
28 SMP AL AZHAR CITANGKOLO 40,67
29 SMP IT NURULHAROMAIN 44,75
30 SMP ISLAM ALFALLAH 43,84
31 SMP PASUNDAN BJR 42,13
32 SMP PLUS ALHILAL 42,04
33 SMP PGRI LANGEN 41,87
34 SMP ISLAM LANGEN 40,51
35 SMP N TERBUKA 6 BANJAR 36,40
Sumber: DinasPendidikandan Kebudayaan
9. Persentase SMP yang Memberikan Tambahan Jam Pelajaran
Persentase SMP yang memberikan tambahan jam pelajaran tahun 2016
capaian yang mencapai 100% sesuai dengan target yang telah
direncanakan. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen stakeholder dalam
melaksanakan program Tambahan jam pelajaran pendidikan agama islam
bagi siswa SMP yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan keimanan
dan ketaqwaan pemuda sejumlah 18 sekolah jenjang SLTP dan seluruhnya
dapat melaksanakan program kegiatan tersebut dengan melibatkan tenaga
pendidik sebanyak 27 orang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
10. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Tingkat capaian indikator sasaran Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke
SMP/MTsadalah114,43% dengan realisasi sebesar 114,43% atau
melampaui target yang direncanakan sebesar 100%.
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan dan Statistik Pendidikan, pada Tahun
Pelajaran 2016/2017 siswa baru kelas 1 jenjang SMP/MTs/SMPLS sebanyak
3.180, dengan jumlah lulusan pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran
sebelumnya adalah 3,639 sehingga angka melanjutkan lulusan SD/MI ke
jenjang SMP/MTs mencapai 114,43% atau melebihi target yang diharapkam
100%. Tingginya angka melanjutkan lulusan SD/MI Tahun 2016 disebabkan
semakin meningkatnya pelayanan pendidikan jenjang SMP/MTs di wilayah
perbatasan Kota Banjar sehingga mendorong minat masyarakat perbatasan
untuk menyekolahkan anaknya ke Kota Banjar.
11. Sekolah Unggulan Akademik Jenjang SD dan SMP
Tingkat capaian indikator sasaran sekolah unggulan akademik jenjang
SD/MI dan SMP adalah 100%. Pencapaian indikator kinerja tersedianya
sekolah unggulan akademik jenjang SD untuk tahun 2016 telah terpenuhi
pada tahun sebelumnya, yaitu dengan ditetapkannya SD Negeri I Banjar
sebagai Sekolah Dasar Pembina Kota Banjar sesuai dengan keputusan dari
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan untuk target Sekolah
Unggulan Akademik Jenjang SMP untuk tahun 2016 telah terpenuhi pada
tahun sebelumnya, yaitu dengan ditetapkannya SMP Negeri 1 Banjar
sebagai Sekolah SBI di Kota Banjar.
12. Sekolah Unggulan Non Akademik Jenjang SD dan SMP
Tingkat capaian indikator sasaran sekolah unggulan non akademik jenjang
SD adalah 200% sedangkan untuk SMP adalah 100%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pengembangan sekolah unggulan non akademik dapat direalisasikan sesuai
target 2 (dua) sekolah unggulan non akademik yang ditetapkana adalah
SDN 8 Banjar sebagai Sekolah berbasis Lingkungan Hidup dan SDN 2
Banjar sebagai Sekolah Induk Pengembangan Kesenian.
Untuk indikator sasaran sekolah unggulan non akademik Jenjang SMP telah
dicapai dengan ditetapkannya SMPN 5 Banjar sebagai sekolah berbasis
lingkungan hidup.
Pemerintah Kota Banjar sangat peduli terhadap peningkatan pendidikan
dasar dan akan terus berupaya memperbaiki kinerja yang masih belum
tercapai dan mempertahankan kinerja yang sudah baik. Langkah yang akan
dilaksanakan adalah mengoptimalkan pelaksanaan Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 tahun dengan dukungan kegiatan sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan BOS untuk SD/MI dari berbagai sumber sesuai
ketentuan yang berlaku.
b. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan rehabilitasi gedung sekolah untuk
memenuhi kebutuhan ruang belajar yang representatif.
c. Pelaksanaan program kegiatan penambahan jam pelajaran pendidikan
agama islam bagi siswa di setiap jenjang
d. Pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang menunjang kepada
peningkatan sekolah unggulan baik unggulan akademik maupun non
akademik
2) Sasaran :
Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pendidikan menengah
Pengukuran terhadap cakupan dan kualitas layanan pendidikan menengah
memperoleh hasil: ada 8 Indikator sasaran, sebanyak 7 indikator mencapai
target dan 1 indikator tidak diukur oleh karena adanya perubahan ketentuan
pengukuran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel III.8 Hasil pengukuran cakupan dan kualitas layanan pendidikan menengah
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian
% Keterangan
1. APK SMA/SMK/MA/SMALB % 104,51 119,32 114,17 Tercapai
2. APM SMA/SMK/MA/SMALB % 92,96 98,51 105,97 Tercapai
3. Tingkat kelulusan SMA/SMK/ MA
% 100,00 100,00 100,00 Tercapai
4. Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA/SMK/MA
Nilai 7,27 64,48 61,48 Alat ukurnya berubah
5. Angka Melanjutkan SMP/MTS ke SMA/SMK/MA
% 100,00 126,72 126,72 Tercapai
6. Persentase SMA yang memberikan tambahan jam pelajaran keagamaan
% 100,00 100,00 100,00 Tercapai
7. Persentase SMK yang memberikan tambahan jam pelajaran keagamaan
% 100,00 100,00 100,00 Tercapai
8. AngkaPutusSekolah (APS) SMA/SMK/MA
% 0,01 0,009 105,75 Tercapai
Perbandingan Capaian Kinerja Pada tahun 2016 dengan tahun 2015
menunjukan peningkatan yang positif, 4 indikator mengalami peningkatan dan 4
indikator tetap.
Tabel III.9
Perbandingan Kinerja Cakupan dan kualitas layanan pendidikan menengah
Indikator Sasaran Satuan Realisasi Th.2014
Realisai Th.2015
Realisasi Th. 2016 Keterangan
Kondisi Th.2018
1. APK SMA/ SMK/ MA/ SMALB
% 117,24 115,29 119,32 Meningkat 104,61
2. APM SMA/ SMK/ MA/ SMALB
% 95,79 98,26 98,51 Meningkat 93,10
3. Tingkat kelulusan SMA/SMK/ MA
% 100,00 100,00 100,00 Tetap 100,00
4. Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA/SMK/MA
Nilai 6,84 58,61 61,48 Meningkat 7,29
5. Angka Melanjutkan SMP/MTS ke SMA/SMK/MA
% 126,04 125,54 126,72 Meningkat 100,00
6. Persentase SMA yang memberikan tambahan jam pelajaran keagamaan
% 100,00 100,00 100,00 Tetap 100,00
7. Persentase SMK yang memberikant
% 100,00 100,00 100,00 Tetap 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Indikator Sasaran Satuan Realisasi Th.2014
Realisai Th.2015
Realisasi Th. 2016 Keterangan
Kondisi Th.2018
ambahan jam pelajaran keagamaan
8. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
% 0,08 0,009 0,009 Tetap 0,00
1. APK SMA/SMK/MA/SMALB
Tingkat capaian indikator sasaran Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun
2016 adalah 114,17% dengan realisasi sebesar 119,32% melampaui target
yang direncanakan sebesar 104,51%. Dibandingkan dengan realisasi
capaian tahun 2015 sebesar 115,29% pada tahun ini mengalami
peningkatan sebesar 4,03%. Tingginya angka APK SMA/SMK/MA ini
disebabkan adanya sebagian penduduk di daerah sekitar perbatasan Kota
Banjar seperti Kec Cisaga, Kec Cimaragas, Kec Dayeuh Luhur, Kec. Lakbok
dan Kec. Wanareja yang bersekolah ke SMA/SMK di Kota Banjar karena
faktor fasilitas dan layanan pendidikan di Kota Banjar semakin banyak dan
mudah untuk dijangkau serta dengan diluncurkannya program Banjar Cerdas
Jenjang Pendidikan Menengah yang membebaskan biaya pendidikan bagi
masyarakat Kota Banjar untuk bersekolah pada jenjang SMA/SMK/MA.
Pemerintah Kota Banjar Tahun 2016 telah menganggarkan program Banjar
Cerdas untuk jenjang SMA Negri dan SMK Negeri untuk 7 sekolah.
Tabel III.10
APK dan APM Jenjang SMA/SMK/MA di Kota Banjar Tahun 2016
No. Uraian
Jumlah Siswa SMA/SMK/MA Jumlah Penduduk
16 -18 tahun
% Seluruh
Usia16 - 18 tahun
1. APK SMA/SMK/MA 12.809 10.735 119,32
2. APM SMA/SMK/MA 10.575 10.735 98,51
Sumber: DinasPendidikan Kota Banjar Tahun 2016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel III.11 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah
No. Kecamatan Penduduk 16-18
th
Siswa SM/MA Jumlah SM SMA SMALB SMK MA
1 Banjar 3.136 2.237 15 3.416 692 6.360
2 Pataruman 3.323 - 4 1.192 109 1.305
3 Langensari 3.072 1.021 9 1.633 779 3.442
4 Purwaharja 1.204 - - 1.702 - 1.702
Jumlah 10.735 3.258 28 7.943 1.580 12.809
Sumber: Dinas Pendidikandan Kebudayaan
2. APM SMA/SMK/MA/SMALB
Tingkat capaian indikator sasaran Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/
MA pada tahun 2016 adalah 105,97% dengan realisasi sebesar 98,51% atau
melampaui target yang direncanakan sebesar 92,96%. Dibandingkan
dengan realisasi capaian tahun 2015 sebesar 98,26% mengalami
peningkatan sebesar 0,25%.
Tabel III.12
Angka Partisipasi Murni Jenjang SMA/AMK/MA Th. 2016
No. Kecamatan Penduduk
16-18th
Siswa SM/MA Jumlah SM SMA SMALB SMK MA
1 Banjar 3.136 1.987 13 2.681 476 51.57
2 Pataruman 3.323 - 2 944 94 1.040
3 Langensari 3.072 884 1 1.402 596 2.883
4 Purwaharja 1.204 - - 1.495 - 1.495
Jumlah 10.735 2.871 16 6.522 1.166 10.575
Sumber: DinasPendidikandan Kebudayaan
APM merupakan perbandingan jumlah siswa dengan jumlah penduduk pada
usia sekolah tertentu, sedangkan APK yaitu perbandingan jumlah siswa
dengan jumlah penduduk secara umum pada jenjang pendidikan tertentu.
Berhasilnya capaian APK dan APM didukung oleh tingginya lulusan SMP
dari luar wilayah Kota Banjar yang melanjutkan sekolah di jenjang SLTA
yang ada di wilayah Kota Banjar. Tentunya hal ini menjadi trend positif bagi
dunia pendidikan di Kota Banjar yang harus dipertahankan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3. Tingkat kelulusan SMA/SMK/ MA
Tingkat capaian indikator sasaran tingkat kelulusan SMA/SMK/MA pada
tahun 2016 adalah 100% atau mencapai target 100% sesuai dengan target
yang direncanakan.
Tabel III.13
Tingkat kelulusan SMA/SMK/MA padatahun 2016
No. Jenjang Peserta Ujian Lulus Tidak Lulus %
1. SMA 1.038 1.038 0 100
2. SMK 2.225 2.225 0 100
3. MA 440 440 0 100
Jumlah 3.703 3.703 0 100 Sumber: Dinas Pendidikandan Kebudayaan
4. Nilai Rata-rata UjianNasional SMA/SMK/MA
Tingkat capaian indikator sasaran nilai rata-rata hasil ujian nasional pada
tahun 2016 belum diukur. Sesuai peraturan yang berlaku, mulai tahun 2016
nilai rata-rata ujian nasional jenjang SMA/SMK/MA menggunakan nilai rata-
rata berbeda dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD dengan poin.
Nilai rata-rata ujian nasional jejnang SMA/SMK/MA Kota Banjar pada tahun
ini sebesar 61,48 dengan kategori cukup berada pada interval nilai 50-70
(Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2015).
Tabel III.14
Nilai Rata-Rata UjianNasional Tahun 2016
No. Sekolah Jml Nilai Rata-Rata
UN Keterangan
1 SMA 5 53,94
2 SMK 13 61,48
18 115,13
Sumber: DinasPendidikandan Kebudayaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
5. Angka Melanjutkan SMP/MTS ke SMA/SMK/MA
Tingkat capaian indikator sasaran Angka Melanjutkan SMP/MTS ke
SMA/SMK/MA pada tahun 2016 adalah 126,72% dengan realisasi sebesar
126,72% atau melampaui target yang direncanakan sebesar 100%.
Dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2015 sebesar 125,54%
mengalami peningkatan sebesar 1,18%.
Sementara itu berdasarkan Data Pokok Pendidikan pada Tahun 2016/2017
terdapat siswa baru kelas 1 jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 4.785 siswa,
sedangkan jumlah lulusan SMP/MTs Tahun 2016 sebanyak 3.776, sehingga
angka melanjutkan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA
mencapai 126,72% atau melebihi target yang diharapkan sebesar 100%.
Tingginya angka melanjutkan Lulusan SMP/MTs Tahun 2016 kemungkinan
disebabkan semakin meningkatnya pelayanan pendidikan jenjang
SMA/SMK/MA di wilayah perbatasan Kota Banjar serta dengan adanya
program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah yang dapat
mendorong minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sampai
jenjang Pendidikan Menengah.
Hal ini merupakan salah satu gambaran keberhasilan Pemerintah Kota
Banjar di bidang pendidikan menengah telah berhasil menyelenggarakan
dan melaksanakan pelayanan pendidikan yang memadai sehingga menarik
minat peserta didik diluar wilayah Kota Banjar untuk bersekolah di Kota
Banjar.
6. Persentase SMA dan SMK yang memberikan tambahan jam pelajaran
keagamaan
Tingkat capaian indikator sasaran Persentase SMA/SMK yang memberikan
tambahan jam pelajaran tahun 2016 adalah 100%, mencapai target yang
telah direncanakan. Keberhasilan ini didukung komitmen stakeholder yang
telah melaksanakan program penambahan jam pelajaran pendidikan agama
islam bagi siswa SMA dan SMK, dari jumlah 22 sekolah jenjang SLTA di
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Kota Banjar, semua sekolah melaksanakan program tersebut dengan
melibatkan tenaga pendidik sebanyak 28 orang, berupa program
penambahan jam pelajaran pendidikan agama islam bagi siswa SMA dan
SMK dimaksudkan untuk membangun dan membina mentalitas siswa-siswi
dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang agamis dan berbudi luhur.
7. AngkaPutusSekolah (APS) SMA/SMK/MA
Tingkat capaian indikator sasaran putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA pada
tahun 2016 adalah 105,75%. Realisasinya sebesar 0,009% atau mencapai
target yang direncanakan sebesar 0,01%. Jumlah siswa putus sekolah
jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2016 sebanyak 1 siswa.
Angka putus sekolah SD/MI/SLB diperoleh dari perhitungan:
=
3) Sasaran :
Meningkatnya kualitas layanan pendidikan non formal dan informal
Pengukuran terhadap indikator sasaran cakupan dan kualitas layanan
pendidikan non formal dan informal memperoleh hasil: ada 5 Indikator sasaran,
sebanyak 1 indikator mencapai/melampaui target yang telah direncanakan dan 4
indikator tidak mencapai target.
Tabel III.15
Hasil Pengukuran Kualitas layanan pendidikan non formal dan informal
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian
% Keterangan
1. Jumlah Warga Belajar Keaksaraan Fungsional
Orang 20,00 10,00 50,00 Tidak Tercapai
2. APK Paket A Setara SD % 0,36 0,32 89,57 Tidak Tercapai
3. APK Paket B Setara SMP % 4,89 2,81 57,55 Tidak
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian
% Keterangan
Tercapai
4. APK Paket C Setara SMA % 11,01 9,06 82,32 Tidak Tercapai
5. Penduduk yang berusia>15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) /AMH
% 99,09 99,17 100,04 Tercapai
Sumber: DinasPendidikandan Kebudayaan
Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2016 dengan tahun 2015
menunjukan nilai kurang dan memerlukan perhatian dimana sebanyak 3
indikator mengalami peningkatan dan 2 indikator yang mengalami penurunan.
Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2016 dengan tahun 2015 disajikan
dalam tabel berikut:
Tabel III.16
Perbandingan Capaian kualitas layanan pendidikan non formal dan informal
IndikatorSasaran Satuan Realisasi
2014 Realisasi
2015 Realisasi
2016 Keterangan
Kondisi di
Th.2018
1. Jumlah Warga Belajar Keaksaraan Fungsional
orang 20,00 10,00 10,00 Meningkat 490,00
2. APK Paket A
Setara SD
% 0,44 0,44 0,32 Menurun 0,40
3. APK Paket B Setara SMP
% 4,34 4,64 2,81 Menurun 4,99
4. APK Paket C Setara SMA
% 10,28 6,56 9,06 Meningkat 11,21
5. Penduduk yang
berusia>15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) / AMH
% 99,13 99,13 99,17 Meningkat 99,11
Sumber: DinasPendidikandan Kebudayaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1. Jumlah Warga Belajar Keaksaraan Fungsional
Tingkat capaian indikator sasaran Jumlah Warga Belajar Keaksaraan
Fungsional pada tahun 2016 adalah 50 % dengan realisasi sebesar 50%
atau tidak mencapai target yang direncanakan sebesar 100%.
Pada tahun 2013 pencapaian jumlah warga belajar keaksaraan fungsional
adalah sebanyak 390 orang dan target di tahun 2018 sebanyak 490 orang.
Pemerintah Kota Banjar dimulai tahun 2014 merencanakan pada setiap
tahunnya sebanyak 20 orang warga yang mengikuti kegiatan warga belajar
buta aksara, maka secara kumulatif jumlah warga belajar keaksaraan
fungsional sampai dengan tahun ini sebanyak 30 orang (atau 420 orang
kumulatif tahun 2013). Secara teknis dilapangan pada tahun 2016
direncanakan ada 2 kelompok warga belajar buta aksara dimana setiap
kelompok diikuti oleh 10 orang warga belajar. Target 2 kelompok atau 20
orang yang direncanakan hanya dapat direalisasikan 1 kelompok atau 10
orang melalui kegiatan pembinaan P2WKSS.
Ketidak berhasilan ini dikarenakan belum optimalnya data pendukung
mengenai jumlah kelompok sasaran yang ditargetkan. Sulitnya memperoleh
data penduduk (>45 tahun) buta aksara yang valid berpengaruh terhadap
pembentukan kelompok warga belajar buta aksara. Tahun mendatang
Pemerintah Kota Banjar melalui instansi terkaitakan memperbarui data
kelompok sasaran sehingga diketahui target sesunggunya warga buta huruf
yang ada dan mengoptimalkan sosialisasi untuk meningkatkan minat
penduduk buta huruf mengikuti pembelajaran pendidikan keaksaraan.
Tingkat capaian indikator sasaran Angka Partisipasi Kasar (APK) kesetaraan
baik paket a, paket b dan paket c tiga tahun terakhi rdapat dilihat pada table
berikut ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel III.17
Kumulatif capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK)
No Indikator Sat Realisasi
2014 Realisasi
2015
Tahun 2016
Target Realisasi Capaian
1. APK Paket A % 0,32 0,44 0,36 0,32 89,57
2. APK Paket B % 4,34 4,64 4,89 2,81 57,55
3. APK Paket C % 10,28 6,56 11,01 9,06 82,32
Kumulatif
Sumber: DinasPendidikandan Kebudayaan
2. APK Paket A Setara SD
Tingkat capaian indikator sasaran Angka Partisipasi Kasar (APK) kesetaraan
paket A pada Tahun 2016 adalah 89,57% dengan realisasi sebesar 0,32%
belum mencapai target yang direncanakan sebesar 0,36%. Dibandingkan
dengan realisasi tahun 2015 sebesar 0,44%, pada tahun ini mengalami
penurunan sebesar 0,12%.
Tabel III.18
APK Menurut Jenjang SD/MI Sederajat Th.2016
No. Kecamatan Penduduk
7-12 Tahun Paket A Keterangan
1 Banjar 5.600 20
2 Pataruman 5.902 20 APK SD = Jml Siswa Paket A
3 Langensari 5.417 22 Jmlpddkusia 7-12
4 Purwaharja 2.308 - = 62/19.227
Jumlah 19.227 62 = 0,32
Sumber: DinasPendidikandan Kebudayaan
3. APK Paket B Setara SMP
Tingkat capaian indikator sasaran Angka Partisipasi Kasar (APK) kesetaraan
paket B pada Tahun 2016 adalah 57,55% dengan realisasi sebesar 2,81%
atau belum mencapai target yang direncanakan sebesar 4,89%.
Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 4,64% pada tahun ini
mengalami penurunan sebesar 1,83%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel III.19 APK Menurut Jenjang SMP/MTs Sederajat Th.2016
No. Kecamatan
Penduduk
13-15
Tahun
Paket B Keterangan
1 Banjar 2.997 69
2 Pataruman 3.204 137 APK SD = JmlSiswaPaket B
3 Langensari 2.858 81 Jmlpddkusia 13-15
4 Purwaharja 1.140 - = 287/10.199
Jumlah 10.199 287 = 2,81
Sumber: DinasPendidikandan Kebudayaan
4. APK Paket C Setara SMA
Tingkat capaian indikator sasaran Angka Partisipasi Kasar (APK) kesetaraan
paket C pada Tahun 2016 adalah 82,32% dengan realisasi sebesar 9,06%
atau belum mencapai target yang direncanakan sebesar 11,01%.
Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 6,56% pada tahun ini
mengalami kenaikan sebesar 2,5%
Tabel III.20
APK Menurut Jenjang SMA/SMK/MA Sederajat Th.2016 No. Kecamatan Penduduk
16-18 Tahun Paket C Keterangan
1 Banjar 3.136 283
2 Pataruman 3.232 304 APK SD = JmlSiswaPaket C
3 Langensari 3.072 231 Jmlpddkusia 16-18
4 Purwaharja 1.204 155 = 973/10.735
Jumlah 10.735 973 = 9,06
Sumber: DinasPendidikandan Kebudayaan
Belum berhasilnya capaian indikator sasaran Angka Partisipasi Kasar (APK)
kesetaraan paket A, paket B dan paket C bukan merupakan kegagalan
dalam pelayanan pendidikan non formal di Kota Banjar. Kondisi ini tentunya
memerlukan adanya inovasi atau kebijakan Pemerintah Kota Banjar yang
sekiranya dapat meningkatkan minat dan motivsi masyarakat untuk
mengikuti program kesetaraan. Hal ini bisa dilakukan apabila ada kerjasama
yang baik dari seluruh stakeholder dari tingkat RT sampai dengan
Pemerintah Kota Banjar. Disamping kendalaminat dan motivasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
sebagaimana diatas, dari segi anggaran pun mengalami penurunan
terutama anggaran yang bersumber dari APBD Kota, Propinsi dan APBN.
Faktor meningkatnya APK/APM/APS pendidikan dasar dan pendidikan
menengah dan jumlah angka putus sekolah masih dalam batas kewajaran
berdampak pada berkurangnya jumlah warga yang akan mengikuti program
kesetaraan.
Tabel III.21
Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk/Usia Tahun 2016
No. Uraian Jml WB PendudukUsia
APK 7 - 12 13 - 15 16 - 18
1. APK Paket A 62 19.227 0,32
2. APK Paket B 287 10.199 2,81
3. APK Paket C 973 10.735 9,06 Sumber: DinasPendidikandan Kebudayaan
Namun Pemerintah Kota Banjar akan berupaya melalui peningkatan
sosialisasi mengenai peran dan fungsi pendidikan kesetaraan melalui
PKBM/SKB serta meningkatkan motivasi terhadap orang tua siswa dan
siswa putus sekolah untuk mengikuti program kesetaraan.
5. Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)/AMH
Angka Melek Huruf (AMH) sebagai salah satu komponen dalam pencapaian
Indek Pendidikan (IP) pada setiap tahunnya mengalami kenaikan meskipun
persentasenya sangat kecil.Pada tahun 2016 kami belum dapat menyajikan
data pencapaian Angka Melek Huruf (AMH), karena data tersebut mengacu
kepada data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjar
yang sampai saat ini belum dapat menyajikan data tersebut. Adapun data
sementara hasil olahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar
untuk pencapaian Angka Melek Huruf Tahun 2016 mencapai 99,17%.
Angka Melek Huruf (AMH) dihitung berdasarkan rumus : (Jumlah penduduk
usia > 15 yang dapat baca tulis )/(Jumlah penduduk usia > 15 tahun) x 100%
sehingga diperoleh 154.676 dibagi 155.970 x 100% = 99,17%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Perkembangan melek huruf di Kota Banjar cenderung lambat dikarenakan
penduduk yang buta huruf pada umumnya sudah berusia lanjut yang
tentunya menjadi kendala dalam pembinaannya. Namun demikian pada
Tahun 2016 dalam rangka meningkatkan angka melek huruf serta
mempertahankan penduduk yangtelah melek aksara melalui program
pendidikan non formal.
4) Sasaran :
Meningkatnya kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi tenaga
pendidik.
Pengukuran terhadap Meningkatnya Kualifikasi, Sertifikasi dan Kompetensi
Tenaga Pendidik memperoleh hasil: ada 11 Indikator sasaran, sebanyak 4
indikator melampaui target yang telah direncanakan, dan 7 indikator tidak
mencapai target.
Tabel III.22
Hasil Pengukuran Kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi tenaga pendidik
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi % Keterangan
1. Kualifikasi S-1 Guru TK % 94,12 87,88 93,17 Tidak Tercapai
2. Kualifikasi S-1 Guru SD % 91,99 89,76 97,58 Tidak Tercapai
3. Kualifikasi S-1 Guru SMP % 98,35 93,68 95,25 Tidak Tercapai
4. Kualifikasi S-1 Guru SMA % 100,00 100,00 100,00 Tercapai
5. Kualifikasi S-1 Guru SMK % 100,00 100,00 100,00 Tercapai
6. Sertifikasi S-1 Guru TK % 97,06 87,88 90,54 Tidak Tercapai
7. Sertifikasi S-1 Guru SD % 94,96 94,31 99,32 Tidak Tercapai
8. Sertifikasi S-1 Guru SMP % 92,62 92,63 100,01 Tercapai
9. Sertifikasi S-1 Guru SMA % 88,95 91,91 103,33 Tercapai
10. Sertifikasi S-1 Guru SMK % 89,81 78,57 87,48 Tidak Tercapai
11. Guru yang memenuhikualifikasi S1/D-IV
% 100,00 92,83 92,83 Tidak Tercapai
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Perbandingan capaian indikator sasaran meningkatnya sertifikasi dan
kompetensi tenaga pendidik tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, disajikan
sebagai berikut:
Tabel III.23 Perbandingan Kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi tenaga pendidik
IndikatorSasaran Satuan Realisasi
2014 Realisasi
2015
Realisasi 2016 Keterangan
Kondisi di
Th.2018
1. Kualifikasi S-1 Guru TK
% 81,82 93,33 87,88 Menurun 97,06
2. Kualifikasi S-1 Guru SD
% 88,48 87,47 89,76 Meningkat 99,62
3. Kualifikasi S-1 Guru SMP
% 92,81 91,28 93,68 Meningkat 100,00
4. Kualifikasi S-1 Guru SMA
% 100,00 100,00 100,00 Tetap 100,00
5. Kualifikasi S-1 Guru SMK
% 100,00 100,00 100,00 Tetap 100,00
6. Sertifikasi S-1 Guru TK
% 84,85 90,00 87,88 Meningkat 97,06
7. Sertifikasi S-1 Guru SD
% 90,95 91,42 94,31 Meningkat 99,90
8. Sertifikasi S-1 Guru SMP
% 85,96 83,56 92,63 Meningkat 99,82
9. Sertifikasi S-1 Guru SMA
% 100,00 86,13 91,91 Menurun 99,89
10. Sertifikasi S-1 Guru SMK
% 100,00 77,50 78,57 Menurun 99,89
11. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
% 91,78 91,11 92,83 Meningkat 100,00
1. Kualifikasi S-1 Guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK
Tingkat capaian indikato rsasaran kualifikasi S-1 Guru pada jenjang SD,
SMA dan SMK telah mencapai target yang direncanakan, kecuali capaian
kinerja kualifikasi S-1 Guru TK dan SMP belum mencapai target yang
direncanakan.
Sesuai data pegawai tahun 2016, jumlah tenaga pendidik PNSD di Kota
Banjar sebanyak 1.311 orang dengan jumlah tenaga pendidik yang
memenuhi kualifikasi 1.217 orang untuk seluruh jenjang. Secara kumulatif
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
jumlah tenaga pendidik di Kota Banjar belum dapat mencapai target yang
diharapkan yaitu 100% tenaga guru telah memenuhi kualifikasi S-1.
Belum tercapainya kualifikasi S-1 tenaga guru, terkendala belum tercapainya
kualifikasi S-1 tenaga guru pada jenjang TK, SD, dan SMP. Pencapaian
target lualifikasi S-1 pada jenjang TK dan SMP mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya tenaga pendidik yang
berkualifikasi S-1 telah menjalani masa pensiun, sementara yang belum
memenuhi kualifikasi S-1 jumlah tetap, sehingga berpengaruh terhadap
pencapaian indikator ini.
Sementara itu pencapaian indikator kualifikasi S-1 pada jenjang SMA dan
SMK dapat mencapai target yang ditetapkan pada Tahun 2016. Peningkatan
ini dapat dicapai karena undang-undang mewajibkan bagi tenaga pendidik
minimal memiliki kualifikasi S-1, sehingga ada sebagian pendidik yang
menempuh pendidikan lanjutan S-1 dengan anggaran swadaya sendiri.
Tabel III.24
Tenaga Pendidik yang Memenuhi Kualifikasi
No
. Jenjang Jumlah Guru
Pendidikan Terakhir Realisasi
Kualifikasi S1
< S -1 = S -1 S -1 >
1. TK 33 4 29 - 87,88
2. SD 703 72 623 8 89,76
3. SMP 285 18 232 35 93,68
4. SMA 136 - 109 27 100,00
5. SMK 154 - 134 20 100,00
Jumlah 1.311 94 1.127 90
Guru yang
berkualifikasi S1/D-4
((1.127+90) : 1.311)*100% = 92,83%
Sumber: DinasPendidikandan Kebudayaan
2. Sertifikasi Guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK
Berdasarkan data kepegawaian Tahun 2016, dari 1.311 tenaga pendidik
PNSD yang telah memenuhi sertifikasi sebanyak 1.202 orang atau 91,69%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pencapaian target indikator tanaga pendidik yang telah bersertifikat pada
Tahun 2016 untuk jenjang SMP dan SMA dapat melampaui target yang
diharapkan. Sedangkan untuk jenjang TK, SD, dan SMK belum dapat
mencapai target yang ditetapkan bahkan untuk jenjang TK mengalami
penurunan apabila dibandingkan dengan Tahun 2015. Hal ini karena adanya
tenaga pendidik yang memiliki sertifikasi telah memasuki masa pensiun,
sementara yang belum memiliki sertifikat berjumlah tetap, sehingga
berpengaruh pada pencapaian indikator.
Selanjutnya untuk mencapai indikator kinerja ini pada tahun berikutnya Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar akan berusaha mengajukan
usulan sertifikasi yang lebih banyak lagi, sehingga diharapkan pada tahun
mendatang akan bertambah tenaga pendidik di Kota Banjar yang
bersertifikat.
Tabel III.25 Jenjang Guru Bersertifikat
No. Jenjang Jumlah Guru Jumlah Guru Bersertifikat
%
1. TK 33 29 87,88
2. SD 703 663 94,31
3. SMP 285 264 92,63
4. SMA 136 125 91,91
5. SMK 154 121 78,57
Jumlah 1.311 1.202 91,69 Sumber: DinasPendidikandan Kebudayaan
3. Guru yang memenuhikualifikasi S1/D-IV
Tingkat capaian Indikator sasaran Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
pada tahun 2015 adalah 92,83%. Realisasi pada tahun 2016 sebesar
92,83% belum mencapai target yang direncanakan sebesar 100%.Tetapi
apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 91,11% pada
tahun 2016 mengalami peningatan walaupun sedikit. Cara perhitungannya
dapat dilihat pada Tabel III.24.
Belum tercapainya kualifikasi S-1 tenaga guru, terkendala oleh belum
tercapainya kualifikasi S-1 tenaga guru pada jenjang TK, SD, dan SMP.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pencapaian target kualifikasi S-1 pada jenjang TK mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2015, hal ini disebabkan adanya tenaga pendidik yang
berkualifikasi S-1 telah menjalani masa pensiun, sementara yang belum
memenuhi kualifikasi jumlah S-1 jumlah tetap,
5) Sasaran :
Meningkatnya cakupan layanan PAUD
Pengukuran terhadap cakupan dan kualitas layanan PAUD memperoleh
hasil: ada 2 Indikator sasaran, dan seluruh indikator sasarannya mencapai
target.
Tabel III.26 Hasil Pengukuran Cakupan layanan PAUD
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi % Keterangan
1.APK TK/RA % 29,15 29,34 100,65 Tercapai
2.APK PAUD Non Formal
% 39,92 42,90 107,46 Tercapai
Perbandingan capaian indikator sasaran Meningkatnya sertifikasi dan
kompetensi tenaga pendidik tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, disajikan
sebagai berikut:
Tabel III.27
Perbandingan Kinerja cakupan layanan PAUD
IndikatorSasaran Satuan Realisasi
2014 Realisasi
2015 Realisasi
2016 Keterangan
1. APK TK/RA % 24,84 27,32 29,34 Meningkat
2. APK PAUD Non Formal
% 47,33 54,90 42,90 Menurun
1. APK TK/RA
Tingkat capaian indikator sasaran APK TK/RA pada tahun 2016 adalah
100,65% dengan realisasi sebesar 29,34% mencapai target yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
direncanakan sebesar 29,15%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun
2015, maka realisasi tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 2,02%.
Pencapaian kinerja TK/RA ini telah melayani siswa TK sebanyak 1.249
orang dan siswa RA sebanyak 1.606 orang dari jumlah penduduk usia 4-6
tahun sebanyak 9.730 orang. Pencapaiaan APK TK/RA yang semakin baik
menandakan keberhasilan pelayanan pendidikan anak usia pada jenjang
TK/RA yang semakin baik pula.
Tabel III.28
APK dan APM Jenjang TK/RA No. Kecamatan Penduduk4-
6 Thn
Siswa TK/RA
TK RA Jumlah
1 Banjar 2.781 359 502 861
2 Pataruman 3.049 382 526 908
3 Langensasr 2.674 235 439 674
4 Purwaharja 1.226 273 139 412
9.730 1.249 1.606 2.855
Sumber: DinasPendidikandan Kebudayaan
2. APK PAUD Non Formal
Tingkat capaian indikator sasaran PAUD Non Formal pada tahun 2016
adalah 107,46% dengan realisasi sebesar 42,90% melampaui target yang
direncanakan sebesar 39,92%.Namun demikian, bila dibandingkan dengan
realisasi APK PAUD Non Formal Tahun 2015 yang mencapai 54,90 maka
pada tahun 2016 mengalami penurunan sekitar 12 %. Hal ini dikarenakan
karena orang tua anak mulai berminat kembali untuk menyekolahkan
anaknya pada jejang TK/RA.
Tabel III.29 APK dan APM Jenjang PAUD
No. Kecamatan Penduduk2-6 Thn
WB Pos PAUD
TPA SPS Kober Jumlah
1 Banjar 4.408 38 1.604 217 1.859
2 Pataruman 4.773 52 1.749 298 2.099
3 Langensasi 4.410 - 1.338 483 1.821
4 Purwaharja 2.046 - 759 228 987
15.773 90 5.450 1.226 6,766
Sumber: DinasPendidikandanKebudayaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Layanan PAUD Non Formal (TPA, POS PAUD/SPS dan KOBER) pada
Tahun 2016 melayani 6.766 anak dari jumlah penduduk usia 2-6 tahun
sebanyak 15.773 orang. Untuk lebih mengoptimal pencapaian kinerja APK
PAUD Formal dan Non Formal, pada tahun 2017 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan akan lebih meningkatkan program kegiatan yang dapat
memperluas pemerataan dan layanan akses pendidikan anak usia dini baik
Formal maupun Non Formal.
6) Sasaran :
Meningkatnya pengetahuan perilaku hidup bersih dan sehat di
masyarakat
Pengukuran terhadap sasaran meningkatnya pengetahuan perilaku hidup
bersih dan sehat di masyarakat memperoleh hasil: ada 4 Indikator sasaran dan
sebanyak 3 indikator sasaran telah mencapai target yang direncanakan dan 1
indikator sasaran yang tidak mencapai target yang direncanakan.
Tabel III.30
Hasil Pengukuran meningkatnya pengetahuan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian % Keterangan Target
Thn 2018
1. Cakupan strata desa/kel
siaga aktif (purnama +
mandiri)
Desa/
Kel.
10 10 100 Tercapai 15
2. Cakupan Desa
/kelurahan yang
mengalami KLB/bencana
dilakukan PE/Respon
Cepat kurang dari 24
jam
% 100
100 100 Tercapai 100
3. Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin
% 100 100 100 Tercapai 100
4. Cakupan pelayanan
kesehatan dasar di
puskesmas dan
jaringannya
% 100 89 89 Tidak
Tercapai
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Perbandingan capaian indikator sasaran meningkatnya pengetahuan
perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat tahun 2014, 2015 dan 2016
disajikan sebagai berikut:
Tabel III.31 Perbandingan Kinerja meningkatnya
pengetahuan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat
Indikator Sasaran Satuan Realisasi
2014
Realisasi
2015
Realisasi
2016 Ket
Target
thn
2018
1. Cakupan strata desa/kel
siaga aktif (purnama +
mandiri)
Desa/ Kel. 5 8 10 Meningkat 15
2. Cakupan Desa
/kelurahan yang
mengalami KLB/bencana
dilakukan PE/Respon
Cepat kurang dari 24
jam
% 100 100 100 Tetap 100
3. Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin
% 100 100 100 Tetap 100
4. Cakupan pelayanan
kesehatan dasar di
puskesmas dan
jaringannya
% 100 100 89 Menurun 100
1. Cakupan strata desa/kel siaga aktif (purnama + mandiri)
Tingkat capaian kinerja indikator sasaran Cakupan strata Desa/Kelurahan
siaga aktif ( purnama + mandiri) pada tahun 2016 sebesar 100% dengan
realisasi strata Desa/Kelurahan siaga aktif (purnama + mandiri) sebanyak 10
Desa/Kelurahan sesuai dengan target yang direncanakan sebanyak 10
Desa/Kelurahan. Pada tahun 2013 di Kota Banjar telah terbentuk 24
desa/kelurahan siaga dan mulai tahun 2014 sebanyak 5 (lima)
desa/kelurahan, tahun 2015 bertambah menjadi 8 (delapan) desa/kelurahan
ditingkatkan statusnya menjadi purnama+mandiri melalui pengembangan
sistem, fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung. Capaian indikator
sasaran Cakupan strata Desa/Kelurahan siaga aktif (purnama + mandiri)
sampai dengan tahun 2016 menunjukan perkembangan yang positif, sesuai
target yang direncanakan pada tahun ini ada penambahan 2 desa/kelurahan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
siaga aktif (purnama + mandiri) sehingga secara kumulatif menjadi 10
desa/kelurahan antara lain Desa Jajawar, Kel. Situbatu, Desa Mekarharja,
Kel.Pataruman, Desa Batulawang, Desa Karyamukti, Desa Sinartanjung,
Kel. Bojongkantong, Desa Rejasari dan Desa Kujangsari. Pemerintah Kota
Banjar akan melaksanakan program kegiatan yang telah dilaksanakan pada
tahun ini untuk menunjang tercapainya target sebanyak 15 Desa/Kelurahan
siaga aktif (purnama+mandiri) di tahun 2018.
2. Cakupan Desa /kelurahan yang mengalami KLB/bencana dilakukan
PE/Respon Cepat kurang dari 24 jam
Tingkat capaian kinerja indikator sasaran cakupan Desa/Kelurahan yang
mengalami KLB/bencana pada tahun 2016 sebesar 100%. Seperti halnya
pada tahun 2015 pada tahun ini juga tidak ada kejadian bencana yang luar
biasa, jadi cakupan Desa/Kelurahan yang mengalami KLB/bencana
dilakukan PE/Respon Cepat kurang dari 24 jam capaiannya pelayanan pada
masyarakat tersebut 100%.
3. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Tingkat capaian kinerja indikator sasaran cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin pada tahun 2016 sebesar 100%.
Realisasinya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan
sebesar 100%. Sama seperti halnya pencapaian di tahun 2014 dan tahun
2015 sebesar 100%, pencapaian pada tahun ini ditunjukan dengan realisasi
jumlah kunjungan masyarakat miskin.
Tabel III.32
Daftar Pelayanan Miskin Kota Banjar Periode Tahun 2016
No Kecamatan Nama
Puskesmas
Jumlah
Kunjungan
Pasien Miskin
Jumlah Kunjungan
Pasien Miskin yang
Ditangani
1 Banjar Banjar I 6.822 6.822
Banjar II 4.030 4.030
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
No Kecamatan Nama
Puskesmas
Jumlah
Kunjungan
Pasien Miskin
Jumlah Kunjungan
Pasien Miskin yang
Ditangani
Banjar III 7.309 7.309
2 Pataruman Pataruman I 6.503 6.503
Pataruman II 4.581 4.581
Pataruman III 8.305 8.305
3 Purwaharja Purwaharja I 1.862 1.862
Purwaharja II 1.572 1.572
4 Langensari Langensari I 2.753 2.753
Langensari II 10.235 10.235
Jumlah 53.972 53.972 Sumber: Dinas Kesehatan
4. Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya
Tingkat Capaian kinerja indikator sasaran cakupan pelayanan kesehatan
dasar di puskesmas dan jaringannya pada tahun 2016 adalah 89%.
Realisasinya mencapai 89% atau tidak mencapai target yang direncanakan
sebesar 100%.
Indikator ini tidak tercapai karena pilihan masyarakat untuk mengakses
fasilitas pelayanan kesehatan dasar tidak semuanya ke Puskesmas dan
jaringannya karena mereka memilih memeriksakan kesehatannya ke dokter
keluarga terutama yang sudah menjadi peserta JKN. Sehingga capaian
cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya tahun
2016 hanya tercapai 89% dari target 100%, dan jika dibandingkan dengan
capaian tahun 2016 mengalami penurunan.
7) Sasaran :
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana
kesehatan
Pengukuran terhadap indikator sasaran meningkatnya kualitas, kuantitas
dan fungsi sarana prasarana kesehatan memperoleh hasil: ada 2 Indikator
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
sasaran, sebanyak 2 indikator sasaran mencapai target yang telah
direncanakan.
Tabel III.33 Pengukuran terhadap Indikator Sasaran Meningkatnya kuantitas, kualitas dan
fungsi sarana prasarana kesehatan
Indikator Sasaran Sat Rencana Realisasi Capaian% Ket Target
thn 2018
1. Persentase fasilitas
pelayanan kesehatan
(puskesmas/puskesm
as pembantu dan
jaringannya) yang
memenuhi standard.
% 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00
2. Persentase failitas
pelayanan kesehatan
(Rumah Sakit Umum
yang memenuhi
standar Kelas B Non
Pendidikan
% 95,00 95,00 100,00 Tercapai 100,00
Perbandingan capaian indikator sasaran meningkatnya kualitas dan fungsi
sarana parasarana kesehatan tahun 2014 s.d tahun 2015, disajikan sebagai
berikut:
Tabel III.34 Perbandingan Capaian Indikator
kualitas dan fungsi sarana parasaranakesehatan
Indikator Sasaran Sat Realisasi
2014
Realisasi
2015
Realisasi
2016 Ket
Target
thn
2018
1. Persentase fasilitas pelayanan
kesehatan (puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya) yang
memenuhi standard.
% 100,00 100,00 100,00 Tetap 100,00
2. Persentase fasilitas pelayanan
kesehatan (Rumah Sakit Umum
yang memenuhi standar Kelas B
Non Pendidikan
% 72,00 82,00 95,00 Meningkat 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya) yang memenuhi standard
Capaian kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas/
puskesmas pembantu dan jaringannya) yang memenuhi standard pada tahun
2016 sebesar 100% dengan realisasi 100% mencapai target yang
direncanakan sebesar 100%. Hasil capaian di tahun 2016 adalah sebesar
100% indikator sasaran. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan
(puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya)yang memenuhi standard
dapat dilaksanakan dengan target 10 Puskesmas dan 9 Puskesmas
Pembantu dan tercapai sebanyak 10 Puskesmas dan 9 Puskesmas
Pembantu. Untuk mencapai target pelayanan kesehatan yang memenuhi
standar sebesar 100% di tahun 2018, Pemerintah Kota Banjar telah
mengembangkan pelayanan kesehatan melalui peningkatan layanan UGD 24
jam di puskesmas dengan target 2 puskesmas yaitu puskesmas langensari 2
dan puskesmas pataruman 2.
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit Umum yang
memenuhi standar Kelas B Non Pendidikan
Capaian kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit
Umum yang memenuhi standar Kelas B Non Pendidikan pada tahun 2016
sebesar 100% dengan realisasi sebesar 95% sudah mencapai target yang
direncanakan sebesar 95%. Dibandingkan dengan realisasi capain tahun
2015 sebesar 82%.
Pemerintah Kota Banjar dalam meningkatkan kulitas pelayanan kesehatan
kepada seluruh lapisan masyarakat secara profesional dan bermutu masih
perlu meningkatkan sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan standar.
Keberhasilan pencapaian sasaran ini akan didukung dengan program-
program diantaranya: program obat dan perbekalan kesehatan, program
pelayanan administrasi perkantoran, program pengadaan peningkatan sarana
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
mata dan program pemeliharaan sarana dan prasarana. Adapun sarana
pelayanan kesehatan yang ada di Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum
Kota Banjar diantaranya:
a) Peningkatan Pelayanan IGD, Pelayanan rawat jalan, Pelayanan rawat inap
b) Peningkatan Pelayanan rujukan, Pelayanan gizi, Pelayanan Ambulance,
Pemulasaraan jenazah,
c) Pembangunan dan Pengembangan Laboratorium, Radiologi, ICU, Bedah
sentral, Haemodialisa
d) Peningkatan Kapasitas IPAL
8) Sasaran :
Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
Pengukuran terhadap sasaran meningkatnya pemerataan pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan memperoleh hasil sebagai berikut: terdapat 14
indikator sasaran, sebanyak 7 indikator sasaran melampaui/mencapai target
yang telah direncanakan dan 7 indikator sasaran tidak mencapai target.
Tabel III.35
Capaian indikator meningkatnya pemerataan palayanan kesehatan dan rujukan
Indikator Sasaran Sat. Rencana Realisasi Capaian
% Keterangan
1. Cakupan ketersediaan obat
esensial dan generic
% 100,00 78,57 78,57 Tidak Tercapai
2. Cakupan desa/kel UCI % 96,00 96,00 100,00 Tercapai
3. Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit
TBC BTA +
% 70,00 84,29 120,41 Tercapai
4. Cakupan penemuan dan
penanganan penderitapenyakit
DBD
% 100,00 100,00 100 Tercapai
5. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil
K4.
Orang 3.643,00 3.491 95,83 Tidak Tercapai
6. Cakupan Kunjungan Bayi (B12) Orang 12.007,00 3.231 26,91 Tidak Tercapai
7. Cakupan penjaringan anak
sekolah SD dan setingkat
SD/MI 113,00 110,00 97,35 Tidak Tercapai
8. Cakupan Pelayanan Nifas % 86,00 75,40 87,68 Tidak Tercapai
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Indikator Sasaran Sat. Rencana Realisasi Capaian
% Keterangan
9. Cakupan Komplikasi
Kebidanan yang ditangani
% 85,00 97,3 114,47 Tercapai
10. Cakupan Neonatal dengan
komplikasi yang ditangani
Orang 347,00 308,00 88,76081 Tidak Tercapai
11. AKI / 100.000 kelahiran Kasus 3,00 3,00 100,00 Tercapai
12. AKB / 1000 kelahiran Kasus 50,00 36,00 138,89 Tercapai
13. Cakupan Balita Gizi Buruk
mendapat perawatan
% 100,00 100,00 100,00 Tercapai
14. Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak
usia 6-24 bulan keluarga
miskin
% 40,00 37,12 92,80 Tidak Tercapai
Perbandingan capaian indikator kualitas dan fungsi sarana parasarana
kesehatan tahun 2014 s.d tahun 2016 , disajikan sebagai berikut:
Tabel III.36
Perbandingan meningkatnya pemerataan palayanan kesehatan dan rujukan
Indikator Sasaran Sat Realisasi
2014
Realisasi
2015
Realisasi
2016 Ket
Target
thn
2018
1. Cakupan ketersediaan obat
esensial dan generik
% 95,90 95,08 78,57 Menurun 100
2. Cakupan desa/kel UCI % 96,00 96,00 96,00 Tetap 100
3. Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit TBC BTA +
% 92,90 80,00 84,29 Meningkat 75
4. Cakupan penemuan dan
penanganan
penderitapenyakit DBD
% 100,00 100,00 100,00 Tetap 100
5. Cakupan Kunjungan Ibu
Hamil
K4
Ora
ng
3.598,00 3.467,00 3.491,00 Meningkat 3.921
6. Cakupan Kunjungan Bayi
(B12)
Ora
ng
2.832,00 3.300.00 3.231 Menurun 12.888
7. Cakupan penjaringan anak
sekolah SD dan setingkat
SD/
MI
112,00 113,00 110,00 Menurun 113
8. Cakupan Pelayanan Nifas % 81,00 77,95 75,40 Menurun 90
9. Cakupan Komplikasi
Kebidanan yang ditangani
% 88,90 85,83 97,3 Meningkat 95
10. Cakupan Neonatal dengan
komplikasi yang ditangani
Ora
ng
216,00 285,00 308,00 Meningkat 414
11. AKI / 100.000 kelahiran Ka
sus
4,00 4,00 3,00 Meningkat 3
12. AKB / 1000 kelahiran Ka
sus
33,00 12,00 36,00 Menurun 47
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Indikator Sasaran Sat Realisasi
2014
Realisasi
2015
Realisasi
2016 Ket
Target
thn
2018
13. Cakupan Balita Gizi Buruk
mendapat perawatan
% 100,00 100,00 100,00 Tetap 100
14. Cakupan pemberian
makanan pendamping ASI
pada anak usia 6-24 bulan
keluarga miskin
% 17,00 6,11 37,12 Meningkat 60
1. Cakupan Ketersediaan Obat Esensial dan Generik
Tingkat Capaian indikaor Sasaran cakupan ketersediaan obat esensial dan
generik pada tahun 2016 adalah 78,57% dengan realisasi ketersediaan obat
esensial dan generik sebanyak 55 buah dari target sebanyak 70 buah atau
78,57%.
Cakupan ketersediaan obat esensial dan generik tidak tercapai karena
adanya hambatan dalam proses pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
dikarenakan adanya kegagalan proses lelang di tingkat kementerian pusat
sehingga berdampak pada realisasi kegiatan di tingkat Dinas Kesehatan Kota
Banjar yang mepet di akhir tahun, juga ketidak sanggupan pihak distributor
dalam pengadaan obat, dan ada beberapa item/jenis obat yang secara harga
di e-katalog terlalu rendah dengan harga di pasaran sehigga pihak penyedia
obat tidak mau melayani kegiatan pengadaan obat tersebut, sehingga
realisasinya tercapai 10 paket dari 16 paket pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan atau 62,5%. Sehingga berdampak pada ketersediaan obat esensial
dan generik.
2. Cakupan Desa/Kel UCI
Realisasi capaian indikator sasaran Desa/Kelurahan UCI pada Tahun 2016
sebesar 96% atau mencapai target yang telah direncanakan sebesar 96%
dengan tingkat capaian kinerjanya sebesar 100%.
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah
desa/kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut
sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Jumlah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Desa/Kelurahan di Kota Banjar sebanyak 25 Desa/Kelurahan, namun pada
tahun 2015 Pemerintah Kota Banjar menargetkan 24 Desa/Keluarahan
mencapai target UCI (Universal Child Imunnization) saja atau hanya 96% dan
pada pelaksanaannya dapat diwujudkan sebanyak 24 Desa/Kelurahan.
Tabel III.37 Desa Mencapai Target UCI Tahun 2016
No Desa/Kel.
UCI 80%
BCG Polio 4 DPT/HB
/HIB3 Campak UCI %
Non
UCI %
1 PKM Banjar 1 85,84 94,85 90,99 103,00 3 100 0 0
2 PKM Banjar 2 87,12 91,67 91,67 84,09 2 100 0 0
3 PKM Banjar 3 81,83 87,84 86,97 83,08 2 100 0 0
4 PKM Purwaharja 1 89,73 83,93 83,93 92,41 2 100 0 0
5 PKM Purwaharja 2 86,77 84,13 84,13 99,47 2 100 0 0
6 PKM Pataruman 1 81,48 80,86 80,86 86,11 2 100 0 0
7 PKM Pataruman 2 78,86 79,27 78,05 97,15 2 66,7 1 33,3
8 PKM Pataruman 3 80,18 88,67 88,67 84,07 3 100 0 0
9 PKM Langensari 1 80,07 88,25 88,59 84,50 3 100 0 0
10 PKM Langensari 2 80,46 92,01 89,17 83,30 3 100 0 0
Jumlah 82,03 87,65 86,79 87,21 24 96,0 1 4,00
Sumber: Dinas Kesehatan
3. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA+
Tingkat capaian indikator sasaran cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit TBC BTA (+) pada tahu 2016 sebesar 120,41% atau
melampaui target yang direncanakan. Realisasi capaian indikator sasaran
cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) sebesar 84,29%
melampaui target yang direncanakan sebesar 70%. Jika dibandingkan
dengan capaian tahun 2015 ada peningkatan dari 80% menjadi 84,29%
(sebesar 4,29%).
Pencapaian kinerja cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
TBC BTA (+) tiga tahun ini (tahun 2014, 2015 dan 2016) menunjukan
perkembangan yang positif dengan ditunjukkan oleh perbandingan temuan
dan penanganan berada pada posisi 82,70% dengan kata lain pelaksanaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
kinerja dalam melakukan penemuan dan penanganan telah sesuai dengan
mekanisme yang telah dijalankan dengan dukungan program kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi terkait sehingga pemenuhan target pada tahun
2018 sebesar 75% sangat mungkin dicapai. Angka penemuan pasien baru
TBC BTA positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah persentase jumlah
penderita baru TBC BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah
perkiraan kasus baru TBC BTA positif dalam wilayah tertentu dalam kurun
waktu 1 tahun.
Tabel III.38 Penemuan Pasien TB Per UPK Tahun 2016
No Nama UPK Kasus Baru Kambuh
Keterangan L P Total L P Total
1 Banjar 1 8 3 11 0 0 0
2 Banjar 2 2 2 4 1 0 1 Target BTA (+) :
3 Banjar 3 10 7 17 0 0 0 107/100,000 x Jml Pddk
4 Purwaharja 1 12 1 13 0 0 0 adalah 210 Kasus
5 Purwaharja 2 4 0 4 0 0 0
6 Pataruman 1 19 2 21 2 0 2 Realisasi:
7 Pataruman 2 2 4 6 0 0 0 177 x 100% = 84,29%
8 Pataruman 3 9 5 14 0 0 0 210
9 Langensari 1 8 7 15 0 0 0
10 Langensari 2 11 5 16 0 0 0
12 RSUD Banjar 30 26 56 0 0 0
Jumlah 177
3
Sumber: Dinas Kesehatan
4. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Tingkat capaian Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
DBD pada tahun 2016 sebesar 100% dengan realisasi sebesari 100% atau
mencapai target yang telah direncanakan sebesar 100%. Jumlah kasus DBD
yang terjadi di Kota Banjar sebanyak 370 kasus dan dapat ditangani
sebanyak 370 kasus.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
46
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel III.39 Kasus DBD Dalam 1 Tahun (Tahun 2016)
No. Nama UPK Kasus IR/100.000
Pddk Jml Pddk
Jml
Kasus di
PE
Jml
Kasus di
Fog
1 Banjar 1 31 216,798 14.299 31 2
2 Banjar 2 22 241,360 9.115 22 7
3 Banjar 3 132 390,209 33.828 132 36
4 Purwaharja 1 47 343,617 13.678 47 19
5 Purwaharja 2 18 177,480 10.142 18 7
6 Pataruman 1 45 219,298 20.520 45 12
7 Pataruman 2 12 84,436 14.212 12 1
8 Pataruman 3 44 164,862 26.689 44 10
9 Langensari 1 12 37,054 32.385 12 0
10 Langensari 2 7 27,509 25.446 7 1
Jumlah 370
196,563 370 95
Sumber: Dinas Kesehatan
5. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Tingkat capaian kinerja indikator Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 pada
tahun 2016 sebesar 95,83%. Realisasi cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada
tahun 2016 adalah sebesar 3.491 orang (seluruh wanita hamil adalah 4.307
orang) dari target 3.643 orang. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun
2015 dengan realisasi 3.467 orang maka terjadi kenaikan sebesar 176 orang.
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 tidak tercapai karena adanya penurunan
sasaran ibu hamil sesaat, sehingga berdampak pada pencapaian cakupan
Kunjungan Ibu Hamil K4. Hambatan lain juga karena ada sebagian ibu hamil
yang proses melahirkannya didaerah lain..sehingga ketika jadwal kunjungna
kehamilan ke-4 mereka sudah pindah ke daerah lain,hal lainnya disebabkan
karena adanya kasus abortus sebelum jadwal kunjungan K4.
Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 adalah cakupan Ibu hamil yang telah
memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali
di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini mengukur
kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi ibu hamil sehingga
kesehatan janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal. Sesuai
tabel, nilai kunjungan ibu hamil K4 sebesar 81,05%, ketentuan dalam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
pedoman SPM bidang kesehatan tahun 2009 Depkes RI 2009 menyatakan
bahwa cakupan atau target K1 dan K4 yang diharapkan berkisar antara 80-
95%, sebaliknya standar cakupan ibu hamil yang ditoleransi mangkirnya
(default toleration) normalnya berkisar 5-20%, bila standar cakupan pelayanan
dan toleransi mangkir ini tidak terpenuhi, maka pada dasarnya pelaksanaan
program ANC (Antenatal Care) sangat jelek dan tidak terkendali.
Tabel III.40
Data Kunjungan Bumil Tahun 2016
No. Nama UPK Bumil K1 K4
Abs % Abs %
1 Banjar 1 296 264 89,2 205 69,3
2 Banjar 2 162 142 87,7 114 70,4
3 Banjar 3 812 773 95,2 727 89,5
4 Purwaharja 1 393 403 102,5 339 86,3
5 Purwaharja 2 284 225 79,2 190 66,9
6 Pataruman 1 562 474 84,3 444 79,0
7 Pataruman 2 334 318 95,2 303 90,7
8 Pataruman 3 226 234 103,5 208 92,0
9 Langensari 1 603 599 99,3 549 91,0
10 Langensari 2 635 442 69,6 412 64,9
Jumlah 4.307 3.874 89,9 3.491 81,1
Sumber: Dinas Kesehatan
Secara persentase, kinerja Pemerintah Kota Banjar untuk cakupan kunjungan
ibu hamil K4 adalah tercapai sebab standar cakupan pelayanan masih berada
dalam kisaran standar yang diharapkan.
6. Cakupan Kunjungan Bayi (B12)
Tingkat capaian kinerja indikator sasaran cakupan kunjungan bayi B 12 pada
tahun 2016 adalah 26,91% dengan realiasasi jumlah kunjungan bayi
sebanyak 3.231 bayi tidak mencapai target yang direncanakan sebanyak
12.007 bayi. Capaian kinerja pada tahun ini menurun dibandingkan dengan
tahun 2015 yang mampu melayani kunjungan bayi sebanyak 3.300 bayi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
48
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Cakupan Kunjungan Bayi (B12) tidak tercapai karena adanya penurunan
jumlah ibu yang melahirkan sebagai akibat dari menurunnya cakupan
kunjungan Ibu Hamil K-4 berdampak juga pada menurunnya cakupan
kunjungan Bayi (B12)
Selain itu ketidakberhasilan ini diakibatkan karena terlalu besarnya penetapan
target yang harus dicapai dan berbanding terbalik dengan jumlah kelahiran
bayi tiap tahunnya dengan kisaran 3500 sampai 4000 bayi lahir. Sebagai
bahan perbaikan di tahun mendatang, memandang perlu peninjauan kembali
target yang direncanakan melalui kajian dan formula perhitungan kunjungan
bayi sehingga diperoleh nilai target yang lebih realistis dan dapat
dipertanggungjawabkan. Perubahan target yang lebih realistis akan
dilaksanakan melalui pelaksanaan reviu dan revisi RPJMD. Disamping itu
optimalisasi terhadap operasional kunjungan bayi melalui kegiatan imunisasi
lengkap dan SDI DTK yang apabila salah satunya tidak terpenuhi akan
mengurangi kriteria kunjungan bayi.
7. Cakupan Penjaringan Anak Sekolah SD dan Setingkat
Tingkat capaian kinerja indikator sasaran cakupan penjaringan anak SD/MI
pada tahun 2016 adalah 97,35% dengan realisasi sebesar 110 atau tidak
mencapai target yang telah direncanakan sebesar 113
Cakupan penjaringan anak sekolah SD dan setingkat pada tahun 2016
menunjukkan jumlah 110 SD/MI. Tidak mencapai target yang ditentukan yaitu
113 SD/MI sehingga capaian kinerjanya mencapai 97,3%, sebagai
penyebabnya bukan karena tidak dilakukan penjaringan terhadap anak
sekolah tetapi karena adanya sekolah SD/MI yang dimerger sehingga secara
jumlah total berkurang dari 113 SD/MI menjadi 110 SD/MI, sehingga cakupan
real sebenarnya adalah 100%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
8. Cakupan Pelayanan Nifas
Tingkat capaian indikator sasaran cakupan pelayanan nifas pada tahun 2016
adalah 87,68% dengan realisasi sebesar 75,40% atau belum mencapai target
yang telah direncanakan sebesar 86%. Cakupan pelayanan nifas adalah
pelayanan kepada ibu & neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari
pasca persalinan sesuai standar. Angka absolut ibu nifas yang telah
memperoleh 3 kali pelayanan nifas pada tahun 2016 hanya bisa direalisasikan
sebanyak 3.130 orang dari total jumlah ibu yang melaksanakan persalinan
sebanyak 4.151 orang. Ketidakberhasilan capaian ini diindikasikan oleh
banyaknya ibu melahirkan di tempat pelayanan atau di ibu bidan dan tidak
sampai tuntas melakukan kunjungan tetapi meminta untuk terus pulang ke
tempat domisilinya.
Tabel III.41
Kunjungan Nifas (KF) tahun 2016
No Nama UPK Bulin KF1 KF2 KF3
Abs % Abs % Abs %
1 Banjar 1 291 204 70,1 203 69,8 197 67,7
2 Banjar 2 154 124 80,5 124 80,5 117 76,0
3 Banjar 3 752 697 92,7 697 92,7 697 92,7
4 Pataruman 1 378 277 73,3 275 72,8 256 67,7
5 Pataruman 2 272 190 69,9 189 69,5 193 71,0
6 Pataruman 3 562 405 72,1 402 71,5 363 64,6
7 Purwaharja 1 317 247 77,9 247 77,9 239 75,4
8 Purwaharja 2 190 202 106,3 197 103,7 186 97,9
9 Langensari 1 600 479 79,8 479 79,8 481 80,2
10 Langensari 2 635 434 68,3 417 65,7 401 63,1
Jumlah 4151 3.259 78,5 3.230 77,8 3.130 75,4
Sumber: Dinas Kesehatan
9. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Tingkat capaian kinerja indikator sasaran komplikasi kebidanan yang
ditangani pada tahun 2016 adalah 114,47%. Realisasi pada tahun 2016
dicapai sebesar 97,3% atau melampaui target yang direncanakan sebesar
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
50
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
85% dan ada peningkatan sebesar 11,47% bila dibandingkan dengan
realisasi tahun 2015
Tabel III.42 Data Komplikasi Kebidanan Ditangani (PK)
No Nama UPK Bumil Bulin Komplikasi Kebidanan ditangani PK
Abs %
1 Banjar 1 296 291 51 86,1
2 Banjar 2 162 154 33 101,9
3 Banjar 3 812 752 205 126,2
4 Pataruman 1 334 378 128 162,8
5 Pataruman 2 226 272 75 132,0
6 Pataruman 3 393 562 62 55,2
7 Purwaharja 1 284 317 40 59,9
8 Purwaharja 2 562 190 23 50,9
9 Langensari 1 603 600 125 103,6
10 Langensari 2 635 635 96 75,6
Jumlah 4307 4151 838 97,3
Sumber: Dinas Kesehatan
Tahun 2016 Pemerintah Kota Banjar menetapkan indikator sasaran ini sesuai
target ideal secara nasional dengan perhitungan jumlah seluruh Ibu hamil
dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama,
dihitung berdasarkan angka estimasi 20% dari total ibu hamil atau tingkat
capaian 80%. Keberhasilan penanganan komplikasi kebidanan ditunjukan
oleh angka penangan sebesar 97,3% yang menggambarkan sebuah
pencapaian yang positif karena secara mekanisme dan aspek pendukung lain
dalam pelayanan kesehatan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dengan
rumus sebagai berikut
Dengan :
A = Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan difinitif di
suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
B = Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
51
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Untuk jumlah sasaran komplikasi kebidanan yg ditangani penyebutnya adalah
20% dari total bumil = 20%×4307 = 861 jadi komlilkasi kebidanan yg ditangani
838/861 ×100% = 97,3 %
10. Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani
Capaian Kinerja Cakupan neontal dengan komplikasi yang ditangani pada
tahun 2016 sebesar 88,76% dengan realisasi 308 orang atau belum
mencapai dari target yang direncanakan sebesar 347 orang. Dibandingkan
dengan tahun 2015 sebanyak 285 orang pada tahun ini ada peningkatan
penanganan sebanyak 23 orang.
Ketidakberhasilan ini diindikasikan karena dalam pencatatan jenis atau
klasifikasi kompilasi neonatus masuk pada klasifikasi komplikasi MTBM,
maka perlu diadakan analisis, perbaikan secara administratif dalam
melaksanakan pendataan dan penyiapan tenaga pendataan yang handal
11. AKI/100.000 Kelahiran
Tingkat capaian kinerja indikator sasaran Angka Kematian Ibu per 100.000
kelahiran pada tahun 2016 sebesar 100%. Jumlah kematian ibu pada tahun
ini sebanyak 3 kasus tidak melebihi target yang direncanakan sebesar 3
kasus dan bila dibandingkan dengan tahun 2015 capaian indikator sasaran
ini sudah ada peningkatan.
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada
saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang
lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau
pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran
hidup. Angka kematian ibu merupakan indikator kesehatan yang cukup
penting. Angka kematian ibu diketahui dari jumlah kematian karena
kehamilan, persalinan dan ibu nifas per jumlah kelahiran hidup di wilayah
tertentu dalam waktu tertentu.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
52
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel III.43 Kematian Ibu dan Penyebabnya
No. Nama UPK
Jumlah
kematian
Ibu
Sebab Kematian Ibu
Jml Bayi
Lahir
Hidup
Pe
nd
a
Ra
ha
n
Hip
er
ten
si
In
fek
si
Ab
or
tus
GGN
Siste
m
GG
N
Met
a
Lai
n
1 Banjar 1 1 0 0 0 0 0 1 0 205
2 Banjar 2 0 0 0 0 0 0 0 0 124
3 Banjar 3 0 0 0 0 0 0 0 0 696
4 Pataruman 1 1 0 1 0 0 0 0 0 278
5 Pataruman 2 0 0 0 0 0 0 0 0 188
6 Pataruman 3 0 0 0 0 0 0 0 0 400
7 Purwaharja 1 1 1 0 0 0 0 0 0 245
8 Purwaharja 2 0 0 0 0 0 0 0 0 201
9 Langensari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 476
10 Langensari 2 0 0 0 0 0 0 0 0 434
Jumlah 3 1 1 0 0 0 1 0 3247
Sumber: Dinas Kesehatan
12. AKB/100.000 Kelahiran
Capaian indikator sasaran Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran pada
tahun 2016 sebesar 128,89%. Realisasi Angka Kematian Bayi per 100.000
kelahiran pada tahun 2016 menunjukan angka kejadian 36 kasus dari target
yang direncanakan sebesar 50 kasus, dengan kata lain angka capaian
dengan perkiraan lebih kecil jumlahnya sehingga dalam target kinerjanya
lebih baik. Tetapi jika dibandingkan dengan angka kejadian tahun 2016,
menunjukan peningkatan angka kematian bayi dari 12 kejadian menjadi 36
kejadian.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
53
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel III.44 Data Kelahiran Bayi Per UPK Tahun 2016
No Nama UPK Jumlah Bayi
Lahir Hidup
Jumlah Bayi
Lahir Mati Keterangan
1 Banjar 1 205 0
2 Banjar 2 124 1 IMR = Mo/L x 1000
3 Banjar 3 696 4 = 36/3247 x 1000
4 Pataruman 1 278 5 = 11,08
5 Pataruman 2 188 3
6 Pataruman 3 400 9 Mo : Jumlah kematian umur
7 Purwaharja 1 245 2
kurang dari 1 tahun
8 Purwaharja 2 201 2 L : Jumlah kelahiran
9 Langensari 1 476 7
10 Langensari 2 434 3
Jumlah 3.247 36
Sumber: Dinas Kesehatan
13. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Capaian kinerja cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan pada tahun
2016 pada tahun 2016 sebesar 100% sesuai dengan target yang
direncanakan sebesar 100%.
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang
ditangani di sarana pelayanan kesehatan kesehatan sesuai tatalaksana gizi
buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu. Pencapaian ini diharapkan
dapat terwujudnya setiap tahunnya mengingat bayi dibawah umur lima tahun
di Kota Banjar tidak ada yang bergizi maka angka kematian bayi dari tahun
ke tahunnya semakin berkurang.
Tabel III.45 Penanganan Bayi dan Balita Gizi Buruk
No. Uraian Bulan
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Balita Gizi Buruk
a. Tanpa gejala
Klinis
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
54
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
No. Uraian Bulan Total
b. Marasmus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Kwashiorkor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Marasmic –
Kwashiorkor
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Balita gizi buruk
yang ditangani
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Balita gizi buruk
yang meninggal
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber: Dinas Kesehatan
14. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24
bulan keluarga miskin
Tingkat capaian kinerja cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada
anak usia 6-24 bulan keluarga miskin pada tahun 2016 sebesar 92,8%.
Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga
miskin pada tahun 2016 menunjukan angka 37,12% atau 304 balita dari
jumlah target 40% atau 328 bayi. Cakupan pemberian makanan pendamping
ASI pada anak usia 6–24 bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan
pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 Bulan dari keluarga miskin.
Tabel III.46 pemberian makanan pendamping ASI Per Usia
No Uraian Bulan
Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Bayi (6-
12)
GAKIN
247 303 247 279 314 308 164 230 200 220 219 195 2926
2 Balita
(12-24)
Gakin
446 493 468 408 499 515 523 602 317 613 581 737 6202
3 Bayi (6-
12)
GAKIN
yg
mendapa
t MP-ASI
1 32 27 3 5 5 2 0 0 0 1 1 77
2 Bayi (12-
24)
GAKIN
yg
7 94 93 19 28 28 19 0 0 0 8 37 333
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
55
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
No Uraian Bulan
Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mendapa
t MP-ASI
Sumber: Dinas Kesehatan
Ketidakberhasilan pelaksanaan pemberian makanan pendamping ASI
disebabkan oleh prioritas pemberian makanan pendamping ASI realisasinya
tidak kepada semua bayi dari keluarga miskin. Pemberian makanan
pendamping Asi diprioritaskan pada bayi usia 0-6 bulan dengan status gizi
buruk dan berasal dari keluarga miskin. Pemerintah Kota Banjar mengambil
kebijakan untuk mendukung program ASI eksklusif dimana Ibu dan bayi usia
0-6 bulan yang tidak berstatus gizi buruk disarankan untuk menggunakan
ASI
9) Sasaran :
Meningkatnya cakupan akseptor KB
Pengukuran terhadap meningkatnya cakupan akseptor KB memperoleh
hasil: dari 5 Indikator sasaran, sebanyak 3 indikator sasaran
mencapai/melampaui target yang telah direncanakan dan 2 indikator sasaran
tidak mencapai target tetapi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Tabel III.47 Hasil Pengukuran Capaian Indikator cakupan akseptor KB
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian % Ket
1. Cakupan Angota Bina Keluarga
(BKB) ber KB
% 90,00 87,91 97,68 Tidak
Tercapai
2. Cakupan PUS Peserta KB
Anggota Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) Yang ber-KB
% 65,00 76,59 117,83 Tercapai
3. Prevalansi Peserta KB Aktif % 76,20 77,99 102,35 Tercapai
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
56
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian % Ket
4. Cakupan Pasangan Usia Subur
yang ingin ber-KB tidak terpenuhi
(unmeetneed)
% 7,00 9,97 57,52 Tidak
Tercapai
5. Cakupan Pasangan Usia Subur
yang isterinya dibawah usia 20
tahun
% 1,73 0,87 149,71 Tercapai
Perbandingan capaian indikator cakupan akseptor KB tahun 2016 dengan
tahun 2015 , disajikan sebagai berikut:
Tabel III. 48 Perbandingan capaian indikator cakupan akseptor KB
IndikatorSasaran Sat. Realisasi
2014
Realisasi
2015
Realisasi
2016 Ket
Target
thn
2018
1. Cakupan Anggota
Bina KeluargaBalita
(BKB) ber-KB.
% 89,39 87,87 87,91 Meningkat 95
2. Cakupan PUS
Peserta KB Anggota
Usaha Peningkatan
Pendapatan
Keluarga Sejahtera
(UPPKS) yang ber-
KB.
% 78,86 50,43 76,59 Meningkat 75
3. Prevalensi Peserta
KB aktif
% 80,76 79,91 76,81 Menurun 78,2
4. CakupanPasangan
Usia Subur yang
inginber-KB tidak
terpenuhi (unmet
need)
% 9.85 8,27 9,97 Menurun 5
5. Cakupan Pasangan
Usia Subur yang
isterinya dibawah
usia 20 tahun
% 1,83 0,78 0,87 Menurun 1,7
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
57
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1. Cakupan Anggota Bina KeluargaBalita (BKB) ber-KB.
Tingkat capaian indikator sasaran cakupan anggota bina keluarga balita
(BKB) ber-KB tahun 2016 sebesar 97,68 dengan realisasi sebesar 87,91%
belum mencapai target yang direncanakan sebesar 90%. Dibandingkan
dengan tahun 2015 sebesar 87,87% pada tahun ini mengalami peningkatan
sebesar 0,04%.
Keberhasilan indikator sasaran cakupan anggota KB balita (BKB) ber-KB
didukung dengan kegiatan pelatihan kader BKB, membentuk dan
mengembangkan kelompok BKB serta pemenuhan sarana prasarana di
kelompok BKB, melakukan analisis kemampuan kondisi kemampuan
wilayah, menyusun rencana kegiatan kelompok Bina Kelarga Balita dan
analisis data keluarga balita setiap tahun.
Realisasi indikator sasaran Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)
ber-KB diperoleh melalui rumus:
= 87,91 %
2. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang ber-KB
Tingkat capaian indikator sasaran cakupan PUS peserta KB anggota usaha
peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB pada
tahun 2016 adalah 117,83% dengan realisasi sebesar 76,59% dari target
sebesar 65,00% atau melebihi target yang di tentukan sebesar 11,59 %.
Realisasi ini ditunjukan dengan jumlah PUS peserta KB anggota usaha
peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
sebanyak 386 pasangan dari jumlah PUS total sebanyak 504 pasangan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
58
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Keberhasilan sasaran ini dipengaruhi peningkatan pembinaan
pemberdayaan ekonomi keluarga dan pameran hasil kelompok UPPKS. Hal
ini memotivasi terhadap kenaikan PUS kelompok UPPKS untuk ber KB.
Realisasi indikator sasaran diperoleh berdasarkan rumus :
= 76,59 %
Tabel III.49 PUS Keluarga Sejahtera Peserta KB berdasarkan Kelompok Th. 2016
NO. POKTAN PUS Peserta KB % Keterangan
1 BKB 7.841 7.406 94,45
2 BKR 2.376 2.134 89,81
3 BKL 3.341 2.814 84,23
4 UPPKS 504 386 76,59
Sumber: Badan KBPP
Tabel III. 50 Pencapaian Peserta KB Baru Th.2016
No. Kecamatan Target Jenis Alat Kontrasepsi %
IUD MOP MOW Implant Suntik Pil Kondom jml
1 Banjar
661 161 4 26 102 406 89 21
809
122,39
2 Pataruman
1.222 90 27 17 179 387 128 26
854
69,89
3 Purwaharja
485 68 10 22 82 339 63 43
627
129,28
4 Langensari
1.148 78 38 20 169 177 69 19
570
49,65
Jumlah
3.516 397 79 85 532 1.309 349 109
2.860
81,34
Sumber: Badan KBPP
3. Prevalansi Peserta KB Aktif
Prevalansi KB aktif pada umunya mendapat target pencapaian kinerja lebih
dari target yang ditetapkan yaitu untuk PUS/Pasangan Usia Subur per
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
59
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Desember 2016 sebanyak 35.285 sedangkan jumlah perserta KB aktif
27.518 artinya CU/PUS adalah 77,99% melebihi target yang direncanakan
sebesar 76,20% sehingga tingkat capaian indikator sasaran Prevalansi KB
aktif tahun 2016 adalah 102,35%.
Tabel III. 51
Capaian CU Per Mix Kontrasepsi Kota Banjar sampai dengan Bulan Desember
Tahun 2016
No. Kecamatan Jenis Alat Kontrasepsi
IUD MOP MOW Implant Suntik Pil Kondom Jumlah
1 Banjar 1.178 259 492 662 3.544 1.664 317 8.116
2 Pataruman 864 238 405 1.376 2.849 1.720 176 7.628
3 Purwaharja 327 120 174 496 4.162 749 116 6.144
4 Langensari 718 228 313 1.177 1.563 1.473 158 5.630
Jumlah 3.087 845 1.384 3.711 12.118 5.606 767 27.518
Sumber: Badan KBPP
Realisasi capaian prevalansi KB aktif diperoleh dengan rumus sebagai berikut
:
= 77.99 %
Kontribusi Pemerintah Daerah untuk mendukung prevalensi peserta KB aktif
yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan cara melakukan pertemuan
persiapan pelayanan KB, menyusun rencana kegiatan PPM-Peserta KB Aktif
yang dituangkan di RPJMD, melakukan analisa sasaran (PUS) data
pencapaian KB baru dan aktif setiap bulan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
60
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel III. 52 Capaian Per Mix Kontrasepsi Kota Banjar 2016
MIX KONTRASEPSI TARGET
2016 REALISASI 2016 % PESERTA KB BARU
(PB)
IUD 628 397 63,22
MOW 615 85 13,82
MOP 46 79 171,74
IMPLANT 1099 532 48,41
KONDOM 72 109 151,39
SUNTIK 902 1.309 145,12
PIL 154 349 226,62
PB MKJP 67,92% 38,22% 56,27
PB KB PRIA 118 188 159,32
PESERTA KB AKTIF (PA) 23.045 27.518 119,41
PA MKJP/ CPR 25,61% 32,80% 128,11
PA KB PRIA 1.029 1.612 156,66
PUS 35.825 38.685 107,98
CU/PUS 76,2 76,81 100,80
Sumber: Badan KBPP
Sedangkan kontribusi dari swasta/masyarakat dengan cara melakukan
penerimaan, penyiapanan penyaluran alat obat kontrasepsi dan mengikuti
orientasi pelatihan KB yang difasilitasi oleh pemerintah.
4. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi
(unmeetneed)
Tingkat capaian indikator sasaran cakupan pasangan usia subur yang ingin
ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) pada tahun 2016 adalah sebesar
57,52% dengan realisasi capaian sebesar 9,97% belum mencapai target
yang direncanakan sebesar 7 %.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
61
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel III.53 Evaluasi Unmetneed tahun 2016
NO KECAMATAN PUS HAMIL IAS IAD TIAL JUMLAH %
1 BANJAR 10.395 327 857 521 497 1018 9,79
2 PATARUMAN 10.057 404 729 667 629 1296 12,89
3 LANGENSARI 10,917 336 1463 425 464 889 8,14
4 PURWAHARJA 4,456 230 311 181 189 370 8,30
TOTAL 35.825 1.297 3.360 1.794 1.779 3.573 9,97
Sumber: Badan KBPP
Besaran angka ini menunjukan Jumlah Pasangan Usia Subur bukan peserta
KB ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi sampai dengan periode
penilaian dimana jumlah tidak ingin anak lagi sebanyak 3.573 Peserta dari
jumlah Pasangan Usia Subur sebanyak 35.371 Pasangan.
Optimalnya sumber daya yang ada dan dukungan program kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi terkait merupakan salah satu faktor berhasilnya
Pemerintah Kota Banjar dalam mencapai target cakupan pasangan usia
subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi, terutama optimalisasi lini lapangan
yang melaksanakan konseling.
5. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun
Tingkat capaian indikator sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang
isterinya di bawah usia 20 tahun pada tahun 2016 adalah 149,71% dengan
realisasi capaian sebesar 0,87% melampaui target yang direncanakan
sebesar 1.73%.
Hasil realisasi cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20
tahun diperoleh dengan rumus:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
62
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
= 0,87 %
Tabel III.54 Pernikahan dan Rata-rata Usia kawin
No. Kecamatan
Jumlah
Pernika
han
Pertama
Usia Pernikahan Rata -
Rata
Usia
Kawin
10-15 16-20 21-25 26-30 31-35 Jumlah
1 Langensasri 377 0 86 180 91 20 377 20
2 Purwaharja 124 2 36 67 18 5 128 18
3 Pataruman 171 4 61 80 41 35 221 20
4 Banjar 338 0 87 132 48 17 284 19
Kota Banjar 1010 6 270 459 198 77 1010 19
Sumber: Badan KBPP
Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun adalah
suatu keadaan pasangan suami istri yang isterinya masih di bawah usia 20
tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang
melahirkan dan anak yang dilahirkan. Cara menghitung indikator
keberhasilan adalah jika proporsi PUS yang usia isterinya dibawah 20 tahun
semakin menurun (di bawah 3,5%) berarti daerah tersebut telah berhasil
dalam menyelenggarakan program pendewasaan usia perkawinan.
Keberhasilan ini akan terus dipertahankan melalui program kegiatan yang
mendukung terhadap upaya peningkatan cakupan yang telah dilakukan
melalui:
a. Peningkatan akses informasi,
b. Peningkatan akses pelayanan PIK-Remaja,
c. Peningkatan kualitas dan pengelolaan, jaringan serta keterpaduan
program PIK-Remaja.
Tabel III.55 PIK Remaja Tahun.2016
No Kecamatan Kondisi PIK Remaja
Tumbuh Tegak Tegar Jumlah
1 Banjar 6 1 1 8
2 Pataruman 6 2 1 9
3 Langensari 3 3 3 9
4 Purwaharja 0 2 2 4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
63
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
No Kecamatan Kondisi PIK Remaja
Kota Banjar 15 8 7 30
Sumber: Badan KBPP
Program PIK Remaja memberikan kontribusi yang besar terhadap indikator
median pertama usia perkawinan dan sekaligus dapat diketahui tingkat
ASFR 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate atau wanita kelompok usia 15-
19 tahun yang melahirkan per 1000 wanita). Peningkatan pengetahuan usia
remaja berbasis masyarakat dan sekolah melalui generasi berencana atau
program Genre yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjar juga
memberikan kontribusi yang cukup besar, remaja diberikan pengetahuan
mengenai reproduksi sehingga remaja dapat meningkatkan pengetahuan,
sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dan
pemenuhan hak-hak reproduksi bagi remaja secara terpadu dengan
memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
Pemerintah Kota Banjar akan terus berupaya untuk meningkatkan capaian
kinerja ini terutama terhadap capaian yang belum mencapai target. Untuk
optimalisasi capaian target di tahun mendatang Pemerintah Kota banjar
akan meningkatkan dan mengembangkan prioritas dan perencanaan
strategis pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan melalui:
1) Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana (KB) berkualitas
yang merata adalah upaya yang strategis dalam pengendalian kelahiran
(kuantitas/jumlah penduduk)
2) Penguatan Advokasi dan KIE serta Penguatan Kelembagaan dan
Ketenagaan merupakan upaya mendasar dalam meningkatkan jumlah
akseptor KB
3) Pembinaan dan Permberdayaan Keluarga adalah upaya dalam rangka
meningkatkan dan mempertahankan jumlah akseptor KB serta
kemandirian ber-KB
4) Penguatan program Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan prasyarat
penyiapan anak usia dini yang berkualitas. BKB perlu untuk
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
64
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
dikembangkan dan dipertahankan menjadi bagian dari Program Nasional
PAUD Holistik terintegrasi melalui program Kampung KB Terintegrasi.
5) Peningkatan pengetahuan usia remaja berbasis masyrakat dan sekolah
melalui generasi berencana (program Genre). Program ini untuk
mendukungcapaian PUS yang isterinya di bawah usia 20 tahun.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
65
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
10) Sasaran :
Berkembangnya Jumlah UMKM dan Koperasi
Pengukuran terhadap Meningkatnya Jumlah UMKM dan Koperasi melalui 2
(dua) indikator sasaran, yaitu Usaha Mikro dan Kecil dan Koperasi Aktif. Kedua
indikator dinyatakan mencapai/melampaui target yang telah direncanakan.
Tabel III.56
Capaian indikator jumlah UMKM dan koperasi
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian
% Keterangan
1. Usaha Mikro dan
Kecil
% 98,98 99,97 100,01 Tercapai
2. Koperasi aktif % 46,63 63,08 135,27 Tercapai
Perbandingan capaian indikator cakupan jumlah UMKM tahun 2014, 2015
dengan tahun 2016 , disajikan sebagai berikut:
Tabel III.57
Perbandingan capaian indikator jumlah UKMK dan koperasi
Indikator
Sasaran Satuan
Realisasi
2014
Realiasi
2015
Realisasi
Tahun
2106
Ket
Target
tahun
2018
1. Usaha
Mikro
dan Kecil
% 99,01 100,16 99,97 Menurun 98,97
2. Koperasi
aktif
% 44,78 55,24 63,08 Meningkat 50,31
Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Misi 2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
66
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1. Usaha Mikro dan Kecil
Tingkat capaian indikator sasaran cakupan usaha mikro dan kecil pada
tahun 2016 adalah 101,00%. Realisasi jumlah usaha mikro kecil sebesar
99,97% melampaui target yang direncanakan sebesar 98,98%.
Keberhasilan capaian ini ditunjukan oleh realisasi jumlah usaha mikro
sebanyak 6915 unit dari target yang direncanakan sebanyak 6826 unit atau
101,304% dan realisasi jumlah usaha kecil sebanyak 853 unit dari target
yang direncanakan sebanyak 776 unit atau 109,9227 %. Cakupan jumlah
usaha mikro dan kecil pada tahun 2015 sebesar 100,16 % atau lebih besar
jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 100,04%.
Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif UKM, Program Penciptaan Iklim Usaha UKM Kondusif dan
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM.
Capaian indikator telah banyak dilakukan agar UMKM dapat terus
berkembang diantaranya adalah pembinaan, upaya peningkatan pemasaran
UMKM bermitra dengan pasar modern, fasilitasi sertifikat PIRT dan halal.
Namun demikian masih saja ada hambatan-hambatan diantaranya masih
rendahnya kualitas produk terutama dalam hal kemasan, legalitas produk
(PIRT dan halal) serta adanya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat
diantaranya kenaikan BBM, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan kenaikan
gas yang berdampak pada peningkatan biaya produksi sehingga
berpengaruh terhadap omset, maka jika UKM tidak cepat tanggap terhadap
kondsi ini, tidak menutup kemungkinan banyak UMKM yang gulung tikar
. 2. Koperasi aktif
Tingkat capaian indikator sasaran koperasi aktif pada tahun 2016 adalah
135,27%. Realisasinya sebesar 63,08% melampaui target yang telah
direncanakan sebesar 46,63%. Sedangkan realisasi jumlah koperasi aktif
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
67
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
pada tahun 2015 sebesar 55,24% atau lebih kecil dibandingkan tahun 2016
sebesar 63,08%. Meningkatnya capaian ini didukung oleh pelaksanaan
program kegiatan di instansi terkait terutama dilaksanakannya pendataan
dan pembenahan secara administratif kepada seluruh koperasi di Kota
Banjar dengan hasil menunjukan semula ada 147 unit koperasi menjadi 127
unit koperasi, ditambah 3 unit koperasi yang baru terbentuk, jadi total
koperasi pada tahun 2016 menjadi 130 unit. Hal ini dilakukan sesuai amanat
Undang – Undang No. 25 Tahun 1992, bahwa koperasi yang pasif lebih baik
di bubarkan atau di marger dengan koperasi lain. salah satu indikator
koperasi aktif adalah menyelenggarakan rapat anggota tahunan minimal dua
tahun secara berturut-turut. Dari sejumlah 130 unit koperasi yang secara
aktif melaksanakan RAT setiap tahunnya dalam kurun waktu dua tahun
terakhir ada sebanyak 82 unit koperasi aktif. Menunjuk pada target capaian
tahun 2017 cakupan koperasi aktif di Kota Banjar sudah memenuhi target.
Untuk mempertahankan keberhasilan ini Pemerintah Kota Banjar akan
melanjutkan program kegiatan yang sudah berjalan dan memberikan porsi
anggaran yang cukup dengan prioritas pada pelaksanaan program
peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
11) Sasaran :
Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan industri pengolahan
Pengukuran terhadap meningkatnya konstribusi dan pertumbuhan industri
pengolahan memperoleh hasil melalui 2 indikator sasaran, satu indikator
mencapai/melampaui target yang telah direncanakan dan satu indikator belum
dapat diukur.
Tabel III.58
Capaian Indikator kontribusi dan pertumbuhan industri pengolahan
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian
% Ket
1. Pertumbuhan industri
pengolahan
IKM
Formal
535 561 104,86
Tercapai
2. Kontribusi sektor % 12,56 - - Belum
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
68
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian
% Ket
perindustrian terhadap
PDRB
Diukur
Perbandingan capaian indikator cakupan kontribusi dan pertumbuhan
industri pengolahan tahun 2014, 2015 dengan tahun 2016 , disajikan sebagai
berikut:
Tabel III.59 Perbandingan Capaian Indikator kontribusi dan
pertumbuhan industri pengolahan
Indikator Sasaran Satuan Realisasi
2014
Realiasai
2015
Realisasi
2016
Ket Target
2018
1. Pertumbuhan
industri
pengolahan
(unt)
IKM Formal 540 554 561 Meningkat 545
2. Kontribusi
sektor
perindustrian
terhadap PDRB
% 11,15 10,74 Belum
diukur
Belum
Diukur
12.73
1. Pertumbuhan industri pengolahan
Tingkat capaian indikator sasaran pertumbuhan industri pengolahan pada
tahun 2016 adalah 104,86%. Realisasi jumlah pertumbuhan industri
pengolahan sebanyak 561 IKM melampaui dengan target yang
direncanakan sebanyak 535 IKM.
Pada tahun 2016 ini, pertumbuhan industri pengolahan mengalami
peningkatan yang cukup signifikan, hal ini ditunjukan dengan adanya
penambahan jumlah industri pengolahan sebanyak 7 unit yang semula pada
tahun 2015 sebanyak 554 unit di tahun 2016 menjadi sebanyak 561 unit,
penambahan tersebut terdiri dari industri Mikro 2 unit dan industri Menengah
5 unit. Keberhasilan indikator sasaran ini di dukung melalui program kegiatan
di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Kerja sebanyak 7538
orang. Dengan total investasi Rp 89.366.679,5 milyar, dengan penyerapan
tenaga.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
69
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
2. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB
Tingkat capaian indikator sasaran kontribusi sektor perindustrian terhadap
PDRB pada tahun 2016 tidak dapat diukur sehubungan data PDRB Tahun
2016 belum tersedia.
12) Sasaran :
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan
Pengukuran terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan
memperoleh hasil melalui 1 (satu) indikator sasaran, satu indikator ini belum
dapat diukur untuk tahun 2016.
Tabel III.60
Capaian indikator kontribusi sektor perdagangan
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian
% Ket
1. Kontribusi sektor
perdagangan
terhadap PDRB
% 36,52 - - Belum
diukur
Perbandingan capaian indikator kontribusi sektor perdagangan tahun 2014
s.d tahun 2016 disajikan sebagai berikut:
Tabel III.61
Perbandingan indikator kontribusi sektor perdagangan
Indikator Sasaran Satuan Realisasi
2014
Realisasi
2015
Realisasi
2016 Keterangan
Target
tahun
2018
1. Kontribusi sektor
perdagangan
terhadap PDRB
% 31,61 31,07 - Belum diukur 37,33
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
70
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1. Konstribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB
Tingkat capaian indikator sasaran cakupan kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB pada tahun 2016 ini belum diukur sehubungan data PDRB
Tahun 2016 belum tersedia. Untuk jumlah anggaran kegiatan tahun 2016
Rp. 156.300.000,- sedangkan realisasi anggaran kegiatannya Rp.
115.400.000,- berdasarkan penetapan kinerja yang telah dibuat bahwa
target indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di tahun 2016
sebesar 36.52%, Cakupan jumlah kontribusi perdagangan terhadap PDRB di
tahun 2016 mengalami perubahan metode perhitungan tahun dasar yaitu
dari tahun dasar 2000 menjadi tahun 2010. Oleh karena hal tersebut, target
dan realisasi belum dapat dibandingkan kecuali dilihat dari pergerakan
angka yang telah disamakan dalam metode perhitungannya dan
dikoordinasikan dengan Badan Pusat Statistik.
Dalam menunjang Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjar pada tahun 2016
target konstribusi sektor perdagangan terhadap PDRB berdasarkan harga
konstan adalah 36,52%. Namun berhubung dari mulai tahun 2014 terdapat
perubahan metode perhitungan tahun dasar yaitu dari tahun dasar 2000
menjadi tahun 2010, maka target dan realisasi tidak dapat dibandingkan,
kecuali dilihat dari pergerakan angka yang telah disamakan dalam metode
perhitungannya.
Pada umumnya struktur ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun
mengalami perubahan pola konsumsi masyarakat, berikut tiga hal yang
melatarbelakangi perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke tahun 2010,
adalah sebagai berikut:
- Pengaruh perekonomian global terhadap struktur perekonomian nasional
dalam sepuluh tahu terakhir.
- Rekomendasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)
- Menjaga konsistensi antara tiga pendekatan PDB dan memperkecil
perbedaan antara PDB nasional dan PDRB.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
71
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Manfaat dari pergeseran tahun dasar 2000 ke tahun dasar 2010 ini, yaitu:
- Memberikan gambaran perekonomian nasional kini
- Meningkatkan kualitas data PDB/PDRB yang dihasilkan, meliputi
pergeseran struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.
- Menjadikan data PDB/PDRB dapat diperbandingkan secara
internasional.
Implikasi yang terjadi akibat adanya perubahan tahun dasar 2000 ke tahun
dasar 2010, yaitu:
- Meningkatnya nominal PDB, yang pada gilirannya akan berdampak pada
pergeseran kelompok pendapatan negara suatu daerah dari rendah,
menjadi menengah atau tinggi.
- Akan mengubah indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio
investasi dan tabungan, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan
ekonomi.
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk modelling dan
forecasting.
Pergeseran tahun dasar pada PDRB atas dasar harga konstan dari tahun
2000 ke tahun 2010 dilandasi oleh beberapa alasan pokok sebagai berikut:
- Perekonomian Indonesia relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun
terakhir terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi
yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-
produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5
(lima) atau 10 (sepuluh) tahun sekali;
- Teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan
dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDB seperti data
Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks Harga Produsen
(IHP)/Producer Price Index (PPI);
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
72
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- Tersedianya kerangka kerja Supply and Use Tables (SUT) yang
digunakan untuk benchmarking/menetapkan PDB.
Dari hasil perbandingan angka tersebut dari tahun 2014 ke tahun 2015
terdapat penurunan angka sebesar 0,54%, hal ini disebabkan karena
adanya kenaikan pada sektor lain, diantaranya sektor informasi dan
komunikasi, selain itu juga disebabkan terjadinya pergeseran/penambahan
konstribusi di sektor lain walaupun pergerakanya hanya sedikit-sedikit.
Jika dilihat dari konstribusi terhadap total PDRB memang terjadi
penurunan hal ini disebabkan adanya kenaikan pada sektor lain diantaranya
sektor informasi dan komunikasi, namun jika dilat dari angka PDRB Kota Banjar
atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha tetapi ada
peningkatan, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel III.62
Peningkatan dari angka PDRB Kota Banjar atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha
No Lapangan Usaha
Perdagangan
2013 (Milyar
Rupiah)
2014 (Milyar
Rupiah)
2015 (Milyar
Rupiah) Ket
1 Pedagang besar dan
eceran, reparasi mobil
dan sepeda motor
698,51 724,72 748,48
2 Penyediaan
akomodasi dan
makan minum
59,53 62,70 66,81
758,04 787,42 815,29
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
73
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
13) Sasaran :
Meningkatnya Realisasi Investasi
Pengukuran terhadap Meningkatnya realisasi investasi memperoleh hasil:
ada 1 Indikator sasaran untuk capaiannya tidak mencapai target yang
diharapkan.
Tabel III.63
Capaian indikator realisasi investasi
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian
% Keterangan
1. Meningkatnya realisasi
investasi % 10,00 6,15 61,50
Tidak
Tercapai
Perbandingan capaian indikator Meningkatnya realisasi investasi tahun
2014 sampai dengan tahun 2016, disajikan sebagai berikut:
Tabel III.64
Perbandingan capaian indikator realisasi investasi
Indikator Sasaran Satuan Realisasi
2014
Realisasi
2015
Realisas
i 2016 Keterangan
Target
tahun
2018
1. Meningkatnya
realisasi investasi % 15,16 5,68 6,15 Meningkat 12,00
1. Meningkatnya Realisasi Investasi
Tingkat capaian indikator sasaran cakupan indikator realisasi investasi
adalah 61,50% dengan realisasi sebesar 6,15% atau belum mencapai target
yang direncanakan sebesar 10,00 %.
Berdasarkan rumus :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
74
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Berdasarkan rumus diatas kenaikan realisasi investasi mengalami
peningkatan yang sangat berarti yakni jumlah investasi pada tahun 2016 tercatat
sebesar Rp. 75.499.785.261 atau sebesar 6,15% dari tahun sebelumnya
Tabel III.65 Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor/Sub Sektor
No Sektor/Sub Sektor Realisasi Tahun 2015 Realisasi Tahun 2016
Unit Usaha Investasi (Rp) Unit Usaha Investasi (Rp)
1. Perdagangan &
Jasa
106 57.012.700.009 148 71.925.752.261
2. Industri 13 6.394.000.000 10 2.384.000.000
3. Koperasi - - - -
4. Perhotelan - - 1 100.000.000
5. Restoran 2 260.000.000 1 15.000.000
6. Angkutan 10 1.670.000.000 4 1.095.033.000
7. Perternakan - - - -
8. Kesehatan 3 550.000.000 - -
Jumlah 134 164 75.499.785.261
Sumber data: BPMPPT
Realisasi Indikator Kinerja kenaikan realisasi investasi Tahun 2016
sebesar 6,15 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015
sebesar 5,68%, hal ini dipengaruhi oleh faktor penyebab terjadinya penurunan
nilai realiasasi investasi antara lain:
a. Kurangnya permodalan dan terbatasnya proses pembiayaan
b. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar
c. Pengaruh nilai tukar
d. Penurunan nilai tukar mata uang domestik akan menaikan produk-produk
impor
e. Pengaruh tingkat suku bunga
f. Pengaruh tingkat inflasi
g. Sumber daya manusia dan permasalahan kebijakan ketenagakerjaan,
yang tidak transfaran mengakibatkan kondisi ketenagakerjaan menjadi
kurang produktif, tenaga kerja yang tidak terampil, etos kerja yang lemah,
kenaikan upah minimum yang terlalu cepat dan maraknya demo dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
75
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
pemogokan serta kasus-kasus perburuhan yang membuat investor
melakukan relokasi usahanya ke beberapa negara tenaga yang lebih
kondusif. Tingkat pendidikan dan rendahnya kompetensi yang dimiliki
sumber daya manusia telah menjadi salah satu pertimbangan investor
untuk berinvestasi di daerah.
h. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif
i. Terbatasnya akses pasar menyebabkab produk yang dihasilkan tidak
dapat dipasarkan secara kompetitif di pasar nasional.
BPMPPT dengan kegiatan promosi sudah berupaya dengan anggaran
yang ada berupaya mempromosikan potensi–potensi investasi dan
mengenalkan Kota Banjar kepada investor tetapi tugas ini tidak berarti jika
sektor-sektor teknis tidak ikut serta mempromosikan Kota Banjar. Didalam
kegiatan promosi tersebut BPMPPT aktif mengundang Kantor Dagang (KADIN)
Kota Banjar untuk ikut serta dalam mempromosikan Kota Banjar kepada relasi-
relasi pengusaha potensial serta aktif memfasilitasi UMKM dengan KADIN Kota
Banjar.
Tidak tercapainya realisasi investasi bisa dipahami jika melihat gejolak
ekonomi nasional dan akan berpengaruh pada daerah, lemahnya pergerakan
ekonomi nasional dikarenakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
(USD), dan masih kurang terurusnya berbagai sarana dan prasarana. Gejolak
ekonomi dengan adanya kelemahan tukar rupiah dapat menyebabkan
pembiayaan yang menggunakan mata uang asing (USD) akan sangat terganggu
sehingga investor akan bersifat menunggu jika akan melakukan investasinya.
Belum optimalnya perkembangan infrastruktur diantaranya kawasan
industri, akses transportasi ke pelabuhan dalan lain sebagainya. Jika
pembangunan infrastruktur mengandalkan APBD akan sangat lambat
dikarenakan pembangunan infrastruktur itu biayanya mahal, yang paling cepat
itu jika sektor swasta mulai masuk dan ikut mengembangkan infrastruktur
tersebut. Agar investor berminat, Pemerintah Kota Banjar harus menyiapkan
kawasan strategis serta berbagai kemudahan perizinan, antara lain kawasan
industri, kesehatan, perumahan dan pendidikan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
76
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Rencana yang akan dilakukan untuk mencapai target di akhir tahun 2018,
akan mengupayakan mempermudah perijinan investasi di Kota Banjar,
khususnya BPMPPT yang telah berusaha melayani investor agar merasa
nyaman, memberikan kemudahan dalam perijinan dan struktur yang
mendukung. Hal ini didukung Forum Investasi Kota Banjar (Banjar City
Investment Forum) dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Banjar Nomor
582/.Kpts.166-BPMPPT/2013 yang dibentuk dalam rangka mendukung dan
menciptakan iklim investasi yang kondusif serta upaya strategi dalam menarik
minat investor dan percepatan realisasi investasi di Kota Banjar.
Adapun Banjar City Investment Forum terdiri dari beberapa divisi dalam
pelaksanaan tugasnya, yaitu :
a. Divisi promosi
b. Divisi hubungan kerjasama
c. Divisi mediasi fasilitasi dan penanggulangan permasalahan
d. Divisi Pemberdayaan UMKM
14) Sasaran :
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, Perikanan dan Kehutanan
Pengukuran terhadap Meningkatnya kontribusi sektor pertanian,
perkebunan dan peternakan memperoleh hasil: ada 9 Indikator sasaran,
sebanyak 5 indikator mencapai target yang belum dapat diukur, dan 3 indikator
tidak mencapai target yang direncanakan dan 1 indikator sasaran dapat
mencapai target yang direncanakan..
Tabel III.66
Capaian Indikator kontribusi sektor peranian, perkebunan dan peternakan
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian% Keterangan
1. Kontribusi sektor
pertanian terhadap
PDRB
% 16,11 - - Belum diukur
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
77
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian% Keterangan
2. Kontribusi sektor
perkebunan terhadap
PDRB
% 1.90 - - Belum diukur
3. Kontribusi sektor
peternakan terhadap
PDRB
% 4.49 - Belum diukur
4. Kontribusi sektor
kehutanan terhadap
PDRB
% 0.10 - - Belum diukur
5. Kontribusi sektor
perikanan terhadap
PDRB
% 0.29 - - Belum diukur
6. Produksi Padi Ton 45.200 44.494 98,44 Tidak
Tercapai
7. Produksi Jagung Ton 3.300 2.805 85,00 Tidak
Tercapai
8. Produksi Kedelai Ton 1.250 1.088 87,44 Tidak
Tercapai
9. Produksi Daging Sapi Ton 573 760,26 132,68 Tercapai
Perbandingan capaian indikator kontribusi sektor pertanian, perkebunan
dan peternakan tahun 2014, 2015 dengan tahun 2016, disajikan sebagai berikut:
Tabel III.67
Perbandingan indikator kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan
Indikator Sasaran Sat Realisasi
2014
Realisasi
2015
Realisasi
2016 Ket
Target
tahun
2018
1. Kontribusi sektor
pertanian
terhadap PDRB
% 15,76 16,10 - - 16,13
2. Kontribusi sektor
perkebunan
terhadap PDRB
% 1,87 1,89 - - 1,92
3. Kontribusi sektor % 4,43 4,48 - - 4,49
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
78
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Indikator Sasaran Sat Realisasi
2014
Realisasi
2015
Realisasi
2016 Ket
Target
tahun
2018
peternakan
terhadap PDRB
4. Kontribusi sektor
kehutanan
terhadap PDRB
% 0,06 0,09 - - 0,12
5. Kontribusi sektor
perikanan
terhadap PDRB
% 0,25 0,28 - - 0,31
6. Produksi Padi Ton 42.012,00 39.766,00 44.494,00 Meningkat 45.400
7. Produksi Jagung Ton 398 108,00 2.805 Meningkat 4000
8. Produksi Kedelai Ton 216 1.353,00 1.088 Menurun 1,350
9. Produksi Daging
Sapi
Ton 593 597,00 760,26 Meningkat 575
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
Tingkat capaian indikator sasaran kontribusi sektor pertanian terhadap
PDRB pada tahun 2016 tidak dapat diukur sehubungan data PDRB Tahun
2016 belum tersedia.
2. Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB
Tingkat capaian indikator sasaran kontribusi sektor perkebunan terhadap
PDRB pada tahun 2016 tidak dapat diukur sehubungan data PDRB Tahun
2016 belum tersedia.
3. Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB
Tingkat capaian indikator sasaran kontribusi sektor perternakan terhadap
PDRB pada tahun 2016 tidak dapat diukur sehubungan data PDRB Tahun
2016 belum tersedia.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
79
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
4. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
Tingkat capaian indikator sasaran kontribusi sektor kehutanan terhadap
PDRB pada tahun 2016 tidak dapat diukur sehubungan data PDRB Tahun
2016 belum tersedia.
5. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB
Tingkat capaian indikator sasaran kontribusi sektor perikanan terhadap
PDRB pada tahun 2016 tidak dapat diukur sehubungan data PDRB Tahun
2016 belum tersedia.
Dari ke lima sasaran ini di dukung oleh program kegiatan Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan dengan program peningkatan ketahanan pangan,
program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, program
peningkatan produksi pertanian/perkebunan, program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak, program peningkatan produksi hasil
peternakan, program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan,
program peningkatan produksi peternakan, program pemanfaatn potensi sumber
daya hutan, program rehabilitasi hutan dan lahan, program pengembangan
budidaya perikanan dan program optimalisasi pengolahan dan pemasaran
produksi perikanan.
6. Produksi Padi
Tingkat capaian indikator sasaran cakupan produksi padi adalah 98,44%.
Realisasi jumlah produksi padi sebanyak 44.494 ton belum sesuai dengan
target yang direncanakan sebanyak 45,200 ton. Capain kinerja jumlah
produksi padi pada tahun 2016 sebanyak 44.494 ton bila dibandingkan
dengan tahun 2015 sebanyak 39.766 ton dapat dikatakan mengalami
peningkatan produksi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
80
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
7. Produksi Jagung
Tingkat capaian indikator sasaran cakupan produksi jagung adalah 85,00%.
Realisasi jumlah produksi jagung sebanyak 2.805 ton belum sesuai dengan
target yang direncanakan sebanyak 3.300 ton. Capain kinerja jumlah
produksi jagung pada tahun 2016 sebanyak 2.805 ton bila dibandingkan
dengan tahun 2015 sebanyak 108 ton dapat dikatakan mengalami
peningkatan produksi.
8. Produksi Kedelai
Tingkat capaian indikator sasaran cakupan produksi kedelai adalah 87,44%.
Realisasi jumlah produksi kedelai sebanyak 1.088 ton belum sesuai dengan
target yang direncanakan sebanyak 1.250 ton. Capain kinerja jumlah
produksi jagung pada tahun 2016 sebanyak 1.088 ton bila dibandingkan
dengan tahun 2015 sebanyak 1.353 ton dapat dikatakan mengalami
penurunan dan membutuhkan perhatian
9. Produksi Daging Sapi
Tingkat capaian indikator sasaran cakupan produksi daging sapi adalah
132,68%. Realisasi jumlah produksi daging sapi sebanyak 760,26 ton
melampaui target yang direncanakan sebanyak 573 ton. Capain kinerja
jumlah produksi daging sapi pada tahun 2016 sebanyak 760,26 ton bila
dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 597 ton dapat dikatakan
mengalami peningkatan.
Pada tahun 2016 komoditas utama berupa padi, jagung dan kedelai rata –
rata capaian targetnya di bawah 100%, akan tetapi ada peningkatan produksi
dari tahun sebelumnya tahun sebelumnya dikarenakan adanya sarana dan
prasarana irigasi desa serta adanya pengendalian hama dan penyakit serta
penggunaan bibit unggul oleh para petani, selain itu untuk tanaman jagung dan
kedele adanya monitoring kegiatan peningkatan PAJALE di kelompok tani/sentra
produksi yang melibatkan TNI sebagai fasilitator serta adanya perluasan luas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
81
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
tanam, sehingga bisa meningkatakan produksi , akan tetapi untuk tanaman
kedele banyak lahan yang tergenang air sehingga para petani yang beralih pada
komoditas lain seperti pepaya dan pisang sehingga capaian produksinya
menurun dari tahun sebelumnya, untuk produksi daging sapi capaian
produksinya melampau target dikarenakan banyaknya permintaan pasar dan
tinggginya tingkat konsumsi daging sapi.
Komoditas perkebunan target produksinya bervarisasi dikarenakan pada
musim penghujan misalnya pada tanaman, buah – buahan, sebagian mengalami
peningkatan produksi misalnya rambutan dikarenakan pada musim penghujan
cukup mendapatkan suplai air untuk memproduksi buah sehingga produksinya
bisa meningkat dari tahun sebelumnya, ada juga komoditas perkebunan yang
Produksinya kurang maksimal seperti lada , karet dan kelapa dikarenakan
musim penghujan yang ekstrim .
Pada sektor perikanan , untuk capaian produksinya meningkat akan tetapi
masih dibawah target yang diharapkan dikarenakan pada musim penghujan
banyak kolam-kolam budidaya mengalami kebanjiran sehingga banyak ikan
yang ikan yang hanyut terbawa air sehingga hasil panen kurang maksimal ,
akibatnya sebagian petani enggan memelihara ikan dalam jumlah yang besar.
Namun demikian sebagai dukungan pencapaian Indikator sasaran dan
realisasi kegiatan diatas didukung dengan Program/kegiatan diantaranya:
a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan);
b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan;
c. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan;
d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
f. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;
g. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan ;
h. Program Rehabilitaasi Hutan dan Lahan;
i. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
j. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
82
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
15) Sasaran :
Meningkatnya Ekonomi Kota dengan Aktivitas Agrowisata
Pengukuran terhadap Meningkatnya Ekonomi Kota dengan Aktivitas
Agrowisata memperoleh hasil 1 indikator sasaran yang mencapai target yang
direncanakan.
Tabel III.68
Capaian indikator rintisan daerah agrowisata
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian
% Keterangan
1. Rintisan daerah
agrowisata
% 25 25 100 Tercapai
Perbandingan capaian indikator meningkatnya ekonomi kota dengan
aktivitas agrowisata tahun 2014 samapai dengan tahun 2016 , disajikan sebagai
berikut
Tabel III.69 Perbandingan capaian indikator rintisan daerah agrowisata
Indikator
Sasaran Satuan
Realisasi
2014
Realisasi
2015
Realisasi
2016 Keterangan
Target
th.2018
1. Rintisan
daerah
agrowisata
% 0 10 25 Meningkat 35
1. Rintisan Daerah Agrowisata
Capaian kinerja jumlah sasaran rintisan daerah agrowisata pada tahun
2016 sebesar 25% bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 10% dapat
dikatakan mengalami peningkatan.
Indikator sasaran meningkatnya ekonomi Kota dengan aktivitas agrowisata
dengan leading sektor pertanian belum sepenuhnya dilaksanakan. Tahun
anggaran tahun 2016 kegiatan tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya
berkaitan dengan pelaksanaan aturan, kebijakan pemerintah dan ketentuan luas
lahan tanah milik negara minimal 25 ha dan di kelola selama masa 10 tahun.
Sasaran kinerja tujuan LPE/Daya beli masyarakat dengan sasaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
83
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
meningkatnya ekonomi Kota dengan aktivitas agrowisata telah dilaksanakan
pada tahun 2016 akan tetapi harus lebih di tingkatkan pada tahun berikutnya
melalui program dan Kegiatan yang di lakasanakan. Namun pada sektor lainya,
dukungan kegiatan untuk mencapai sasaran rintisan daerah agrowisata telah
berjalan.
Sasaran ini di dukung melalui program kegiatan Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan. Diantaranya Kegiatan restocking Perairan umum yang
merupakan bantuan dari Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat sebanyak
200.000 ekor benih ikan yang di tebar pada Obyek wisata Situ Leutik, Situ
Mustika dan Rawa Onom untuk mendukung Agowisata di Kota Banjar.
16) Sasaran :
Meningkatnya Kuntitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kota
Pengukuran terhadap meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana kota memperoleh hasil: ada 3 Indikator sasaran, sebanyak 1 indikator
mencapai target, 2 indikator tidak mencapai target.
Tabel III.70
Hasil pengukuran Capaian Indikator kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kota
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi capaian
%
Keterangan
1. Terbangunnya Pasar Muktisari
% 1 1 100,00 Tercapai
2. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
% 97,80 94,54 96,6 Tidak tercapai
3. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
% 68,74 59,61 86,72 Tidak tercapai
Perbandingan capaian indikator kualitas dan kuantitas sarana da prasarana
Kota tahun 2015 dengan tahun 2016 , disajikan sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
84
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel III.71 Perbandingan capaian indikator kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana Kota
Indikator Sasaran Satuan Realisasi
2015 Realisasi
2016 Keterangan
Target tahun 2018
1. Terbangunnya Pasar
Muktisari
% 0 1 meningkat 1
2. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
% 93.42 94,54 Meningkat 99,7
3. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
% 57.66 59,61 Meningkat 79,99
1. Terbangunnya Pasar Muktisari
Untuk indikator sasaran Terbangunnya Pasar Muktisari dapat tercapai 100%
dengan kegiatan yangt bersumber dari ABPD Kota Banjar. Bangunan pasar
tersebut terdiri dari 2 lantai, dengan rincian lantai I terdiri dari 110 kios dan
362 los, serta lantai 2 terdiri dari 55 kios.
2. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
Tingkat capaian indikator sasaran persentase panjang jalan dalam kondisi
baik adalah 96,6%. Realisasi capaian indikator persentase panjang jalan
dalam kondisi baik sebesar 94,54% belum mencapai target yang
direncanakan sebesar 97,80%. Namun demikian ada sedikit peningkatan dari
tahun sebelummnya yaitu sebesar 1,12 %. Faktor penyebab menurunnya
kondisi jalan kota diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi sehingga
terputusnya jalan nasional (jalan Banjar – Ciamis) dengan demikian
kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jawa Barat atau sebaiknya harus
berputar melalui jalan kota, dengan kondisi tersebut jumlah atau volume
yang masuk ke jalan kota semakin tinggi. Untuk indikator kinerja ini tidak
terlepas dari dukungan yang cukup memadai baik dari APBD Kota, Bantuan
Provinsi, maupun Dana Alokasi Khusus (DAK)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
85
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Dapat dilihat pada rumus sebagai berikut :
3. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
Tingkat capaian indikator sasaran persentase jaringan irigasi dalam kondisi
baik adalah 86,72%. Realisasi capaian indikator sasaran persentase jaringan
irigasi dalam kondisi baik sebesar 59,61 tidak mencapai target yang
direncanakan sebesar 68,74%. Program dan kegiatan yang mendukung
capaian kinerja ini adalah
1) Mempercepat jalannya air menuju ke lahan persawahan
2) Menambah luas areal persawahan serta memperlancar pembagian air ke
areal persawahan yang jaungkaunya lebih jauh
3) Meningkatnya hasil produksi pertanian dari 1 kali musim tanam dalam satu
tahun menjadi 2 kali tanam dalam satu tahun
Angka realisasi indikator sasaran persentase jaringan irigasi dalam kondisi
baik Dapat dilihat pada rumus sebagai berikut :
Indikator jaringan irigasi tersier ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas
sumber daya air yang handal untuk mendukung peningkatan hasil produksi
pertanian serta mengendalikan daerah potensial pertanian dari bencana
banjir, hal ini dapat dilihat dari adanya sedikit peningkatan potensi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
86
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
pencapaian target sebesar 1,95% yang didapat dari realisasi tahun 2015
sebesar 57,66 % dibanding dengan realisasi 2016 sebesar 59,61 %.
17) Sasaran :
Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Keluarga Pra Sejahtera
Pengukuran terhadap Meningkatnya kemampuan ekonomi keluarga pra
sejahtera memperoleh hasil: ada 1 Indikator sasaran dan 1 indikator tidak
mencapai target.
Tabel III.72 Capaian indikator kemampuan ekonomi keluarga pra-sejahtera
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian
% Keterangan
1. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
% 18,8 19,12 98,30 Tidak Tercapai
Perbandingan capaian indikator kualitas dan kuantitas sarana da prasarana
Kota tahun 2014 dengan tahun 2016, disajikan sebagai berikut:
Tabel III.73
Perbandingan capaian kemampuan ekonomi keluarga pra-sejahtera
Indikator Sasaran
Satuan Tahun
2014 Tahun 2015
Tahun 2016
Keterangan Target tahun 2018
1. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera I
% 24,94 25,04 19,1 Meningkat 17,00
1. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Indikator sasaran Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 tidak mecapai target
yang diharapkan sebesar 18,80%, hanya mencapai target 19,12% maka
capaian indikator sasarannya hanya 98,30%. Analisis penyebab
keberhasilan atau peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya ini disebabkn
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
87
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
karena dalam program penurunan angka kemiskinan dari Pra Sejahtera
menjadi KS 1, belum bisa sepenuhnya diintervernsi karena keterbatasan
anggaran yang ada, untuk tahun 2015 dan 2016 interverensi anggaran
bertumpu pada keluarga pra sejahtera saja dan pengaruh ekonomi
masyarakat yang tidak stabil sehingga hasil yang diharapkan menjadi tidak
tercapai dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2016, adapun kegiatan
yang mendukung program ini terdiri dari:
a. Tiga kegiatan memontum pelayanan KB,P2WKSS dengan memfokuskan
peningkatan di 100 KK binaan.
b. Seratus Kelompok dan dapat tercapai 100 % dan Tahun 2014 sebanyak
kegiatan (50 orang) dan dapat tercapai 100 %, dalam artian dengan
melaksanakan moment dalam menunjang pengelolaan ekonomi
keluarga dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat kota Banjar. ini
dikarenakan bahwa dalam peningkatan mainset para kader dalam
meningkatkan pengetahuan ekonomi keluarga merupakan pilot project
BKBPP yang selalui menjadikan para kader menjadi ujung tombak
dalam pergerakan di lapangan dalam usaha meningkatkan pencapaian
program KB yang salah satunya didukung oleh indicator kinerja ini dan
juga Terfasilitasinya pengelola produk UPPKS dalam mempromosikan
hasil produk UPPKS dengan target yang ditetapkan untuk Tahun 2016
sebanyak 2 kegiatan dan dapat tercapai 100 % ini disebabkan karena
yang semula dalam Renstra ditargetkan 2 kegiatan sebagai target
tahunan yang ditetapkan pelaksanaan pameran hasil produk UPPKS
yang di pasarkan atau produk UPPKS yang diunggulkan dalam moment
Harganas Tingkat Kota, Harganas Tingkat Provinsi, dan alternative
solusi yang selama ini telah dilakukan oleh Kebijakan Badan adalah
dengan Peningkatan akses ekonomi keluarga yang berkualitas dan
dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB/KR
yang mandiri melalui pemberdayaan institusi masyarakat Pedesaan
(IMP).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
88
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel III.74 Proporsi Jumlah Pra KS dan KS1 yang terlayani Tahun 2016
No Kec. Jumlah
Keluarga
Pasangan Subur PUS Yang Terlayani
Seluruh
Tahapan KS
Pra KS
dan KS1
Persentase
Pra KS & KS1
Thd Jumlah
Keluarga
Seluruh
tahapan
KS
Pra KS
dan KS
1
Presen
tase
Pra KS
& KS 1
Thd
Jumlah
Keluar
ga
1 Banjar 17.634 10.395 4.834 27,41 8.193 4.072 23,09
2 Pataruman 19.107 10.057 3.572 18,69 7.628 2.793 14,62
3 Purwaharja 7.362 4.450 1.344 18,26 3.545 1.097 14,90
4 Langensari 17.180 10.917 5.008 29,15 8.229 3.755 21,86
Jumlah 61.283 35.825 14.758 24,08 27.595 11.717 19,12
18) Sasaran :
Menurunnya Populasi PMKS
Tingkat capaian indikator sasaran cakupan populasi PMKS adalah
104,80%. Realisasi jumlah populasi PMKS sebesar 99,56% melampaui target
yang direncanakan sebesar 95,00%.
Tabel III.75
Capaian Indikator populasi PMKS
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian
% Keterangan
1. Persentase penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang tertangani.
% 95,00 99,56 104,80 Tercapai
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
89
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian
% Keterangan
2. Sarana Sosial Seperti Panti asuhan, panti
jompo dan panti rehabilitasi
Unit 1 0 0 Tidak Tercapai
Perbandingan capaian indikator populasi PMKS tahun 2014 dengan tahun
2016 , disajikan sebagai berikut:
Tabel III.76
Perbandingan capaian indikator populasi PMKS
Indikator Sasaran Satuan Realisasi
2014 Realisasi
2015 Realisasi
2015 Ket
Target tahun 2018
1. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani.
% 90 99,91 99,56 Meningkat 100
2. Sarana Sosial Seperti Panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Unit 0 0 0 Tetap 3
1. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani
Realisasi persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang
tertangani pada tahun 2015 sebesar 99,91% atau lebih kecil dibandingkan
dengan tahun 2016 yang terealisasi sebesar 99,56% melampaui target yang
telah ditetapkan sebesar 95%. Sehingga capaian indikator sasaran
mencapai 104,80%. Keberhasilan capaian ini secara umum merupakan
keberhasilan atas pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan dengan
sasaran PMKS yang mendapat penanganan melalui pelatihan, pembinaan
maupun pemberdayaan yang meliputi Keluarga Fakir Miskin, Lanjut Usia
Terlantar, WRSE, Penyandang cacat, Tuna Susila dan Eks Tuna Susila,
mengalami peningkatan.
Presentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani
sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
diperoleh dengan rumus :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
90
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel III.77 Jumlah Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Tahun 2016
NO PERMASALAHAN
KECAMATAN
JUMLAH
BANJAR PURWAHARJA PATARUMAN LANGENSARI
1 Anak Balita Terlantar - 14 5 3 22
2 Anak Terlantar - 66 20 149 235
3 Anak Bermasalah Hukum
5 1 3 7 16
4 Anak Bermasalah Sosial Psikologi
- - 8 - 8
5 Anak Jalanan 7 - - 5 12
6 Wanita Rawan Sosial
Ekonomi (WRSE) 378 176 186 258 998
7 Korban Tindak Kekerasan
- 3 - 1 4
8 Lanjut Usia Terlantar 288 294 477 359 1.418
9 Penyandang Cacat 339 154 423 337 1.253
10 Tuna Susila 32 11 30 11 84
11 Pengemis 4 5 7 4 20
12 Gelandangan - 6 - - 6
13 Waria 13 3 12 5 33
14
Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)
23 2 32 19 76
15 Korban Penyalahgunaan Napza
7 - 2 8 17
16 Keluarga Fakir Miskin 1.694 769 1.624 1.510 5.597
17 Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
502 99 405 176 1.182
18 Keluarga Bermasalah Sosial Fsikologis
17 1 2 2 22
19 Komunitas Adat Terpencil
- - - - -
20 Korban Bencana Alam - - - 1 1
21 Korban Bencana Sosial atau Pengungsi
- - - - -
22 Pekerja Migran Bermasalah Sosial
- 1 - 1 2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
91
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
NO PERMASALAHAN
KECAMATAN
JUMLAH
BANJAR PURWAHARJA PATARUMAN LANGENSARI
23 Penyandang HIV / AIDS 40 9 11 4 64
24 Keluarga Rentan 175 28 138 25 366
25 Korban Traficking - - 1 - 1
JUMLAH 3.436 1.621 3.327 2.861 11.437
Sasaran ini didukung melalui program kegiatan di Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja dengan program pendampingan bantuan raskin, pemberdayaan
perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) dan pemberdayaan keluarga miskin.
2. Sarana Sosial Seperti Panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Berdasarkan hasil evaluasi LKIP, bahwa pada tahun 2016 pada RPJMD
terdapat pembangunan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan
panti rehabilitasi. Hal ini belum dapat dilaksanakan mengingat ketersediaan
alokasi anggaran belum ada, serta belum adanya kepastian lahan/tanah
yang akan digunakan untuk tempat pendirian sarana sosial tersebut.
19) Sasaran :
Meningkatnya Penempatan Bagi Pencari Kerja
Pengukuran terhadap meningkatnya penempatan bagi pencari kerja
memperoleh hasil: ada 2 Indikator sasaran, sebanyak 1 indikator mencapai
target yang telah direncanakan dan 1 indikator sasaran belum dapat mencapai
target yang telah ditentukan .
Tabel III.78
Capaian indikator penempatan bagi pencari kerja
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian % Keterangan
1. Penyerapan tenaga kerja % 13 52,78 406,00 Tercapai
2. Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
pelatihan berbasis
% 96 55,56 57,87 Tidak tercapai
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
92
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian % Keterangan
kompetensi, masyarakat
dan kewirausahaan
Perbandingan indikator penempatan bagi pencari kerja tahun 2014 dengan
tahun 2016 , disajikan sebagai berikut:
Tabel III.79 Perbandingan indikator penempatan bagi pencari kerja
Indikator Sasaran Satuan Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016 Keterangan
Target
tahun
s.d 2018
1. Penyerapan tenaga
kerja
% 16 33,67 52,78 Meningkat 12
2. Besaran tenaga
kerja yang
mendapatkan
pelatihan berbasis
kompetensi,
masyarakat dan
kewirausahaan
% 92 100
55,56 menurun 94
1. Penyerapan tenaga kerja
Tingkat capaian indikator sasaran penyerapan tenaga kerja adalah 406%.
Realisasi jumlah sasaran penyerapan tenaga kerja sebesar 52,78% melampaui
target yang direncanakan sebesar 12%. Pada tahun 2016 tercatat pencari kerja
yang terdapat sebanyak 3.651 orang sedangkan yang dapat disalurkan oleh
instansi terkait tercacat sebanyak 1.927 orang. Sasaran ini di dukung melalui
program kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
Capain kinerja penyerapan tenaga kerja pada tahun 2015 sebesar 33,67% atau
lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 52,78% namun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
93
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
dibandingkan dengan target 2018 cakupan jumlah penyerapan tenaga kerja
sudah melampaui target.
Rumus Penyerapan Tenaga Kerja :
Dengan :
A = jumlah pencari kerja yang ditempatkan
B = Jumlah pencari kerja yang mendaftar
.
2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis
kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan
Capaian indikator sasaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis
kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan adalah 57,87 %.
Pada tahun 2016 tercatat pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis
kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan sebanyak 100 orang dari jumlah
pendaftar sebanyak 180 orang. Realisasi jumlah sasaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan
sebesar 55,56% lebih kecil dari target sesuai target yang direncanakan sebesar
96%. Sasaran ini di dukung melalui program kegiatan Dinas Sosial dan
Ketenaga kerjaan.
Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi,
masyarakat dan kewirausahaan diperoleh dengan rumus :
Dengan :
A = jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi,
masyarakat dan kewirausahaan
B = jumlah tenaga yang terdaftar.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
94
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Berdasarkan Jenis Kegiatan Pelatihan
Tahun anggaran 2016
NO KEGIATAN JUMLAH PESERTA YANG MENDAFTAR
JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI
PELATIHAN
1. Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 80 orang 40 orang
2. Pelatihan Berbasis Masyarakat (Mobile
Training Unit) 40 orang 20 orang
3. Pemagangan 35 orang 20 orang
4. Kewirausahaan Produktiv 25 orang 20 orang
JUMLAH 180 orang 100 orang
Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar
Program pendukung Meningkatnya penempatan bagi pencari kerja
a) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
Kegiatan ini bertujuan untuk melatih dan mendidik masyarakat yang masih
berstatus pengangguran dan setengah pengangguran yang masih berusia
produktif, sehingga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru dan
menyerap angka pengangguran di sektor formal maupun informal. Pada
tahun 2016 telah dilaksanakan dua angkatan pelatihan dengan kejuruan
elektonika yang dilaksanakan langsung oleh UPTD BLK Kota Banjar
dengan jumlah peserta seluruhnya 16 orang serta telah dilaksanakan
fasilitasi pengiriman pelatihan Berbasis Kompetensi ke BLK Bekasi dan
BPKK Bandung dengan jumlah peserta seluruhnya 24 orang. Sumber
anggaran berasal dari APBD Propinsi Jawa Barat dan Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Banjar dalam hal ini difasilitasi oleh UPTD BLK Kota
Banjar telah mengirimkan 60 orang peserta untuk pelatihan berbasis
kompetensi dalam berbagai bidang kejuruan.
b) Pembinaan dan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan terhadap unsur yang
terkait dalam sistem penempatan TKI yaitu PPTKIS, aparatur pemerintahan
desa/kelurahan, kecamatan, aparat kepolisian serta masyaakat/calon TKI.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
95
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
c) Job Fair 2016
Tujuan kegiatan ini yaitu mempertemukan antara perusahaan antara
perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan masyarakat pencari
kerja. Pelaksanaan Job Fair 2016 pada tanggal 23 November 2016 dengan
total perusahaan yang mengikuti 28 perusahaan dari target 20 perusahaan dan
tersedianya 6.471 lowongan pekerjaan dan menyampaikan lamaran kerja
sebanyak 3.267 berkas lamaran, pelamar yang diterima belum diketahui secara
pasti dikarenakan ada beberapa perusahaan yang masih melakukan tahapan
proses seleksi dan interview, laporan dari perusahaan yang sudah masuk
sebanyak 939 pelapor dipastikan diterima bekerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
96
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
20) Sasaran :
Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang Profesional
Hasil pengukuran sasaran strategis Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau
(RTH) yang proporsional disajikan sebagai berikut:
Tabel III.80
Capaian indikator Ruang Terbuka Hijau(RTH) yang proporsional
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian
% Keterangan
1. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB
% 19,00 24,00 126,32 Tercapai
Perbandingan indikator sasaran kinerja meningkatnya Ruang Terbuka
Hijau (RTH) per tahunnya disajikan sebagai berikut:
Tabel III.81 Perbandingan capaian indikator Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang proporsional
Indikator Sasaran Satuan Realisasi
2014 Realisasi
2015 Realisasi
2016 Keterangan Target
s.d 2018
1. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB
% 18,05 18,05 24,00 Meningkat 20,00
Tingkat capaian kinerja indikator sasaran Ruang terbuka hijau (RTH)
persatuan luas wilayah ber-HPL/HGB pada tahun 2016 adalah 126,32%.
Realisasinya sebesar 24% telah mencapat target yang direncanakan sebesar
19%.
Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah sebanyak 697,96 ha
sedangkan luas wilayah ber-HPL/HGB sebanyak 2.908,15 ha atau realisasinya
dapat dihitung 24%.
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Misi 3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
97
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Indikator sasaran diperoleh dengan rumus :
Luas ruang terbuka hijau = 697,96
Luas wilayah HPL/HGB = 2.908,15
=24,00%
21) Sasaran :
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan Kota
Hasil pengukuran sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan
Persampahan Kota disajikan sebagai berikut: 1 indikator sasaran tidak
mencapai target dan 1 indikator sasaran mencapai target.
Tabel III.82
Capaian sasaran meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan kota
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian
%
Keterangan
1. Cakupan penanganan sampah
% 15,00 30,24 201,6% Tercapai
2. Perluasan Lahan TPA Hektar 10 4,47 44,7 Tidak Tercapai
Perbandingan indikator kinerja pelayanan pengelolaan persampahan kota
tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, disajikan sebagai berikut:
Tabel III.83
Perbandingan sasaran meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan kota
Indikator Sasaran Satuan Realisasi
2014 Realisasi
2015 Realisasi
2016 Ket Target
s.d 2018
1. Cakupan penanganan sampah
% 27,54 24,41 30,24 Meningkat 17
2. Perluasan Lahan TPA
Hektar 0 0 4,47 Meningkat 12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
98
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1. Cakupan Penangganan Sampah
Besaran Cakupan Penangan Sampah diperoleh dari :
(6M3/unitx1000x((3 ritx5unit)+(2 ritx5unit))) x 100 = 30,24%
198.429jiwax2.5ltr/jiwa/hari
Keterangan :
Jumlah ritase armroll/hari = 3 rit Jumlah armroll = 5 unit Jumlah ritase dumptruck/hari = 2 rit Jumlah dumptruck = 5 unit Volume/kapasitas tiap rit = 6 m3/unit Standar menyampah kota banjar = 2.5liter/org/hari (dasar: survey
timbulan sampah 2014) Jumlah penduduk kota banjar = 198.429 jiwa
Tingkat capaian indikator sasaran cakupan penanganan sampah di Kota
Banjar pada tahun 2016 adalah 201,6%. Relisasinya sebesar 30,24%
melampaui target yang telah direncanakan sebesar 15,00%. Keberhasilan
pencapaian ini ditunjukan dengan pengelolaan sampah yang baik oleh dinas
terkait, dua tahun ini Pemerintah Kota Banjar telah mampu memenuhi target
yang dicanangkan pada tahun 2018 sebesar 17,00%. Keberhasilan ini
merupakan capaian kinerja yang baik melalui program dan kegiatan yang
menunjang dan dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa upaya yang
dilaksanakan adalah : Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan;
a. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang
memenuhi standar;
b. Pelaksanaan sosialissi pengelolaan persampahan 3R
c. Kelembagaan, pengaanggaran untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan
prasarana dan pelaksanaan CSR di sekitar Lokasi TPA.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
99
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
2. Perluasan lahan TPA
Tingkat capaian indikator sasaran perluasan lahan TPA pada tahun 2016
adalah 44,7% dengan realisasi indikator sasaran perluasan lahan TPA
sebesar 4,47 hektar tidak mencapai target yang direncanakan sebesar 10
hektar. Pemerintah Kota Banjar belum bisa mencapai target dan masih terus
berjuang untuk mewujudkannya. Beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan
seperti perencanaan dan persiapan (terbitnya dokumen penilaian harga dari
konsultan penilai) sudah bisa dilaksanakan, namun tahap pelaksanaan
pengadaan tanah masih terkendala dengan kesepakatan harga dan
tersediaan anggaran di kas daerah.
22) Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman
Hasil pengukuran sasaran strategis Meningkatnya kualitas lingkungan
permukiman memperoleh hasil 6 Indikator sasaran, sebanyak 5 sasaran tidak
mencapai target yang direncanakan dan 1 indikator sasaran mencapai target
yang direncanakan, disajikan sebagai berikut:
Tabel III.84
Capaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian
% Ket
1. Rumah tangga pengguna air bersih
% 87,26 77,84 89,20 Tidak tercapai
2. Rumah tangga bersanitasi
% 73,24 69,83 95,35 Tidak tercapai
3. Kawasan kumuh % 0,60 1,11 14,41 Tidak tercapai
4. Rumah Tidak Layak Huni
% 5,50 4,95 109,96 Tercapai
5. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai
% 72,22 71,33 98,77 Tidak tercapai
6. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kota
Unit 20,00 15 75 Tidak tercapai
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
100
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Perbandingan sasaran strategis Meningkatnya kualitas lingkungan
permukiman tahun 2014 s.d 2016 disajikan sebagai berikut:
Tabel III.85
Perbandingan capaian sasaran meningkatnyakualitas lingkungan permukiman
Indikator Sasaran Satuan Realisasi
2014 Realisasi
2015 Tahun 2016
Ket Target th 2018
1. Rumah tangga pengguna air bersih
% 82,19 82,14 77,84 Menurun 87,57
2. Rumah tangga bersanitasi
% 72,29 72,80 69,83 Menurun 74,45
3. Kawasan kumuh % 0,64 1,142 1,11 Menurun 0,56
4. Rumah Tidak Layak Huni
% 6,89 6,63 4,95 Meningkat 3,58
5. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai
% 72,15 72,00 71,3 Menurun 72,43
6. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kota
% baru 0,00 15,00 Meningkat 40,00
1. Rumah tangga pengguna air bersih
Angka Tersedianya rumah tangga pengguna air bersih diperoleh dari
perhitungan :
Tingkat capaian indikator sasaran jumlah rumah tangga pengguna air bersih
di Kota Banjar pada tahun 2016 adalah 89,20%. Realisasinya sebesar
77,84% tidak mencapai target yang direncanakan sebesar 87,26%. Pada
tahun ini rumah tangga pengguna air bersih berjumlah 52.127 rumah
sedangkan jumlah rumah tangga yang ada di Kota Banjar 66.970 rumah
hingga mencapai 77,84 %.
Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
101
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel III.86 Jumlah Rumah Tangga di Kota Banjar per 31 Desember 2016
No Kecamatan Jumlah
1 Kecamatan Purwaharja 8.023
2 Kecamatan Banjar 19.520
3 Kecamatan Pataruman 20.736
4 Kecamatan Langensari 18.691
Jumlah 66.970
Sumber : Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup
2. Rumah Tangga bersanitasi
Angka Rumah Tangga Bersanitasi diperoleh dari perhitungan :
Tingkat capaian indikator sasaran cakupan realisasi rumah tangga
bersanitasi adalah 69,83%. Realisasinya sebesar 95,35% tidak mencapai
target yang telah direncanakan sebesar 73,24%. Pencapaian ini ditunjukan
dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah
tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air
besar/tinja), sesuai data dari instansi terkait jumlah rumah tangga bersanitasi
tahun ini sebanyak 46.768 rumah dari jumlah total rumah tangga 66.970
rumah sehingga realisasinya 69,83%.
3. Kawasan Kumuh
Angka Luas Kawasan Kumuh diperoleh dari perhitungan :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
102
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tingkat capaian indikator sasaran luas kawasan kumuh pada tahun 2016
adalah 14,41%. Realisasinya sebesar 1,11% belum mencapai target yang
direncanakan sebesar 0,60%. Luas kawasan kumuh sebesar: 146,95 ha
dan luas wilayah Kota Banjar sebesar 13.197 ha. Upaya Pemerintah Kota
Banjar dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan kualitas dan mutu
atau faktor yang menjadi penilaian rumah layak huni dapat dikatakan
berhasil. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan adalah peningkatan
rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses
untuk memperoleh layanan sanitasi, yaitu: 1) Fasilitas air bersih, 2)
Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4)
pembuangan sampah.
4. Rumah Tidak Layak Huni
Angka Rumah Tdak Layak Huni diperoleh dari perhitungan :
Tingkat capaian indikator sasaran rumah tidak layak huni pada tahun 2016
adalah 109,96%. Realisasinya sebesar 4,95% mencapai target yang
direncanakan sebesar 5,50%. Sesuai data dari instansi terkait, bahwa
jumlah rumah di Kota Banjar tahun 2016 sebanyak 57,001 rumah dengan
kategori rumah layak huni sebanyak 54.179 rumah sehingga jumlah rumah
tidak layak huni adalah 2.823 rumah. Pencapaian kinerja ini telah
ditanggulangi dengan program dan kegiatan pada instansi terkait
perumahan permukiman maupun sosial. Namun pada pelaksanaannya
tidak bisa optimal karena ada ketentuan persayaratan yang berlaku.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
103
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel III. 87 Rumah Layak Huni Kota Banjar per 31 Desember 2016
Kecamatan %
RTLH
thn
2013
RTLH yang
diperbaiki
s.d 2016
Jumlah
RTLH
thn
2016
Jummlah
Rumah
Layak
Huni
Jumlah
Rumah Keterangan
Pataruman 94,36 1.421 442 553 16.654 17.649 Ditangani
program
BSPS
Banjar 95,71 440 79 633 15.902 16.614 Ditangani
program
RTLH Kota
dan PNPM
Purwaharja 95,64 1.286 38 260 6.531 6.829 Ditangani
RTLH Kota
Langensari 94,87 1.052 88 728 15.092 15.909 Ditangani
Program
RTLH Kota
dan Prop
Jumlah 95,05 4.200 647 2.175 54.179 57.001
Sumber : Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
5. Tersedianya air limbah setempat yang memadai
Angka Tersedianya sistem air limbah setempat diperoleh dari perhitungan :
Tingkat capaian indikator sasaran tersedianya sistem air limbah setempat
yang memadai pada tahun 2016 adalah 98,77%. Realisasinya sebesar
71,33% tidak mencapai target yang direncanakan sebesar 72,22%.
Pencapaian ini ditunjukan dengan jumlah sistem air limbah setempat yang
memadai sebanyak unit dan tersedianya sistem air limbah setempat yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
104
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
memadai yang seharusnya ada di Kota Banjar sebanyak unit. Dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut :
Tabel III.88
Data Jumlah kk dengan sistem air limbah setempat 2015 - 2016
No Kecamatan Jumlah Jumlah kk dengan sistem
air limbah setempat
1 Kecamatan Purwaharja 8.023 13.104
2 Kecamatan Banjar 19.520 14.219
3 Kecamatan Pataruman 20.736 4.276
4 Kecamatan Langensari 18.691 16.173
Jumlah 66.970 47.772
Sumber : Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
6. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kota
Angka Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kota diperoleh dari
perhitungan :
Tingkat capaian indikator sasaran tersedianya sistem air limbah skala
komunitas/kota pada tahun 2016 adalah 75%. Realisasinya sebesar 15 unit
mencapai target yang direncanakan sebesar 20 unit. Pencapaian ini
ditunjukan dengan jumlah sistem air limbah skala komunitas/kota sebanyak
unit dan jumlah sistem air limbah skala komunitas/kota
23) Sasaran :
Meningkatnya Mutu Pengawasan Lingkungan Hidup
Hasil pengukuran sasaran strategis meningkatnya mutu pengawasan
lingkungan hidup diperoleh 2 indikator sasaran yang tidak mencapai target dari 2
indikator sasaran secara keseluruhan untuk sasaran Meningkatnya Mutu
Pengawasan Lingkungan Hidup, yang secara rinci disajikan sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
105
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel III.89
Capaian indikator mutu pengawasan lingkungan hidup
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian
% Ket
1. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDaL
% 76,47 69,23 90,53 Tidak Tercapai
2. Penegakan hukum lingkungan hidup
% 100,00 50,00 50,00 Tidak Tercapai
Perbandingan sasaran strategis meningkatnya mutu pengawasan
lingkungan hidup, per tahunnya disajikan sebagai berikut:
Tabel III.90
Perbandingan indikator mutu pengawasan lingkungan hidup Indikator Sasaran
Satuan Realisasi
2014 Realisasi
2015 Realisasi
2016 Ket. Capaian
s.d 2018
1. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDaL
% 58,87 100,00 69,23 Menurun 88,23
2. Penegakan hukum lingkungan hidup
% 100 100,00 50,00 Menurun 100,00
1. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL
Angka Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL diperoleh dari
perhitungan :
Tingkat capaian indikator sasaran cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan AMDAL pada tahun 2016 adalah 90,23%.
Realisasinya sebesar 69,23 % belum mencapai target yang direncanakan
sebesar 76,47%. Pencapaian ini ditunjukan oleh jumlah badan usaha berijin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
106
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
yang diawasi dibandingkan dengan jumlah badan usaha yang diawasi
dikalikan seratus persen.
Jumlah badan usaha yang diawasi ada 13 badan usaha, sedangkan badan
usaha yang sudah berijin ada 9 buah.
Tabel III.91
Jumlah Badan Usaha yang di awasi
No Nama Perusahaan Keterangan
1 PT Albasi Priangan Lestari Berizin
2 PT Sandi Persada Tidak Berizin
3 PT Berkat Karunia Surya Berizin
4 PT Sung Chang Tidak Berizin
5 PT Sung Chim Berizin
6 PTPN VIII Batulawang Berizin
7 CV ISO Berizin
8 CV Suprapto Berizin
9 CV Berkat Karunia Tidak Berizin
10 RS PMC Berizin
11 RS. PMC Berizin
12 RSUD Kota Banjar Berizin
13 RM. Beti Tidak Berizin Sumber : Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
2. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
Angka Penegakan hukum Lingkungan Hidup diperoleh dari perhitungan :
Tingkat capaian indikator sasaran penegakan hukum lingkungan hidup pada
tahun 2016 adalah 50%. Realisasinya sebesar 50% belum mencapai
dengan target yang direncanakan sebesar 100%. Jumlah kasus yang sudah
ditangani yaitu 2 (dua) Kasus yang terdiri dari 1 (satu) kasus Lingkungan PT.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
107
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Berkat Karunia Surya (sudah selesai) dan 1 (satu) kasus lingkungan RS.
Mitra Idaman (masih dalam Proses)
Capaian pada indikator ini belum mencapai target renstra tahun 2016,
sehingga perlu mengkaji ulang target pencapaian pada tahun berikutnya
24) Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Hutan Dan Lahan
Hasil pengukuran sasaran Meningkatnya kualitas hutan dan lahan
menyatakan bahwa seluruh indikator sasarannya sudah mencapai target yang
direncanakan (1 indikator sasaran).
Tabel III.92 Capaian indikator kualitas hutan dan lahan
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian
%
1. Menurunnya lahan kritis % 50,00 50 100
Perbandingan sasaran strategis Meningkatnya kualitas hutan dan lahan
tahun 2014 sampai dengan 2016 disajikan sebagai berikut:
Tabel III.93
Perbandingan realisasi indikator kualitas hutan dan lahan
Indikator Sasaran Sat Realisasi
2014 Realisasi
2015
Realisasi 2016 Ket
Target s.d
2018
1. Menurunnya
lahan kritis
% 0 63,95 50,00 Meingkat 45,00
1. Menurunnya lahan kritis
Tingkat capaian indikator sasaran Menurunnya lahan kritis pada tahun 2016
adalah 100%. Realisasinya sebesar 50% sesuai target yang direncanakan
sebesar 50,00%. Pada tahun 2016 capaian kinerja dapat terealisasikan
dengan baik karena pada pelaksanaannya mengutamakan kesesuaian pada
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
108
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
aturan yaitu petunjuk teknis DAK Kementrian Kehutanan mengenai status
lahan hutan Kota. Pemerintah Kota Banjar telah mengkaji ulang dan
memperbaiki perencanaan untuk memenuhi semua prosedur berkenaan
pengukuhan status tanah sesuai dengan potensi kawasan daerah, selain itu
adanya Program Nasional penanaman 1 Milyar pohon dan untuk Kota Banjar
di adakan penanaman 15.000 batang pohon tanaman keras, 70% di tujukan
untuk lahan kritis, 20% untuk kawasan lindung dan 10% untuk lahan
pekarangan Instansi dan sekolah. Keberhasilan di tahun ini ditunjukan oleh
pencapaian penanganan terhadap lahan kritis dengan luasan 43 ha dari
target yang ditetapkan dengan penanganan atau rehabilitasi lahan kritis
sebesar 22 ha.
Angka menurunnya lahan kritis diperoleh dengan rumus :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
109
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
25) Sasaran :
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum
Daerah
Pengukuran Capaian Indikator sasaran kepatuhan masyarakat terhadap
produk hukum Daerah memperoleh hasil: dari 2 Indikator sasaran, sebanyak 1
indikator melampaui target yang telah direncanakan, 1 indikator mencapai target.
Tabel III.94
Capaian Indikator kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum Daerah
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian
% Keterangan
1. Tingkat pelanggaran perda/ perwal
Kasus 45 50 88,89 Tidak Tercapai
2. Terlaksananya fungsi penganggaran, legislasi dan pengawasan oleh anggota DPRD
% 80 81,01 101,2% Tercapai
Perbandingan sasaran strategis meningkatnya kepatuhan masyarakat
terhadap produk hukum daerah tahun 2015 dengan 2016 disajikan sebagai
berikut:
Tabel III.95
Perbandingan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah
Indikator Sasaran Sat Realisasi
2014 Realisasi
2015 Realisasi
2016 Ket
Capaian s.d 2018
1. Tingkat pelanggaran perda/ perwal
Kasus 55 50 50 Tetap 35
Meningkatnya Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Serta Tata Kelola Pemerintahan
Secara Profesional Untuk Menjamin Terciptanya Good Governance Dan Clean Goverment
Misi 4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
110
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Indikator Sasaran Sat Realisasi
2014 Realisasi
2015 Realisasi
2016 Ket
Capaian s.d 2018
2. Terlaksananya fungsi penganggaran, legislasi dan pengawasan oleh anggota DPRD
% 82.37 85,35 81,01 Menurun 80
1. Tingkat Pelanggaran Perda/Perwal
Tingkat capaian indikator sasaran pelanggaran perda/perwal adalah 88,89%.
Realisasi jumlah pelanggaran perda/perwal sebesar 50 kali penanganan
kasus belum mencapai target yang direncanakan tahun 2016 sebesar 45
kasus. capaian ini ditunjukan oleh tabel sebagai berikut :
Tabel III.96
Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah
No. Sasaran dan Indikator Kinerjanya Satuan Target Realisasi %
capaian kinerja
1 Penegakan peraturan daerah, peraturan dan keputusan kepala daerah
kali 34 34 100
2
Penanganan pengaduan pelanggaran PERDA, peraturan dan keputusan kepala daerah oleh penyidik pegawai negeri sipil
kali 8 8 100
3 Penyidikan dan penindakan pelanggaran PERDA, peraturan dan keputusan kepala daerah
kali 8 8 100
Jumlah
kali 50 50 100
Sumber: Satpol PP Kota Banjar
Cakupan jumlah capaian pelanggaran perda/perwal pada tahun 2016
sebanyak 50 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2015 realisasinya tetap.
Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum serta tata
kelola Pemerintah Kota Banjar secara professional untuk menjamin
terciptanya good govermance didukung dengan kegiatan: (a) Program
peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
111
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
kebijakan KDH, (b) Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan
Keputusan Walikota, (c) Penyidikan dan penindakan pelanggaran PERDA,
(d) Penanganan pengaduan pelanggaran PERDA. Kegiatan tesebut
didukung dengan program pemberdayaan masyaraka untuk menjaga
keamanan dan ketertiban dengan cara membina satuan keamanan
lingkungan masyarakat, fasilitasi dan simulasi pemberdayaan linmas,
sinergitas penegakan peraturan daerah dan penigkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (PEKAT).
Tabel III.97 Daftar PERATURAN DAERAH yang ditetapkan tahun 2016
Nomor dan Tanggal Peraturan Daerah
Nomor Lembaran Daerah
Uraian
Nomor 1 9 Februari 2016 LD 2016 No. 8 Perubahan atas Peraturan Daerah No. 9 Tahun2016 tentang Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum dan retribusi PKB
Nomor 2 9 Februari 2016 LD 2016 No. 9 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Banjar
Nomor 3 9 Februari 2016 LD 2015 No. 3 Seri E Pencabutan beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang desa
Nomor 4 11 Juli 2016 LD 2016 No. 4 Pencabutan peraturan derah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2004 tentang ketentuan pemberian surat ijin usaha industry, peraturn daerah Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2004 tentang retribusi izin mendirikan bangunan, peraturan daerah Kota Banjar nomor 38 Tahun 2004 tentang kententuan pendaftaran perusahaan dan peraturan daerah Kota Banjar Kota Banjar nomor 40 Tahun 2004 tentang retribusi izin penyelenggaraan pameran
Nomor 5 15 Agustus 2016
LD 2016 No. 5 Penyelenggaraan ijin ganguan
Nomor 6 24 Agustus 2016
LD 2016 No. 6 Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Banjar Tahun angaran 2015
Nomor 7 12 Oktober 2016
LD 2016 No. 7 Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Banjar tahun anggaran 2016
Nomor 8 17 Oktober 2016
LD 2016 No. 8 Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Banjar
Nomor 9 01 Desember 2016
LD 2016 No. 9 Penanggulangan Bencana di Kota Banjar
Nomor 10 01 Desember 2016
LD 2016 No. 10 Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
Nomor 11 01 Desember 2016
LD 2016 No. 11 Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
Nomor 12 30 Desember 2016
LD 2016 No. 12 APBD Tahun Anggaran 2017
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
112
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
2. Terlaksananya fungsi penganggaran, legislasi dan pengawasan oleh
anggota DPRD
Tingkat capaian indikator sasaran terlaksananya fungsi penganggaran,
legislasi dan pengawasan oleh anggota DPRD adalah 101,2%. Realisasi
jumlah sasaran terlaksananya fungsi penganggaran, legislasi dan
pengawasan oleh anggota DPRD sebesar 81,01 % melampaui target yang
direncanakan sebesar 80%. Pada tahun ini mengalami penurunan
dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang pagu anggarannya
dianggarkan tetapi pada tahun 2016 kegiatan yang sudah dianggarkan
tersebut tidak dilaksanakan oleh anggota DPRD dikarenakan padatnya
agenda kegiatan yang lainnya sehingga nilai capaian indikator pada tahun
2015 mencapai 85% ada pada kategori sangat berhasil namun pada tahun
2016 menurun menjadi 81% ada pada kategpri berhasil.
Pelaksanaan tugas penganggaran legislasi dan pengawasan oleh anggota
DPR dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel III.98
Pelaksanaan fungsi penganggaran, legislasi dan pengawasan oleh anggota DPRD
No Kegiatan Satuan Capaian %
1 Pembahasan Raperda Perda 107.31
2 Hearing/Koordinasi Laporan 210.80
3 Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan Laporan 112.82
4 Rapat-rapat paripurna Laporan 121.48
5 Kegiatan Reses Laporan 0
6 Kunjungan Kerja Anggota Dewan Laporan 0
7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Orang 97.93
8 Studi banding alat kelengkapan DPRD
Laporan 159.80
9 Pelantikan PAW anggota DPRD Kali 0
10 Publikasi peraturan perundangan Kali 0
Jumlah 810,14
Jumlah rata – rata capaian 81.01
Sumber : Sekretariat DPRD Kota Banjar
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
113
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
26) Sasaran :
Meningkatnya Disiplin Pegawai
Pengukuran Capaian Indikator kepatuhan masyarakat terhadap produk
hukum Daerah terdiridari 1 indikator sasaran dan tidak mencapai target yang
telah direncanakan.
Tabel III.99
Capaian indikator disiplin pegawai
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian
% Ket
1. Persentase
pelanggaran disiplin pegawai
% 0,10 0,13 69,79% Tidak tercapai
Perbandingan sasaran strategis disiplin pegawai antara tahun 2014 dengan
tahun 2016 disajikan sebagai berikut:
Tabel III.100 Perbandingan capaian indikator disiplin pegawai
Indikator Sasaran
Sat Realisasi
2014 Realisasi
2015 Realisasi
2016 Ket
Kondisi Tahun 2018
1. Persentase pelanggaran disiplin pegawai
% 0,4 0,19 0,13 Meningkat 0,4
1. Persentase pelanggaran disiplin pegawai
Tingkat capaian indikator sasaran persentase pelanggar disiplin pegawai
adalah 69,79% dengan realisasi sebesar 0,13% tidak mencapai target yang
direncanakan sebesar 0,10%. Dari jumlah seluruh PNS di Kota Banjar
sebanyak 3.072 orang tercatat ada 4 orang pegawai yang dikategorikan
melanggar disiplin. Pelanggaran yang dilakukan tersebut berasal dari Dinas
Pendidikan, Kecamatan Purwaharja, Dinas Pertanian dan Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja, pada dasarnya ke 4 kasus ini disebabkan karena masing –
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
114
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
masing yang bersangkutan melanggar PP No. 53 Tahun 2010, tidak masuk
kerja tanpa keterangan melebihi kurun waktu yang telah ditetapkan namun
kasus – kasus tersebut sudah ditindak lanjuti. Program peningkatan disiplin
aparatur diharapkan dapat mendukung pencapaian indikator kinerja utama,
yakni menurunnya tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai
Negeri Sipil. Peningkatan disiplin yang telah dilaksanakan berupa
pembinaan terhadap pegawai negeri sipil secara terstruktur dan kontinyu
yaitu dengan cara memaksimalkan kegiatan pembinaan dan pemeriksaan
disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan ditunjang sumber daya aparatur
yang baik dan profesional serta anggaran yang memadai. Sebagai
dukungan meningkatnya disiplin pegawai di Pemerintahan Kota Banjar,
Sekretariat DPRD Kota Banjar, melaksanakanlah publikasi peraturan
perundang undangan dan kajian peraturan perundang undangan daerah
terhadap peraturan perundang undangan yang baru, lebih tinggi dari
keserasian antar peraturan perundang undangan daerah. Realisasi indikator
sasaraan diperoleh dengen perhitungan sebagai berikut:
27) Sasaran :
Meningkatnya Aparatur Pemerintah Daerah Yang Memiliki
Kompetensi Dan Mampu Memberikan Layanan Prima
Pengukuran Capaian Indikator aparatur pemerintah daerah yang memiliki
komptensi dan mampu memberikan layanan prima terdiri dari 3 Indikator
sasaran dengan hasil ketiga indikator sasaran tersebut telah mencapai target
100%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
115
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel III.101 Hasil pengukuran aparatur pemerintah daearah yang memiliki
komptensi dan mampu memberikan layanan prima
Indikator Sasaran Sat Rencana Realisasi Capaian
% Ket
1. Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
% 100 100 100 Tercapai
2. Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan.
% 100 100 100 Tercapai
3. Persentase pejabat fungsional yang telah memenuhi persyaratan diklat fungsional
% 100 100 100 Tercapai
Perbandingan indikator sasaran aparatur pemerintah daerah yang memiliki
kompetensi dan mampu memberikan layanan prima tahun 2014 sampai dengan
tahun 2016 disajikan sebagai berikut:
Tabel III.102 Perbandingan kinerja aparatur pemerintah daearah yang memiliki
komptensi dan mampu memberikan layanan prima
Indikator Sasaran Satuan Realisas
i 2014 Realisasi
2015 Realisasi
2016 Ket Kondisi Tahun 2018
1. Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
% 77,78 100 100 Tetap 100
2. Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
% 91,09 100 100 Tetap 100
3. Persentase pejabat fungsional yang telah memenuhi persyaratan diklat fungsional
% 100 100 100 Tetap 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
116
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1. Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan
pelatihan kepemimpinan
Prosentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan
pelatihan kepemimpinan diperoleh dari rumus :
Tingkat capaian indikator pejabat yang telah memenuhi persyaratan
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, untuk indikator pejabat yang telah
memenuhi persyaratan kepangkatan, untuk indikator pejabat fungsional
yang telah memenuhi persyaratan diklat fungsional adalah 100%. Realisasi
jumlah pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan, untuk indikator pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan, untuk indikator pejabat fungsional yang telah memenuhi
persyaratan diklat fungsional sebesar 100% sesuai dengan target yang
direncanakan sebesar 100%. Pada tahun ini mengalami pencapaian kinerja
yang tetap.
2. Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
diperoleh dengan rumus:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
117
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tingkat capaian jumlah pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan pada tahun 2016 sebesar 100%. Realisasi jumlah pejabat yang
telah memenuhi persyaratan kepangkatan 100 % sesuai dengan target yang
direncanakan sebesar 100%.atau sama dibandingkan dengan tahun 2015
sebesar 100%.
3. Persentase pejabat fungsional yang telah memenuhi persyaratan diklat
fungsional
Tingkat capaian jumlah pejabat fungsional yang telah memenuhi persyaratan
diklat fungsional pada tahun 2016 sebesar 100% atau sama dibandingkan
dengan tahun 2015 sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target
2018 cakupan jumlah pejabat fungsional yang telah memenuhi persyaratan
diklat fungsional dapat dikatakan sudah memenuhi target.
Persentase pejabat fungsional yang telah memenuhi persyaratan fungsional
diperoleh melalui perhitungan:
Berdasarkan data dari OPD terkait jumlah pegawai yang menduduki jabatan
struktural di tiap jenjang adalah:
a. Pejabat pada eselon II berjumlah 22 orang
b. Pejabat pada eselon III berjumlah 95 orang
c. Pejabat pada eselon IV berjumlah 340 orang
Sedangkan jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan kepemimpinan di tiap jenjang adalah:
a. Pejabat pada eselon II berjumlah 18 orang
b. Pejabat pada eselon III berjumlah 60 orang
c. Pejabat pada eselon IV berjumlah 42 orang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
118
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Jumlah pejabat struktural yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan di tiap jenjang adalah:
a. Pejabat pada eselon II berjumlah 4 orang
b. Pejabat pada eselon III berjumlah 35 orang
c. Pejabat pada eselon IV berjumlah 298 orang
28) Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Pengukuran Capaian Indikator kualitas pelayanan publik memperoleh hasil:
Dari 11 Indikator sasaran, sebanyak 6 indikator dapat mencapai target yang
telah direncanakan, 4 indikator tidak mencapai target dan 1 indikator tidak tidak
diukur.
Tabel III.103
Hasil pengukuran capaian indikator menigkatnya kualitas pelayanan publik
Indikator Sasaran satuan target Realisasi Capaian
% Keterangan
1. IKM pelayanan perijinan % 80,22 81,88 102,06 Tercapai
2. IKM pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
% 80,64 76,88 95,33 Tidak tercapai
3. IKM Pelayanan Kesehatan % 78,23 78,71 100,61 Tercapai
4. IKM pelayanan kartu kuning % 81,56 78,83 96,65 Tidak Tercapai
5. IKM pelayanan KIR % 76,64 0 0 Tidak diukur
6. IKM pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Online
% 100 100 100 Tercapai
7. IKM pelayanan publik di Kecamatan
% 76 77,35 101,77 Tercapai
8. Cakupan pelayanan bencana kebakaran
% 100 0,013 0,013 Tidak Tercapai
9. Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran
Menit 17 14,60 114,12 Tercapai
10. Tingkat kesiapan fasilitasi dan mobilitasi pemadam kebakaran
% 95 0,0065 0,0069 Tidak Tercapai
11. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
orang 10.892 11.106 101,96 Tercapai
Perbandingan sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik
antara tahun 2015 dengan tahun 2016 disajikan sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
119
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel III.104
Perbandingan capaian indikator meningkatnya kualitas pelayanan kinerja pelayanan publik
Indikator Sasaran Realisasi
2015 Realisasi
2016 Keterangan Tahun
2018
1. IKM pelayanan perijinan 82,52 81,88 Menurun 80,24
2. IKM pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
76,07 76,88 Meningkat 80,66
3. IKM Pelayanan Kesehatan 77,78 78,71 Meningkat 78,25
4. IKM pelayanan kartu kuning 78,13 78,83 Meningkat 81,58
5. IKM pelayanan KIR 78,83 0 Tidak diukur 76,66
6. IKM pelayanan KIR jasa online 100 100 Tetap 100
7. IKM pelayanan publik di Kecamatan 78,10 77,35 Menurun 77,00
8. Cakupan pelayanan bencana kebakaran
29 0,013 Menurun 100
9. Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran
18 14,6 Meningkat 15
10. Tingkat kesiapan fasilitasi dan mobilitasi pemadam kebakaran
7 0,0065 Menurun 100
11. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
8.917 10.832 meningkat 17.563
1. IKM Pelayanan Perijinan
Tingkat capaian indikator IKM pelayanan perijinan adalah 100,41%.
Realisasi jumlah IKM pelayanan perijinan sebesar 81,88% melampaui target
yang direncanakan sebesar 80,22%. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) pada pelayanan publik di BPMPPT Kota Banjar pada tahun 2016
mengalami penurunan jika dibandingkan denga tahun 2015. Pada tahun
2016 nilai IKM sebesar 81,88 atau menurun sebesar 0,64 poin dari tahun
2015 yang memiliki nilai IKM sebesar 82,52 tetapi penurunan nilai IKM
tersebut tidak mengubah kategori mutu pelayanan yang masuk dalam
kategori SANGAT BAIK. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel III.105
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di BPMPPT Kota Banjar Tahun 2015-2016
Tahun 2015 Tahun 2016
No Unsur Indeks No Unsur Indeks
1 Persyaratan 85,50 1 Persyaratan 77,29
2 Prosedur 81,00 2 Prosedur 82,29
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
120
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tahun 2015 Tahun 2016
No Unsur Indeks No Unsur Indeks
3 Kecepatan 78,17 3 Waktu/Kecepatan 78,13
4 Biaya 83,50 4 Biaya 90,42
5 Produk 83.33 5 Produk 76,87
6 Kemampuan Petugas 82,17 6 Kemampuan 82,29
7 Kesopanan 83,50 7 Perilaku/Kesopanan 83,13
8 Maklumat 86,17 8 Maklumat 77,08
9 Penanganan 79,33 9 Penanganan 82,92
10 Kedisiplinan 81,46
11 Kenyamanan 88,75
Nilai IKM 82,52 Nilai IKM 81,88
Mutu Pelayanan A Mutu Pelayanan A
Kinerja Sangat Baik Kinerja Sangat Baik
Penurunan IKM tersebut diakibatkan oleh banyaknya unsur pelayanan yang
mengalami penurunan, terdapat 5 unsur yang mengalami penurunan seperti
unsur persyaratan, waktu/kecepatan, produk, perilaku/kesopanan dan
maklumat pelayanan hal ini tentunya menjadi bahan evaluasi agar terus
ditingkatkan kinerja pelayanan. Sedangkan unsur yang lainnya mengalami
peningkatan.
2. IKM Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tingkat capaian pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil adalah 95,33
% Realisasi jumlah IKM pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
sebesar 76,88% belum sesuai target yang direncanakan sebesar 80,64%.
Namun pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 0,81 point dibanding
tahun 2015. Kenaikan tersebut dikarenakan sebagaian besar unsur penilaian
mengalami peningkatan kinerja. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
121
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel III.106 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan Administarsi Kependudukan
DISDUKCAPIL Kota Banjar Tahun 2015-2016
Tahun 2015 Tahun 2016
No Unsur Indeks No Unsur Indeks
1 Persyaratan 74,17 1 Persyaratan 76,25
2 Prosedur 73,67 2 Prosedur 75,21
3 Kecepatan 74,67 3 Waktu/Kecepatan 73,96
4 Biaya 80,00 4 Biaya 80,63
5 Produk 76,33 5 Produk 76,04
6 Kemampuan Petugas 77,17 6 Kemampuan 78,13
7 Kesopanan 75,83 7 Perilaku/Kesopanan 76,04
8 Maklumat 76,17 8 Maklumat 78,54
9 Penanganan 76,67 9 Penanganan 76,67
10 Kedisiplinan 77,92
11 Kenyamanan 76,25
Nilai IKM 76,07 Nilai IKM 76,88
Mutu Pelayanan B Mutu Pelayanan B
Kinerja Baik Kinerja Baik
3. IKM Pelayanan Kesehatan
Tingkat capaian pelayanan kesehatan adalah 100,61 % Realisasi jumlah
IKM pelayanan kesehatan 78,71% melampaui target yang direncanakan
sebesar 78,23 %. Pada tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun
lalu. Secara umum sebagian besar responden cenderung memberikan
penilaian yang positif terhadap kinerja pelayanan kesehatan dimana secara
rata – rata masyarakat merasa puas akan pelayannnya. Dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut :
Tabel III.107 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan Kesehatan
Kota Banjar Tahun 2016
No Unit Layanan 2016
1 Puskesmas Banjar 1 79,36
2 Puskesmas Banjar 2 78,71
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
122
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
No Unit Layanan 2016
3 Puskesmas Banjar 3 78,77
4 Puskesmas Pataruman 1 78,69
5 Puskesmas Pataruman 2 82,03
6 Puskesmas Pataruman 3 80,47
7 Puskesmas Purwaharja 1 76,93
8 Puskesmas Purwaharja 2 78,20
9 Puskesmas Langensari 1 76,52
10 Puskesmas Langensari 2 77,44
Jumlah 787,12
787,12 /10 =78,71
4. IKM Pelayanan Kartu Kuning
Tingkat capaian pelayanan kartu kuning adalah 96,65% Realisasi jumlah
IKM pelayanan kartu kuning sebesar 78,83% belum sesuai target yang
direncanakan sebesar 81,56%. Namun pada tahun ini mengalami
peningkatan 0,70 poin dibanding tahun lalu. Dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut :
Tabel III.108 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan Kartu Kuning di Dinsosnaker Kota
Banjar Tahun 2015-2016
Tahun 2015 Tahun 2016
No Unsur Indeks No Unsur Indeks
1 Persyaratan 78,17 1 Persyaratan 77,71
2 Prosedur 80,33 2 Prosedur 77,29
3 Kecepatan 77,17 3 Waktu/Kecepatan 76,67
4 Biaya 83,00 4 Biaya 89,58
5 Produk 77,00 5 Produk 77,08
6 Kemampuan Petugas 80,33 6 Kemampuan 77,50
7 Kesopanan 79,67 7 Perilaku/Kesopanan 77,08
8 Maklumat 68,33 8 Maklumat 82,50
9 Penanganan 79,17 9 Penanganan 77,92
10 Kedisiplinan 78,33
11 Kenyamanan 74,58
Nilai IKM 78,13 Nilai IKM 78,83
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
123
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tahun 2015 Tahun 2016
No Unsur Indeks No Unsur Indeks
Mutu Pelayanan B Mutu Pelayanan B
Kinerja Baik Kinerja Baik
5. IKM Pelayanan KIR
Tingkat capaian pelayanan KIR jasa online adalah 0%, karena realisasi
jumlah IKM pelayanan KIR jasa online sebesar 0% tidak mencapai target
yang direncanakan sebesar 100%. Hal ini terjadi karena pada Tahun 2016
Unit Pelayanan Publik "Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor" termasuk daftar
unit yang disurvey.
Berikut ini 24 unit pelayanan publik yang disurvey pada tahun 2016 (Sumber
BAPPEDA Kota Banjar):
1) Pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar;
2) Pelayanan di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar;
3) Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Banjar 1;
4) Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Banjar 2;
5) Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Banjar 3;
6) Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Pataruman 1;
7) Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Pataruman 2;
8) Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Pataruman 3;
9) Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Purwaharja 1;
10) Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Purwaharja 2;
11) Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Langensari 1;
12) Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Langensari 2;
13) Pelayanan rawat jalan di RSUD Kota Banjar;
14) Pelayanan di Kelurahan Banjar;
15) Pelayanan di Kelurahan Muktisari;
16) Pelayanan di Kelurahan Hegarsari;
17) Pelayanan di Kelurahan Purwaharja;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
124
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
18) Pelayanan di Kelurahan Mekarsari;
19) Pelayanan di Kelurahan Bojongkantong;
20) Pelayanan di Kecamatan Banjar;
21) Pelayanan di Kecamatan Pataruman;
22) Pelayanan di Kecamatan Purwaharja;
23) Pelayanan di Kecamatan Langensari;
24) Pelayanan Perijinan di kantor BPMPPT Kota Banjar.
6. Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Online
Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Online diperoleh dengan
perhitungan :
Tingkat capaian pelayanan KIR jasa online adalah 100% Realisasi jumlah
IKM pelayanan KIR jasa online sebesar 100% sesuai target yang
direncanakan sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja
tahun 2015 tidak mengalami perubahan karena jumlah penayangan
pengadaan barang dan jasa secara elektronik telah terealisasi sebanyak 12
bulan. Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah
tersediannya anggaran, memadainya sumber daya manusia dan adanya
dukungan dari stakeholders.
7. IKM Pelayanan publik di Kecamatan
Tingkat capaian pelayanan di kecamatan adalah 101,77.% Realisasi jumlah
IKM pelayanan di kecamatan sebesar 77,35% melampaui target yang
direncanakan sebesar 76%. Pada tahun ini mengalami penurunan pada
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
125
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
pencapain kinerja hal ini menjadi bahan evaluasi agar ditingkatkan
pelayanan terhadap masyarakat. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel III.109
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan di Kecamatan Kota Banjar Tahun 2016
No Unit Layanan 2016
1 Kecamatan Banjar 75,91
2 Kecamatan Pataruman 78,69
3 Kecamatan Purwaharja 77,94
4 Kecamatan Langensari 76,89
Jumlah 309,43
309,43 /4 =77,35
8. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Realisasi cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 0,00013% belum
mencapai target yang ditentukan sebesar 100%, sehingga capaiannya pun
hanya 0,00013%. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesalahan dalam cara
pengukuran indikator sasaran atau dapat juga karena target yang terlalu
besar.
Realisasi cakupan Pelayanan Kebakaran diperoleh dari rumus :
= 0,013%
Jika dilihat dari perhitungan tidak mungkin dapat mencapai realisasi 100%
karena jika hal itu terjadi maka jumlah personil pemadam kebakaran harus
sama banyak dengan jumlah bangunan yang ada di Kota Banjar.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
126
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
9. Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran
Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran
dinyatakan dengan waktu tempuh rata-rata.
Tingkat capaian pelayanan tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah
manajemen kebakaran adalah 114,12% Realisasi jumlah pelayanan tingkat
waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran sebanyak
14,60 menit, melampai target yang direncanakan sebesar 17 menit. Pada
tahun ini mengalami peningkatan sebesar 3,4 menit.
10. Tingkat kesiapan Fasilitas dan Mobilitas Pemadam Kebakaran
Realisasi cakupan Tingkat Kesiapan Fasilitas dan Mobilisasi Pemadam
Kebakaran sebesar 0,006521% belum mencapai target yang ditentukan sebesar
100%, sehingga capaiannya pun hanya 0,0001%. Hal ini dapat terjadi karena
adanya kesalahan dalam cara pengukuran indikator sasaran atau dapat juga
karena target yang terlalu besar.
Dapat dilihat realisasi cakupan Pelayanan Kebakaran diperoleh dari rumus :
= 0,0065%
Jika dilihat dari perhitungan tidak mungkin dapat mencapai realisasi 95%
karena jika hal itu terjadi maka jumlah armada kebakaran harus mendekati
jumlah bangunan yang ada di Kota Banjar.
11. Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun
Tingkat capaian jumlah pengunjung perpustakaan per tahun adalah
101,96% dengan realisasi jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
127
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
2016 adalah sebesar 11.106 pengunjung telah melampaui target yang
ditetapkan, yaitu sebesar 10.892 pengunjung. Jumlah pengunjung
perpustakaan pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan pengunjung
perpustakaan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 1.915
pengunjung.
29) Sasaran :
Meningkatnya Peran Pengawasan
Hasil pengukuran capaian indicator peran pengawasan memperoleh hasil:
ada 2 Indikator sasaran, sebanyak 1 indikator tidak mencapai target yang telah
direncanakan dan 1 indikator yang mencapai target.
Tabel III.110
Hasil pengukuran indikator peran pengawasan
Indikator Sasaran Satuan Renca
na Realis
asi
Capai
an %
Keterangan
1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal
% 100 71,16 71,16 Tidak tercapai
2. Terselesaikannya kasus/
pengaduan masyarakat
% 100 100 100 tercapai
Perbandingan sasaran strategis peran pengawasan antara tahun 2014
dengan tahun 2016 disajikansebagaiberikut:
Tabel III. 111 Perbandingan kinerja indikator peran pengawasan
IndikatorSasaran Satuan Realisasi
2014 Realisasi
2015 Realisasi
2016 Keterangan
Target Tahun 2018
1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal
% 110 62,74 71,16 Meningkat 100
2. Terselesaikannya kasus/ pengaduan masyarakat
% 100 100 100 Tercapai 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
128
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal
Tingkat capaian indikator sasaran penyelesaian tindak lanjut hasil
pengawasan internal adalah 71,16%. Realisasi jumlah capaian indikator
sasaran penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal sebesar
71,16% belum sesuai dengan target yang direncanakan sebesar 100%.
Pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 8,42% dari capaian tahun
2015. Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis di tahun 2016
tidak tercapai sebesar 28,82% dari target 100 %. Dapat kami jelaskan
capaian persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal
sebagai berikut:
Tabel III. 112
penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal
No. Tim Pemeriksa Jumlah
rekomendasi
Rekomendasi yang
ditindaklanjuti % penyelesaian
1. BPK RI 344 328 95,34
2. Inspektorat Provinsi 36 36 100
3. Inspektorat Kota 213 58 27,23
JUMLAH 593 422 71,16
Sumber : Inspektorat Kota Banjar
Tabel III. 113 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal
Institusi Pelaksana Audit Hasil Audit Penanganan
Temuan Rekomendasi sudah belum
BPK RI 184 344 328 16
Inspektorat Prov 12 36 36 Inspektorat Kota 115 213 58 155
Jumlah 311 593 422 171
Sumber : Inspektorat Kota Banjar
2. Terselesaikannya kasus/pengaduan masyarakat
Tingkat capaian indikator sasaran terselesaikannya kasus/pengaduan
masyarakat adalah 100%. Realisasi jumlah capaian indikator sasaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
129
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
terselesaikannya kasus/pengaduan masyarakat sebesar 100% sesuai
dengan target yang direncanakan sebesar 100%. Jumlah pengaduan
masyarakat yang masuk kepada instansi terkait (inspektorat Kota Banjar)
sebanyak 1 pengaduan dan dapat tertangani sebanyak 1 pengaduan.
30) Sasaran :
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Yang
Akuntabel
Pengukuran capaian indikator peran pengawasan memperoleh hasil: ada
3 Indikator sasaran, sebanyak 1 indikator mencapai target yang telah
direncanakan dan 2 indikator belum terukur.
Tabel III.114
Hasil pengukuran capaian indikator meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian
% Keterangan
1. Opini BPK WTP WTP Opini WTP 100 Tercapai 2. Skor Evaluasi LAKIP Poin 65 - - Belum
terukur 3. Skor Evaluasi LPPD Poin 3 - - Belum
terukur
Perbandingan sasaran strategis pengelolaan keuangan daerah yang
akuntabel tahun 2015 dengan tahun 2016 disajikan sebagai berikut:
Tabel III.115
Perbandingan capaian indicator meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
Indikator Sasaran Satuan Realisasi
2015 Realisasi
2016 Ket
Target tahun 2018
1. Opini BPK WTP WTP Opini WTP Tercapai WTP
2. Skor Evaluasi LAKIP Poin 56,94 - Belum
terukur 65
3. Skor Evaluasi LPPD Poin 3,17 - Belum
terukur 3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
130
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1. Opini BPK
Tingkat capaian indikator sasaran opini BPK pada tahun 2016 adalah 100%.
Pemerintah Kota Banjar pada tahun 2016 kembali berhasil meraih
penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015.
Keberhasilan capaian ini merupakan gambaran berhasilnya pengelolaan
keuangan di pemerintahan Kota Banjar dan untuk mempertahankan opini
WTP ini. Pemerintah Kota Banjar akan memperbaiki hal-hal yang masih
perlu disempurnakan terkait dengan:
a. Penatausahaan aset tetap yang belum sepenuhnya tertib diantaranya
tanah pemda yang belum bersertifikat,
b. Penatausahaan piutang PBB belum didasarkan pada data yang valid.
c. Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi
d. Penyempurnaan penatausahaan administrasi pertanggungjawaban
penggunaan belanja daerah dengan dukungan dengan bukti yang sah
dan sesuai dengan pengeluaran riil.
2. Skor Evaluasi LAKIP
Tingkat capaian indikator sasaran skor evaluasi LAKIP pada tahun 2016
tidak dapat diukur dikarenakan hasil penilaian diambil setelah penyusunan
LAKIP Tahun 2016. Namun direncanakan untuk mencapai target B untuk
tahun ini. Untuk tahun 2015 hasil evaluasi Pemerintah Kota Banjar mendapat
nilai 56,94 poin atau predikat penilaian CC. Penilaian tersebut menunjukan
tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan
capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan
penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Pemerintah
Kota Banjar masih banyak memerlukan perbaikan. ketidak berhasilan ini
dipengaruhi oleh belum dilaksanakannya beberapa item evaluasi sebagai
contoh belum dilaksanakannya rencana aksi ataupun perjanjian kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
131
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kota Banjar akan melaksanakan
peningkatan dan pengembangan implementasi SAKIP melalui penyusunan
rencana aksi bersama dengan penyusunan perjanjian kinerja yang kemudian
akan dilaksanakan monitoring secara berkala (3 bulan) pelaksanaan rencana
aksi tersebut. Disamping itu juga akan dikembangkan sistem informasi yang
menunjang terhadap proses akuntabilitas penyelenggara Pemerintah
Daerah melalui pembangunan sistem yang e-monev yang terintegrasi
dengan sistem informasi yang sudah ada dari hasil evaluasi yang
dilaksanakan Menpan. Kedua buah point penting ini menunjang terhadap
implementasi SAKIP di Kota Banjar dan dapat menambah nilai plus yang
cukup besar dalam mengejar point LAKIP sehingga pada tahun depan
diharapkan point LAKIP meningkat.
3. Skor Evaluasi LPPD
Tingkat capaian indikator sasaran skor evaluasi LPPD pada tahun 2016 tidak
dapat diukur dikarenakan hasil penilaian diambil setelah penyusunan LPPD
Tahun 2016. Namun untuk tahun 2015 mencapai 3,17 poin melampaui
target yang telah direncanakan sebesar 3 poin.
31) Sasaran :
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang Transparan
dan Akuntabel
Hasil pengukuran capaian indikator peran pengawasan memperoleh hasil:
ada 4 Indikator sasaran, sebanyak 2 indikator mencapai target yang telah
direncanakan dan 2 indikator tidak mencapai target yang telah direncanakan.
Tabel III. 116
Hasil Pengukuran capain indikator tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang trasparan dan akuntabel
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian
%
Keterangan
1. RPJMD yang telah ditetapkan dengan
Ada/ tidak
Ada Ada 100 Tercapai
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
132
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Capaian
%
Keterangan
perda
2. RKPD yang telah ditetapkan dengan perwal
Ada/ tidak
Ada Ada 100 Tercapai
3. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
% 100 98,87 98,87 Tidak tercapai
4. Dokumen perencanaan penataan ruang teknis
% 100 83,33 83.33 Tidak tercapai
Perbandingan sasaran strategis tersususnnya dokumen perencanaan
pembangunan yang trasparan dan akuntabel tahun 2015 dengan 2016 disajikan
sebagai berikut :
Tabel III.117
Perbandingan capaian indikator tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang trasparan dan akuntabel
Indikator Sasaran Satuan Realisasi
2015 Realisasi
2016 Ket
Target tahun 2018
1. RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda
Ada/ tidak
Ada Ada Tetap Ada
2. RKPD yang telah ditetapkan dengan perwal
Ada/ tidak
Ada Ada Tetap Ada
3. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
% 98,31 98,87 Meningkat 100
4. Dokumen perencanaan penataan ruang teknis
% 100 83,33 Menurun 100
1. RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda
Tingkat capaian indikator sasaran RPJMD yang telah di tetapkan dengan
perda adalah 100%. Realisasi jumlah indikator sasaran RPJMD yang telah di
tetapkan dengan perda adalah 100% sesuai dengan target yang
direncanakan sebesar 100%. Capain kinerja ini didukung karena
ketersediaan dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda, yaitu
dengan ditetapkannya Perda Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
133
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2014
– 2018.
2. RKPD yang telah ditetapkan dengan perwal
Tingkat capaian indikator sasaran RKPD yang telah ditetapkn dengan perwal
adalah 100%. Realisasi jumlah indikator sasaran RKPD yang telah ditetapkn
dengan perwal adalah 100% sesuai dengan target yang direncanakan
sebesar 100%. Dengan ketersediaan dokumen RKPD baik RKPD Tahun
2017 yang ditetapkan dengan Perwal Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjar Tahun
2016, dan RKPD Perubahan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Perwal
Kota Banjar Nomor 18.b Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Banjar Tahun 2016.
3. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
Tingkat capaian indikator sasaran penjabaran program RPJMD ke dalam
RKPD adalah 98,87 %. Realisasi jumlah Indikator sasaran penjabaran
program RPJMD ke dalam RKPD adalah 98,87 % tidak sesuai target yang
direncanakan sebesar 100%. Indikator ini dengan cara membandingkan
program RKPD tahun 2016 dengan program RPJMD yang harus
dilaksanakan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 jumlah program yang
dilaksanakan sebanyak 175 dari 177 program RPJMD yang harus
dilaksanakan pada tahun 2016. Program yang tidak dilaksanakan tersebut
adalah program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan (urusan
pilihan kehutanan) dan program peningkatan pelayanan kesehatan anak
balita (urusan wajib kesehatan).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
134
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
4. Dokumen perencanaan penataan ruang teknis
Tingkat capaian indikator sasaran Dokumen perencanaan penataan ruang
teknis adalah 83.33 %. Realisasi jumlah indikator sasaran Dokumen
perencanaan penataan ruang teknis adalah 83,33 %tidak sesuai yang
direncanakan target sebesar 100%. Dokumen perencaan penataan ruang
teknis tahun 2016 ada 5 dokumen yaitu: penyusunan profil daerah, penataan
koridor jalan perintis kemerdekaan, inventarisir fasos dan fasum perumahan
terencana, identifikasi tata guna lahan di Kota Banjar, penyiapan
pedoman/standar teknis tata guna lahan. Capaian indikator ini belum
memenuhi target sehingga dianggap perlu untuk memprioritaskan
program/kegiatan pada tahun 2017 dan atau 2018 yang mendukung
indikator sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.
32) Sasaran :
Tersediannya Data Informasi Dan Statistik Pembangunan Daerah
Hasil pengukuran Capaian Indikator peran pengawasan memperoleh
hasil: ada 2 Indikator sasaran, sebanyak 2 indikator mencapai target yang telah
direncanakan.
Tabel III. 118 Hasil pengukuran capain indikator tersedianya data
informasi dan statistik pembangunan daerah
Indikator Sasaran Sat Rencana Realisasi Capaian
% Ket
1. Banjar Dalam Angka Dok 1 1 100 Tercapai
2. PDRB Kota Banjar Dok 1 1 100 Tercapai
Perbandingan sasaran strategis tersedianya data, informasi dan statistik
pembangunan daerah pada tahun 2015 dengan tahun 2016.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
135
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel III.119 Perbandingan capaian indikator tersedianya data,
informasi dan statistik pembangunan daerah
Indikator Sasaran Sat
Kondisi Tahun 2015
Kondisi Tahun 2016
Keterangan
Target Tahun 2018
1. Banjar Dalam Angka Dok 1 1 Tetap 1
2. PDRB Kota Banjar Dok 1 1 Tetap 1
1. Banjar Dalam Angka
Tingkat capaian indikator sasaran banjar dalam angka adalah 100%.
Realisasi jumlah indikator sasaran banjar dalam angka sebanyak 1 dokumen
sesuai dengan target yang direncanakan sebanyak 1 dokumen. Capaian
kinerja ini didukung karena tersediannya data Banjar Dalam Angka berupa
buku/dokumen profil kota banjar berbasis geografis yang memuat data
statistik Kota Banjar (Banjar dalam Angka).
2. PDRB Kota Banjar
Tingkat capaian indikator sasaran PDRB Kota Banjar adalah 100%.
Realisasi jumlah indikator sasaran PDRB Kota Banjar sebanyak 1 dokumen
sesuai dengan target yang direncanakan sebanyak 1 dokumen. Capaian
kinerja ini didukung karena tersedianya data PDRB berupa buku/dokumen
PDRB kecamatan di Kota Banjar.
Rekapitulasi anggaran penunjang indikator sasaran kinerja sesuai dengan
rumusan pengukuran baik yang bersifat kumulatif atau non kumulatif dalam
Indikator Kinerja Kunci (IKU) dan Ketetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja perlu kami
informasikan dengan prosentase penyerapan anggaran sebagai berikut:
B. REALISASI ANGGARAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
136
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Tabel III.120
Prosentase Penyerapan Anggaran Uraian
Sasaran Pagu
Anggaran Realisasi %
1. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pendidikan dasar.
2.276.6843.266 1.487.431.900 6,53
2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pendidikan menengah
8.547.001.766 339.130.600 3,97
3. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan non formal dan informal
1.099.183.000 1.094.763.415 99,60
4. Meningkatnya kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi tenaga pendidik
90.000.000 82.478.050 91,64
5. Meningkatnya cakupan layanan PAUD
2.074.800.000 2.024.535.529 97,58
6. Meningkatnya pengetahuan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat
1.404.210.750 1.070.305.997 76,22
7. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana kesehatan
36.309.857.090,80 32.764.248.698 90,23
8. Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
1.584457.850 494.894.300 31,23
9. Meningkatnya cakupan akseptor KB
1.619.928.675 1.535.785.905 94,80
10. Berkembangnya jumlah UMKM dan koperasi
160.000.000 159.980.000 99,98
11. Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan industri pengolahan
230.000.000
229.999.800 100
12. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan
146.300.000 145.400.000 99,38
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
137
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Uraian Sasaran
Pagu Anggaran
Realisasi %
13. Meningkatnya realisasi investasi
157.450.000 157.069.550 99,76
14. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan
1.773.267.682 1.704.032.000 96,09
15. Meningkatnya ekonomi kota dengan aktivitas agrowisata
45.506.099.000 44.744.826.200 98,33
16. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kota
56.544.604.455 55.497.648.800 98,14
17. Meningkatnya kemampuan ekonomi keluarga pra sejahtera
1.163.819.000 1.088.693.155 93,54
18. Menurunnya populasi PMKS
3.648.500.000 3.161.663.266 86,65
19. Meningkatnya penempatan bagi pencari kerja
117.000.000 115.951.375 99,10
20. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang proporsional
10.830.000.000 10.592.398.950 97,81
21. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan Kota
1.529.470.000 1.519.174.000 99,33
22. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
13.291.587.400 12.979.915.400 97,65
23. Meningkatnya mutu pengawasan lingkungan hidup
1.730.846.000 1.713.149.165 98,97
24. Meningkatnya kualitas hutan dan lahan
25.000.000 24.996.800 99,99
25. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah.
- - -
26. Meningkatnya disiplin pegawai
6.863.162.524 6.084.998.591 88,66
27. Meningkatnya aparatur pemerintah daerah yang memiliki
1.709.768.400 1.664.108.908 97,32
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
138
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Uraian Sasaran
Pagu Anggaran
Realisasi %
kompetensi dan mampu memberikan layanan prima
28. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
1.550.875.400 1.149.739.091 74,13
29. Meningkatnya peran pengawasan
594.975.500 501.659.892 84,31
30. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
5.063.543.750 4.927.069.322 97,30
31. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel
2.246.000.000 2.183.770.436 97,22
32. Tersedianya data, informasi dan statistik pembangunan daerah
640.000.000
619.231.946 96,75
Selama tahun 2016 Pemerintah Kota Banjar mendapatkan penghargaan-
penghargaan Nasional. Adapun penghargaan-penghargaan yang diraih oleh
Pemerintah Kota Banjar disajikan sebagai berikut :
No Nama Penghargaan Tahun
1. Penghargan bidang ekonomi, Kinerja Penyaluran Raskin Terbaik 2015 : Kategori Penyaluran dan Pembayaran Harga Tebus Raskin Terbaik dan Kategori Dukungan APBD Kota Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Program Raskin.
22 Januari 2016
2. Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik melalui program CANDU ASMARA ( Becak Posyandu Angkutan Swadaya Masyarakat ) bagi Kelurahan Mekarsari yang diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Prof DR Yuddy Chrisnandi
31 Maret 2016
3. Penghargaan kinerja terbaik berdasarkan EKPPD terhadap LPPD tahun 2014 dari Menteri Dalam Negeri Tjahyo kumolo pada Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke XX
25 April 2016
4. Penghargaan Kota Banjar Sebagai Kota Penyaji Seni Musik Terbaik ke- I, penghargaan ini diraih Atas Partisipasi dan Dedikasinya Pada Kegiatan Pasanggiri Seni Tari, Musik
12 Mei 2016
C. PENGHARGAAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
139
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
No Nama Penghargaan Tahun
Dan Teater
5. Penghargaan Invesment Award Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Terbaik ketiga Se-Indonesia
30 Mei 2016
6. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat Bandung, Kota Banjar kembali meraih hasil tertinggi yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
06 Juni 2016
7. Penghargan dalam Bidang Lingkungan Hidup yaitu Penghargaan Adipura KIRANA
22 Juli 2016
8. Manggala Karya Kencana bagi Walikota Banjar ,Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M.Si atas inovasi dan pengembangan Program KB;
UPAKARTI Pemenang Lomba Kota Pelaksana Terbaik KB, Kesehatan yang diterima oleh Kelurahan Purwaharja;
Dharma Karya Kencana Pemenang Tenaga Medis Pelayanan Program KB terbaik Mow yaitu dr. Moh. Imam Wahyudi, Sp.OG.
29 Juli 2016
9. Penghargaan Anugerah Revitalisasi Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
19 Agustus 2016
10. Penghargaan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 dengan Prestasi Kinerja Sangat Tinggi
19 Agustus 2016
11. Penghargaan atas Pencapaian Target Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2016 dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
24 Agustus 2016
12. Penghargaan WTP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, atas capaian tertinggi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan secara berturut-turut sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015. (Tahun 2016 ini merupakan yang ke-6 kalinya bagi Kota Banjar).
20 September 2016
13. Penghargaan Ketahanan Pangan pada Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-36
19 Oktober 2016
14. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat ( LDPM ) Bina Tani Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar meraih juara dua sebagai Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan kelompok/ gabungan kelompok masyarakat/ kelembagaan ekonomi pelaku usaha pangan skala kecil dan menengah yang berhasil mengelola kegiatan produksi pangan/ pemberdayaan masyarakat/ pengembangan industri pangan olahan/ perakitan/ perekayasaan teknologi pangan dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan
19 Oktober 2016
15. Kota Peduli Hukum dah Ham Dari Menteri Hukum Dan Ham- Di Surabaya
8 Desember 2016
16. Apresiasi dari Gubernur Jawa Barat dalam Pelaksanaan Kota Sehat di Bandung
14 Desember 2016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
140
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
No Nama Penghargaan Tahun
17. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2016 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Yohana Yembise Sukaesih,
21 Desember 2016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
1
BAB IV PENUTUP
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Banjar tahun 2016
disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan pemerintahan melalui berbagai kegiatan pembangunan
sesuai urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan. LKIP ini diharapkan
dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dan perwujudan
pelaksanaan tanggung jawab transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota
Banjar dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui berbagai kegiatan
pembangunan sesuai urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan.
Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan
prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun
setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran
tentang hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Banjar. Di masa yang akan datang Pemerintah Kota Banjar akan terus berupaya
lebih menyempurnakan pelaporan guna mewujudkan pemerintahan yang lebih
baik (good governance).
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah
proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-
prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum,
kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan
demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era
globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap
kinerja pelayanan publik.
Dari waktu ke waktu Pemerintah Kota Banjar senantiasa melakukan
berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui
reformasi/perubahan pada tataran birokrasi, perbaikan sistem pengalokasian
anggaran, maupun penyempurnaan pada organisasi perangkat daerah. Sebagai
bukti keberhasilan pelaksanaan pembangunan selama Tahun 2016, Pemerintah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016
2
BAB IV PENUTUP
Kota Banjar telah berhasil memperoleh berbagai penghargaan dari berbagai
kalangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Namun demikian
disadari bahwa selama Tahun 2016 masih ditemui berbagai permasalahan dan
kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti, penanganan kemiskinan,
pengelolaan lingkungan hidup, penataan ruang dan pendidikan yang
murah/terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Banjar.
Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target
terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Banjar
Tahun 2014–2018 khususnya untuk Tahun Anggaran 2016 menjadi momentum
untuk dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran
maupun pencapaian Kinerja yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami
akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai
manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun
demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi
motivasi untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan Kota
Banjar
Tahun 2016
Implementasikan Sistem akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kota
Banjar dilaksanakan melalui
1. Penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD
2005-2025),
2. Perencanaan jangka menengah lima tahunan (RPJMD
Tahun2014-2018 dan Rencana Strategisdi tiap OPD)
3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
5. Penetapan Perjanjian Kinerja tahun berjalan
6. Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKIP/LkjIP) setiap tahun
berjalan. RPJMD Kota Banjar Tahun 2014-2018 merupakan RPJMD ketiga
dalam periode RPJPD Kota Banjar Tahun 2005-2025.
Perencanaan strategis yang ditetapkan dalam RPJMD tersirat dalam
Visi dan misi yang ingin dicapai.
SAKIP KOTA BANJAR
“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat Kota Banjar
yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera Menuju Banjar Agropolitan”
MISI
VISI
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) :
2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata
kelola pemerintahan secara profesional untuk menjamin
terciptanya good governance dan clean government
VISI DAN MISI KOTA BANJAR
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
No. Tujuan
Sasaran Uraian Tujuan Indikator Tujuan
1 Meningkatkan rata-rata
lama sekolah
Rata-rata Lama
Sekolah ( RLS)
1. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan
pendidikan dasar;
2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan
pendidikan menengah;
3. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan
non formal dan informal
2 Meningkatnya kualitas
tenaga pendidik dan
kependidikan
Guru yang telah
sertifikasi
1. Meningkatnya kualifikasi, sertifikasi dan
kompetensi tenaga pendidik
3 Menumbuhkembangkan
karakter dan kecerdasan
sejak dini
Cakupan layanan
PAUD
1. Meningkatnya cakupan layanan PAUD
4 Meningkatkan angka
harapan hidup
Usia harapan hidup
penduduk Kota
Banjar
1. Meningkatnya pengetahuan perilaku hidup
bersih dan sehat di masyarakat;
2. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fungsi
sarana prasarana kesehatan;
3. Meningkatnya pemerataan pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan.
5 Mengendalikan laju
pertumbuhan penduduk
LPP Kota Banjar 1. Meningkatnya cakupan akseptor KB
Sebagai tolak ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis visi dan
misi Pemerintah Kota Banjar tahun2015-2018, telah ditetapkan
Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah
sebagaiberikut
Misi 2 : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
No. Tujuan
Sasaran Uraian Tujuan Indikator Tujuan
1 Meningkatnya laju pertumbuhan
ekonomi dan daya beli masyarakat;
1. LPE Kota Banjar
2. Daya beli
masyarakat
1. Berkembangnya jumlah UMKM dan
koperasi;
2. Meningkatnya kontribusi dan
pertumbuhan industri pengolahan;
3. Meningkatnya kontribusi sektor
perdagangan;
4. Meningkatnya realisasi investasi;
5. Meningkatnya kontribusi sektor
pertanian, perkebunan, peternakan,
perikanandan kehutanan;
6. Meningkatnya ekonomi kota dengan
aktivitas agrowisata;
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas
sarana dan prasarana kota.
2 Meningkatkan kemampuan
ekonomi masyarakat miskin
Angka kemiskinan 1. Meningkatan kemampuan ekonomi
keluarga pra sejahtera;
2. Menurunannya populasi PMKS;
3. Meningkatan penempatan bagi pencari
kerja.
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
No. Tujuan
Sasaran Uraian Tujuan Indikator Tujuan
1 Meningkatnya Pembangunan yang
ramah lingkungan dan berkelanjutan
Kualitas udara dan
air
1. Meningkatnya Ruang
Terbuka Hijau (RTH) yang
proporsional;
2. Meningkatnya pelayanan
pengelolaan persampahan
kota;
3. Meningkatnya kualitas
lingkungan permukiman;
4. Meningkatnya mutu
pengawasan lingkungan
hidup;
5. Meningkatnya kualitas hutan
dan lahan.
Misi 4 : Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola pemerintahan secara
profesional untuk menjamin terciptanya good governance dan clean government
No. Tujuan
Sasaran Uraian Tujuan Indikator Tujuan
1 Meningkatnya kesadaran
hukum masyarakat dan
aparatur pemerintah.
1. Tingkat pelanggaran
perda/perwal
2. Tingkat pelanggaran
disiplin aparat
3. Tingkat persetujuan
raperda
1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat
terhadap produk hukum daerah
2. Meningkatnya Disiplin Pegawai
2 Terwujudnya kinerja
birokrasi yang semakin
profesional dan akuntabel.
1. Skor IKM Kota Banjar
2. Opini BPK
3. Skor Evaluasi LPPD
4. Skor Evaluasi Lakip
1. Meningkatnya aparatur pemerintah
daerah yang memiliki kompetensi
dan mampu memberikan layanan
prima;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan
publik;
3. Meningkatnya peran pengawasan;
4. Meningkatnya kinerja pengelolaan
keuangan daerah yang akuntabel;
5. Tersusunnya dokumen perencanaan
pembangunan;
6. Tersedianya data, informasi dan
statistik pembangunan daerah.
0
10
20
30
40
50
60
70
MISI 1 MISI 2 MISI 3 MISI 4
INDIKATOR KINERJA 66 24 12 28
SASARAN STRATEGIS 9 10 5 8
Axi
s Ti
tle
Sasaran dan Indikator Tahun 2016
SASARAN INDIKATOR TAHUN 2016
MISI 1
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia
(SDM) Pemerintah Kota Banjar menitikberatkan pada aspek
terpenting kehidupan didasarkan pada:
• Tingkat pendidikan yang memadai,
• Usia yang panjang dan hidup sehat dan
• Standar hidup yang layak.
Diuraikan dalan 9 buah sasaran strategis dan 66 indkator
sasaran
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
DINAS KESEHATAN
MISI 2
Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Dalam rangka peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota
Banjar menitikberatkan pada pelaksanaan pemberdayaan dan
penguatan ekonomi masyarakat dengan pemerataaan dan prinsip
keadilan
Diuraikan dalan 10 buah sasaran strategis dan 24 indkator sasaran
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERUMAHAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS TENAGA KERJA
MISI 3
Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup
Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Kota
Banjar Menitikberatkan pada isu pemanfaatan lingkungan hidup dan
kelestariannya dengan kegiatan yang menunjang pada Pembangunan
berwawasan lingkungan.
Diuraikan dalan 5 buah sasaran strategis dan 12 indkator sasaran
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERUMAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
MISI 4
Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta
Tata kelola pemerintahan secara profesional untuk
menjamin terciptanya good governance dan clean
government
Pembangunan bidang hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari proses penyelenggaraan good and clean governance. Oleh karena
itu, pembangunan bidang hukum merupakan salah satu kebijakan
pembangunan untuk mewujudkan pemantapan kinerja pemerintah
daerah didukung dengan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah
dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalismenya
sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Diuraikan dalan 8 buah sasaran strategis dan 28 indkator sasaran
INSPEKTORAT, BAPPEDA
SETDA KOTA BANJAR BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETDA KOTA BANJAR BAGIAN EKBANGJAS
DINAS POLISI PAMONG PRAJA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS PERHUBUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
Capaian (%) Keterangan
Rumus Pembilang Pembagi Hasil
10 1 Usaha Mikro dan Kecil % 98.98 (Jumlah usaha mikro dan kecil / jumlah seluruh UKM) x
100%
7,768.00 7,770.00 99.97 101.00 Tercapai
2 Koperasi aktif % 46.63 (Jumlah Koperasi aktif/Jumlah koperasi) x 100 % 82.00 130.00 63.08 135.27 Tercapai
11 1 Pertumbuhan industri
pengolahan
IKM
Formal
535 (Jumlah industri tahun n - jumlah industri tahun n-1) x
100%
561.00 104.86 Tercapai
2 Kontribusi sektor perindustrian
terhadap PDRB
% 12.56 (Jumlah kontribusi PDRB danri sektor industri/ Jumlah
total PDRB) x 100%
0.00 Belum dapat
diukur
12 Meningkatnya kontribusi
sector perdagangan;
1 Kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB
% 36.52 (Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan/
Jumlah total PDRB) x 100%
0.00 Belum dapat
diukur
13 Meningkatnya realisasi
investasi;
1 Meningkatnya realisasi
investasi
% 10 (Realisasi PMDN tahun evaluasi - realisasi PMDN tahun
sebelum evaluasi)/Realisasi PMDN sebelum Evaluasi x
100%
6.15 61.50 Tidak Tercapai
14 1 Kontribusi sektor pertanian
terhadap PDRB
% 16.11 Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dibagi Jumlah
Total PDRB dikali 100%
0.00 Belum dapat
diukur
2 Kontribusi sektor perkebunan
terhadap PDRB
% 1.90 Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Perkebunan dibagi
Jumlah Total PDRB dikali 100%
0.00 Belum dapat
diukur
3 Kontribusi sektor peternakan
terhadap PDRB
% 4.49 Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Peternakan dibagi
Jumlah Total PDRB dikali 100%
0.00 Belum dapat
diukur 4 Kontribusi sektor kehutanan
terhdp PDRB
% 0.10 Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Perhutanan dibagi
Jumlah Total PDRB dikali 100%
0.00 Belum dapat
diukur 5 Kontribusi sektor perikanan
terhadap PDRB
% 0.29 Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Perikanan dibagi Jumlah
Total PDRB dikali 100%
0.00 Belum dapat
diukur 6 Produksi Padi Ton 45,200.00 Jumlah produksi padi pertahun dibagi Jumlah target
produksi padi daerah dikali 100%
44,494 98.44 Tidak Tercapai
7 Produksi Jagung Ton 3,300.00 Jumlah produksi Jagung pertahun dibagi Jumlah target
produksi jagung daerah dikali 100%
2,805 85.00 Tidak Tercapai
8 Produksi Kedelai Ton 1,250.00 Jumlah produksi kedelai pertahun dibagi Jumlah target
produksi kedelai daerah dikali 100%
1,088 87.04 Tidak Tercapai
9 Produksi DagingSapi Ton 573 Jumlah produksi daging sapi pertahun dibagi Jumlah
target produksi daging sapi daerah dikali 100%
760 132.68 Tercapai
15 Meningkatnya ekonomi kota
dengan aktivitas agrowisata;
1 Rintisan daerah agrowisata % 25 Realisasi kegiatan pembangunan rintisan daerah
argowisata
25.00 100.00 Tercapai
Meningkatnya kontribusi
sector pertanian, perkebunan
dan peternakan;
Berkembangnya jumlah UMKM
dan koperasi;
Meningkatnya kontribusi dan
pertumbuhan industry
pengolahan;
Realisasi
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
PEMERINTAHAAN KOTA BANJAR
TA.2017
MISI 2
No Uraian Sasaran Indikator SasaranTahun 2016
Satuan Target
Capaian (%) Keterangan
Rumus Pembilang Pembagi Hasil
RealisasiNo Uraian Sasaran Indikator SasaranTahun 2016
Satuan Target
16 Meningkatnya kualitas dan
kualitas sarana dan prasarana
kota
1 Terbangunnya Pasar Muktisari unit 1.00 Realisasi kegiatan revitaslisasi pasar bojongkantong 1.00 1.00 1.00 100 Tercapai
2 Persentase panjang jalan
dalam kondisi baik
% 97.80 Jumlah kota dalam kondisi baik dibagi jumlah panjang
seluruh jalan dikota tersebut dikali 100 %
212.50 224.79 94.53 96.66 Tidak Tercapai
3 Persentase jaringan irigasi
dalam kondisi baik
unit 68.74 jumlah saluran pasang/tersier/sekunder dan irigasi
pedesaan yng terbangun dibgi target pembangunn
saluran pasang / tersier/sekunder dan irigasi pedesaan
63,077.77 105,811.60 59.61 86.72 Tidak Tercapai
17 Meningkatnya kemampuan
ekonomi keluarga
prasejahtera;
1 Keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I
% 18.80 Jumlah Keluarga Pra-KS Alasan Ekonomi dan Keluarga
Sejahtera I Alasan Ekonomi dibagi jumlah keluarga dikali
100%
11,717.00 61,283.00 19.12 98.30 Tidak Tercapai
18 Menurunnya populasi PMKS; 1 Persentase penyandang
masalah kesejahteraan sosial
yang tertangani
% 95 (Jumlah PMKS yang tertangani / jumlah PMKS yang
ada) x 100%
11,387 11,437 99.56 104.80 Tercapai
2 Sarana sosial seperti panti
asuhan, panti jompo dan panti
rehabilitasi
unit 1 0.00 0.00 Tidak Tercapai
19 1 Penyerapan tenaga kerja % 13 (jumlah pencari kerja yang ditempatkan/jumlah pencari
kerja yang mendaftar) x 100%
1,927 3,651 52.78 406.00 Tercapai
2 Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi,
masyarakat dan
kewirausahaan
% 96 (Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi, masyarakat dan
kewirausahaan/jumlah tenaga yang terdaftar) x 100%
100 180 55.56 57.87 Tidak Tercapai
Meningkatnya penempatan
bagi pencari kerja;