KEPUTUSAN NOMOR 132 Tahun 2017 TENTANG …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/71_dinas...

1

KEPUTUSAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 132 Tahun 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 – 2021

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

TAHUN 2016 – 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, bahwa bangsa Indonesia secara tegas menghendaki agar

ditengah reformasi sistem pemerintahan sentralistik menuju desentralistik,

Pemerintah Daerah dan masyarakat serta seluruh elemen stakeholder

Pemerintahan Daerah harus mengarahkan berbagai kebijakan dalam kerangka

implementasi kebijakan otonomi daerah pada perwujudan kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, keberdayaan

masyarakat dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam proses

pemerintahan. Setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada

tanggal 17 Februari 2016 serta untuk mewujudkan amanat Undang-undang

tersebut, maka disusunlah RPJMD sebagai suatu acuan dalam pelaksanaan

pembangunan untuk lima tahun kedepan.

Arah Pembangunan yang tepat pada periode 5 (lima) tahun telah

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2021. Untuk itu, perlu

segera disusun dan ditetapkan arah dan tujuan selama lima tahun ke depan

dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang Periode 2017-2021 untuk mendukung RPJMD yang telah disusun serta

agar sistem penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul dapat

tercapai dengan baik sekaligus selaras dengan RPJMD. Masing-masing

aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang

tugasnya masing-masing harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya

2

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi

antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat

yang dihasilkan.

Dalam mewujudkan arah dan tujuan pembangunan terutama dalam

membangun aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan

fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar

penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu

diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban

setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sebagai penyelenggara negara,

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul wajib untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam

pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan

perencanaan strategis yang ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) PD memuat latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan, sistematika, tugas, fungsi, struktur organisasi,

sumber daya, kinerja pelayanan, identifikasi permasalahan, visi, misi dan

program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra

Kementerian/Lembaga, dan renstra PD, telaahan rencana tata ruang wilayah

dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu strategis, tujuan dan

sasaran jangka menengah PD, strategi dan kebijakan, perumusan strategi,

rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif. Pendanaan indikatif mencakup: program dan kegiatan

lokalitas kewenangan PD, program dan kegiatan lintas PD, program dan

kegiatan kewilayahan, indikator kinerja PD dan kegiatan pembangunan yang

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah otonom.

Renstra PD ini wajib dibuat oleh masing-masing satuan kerja di lingkungan

Pemerintah Daerah.

Perencanaan Strategis merupakan kebutuhan organisasi untuk

memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dan merupakan serangkaian

rencana tindakan dan kegiatan yang dibuat oleh organisasi untuk

diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Rencana Strategis ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran dan

tujuan, serta cara bagaimana mandat organisasi dapat dilaksanakan sesuai

prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam rangka

mencapai Visi dan Misi Kabupaten Gunungkidul.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013

tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan

dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahKabupaten Gunungkidul

Tahun 2005–2025; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18

Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

4

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

dan

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupaten Gunungkidul dimaksudkan untuk memberikan pedoman

umum (guide line) dan arahan bagi jajaran Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya

dalam penyusunan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan

penyelenggaraan pertanahan dan penataan ruang di Kabupaten

Gunungkidul.

1.3.2. Tujuan

Tujuannya antara lain untuk menjawab isu-isu strategis yang akan

diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yaitu

“Pembangunan Dilaksanakan sesuai dengan Tata Ruang Wilayah”. Selain

itu dokumen ini juga ditujukan untuk mewujudkan kesamaan

pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf dalam

melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dengan baik melalui

perumusan bersama tujuan, sasaran, dan strategi yang akan

dilaksanakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selama lima tahun ke

depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan

dan Tata Ruang

5

2.2. Sumber Daya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan

dan Tata Ruang

4.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

4.2.1. Perumusan Strategi

4.2.2. Perumusan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah diwadahi dan terukur

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016.

Adapun tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebagai

berikut:

2.1.1. Tugas

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanahan dan

tata ruang.

2.1.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan umum di bidang pertanahan dan tata ruang;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan tata ruang;

c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang

pertanahan dan tata ruang;

d. penataan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan dan penerbitan

pemanfaatan tanah pemerintah daerah;

e. fasilitasi penataan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan dan

penerbitan pemanfaatan tanah Kasultanan (SG), tanah Kadipaten

(PG), dan tanah desa;

f. pelaksanaan administrasi, pengendalian, dan penanganan

permasalahan pertanahan;

g. fasilitasi administrasi, pengendalian, dan penanganan permasalahan

pertanahan;

h. penyelesaian permasalahan ganti rugi tanah untuk kepentingan

umum;

i. fasilitasi pengendalian pengelolaan tanah desa;

j. penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah;

k. penyusunan dan evaluasi rencana rinci kawasan strategis dan

kawasan perkotaan;

l. penyusunan dan evaluasi rencana tata bangunan dan tata lingkungan

kawasan strategis dan kawasan perkotaan;

m. pengendalian teknis di bidang pertanahan dan tata ruang;

7

n. penyelenggaraan system pengendalian intern di bidang pertanahan

dan tata ruang;

o. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang pertanahan dan tata ruang;

p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang

pertanahan dan tata ruang; dan

q. pengelolaan UPT.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang berdasarkan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2016, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2) Subbagian Umum;

c. Bidang Pertanahan terdiri dari :

1) Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;

2) Seksi Pemanfaatan Pertanahan;

3) Seksi Sengketa Tanah;

d. Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang terdiri dari :

1) Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci;

2) Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan;

3) Seksi Pembinaan Tata Ruang;

e. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan terdiri dari :

1) Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan;

2) Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang;

3) Seksi Data dan Informasi;

f. UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

9

2.2. Sumber Daya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut,

didukung sumber daya manusia yang memadai dengan jumlah

pegawai sebanyak 29 orang pada awal tahun 2017, yang terdiri dari

Golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 3 orang,

golongan III sebanyak 18 orang dan golongan IV sebanyak 7 orang.

Jumlah pegawai selengkapnya dapat di lihat pada Tabel 2.1 yang

menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan golongan/ruang atau

kepangkatan.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang Atau Kepangkatan

No. Golongan/

Ruang Kepangkatan

Jumlah Orang

Laki-

Laki Perempuan

1 IV / e Pembina Utama

IV / d Pembina Utama Madya

IV / c Pembina Utama Muda

IV / b Pembina Tingkat I 1 1

IV / a Pembina 2 3

2 III / d Penata Tingkat I 2 2

III / c Penata 4 2

III / b Penata Muda Tingkat I 3 3

III/ a Penata Muda 2

3 II / d Pengatur Tingkat I

II / c Pengatur 1 2

II / b Pengatur Muda Tingkat I

II / a Pengatur Muda

4 I / d Juru Tingkat I

I / c Juru 1

I / b Juru Muda Tingkat I

I / a Juru Muda

Jumlah 16 13

Sumber : Subbagian Umum OPD

Dari jumlah 29 orang pegawai tersebut, 16 (enam belas ) orang

menduduki jabatan struktural dan sisanya 13 (tiga belas ) orang

menjalankan fungsinya sebagai staf pada bidang maupun sekretariat

10

yang ada sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63

Tahun 2016. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural dapat

dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural

No. Jenis Jabatan

Nama Jabatan Jumlah

1. Eselon II Kepala 1

2. Eselon III a. Sekretaris

b. Kepala Bidang Pertanahan

c. Kepala Bidang Pengaturan dan

Pembinaan Tata Ruang

d. Kepala Bidang Pelaksanaan dan

Pengawasan

1

1

1

1

3. Eselon IV a. Kepala Sub Bagian Perencanaan

dan Keuangan

b. Kepala Sub Bagian Umum

c. Kepala Seksi Inventarisasi dan

Identifikasai Pertanahan

d. Kepala Seksi Pemanfaatan

Pertanahan

e. Kepala Seksi Sengketa Tanah

f. Kepala Seksi Pengaturan Tata

Ruang Wilayah dan Tata Ruang

Rinci

g. Kepala Seksi Pengaturan Tata

Bangunan dan Tata Lingkungan

h. Kepala Seksi Pembinaan Tata

Ruang

i. Kepala Seksi Administrasi dan

Pengendalian Pertanahan

j. Kepala Seksi Pelaksanaan dan

Pengawasan Tata Ruang

k. Kepala Seksi Data dan Informasi

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

JUMLAH 16

Sumber : Subbagian Umum OPD

11

2.2.2. Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan

tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dapat dirinci sebagai

berikut:

Tabel 2.3

Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No. Nama Barang Jumlah (buah) Nilai Aset Kondisi

1 Tanah dan Bangunan Kantor Pemerintah

2.605 m2, dan

618 m2 1.096.978.000

2 Mobil 4 433.760.000 2 baik, 2 kurang baik

3 Sepeda motor 14 185.656.000 Baik

4 Alat ukur universal (GPS) 4 12.492.500 baik

5 Genset 1 8.351.500 baik 6 Mesin ketik 11 13.843.750 baik 7 Lemari besi 3 1.500.000 baik 8 Rak kayu 5 1.000.000 baik 9 Filling kabinet 15 20.700.000 baik 10 Filling kayu 1 150.000 baik 11 Brangkas/peti uang 4 1.750.000 baik 12 Lemari kaca 1 2.230.000 baik 13 White Board 2 2.992.000 baik 14 Lemari Kayu 19 21.662.500 baik 15 Kursi kayu 17 7.280.000 baik 16 Meja rapat 17 13.600.000 baik 17 Meja tulis 8 1.444.000 baik 18 Kursi rapat 130 34.077.086 baik 19 Kursi lipat 30 6.450.000 Baik 20 Meja ½ biro 8 6.180.000 baik 21 AC Split 9 51.543.250 baik 22 Kipas angin 2 750.000 baik 23 Wireless 1 440.000 baik 24 Stabilisator 4 2.570.000 Baik 25 Tangga Almunium 1 500.000 baik 26 Mimbar 1 2.000.000 baik 27 Mesin Pompa Air 1 4.959.000 baik

28 Alat Pemadan/Portable 3 2.220.900 baik

29 Komputer 20 146.248.889 bisa dipakai

30 Laptop/Note book 11 94.543.000 bisa dipakai

31 Printer 20 30.642.498 10 baik SUMBER : Data Aset OPD bulan Juni 2017

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Renstra 2017-2021 menyajikan capaian kinerja pelayanan Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul yang disajikan

12

dalam suatu tabel yang menerangkan target dan realisasi dari indikator

kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2017-2021.

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang berada pada 3 (tiga) OPD yaitu:

Sekretariat Daerah, Bappeda, dan Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan

capaian kinerja tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.4 yang

menerangkan Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat

Pemerintah Daerah, Bappeda, dan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016.

13

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2016

No. Indikator

Kinerja

sesuai Tugas

dan Fungsi

PD

(SPM/IKK/In

dikator lain)

Target Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke

Ket.

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (1

6)

(17) (18) (19) (20) (21) (22)

1 Persentase

ketersediaan

lahan untuk

pembanguna

n

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

136,8%

88,33%

56,88%

100%

100%

78,28%

136,8%

88,33%

56,88%

100%

100%

78,28%

2 Persentase

penataan

ruang daerah

yang terpadu

terintegrasi

100% 20

%

40

%

60

%

80

%

100

%

100

%

20

%

35

%

50

%

10

0%

87,5

%

83,

33

%

14

Interpretasi Tabel 2.4:

A. Pada indikator ketersediaan lahan untuk pembangunan:

1. Di akhir tahun pertama (2011) target tercapai 136,8%, dikarenakan harga appraisal di bawah harga anggaran sehingga diperoleh luasan yang lebih besar.

2. Di akhir tahun kedua (2012) target tidak tercapai maksimal (88,33%), dikarenakan harga appraisal di atas anggaran sehingga lahan yang diperoleh tidak sesuai target.

3. Di akhir tahun ketiga (2013) target tidak tercapai maksimal (56,88%) dikarenakan: a. Pengadaan tanah untuk parkir di pantai krakal seluas + 4 ha

dilaksanakan oleh kanwil BPN DIY melalui sistem tahapan yang waktunya panjang.

b. Anggaran yang tersedia tidak memenuhi karena harga yang ditetapkan oleh appraisal di atas anggaran yang di sediakan APBD Kabupaten Gunungkidul, sehingga untuk proses pembayarannya dilaksanakan di tahun berikutnya.

4. Di akhir tahun ke enam (2016), target tidak tercapai maksimal (78,28%) dikarenakan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran dari pemerintah.

B. Pada indikator penataan ruang daerah yang terpadu terintegrasi: Di akhir tahun kedua dan ketiga, target tidak tercapai dikarenakan: 1. Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang belum lengkap yaitu baru

Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030, dan Perda Nomor 11 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

2. Pemahaman aparat maupun masyarakat terhadap penyelenggaraan penataan ruang darah masih kurang.

15

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupaten Gunungkidul

Kode Rekening Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan

Anggaran pada Tahun ke (Rp. 000)

Realisasi Anggaran pada Tahun ke

(Rp. 000) Rasio Capaian pada Tahun ke

Rata-rata pertumbu

han

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Angg

a ran

Reali

sasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 09 03 15 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

2.627.146.50

0

6.495.638.000

9.936.895.0

00

23.554.836.

200

27.749.303.

672

2.303.038.33

5

5.723.244.9

10

5.419.685.48

0

22.800.665.

365

19.027.536.

983

87,66

88,11

54,54

96,80

68,57

41,78

27,64

1 09 03 15 02 Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaata

15.050.000

175.663.925

531.355.96

0

547.296.63

9

950.055.92

4

13.340.000

12.085.000

10.125.000

11.922.000

114.061.60

0

88,64

86,63

64,80

85,31

54,46

21,09

18,72

16

n tanah

1 09 03 15 03 Pengadaan dan atau sertifikasi tanah untuk kepentingan publik

2.612.096.50

0

6.481.688.000

9.921.270.0

00

137.625.00

0

127.675.00

0

2.289.698.33

5

5.711.159.9

10

5.409.560.48

0

84.424.070

24.504.040

87,66

88,11

54,52

61,34

19,19

-1755,58

-1624,45

1 09 03 15 04 Perencanaan Pengadaan Tanah

0 0 0 81.800.000

170.137.50

0 0 0 0

40.407.400

130.456.00

0 0 0 0

49,40

76,68

1 09 03 15 05 Persiapan Pengadaan Tanah

0 0 0 287.300.00

0

601.050.00

0 0 0 0

119.595.05

0

345.791.40

0 0 0 0

41,63

57,53

1 09 03 15 06 Pelaksanaan Pengadaan Tanah

0 0 0 22.870.061.

200

26.243.443.

672 0 0 0

22.459.245.

075

18.234.340.

810 0 0 0

98,20

69,48

1 09 03 15 07 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

0 0 0 164.075.00

0

397.537.50

0 0 0 0 85.07

1.770

178.383.13

3 0 0 0 51,8

5 44,8

7

1 05 01 15 Progam Perencanaa

17

n Tata Ruang

1 05 01 15 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

97.780

408.500 704.060

566.763

229.890

95.143

393.942

696.350

558.537

214.287

97,3 96,41 98,9 98,55 93,21 77,81 77,35

1 05 01 15 16 Fasilitasi koordinasi penyelenggaraan penataan ruang daerah

40.000 49.500 75.550 79.000 73.890 39.655

43.024 71.735

70.983 66.027 99,14 89,92 94,95 89,85 89,25

18,65 16,80

18

Interpretasi Tabel 2.5:

Untuk program dan kegiatan urusan Pertanahan, rasio antara realisasi dan

anggaran dari tahun pertama sampai dengan tahun terakhir secara umum

baik. Permasalahan pendanaan terjadi pada hal-hal di luar kendali PD

(faktor eksternal) misalnya : kebijakan rasionalisasi anggaran dari

pemerintah pusat dan adanya perbedaan antara harga tanah hasil

appraisal dengan harga rencana dalam APBD.

Sedangkan untuk program dan kegiatan urusan Tata Ruang secara umum

dukungan pendanaan belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya,

dalam kegiatan Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Rinci.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

2.4.1. Analisis Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

a. Hasil Analisis Renstra Kementerian/Lembaga

Hal-hal yang menjadi tantangan dan peluang dalam upaya

pengembangan pelayanan OPD adalah:

1. Pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan;

2. Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan

berkelanjutan; dan

3. Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa,

konflik, dan perkara).

b. Hasil Analisis Renstra Provinsi

Hal-hal yang menjadi tantangan dan peluang dalam upaya

pengembangan pelayanan OPD adalah:

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan akurasi data

pertanahan

2. Penataan dan peningkatan fungsi regulasi, serta kebijakan

pengelolaan dan penataan pertanahan di Daerah Istimewa

Yogyakarta

3. Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana

tata ruang

4. Penataan ruang pada kawasan keistimewaan dan kawasan

budaya pendukung keistimewaan

c. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Secara umum berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi KLHS,

daya dukung dan daya tampung lingkungan belum terlampaui.

19

Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan dan pengembangan

pelayanan PD. Demikian juga perkiraan dampak dan risiko

lingkungan masih bisa tertangani.

2.4.2. Tantangan Pengembangan Pelayanan PD

a. Urusan Pertanahan

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang Kabupaten Gunungkidul urusan pertanahan adalah masih

adanya bidang tanah yang belum terdaftar dan belum mempunyai

dokumen legalitas (sertipikat). Permasalahan juga terjadi pada

penggunaan tanah-tanah untuk kepentingan umum, penataan

kawasan pantai, serta berbagai kasus pertanahan lain yang

merupakan permasalahan pertanahan di masyarakat. Status

tanah di Gunungkidul terbagi dalam beberapa kategori: Tanah

Kasultanan, Tanah Desa, Tanah Hak Milik (HM), tanah AB, dan

tanah yang sudah menjadi milik masyarakat sebagai harta yang

diwariskan, diupayakan atau hibah, tanah magersari tanah yang

dipinjamkan untuk dipakai baik untuk hunian maupun usaha

dengan bukti kekancingan atau HGU, tanah terlantar (tanah yang

dibiarkan tidak terurus oleh pemiliknya). Urusan pertanahan

keistimewaan diatur dalam Perdais No. 1 tahun 2013 Pasal 48,

yang menyebutkan bahwa dalam melakukan pengelolaan dan

pemanfataan tanah Kasultanan. Dalam hal ini pengelolaan

pemanfaatan tanah terdiri dari:

1) Memfasilitasi penataan terhadap keberadaan tanah Kasultanan

dilakukan melalui proses pendaftaran. Upaya ini dimaksudkan

untuk diperoleh data fisik maupun data yuridis tanah sebagai

dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta

sekaligus jaminan perlindungan hukum baik untuk

Kasultanan maupun masyarakat yang menempati tanahnya;

2) Pemeliharaan data tanah dilakukan dengan menyimpan dan

memelihara data-data pemanfaatan tanah Kasultanan sesuai

dengan peruntukannya.

3) Pelestarian, dilakukan dengan perlindungan yaitu upaya

mencegah dan menanggulangi dari kerusakan dan

penelantaran.

4) Pelepasan, hanya dapat dilakukan atas tanah bukan keprabon,

dimana penggunaannya adalah untuk kepentingan umum.

20

Pelepasan tanah desa untuk kepentingan umum harus

dicarikan tanah pengganti yang senilai.

5) Pengawasan, dilaksanakan dengan pemantauan dan

penertiban.

Sertifikasi/pendaftaran tanah Kasultanan menjadi isu

pertanahan yang juga perlu menjadi perhatian. Isu ini terkait

kepentingan pendaftaran tanah tersebut sehingga menurunkan

potensi terjadinya konflik atas tanah tersebut dan tertib

administrasi pertanahan. Pendaftaran ini juga diperkuat dengan

disahkannya UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan

DIY, tanah Kasultanan Yogyakarta didaftarkan dengan maksud

untuk tertib administrasi pertanahan dan untuk memberikan

pengertian kepada Kepala desa khususnya para penggarap bahwa

tanah milik Kasultanan dipergunakan untuk

kemakmuran/kesejahteraan masyarakat.

b. Urusan Tata Ruang

Tantangan pengembangan pelayanan urusan tata ruang hingga

saat ini adalah masih belum terwujudnya kesesuaian

pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Dalam hal

Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, masih

terkendala dengan instrument dan mekanisme pelaksanaannya.

Masih kurangnya aturan yang terkait dengan Peraturan Zonasi,

Insentif bagi yang memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana

Tata Ruang, Disinsentif bagi yang memanfaatkan ruang tidak

sesuai dengan Rencana Tata Ruang, serta Sanksi bagi pelanggar

aturan Rencana Tata Ruang. Tantangan lain dalam

pengembangan pelayanan urusan tata ruang, yaitu sebagai

berikut:

1) Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang

sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan.

2) Masih tingginya disparitas antar wilayah membutuhkan

percepatan pembangunan perdesaan dan pengembangan kota-

kota kecil dan menengah;

3) Kurangnya percepatan pengembangan kawasan strategis guna

mendorong perkembangan kawasan potensial;

21

4) Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non

pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian

lingkungan.

5) Kurang optimalnya perencanaan perkembangan wilayah pada

kawasan tumbuh cepat seperti kawasan perkotaan;

6) Batas fisik ruang keistimewaan belum dapat diidentifikasi

secara jelas di lapangan dan secara spasial, ruang

keistimewaan bersinggungan secara ketat dengan ruang yang

bersifat privat.

2.4.3. Peluang Pengembangan Pelayanan PD

a. Urusan Pertanahan

Dalam pelaksanaan urusan pertanahan keistimewaan, Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul telah rutin

berkoordinasi berkenaan dengan pemberian hak atas

tanah/sertipikasi tanah dan pemanfaatan tanah Kasultanan,

dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah DIY serta dibantu oleh

Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah

Desa.

b. Urusan Tata Ruang

Dalam penyelenggaraan tata ruang di Kabupaten Gunungkidul,

diperlukan adanya ketaatan dan pengawasan dalam pelaksanaan.

Meskipun demikian, penyelenggaraan penataan ruang perlu

disertai dengan peningkatan fungsi ekonomi dan lingkungan dari

kawasan untuk meningkatkan pemenuhan kepentingan sosial dan

kesejahteraan masyarakat. Arah pengaturan yang digariskan

adalah mengembalikan, menguatkan, memperbaiki dan

mengembangkan tata ruang wilayah kabupaten Gunungkidul

dalam konteks tata ruang DIY yang berbasis kebudayaan,

kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara

berkelanjutan. Peluang dalam pelaksanaan urusan tata ruang

antara lain sebagai berikut:

1) Adanya Perdais tata ruang, sebagai bentuk aturan dan

framework dalam pelaksanaan urusan tata ruang

keistimewaan.

2) Peninjauan kembali RTRW DIY dan Kabupaten Gunungkidul

yang sedang dalam proses penyusunan, sebagai bentuk

penyesuaian RTRW dengan perkembangan tata ruang dan

rencana tata ruang hingga saat ini.

22

3) Komitmen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam

mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan

berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan menciptakan keseimbangan antar wilayah melalui Perda

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030.

23

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Perencanaan Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2017-2021, adalah perencanaan pembangunan yang

merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya,

sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke

depan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun

sebelumnya.

Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan

memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi

pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut:

3.1.1. Bidang Pertanahan

1. Belum optimalnya pengelolaan data pertanahan, baik Tanah

Kasultanan, Tanah Desa, dan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul yang disebabkan oleh belum adanya Sistem

Informasi Pertanahan yang memadai.

2. Masih banyaknya kasus tukar menukar Tanah Desa (pelepasan

hak) yang belum ditindaklanjuti secara administrasi yang

disebabkan oleh belum adanya validitas dan akurasi data

administrasi.

3. Masih banyaknya permohonan pemanfaatan tanah yang tidak

sesuai dengan peruntukannya disebabkan oleh lemahnya

pengawasan dalam hal perizinan pemanfaatan tanah yang belum

memperhatikan peruntukan dan tata ruangnya.

3.1.2. Bidang Tata Ruang

1. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten

Gunungkidul menjadi acuan dalam penyusunan program-program

pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk

memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang. Hal ini

disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat

dalam penyelenggaraan penataan ruang.

2. Belum cukup operasionalnya dokumen Rencana Tata Ruang yang ada untuk dijadikan pedoman dalam perizinan pemanfatan ruang disebabkan oleh keterbatasan anggaran dalam penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Rinci .

24

3. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata

ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif

untuk kepentingan lain. Hal ini disebabkan oleh kurangnya

sosialisasi Peraturan tentang penataan ruang.

4. Belum tertatanya ruang warisan budaya yang merupakan ciri

keistimewaan.

Faktor-faktor yang mempegaruhi permasalahan berdasarkan tugas

dan fungsi pelayanan antara lain :

1. Ketersediaan instrumen pengendalian tata ruang.

2. Tingkat pemahaman aparat dan masyarakat terhadap

penyelenggaraan tata ruang.

3. Akurasi dan validitas data pertanahan.

3.2. Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik harus menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi,

misi, dan program kepala daerah terpilih yang berlaku 5 (lima) tahun

sesuai masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah yang melaksanakan

pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2015 dan kepala

daerah serta wakil kepala daerah telah dilantik pada tanggal 17 Februari

2016. Saat ini penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul telah selesai

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, yang

diundangkan tanggal 16 Agustus 2016.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai

dokumen perencanaan daerah yang berlaku lima tahun tersebut

selanjutnya harus diterjemahkan dalam perencanaan jangka menengah

Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis

Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan periode menyesuaikan periode

RPJMD. Renstra PD harus mampu menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran,

dan program pembangunan jangka menengah dalam RPJMD ke dalam visi,

misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan

fungsi PD.

25

Penentuan arah pembangunan di Kabupaten Gunungkidul

didasarkan pada filosofi atau sesanti yang adiluhung dari leluhur serta

sebagai perspektif ke depan, maka penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 dijiwai filosofi

pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu: “DHAKSINARGHA

BUMIKARTA” yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi

pedoman bagi daerah dalam menentukan visi, misi, dan arah

pembangunan. Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul tersebut

sesuai dengan Filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: “HAMEMAYU

HAYUNING BAWANA”.

Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul DHAKSINARGHA

BUMIKARTA merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa

ingin mewujudkan semboyan yang mengandung harapan agar

Gunungkidul menjadi Daerah yang subur dan makmur, dalam rangka

mencapai Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk

mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan

berdasarkan nilai budaya.

Filosofi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul yang juga

dilandasi filosofi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya

menjadi ruh atau jiwa dalam Visi pembangunan daerah sebagai suatu

pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah,

dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan

komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu

dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 adalah:

“Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang

terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju,

mandiri, dan sejahtera tahun 2021.”

Penjelasan visi sebagai berikut:

Daerah tujuan wisata yang terkemuka dimaknai sebagai sebuah

kondisi kabupaten Gunungkidul mampu menjadi salah satu tujuan wisata

utama menjadi salah satu tujuan wisata utama dalam skala regional dan

nasional. Daerah tujuan wisata yang berbudaya dimaknai bahwa dalam

pengembangan pariwisata yang juga mengoptimalkan potensi dan

kekayaan budaya lokal dengan konsep mengembangkan dan

mempertahankan budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai luhur budaya

(keistimewaan). Berbudaya juga dimaknai sebagai kondisi dimana budaya

26

lokal juga mampu menyerap dan menyaring budaya asing namun tetap

mempertahankan identitas budaya lokal.

Masyarakat yang berdaya saing adalah kondisi masyarakat

Gunungkidul dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik,

mempunyai kemampuan dan keterampilan memadai untuk bersaing dalam

berbagai bidang.

Masyarakat yang maju adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang

tumbuh dan berkembang secara ekonomi dan dan politik. Ditinjau dari

aspek ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat pendapatan yang

lebih baik dan distribusi yang lebih merata. Proses produksi telah

berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri,

sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa terutama pariwisata, didukung

pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan

lingkungan. Dalam aspek politik, masyarakat yang maju adalah

masyarakat yang mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik

yang demokratis, hak-hak politik masyarakat terjamin, dan peran serta

masyarakat dalam berbagai bidang tinggi.

Masyarakat yang mandiri adalah kondisi masyarakat Gunungkidul

yang memiliki jiwa wirausaha dan kemampuan untuk mengelola dan

memanfatkan potensi yang dimiliki dengan baik, efektif, dan efisien untuk

memenuhi kebutuhan.

Masyarakat yang sejahtera adalah kondisi masyarakat Gunungkidul

yang telah terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan batin, yang ditandai

oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, situasi

keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang religius, rukun, saling

menghormati dan menghargai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai

demokrasi dan keadilan.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan misi sebagai

berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.

5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi

yang kondusif.

6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara

berkelanjutan

27

Adapun sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

menjalankan 2 misi :

1. Misi 1 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance). Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mendukung sasaran

daerah: Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat.

2. Misi 4 yaitu Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk

menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.

Pada Misi ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mendukung sasaran

daerah: Infrastruktur publik wilayah meningkat

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut di atas dipengaruhi oleh beberapa

faktor penghambat dan pendorong yaitu:

1. Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah tentang tata ruang.

2. Keterbatasan SDM.

3. Keterbatasan Prasarana dan Sarana.

4. Keterbatasan peraturan tata ruang rinci.

5. Ketersediaan anggaran .

6. Komitmen lembaga dalam mewujudkan ruang yang aman, nyaman,

produktif, dan berkelanjutan.

7. Adanya regulasi yang mendukung .

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah Dinas daerah yang

mempunyai hubungan dengan Kementrian Agraria dan Tata Ruang.

Dari hasil penelaahan Renstra kementrian, diperoleh rumusan-

rumusan hubungan perencanaan sebagai berikut:

1. Tujuan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Gunungkidul selaras

dengan tujuan yang tercantum dalam Renstra Kementerian

Agraria dan Tata Ruang, antara lain:

a. Mewujudkan keadilan hak atas tanah dan keadilan dalam

pemanfaatan ruang bagi seluruh masyarakat dan dalam rangka

menjadikan tanah untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran

rakyat.

b. Mewujudkan RPJM 2015-2019 serta untuk menjamin agar

semua kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara sistematis,

terukur, terarah dan berorientasi pada hasil (outcome).

28

2. Sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Gunungkidul selaras

dengan sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra

Kementerian Agraria dan Tata Ruang antara lain:

a. Meningkatkan kualitas pembangunan kawasan perdesaan

untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi

lahan produktif dan lahan konservasi.

b. Mempertegas batas kawasan budidaya dan kawasan lindung.

c. Meningkatkan cakupan bidang tanah yang bersertifikat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis.

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

A. Kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:

1) pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan

perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan,

kehutanan, dan pariwisata serta kegiatan budi daya yang lain

secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing,

berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;

2) pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan

kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi

terhadap dampak resiko bencana;

3) pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara

merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan

prasarana wilayah;

4) peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan

prasarana transportasi, telekomunikasi dan informatika,

sumber daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang

handal dan memadai;

5) pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai

fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian

sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi

tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan

hidup; dan

6) Bengembangan ruang darat, ruang bawah tanah, ruang udara

dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang

berwawasan lingkungan.

B. Strategi

29

1) Strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi

pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian,

perikanan, kehutanan dan pariwisata serta kegiatan budi daya

yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing,

berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan

2) Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan

kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi

terhadap dampak resiko bencana

3) Strategi pengembangan dan pemantapan pusat-pusat

pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi

dengan sistem jaringan prasarana wilayah

4) Strategi peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan

jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi dan

informatika, sumber daya air, energi, dan prasarana

lingkungan yang handal dan memadai

5) Strategi pengembangan kawasan yang mempunyai nilai

strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi

wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan

sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi

dan daya dukung lingkungan hidup

6) Strategi pengembangan ruang darat, ruang bawah tanah,

ruang udara dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan

yang berwawasan lingkungan dengan memelihara bumi, air,

udara, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara umum berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi KLHS, daya

dukung dan daya tampung lingkungan belum terlampaui. Hal ini

merupakan peluang bagi peningkatan dan pengembangan pelayanan

PD. Demikian juga perkiraan dampak dan risiko lingkungan masih

bisa tertangani.

3.5. Penentuan isu-isu Strategis.

Berdasarkan peluang dan tantangan PD antara lain :

1. Pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan;

2. Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;

30

3. Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan

perkara);

4. Peningkatan kualitas perencanaan dan akurasi data pertanahan;

5. Penataan dan peningkatan fungsi regulasi, serta kebijakan pengelolaan

dan penataan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;

7. Penataan ruang pada kawasan keistimewaan dan kawasan budaya

pendukung keistimewaan;

maka isu-isu strategis yang berkaitan dan relevan dengan penyelenggaraan

tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebagai berikut:

3.5.1. Bidang Pertanahan

a. Pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik dalam

rangka penataan, penguasaan, dan pengendalian pertanahan;

b. Masih banyaknya perangkat desa/masyarakat yang

belum/kurang memahami kebijakan administrasi di bidang

pertanahan, sehingga kegiatan penyuluhan hukum/sosialisasi

kebijakan pertanahan perlu terus dilaksanakan;

c. Perlunya data tentang pertanahan yang valid baik Tanah Desa

(yang semula TKD) maupun Tanah Kasultanan (SG) sehingga

perlu dilakukan pendaftaran/pensertipikatan dalam rangka

fasilitasi terhadap kepastian data pertanahan;

d. Dengan banyaknya permasalahan di bidang pertanahan, perlu

adanya langkah partisipatif dan antisipatif dari Pemerintah untuk

menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan;

e. Fasilitasi pemberian izin Gubernur kepada desa, berkaitan dengan

tertib administrasi pertanahan dan pengoptimalan pemanfaatan

tanah desa;

f. Masih banyaknya pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa yang

tidak sesuai dengan peruntukannya; dan

g. Masih banyaknya permasalahan tukar-menukar tanah desa yang

tidak disertai dengan data pendukung, sehingga belum dapat

ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi

permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Desa.

31

3.5.2. Bidang Tata Ruang

a. Perlu segera menyusun peraturan tentang Penataan Ruang yang

lebih operasional dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati untuk peraturan yang lebih rinci;

b. Pentingnya peninjauan kembali RTRW kabupaten sesuai amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Tata Ruang;

c. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun

pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang di

daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin

berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan

pemanfaatan ruang yang efektif;

d. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui

pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan

masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam

perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan

pengawasan pemanfaatan ruang; dan

e. Perlunya peningkatan kesesuaian kawasan lindung, khususnya

perencanaan tata ruang di kawasan lindung terutama di kawasan

lindung setempat, suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya

serta kawasan lindung geologi.

f. Perlunya pengendalian pemanfaatan ruang untuk meningkatkan

kesesuaian terhadap rencana tata ruang;

g. Kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang yang berdampak

pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian produktif.

32

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Dalam kerangka pencapaian Visi RPJMD 2016 – 2021, Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang melaksanakan Misi pertama yaitu

”Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”

dengan tujuan ”Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik untuk

meningkatkan pelayanan publik”, pada sasaran daerah “Akuntabilitas

kinerja pemerintah daerah meningkat”; dan Misi keempat yaitu

”Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan

perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah” dengan tujuan

”Mewujudkan pemerataan pembangunan, percepatan, dan pertumbuhan

ekonomi daerah”, pada sasaran daerah “Infrastruktur publik wilayah

meningkat”.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

menetapkan tujuan Perangkat Daerah yang merupakan jawaban atas isu-

isu strategis yang akan dicapai pada jangka waktu 5 tahun mendatang,

yaitu ”Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan Tata Ruang Wilayah”.

Tujuan perangkat daerah ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran-

sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah. Dalam perumusan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 5

(lima) tahun ke depan selain mempertimbangkan rumusan Tujuan dan

Sasaran Daerah maupun Tujuan Perangkat Daerah, juga dengan

mempertimbangkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang. Indikator Kinerja Utama adalah alasan hakiki yang

melatarbelakangi eksistensi Perangkat Daerah dalam jajaran kelembagaan

di daerah. Indikator ini merupakan alat ukur keberhasilan Perangkat

Daerah dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama,

serta dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan.

Indikator Kinerja Utama telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Gunungkidul. Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang tertera pada Tabel 4.1 berikut ini:

33

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No.

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

ke

1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1

Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan Tata Ruang Wilayah

Pemenuhan Kebutuhan lahan untuk kepentingan publik meningkat

Persentase pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik

76,7 %

100 %

100%

100%

100%

Kualitas Perencanaan Tata Ruang Meningkat

Jumlah dokumen tata ruang yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA)

- 4 5 6 7

Nilai kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang

65 %

69%

73%

75%

78%

Dengan berdasarkan pertimbangan–pertimbangan pada Tujuan dan

Sasaran Daerah, Tujuan Perangkat Daerah, serta Indikator Kinerja Utama

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, maka ditetapkan Sasaran Jangka

Menengah Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2016 –

2021 beserta Indikator Kinerjanya disajikan pada Tabel 4.2. berikut ini.

34

Tabel 4.2

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

NO Sasaran Indikator Sasaran

Target Renstra PD Unit kerja penanggung

jawab Keterangan / Rumus/ Formula

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Pemenuhan

kebutuhan lahan untuk kepentingan publik meningkat

Persentase pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan public

100% 100% 100% 100% 100% Bidang Pertanahan

∑ pemenuhan kebutuhan luasan lahan untuk kepentingan publik

∑ kebutuhan luasan lahan untuk kepentingan publik

X 100 %

2 Kualitas Perencanaan Tata Ruang Meningkat


- 4 5 6 7 Bidang Pengaturan

dan Pembinaan Tata Ruang

Menunjukkan jumlah kumulatif dokumen tata ruang yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA)

Nilai kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang

65 % 69% 73% 75% 78% Bidang Pelaksanaan

dan Pengawasan

Hasil Audit Tata Ruang

35

4.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

4.2.1. Perumusan Strategi

Penentuan Alternatif Strategi dengan menggunakan metode SWOT

(kekuatan/strengths, kelemahan/weaknesses, peluang/opportunities,

dan tantangan/threats) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tertera

pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3

Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Faktor

Eksternal Faktor Internal

Peluang : 1. Koordinasi yang baik

antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah DIY, Kantor Pertanahan dan Pemerintah Desa

2. Fasilitasi pendanaan dari Pemerintah Daerah DIY

3. Adanya perdais pertanahan dan tata ruang

4. Peninjauan kembali RTRW DIY dan Kabupaten Gunungkidul

5. Komitmen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan

Tantangan: 1. Masih adanya bidang

tanah yang belum terdaftar dan belum mempunyai dokumen legalitas (sertipikat)

2. Kurang optimalnya pengelolaan Pemanfaatan Tanah

3. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang

4. Masih tingginya disparitas antar wilayah

5. Kurangnya percepatan pengembangan kawasan strategis

6. Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian

7. Kurang optimalnya perencanaan perkembangan wilayah

8. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata ruang

9. Batas fisik ruang keistimewaan belum dapat diidentifikas

Kekuatan : 1. Komitmen

lembaga dalam mewujudkan ruang yang aman, nyaman,

Alternatif Strategi : 1. Memperkuat komitmen

dalam mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan

2. Melengkapi dan menyempurnakan regulasi

Alternatif Strategi : 1. Mengoptimalkan

pengelolaan pemanfaatan tanah

2. Mengoptimalkan pemanfaatan dokumen rencana tata ruang

3. Meningkatkan kualitas

36

produktif, dan berkelanjutan

2. Adanya regulasi yang mendukung

3. Ketersediaan anggaran

penataan ruang 3. Meningkatkan alokasi

anggaran

perencanaan tata ruang 4. Meningkatkan pembinaan

penataan ruang 5. Meningkatkan

pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang

Kelemahan: 1. Keterbatasa

n SDM 2. Keterbatasa

n Prasarana dan Sarana

3. Keterbatasan peraturan tata ruang rinci

4. Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah tentang tata ruang

Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan jumlah dan

kompetensi SDM 2. Meningkatkan sarana dan

prasarana 3. Melengkapi peraturan tata

ruang rinci 4. Meningkatkan pemahaman

aparatur pemerintah tentang tata ruang

Alternatif Strategi : Memberdayakan dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk menghadapi permasalahan tataruang dan pengelolaan pemanfaatan tanah

37

Alternatif strategi yang dipilih selanjutnya diuraikan kedalam Tabel 4.4. berikut:

Tabel 4.4 Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No. Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Strategi

(1) (2) (3) (4)

1. Pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik meningkat


Mengoptimalkan pengelolaan pemanfaatan tanah

2. Kualitas Perencanaan Tata Ruang Meningkat


Melengkapi dan menyempurnakan regulasi penataan ruang

Persentase cakupan pengendalian tata ruang

1. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah tentang tata ruang

2. Meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang

4.2.2. Perumusan Kebijakan

Berikut ini disajikan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan

kebijakan dalam Tabel 4.5.

38

Tabel 4.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Tujuan Sasaran PD Strategi Kebijakan

Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan Tata Ruang Wilayah

Pemenuhan Kebutuhan lahan untuk kepentingan publik meningkat

Mengoptimalkan pengelolaan pemanfaatan tanah

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Misi 4 Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan Tata Ruang Wilayah

Kualitas Perencanaan Tata Ruang Meningkat

1. Melengkapi dan menyempurnakan regulasi penataan ruang.

2. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah tentang tata ruang

3. Meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang

1. Percepatan penyusunan regulasi penataan ruang.

2. Peningkatan

pembinaan penataan ruang.

3. Peningkatan

pengawasan dan pengendalian

39

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi

dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah

operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan

yang merujuk pada RPJPD dan RPJMD dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang Kabupaten Gunungkidul.

Rincian Rencana program dan kegiatan beserta penganggaran dan

indikator keluarannya dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut:

40

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program

dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Penanggung

jawab

Lokasi Tahun - 1 Tahun - 2 Tahun - 3 Tahun - 4 Tahun - 5

Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra

Target Rp.

(juta) Target

Rp. (juta)

Target Rp.

(juta) Target

Rp. (juta)

Target Rp.

(juta) Target

Rp. (juta)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan Tata Ruang Wilayah

Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah meningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah

2 04 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100

100 275.104

100 435.300

100 438.460

100 482.306

100 530.536

100 2.161.707

2 04 01 01 01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

150 buah 1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek telpon, 1 internet 1 unit roda empat 4 unit, roda

220.469.60

0

150 buah 1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek telpon, 1 internet 1 unit roda empat 4 unit, roda

335.300.00

0

150 buah 1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek telpon, 1 internet 1 unit roda empat 4 unit, roda dua

368.830.000


405.713.00

0


446.28

4.300

1.776.596.900

41

dua 14 unit HVS F 70gr 40 rim, HVS Kw 70gr 6 rim, Buram 6 rim, Stop Map kertas 250 buah, Stop Map Snell 244 buah, Stop Map Kertas Batik 30 buah, Stop Map Plastik 10 buah, Stop Map

dua 15 unit HVS F 70gr 40 rim, HVS Kw 70gr 6 rim, Buram 6 rim, Stop Map kertas 250 buah, Stop Map Snell 244 buah, Stop Map Kertas Batik 30 buah, Stop Map Plastik 10 buah, Stop Map Snel Plastik 10 buah, Spido

15 unit HVS F 70gr 40 rim, HVS Kw 70gr 6 rim, Buram 6 rim, Stop Map kertas 250 buah, Stop Map Snell 244 buah, Stop Map Kertas Batik 30 buah, Stop Map Plastik 10 buah, Stop Map Snel Plastik 10 buah, Spidol WB 12



42

Snel Plastik 10 buah, Amplop Tanggung 10 dus, Penggaris Mica 30 cm 5 buah, Spidol WB 12 buah, Spidol Permanen 12 buah, Tip Ex 12 buah, Isi Staples kecil 36 buah, Isi staples besar 24

l WB 12 buah, Spidol Permanen 12 buah, Tip Ex 12 buah, Isi Staples kecil 36 buah, Isi staples besar 24 buah, Straples kecil 2 buah, Trigonal 12 buah, Lemkertas glukol besar 6 buah, Buku Sinar Dunia 38 lb 40

buah, Spidol Permanen 12 buah, Tip Ex 12 buah, Isi Staples kecil 36 buah, Isi staples besar 24 buah, Straples kecil 2 buah, Trigonal 12 buah, Lemkertas glukol besar 6 buah, Buku Sinar Dunia 38 lb 40 buah, Buku Folio isi



43

buah, Straples kecil 2 buah, Trigonal 12 buah, Lemkertas glukol besar 6 buah, Buku Sinar Dunia 38lb 40 buah, Buku Folio isi 100lb 12 buah, Buku Kwarto isi 100

buah, Buku Folio isi 100lb 12 buah, Buku Kwarto isi 100 lb 12 buah, Perforator 1 buah, Batu baterai keci 6 buah, Tinta Cap 12 buah, Tinta blue print 6 buah, Pita daito 6 buah, karbon Folio 1 pak, pensil 2b 12 buah, solatif 2

100lb 12 buah, Buku Kwarto isi 100 lb 12 buah, Perforator 1 buah, Batu baterai keci 6 buah, Tinta Cap 12 buah, Tinta blue print 6 buah, Pita daito 6 buah, karbon Folio 1 pak, pensil 2b 12 buah, solatif 2 buah, rafia 1 gulung,

100lb 12 buah, Buku Kwarto isi 100 lb 12 buah, Perforator 1 buah, Batu baterai keci 6 buah, Tinta Cap 12 buah, Tinta blue print 6 buah, Pita daito 6 buah, karbon Folio 1 pak, pensil 2b 12 buah, solatif 2 buah, rafia 1 gulung, Banta

100lb 12 buah, Buku Kwarto isi 100 lb 12 buah, Perforator 1 buah, Batu baterai keci 6 buah, Tinta Cap 12 buah, Tinta blue print 6 buah, Pita daito 6 buah, karbon Folio 1 pak, pensil 2b 12 buah, solatif 2 buah, rafia 1 gulung,

44

lb 12 buah, Perforator 1 buah, Batu baterai keci 6 buah, Tinta Cap 12 buah, Tinta blue print 6 buah, Pita daito 6 buah, karbon Folio 1 pak, pensil 2b 12 buah, solatif 2 buah, rafia

buah, rafia 1 gulung, Bantalan cap 6 buah, Box Ordner 30 buah Cetak SPPD (NCR) 75 rim, BKP (NCR) 75 buku, Kendali masuk 65 buku, Kendali keluar 65 buku, Disposisi 60 buku, STS (NCR) 75 buku, Abse

Bantalan cap 6 buah, Box Ordner 30 buah Cetak SPPD (NCR) 75 rim, BKP (NCR) 75 buku, Kendali masuk 65 buku, Kendali keluar 65 buku, Disposisi 60 buku, STS (NCR) 75 buku, Absensi PNS 6 buku, Tanda bukti pengeluaran baran

lan cap 6 buah, Box Ordner 30 buah Cetak SPPD (NCR) 75 rim, BKP (NCR) 75 buku, Kendali masuk 65 buku, Kendali keluar 65 buku, Disposisi 60 buku, STS (NCR) 75 buku, Absensi PNS 6 buku, Tanda bukti pengeluaran barang 30

Bantalan cap 6 buah, Box Ordner 30 buah Cetak SPPD (NCR) 75 rim, BKP (NCR) 75 buku, Kendali masuk 65 bu+B1ku, Kendali keluar 65 buku, Disposisi 60 buku, STS (NCR) 75 buku, Absensi PNS 6 buku, Tanda bukti pengeluaran

45

1 gulung, Bantalan cap 6 buah, Box Ordner 30 buah Cetak SPPD (NCR) 75 rim, BKP (NCR) 75 buku, Kendali masuk 65 buku, Kendali keluar 65 buku, Disposisi 60 buku, STS (NCR) 75 buku

nsi PNS 6 buku, Tanda bukti pengeluaran barang 30 buku, Amplop Kop dinas 27x12cm 500 buah, Amplop kop dinas, 28x18cm 500 buah, Amplop kop dinas 34x25cm 400 buah, iklan koran 1 ls, 2 komp

g 30 buku, Amplop Kop dinas 27x12cm 500 buah, Amplop kop dinas, 28x18cm 500 buah, Amplop kop dinas 34x25cm 400 buah, iklan koran 1 ls, 2 komputer, 4 printer, dan 3 laptop,50 buah lampu, roll kabel 1 buah Sapu lidi

buku, Amplop Kop dinas 27x12cm 500 buah, Amplop kop dinas, 28x18cm 500 buah, Amplop kop dinas 34x25cm 400 buah, iklan koran 1 ls, 2 komputer, 4 printer, dan 3 laptop,50 buah lampu, roll kabel 1 buah Sapu lidi gagan

barang 30 buku, Amplop Kop dinas 27x12cm 500 buah, Amplop kop dinas, 28x18cm 500 buah, Amplop kop dinas 34x25cm 400 buah, iklan koran 1 ls, 2 komputer, 4 printer, dan 3 laptop,50 buah lampu, roll kabel 1 buah Sapu

46

, Tanda bukti pembayaran (NCR) 75 buku, Absensi PNS 6 buku, Tanda bukti pengeluaran barang 30 buku, Amplop Kop dinas 27x12cm 500 buah, Amplop kop dinas, 28x18cm

uter, 4 printer, dan 3 laptop,50 buah lampu, roll kabel 1 buah Sapu lidi gagang 5 buah, Sapu ijuk 12 buah, Pel gagang 5 buah, Kain pel 10 buah, Ember sampah 110 buah, Cairan pembersih closet 30 botol, caira

gagang 5 buah, Sapu ijuk 12 buah, Pel gagang 5 buah, Kain pel 10 buah, Ember sampah 110 buah, Cairan pembersih closet 30 botol, cairan pembersih lantai 30 botol, Pewangi ruangan 25 buah, tisue 15 buah, Kanebo 5 buah,

g 5 buah, Sapu ijuk 12 buah, Pel gagang 5 buah, Kain pel 10 buah, Ember sampah 110 buah, Cairan pembersih closet 30 botol, cairan pembersih lantai 30 botol, Pewangi ruangan 25 buah, tisue 15 buah, Kanebo 5 buah, Pembersih

lidi gagang 5 buah, Sapu ijuk 12 buah, Pel gagang 5 buah, Kain pel 10 buah, Ember sampah 110 buah, Cairan pembersih closet 30 botol, cairan pembersih lantai 30 botol, Pewangi ruangan 25 buah, tisue 15 buah, Kanebo 5

47

500 buah, Amplop kop dinas 34x25cm 400 buah, , Blanko pemeriksaan 1 ls, Surat pernyataan bendahara 2 buku, Register penutupan kas 2 buku, Berita acara pemeriksaan

n pembersih lantai 30 botol, Pewangi ruangan 25 buah, tisue 15 buah, Kanebo 5 buah, Pembersih kaca 10 botol, Serok sampah 5 buah 1 surat kabar

Pembersih kaca 10 botol, Serok sampah 5 buah 1 surat kabar

kaca 10 botol, Serok sampah 5 buah 1 surat kabar

buah, Pembersih kaca 10 botol, Serok sampah 5 buah 1 surat kabar

48

kas 2 buku, iklan koran 1 ls, 2 komputer, 4 printer, dan 7 laptop, 1 mesin faxmile, 50 buah lampu, roll kabel 5 buah Sapu lidi gagang 20 buah, Sapu ijuk 21 buah, Pel gagang 10 buah

49

, Kain pel 20 buah, Ember sampah 13 buah, Cairan pembersih closet 30 botol, cairan pembersih lantai 30 botol, Pewangi ruangan 25 buah, tisue 15 buah, Sikat lantai 10

50

buah, Gayung 5 buah, Kanebo 5 buah, Pembersih kaca 10 botol, Serok sampah 20 buah 1 surat kabar

2 04 01 01 02 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Dalam provinsi 85 OP, Dalam Kabupaten 45 OP, Luar Daerah 21

54.635.000

100.000.00

0

110.000.000

121.000.00

0

133.10

0.000

518.73

5.000

51

OP - minum snack rapat 350 OS, makan minum rapat 350 OS

2 04 01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Perkantoran

100

91 345.750

100 332.580

100 897.050

100 986.755

100 1.085.430

100 3.647.565

2 04 01 02 01 Pengadaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3 AC Ruang, Gordyn, 1 kursi kerja pimpinan, 10 Meja rapat,3 stel meja kursi tamu/sofa, 1 dispenser, pirin

121.150.000

AC Ruang, GPS, Meja Kerja, Kursi Kerja, Kursi Rapat

168.200.00

0


185.020.000


203.522.00

0


223.87

4.200

901.76

6.200

52

g/gelas/sendok, dan 1 kamera

2 04 01 02 02 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

roda empat 4 unit, roda dua 14 unit, 1 unit tempat parkir, 30 unit mebelair kantor, 1 unit halaman, 1 unit taman

224.600.000

roda empat 4 unit, roda dua 15 unit, pemeliharaan gedung dan pagar

164.380.00

0

roda empat 4 unit, roda dua 15 unit, pemeliharaan gedung dan pagar

180.818.000

roda empat 4 unit, roda dua 15 unit, pemeliharaan gedung

198.899.80

0


218.78

9.780


987.48

7.580

2 04 01 03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

100

100

-

100 5.000

100 5.500

100 6.050

100 6.655.

100 23.205

2 04 01 03 02 Penyelenggara-an ketatalaksana

100 9.200.000

100 5.000.000

100 5.500.000

100 6.050.000

100 6.655.0

00

100 32.405.

000

53

-an dan pengelolaan kepegawaian PD

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan yang meningkat

Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu (bulanan, semesteran, tahunan

2 04 01 04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu

100

100 33.665

100 67.155

100 73.870

100 81.257

100 89.383

100 345.331.3

55

2 04 01 04 01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

13 33.665.000

14 67.155.000

14 73.870.500

14 81.257.550

14 89.383.

305

14 345.33

1.355

Kesesuaian program dalam dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PD)

Persentase kesesuaian program dalam renja PD terhadap RKPD dengan Renstra PD terhadap RPJMD

2 04 01 05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

0

100 57.244

100 118.925

100 91.503

100 100.653

100 110.719

100 479.045

2 04 01 05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

6 11.511.500

7 55.000.000

7 38.956.000

7 42.851.600

7 47.136.

760

7 195.45

5.860

2 04 01 05 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

100 25.720.000

100 49.850.000

100 39.880.000

100 43.868.000

100 48.254.

800

100 207.57

2.800

2 04 01 05 03 Pengelolaan data dan sistem Informasi perangkat Daerah

1 20.012.500

1 14.075.000

1 12.667.500

1 13.934.250

1 15.327.

675

5 76.016.

925

54

2 04 01 06 Program Peningkatan Kualitas Pelayahan Publik

Nilai IKM PD 78 79 5.425 79 7.850 79 5.500 80 6.050 80 6.655 80 31.480

2 04 01 06 01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

3 5.425.000

3 7.850.000

3 8.635.000

3 9.498.500

3 10.448.

350

15 41.856.

850

Pemenuhan kebutuhanla lahan untuk kepentingan publik


2 04 01 15 Program Penataan, Penguasaan, dan Pengendalian Pertanahan

Jumlah luasan lahan yang dibutuhkan untuk kepeningan publik

54.765 41.853.523.516

60.000 44.890.276.500

65.000 24.148.631.650

70.000 26.563.494.815

60.000 29.219.844.297

309.765 166.675.770.7

78

2 04 01 15 01 Perencanaan Pengadaan Tanah

dokumen peren-canaan tanah untuk kepen-tingan publik

15 530.490.000

9 268.641.50

0

6 295.505.650

6 325.056.21

5

6 357.56

1.837

42 1.777.255.202

2 04 01 15 02 Persiapan Pengadaan Tanah

dokumen persiapan pengadaan tanah

1 22.475.000

1 22.475.000

1 24.722.500

1 27.194.750

1 29.914.

225

5 126.78

1.475

2 04 01 15 03 Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Jumlah lahan /tanah untuk pelaksanaan pembangunan di Kab. GK

54.765

41.081.295.516

60.00

0

44.311.200.000

65.00

0

48.742.320.000

70.00

0

53.616.552.000

60.00

0

58.978.207.20

0

309.7

65

246.72

9.574.716

2 04 01 15 04 Penataan dan Pemanfaatan Tanah

3 182.678.000

5 46.712.500

5

51.383.750

5 56.522.125

5 62.174.

338

23 399.47

0.713

2 04 01 15 05 Pengendalian dan Penyelesaian sengketa tanah

Jumlah dokumen fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan

100 62.860.000

100 72.272.500

100 79.499.750

100 87.449.725

100 96.194.

698

100 398.27

6.673

55

2 04 01 15 06 Pendaftaran Tanah

jumlah sertifikat yang sudah jadi

27 -

50 168.975.00

0

60 185.872.500

70 204.459.75

0

80 224.90

5.725

287 784.21

2.975

Kualitas perencanaan tata ruang meningkat

- Nilai kinerja pengaturan pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang

- Jumlah dokumen tata ruang yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

2 04 01 16 Program Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang

Persentase kawasan memiliki dokumen rinci

100 100 357.630.000

100 1.690.874.500

100 1.418.746.450

100 1.560.621.095

100 1.716.683.205

100 6.744.555.250

2 04 01 16 01 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci

Tersusunnya draft raperda RTRW ; Tersusun-nya Naskah Akademik dan Tersusun-nya draft Raperda RDTR Kecamatan

1 0 95.945.000

4 374.194.50

0

5 411.611.450

6 452.772.59

5

7 498.04

9.855

22 1.832.573.400

2 04 01 16 03 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan

Terlaksananya Penyusunan Dokumen RTBL Perkotaan Kecamatan dan Dokumen RTBL Kawasan Strategis

1 1 190.360.000

2 943.940.00

0

4 782.340.000

4 860.574.00

0

4 946.63

1.400

15 3.723.845.400

2 04 01 16 04 Pembinaan Tata Ruang

Pembinaan Tata Ruang, Sosialiasi Tata Ruang, Koordinasi Forum Kota

100 71.325.000

100 320.720.00

0

100 224.795.000

100 247.274.50

0

100 272.00

1.950

100 1.136.116.450

2 04 01 17 Program Pelaksanaan Dan Pengawasan Pertanahan

Persentase Rekomen-dasi yang sesuai dengan tata ruang

100 100 315.662.400

100 1.080.945.000

100 1.351.152.000

100 1.486.267.200

100 1.634.893.920

100 5.868.920.520

56

Dan Penataan Ruang

2 04 01 17 02 Pengendalian Pertanahan

100 139.815.000

100 143.835.00

0

100 212.256.000

100 233.481.60

0

100 256.82

9.760

100 986.21

7.360

2 04 01 17 03 Pemanfaatan Ruang

100 45.847.400

100 313.860.00

0

100 399.283.500

100 439.211.85

0

100 483.13

3.035

100 1.681.335.785

2 04 01 17 04 Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

100 30.000.000

100 264.760.00

0

100 345.273.500

100 379.800.85

0

100 417.78

0.935

100 1.437.615.285

2 04 01 17 05 Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang

Ketersedia-an data tentang Pertanahan dan Tata Ruang

100 100.000.000

100 358.490.00

0

100 394.339.000

100 433.772.90

0

100 477.15

0.190

100 1.763.752.090

86.248.379.432

96.770.492.000

81.165.333.700

89.281.867.070

98.210.053.777

451.676.125.979

57

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini akan disajikan indikator kinerja Dinas Pertanahan

dan Tata Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

seperti pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang Mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi

Kinerja

pada

Awal

periode

RPJMD

Target capaian Setiap tahun

Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD

2017 2018 2019 2020 2021

1 Persentase

Pemenuhan

Kebutuhan

Administrasi

Perkantoran

B B B BB BB BB BB

2 Persentase

pemenuhan

kebutuhan

sarana dan

prasarana

aparatur

78 78.25 78.5 79 79.5 80 80

3 Persentase

PNS/Aparatur

Sipil Taat

Aturan

100 100 100 100 100 100 100

4 Persentase

Laporan

Keuangan yang

14 5 5 5 4 4 4

58

disusun tepat

waktu dan

akuntabel

5 Persentase

kesesuaian

program dalam

renja PD

terhadap RKPD

dengan Renstra

PD terhadap

RPJMD

100 100 100 100 100 100 100

6 Nilai IKM PD 78 79 79 79 80 80 80

7 Persentase

pemenuhan

kebutuhan

lahan untuk

kepentingan

publik

73 % 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100 %

No Indikator

Kondis

i

Kinerja

pada

Awal

period

e

RPJMD

Target capaian Setiap tahun

Kondis

i

Kinerja

pada

akhir

period

e

RPJM

D

201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

8 Persentase 100 % 100 100 100 100 100 100 %

59

perencanaa

n tata

ruang

wilayah,

tata ruang

rinci, dan

kawasan

strategis di

Kabupaten

Gunungkid

ul

% % % % %

9 Persentase

hasil

penilaian

pengawasa

n teknis

tata ruang

di

Kabupaten

Gunungkid

ul

100 % 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100 %

60

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan

RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 dan dapat

digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 serta sebagai dasar

penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2017.

Dokumen ini adalah kontrak Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang dengan Bupati Gunungkidul dalam rangka mewujudkan visi

dan misi Bupati serta merupakan dokumen kesanggupan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung proses

pelaksanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan (2016-

2021).

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah

dan ringan maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai salah

satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan

pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan

tentunya harus berupaya semaksimal mungkin dengan cara

menjadikan rencana strategis ini sebagai pedoman yang tidak dapat

ditawar-tawar lagi. Rencana Strategis ini pada hakekatnya

merupakan panduan tidak saja bagi aparat Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang

berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan

Kabupaten Gunungkidul.

KEPUTUSAN NOMOR 132 Tahun 2017 TENTANG …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/71_dinas...

Documents

Transcript of KEPUTUSAN NOMOR 132 Tahun 2017 TENTANG …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/71_dinas...