e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/71_dinas... · Tata Ruang dapat...

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN 2019

RENCANA KERJA

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun. Rencana kerja memuat program dan kegiatan disertai pendataan

indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka

regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.

Sebagai sebuah dokumen resmi PD, Renja PD mempunyai kedudukan

yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat

daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai

implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan

Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung Visi dan Misi

Daerah. Renja PD disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara

terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja PD digunakan sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD

Provinsi dan APBN.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

daerah Kabupaten Gunungkidul, tahun 2019 merupakan tahun ketiga

pelaksanaan kebijakan pemerintah yang baru. Berkaitan dengan hal itu,

penyusunan rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul tahun

2019 didasarkan pada visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan dan

sasaran daerah yang telah tercantum dalam kesepakatan bersama antara

Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kebijakan

Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Gunungkidul tahun 2016-2021. Sasaran daerah tersebut kemudian

dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran PD, sehingga diharapkan dapat

terwujud keterpaduan dan sinkronisasi antara perencanaan daerah dan

perencanaan PD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2017;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;


tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.


tentang Urusan Pemerintahan Daerah;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul;


tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun

2019.

14. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan,

susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang.

15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139 tahun 2018

tantang Pedoman Penyusunan, Penyempurnaan dan Penetapan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2019 adalah untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2019 adalah :

1. Untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian

dan mensinergi program-program dan kegiatan di lingkungan

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul.

2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Tahun Anggaran 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS

PERTANAHAN DAN TATA RUANG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA

RUANG

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN

DAN TATA RUANG

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA


2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran strategis Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul dapat dijelaskan melalui pencapaian

kinerja sasarannya. Pada tahun 2018, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

telah melaksanakan 9 program yang diimplementasikan ke dalam 23

kegiatan. Capaian anggaran pada bulan April tahun 2018 sebesar 1,22%.

Hal ini memang masih jauh dari yang diharapkan, karena ada kegiatan

dengan anggaran yang besar merupakan kegiatan pengadaan tanah, dan

untuk pelaksanaannya perlu kehati-hatian karena menyangkut kepemilikan

tanah.

Selain itu, sebagai gambaran pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang dapat dilihat pada capaian kinerja tahun 2017. Analisis capaian

kinerja tahun 2017 dapat dilihat pada data evaluasi RKPD yang telah

dilakukan secara online melalui aplikasi e-monev.

Adapun capaian kinerja tahun 2017 dan 2018 dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 yang belum memenuhi

target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari

kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran dan Kegiatan Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan

koordinasi dengan capaian kinerja program sebesar 73,35 %.

Program ini merupakan program rutin yang harus ada di PD dan

bersifat sebagai persediaan, sehingga capaian tidak dapat

maksimal karena sesuai kebutuhan dan kondisi riil pada

pelaksanaannya.

b. Program Penataan, Penguasaan, dan Pengendalian Pertanahan

yang terdiri dari kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah,

Persiapan Pengadaan Tanah, Pelaksanaan Pengadaan Tanah,

Penataan dan Pemanfaatan Tanah, dan kegiatan Pengendalian dan

Penyelesaian sengketa tanah dengan capaian kinerja 77,78%.

Tingkat capaian ini disebabkan oleh kegiatan Persiapan Pengadaan

Tanah yang tidak mencapai target (capaian 0%). Kegiatan

Persiapan Pengadaan Tanah dilaksanakan untuk pengadaan tanah

dengan luasan lebih dari 5 Ha. Karena pada tahun 2017 tidak ada

pengadaan tanah dengan luasan lebih dari 5 Ha, tetapi hanya

dengan pengadaan skala kecil.

Dan untuk kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Tanah capaian

kinerja mencapai 83,33 %. Hal ini di karenakan pengajuan data ke

BPN menyesuaikan perkembangan situasi di lapangan, sehingga

kepastian data tidak bisa di prediksi dari awal.

c. Program Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang yang terdiri

dari kegiatan Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang

Rinci, Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan, dan

kegiatan Pembinaan Tata Ruang dengan capaian 84 %. Tingkat

capaian ini terjadi karena pada kegiatan Pembinaan Tata Ruang

hanya mencapai target kinerja 73,33 %. Hal ini di karenakan

terjadi benturan jadual untuk konsultasi dengan pihak pusat dan

adanya sisa lelang yang tidak bisa di manfaatkan untuk kegiatan

lain.

2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 yang memenuhi target

kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah:

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang

terdiri dari kegatan Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perkantoran dan kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan capaian 100 %

b. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah yang terdiri dari kegiatan Penyusunan laporan Keungana

Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100%.

c. Program Peningkatan Kualitas perencanaan yang terdiri dari

kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah, Pengendalian

Internal Perangkat Daerah, dan Pengelolaan data dan Sistem

Informasi Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100%.

d. Program Peningkatan Kualitas pelayanan Publik yang terdiri dari

kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan capaian

kinerja sebesar 100%.

e. Program Pelaksanaan Dan Pengawasan Pertanahan Dan Penataan

Ruang yang terdiri dari kegiatan Pengendalian Pertanahan,

kegiatan Pemanfaatan Ruang, kegiatan Pengawasan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang, dan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan

Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang dengan capaian

kinerja 100 %.

3. Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 yang melebihi target kinerja

dan keluaran yang direncanakan. Program dan kegiatan pada tahun

2017 tidak ada yang melebihi target kinerja yang ditetapkan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program dan kegiatan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Sebagian besar kepemilikan tanah masih atas nama orang tua

belum diwariskan kepada ahli waris/keturunannya sehingga

apabila pemberkasan tanah harus mendapat persetujuan dari

semua ahli waris.

b. Masih banyaknya permasalahan tukar-menukar tanah desa yang

tidak disertai dengan data pendukung, sehingga belum dapat

ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi

permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Desa.

c. Masih banyaknya pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa yang

tidak sesuai dengan peruntukannya.

5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian

target kinerja Tahun 2018 antara lain:

a. Masih banyaknya permasalahan tukar-menukar tanah desa yang

tidak disertai dengan data pendukung, sehingga belum dapat

ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi


b. Masih banyaknya pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa yang

tidak sesuai dengan peruntukannya.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

a. Lebih mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi antar bidang

b. Melalui mekanisme perubahan anggaran untuk merevisi target

kinerja

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan

perencanaan sudah berjalan cukup baik, namun masih ada permasalahan

antara lain:

1. Belum adanya kesamaan pemahaman terkait indikator terutama

indikator outcome

2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang

otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan

dan penganggaran

3. Masih kurangnya jumlah SDM yang memiliki skill dan kompetensi

dalam hal perencanaan

Adapun capaian program kegiatan pada tahun 2017 dan 2018 dapat

dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2017 2

3

Kode

Urusan/bidang urusan

pemerintahan daerah dan

program/kegiata

n

Indikator Kinerja Program (Outcome

)/ Kegiatan

(Output)

Target capaian kinerja Renstra PD

Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2017

Target program/ kegiatan renja PD tahun

berjalan

(tahun 2018)

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renja

PD s/d tahun 2018

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(%)

Perkiraan

Realisas

i capaian

Perkiraan Tingkat capaian

(%)

Proyeksi Realisasi s/d Akhir

Tahun

1 2 3 4 5 6 7=

(6/5)*100 8 9

10= (9/4)*100

11 12

2.04.2.04.01.01. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

73,35

Kode

Urusan/bidang

urusan pemerintahan

daerah dan program/kegiata

n

Indikator Kinerja

Program (Outcome

)/ Kegiatan (Output)

Target capaian

kinerja Renstra PD Tahun 2021

(akhir periode Renstra PD)


Target program/

kegiatan renja PD tahun

berjalan (tahun 2018)


PD s/d tahun 2018

Catatan


(%)

Perkiraan

Realisasi

capaian


(%)


Tahun

1 2 3 4 5 6 7=

(6/5)*100 8 9

10= (9/4)*100

11 12

2.04.2.04.01.01.01 1 Penyediaan Jasa, Peralatan dan

Perlengkapan Perkantoran

▪ Jumlah surat

yang dikirim

▪ jumlah sara-na

jasa telepon,

listrik, air,

▪ jumlah per-

alatan, per-

lengkapan, gedung,

tanah yang disewa,

▪ jumlah kendaraa

n dinas yang

terbayar pajaknya

▪ jumlah peralatan

kerja terfasilita

si: ▪ jumlah

alat tulis ▪ jumlah

barang cetakan

dan fotocopy

▪ kompone

n listrik tersedia

peralatan dan

perlengkapan

kantor tersedia

jumlah bahan

dan peralatan

kebersihan

jumlah surat

▪ 150 buah

▪ 1 rek listrik, 1 rek air, 1

rek telpon, ▪ 1 internet 1 unit

▪ roda empat 4 unit, roda

dua 15 unit HVS F 70gr 40 rim,

HVS Kw 70gr 6 rim, Buram 6 rim, Stop Map

kertas 250 buah, Stop Map Snell 244 buah, Stop Map Kertas Batik

30 buah, Stop Map Plastik 10 buah, Stop

Map Snel Plastik 10 buah, Spidol WB 12

buah, Spidol Permanen 12 buah, Tip Ex 12

buah, Isi Staples kecil 36 buah, Isi staples

besar 24 buah, Straples kecil 2 buah, Trigonal

12 buah, Lemkertas glukol besar 6 buah,

Buku Sinar Dunia 38 lb 40 buah, Buku Folio isi

100lb 12 buah, Buku Kwarto isi 100 lb 12

buah, Perforator 1 buah, Batu baterai keci 6 buah, Tinta Cap 12

buah, Tinta blue print 6 buah, Pita daito 6

buah, karbon Folio 1 pak, pensil 2b 12 buah,

solatif 2 buah, rafia 1 gulung, Bantalan cap 6

buah, Box Ordner 30 buah

Cetak SPPD (NCR) 75 rim, BKP (NCR) 75

buku, Kendali masuk 65 bu+B1ku, Kendali

keluar 65 buku, Disposisi 60 buku, STS

(NCR) 75 buku, Absensi PNS 6 buku, Tanda

▪ 150 buah 1 rek listrik, 1

rek air, 1 rek telpon, 1

internet 1 unit

roda empat 1 unit, roda dua

5 unit HVS F 70gr 40

rim, HVS Kw 70gr 6 rim,

Buram 6 rim, Stop Map

kertas 250 buah, Stop

Map Snell 244 buah, Stop Map Kertas

Batik 30 buah, Stop Map

Plastik 10 buah, Stop

Map Snel Plastik 10

buah, Amplop Tanggung 10

dus, Penggaris Mica 30 cm 5

buah, Spidol WB 12 buah,

Spidol Permanen 12

buah, Tip Ex 12 buah, Isi

Staples kecil 36 buah, Isi staples besar

24 buah, Straples kecil

2 buah, Trigonal 12

buah, Lemkertas

glukol besar 6 buah, Buku

Sinar Dunia 38lb 40 buah,

Buku Folio isi 100lb 12

buah, Buku Kwarto isi 100

lb 12 buah, Perforator 1

▪ 150 buah 1 rek listrik,

1 rek air, 1 rek telpon,

1 internet 1 unit

roda empat 1 unit, roda

dua 5 unit HVS F 70gr

40 rim, HVS Kw 70gr 6

rim, Buram 6 rim, Stop

Map kertas 250 buah,

Stop Map Snell 244 buah, Stop

Map Kertas Batik 30

buah, Stop Map Plastik

10 buah, Stop Map

Snel Plastik 10 buah,

Amplop Tanggung

10 dus, Penggaris

Mica 30 cm 5 buah,

Spidol WB 12 buah,

Spidol Permanen 12 buah,

Tip Ex 12 buah, Isi

Staples kecil 36

buah, Isi staples

besar 24 buah,

Straples kecil 2

buah, Trigonal 12

buah, Lemkertas

glukol besar 6 buah,

82,09 150 buah 1 rek listrik, 1

rek air, 1 rek telpon, 1

internet 1 unit

roda empat 1 unit, roda dua

5 unit HVS F 70gr 40

rim, HVS Kw 70gr 6 rim,

Buram 6 rim, Stop

Map kertas 250 buah,

Stop Map Snell 244 buah, Stop Map

Kertas Batik 30 buah, Stop

Map Plastik 10 buah, Stop

Map Snel Plastik 10

buah, Amplop Tanggung 10

dus, Penggaris Mica 30 cm 5

buah, Spidol WB 12 buah,

Spidol Permanen

12 buah, Tip Ex 12 buah, Isi

Staples kecil 36 buah, Isi staples besar

24 buah, Straples kecil 2

buah, Trigonal 12

buah, Lemkertas

glukol besar 6 buah, Buku

Sinar Dunia 38lb

40 buah, Buku Folio isi 100lb

12 buah, Buku Kwarto isi 100

lb 12 buah,

Kode

Urusan/bidang

urusan pemerintahan


n

Indikator Kinerja

Program (Outcome


Target capaian




Target program/




PD s/d tahun 2018

Catatan


(%)

Perkiraan

Realisasi

capaian


(%)


Tahun

1 2 3 4 5 6 7=

(6/5)*100 8 9

10= (9/4)*100

11 12

2.04.2.04.01.01.0

2

2 Penyediaan

Rapat-rapat, Konsultasi dan koordinasi

Penyediaa

n Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

- minum snack

rapat 1.250 OS, makan minum rapat 1.250 OS - Dalam provinsi 425 OP, Dalam Kabupaten 225 OP, Luar Daerah 105 OP

makan

minum snack 350 os, Perjalanan dalam daerah provinsi 85 op, dalam kabupaten 45 op, dan luar daerah 21 op

33 OP

dalam kabupaten;16 OP dalam propinsi;12 OP luar daerah;289 OS makan minum rapat;319 OS minum snack rapat

64,6 - makan

minum rapat 800 os, - minum snack rapat 1.000 os - luar daerah 37 oh, - dalam daerah 165 oh

2.04.2.04.02.02 2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

100

2.04.2.04.02.02.01

1 Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana perkantoran

jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang

dibeli

AC Ruang, GPS, Meja Kerja, Kursi Kerja, Kursi Rapa

3 AC ruang;1 dispenser;1 kamera;1 kursi kerja pimpinan;10 meja rapat;3

stel kursi tamu/sofa

3 AC ruang;1 dispenser;1 kamera;1 kursi kerja pimpinan;1

0 meja rapat;3 stel kursi

100 2 unit TV, 2 buah almari arsip, 3 buah filling kabinet, 5

unit AC , 11 meja kerja, 11

Kode

Urusan/bidang

urusan pemerintahan


n

Indikator Kinerja

Program (Outcome


Target capaian




Target program/




PD s/d tahun 2018

Catatan


(%)

Perkiraan

Realisasi

capaian


(%)


Tahun

1 2 3 4 5 6 7=

(6/5)*100 8 9

10= (9/4)*100

11 12

tamu/sofa kursi kerja,

30 buah kursi rapat, 3 unit GPS.

2.04.2.04.02.02.02

2 Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

jumlah/jenis rumah dinas, peralatan kantor, kendaraan dinas, dan mebelair yang terpelihara

roda empat 4 unit, roda dua 15 unit, pemeliharaan, mebelair, gedung

1 unit halaman;30 unit mebelair kantor;14 Unit roda dua;4 Unit roda empat;1 unit taman;1 unit tempat parkir

1 unit halaman;30 unit mebelair kantor;14 Unit roda dua;4 Unit roda empat;1 unit taman;1 unit tempat parkir

100 - 1 unit gedung (cat pagar kantor, pemeliharaan atap, jendela dan pintu gedung, dan taman) - 5 kendaraan roda 4, 15 kendaraan roda 2, - komputer,

menelair,

pemeliharaan WEB

Kode

Urusan/bidang

urusan pemerintahan


n

Indikator Kinerja

Program (Outcome


Target capaian




Target program/




PD s/d tahun 2018

Catatan


(%)

Perkiraan

Realisasi

capaian


(%)


Tahun

1 2 3 4 5 6 7=

(6/5)*100 8 9

10= (9/4)*100

11 12

2.04.2.04.02.03 3 Program

Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

100

2.04.2.04.02.03.02

2 Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan

kepegawaian PD

Jumlah pegawai yang tertangani administr

asi kepegawainnya

30 orang 7 orang Kanaikan Pangkat, 2 orang Kenaikan

Gaji Berkala

7 orang Kanaikan Pangkat, 2 orang Kenaikan

Gaji Berkala

100 - 30 orang - 1 dokumen Proses bisnis

2.04.2.04.02.04 4 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

100

2.04.2.04.02.04.01

1 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

jumlah dokumen laporan keuangan bulanan,

semesteran dan tahunan

dokumen laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan

13 Dokumen 13 Dokumen

100 12 dokumen laporan bulanan, 1 dokumen

laporan semesteran dan 1

Kode

Urusan/bidang

urusan pemerintahan


n

Indikator Kinerja

Program (Outcome


Target capaian




Target program/




PD s/d tahun 2018

Catatan


(%)

Perkiraan

Realisasi

capaian


(%)


Tahun

1 2 3 4 5 6 7=

(6/5)*100 8 9

10= (9/4)*100

11 12

dokumen

laporan keuangan

2.04.2.04.02.05 5 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

100

2.04.2.04.02.05.01

1 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Dokumen LAKIP, Review Renstra, Renja 2018, Perubahan Renja 2017, RKA 2018, Perubahan RKA 2017, DPA 2018, Perubaha

n DPA

2017, Draf

10 dokumen, 12 dok pengendalian

10 dokumen perencanaan

10 dokumen perencanaan

100 - 1 Dokumen LKjIP - 1 dokumen renja - 1 jumlah dokumen perubahan renja - 1 dokumen RKA - 1 dokumen perubahan RKA

- 1

dokumen DPA

Kode

Urusan/bidang

urusan pemerintahan


n

Indikator Kinerja

Program (Outcome


Target capaian




Target program/




PD s/d tahun 2018

Catatan


(%)

Perkiraan

Realisasi

capaian


(%)


Tahun

1 2 3 4 5 6 7=

(6/5)*100 8 9

10= (9/4)*100

11 12

program

kegiatan 2018, Dokumen perjanjian kinerja 2017, Perubahan kinerja 2017,

- 1

dokumen perubahan DPA - 1 dokumen perjanjian kinerja - 1 dokumen perubahan perjanjian kinerja

2.04.2.04.02.05.02

2 Pengendalian Internal Perangkat Daerah

jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan

dokumen pengendalian bulanan, dokumen pengendalian triwulanan

12 dokumen pengendalian bulanan, 2dokumen pengendalian semesteran

12 dokumen pengendalian bulanan, 2dokumen pengendalian semesteran

100 - 12 dokumen, - 2 dokumen

2.04.2.04.02.05.03

3 Pengelolaan data dan sistem

Informasi perangkat Daerah

Dokumen Profil SKPD,

Bimtek

dokumen profil dinas

1 dokumen, 1 kali bimtek

1 dokumen, 1 kali bimtek

100 1 dokumen

Kode

Urusan/bidang

urusan pemerintahan


n

Indikator Kinerja

Program (Outcome


Target capaian




Target program/




PD s/d tahun 2018

Catatan


(%)

Perkiraan

Realisasi

capaian


(%)


Tahun

1 2 3 4 5 6 7=

(6/5)*100 8 9

10= (9/4)*100

11 12

2.04.2.04.02.06 6 Program

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

100

2.04.2.04.02.06.01

1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dokumen pengukuran IKM

2 dok 2 dokumen 2 dokumen 100 - 2 dokumen Pengukuran IKM - 1 dokumen

RTP (SPIP)

2.04.2.04.01.15. 7 Program Penataan, Penguasaan, dan Pengendalian Pertanahan

76,67

2.04.2.04.01.15.01.

1 Perencanaan Pengadaan Tanah

- Jumlah dokumen perencanaan pengadaa

n tanah

dokumen perencanaan pengadaan tanah

15 Dokumen 15 Dokumen

100 5 dokumen

Kode

Urusan/bidang

urusan pemerintahan


n

Indikator Kinerja

Program (Outcome


Target capaian




Target program/




PD s/d tahun 2018

Catatan


(%)

Perkiraan

Realisasi

capaian


(%)


Tahun

1 2 3 4 5 6 7=

(6/5)*100 8 9

10= (9/4)*100

11 12

2.04.2.04.01.15.0

2.

2 Persiapan

Pengadaan Tanah

- Jumlah

dokumen persiapan pengadaan tanah

dokumen persiapan

pengadaan tanah

1 dokumen 0 dokumen 0 1 dokumen

dan 1 Ijin lokasi dari Gubernur

2.04.2.04.01.15.03.

3 Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Jumlah lahan /tanah untuk pelaksanaan pembang

unan di Kab. GK

309.765 m2 15 lokasi 15 lokasi 100 70.000 m2

2.04.2.04.01.15.04.

4 Penataan dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah dokumen rekomendasi pemanfaatan tanah dan jumlah sertifikat

dokumen dan sertifikat

3 dokumen, 27 Sertifikat

3 dokumen, 27 Sertifikat

83,33 5 Dokumen

Kode

Urusan/bidang

urusan pemerintahan


n

Indikator Kinerja

Program (Outcome


Target capaian




Target program/




PD s/d tahun 2018

Catatan


(%)

Perkiraan

Realisasi

capaian


(%)


Tahun

1 2 3 4 5 6 7=

(6/5)*100 8 9

10= (9/4)*100

11 12

2.04.2.04.01.15.0

1.

5 Pengendalian

dan Penyelesaian sengketa tanah

Jumlah

dokumen fasilitasi penyelesaian sengketa tanah

dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100 5 Dokumen

2.04.2.04.01.15.06.

6 Pendaftaran Tanah

Tanah milik Pemda yang

sertifikatnya telah terbit

Jumlah lahan yang dimuntakan sertifikat

0 0 0 50 sertifikat

2.04.2.04.01.16. 10

Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

91,11

Kode

Urusan/bidang

urusan pemerintahan


n

Indikator Kinerja

Program (Outcome


Target capaian




Target program/




PD s/d tahun 2018

Catatan


(%)

Perkiraan

Realisasi

capaian


(%)


Tahun

1 2 3 4 5 6 7=

(6/5)*100 8 9

10= (9/4)*100

11 12

2.04.2.04.01.16.0

1

1 Pengaturan

Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci

Dokumen

materi teknis yang siap untuk peninjauan kembali RTRW

Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 3 dokumen

2.04.2.04.01.16.03

2 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan

Terlaksananya Penyusunan Dokumen RTBL Perkotaan Kecamatan Patuk

Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 4 dokumen

Kode

Urusan/bidang

urusan pemerintahan


n

Indikator Kinerja

Program (Outcome


Target capaian




Target program/




PD s/d tahun 2018

Catatan


(%)

Perkiraan

Realisasi

capaian


(%)


Tahun

1 2 3 4 5 6 7=

(6/5)*100 8 9

10= (9/4)*100

11 12

2.04.2.04.01.16.0

4

1 Pembinaan

Tata Ruang

- Jumlah

Kesepakatan Pembinaan Penataan Ruang; '- Sosialisasi Penataan Ruang; '- Papan Informasi Tata Ruang

- 5 kab/kota, ,prov,

Menpan, Mendagri - 6 raperbup - 15 raperda, 50 perbup

8

Kesepakatan; 1 x 60 orang peserta; 5 buah

8 Notulen;0

kalo 60 Orang peserta;6 Buah

73,33 - 8 kali

sosialisasi, 15 kali pertemuan, dan 432 buku

2.04.2.04.01.17. 12

Program Pelaksanaan Dan Pengawasan Pertanahan Dan Penataan Ruang

100

Kode

Urusan/bidang

urusan pemerintahan


n

Indikator Kinerja

Program (Outcome


Target capaian




Target program/




PD s/d tahun 2018

Catatan


(%)

Perkiraan

Realisasi

capaian


(%)


Tahun

1 2 3 4 5 6 7=

(6/5)*100 8 9

10= (9/4)*100

11 12

2.04.2.04.01.17.0

2

1 Pengendalian

Pertanahan

- Jumlah

Rekomendasi izin penggunaan dan pemanfaatan pertanahan (SG, Pemda, dan Tanah Desa) - Laporan Pengendalian

Pertanahan - Penyusunan Raperbup izin Pemanfaatan Ruang

(IPPT dan IPT)

Pertimbangan

Teknis, dokumen laporan pengendalian pertanahan

1 Dokumen;1

raperbub;12 rekomendasi

100 5 dokumen

Pertimbangan Teknis, 3 kali sosialisasi, dan 1 dokumen laporan pengendalian pertanahan

Kode

Urusan/bidang

urusan pemerintahan


n

Indikator Kinerja

Program (Outcome


Target capaian




Target program/




PD s/d tahun 2018

Catatan


(%)

Perkiraan

Realisasi

capaian


(%)


Tahun

1 2 3 4 5 6 7=

(6/5)*100 8 9

10= (9/4)*100

11 12

2.04.2.04.01.17.0

3

2 Pemanfaatan

Ruang

Persentas

e tertibnya pembangunan sesuai dengan tata ruang

6 PHBN dan 4 hari

besar/acara resmi lainnya

100 100 100 1 dokumen

laporan pengendalian pemanfaatan ruang, 120 rekomendasi/KRK, 1 dokumen Audit tata ruang

2.04.2.04.01.17.04

3 Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Laporan Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 dokumen Pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang, 1 dokumen raperbup Tata Ruang

2.04.2.04.01.17.05

1 Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi

Pertanahan dan Tata Ruang

Jumlah kesepakatan pelaksana

an dan kesepakatan tata

Ketersedia-an data tentang Pertanahan dan Tata Ruang

10 kesepakatan ; 1 dokumen

10 kesepakatan ; 1 dokumen

100 1 dokumen pengolahan system data dan

informasi penataan ruang dan

Kode

Urusan/bidang

urusan pemerintahan


n

Indikator Kinerja

Program (Outcome


Target capaian




Target program/




PD s/d tahun 2018

Catatan


(%)

Perkiraan

Realisasi

capaian


(%)


Tahun

1 2 3 4 5 6 7=

(6/5)*100 8 9

10= (9/4)*100

11 12

ruang dan

Penyusunan sistem data dan informasi penataan ruang

160 bidang

Pemetaan tanah milik pemda

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terdiri

dari 3 (tiga) indikator. Indikator ini telah disesuaikan dengan dokumen

rencana Strategis serta susunan organisasi perangkat daerah yang baru.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah disahkan

dengan adanya Surat Keputusan Bupati Nomor 273/KPTS/2017.

Adapun rincian indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel 2.2.

berikut ini:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

NO Indikator

(IKU,SPM,IKK)

Angka/Nilai target/standar (IKU, SPM, IKK)

Target Renstra PD Realisasi

capaian Proyeksi

Catatan

Analisis Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 Persentase pemenuhan

kebutuhan lahan untuk kepentingan publik

Persen 100% 100% 100% 100% 100% 76,53% 100% 80% 100%

2 Jumlah dokumen tata ruang yang sudah

ditetapkan menjadi peraturan daerah

(perda)

Jumlah - 4 5 6 7 0 0 4 5

3 Nilai kinerja penyelenggaraan

penataan ruang

Persen 55% 58% 60% 62% 63.89% 79,22 55% 58% 60%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas


Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang Perumusan isu penting terkait

penyelenggaran tugas dan fungsi PD dimaksudkan untuk

menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan

kegiatan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya.

Adapun isu strategis yang terjadi pada Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang di bagi menjadi dua urusan antara lain :

2.3.1. Bidang Pertanahan

a) Pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik dalam

rangka penataan, penguasaan, dan pengendalian pertanahan

b) Masih banyaknya perangkat desa/masyarakat yang

belum/kurang memahami kebijakan administrasi di bidang

pertanahan, sehingga kegiatan penyuluhan hukum/sosialisasi

kebijakan pertanahan perlu terus dilaksanakan

c) Perlunya data tentang pertanahan yang valid baik tanah desa

(yang semula TKD) maupun tanah kasultanan (SG) sehingga

perlu dilakukan pendaftaran / Persertipikatan dalam rangka

fasilitas terhadap kepastian data pertanahan

d) Dengan banyakknya permasalahan di bidang pertanahan,

perlu adanya langkah partisipatif dan antisipatif dari

pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di bidang

pertanahan

e) Fasilitas pemberian izin gubernur kepada desa, berkaitan

dengan tertib administrasi pertanahan dan pengoptimalan

pemanfaatan tanah desa

f) Masih banyaknya pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa

yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan

g) Masih banyaknya permasalahan tukar-menukar tanah desa

yang tidak disertai dengan tata pendukung, sehingga belum

dapat ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi


3.5.2. Bidang Tata Ruang

a) Perlu segera menyusun peraturan tentang Penataan Ruang

yang lebih operasional dalam bentuk Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati untuk peraturan yang lebih rinci;

b) Pentingnya peninjauan kembali RTRW kabupaten sesuai

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

penyelenggaraan Tata Ruang;

c) Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun

pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang di

daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin

berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan

pemanfaatan ruang yang efektif;

d) Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui

pendekatan sosial budaya guna meninngkatkan dukungan

masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam

perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan

pengawasan pemanfaatan ruang; dan

e) Perlunya peningkatan kesesuaian kawasan lindung,

khususnya perencanaan tata ruang di kawasan lindung

terutama di kawasan lindung setempat, suaka alam,

pelestarian alam dan cagar budaya serta kawasan lindung

geologi.

f) Perlunya pengendalian pemanfaatan ruang untuk

meningkatkan kesesuaian terhadap rencana tata ruang;

g) Kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang yang berdampak

pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian produktif.

Sedangkan yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan

dan Tata Ruang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan

Tata Kerja Sekretariat Daerah pada pasal 3 Bab II, Dinas mempunyai

tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di

bidang pertanahan dan tata ruang.

Urusan dan ketugasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

terealisasi dalam program dan kegiatan, yaitu Program Penataan,

Penguasaan, dan Pengendalian Pertanahan dengan capaian kinerja

77,78%. Tingkat capaian ini disebabkan oleh kegiatan Persiapan

Pengadaan Tanah yang tidak mencapai target (capaian 0%). Dan

untuk kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Tanah capaian kinerja

mencapai 83,33 %.

Program Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang dengan

capaian 84 %. Tingkat capaian ini terjadi karena pada kegiatan

Pembinaan Tata Ruang hanya mencapai target kinerja 73,33 %

Beberapa permasalahan dan hambatan yang terdapat di Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pola hubungan kerja dan koordinasi

perumusan kebijakan daerah

b. Keterbatasan data dan informasi

c. Belum optimalnya sosialisasi produk-produk perundang-

undangan daerah

d. Kurangnya sarana dan prasarana

e. Keterbatasan jumlah SDM

f. Kewenangan pengadaan tanah yang tidak pada Dinas Pertanahan

dan Tata Ruang sehingga memerlukan koordinasi yang kuat

dengan BPN.

g. Nilai ganti rugi tanah yang tidak bisa di prediksi dari awal

perencanaan sehingga menyulitkan dalam penyusunan anggaran.

Sesuai dengan visi Bupati untuk mewujudkan Gunungkidul

sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya

menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan

sejahtera tahun 2021. Sedangkan misi yang terkait dengan tugas

dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata ruang adalah :

1) Misi 1 : meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

(Good Goverments)

2) Misi 4 : meningkatkan insfrastruktur yang memadai untuk

menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis

potensi daerah.

Dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang berperan

dalam proses perijinan pelayanan tata ruang, pengadaan lahan

untuk fasilitasi kepentingan umum dan pembangunan

ekonomi berbasis potensi lokal, pembangunan yang

berkelanjutan.

Analisis isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang menggunakan SWOT. SWOT adalah

instrumen perencanaaan strategis yang klasik. Dengan menggunakan

kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan kesempatan eksternal

dan ancaman, instrumen ini memberikan cara sederhana untuk

memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi.

Instrumen ini menolong para perencana apa yang bisa dicapai, dan

hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan.

Analisis lingkungan strategis dalam penyusunan Rencana

Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

menggunakan pendekatan teknik analisis SWOT (Strengths,

Weaknesses, Opportunities, Threats) dengan menggunakan teknik

analisis yang mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman dari suatu organisasi, yang selanjutnya dikelompokkan

menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

1. Lingkungan internal meliputi :

a. kekuatan (Strengths), yaitu faktor-faktor yang ada pada

organisasi yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi

untuk dikembangkan. Kekuatan yang dimaksud antara lain:

▪ Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 7 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah

▪ Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2016

tentang Uraian Tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

▪ Kualitas Sumber Daya Aparatur

▪ Tingginya Motivasi dan Semangat Kerja.

b. kelemahan (Weaknesses), yaitu segala sesuatu yang menjadi

masalah di dalam organisasi dan melemahkan posisi suatu

organisasi. Kelemahan antara lain:

▪ Belum optimalnya koordinasi internal

▪ Belum optimalnya pola hubungan kerja dan koordinasi

perumusan kebijakan daerah

▪ Keterbatasan data dan informasi

▪ Belum optimalnya sosialisasi produk-produk perundang-

undangan daerah

▪ Kurangnya sarana dan prasarana

2. Lingkungan eksternal meliputi :

a. peluang (Opportunities), yaitu faktor-faktor di luar organisasi

yang memberikan kemungkinan organisasi bisa eksis, tumbuh,

dan berkembang serta menjadi potensi bagi organisasi agar

mampu bersaing dengan pihak luar. Salah satu peluang yang

ada adalah adanya kerjasama antar daerah dan dengan

lembaga lain, sehingga meningkatkan wawasan dan

pengetahuan dalam pengelolaan pemerintahan

b. ancaman (Threats), yaitu faktor-faktor di luar organisasi yang

membahayakan atau mengancam eksistensi suatu organisasi.

Yang dimaksud dengan ancaman antara lain: keterlambatan

penyempaian data dan laporan dari dinas/instansi,

permasalahan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan yang semakin kompleks serta belum

optimalnya keterpaduan program dan kegiatan antar

dinas/instansi.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD, sudah dimuat program dan kegiatan yang

diperlukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada tahunan

2019, namun dari sekian banyak program dan kegiatan, yang menjadi

kendala adalah adanya batasan pagu anggaran yang masih berada di

bawah kebutuhan. Adapun perbedaan antara rancangan awal RKPD

dengan program kegiatan yang dibutuhkan dapat dilihat pada Tabel

2.4 berikut ini:

Tabel 2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

NO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan penting

Program/ kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target capaian

Pagu indikatif

(Rp. )

Program/kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana(Rp.)

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kabupaten Gunungkidul

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100persen 321.172.300 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



100% 321.172.300

1 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

223.342.300

Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan Administrasi perkantoran yang baik

100% 223.342.300

Jumlah surat yang dikirim

500 surat

Jumlah Sarana Listrik (4 Rekeningx12)

48 rekening

Jumlah Sarana Telepon (1 rekening x 12)

12 rekening

Jumlah Sarana Air (1 x 12)

12 rekening

Jumlah alat tulis kantor (ATK)

4 paket

NO


Catatan penting

Program/ kegiatan


Pagu indikatif

(Rp. )

Program/kegiatan


Target capaian

Kebutuhan Dana(Rp.)

Jumlah komponen listrik yang tersedia

4 paket

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

4 paket

Jumlah ketersediaan surat kabar Harian KR (1 x 12)

12 rekening

Jumlah barang cetakan

4 paket

Jumlah tenaga administrasi/teknik perkantoran (2 orang x 250 hari)

500 hari

Jumlah lembar fotocopy

20000 lembar

Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi pemeliharaannya

3 (Mesin tik 6, Laptop 5, Komputer 10 jenis

Jumlah tenaga jaga malam (2 orang x

365)

730 hari

NO


Catatan penting

Program/ kegiatan


Pagu indikatif

(Rp. )

Program/kegiatan


Target capaian

Kebutuhan Dana(Rp.)

Jumlah Peralatan kantor yang dibeli

4 jenis (komputer1, printer

2, laptop 2, almari arsip 2) buah

Jumlah STNK Kendaraan Dinas roda 4 (empat) yang terbayar

5 roda empat

Jumlah STNK

Kendaraan Dinas roda 2(empat) yang terbayar

15 roda

dua

2 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kabupaten Gunungkidul, DIY, Luar DIY

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan koordinasi

Jumlah makan minum rapat 540 or, Jumlah makan minum tamu 400 or, Jumlah konsultasi dan koordinasi

75 dalam daerah, 44 luar daerah oh

97.830.000 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Gunungkidul, DIY, Jawa, Luar Pulau Jawa, Luar Negeri,

Persentase terlaksananya rapat, konsultasi, dan koordinasi yang baik

100% 97.830.000

NO


Catatan penting

Program/ kegiatan


Pagu indikatif

(Rp. )

Program/kegiatan


Target capaian

Kebutuhan Dana(Rp.)

II Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Kabupaten Gunungkidul, DIY

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana

dan prasarana perkantoran

100% 3.526.100.000

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Kabupaten Gunung

kidul

Persentase pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana perkantoran

100% 3.526.100.000

1 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kabupaten Gunungkidul,

3.397.100.000

Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran


Prosentase pembangunan sarana dan prasarana perkantoran berfungsi dengan baik

100% 3.397.100.000

Pembangunan gedung kantor untuk ruang kerja

1 paket

Pembangunan pagar kantor

1 paket

Pembangunan tempat parkir

1 paket

2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Gunungkidul, 129.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Gunungkidul, DIY, Jawa,

Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran

yang baik

100% 129.000.000

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 unit

NO


Catatan penting

Program/ kegiatan


Pagu indikatif

(Rp. )

Program/kegiatan


Target capaian

Kebutuhan Dana(Rp.)

Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara

20 meja kerja, 20 kursi

kerja,10 meja rapat buah

III Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur


Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

100% 6.620.000

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur



100% 6.620.000

1 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Gunungkidul, 6.620.000

Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Gunungkidul,

Persentase ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian yang baik

100% 6.620.000

Jumlah ASN yang terfasilitasi administrasi kepegawaian ASN ( Kenaikan pangkat, pensiun, gaji berkala, KP4)

30 orang

IV Program Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan


Persentase laporan keuangan yang disusun tepat

waktu

100% 39.822.500

Program Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan

Kabupaten Gunung

kidul

Persentase laporan keuangan

yang disusun

100% 39.822.500

NO


Catatan penting

Program/ kegiatan


Pagu indikatif

(Rp. )

Program/kegiatan


Target capaian

Kebutuhan Dana(Rp.)

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah tepat waktu

1 Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

Gunungkidul, 39.822.500 Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

Gunungkidul,

Persentase Laporan Keuangan

yang disusun tepat waktu dan akuntabel

100% 39.822.500

Gunungkidul, Dokumen laporan semesteran

1 dokumen

Dokumen laporan keuangan akhir tahun dan CALK

1 dokumen

Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ

1 dokumen

V Program Peningkatan Kualitas Perencanaan


Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

100% 69.415.000

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan


Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD

terhadap RPJMD

100% 69.415.000

1 Perencanaan Kinerja Perangkat


39.210.000

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Kabupaten Gunung

Persentase perencanaan kinerja

100% 39.210.000

NO


Catatan penting

Program/ kegiatan


Pagu indikatif

(Rp. )

Program/kegiatan


Target capaian

Kebutuhan Dana(Rp.)

Daerah kidul perangkat daerah benar dan tepat

waktu

Dokumen LKJiP 1 dokumen

Dokumen Renja dan

Renja Perubahan

2

dokumen

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Perubahan

2 dokumen

okumen Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran

2 dokumen

Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan

2 dokumen

Dokumen SPM 1 dokumen

ROPK (Rencana Operasional Pelaksanaan

2 dokumen

NO


Catatan penting

Program/ kegiatan


Pagu indikatif

(Rp. )

Program/kegiatan


Target capaian

Kebutuhan Dana(Rp.)

Kegiatan)



Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Gunungkidul,

Persentase kegiatan DPTR yang terlaksana dengan baik dan SPIP terimplementasi dengan baik

100% 21.680.000

Dokumen Laporan Tepra

12 dokumen

Dokumen Hasil Evaluasi Renja (Evaluasi Hasil RKPD)

4 dokumen

Pengelolaan data dan sistem

informasi Perangkat Daerah


Pengelolaan data dan sistem informasi

Perangkat Daerah

Gunungkidul,

Persentase data dan informasi

terkelola dengan baik

100% 8.525.000

dokumen profil OPD 1 dokumen

VI Program Peningkatan Kualitas

Gunungkidul, Nilai IKM PD 79,40 8.625.000


Nilai IKM PD 79,40 8.625.000

NO


Catatan penting

Program/ kegiatan


Pagu indikatif

(Rp. )

Program/kegiatan


Target capaian

Kebutuhan Dana(Rp.)

Pelayanan Publik

Pelayanan Publik



Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Gunungkidul,

Persentase penyelenggaraan pelayanan publikberjalan dengan baik dan tepat waktu

100% 8.625.000

Dokumen pengukuran IKM

2 dokumen

Dokumen RTP ( SPIP)

2 dokumen

Dokumen review SOP

1 dokumen

Dokumen SOP 1 dokumen

VII Program Penataan, Penguasaan,

dan Pengendalian Pertanahan


Jumlah luasan lahan yang dibutuhkan untuk

kepentingan publik

65000 m2 26.266.720.800

Program Penataan, Penguasaan, dan

Pengendalian Pertanahan

Kabupaten Gunung

kidul, DIY, Luar DIY

Jumlah luasan lahan yang

dibutuhkan untuk kepentingan publik

65000 m2

26.266.720.800

NO


Catatan penting

Program/ kegiatan


Pagu indikatif

(Rp. )

Program/kegiatan


Target capaian

Kebutuhan Dana(Rp.)



64.220.000 Perencanaan Pengadaan Tanah

Kabupaten Gunung

kidul

Persentase perencanaan pengadaan

tanah berjalan dengan baik

100% 64.220.000

Dokumen perencanaan tanah untuk kepentingan publik

5 Dokumen

2 Persiapan Pengadaan

Tanah


0 Persiapan Pengadaan Tanah

Kabupaten

Gunungkidul

Persentase persiapan

pengadaan tanah berjalan dengan baik

0%

Dokumen persiapan pengadaan tanah

0 Dokumen



25.885.349.800

Pelaksanaan Pengadaan Tanah


Persentase pelaksanaan pengadaan tanah berjalan dengan baik

100% 25.885.349.800

Jumlah lahan/tanah untuk

pelaksanaan pembangunan di Kab. GK

651576 m2

NO


Catatan penting

Program/ kegiatan


Pagu indikatif

(Rp. )

Program/kegiatan


Target capaian

Kebutuhan Dana(Rp.)



41.820.000 Penataan dan Pemanfaatan Tanah

Kabupaten Gunung

kidul

Persentase pemanfaatan tanah sesuai

dengan Perundang-Undangan yang berlaku

100% 41.820.000

Rekomendasi pemanfaatan tanah

5 Dokumen

5 Pengendalian dan Penyelesaian sengketa tanah


63.731.000 Pengendalian dan Penyelesaian sengketa tanah


Persentase tindak lanjut fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang terdata

100% 63.731.000

Dokumen fasilitasi penyelesaian sengketa pertanaha

6 Dokumen

6 Pendaftaran Tanah


211.600.000 Pendaftaran Tanah

Kabupaten

Gunungkidul

Persentase pendaftaran

tanah terlaksana dengan baik

100% 211.600.000

Jumlah Sertifikaat Tanah milik Pemkab

yang terbit

40 Sertifikat

NO


Catatan penting

Program/ kegiatan


Pagu indikatif

(Rp. )

Program/kegiatan


Target capaian

Kebutuhan Dana(Rp.)

VIII Program Pengaturan dan

Pembinaan Penataan Ruang


Persentase kawasan memiliki dokumen rinci

100% 1.547.665.600

Program Pengaturan dan Pembinaan

Penataan Ruang

Kabupaten Gunung

kidul, DIY, Luar DIY

Persentase kawasan memiliki

dokumen rinci

100% 1.547.665.600

1 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci


430.250.600 Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah


Persentase terwujudnya peraturan daerah tentang penataan ruang

100% 430.250.600

Proses penetapan Perda revisi RTRW Kabupaten Gunungkidul

1 dokumen

Proses penetapan Perda RDTRK Perkotaan Semin dan RDTRK Karangmojo

2 dokumen

2 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata

Lingkungan

Gunungkidul, DIY, Jawa, Luar Jawa,

943.440.000 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan


Luar Jawa,

ersentase Kawasan perkotaan dan kawasan

strategis yang memiliki

RTBL dan regulasinya

100% 943.440.000

NO


Catatan penting

Program/ kegiatan


Pagu indikatif

(Rp. )

Program/kegiatan


Target capaian

Kebutuhan Dana(Rp.)

Penyusunan Dokumen RTBL Perkotaan

Kecamatan dan Kawasan Strategis : '- Perkotaan Kecamatan Semin '- Kawasan Strategis KoridorKarangmojo - Semin '- Kawasan Perkotaan Wonosari

3 dokumen

Penyusunan Peraturan Bupati tentang : 1. RTBL Perkotaan Kecamatan Patuk 2.

RTBL Kawasan Siung - Wediombo 3. RTBL Kawasan Perkotaan Wonosari 4. RTBL Perkotaan Kecamatan Karangmojo 5. RTBL Kawasan Strategis Koridor Gading - Wonosari 6. RTBL Kawasan Strategis Koridor Wonosari-

Karangmojo

6 Peraturan Bupati

3 Pembinaan Tata Ruang

Kabupaten Gunungkidul, DIY, Luar DIY,

173.975.000 Pembinaan Tata Ruang

Kabupaten Gunung

Persentase tersebarnya informasi

100% 173.975.000

NO


Catatan penting

Program/ kegiatan


Pagu indikatif

(Rp. )

Program/kegiatan


Target capaian

Kebutuhan Dana(Rp.)

kidul, DIY, Luar

DIY,

tata ruang dan terlaksanany

a koordinasi penataan ruang yang baik

Jumlah Sosialisasi Penataan Ruang (400 orang)

8 kali

Jumlah Koordinasi Penataan Ruang Daerah

15 kali

IX Program Pelaksanaan

Dan Pengawasan Pertanahan Dan Penataan Ruang


DIY, dan Luar DIY,

Persentase Rekomendasi yang

sesuai dengan tata ruang

100% 766.829.500 Program Pelaksanaan Dan

Pengawasan Pertanahan Dan Penataan Ruang

Kabupaten

Gunungkidul, DIY, dan Luar DIY,

Persentase Rekomendas

i yang sesuai dengan tata ruang

100% 766.829.500

1 Pengendalian

Pertanahan

Kabupaten


102.045.000 Pengendalian

Pertanahan

Kabupa

ten Gunungkidul, DIY, dan

Luar DIY,

Persentase

Pengendalian Pertanahan Yang baik

100% 102.045.000

NO


Catatan penting

Program/ kegiatan


Pagu indikatif

(Rp. )

Program/kegiatan


Target capaian

Kebutuhan Dana(Rp.)

Pertimbangan teknis perubahan peruntukan tanah

(IPT dan IPPT)

12 dokumen

Laporan Pengendalian Pertanahan

1 dokumen

2 Pemanfaatan

Ruang

Kabupaten


171.673.500 Pemanfaatan

Ruang

Kabupa

ten Gunungkidul, DIY, dan Luar DIY,

Persentase

ketaatan/kesesuaian pemanfaatan ruang yang baik

100% 171.673.500

Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 dokumen

Keterangan Ruang Kabupaten (KRK)

200 buah

Rekomendasi tata

ruang

50

dokumen

Audit Ruang 1 dokumen

3 Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Kabupaten Gunungkidul, DIY, dan Luar

DIY,

130.020.000 Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Kabupaten Gunung

kidul, DIY, dan Luar DIY,

Persentase kesuaian pemanfaatan

ruang

100% 130.020.000

NO


Catatan penting

Program/ kegiatan


Pagu indikatif

(Rp. )

Program/kegiatan


Target capaian

Kebutuhan Dana(Rp.)

Laporan pengawasan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

1 dokumen

jumlah penanganan kasus litigasi

1 kasus

Kajian Pedoman Insentif Disinsentif Pemanfaatan Ruang

1 dokumen

jumlah laporan Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RADHAM)

2 laporan

4 Pengelolaan

dan Pelayanan Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupaten


363.091.000 Pengelolaan dan

Pelayanan Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupa

ten Gunungkidul, DIY, dan Luar DIY,

Persentase

pelayanan data dan informasi pertanahan dan tata ruang terlayani dengan baik

100% 363.091.000

Pengembangan Pengelolaan Sistem informasi

1 sistem

Dokumen pemetaan tanah pemerintah Kabupaten

gunungkidul 160

bidang

1 dokumen

Jumlah materi informasi pertanahan dan tata ruang

4 jenis

NO


Catatan penting

Program/ kegiatan


Pagu indikatif

(Rp. )

Program/kegiatan


Target capaian

Kebutuhan Dana(Rp.)

Peta Tata Ruang sebagai Materi informasi tentang

Tata Ruang

175 lembar

Cetak Booklet 500 buah

Cetak Leaflet 500 buah

Cetak Banner 25 buah

Percetakan Materi Informasi Pertanahan dan Tata Ruang

4 jenis

2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat

Dari tabel rencana kerja yang telah ditampilkan sebelumnya, terdapat

beberapa kegiatan dengan numenklatur baru dikarenakan adanya

kebutuhan kegiatan baru sebagai imbas perubahan susunan

organisasi perangkat daerah. Usulan program dan kegiatan dari

masyarakat yang sebelumnya telah diperoleh dari mekanisme

Musrenbang tetap dilaksanakan namun dengan numenklatur nama

kegiatan yang berbeda.

Adapun usulan program dan kegiatan pembangunan tahun 2019

yang telah disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yaitu :

a. Pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik.

b. Kurangnya pemahamanan administrasi di bidang pertanahan

c. Perlunya data tentang pertanahan yang valid

d. perlu adanya langkah partisipatif dan antisipatif untuk

menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan

e. Fasilitas pemberian izin gubernur kepada desa

f. banyak pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa yang tidak

sesuai peruntukan; dan

g. banyak permasalahan tukar-menukar tanah desa yang tidak

disertai dengan tata pendukung.

h. Belum adanya peraturan peraturan tentang Penataan Ruang

yang lebih operasional;

i. peninjauan kembali RTRW kabupaten sesuai amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan

Tata Ruang;

j. peningkatan kemampuan aparat pemanfaatan ruang di daerah;

k. sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial

budaya; dan

l. peningkatan kesesuaian kawasan lindung;

m. pengendalian pemanfaatan ruang;

Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 adalah

seperti tersebut pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5

Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 Dari Para Pemangku Kepentingan

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME CATATAN

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



100%

1 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Jumlah surat yang dikirim 500 surat

Jumlah Sarana Listrik (4 Rekeningx12)

48 rekening

Jumlah Sarana Telepon (1 rekening x 12)

12 rekening

Jumlah Sarana Air (1 x 12) 12 rekening

Jumlah alat tulis kantor (ATK) 4 paket

Jumlah komponen listrik yang tersedia

4 paket

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan

4 paket

Jumlah ketersediaan surat kabar

Harian KR (1 x 12)

12 rekening

Jumlah barang cetakan 4 paket

Jumlah tenaga administrasi/teknik perkantoran (2 orang x 250 hari)

500 hari


Jumlah lembar fotocopy 20000 lembar



Jumlah tenaga jaga malam (2 orang x 365)

730 hari

Jumlah Peralatan kantor yang dibeli 4 jenis (komputer1, printer 2, laptop 2, almari arsip 2) buah

Jumlah STNK Kendaraan Dinas roda 4 (empat) yang terbayar

5 roda empat

Jumlah STNK Kendaraan Dinas roda 2(empat) yang terbayar

15 roda dua

2 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi


Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan koordinasi

Jumlah makan minum rapat 540 or, Jumlah makan minum tamu 400 or, Jumlah konsultasi dan koordinasi 75 dalam daerah, 44 luar daerah oh

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kabupaten Gunungkidul, DIY

jumlah raperbup 1 raperbup

1 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran


Pembangunan gedung kantor untuk ruang kerja

1 paket

Pembangunan pagar kantor 1 paket


Pembangunan tempat parkir 1 paket

2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran


Jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 unit


20 meja kerja, 20 kursi kerja,10 meja rapat buah

III Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur



100%

1 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Gunungkidul, Jumlah ASN yang terfasilitasi administrasi kepegawaian ASN ( Kenaikan pangkat, pensiun, gaji berkala, KP4)

30 orang

IV Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah


Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

100%

1 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Gunungkidul, Dokumen laporan semesteran 1 dokumen

Dokumen laporan keuangan akhir tahun dan CALK

1 dokumen

Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ

1 dokumen

V Program Peningkatan Kualitas Perencanaan



100%

1 Perencanaan Kinerja Kabupaten Dokumen LKJiP 1 dokumen


Perangkat Daerah Gunungkidul

Dokumen Renja dan Renja Perubahan

2 dokumen

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Perubahan

2 dokumen

okumen Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran

2 dokumen

Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan

2 dokumen

Dokumen SPM 1 dokumen

ROPK (Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan)

2 dokumen


Gunungkidul, Dokumen Laporan Tepra 12 dokumen

Dokumen Hasil Evaluasi Renja (Evaluasi Hasil RKPD)

4 dokumen

3 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

Gunungkidul, dokumen profil OPD 1 dokumen

VI Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Gunungkidul, Nilai IKM PD 79,40


Gunungkidul, Dokumen pengukuran IKM 2 dokumen

Dokumen RTP ( SPIP) 2 dokumen

Dokumen review SOP 1 dokumen


Dokumen SOP 1 dokumen

VII Program Penataan, Penguasaan, dan Pengendalian Pertanahan


Jumlah luasan lahan yang dibutuhkan untuk kepentingan publik

65000 m2



Dokumen perencanaan tanah untuk kepentingan publik

5 Dokumen

2 Persiapan Pengadaan Tanah Kabupaten Gunungkidul

Dokumen persiapan pengadaan tanah

0 Dokumen



Jumlah lahan/tanah untuk pelaksanaan pembangunan di Kab. GK

651576 m2



Rekomendasi pemanfaatan tanah 5 Dokumen

5 Pengendalian dan Penyelesaian sengketa tanah


Dokumen fasilitasi penyelesaian sengketa pertanaha

6 Dokumen

6 Pendaftaran Tanah Kabupaten Gunungkidul

Jumlah Sertifikaat Tanah milik Pemkab yang terbit

40 Sertifikat

VIII Program Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang



100%

1 Pengaturan Tata Ruang

Wilayah dan Tata Ruang Rinci

Kabupaten

Gunungkidul, DIY, Luar DIY

Proses penetapan Perda revisi

RTRW Kabupaten Gunungkidul

1 dokumen

Proses penetapan Perda RDTRK Perkotaan Semin dan RDTRK Karangmojo

2 dokumen


2 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan

Gunungkidul, DIY, Jawa, Luar Jawa,

Penyusunan Dokumen RTBL Perkotaan Kecamatan dan Kawasan Strategis : '- Perkotaan Kecamatan Semin '- Kawasan Strategis

KoridorKarangmojo - Semin '- Kawasan Perkotaan Wonosari

3 dokumen

Penyusunan Peraturan Bupati tentang : 1. RTBL Perkotaan Kecamatan Patuk 2. RTBL Kawasan Siung - Wediombo 3. RTBL Kawasan Perkotaan Wonosari 4. RTBL Perkotaan Kecamatan Karangmojo 5. RTBL Kawasan Strategis Koridor Gading - Wonosari 6. RTBL Kawasan Strategis Koridor Wonosari-Karangmojo

6 Peraturan Bupati

3 Pembinaan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, DIY, Luar DIY,

Jumlah Sosialisasi Penataan Ruang (400 orang)

8 kali

Jumlah Koordinasi Penataan Ruang Daerah

15 kali

IX Program Pelaksanaan Dan Pengawasan Pertanahan Dan Penataan Ruang

Kabupaten Gunungkidul, DIY, dan Luar DIY,

Persentase Rekomendasi yang sesuai dengan tata ruang

100%


1 Pengendalian Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, DIY, dan Luar DIY,

Pertimbangan teknis perubahan peruntukan tanah (IPT dan IPPT)

12 dokumen

Laporan Pengendalian Pertanahan 1 dokumen

2 Pemanfaatan Ruang Kabupaten Gunungkidul, DIY, dan Luar DIY,

Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 dokumen

Keterangan Ruang Kabupaten (KRK) 200 buah

Rekomendasi tata ruang 50 dokumen

Audit Ruang 1 dokumen

3 Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Laporan pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 dokumen

Kajian Pedoman Insentif Disinsentif Pemanfaatan Ruang

1 dokumen

4 Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang


Pengembangan Pengelolaan Sistem informasi

1 sistem

Dokumen pemetaan tanah pemerintah Kabupaten gunungkidul

160 bidang

1 dokumen

Jumlah materi informasi pertanahan dan tata ruang

4 jenis

Peta Tata Ruang sebagai Materi informasi tentang Tata Ruang

175 lembar


Cetak Booklet 500 buah

Cetak Leaflet 500 buah

Cetak Banner 25 buah

Percetakan Materi Informasi Pertanahan dan Tata Ruang

4 jenis

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana

merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi

PD. Ke-10 prioritas nasional tersebut meliputi pendidikan, kesehatan,

perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata,

ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan,

infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, serta pembangunan wilayah

dan politik, hukum serta pertahanan dan keamanan. Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang selaku Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas membantu

Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan

di bidang pertanahan dan tata ruang.

Adapun 4 (empat) tematik pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2019 adalah prioritas pengembangan kawasan Nglanggeran (Geopark)

dan Pantai Selatan Gunungkidul serta pendekatan tematik pembangunan

DIY meliputi Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA),

Ketimpangan Wilayah serta Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan.

Peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul dikaitkan

dengan 4 (empat) tematik pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2019 adalah ketersediaan dana keistimewaan untuk mendukung kegiatan

pengadaan tanah yang mendukung pelaksanaan pengadaan tanah untuk

mendukung pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Pembangunan jalan

yang menghubungkan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman,

yang terletak di Desa Ngoro-oro, Desa Nglanggran, Desa Nglegi, Desa Putat

Kecamatan Patuk dan Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari serta rencana

pembangunan lapangan terbang perintis Gading

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupaten Gunungkidul untuk periode satu tahun anggaran dan

mempunyai fungsi :

a. Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Dinas Pertanahan

dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul;

b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran selama

satu tahun; dan

c. Menciptakan kepastian kebijakan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanahan

dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 adalah:

a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran

2019;

b. Menjadikan acuan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten

Gunungkidul dalam rangka penyelengaraan pemerintahan dan

pembangunan, karena memuat kebijakan publik;

c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan

kegiatan diantara seksi-seksi di lingkup Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang Kabupaten Gunungkidul;

d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi

anggaran.

Perumusan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah (PD)

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD. Mengingat

saat ini Renstra PD tahun 2016-2021 sedang disusun karena Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang adalah OPD yang baru dibentuk, maka

rumusan tujuan PD disusun berdasarkan rancangan Visi dan Misi Kepala

Daerah terpilih. Prioritas dan sasaran, serta Tujuan dan Sasaran Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 adalah

sebagaimana tertera pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 di halaman berikut ini :

Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra PD. Adapun tujuan PD

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No Tujuan dan Sasaran

PD Indikator Tujuan dan Sasaran PD

Target Kinerja

Tujuan dan Sasaran Tahun

2019

1. Tujuan :

Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan tata ruang

wilayah

Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang

sesuai regulasi tata ruang

73

1. Sasaran :

Kepuasan

masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat

Nilai IKM PD 79,59

2. Sasaran :

Pemenuhan

kebutuhan lahan untuk kepentingan publik

Persentase

pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan

publik

100

3. Sasaran :

Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan PD Meningkat

Persentase laporan keuangan disusun

tepat waktu (Bulanan, Semesteran,

Tahunan)

100

4. Sasaran :

Kualitas perencanaan tata

ruang meningkat

Jumlah dokumen tata ruang yang

sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA)

2

Nilai kinerja pengaturan

pembinaan dan pelaksanaan

penataan ruang

73

5. Sasaran :

Kesesuaian Program dalam dokumen perencanaan

Perangkat daerah (PD)

Persentase kesesuaian program dalam :

1.Renja PD terhadap RKPD

2.Renstra PD terhadap RPJMD

1.

100

100

Untuk sasaran PD dirumuskan dengan berdasar pada sasaran daerah

yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan

dijabarkan dalam sasaran PD tahun 2018 (Renja PD Tahun 2018)

sebagaimana telah disajikan pula dalam Rancangan RKPD Tahun 2019.

Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran PD akan disempurnakan dalam

proses verifikasi Renja PD Tahun 2019 serta Renstra PD Tahun 2016-2021.

Dalam bagian ini disajikan tabel 3.2. dan tabel 3.3 sebagai penjabaran

sasaran daerah ke dalam sasaran PD sebagai berikut :

Tabel 3.2

Prioritas dan Sasaran Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No Prioritas Sasaran Daerah

Indikator sasaran

daerah (Outcome

)

Sasaran PD

Indikator

sasaran PD (Outcome)

1. Reformasi Birokrasi dan

Pelayanan Publik

Akuntabilitas kinerja

Pemerintahan Daerah

Meningkat

Nilai Akuntabilit

as Kinerja Instansi Pemerinta

h (AKIP)

Pemenuhan

kebutuhan lahan untuk

kepentingan publik

Persentase pemenuhan

kebutuhan lahan untuk kepentingan

publik

2 Infrastruktur Pengembang

an wilayah tata ruang

Infrastruktur publik

wilayah meningkat

Indeks Infrastrukt

ur wilayah

Kualitas perencana

an tata ruang meningkat

Jumlah dokumen

tata ruang yang sudah ditetapkan

menjadi PERDA

Nilai kinerja pengaturan pembinaan

dan pelaksanaan penataan

ruang

Tabel 3.3

Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

NO Sasaran PD Indikator Sasaran PD

(outcome) Program

1 Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan pelayanan

publik meningkat

Nilai IKM PD Administrasi Perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Peningkatan

Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2 Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Meningkat

Persentase Laporan

Keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)

Peningkatan Kualitas

Pelaporan keuangan Perangkat Daerah

3 Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan pembangunan

daerah

ersentase kesesuaian program dalam Renja

PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

Peningkatan Kualitas Perencanaan

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah,

dengan tabel 3.4. sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

NO IKU Indikator Kinerja IKU Target

Kinerja IKU

1 2 3 4

1 Pemenuhan kebutuhan lahan

untuk kepentingan publik meningkat

Persentase pemenuhan kebutuhan lahan untuk

kepentingan publik

100%

2 Kualitas

perencanaan tata ruang meningkat

Jumlah dokumen tata

ruang yang sudah ditetapkan menjadi

Peraturan daerah (PERDA)

4

Nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang

58%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN


Dalam pelaksanaan rencana program kegiatan Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 mengacu pada Renstra PD

tahun 2016-2021 guna mencapai sasaran dan tujuan perangkat daerah dan

melaksanakan Arah kebijakan dan strategi Kementrian Agraria Tata Ruang

(ATR/BPN). Sedangkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap

rumusan program kegiatan yaitu:

a. Melaksanakan visi misi Bupati Gunungkidul sesuai kewenangan

dan tupoksi dinas pertanahan dan tata ruang

b. Isu-isu perkembangan perekonomian, investasi, dan permasalahan

pertanahan, SG dan PA

maka program kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Penataan ruang:

Penyelenggaraan penataan ruang tahun 2015-2019 diarahkan untuk

mewujudkan Nawa Cita terkait dengan pembangunan Indonesia dari

pinggiran, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing 14

ekonomi, dan pengembangan tol laut, kedaulatan pangan dan energi,

pengembangan kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau terluar,

disparitas pembangunan antar wilayah dan kawasan, dan perubahan iklim.

Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada

penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang

penataan ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional,

Rencana Detil Tata Ruang, fasilitasi penyediaan peta skala 1:5.000,

pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas

PPNS. Pelaksanaan tugas dengan mekanisme dekonsentrasi yang telah

berjalan akan dilanjutkan, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

2. Pengaturan, Pemanfaatan dan Pengendalian

Pengaturan dan pengendalian hubungan Agraria, Tata Ruang dan

Pertanahan merupakan perwujudan kehadiran Negara dalam memastikan

tercapainya tujuan pemanfaatan sumberdaya agraria bagi kesejahteraan

masyarakat yang adil, harmoni dan berkelanjutan dalam ruang wilayah

Republik Indonesia melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan

dan pemanfaatan ruang dan tanah. Sehubungan dengan itu Kementerian

ATR/BPN menyiapkan program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMN

2015-2019 yang merupakan perwujudan Nawa Cita berupa Reforma Agraria

pada tanah seluas 9 juta Ha, yang terdiri dari Redistribusi Tanah seluas 4,5

juta Ha dan 4,5 juta Ha hasil legalisasi aset yang subyeknya memenuhi

syarat. Program ini diawali dengan IP4T yang dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Bersama (ATR/BPN, Dalam Negeri, Kehutanan, PU‐Pera). Adapun

obyek IP4T ini diprioritaskan pada Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi

Terbatas dan Hutan Lindung sedangkan yang berada di Hutan Produksi

yang dapat dikonversi menjadi prioritas berikutnya.

3. Pengadaan Tanah

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 telah berlaku secara efektif sejak

1 Januari 2015 sehingga seluruh proses pengadaan tanah untuk

kepentingan umum baik di tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan

penyerahan hasil perlu dilaksanakan menurut ketentuan perundangan ini

dan ketentuan pelaksanaan lainnya. Koordinasi dan komunikasi perlu

diintensifkan antara kanwil dan kantah dengan pihak yang memerlukan

tanah dan pihak lain yang terkait, sehingga sejak awal kanwil/kantah dapat

bersiap diri dalam penyediaan tenaga, peralatan dan waktu serta

perencanaan penganggaran.

Bimbingan teknis kementerian ATR/BPN terhadap penyelenggaraan

pengadaan tanah kepada instansi instansi yang memerlukan tanah,

pemerintah daerah, dan jajaran ATR/BPN di Provinsi/Kabupaten/Kota terus

diintensifkan agar agenda pembangunan infrastruktur terwujud sesuai

dengan maksud dan tujuannya. Perlu dilakukan workshop antar

kementerian/lembaga dalam rangka mengumpulkan informasi kebutuhan

tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum agar memudahkan di

dalam perencanaan dan antisipasi permasalahan yang mungkin terjadi.

4. Penanganan Sengketa

Mandat kerangka Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015-2019

untuk mewujudkan penanganan masalah hingga sedikitnya berkurang

sampai dengan 50%. Upaya yang akan dilaksanakan sampai dengan 2019

antara lain melalui penyiapan model-model penanganan sengketa, inisiasi

peradilan pertanahan, pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah incracht

dan pemaparan perkara/sengketa secara mingguan, pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi untuk penanganan perkara/sengketa.

Target penurunan kasus pertanahan sampai dengan 50 % (lima puluh

persen) sampai tahun 2019 di seluruh Indonesia yang ditempuh dengan cara

mengelola pengaduan pertanahan melalui seleksi terhadap seluruh

pengaduan yang diterima, dengan ketentuan bahwa terhadap pengaduan

yang tidak termasuk pada kategori kasus pertanahan supaya

dibalas/disurati kepada pengadu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

pengaduan diterima. Terhadap pengaduan yang masuk dalam kategori

kasus pertanahan dilaksanakan dengan mengedepankan mediasi melalui

pola win-win solution, sebagai bentuk dan representasi kehadiran Negara

dalam penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Perlu

dilakukan revisi terhadap Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Hasil perumusan program dan kegiatan dikaitkan dengan sasaran PD

disajikan dalam tabel 4.1 dan 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Sasaran dan Program/Kegiatan Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No Sasaran PD Nama Program / Kegiatan

1 Pemenuhan kebutuhan

lahan untuk

kepentingan publik

1 Program Penataan, Penguasaan, dan


a. Perencanaan Pengadaan Tanah

b. Persiapan Pengadaan Tanah

c. Pelaksanaan Pengadaan Tanah

d. Penataan dan Pemanfaatan Tanah

e. Pengendalian dan Penyelesaian sengketa Tanah

f. Pendaftaran Tanah

2 Kualitas Perencanaan

Tata Ruang Meningkat

2. Program Pengaturan dan Pembinaan Penataan

Ruang

a. Pengaturan Tata Ruang Wialayah dan Tata

Ruang Rinci

b. Pengaturan Tata Bangunan dan Tata

Lingkungan

c. Pembinaan Tata Ruang

3. Program Pelaksanaan dan Pengawasan

Pertanahan dan Penataan Ruang

a. Pengendali Pertanahan

b. Pemanfaatan Ruang

c. Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

d. Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang

Tabel 4.2

Sasaran dan Program/Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Dinas


No Sasaran PD Nama Program / Kegiatan

1 Kepuasan masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan

perkantoran

b. Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi, dan

koordinasi.

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana

Perkantoran.

a. Pengadaan/ Pembangunan sarana dan Prasarana

Perkantoran.

b. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan Prasarana Perkantoran.

2 Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Meningkat

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

kapasitas aparatur

a. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan

pengelolaaan kepegawaian perangkat daerah 4. Program peningkatan kualitas pelaporan

keuangan perangkat daerah

a. Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah

3 Kesesuaian program

dalam dokumen

perencanaan

pembangunan daerah

5. Program peningkatan kualitas perencanaan

a. Perencanaan kinerja perangkat daerah

b. Pengendalian internal perangkat daerah

c. Pengelolaan data dan sistem informasi perangkat

daerah

6. Program Peningkatan kulitas pelayanan publik

a. Penyelenggaraan pelayanan Publik

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara

lain meliputi:

1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang merencanakan melaksanakan 9

Program dan 23 Kegiatan pada tahun 2019

2. Lokasi pelaksanaan program berada di seluruh Kabupaten Gunungkidul

dan luar daerah. Kegiatan yang menyasar di seluruh kawasan

Gunungkidul antara lain Pendaftaran Tanah, Pengendalian Pertanahan,

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengadaan Tanah,

dan survey kepuasan masyarakat. Adapun kegiatan yang dapat

dilaksanakan di luar Gunungkidul antara lain konsultasi ke kementerian,

studi banding dan lain sebagainya.

3. Jumlah keseluruhan kebutuhan dana indikatif yang dirinci menurut

sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

sebesar Rp. 30.461.820.700,00

4. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan

kegiatan secara keseluruhan berasal dari APBD.

Program dan kegiatan yang ada di kabupaten Gunungkidul dapat

dikelompokkan berdasarkan 5 (lima) prioritas pembangunan yakni :

1. Ekonomi, Pariwisata, dan Budaya.

2. Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

3. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Untuk program dan kegiatan khususnya di Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang disajikan dalam tabel 4.3., tabel 4.4 dan tabel 4.6. sebagai berikut :

Tabel 4.3 Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU DANA

(Rp) OPD

01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

322.772.300

01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

224.942.300

DINAS PERTANAHAN

DAN TATA RUANG

01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

97.830.000

DINAS PERTANAHAN DAN TATA

RUANG

02. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

429.750.000

02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

300.750.000

DINAS PERTANAHAN

DAN TATA RUANG

02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

129.000.000


RUANG

03. Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

6.620.000

03.02. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan

Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

6.620.000

DINAS PERTANAHAN

DAN TATA RUANG

04. Program Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

40.222.500

04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

40.222.500

DINAS PERTANAHAN

DAN TATA RUANG


Perencanaan

69.815.000

05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat

Daerah

39.610.000

DINAS

PERTANAHAN DAN TATA RUANG

05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah

21.680.000

DINAS PERTANAHAN

DAN TATA RUANG

05.03. Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

8.525.000


RUANG


Pelayanan Publik

8.625.000

06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

8.625.000

DINAS PERTANAHAN

DAN TATA RUANG

TOTAL 877.804.800

Tabel 4.4

Proritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Prioritas Sasaran

Daerah

Indikator

Sasaran

Daerah

Sasaran PD Indikator

Sasaran PD

Program Kegiatan Dana PD

Reformasi Birokrasi dan

Pelayanan

Publik

1. Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

meningkat

1. Nilai Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

(AKIP)

1 Pemenuhan Kebutuhan

lahan untuk

kepentingan

publik

1 Persentase pemenuhan

kebutuhan

lahan untuk

kepentingan

publik

1 Penataan, Penguasaan,

dan

Pengendalian

Pertanahan

Perencanaan Pengadaan

Tanah

64.220.000

Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang

Persiapan Pengadaan

Tanah

-

Pelaksanaan

Pengadaan

Tanah

26.885.349.800

Penataan dan

Pemanfaatan

Tanah

42.220.000

Pengendalian

dan Penyelesaian

sengketa tanah

63.731.000

Pendaftaran

Tanah

212.000.000

Infrastruktur,

Pengembangan

Wilayah, dan Tata Ruang

2.

Infrastruktur

publik wilayah meningkat

2 Indeks

Infrastruktur

wilayah

2 Kualitas

Perencanaan

Tata Ruang Meningkat

2 Jumlah

dokumen tata

ruang yang sudah

ditetapkan

2 Pengaturan

dan

Pembinaan Penataan

Ruang

Pengaturan Tata

Ruang Wilayah

dan Tata Ruang Rinci

430.650.600

Dinas

Pertanahan dan

Tata Ruang

menjadi Peraturan

Daerah (PERDA)

Pengaturan Tata

Bangunan dan Tata Lingkungan

943.440.000

Pembinaan Tata

Ruang

174.375.000

3 Nilai kinerja

pengaturan

pembinaan dan

pelaksanaan

penataan ruang

3 Pelaksanaan

dan

Pengawasan

Pertanahan

dan Penataan

Ruang

Pengendalian

Pertanahan

102.045.000

Dinas

Pertanahan dan

Tata Ruang

Pemanfaatan

Ruang

172.073.500

Pengawasan

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

130.020.000

Pengelolaan dan

Pelayanan Data

dan Informasi

Pertanahan dan

Tata Ruang

363.891.000

Tabel 4.5

Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan 2 (dua) Prioritas Pembangunan Tahun 2019

NO Prioritas

Pembangunan

Nama

Program/Kegiatan

Pagu Indikatif

(Rp.) Ket.

1 Reformasi

Birokrasi dan Pelayanan Publik

Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

322.772.300

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Kantor

224.942.300

Penyediaan Rapat-rapat, Kondultasi dan Koordinasi

97.830.000

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

429.750.000

Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

perkantoran

300.750.000

Pemeliharaan/Reh

abilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

129.000.000

Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur

6.620.000

Penyelenggaraan ketatalaksanaan

dan pengelolaan kepegawaian PD

6.620.000

Program Peningkatan

Kualitas Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah

40.222.000

Penyusunan

Laporan Keuangan Perangkat Daerah

40.222.000


Perencanaan

69.815.000

Perencanaan

Kinerja Perangkat

39.610.000

Daerah

Pengendalian Internal Perangkat

Daerah

21.680.000

Pengelolaan data

dan sistem informasi Perangkat Daerah

8.525.000

Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik

8.625.000

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

8.625.000

Program Penataan Penguasaan, dan

pengendalian Pertanahan

27.267.520.800

Perencanaan

Pengadaan Tanah

64.220.000

Persiapan Pengadaan Tanah

0


26.885.349.800

Penataan dan Pemanfaatan

Tanah

42.220.000

Pengendalian dan

Penyelesaian sengketa tanah

63.731.000

Pendaftaran Tanah 212.000.000

2 Mengembangkan sektor-sektor

unggulan daerah dan iklim investasi

yang kondusif

Program Pengaturan dan

Pembinaan Penataan Ruang

1.548.465.600

Pengaturan Tata

Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci

430.650.600

Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan

943.440.000

Pembinaan Tata Ruang

174.375.000

Program Pelaksanaan Dan

Pengawasan Pertanahan Dan

Penataan Ruang

768.029.500

Pengendalian

Pertanahan

102.045.000

Pemanfaatan Ruang

172.073.500

Pengawasan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

130.020.000

Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi


363.891.000

Dari 9 Program dan 23 Kegiatan, ada beberapa kegiatan yang secara

pendanaan masih memerlukan anggaran yang lebih dari pagu anggaran,

untuk itu perlu pencermatan kembali langkah yang perlu diambil untuk

mensiasatinya. Kegiatan tersebut antara lain pada kegiatan Pengadaan

Tanah, Tata Ruang Rinci, Tata Bangunan dan Tata Lingkungan, dan lain

sebagainya. Tabel rencana program dan kegiatan disajikan dalam tabel 4.6.

sebagai berikut:

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.04.2.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100persen 322.772.300

347.776.530

2.04.2.04.01.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran


224.942.300 PIPD,

240.176.530

Jumlah surat yang dikirim 500 Surat 500 surat

Jumlah Sarana Listrik (4 Rekeningx12) 48 rekening 48 rekening

Jumlah Sarana Telepon (1 rekening x 12) 12 rekening 12 rekenig

Jumlah Sarana Air (1 x 12) 12 rekening 12 rekening

Jumlah alat tulis kantor (ATK) 4 paket 4 paket

Jumlah komponen listrik yang tersedia 4 paket 4 paket

Jumlah bahan dan peralatan kebersihan 4 paket 4 paket

Jumlah ketersediaan surat kabar Harian KR (1 x 12) 12 rekening 12 rekening

Jumlah barang cetakan 4 paket 4 paket

Jumlah tenaga administrasi/teknik perkantoran (2 orang x 250 hari) 500 hari 500 hari

Jumlah lembar fotocopy 20000 lembar 20000 lembar

Tabel 4.7

Rumusan Rencana Program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun 2019 dan

perkiraan maju tahun 2020




Jumlah tenaga jaga malam (2 orang x 365) 730 hari 730 hari

Jumlah Peralatan kantor yang dibeli

4 jenis (komputer1, printer 2, laptop 2, almari arsip 2) buah

4 jenis (komputer1, printer 2, laptop 2, almari arsip 2) buah

Jumlah STNK Kendaraan Dinas roda 4 (empat) yang terbayar 5 Kendaraan Dinas 5 Kendaraan Dinas

Jumlah STNK Kendaraan Dinas roda 2 (dua) yang terbayar

16 Kendaraan Dinas

16 Kendaraan Dinas

THR untuk THL 4 Orang

2.04.2.04.01.01.02.

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Kabupaten Gunungkidul, DIY, Luar Daerah,

97.830.000

PIPD,

107.600.000

Jumlah makan minum rapat 540 or 540 or

Jumlah makan minum tamu 400 or 400 or

Jumlah konsultasi dan koordinasi



2.04.2.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

100persen 429.750.000

3.881.680.000

2.04.2.04.01.02.01.

Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran


300.750.000

PIPD,

1 unit pembangunan gedung kantor

3.734.280.000

Pembangunan gedung kantor untuk ruang kerja 1 paket 1 paket

Pembangunan pagar kantor 1 paket 1 paket

Pembangunan tempat parkir 1 paket 1 paket

2.04.2.04.01.02.02.

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kbupaten Gunungkidul,

129.000.000

PIPD,

147.400.000

Kode




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


Lokasi

Target Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara

5 roda empat, 16 roda dua unit

5 roda empat, 16 roda dua unit

Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit 1 paket




2.04.2.04.01.03.

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur


100persen

6.620.000

7.280.000

2.04.2.04.01.03.02.

Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah


6.620.000

PIPD,

7.280.000

Jumlah ASN yang terfasilitasi administrasi kepegawaian ASN ( Kenaikan pangkat, pensiun, gaji berkala, KP4) 30 Orang 30 Orang

2.04.2.04.01.04.

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

100persen

40.222.500

43.804.750

2.04.2.04.01.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah


40.222.500 PIPD,

43.804.750

Dokumen laporan semesteran 1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen laporan keuangan akhir tahun dan CALK 1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ 12 Dokumen 12 Dokumen

2.04.2.04.01.05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan


100persen 69.815.000

76.356.500

2.04.2.04.01.05.01.

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah


39.610.000

PIPD,

43.131.000

Dokumen LKJiP 1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen Renja dan Renja Perubahan 2 Dokumen 2 Dokumen

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Perubahan 2 Dokumen 2 Dokumen

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen

Dokumen SPM 2 Dokumen 2 Dokumen

Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2 dokumen 2 dokumen


2.04.2.04.01.05.02.

Pengendalian Internal Perangkat Daerah


21.680.000

PIPD,

23.848.000

Dokumen laporan TEPPA 12 Dokumen 12 Dokumen

Laporan Hasil Pelajsanaan Renja (Hasil Evaluasi RKPD) 4 Dokumen 4 Dokumen

2.04.2.04.01.05.03.

Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

Kabupaten Gunungkidul, DIY,

8.525.000

PIPD,

9.377.500

Dokumen profil Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen

2.04.2.04.01.06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Nilai IKM PD

79.40 8.625.000

9.487.500

2.04.2.04.01.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik


8.625.000 PIPD,

9.487.500

Dokumen pengukuran IKM 2 Dokumen 2 Dokumen

Dokumen RTP ( SPIP) 2 Dokumen 2 Dokumen

Dokumen review SOP 1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen SOP 1 Dokumen 1 Dokumen

Kode




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


Lokasi

Target Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.04.2.04.01.15.

Program Penataan, Penguasaan, dan Pengendalian Pertanahan

Jumlah luasan lahan yang dibutuhkan untuk kepentingan publik

65000 m2

27.267.520.800

28.751.251.970

2.04.2.04.01.15.01.

Perencanaan Pengadaan Tanah


64.220.000

PIPD,

70.662.000

Dokumen perencanaan tanah untuk kepentingan publik 5 Dokumen 24 Dokumen

2.04.2.04.01.15.02.

Persiapan Pengadaan Tanah


0

PIPD,

Dipergunakan apabila ada pengadaan Tanah yang lebih dari 5 ha

0

Dokumen persiapan pengadaan tanah 1 Dokumen 1 Dokumen

2.04.2.04.01.15.03.


Kabupaten Gunungkidul, DKI Jakarta,

26.885.349.800

PIPD,

28.326.088.120

Jumlah lahan/tanah untuk pelaksanaan pembangunan di Kab. GK yang akan digunakan untuk : 1. Penyelesaian TPA Kawasan Selatan 2. Penataan Kawasan Wisata Pantai Baron 3. Pembangunan BPP Rongkop dan Girisubo 4. Pembangunan Pasar Khas Gunungkidul di Patuk 5. Pembangunan SD Trowono

122400 m2

122400 m2

2.04.2.04.01.15.04. Penataan dan Pemanfaatan Tanah


42.220.000 PIPD,

46.002.000

Rekomendasi pemanfaatan tanah 5 Dokumen 5 Dokumen


2.04.2.04.01.15.05.

Pengendalian dan Penyelesaian sengketa tanah

Kabupaten Gunungkidul, DIY,Luar DIY,

63.731.000

PIPD,

75.332.850

Dokumen fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan 6 Dokumen 6 Dokumen

2.04.2.04.01.15.06. Pendaftaran Tanah Kabupaten

Gunungkidul,

212.000.000 PIPD,

233.167.000

Jumlah Sertifikaat Tanah milik Pemkab yang terbit 40 Sertifikat 40 Sertifikat

Jumlah dokumen inventarisasi tanah milik pemda di Kecamatan Wonosari 1 Dokumen 1 Dokumen


2.04.2.04.01.16. Program Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang


100persen 1.548.465.600

1.697.915.660

2.04.2.04.01.16.01.

Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci


430.650.600

PIPD,

467.775.660

Proses penetapan Perda revisi RTRW Kabupaten Gunungkidul 1 Dokumen 1 Dokumen

Proses penetapan Perda RDTRK Perkotaan Semin dan RDTRK Karangmojo 2 Dokumen 2 Dokumen


2.04.2.04.01.16.03.

Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan


943.440.000

PIPD,

1.043.140.000

Penyusunan Dokumen RTBL Perkotaan Kecamatan dan Kawasan Strategis : '- Perkotaan Kecamatan Semin '- Kawasan Strategis KoridorKarangmojo - Semin '- Kawasan Perkotaan Wonosari

3 Dokumen

3 Dokumen

Penyusunan Peraturan Bupati tentang : 1. RTBL Perkotaan Kecamatan Patuk 2. RTBL Kawasan Siung - Wediombo 3. RTBL Kawasan Perkotaan Wonosari 4. RTBL Perkotaan Kecamatan Karangmojo 5. RTBL Kawasan Strategis Koridor Gading - Wonosari 6. RTBL Kawasan Strategis Koridor Wonosari-Karangmojo

6 Peraturan Bupati

6 Peraturan Bupati

2.04.2.04.01.16.04.

Pembinaan Tata Ruang


174.375.000

PIPD,

187.000.000

Jumlah Sosialisasi Penataan Ruang (400 orang) 8 kali 8 kali

Jumlah Koordinasi Penataan Ruang Daerah 15 kali 15 kali


Kode




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


Lokasi

Target Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.04.2.04.01.17.

Program Pelaksanaan Dan Pengawasan Pertanahan Dan Penataan Ruang

Persentase Rekomendasi yang sesuai dengan tata ruang

100persen

768.029.500

990.666.600

2.04.2.04.01.17.02.



102.045.000

PIPD,

108.652.500

Pertimbangan teknis perubahan peruntukan tanah (IPT dan IPPT) 12 Dokumen 12 Dokumen

Laporan Pengendalian Pertanahan 1 Dokumen 1 Dokumen

2.04.2.04.01.17.03.

Pemanfaatan Ruang


172.073.500

PIPD,

253.891.000

Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen

Keterangan Ruang Kabupaten (KRK) 200 buah 200 buah

Rekomendasi tata ruang 50 Dokumen 50 Dokumen

Audit Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen


2.04.2.04.01.17.04.

Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang


130.020.000

PIPD,

228.723.000

Laporan pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen

Kajian Pedoman Insentif Disinsentif Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen

2.04.2.04.01.17.05. Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang


363.891.000

PIPD,

399.400.100

Pengembangan Pengelolaan Sistem informasi 1 Sistem 1 Sistem

Dokumen pemetaan tanah pemerintah Kabupaten gunungkidul 160 bidang 1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah materi informasi pertanahan dan tata ruang 4 jenis 4 jenis

Peta Tata Ruang sebagai Materi informasi tentang Tata Ruang 175 lembar

Cetak Booklet 500 Buah

Cetak Leaflet 500 Buah

Cetak Banner 25 Buah

Percetakan Materi Informasi Pertanahan dan Tata Ruang 4 Jenis


Total 30.461.820.700 35.806.219.510

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen

perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana

Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019 disusun dengan

memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, dan program

kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Tahun 2019 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang telah dan akan selalu melibatkan peran

stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam

proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat

Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten. Karena penyusunan

dokumen Rencana Kerja ini bersamaan dengan adanya review RPJMD

serta Renstra PD, maka penyusunan dokumen Renja PD berdasar pada

hal tersebut.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan

adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu

produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran

pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen

perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan

komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses

selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat,

kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus

dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan

untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang

dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang

dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen

pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja

pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program

kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan

bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-

masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan

program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya

dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai acuan

dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-

masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan

Anggaran Tahun Anggaran 2019.

e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/71_dinas... · Tata Ruang dapat...

Documents

Transcript of e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/71_dinas... · Tata Ruang dapat...