B A B I - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/71_dinas pertanahan...

Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2017

ii

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat

dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 dapat diselesaikan untuk

memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)

yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan

tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di

daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa

perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang

semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para

pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung

jawab, bersih transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan

kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam

hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui

sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang

digunakan untuk mencapainya. Akuntabilitas dalam bentuk laporan

dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber

daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan

salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan

terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten

Gunungkidul merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam

pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan

kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat

Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat

Daerah Tahun 2016-2021.


iii

Laporan Kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan

perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan

dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai salah satu

bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan pemerintahan oleh

stake holder yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan

pertanggungjawaban Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Wonosari, Februari 2018

KEPALA DINAS,

WINARYO, SH, M.Si.

NIP 19630113 199203 1 003


iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

pengelolaan sumber daya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai

konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan.

LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai

dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran

dari Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016 - 2021 yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah

LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan

bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan

yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja

utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang telah dicanangkan

pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.

Dari 2 (dua) IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun 2017,

kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, 2 (dua) IKU dapat tercapai

dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan capaian IKU Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang merupakan hasil dari upaya-upaya Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang, juga berkat dukungan Perangkat Daerah

lainnya serta masyarakat umum yang berkepentingan secara integral

dan sinergi dalam memenuhi program-program Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang pada tahun 2017.

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target

kinerja,karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak


v

segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan

datang.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi

perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah

kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar

tujuan dapat terlaksana sehingga tujuan Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan

visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang

diupayakan yaitu:

1. Melanjutkan integrasi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang;

2. Melanjutkan dan meningkatkan program kegiatan yang telah

dilaksanakan dengan dukungan alokasi dana yang representatif

termasuk akses anggaran di luar APBD;

3. Meningkatkan sistem informasi dan pengelolaan data;

4. Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana yang lebih memadai

untuk mendukung peningkatan kinerja.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan

kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional

serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang

berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan

sesuai dengan beban kerja masing-masing Kerja Perangkat Daerah serta

adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas”

berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan

berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat

modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada

pemerintah.


vi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………….. i

KATA PENGANTAR ………………………………………………………… ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………………… iv

DAFTAR ISI ………………………………………………………………….. v

BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………. 1

A. Latar Belakang ……………………………..…………….

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..………

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)..................

1

2

6

BAB II : PERENCANAAN KINERJA ….................................... 9

A. Rencana Strategis SKPD Tahun 2016 – 2021 .......

B. Rencana Kinerja 2017 ...................………………….

C. Perjanjian Kinerja 2017 ..................…………………

9

14

16

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………… 20

A. Capaian Kinerja Organisasi …………………………..

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 ....

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.................

D. Realisasi Anggaran...............................................

20

22

23

33

BAB IV : PENUTUP …………………………………………………….. 35

LAMPIRAN – LAMPIRAN :


1

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian

dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam

proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga

selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai

perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara

periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber

daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi

Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan

alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi

sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

BAB

I

PENDAHULUAN


2

Bertitik tolak dari Renstra PD Tahun 2016-2021 dan Rencana

Kinerja 2017, maka LKj IP PD yang disusun merupakan realisasi

hasil kegiatan tahun 2017 dan menyajikan laporan kemajuan

penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang kepada Bupati Gunungkidul.

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata

Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

1. Tugas Pokok

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di

bidang pertanahan dan tata ruang.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul

dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut mempunyai

fungsi sebagai berikut :

1) perumusan kebijakan umum di bidang pertanahan dan tata

ruang;

2) perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan tata

ruang;

3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di

bidang pertanahan dan tata ruang;

4) penataan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan dan

penerbitan pemanfaatan tanah pemerintah daerah;

5) fasilitasi penataan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan

dan penerbitan pemanfaatan tanah Kasultanan (SG), tanah

Kadipaten (PG), dan tanah desa;


3

6) pelaksanaan administrasi, pengendalian, dan penanganan

permasalahan pertanahan;

7) fasilitasi administrasi, pengendalian, dan penanganan

permasalahan pertanahan;

8) penyelesaian permasalahan ganti rugi tanah untuk

kepentingan umum;

9) fasilitasi pengendalian pengelolaan tanah desa;

10) penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah;

11) penyusunan dan evaluasi rencana rinci kawasan strategis

dan kawasan perkotaan;

12) penyusunan dan evaluasi rencana tata bangunan dan tata

lingkungan kawasan strategis dan kawasan perkotaan;

13) pengendalian teknis di bidang pertanahan dan tata ruang;

14) penyelenggaraan system pengendalian intern di bidang

pertanahan dan tata ruang;

15) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan

petunjuk operasional di bidang pertanahan dan tata ruang;

16) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

bidang pertanahan dan tata ruang; dan

17) pengelolaan UPT.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yaitu :

A. Kepala Dinas B. Sekretaris yang membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 2. Sub Bagian Umum

C. Bidang Pertanahan terdiri dari :

1) Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;

2) Seksi Pemanfaatan Pertanahan;

3) Seksi Sengketa Tanah;


4

D. Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang terdiri dari : 1) Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang

Rinci;

2) Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan;

3) Seksi Pembinaan Tata Ruang;

E. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan terdiri dari : 1) Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan;

2) Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang;

3) Seksi Data dan Informasi;

F. Unit Pelaksana Teknis

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut,

didukung sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai

sebanyak 29 orang pada akhir Tahun 2017. Adapun jabatan struktural

di lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebanyak 16 jabatan,

terdiri dari eselon II b = 1 jabatan, eselon III a = 1 jabatan eselon III b =

3 jabatan, dan eselon IV = 11 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai

Negeri Sipil non eselon sebanyak 2 orang.

Gambar 1.1

Sumber : Subbagian Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2017


5

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai

No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2017

1 I/a – I/d 1

2 II/a – II/d 4

3 III/a – III/d 17

4 IV/a – IV/e 7

Jumlah 29


Gambar 1.2


Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Pada Akhir Tahun 2017


6

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang

dihadapi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada tahun 2017

adalah sebagai berikut:

1) Belum optimalnya pengelolaan data pertanahan, baik Tanah

Kasultanan, Tanah Desa, dan Tanah Milik Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul yang disebabkan oleh belum adanya

Sistem Informasi Pertanahan yang memadai.

2) Masih banyaknya kasus tukar menukar Tanah Desa

(pelepasan hak) yang belum ditindaklanjuti secara administrasi

yang disebabkan oleh belum adanya validitas dan akurasi data

administrasi.

3) Masih banyaknya permohonan pemanfaatan tanah yang tidak

sesuai dengan peruntukannya disebabkan oleh lemahnya

pengawasan dalam hal perizinan pemanfaatan tanah yang

belum memperhatikan peruntukan dan tata ruangnya.

4) Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten

Gunungkidul menjadi acuan dalam penyusunan program-

program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk

memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang. Hal ini

disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparat dan

masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

5) Belum cukup operasionalnya dokumen Rencana Tata Ruang

yang ada untuk dijadikan pedoman dalam perizinan

pemanfatan ruang disebabkan oleh keterbatasan anggaran

dalam penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Rinci .

6) Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata

ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan

produktif untuk kepentingan lain. Hal ini disebabkan oleh

kurangnya sosialisasi Peraturan tentang penataan ruang.


7

7) Belum tertatanya ruang warisan budaya yang merupakan ciri

keistimewaan

Peran dan posisi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sangat

penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan

pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis di atas beberapa isu strategis yang

dapat dirumuskan adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik dalam

rangka penataan, penguasaan, dan pengendalian pertanahan;

2. Masih banyaknya perangkat desa/masyarakat yang

belum/kurang memahami kebijakan administrasi di bidang

pertanahan, sehingga kegiatan penyuluhan hukum/sosialisasi

kebijakan pertanahan perlu terus dilaksanakan;

3. Perlunya data tentang pertanahan yang valid baik Tanah Desa

(yang semula TKD) maupun Tanah Kasultanan (SG) sehingga

perlu dilakukan pendaftaran/pensertipikatan dalam rangka

fasilitasi terhadap kepastian data pertanahan;

4. Dengan banyaknya permasalahan di bidang pertanahan, perlu

adanya langkah partisipatif dan antisipatif dari Pemerintah

untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan;

5. Fasilitasi pemberian izin Gubernur kepada desa, berkaitan

dengan tertib administrasi pertanahan dan pengoptimalan

pemanfaatan tanah desa;

6. Masih banyaknya pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa

yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan

7. Masih banyaknya permasalahan tukar-menukar tanah desa

yang tidak disertai dengan data pendukung, sehingga belum

dapat ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi

permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Desa.


8

8. Perlu segera menyusun peraturan tentang Penataan Ruang

yang lebih operasional dalam bentuk Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati untuk peraturan yang lebih rinci;

9. Pentingnya peninjauan kembali RTRW kabupaten sesuai

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Tata Ruang;

10. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun

pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang di

daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin

berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan

pemanfaatan ruang yang efektif;

11. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui

pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan

masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam

perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan

pengawasan pemanfaatan ruang; dan

12. Perlunya peningkatan kesesuaian kawasan lindung,

khususnya perencanaan tata ruang di kawasan lindung

terutama di kawasan lindung setempat, suaka alam,

pelestarian alam dan cagar budaya serta kawasan lindung

geologi.

13. Perlunya pengendalian pemanfaatan ruang untuk

meningkatkan kesesuaian terhadap rencana tata ruang;

14. Kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang yang berdampak

pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian produktif.


9

D. R

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan

jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam

melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat

Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan

dalam Rencana Strategis Perangkar Daerah (Renstra Dinas Pertanahan

dan Tata Ruang) sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun

2016-2021

Rencana Strategis Dinas Perindsutrian dan Perdagangan

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun

2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-

2021. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan

pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam melaksanakan amanat

yang telah diberikan oleh masyarakat selama 5 tahun ke depan.

BAB

II PERENCANAAN KINERJA


10

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Tahun 2016-2021, aalah Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan

Tata Ruang Wilayah

Selanjutnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai

secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran Strategis dan

Indikator Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis

selama tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sasaran strategis dan ndicator kinerja

No Sasaran Indikator Kinerja

1. Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan

public meningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah

2. Akuntabilitas pengelolaan

keuangan Perangkat Daerah

Meningkat

Persentase laporan keuangan

(bulanan, semesteran, dan

tahunan ) disusun tepat waktu

3. Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan

perangkat daerah

Persentase kesesuaian program

dalam Renja PD terhadap RKPD

dan Renstra PD terhadap RPJMD

1. Pemenuhan Kebutuhan lahan

untuk kepentingan publik

meningkat

Persentase pemenuhan

kebutuhan lahan untuk

kepentingan publik

2. Kualitas Perencanaan Tata

Ruang Meningkat

Jumlah dokumen tata ruang yang

sudah ditetapkan menjadi

Peraturan Daerah (PERDA)

Persentase cakupan pengendalian tata ruang

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah menetapkan Indikator

Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor

273/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2.


11

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Strategis Indikator

Kinerja Utama Alasan/Penjelasan/Formulasi

1 Pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik meningkat

Persentase pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan public

∑ pemenuhan kebutuhan luasan lahan untuk kepentingan publik

∑ kebutuhan luasan lahan untuk kepentingan publik

2 Kualitas Perencanaan Tata Ruang Meningkat

Jumlah dokumen tata ruang yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA)

Menunjukkan jumlah kumulatif dokumen tata ruang yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA)

Persentase cakupan pengendalian tata ruang

Hasil Audit Tata Ruang

Berdasarkan pada IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan Indikator

Kinerja Program dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang Nomor 25/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Program Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Program

No SASARAN/OUTCOME/ KINERJA

UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

1. Pemenuhan

kebutuhan lahan

untuk

kepentingan

publik meningkat

Jumlah luasan

lahan yang

dibutuhkan untuk

kepentingan

publik

Rumus:

Menunjukkan jumlah luasan lahan yang

dibutuhkan untuk kepentingan publik

dalam satu tahun

Tipologi data: Non komulatif


12


UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM


2. Kualitas

Perencanaan Tata

Ruang Meningkat

Persentase

kawasan memiliki

dokumen rinci

Rumus:

∑ kawasan memiliki

dokumen rinci

∑ kawasan

x 100%


Persentase

Rekomendasi yang

sesuai dengan

tata ruang

Rumus:

∑ Rekomendasi yang sesuai

dengan tata ruang

∑ Rekomendasi tata ruang

x 100%

Tipologi data: Non komulati

3. Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

meningkat

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Perangkat Daerah

Rumus IKM:

Total dari nilai persepsi per unsur

Total unsur yang terisi

x Nilai

penimbang

Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 14 = 0,071

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus: IKM Unit Pelayanan x 25


4. Akuntabilitas

pengelolaan keuangan meningkat

Persentase

laporan keuangan disusun tepat waktu:

1. laporan bulanan

2. laporan semesteran

3. laporan tahunan

∑ laporan keuangan yang

disusun tepat waktu

∑ laporan keuangan yang disusun


x 100%

5. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah

Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana

∑ Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang sama

dengan RKPD

∑ Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD)

x 100%


13


UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM


Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Persentase kesesuaian Program dalam Renstra PD

terhadap Program dalam RPJMD

∑ Program dalam Renstra PD yang sama dengan RPJMD

∑ Program dalam RPJMD

x 100%


Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

∑ realisasi pemenuhan administrasi perkantoran

∑ administrasi perkantoran yang dibutuhkan

x 100%


Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

∑ realisasi pemenuhan sarana dan prasarana

∑ sarana dan prasarana yang direncanakan

x 100%


Persentase Aparatur Sipil Negara taat aturan

∑ ASN PD yang taat aturan

∑ ASN PD


x 100%

Program-Program

Untuk Mencapai sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang dengan melaksanakan program prioritas yaitu program yang

sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang,

sedangkan program-program penunjang atau pendukung pencapaian

sasaran strategis adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.


14

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

6. Program Peningkatan Pelayanan Publik

7. Program Penataan, Penguasaan, dan Pengendalian Pertanahan

8. Program Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang

9. Program Pelaksanaan Dan Pengawasan Pertanahan Dan Penataan

Ruang

B. RENCANA KINERJA 2017

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan

pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja

yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian

kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives) apa yang

harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan

program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk

komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan

dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah

tersebut Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyusun perencanaan

kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang. Dengan diterbitkannya Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan

Renja.


15

Rencana Kinerja Tahunan 2017 mencerminkan rencana

kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai

tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT

2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang selama tahun 2017. Target kinerja

merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama

tahun 2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat

kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat

sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan

organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.

Target sasaran untuk tahun 2017 merupakan target tahun

pertama dari Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2016-2017

dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 memuat sasaran strategis,

indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai

berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

Nilai Indeks

Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Indeks 79

2 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

meningkat

Persentase laporan

keuangan yang

disusun tepat waktu

Persen 100%

3 Kesesuaian

program dalam

dokumen

perencanaan

daerah

Persentase

kesesuaian program

dalam Renja PD

terhadap RKPD dan

Renstra PD terhadap

RPJMD

Persen 100%


16


4 Pemenuhan

kebutuhan lahan

untuk

kepentingan

publik meningkat

Persentase

pemenuhan

kebutuhan lahan

untuk kepentingan

publik

Persen 100 %

5 Kualitas

Perencanaan Tata

Ruang Meningkat

Jumlah dokumen

tata ruang yang

sudah ditetapkan

menjadi Peraturan

Daerah (PERDA)

dokumen -

Persentase cakupan

pengendalian tata

ruang

Persen 65 %

C. PERJANJIAN KINERJA 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan suatu dokumen

kontrak kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati

Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun pertama dari

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2016-2021

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan

dan Tata Ruang. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 mencerminkan

rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2016-2021. Pada

dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2017 menguraikan target kinerja

yang hendak dicapai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selama

tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang

harus dicapai selama tahun 2017 dari semua indikator kinerja yang

melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target

kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam


17

mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian

tujuan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang Tahun 2017 disusun setelah diterimanya Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 46/DPA/2017 dan diubah

seiring dengan perubahan DPA atau DPPA Nomor 111/DPPA/2017.

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Tahun 2017 sebagai berikut:


1 Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

Meningkat

Nilai Indeks

Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Indeks 79

2 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

meningkat

Persentase laporan

keuangan yang

disusun tepat

waktu

Persen 100%

3 Kesesuaian program

dalam dokumen

perencanaan daerah

Persentase

kesesuaian

program dalam

Renja PD terhadap

RKPD dan Renstra

PD terhadap

RPJMD

Persen 100%

4 Pemenuhan

kebutuhan lahan

untuk kepentingan

publik meningkat

Persentase

pemenuhan

kebutuhan lahan

untuk

kepentingan

publik

Persen 100 %


18


5 Kualitas

Perencanaan Tata

Ruang Meningkat

Jumlah dokumen

tata ruang yang

sudah ditetapkan

menjadi Peraturan

Daerah (PERDA)

dokumen -

Persentase cakupan

pengendalian tata ruang

Persen 65 %

No. Nama Program Anggaran Keterangan

1. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Rp. 275.104.600,00 APBD

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Rp. 345.750.000,00 APBD


Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Rp. 9.200.000,00 APBD


Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Rp. 33.665.000,00 APBD


Kualitas Perencanaan

Rp. 57.244.000,00 APBD


Pelayanan Publik

Rp. 5.425.000,00 APBD

7. Program Penataan,

Penguasaan, dan

Pengendalian

Pertanahan

Rp. 41.853.523.516,00 APBD

8. Program Pengaturan

dan Pembinaan

Penataan Ruang

Rp. 357.630.000,00 APBD


19

9. Program Pelaksanaan

Dan Pengawasan

Pertanahan Dan

Penataan Ruang

Rp. 315.662.400,00 APBD


20

A. Capaian Kinerja Organisasi

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa

fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan

program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen

pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong

perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran

adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik

pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di

mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan

sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan

mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa

dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan

pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam

memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik

telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas

kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang

kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi

pemerintah.

1. Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

BAB

III AKUNTABILITAS

KINERJA


21

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun

pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin

rendahnya kinerja, digunakan rumus:

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin

tingginya kinerja, digunakan rumus:

Atau

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran

menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala

ordinal yaitu:

Tabel 3.1

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori

85 ≤ X Sangat Berhasil

70 ≤ X < 85 Berhasil

55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil

X < 55 Tidak Berhasil

Realisasi

Capaian indikator kinerja = X 100% Rencana

Rencana - (Realisasi - Rencana)

Capaian indikator kinerja = X 100% Rencana

(2x Rencana) – Realisasi

Capaian indikator = X 100%

Rencana Rencana

Rencana


22

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan

berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan

capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan

jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup

berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan

nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan

jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan

adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan

realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur

kinerja DisPertanahan dan Tata Ruang tahun 2017. Pencapaian IKU

tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2017

No. Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Realisas

i Tahun 2016

Tahun 2017

Targe

t

Realisas

i

Capaia

n

Kinerja (%)

1 Pemenuhan

Kebutuhan

lahan untuk

kepentingan

publik meningkat

Persentase

pemenuhan

kebutuhan lahan

untuk kepentingan

publik

- 100

%

103,48

%

103,48

2 Kualitas

Perencanaan

Tata Ruang

Meningkat

Jumlah dokumen

tata ruang yang

sudah ditetapkan

menjadi Peraturan

Daerah (PERDA)

- - -

Persentase

cakupan pengendalian tata

ruang

- 65 % 65 % 100

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori Capaian sasaran = X 100% Jumlah indikator kinerja sasaran


23

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja

yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran 1

“ Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan PD Meningkat ”

Sasaran ini terdiri dari indikator kinerja Nilai IKM Perangkat Daerah,

indikator sasaran ini didukung dengan Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik. Untuk nilai IKM Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

target sebesar 79 dapat tercapai 78,09, sehingga masih di bawah target

namun dapat masuk dalam kategori sangat berhasil dengan capaian

98,85%. Nilai IKM Perangkat Daerah diperoleh dari merata Nilai IKM

Perangkat Daerah semester 1 dan semester 2 dengan nilai masing masing

77,04 dan 79,14

Tabel 3.3

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran “Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik Meningkat”

No. Indikator

Kinerja

Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi Capaian

Kinerja (%)

Kategori

1 Nilai

IKM PD

- 79 78,09 98,85 % Sangat

Berhasil

80 97,61

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 98,85 % Sangat

Berhasil

Dalam pencapaian target indikator sasaran tersebut dilaksanakan

program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan total anggaran

sebesar Rp. 5.425.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.387.500 atau


24

sebesar 44,01% terdapat efisiensi sebesar Rp. 3.037.500 atau sebesar

55,99% yang dirinci sebagai berikut :

No. Nama Program Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Capaian

(%)

Selisih

(Rp.)

Efisiensi

(%)

1 Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Publik

5.425.000 2.387.500 44,01 3.037.500 55,99

Jumlah 5.425.000 2.387.500 44,01 3.037.500 55,99

Permasalahan :

Pada tahun 2017, nilai IKM Dinas Pertanahan dan Tata Ruang masih

kurang dari target yang ditetapkan, dikarenakan sebagai Organisasi

Perangkat Daerah yang masing tergolong baru, sehingga masyarakat

masih banyak yang kurang mengetahui tugas dan fungsi Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul.

Sasaran 2

“ Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat ”

Sasaran ini terdiri dari 1 (satu) indikator saja yaitu Persentase

laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan. Target yang

ditetapkan untuk capaian indikator sasaran ini sebesar 100 %. Indikator

sasaran ini juga merupakan indicator yang ada pada semua perangkat

daerah dan dapat tercapai 100 % sehingga termasuk dalam kategori

sangat berhasil. Penyusunan dokumen keuangan dan perencanaan

termasuk salah satu indikator penghitungan Tambahan Penghasilan

Pegawai sehingga perangkat daerah berusaha semaksimal mungkin

dalam penyusunannya.


25

Tabel 3.4

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran “Akuntabilitas pengelolaan keuangan

meningkat”

No. Indikator Kinerja Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)


Kinerja (%)

Kategori

1 Persentase

laporan keuangan

bulanan,

semesteran dan

tahunan

- 100

%

100 % 100 Sangat

berhasil

100 % 100

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100 Sangat

berhasil

Pencapaian indicator sasaran di atas dilaksanakan dengan program

Peningkatan kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah dengan

jumlah anggaran Rp. 33.665.000,00 . realisasi anggaran sebesar Rp.

29.592.150,00 atau sebesar 87,90 % sehingga ada efisiensi sebesar Rp.

4.072.850,00 atau sebesar 12,10 % lebih jelasnya sebagai berikut :


(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Capaian

(%)

Selisih

(Rp.)

Efisiensi

(%)

1 Program

Peningkatan

Kualitas

Pelaporan

Keuangan

Perangkat

Daerah

33.665.000 29.592150 87,90 4.072.850 12,10

Jumlah 33.665.000 29.592150 87,90 4.072.850 12,10

Permasalahan :

Pada tahun 2017 tidak ada permasalahan yang berarti karena seluruh

dokumen keuangan yang harus di susun dapat diselesaikan tepat waktu

serta dapat dipertanggungjawabkan.


26

Sasaran 3

“ Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

daerah”

Sasaran ini terdiri indicator persentase kesesuaian program dalam

Renja Perangkat daerah terhadap RKPD dan Renstra Perangkat Daerah

terhadap RPJMD. Indicator sasaran ini merupakan indicator yang ada

pada semua perangkat daerah dengan target sebesar 100 % dan realisasi

100 %. Keberhasilan pencapaian taget indicator ini merupakan hasil dari

adanya koordinasi dari semua perangkat daerah sehingga dari segi

perencanaan, semua program kegiatan yang ada pada RPJMD dapat

mengalir ke Renstra, RKPD dan Renja perangkat Daerah. Pencapaian

indicator sasaran ini dicapai melalui program peningkatan Kualitas

Perencanaan.

Tabel 3.5

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran “Kesesuaian program dalam dokumen

perencanaan daerah”

No. Indikator Kinerja Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)


Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase

kesesuaian

program dalam Renja PD

terhadap RKPD

dan Renstra PD

terhadap RPJMD

- 100

%

100 % 100 Sangat

berhasil

100 % 100

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100 Sangat

berhasil

Pencapaian indicator sasaran di atas dilaksanakan dengan program

Peningkatan Kualitas Perencanaan dengan jumlah anggaran Rp.

57.244.000,00 . realisasi anggaran sebesar Rp. 43.477.400,00 atau


27

sebesar 75,95 % sehingga ada efisiensi sebesar Rp. 13.766.600,00 atau

sebesar 24,05 % lebih jelasnya sebagai berikut :


(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Capaian

(%)

Selisih

(Rp.)

Efisiensi

(%)

1 Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

57.244.000 43,477.400 75,95 13.766.600 24.05

Jumlah 57.244.000 43,477.400 75,95 13.766.600 24.05

Permasalahan :

Pada tahun 2017 tidak ada permasalahan yang berarti karena adanya

koordinasi dari semua perangkat daerah sehingga dari segi perencanaan.

Semua program kegiatan yang ada pada RPJMD dapat mengalir ke

Renstra, RKPD dan Renja perangkat Daerah.

Sasaran 4

“Pemenuhan Kebutuhan lahan untuk kepentingan publik meningkat ”

Pelaksanaan infrastruktur di wilayah Kabupaten Gunungkidul

khususnya sarana prasarana yang menunjang pengembangan pariwisata

di Kabupaten Gunungkidul terus ditingkatkan. Pembangunan sarana

prasarana tersebut diperlukan adanya lahan/tanah yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu terus adanya pengadaan

tanah/lahan guna mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan

prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta

pemerataan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul.

Dalam tahun 2017, realisasi pencapaian Pemenuhan Kebutuhan

lahan untuk kepentingan publik meningkat menunjukkan hasil yang

positif. Sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini, realisasi kinerja


28

tahun 2017 menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan lahan untuk

kepentingan publik dari target yang ditetapkan sebesar 15 lokasi

(164.268 m²) dapat tercapai 15 lokasi (169.992 m²) atau 103,48%.

Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk indikator

sasaran pertama ini.

Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pemenuhan Kebutuhan lahan untuk

kepentingan publik meningkat

No.

Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2016

Tahun 2017

Target Realisasi

Capaian

Kinerja (%)

Kategori

1 Persentase pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik

76,7 100 103,48 103,48 Sangat berhasil

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 103,48 Sangat berhasil

Kondisi pencapaian kinerja Pemenuhan Kebutuhan lahan untuk

kepentingan publik meningkat dilihat dari data historis menunjukkan

hasil positif. Capaian ini juga menunjukkan kontribusi penting dari

pemerintah dan masyarakat yang saling bersinergi.

Untuk melaksanakan Program Penataan, Penguasaan, dan

Pengendalian Pertanahan telah disediakan anggaran sebesar Rp

41.853.523.516,00 untuk 5 kegiatan dan dapat direalisasikan sebesar Rp

38.155.118.722,00 atau sebesar 91,16 % sehingga terjadi efisiensi

anggaran sebesar Rp 3.698.404.794,00 atau 8,84 %. Adapun lebih

jelasnya sebagai berikut :

No. Nama

Program

Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian

(%)

Selisih (Rp.) Efisiensi

(%)

1 Penataan,

Penguasaan,

dan

Pengendalian

Pertanahan

41.853.523.516 38.155.118.722 91,16 3.698.404.794 8,84

Jumlah 41.853.523.516 38.155.118.722 91,16 3.698.404.794 8,84


29

Permasalahan:

1. Sebagian besar kepemilikan tanah masih atas nama orang tua belum

diwariskan kepada keturunannya sehingga apabila pemberkasan

tanah harus mendapat persetujuan dari semua ahli waris.

2. Masih banyaknya permasalahan tukar-menukar tanah desa yang

tidak disertai dengan data pendukung, sehingga belum dapat

ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi permasalahan

tersendiri bagi Pemerintah Desa.

3. Masih banyaknya pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa yang

tidak sesuai dengan peruntukannya.

Solusi:

1. Adanya koordinasi dengan Kantor Pertanahan/Agraria dan Tata

Ruang Kabupaten Gunungkidul untuk memfasilitasi pensertifikatan

dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat pemilik

lahan/tanah dengan didaftarkan melalui program PRONA dan PTSL.

2. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

hal ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa

Yogyakarta untuk memfasilitasi penyelesaian tukar menukar tanah

desa dengan tanah masyarakat melalui kegiatan yang dapat dibiayai

dengan Dana Keistimewaan Bidang Pertanahan.

3. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

hal ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa

Yogyakarta untuk memfasilitasi penyelesaian pengelolaan dan

pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya melalui

kegiatan yang dapat dibiayai dengan Dana Keistimewaan Bidang

Pertanahan.


30

Sasaran 5

“ Kualitas Perencanaan Tata Ruang Meningkat ”

Dalam pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan

kesesuaian dengan tata ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul.

Pada tahun anggaran 2017 realisasi pencapaian Kualitas

Perencanaan Tata Ruang Meningkat belum sesuai yang diharapkan.

Sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini, realisasi kinerja tahun

2017 menunjukkan bahwa Kualitas Perencanaan Tata Ruang Meningkat

dari target yang ditetapkan sebesar 100 dapat tercapai 100%.

Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk indikator

sasaran pertama ini.

Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kualitas Perencanaan Tata Ruang

Meningkat

No. Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2016

Tahun 2017

Target Realisasi Capaian Kinerja

(%)

Kategori

1. Jumlah dokumen tata

ruang yang sudah

ditetapkan menjadi

Peraturan Daerah

(PERDA)

1 - - 100 Sangat berhasil

2. Persentase cakupan

pengendalian tata ruang 64,14 65 65 100 Sangat

berhasil

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100 Tidak

berhasil

Capaian Kinerja Jumlah dokumen tata ruang yang sudah

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA), sudah tercapai yaitu

penyusunan Dokumen materi teknis untuk peninjauan kembali RTRW


31

dan Penyusunan Dokumen RTBL Perkotaan Kecamatan Patuk, sehingga

pada Tahun 2018 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA).

Tahun anggaran 2017 untuk Program Pengaturan dan Pembinaan

Penataan Ruang telah disediakan anggaran sebesar Rp 357.630.000,00

dan dapat terserap sebesar Rp 320.172.511,00 atau 89,53 % sehingga

terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 37.457.489,00 atau 10,47 %.

Sedangkan untuk sasaran Cakupan Pengendalian Tata Ruang

sudah mencapai sesuai target yang ditetapkan, Adapun anggaran yang

disediakan untuk Program Pelaksanaan dan Pengawasan Pertanahan dan

Penataan Ruang sebesar Rp 315.662.400,00 dan dapat terserap sebesar

sebesar Rp 293.384.925,00 atau sebesar 92,94 % sehingga terdapat

efisiensi anggaran sebesar Rp 22.277.475,00 atau 7,06 %, adapun lebih

jelasnya sebagai berikut :

No. Nama

Program

Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Capaian

(%)

Selisih

(Rp.)

Efisiensi

(%)

1 Pengaturan

dan

Pembinaan

Penataan

Ruang

357.630.000 320.172.511 89,53 37.457.489 10,47

2 Pelaksanaan

dan

Pengawasan

Pertanahan

dan

Penataan

Ruang

315.662.400 293.384.925 92,94 22.277.475 7,06

Jumlah 673.292.400 613.557.436 91,23 59.734.964 8,77

Permasalahan:

1. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten

Gunungkidul menjadi acuan dalam penyusunan program-program

pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan

ruang yang sesuai rencana tata ruang. Hal ini disebabkan oleh


32

kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat dalam

penyelenggaraan penataan ruang.

2. Belum cukup operasionalnya dokumen Rencana Tata Ruang yang ada

untuk dijadikan pedoman dalam perizinan pemanfatan ruang

disebabkan oleh keterbatasan anggaran dalam penyusunan Rencana

Detil Tata Ruang Rinci .

3. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang,

khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk

kepentingan lain. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi

Peraturan tentang penataan ruang.

Solusi:

1. Perlu segera menyusun peraturan tentang Penataan Ruang yang lebih

operasional dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

untuk peraturan yang lebih rinci;

2. Pentingnya peninjauan kembali RTRW kabupaten sesuai amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Tata Ruang;

3. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan

sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap

kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan

maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang; dan

Selain program-program tersebut di atas, ada tiga program

pendukung sesua sasaran yaitu Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran,

dan Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.

Adapun untuk ketiga program tersebut dialokasikan anggaran sebesar

Rp. 630.054.600,00 dengan realisasi Rp. 551.099.899,00 atau sebesar

77,27 % sehingga ada efisiensi sebesar Rp. 78.954.701 atau sebesar

22,73 %.


33


(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Capaian

(%)

Selisih

(Rp.)

Efisiensi

(%)

1 Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

275.104.600 214.532.694 77,98 60.571.906 22,02

2 Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

345.750.000 331.229.705 95,80 14.520.295 4,20

3 Program

Peningkatan

Ketatalaksanaan

dan Kapasitas

Aparatur

9.200.000 5.337.500 58,02 3.862.500 41,98

Jumlah 630.054.600 551.099.899 77,27 78.954.701 22,73

D. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar Rp.

39.395.233.107 atau 91,32 % dari total anggaran Rp. 43.253.204.516

yang dialokasikan. Anggaran belanja langsung untuk program utama

sebesar Rp. 42.526.815.916 dengan realisasi sebesar Rp. 38.768.676.158

atau 91,16 %. Adapun anggaran untuk program pendukung sebesar Rp.

726.388.600 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 626.556.949 atau

86,26 %.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian

sasaran pembangunan disajikan tabel 3.8


34

Tabel 3.8

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Kinerja Anggaran

Target Realisasi Realisasi (%)

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp) Realisasi

(%)

1.

Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Meningkat

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

79 78,09 98,85

%

5.425.000 2.387.500 44,01

2.

Akuntabilitas

pengelolaan keuangan meningkat

Persentase

laporan keuangan yang disusun tepat waktu

100% 100 % 100 33.665.000 29.592150 87,90

3.

Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD

100% 100 % 100 57.244.000 43,477.400 75,95

4.

Pemenuhan kebutuhan lahan untuk

kepentingan publik meningkat

Persentase pemenuhan kebutuhan

lahan untuk kepentingan publik

100% 103,48% 103,48 41.853.523.516 38.155.118.722 91,16

5.

Kualitas Perencanaan Tata Ruang Meningkat

Jumlah dokumen tata ruang yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA)

- - 100 357.630.000 320.172.511 89,53

Persentase

cakupan pengendalian tata ruang

65% 65% 100 315.662.400 293.384.925 92,94

Jumlah 42.526.815.916 38.768.676.158 91,16

Belanja Langsung Pendukung

1.774.784.132.11 1.724.189.784,00 97,15

Total Belanja Langsung 45.027.988.648,11 41.119.422.891,00 91,32

Sumber data Laporan Keuangan PD Tahun 2017


35

LKjIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan

berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap

Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja

institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi

Perangkat Derah, LKj IP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban

dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKj

IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik

untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola

pemerintahan yang baik.

LKj IP Perangkat Daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan

manajemen kinerja merupakan wujud dukungan pertanggungjawaban

sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin

kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin

andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat

serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan

dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun

2017, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun.

Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

pada tahun 2017 adalah sangat baik, karena dari 2 (dua) sasaran yang

ditetapkan, dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang

sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah

dilakukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk memastikan

pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun

PENUTUP BAB

IV


36

demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan

kinerja ke depan.

Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat

baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab

dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam

kondisi terkait dengan persoalan inovasi kebijakan, dukungan anggaran

dan sarana prasarana, serta kesiapan Sumber Daya Manusia.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku

kepentingan dalam pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi

yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan

dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya

mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk

dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja Perangkat Daerah yang

menjadi tujuan dari penyusunan LKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini

juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan

program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan

dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna

jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan

upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKj IP benar-benar

menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan

peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang

semakin baik.

B A B I - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/71_dinas pertanahan...

Documents

Transcript of B A B I - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/71_dinas pertanahan...