KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK...
Transcript of KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK...
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 246 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I DI PERAIRAN TERMINAL KIJING
PELABUHAN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan
Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun
2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal diatur bahwa
untuk kepentingan keselamatan, keamanan berlayar,
perlindungan lingkungan maritim, serta kelancaran berlalu
lintas di perairan, pelabuhan dan terminal khusus, serta
perairan tertentu dapat ditetapkan sebagai perairan pandu;
b. bahwa sesuai hasil penelitian, evaluasi, dan verifikasi
terhadap kondisi alur-pelayaran wilayah perairan Terminal
Kijing Pelabuhan Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat
telah memenuhi kriteria faktor di luar kapal dan faktor kapal
yang mempengaruhi keselamatan berlayar untuk ditetapkan
sebagai perairan wajib pandu kelas I;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Perhubungan tentang Penetapan Perairan Wajib
Pandu Kelas I di Perairan Terminal Kijing Pelabuhan
Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- 2 -
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5731);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 203);
- 3 -
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011
tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1183);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015
tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor
AL.328/4/15/DJPL/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal
Permohonan Penetapan Perairan Wajib Pandu Pada Terminal
Kijing Pelabuhan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I DI PERAIRAN
TERMINAL KIJING PELABUHAN PONTIANAK PROVINSI
KALIMANTAN BARAT.
PERTAMA : Menetapkan Perairan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak
Provinsi Kalimantan Barat sebagai Perairan Wajib Pandu
Kelas I dengan batas titik-titik koordinat geografìs sebagai
berikut:
TitikA : 00° 33' 30.39" LU / 108° 55' 32.37" BT, ditarik
garis lurus menuju titik B;
TitikB : 00° 33' 29.95" LU / 108° 44' 49.76" BT, ditarik
garis lurus menuju titik C;
- 4 -
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
TitikC : 00° 26’ 06.71" LU / 108° 44' 49.91" BT, ditarik
garis lurus menuju titik D;
Titik D : 00° 27’ 03.82" LU / 108° 54' 31.48" BT, menyusuri
sepanjang garis pantai kembali menuju ke titik A.
Titik koordinat lokasi naik dan turun Petugas Pandu (Pilot
BoarcLing Ground) pada:
Titik A : 00° 32' 59.62" LU / 108° 50’ 11.01" BT;
Titik B : 00° 27' 08.07" LU / 108° 51’ 25.76" BT.
Lokasi perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA digambarkan dalam Peta Laut Indonesia
Nomor 283 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri
ini.
Penetapan perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA dievaluasi paling lama dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun oleh Direktur Jenderal Perhubungan
Laut.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan
pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan
Keputusan Menteri Perhubungan ini.
- 5 -
KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2020
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI
SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
8. Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perhubungan
Laut Kementerian Perhubungan;
10. Gubernur Kalimantan Barat;
11. Bupati Mempawah;
12. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak;
13. Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 246 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN PERAIRAN WAJIB
PANDU KELAS I DI PERAIRAN TERMINAL
KIJING PELABUHAN PONTIANAK PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I DI PERAIRAN TERMINAL KIJING
PELABUHAN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
"II
IIII
M I I M t V I l N m i t i H\K \l I l «MUNII
SI N< • \l SA MB \S nivj.1 PI LAI PANJAM,
r i t t i m i a i
P66 A • no Alljbuh HKtkkiI* I ' ' ~ _ lT> (i . -M
K A L I M A N T A NI
, _ -iono b 1___1--90iubj.i.nck.,1 r «»»
■ V
o j — —
• 283
PETA LAUT INDONESIA NOMOR 283
Simbol KeteranganBatas-Batas titik koordinat Perairan Wajib Pandu Kelas I diPerairan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak sebagaiberikut:Titik A : 00° 33’ 30.39" LU / 108° 55' 32.37" BT, ditarik garis
lurus menuju Titik B;Titik B : 00° 33' 29.95” LU / 108° 44' 49.76" BT, ditarik garis
lurus menuju Titik C;Titik C : 00° 26' 06.71" LU / 108° 44' 49.91" BT, ditarik garis
lurus menuju Titik D;Titik D : 00° 27' 03.82” LU / 108° 54' 31.48" BT dari Titik D
ditarik garis menyusuri pantai.
PBG
0Titik koordinat lokasi naik dan turun Petugas Pandu (Pilot
Boarding Ground) sebagai berikut:Titik A : 00° 32' 59.62” LU / 108° 50' 11.01" BT
Titik B : 00° 27' 08.07" LU / 108° 51' 25.76" BT
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI