KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG...
Transcript of KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG...
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 585 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I
PADA SUNGAI DANAU SATIJI DAN BUNATI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Memmbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KP 285 Tahun 2013 tentang Penetapan Perairan Wajib
Pandu Pa da Perairan Sungai Danau Satui Provinsi
Kalimantan Selatan, Perairan Sungai Danau Satui telah
ditetapkan sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas I;
b. bahwa dengan meningkatnya kunjungan kapal dan kegiatan
alih muat kapal (iranshipraeat) muatan batu bara di Perairan
Sungai Danau Satui serta beberapa terminal untuk
kepentingan sendiri di Bunati, untuk menjamin keselamatan
pelayaran, perlindungan lingkungan maritim serta
kelancaran berlalu lintas perlu dilakukan perluasan Perairan
Wajib Pandu Kelas I pada Perairan Sungai Danau Satui dan
Bunati Provinsi Kalimantan Selatan;
c. bahwa berdasarkan hasii penelitian evaluasi, dan verifikasi
terhadap kondisi alur-pelayaran pada Perairan Wajib
Pandu Kelas I pada Perairan Sungai Danau Satui, telah
memenuhi kriteria faktor di haar kapal dan faktor kapal yang
merapengaruhi keselamatan bei'layar, sehingga. dapat
diberikan perluasan perairan wajib pandu;
- 2 -
Mengingat :
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Perhubungan tentang Penetapan Perairan Wajib
Pandu Kelas I Pada Perairan Sungai Danau Satui dan
Bunati Provinsi Kalimantan Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
- 3 -
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014
tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2033);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015
tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
- 4 -
Memperhatikan:
Menetapkan
PERTAMA
Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor
PP.304/1/19/DJPL-8 tanggal 18 Januari 2018 perihal
Usulan Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Sungai
Danau Satui dan Bunati, Provinsi Kalimantan Selatan;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I PADA
SUNGAI DANAU SATUI DAN BUNATI PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN .
Menetapkan Perairan Sungai Danau Satui dan Bunati di
Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Perairan Wajib Pandu
Kelas I, dengan batas-batas yang ditandai dengan titik
koordinat meliputi perairan pelayaran dan daerah berlabuh
jangkar (anchorage area) di Perairan Sungai Danau Satui
sampai Sungai Sebemban Bunati dengan batas-batas
sebagai berikut:
dimulai garis lurus dari Titik A: 03°-53'-00.00". LS/115°-20'-
00.00."BT, ke Titik B : 04°-09'-00.00".LS/115°-24'-00.00."BT,
dan Titik C: 03°-58'-00.00".LS/115°-45'-00.00."BT, sampai
ke Titik D:03°-43'-00.00". LS/ 115°-44'-00.00.”BT. kemudian
menyusur pantai melalui Titik E: 03°-44'-18.00".LS/115°-
38'-48.00".BT, di Sungai Sebemban Bunati, menyusur
pantai pada muara Sungai Satui di Titik F: 03°-48'-
54.00".LS/ 115°-28'-58.00".BT menyusur sungai ke Titik G: 03°-48'-18.00".LS/ 115°-28'-28.00".BT dan Titik H: 03°-48'-
18.00".LS/ 115°-28'-22.00".BT, menyusur sungai sampai ke
Titik I:03°-48'-54.00".LS/115°-28'-42.00".BT, di muara
Sungai Satui kemudian menyusur pantai kembali ke titik A.
- 5 -
KEDUA : Lokasi Naik dan Turun Petugas Pandu (Pilot Boarding Ground)
pada titik kooordinat:
04°-02'-00.00". LS / 115°-37'-00.00". BT
KETIGA : Lokasi perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA digambarkan dalam Peta Laut Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan
dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan
Menteri ini .
KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KP 285 Tahun 2013 tentang
Penetapan Perairan Wajib Pandu Pada Perairan Sungai
Danau Satui Provinsi Kalimantan Selatan, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
- 6 -
KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2018
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI
SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
10. Gubernur Kalimantan Selatan;
11. Bupati Tanah Bumbu;
12. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui;
13. Ketua Umum DPP Indonesian National Ship Owners Association (INSA).
Salinan sesuai dengan aslinya
JIRO HUKUM,
I H., SH. DESS ama Muda (IV/c)
1023 199203 1 003
LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 585 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I PADA SUNGAI DANAU SATUI DAN BUNATI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LOKASI PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I PADA SUNGAI DANAU SATUI DAN BUNATI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
1 .N D O N H S 1 A.M IIM A K T A N -PANTA1 SELATAN"TANJUNC PtTLNG mca SELAT LADT £ £ *
ALL'R PELAYARAN SATUI m . SELAT LAUT _ ___ >■
if
V*B K lM B fR PTTA L .W T 1 N B O M # 5 0 M 0 K
I S O & 396
S IM B O L K ETER ANG ANM e l i p u t i p e r a i r a n p e l a y a r a n d a n d a e r a h b e r l a b u h j a n g k a r d i p e r a i r a n
s u n g a i d a n a u s a t u i s a m p a i S u n g a i S e b e m b a n B u n a t i d e n g a n b a t a s -
b a t a s s e b a g a i b e r i k u t :
M e l i p u t i p e r a i r a n a l u r - p e l a y a r a n d a n d a e r a h b e r l a b u h j a n g k a r
(a n c h o r a g e a r e a ) d i P e r a i r a n S u n g a i D a n a u s a t u i s a m p a i S u n g a i
S e b e m b a n B u n a t i d e n g a n b a t a s - b a t a s s e b a g a i b e r i k u t :
d i m u l a i g a r i s l u r u s d a r i T i t i k A: 0 3 ° - 5 3 ' - 0 0 . 0 0 " . L S / 1 1 5 ° - 2 0 ' - 0 0 . 0 0 . " B T ,
k e T i t i k B : 0 4 ° - 0 9 ' - 0 0 . 0 0 \ L S / 1 1 5 ° - 2 4 ' - 0 0 . 0 0 . ,,B T , d a n T i t i k C: 0 3 ° - 5 8 ' -
0 0 . 0 0 ” . L S / 1 1 5 ° - 4 5 ' - 0 0 . 0 0 . ” B T , s a m p a i k e T i t i k D : 0 3 ° - 4 3 ’ - 0 0 . 0 0 " .
L S / 1 1 5 ° - 4 4 ' - 0 0 . 0 0 . ” B T . k e m u d i a n m e n y u s u r p a n t a i m e l a l u i T i t i k E: 0 3 <,- 4 4 ' - 1 8 . 0 0 " . L S / 1 1 5 ° - 3 8 ' - 4 8 . 0 0 ” . B T , d i S u n g a i S e b e m b a n B u n a t i ,
m e n y u s u r p a n t a i p a d a m u a r a S u n g a i S a t u i d i T i t i k F: 0 3 ° - 4 8 ' -
5 4 . 0 0 " . L S / 1 1 5 ° - 2 8 ' - 5 8 . 0 0 " . B T m e n 5r u s u r s u n g a i k e T i t i k G: 0 3 ° - 4 8 ' -
1 8 . 0 0 " . L S / 1 1 5 ° - 2 8 ' - 2 8 . 0 0 " . B T d a n T i t i k H: 0 3 ° - 4 8 ' - 1 8 . 0 0 ” . L S / 1 1 5 ° -
2 8 ' - 2 2 . 0 0 " . B T , m e n y u s u r s u n g a i s a m p a i k e T i t i k I : 0 3 ° - 4 8 ' -
5 4 . 0 0 " . L S / 1 1 5 ° - 2 8 ' - 4 2 . 0 0 " . B T , d i m u a r a S u n g a i S a t u i k e m u d i a n
m e n y u s u r p a n t a i k e m b a l i k e t i t i k A.
d )Lokasi naik dan tu run Petugas Pan du (P i l o t b o a r d i n g G r o u n d )
# 04°-02 '-00 .00". LS/ 115°-37 ’-00 .00 .”.BT
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADISalinan sesuai dengan aslinya
JIRO HUKUM,
cama Muda (IV/c) »1023 199203 1 003