MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 256 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI UNTUK

MENYELENGGARAKAN PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan

Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan

Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta

Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2020, pemerintah dapat melakukan kebijakan pemulihan

ekonomi nasional melalui belanja negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2019 tentang

Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan

Strategis Nasional, telah diatur penyelenggaraan

pelayanan angkutan penumpang umum pada kawasan

strategis nasional di kawasan pariwisata dan simpul

- 2 -

transportasi dapat dilaksanakan melalui penugasan

kepada Perusahaan Umum (Perum) DAMRI;

c. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan

angkutan penumpang umum pada kawasan strategis

nasional dan mendukung kegiatan pemulihan ekonomi

nasional melalui dukungan subsidi angkutan jalan, perlu

dilakukan penugasan kepada Perusahaan Umum

(Perum) Damri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang

Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Damri

untuk Menyelenggarakan Pelayanan Angkutan

Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional

Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5594);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang

Perusahaan Umum (Perum) Damri (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

- 3 -

Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan

Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan

Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta

Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun

2019 tentang Pelayanan Angkutan Penumpang Umum

pada Kawasan Strategis Nasional (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 853);

- 4 -

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI

UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN ANGKUTAN

PENUMPANG UMUM PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2020.

: Memberikan Penugasan untuk Menyelenggarakan Angkutan

Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional Tahun

Anggaran 2020 kepada:

a. Nama Perusahaan :

b. Dasar Pendirian :

c. Alamat :

d. NPWP :

e. Nama Direktur Utama :

Perusahaan Umum (Perum)

DAMRI

Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2018 tentang Perusahaan

Umum (Perum) Damri

Jalan Matraman Raya No. 25

Jakarta Timur, 13140

01.001.633.5-093.000

Setia Numi Milatia Moemin.

: Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan

paling lama tanggal 31 Desember 2020.

: Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

berdasarkan pada trayek yang ditetapkan oleh Direktur

Jenderal Perhubungan Darat dalam rangka pelaksanaan

program pemulihan ekonomi nasional.

: Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

diberikan kompensasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan

Darat.

- 5 -

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

: Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA, Perusahaan Umum (Perum)

DAMRI wajib:

a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lalu

lintas dan angkutan jalan serta peraturan perundang-

undangan lainnya;

b. melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian

kerja/kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat dengan direktur utama atau pejabat

yang dikuasakan;

c. melaksanakan pencatatan penyaluran dana kompensasi

Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Penumpang

Umum pada Kawasan Strategis Nasional Tahun

Anggaran 2020 sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum; dan

d. melaporkan secara tertulis pelaksanaan Penyelenggaraan

Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan

Strategis Nasional Tahun Anggaran 2020 setiap bulan

kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

: Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

dituangkan dalam perjanjian antara Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) Satuan Kerja Direktorat Angkutan

Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun

Anggaran 2020 dengan Direktur Utama Perusahaan Umum

(Perum) DAMRI atau yang dikuasakan.

: Kompensasi Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan

Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional Tahun

Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEEMPAT dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Angkutan Jalan

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran

2020 dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6 -

KEDELAPAN :

KESEMBILAN :

KESEPULUH :

Dalam hai setelah dilakukan verifikasi terdapat kekurangan

kompensasi Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan

Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional Tahun

Anggaran 2020, Perusahaan Umum (Perum) DAMRI tetap

melanjutkan pengoperasian angkutan penumpang umum

tersebut sampai dengan akhir tahun anggaran 2020.

Kekurangan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDELAPAN dibayarkan oleh Pemerintah melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara perubahan pada tahun

berjalan atau tahun anggaran berikutnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan

pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan

Menteri ini.

- 7 -

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal

1 September 2020.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;3. Menteri Keuangan;4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;6. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal

Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;8. Direksi Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.

jsuai dengan aslinya

IO HUKUM,

ADJI HERPRIARSONO