KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA...

33
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 118 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK BANDAR UDARA ARUNG PALAKKA BONE DI KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 457 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, rencana induk bandar udara pada bandar udara yang beroperasi harus disesuaikan; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap studi Rencana Induk Bandar Udara Arung Palakka di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Bandar Udara Arung Palakka di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

Transcript of KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA...

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 118 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK BANDAR UDARA ARUNG PALAKKA

BONE DI KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 457 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, rencana

induk bandar udara pada bandar udara yang beroperasi

harus disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap studi

Rencana Induk Bandar Udara Arung Palakka di

Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, telah

memenuhi persyaratan administratif dan teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk

Bandar Udara Arung Palakka di Kabupaten Bone Provinsi

Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4956);

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang

Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4075);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang

Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar

Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5295);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun

2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun

2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi

Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 757) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Tata

Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

842);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit

Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata

r

Memperhatikan :

Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat

atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 814);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun

2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

695);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun

2016 tentang Tata Cara Dan Prosedur Pemberian Izin

Mendirikan Bangunan Bandar Udara dan Persetujuan

Pengembangan Bandar Udara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1031);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun

2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139)

tentang Bandar Udara (Aerodrome) (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1295);

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 101 Tahun

2017 tentang Perubahan Nama Bandar Udara di

Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan menjadi

Bandar Udara Arung Palakka;

1. Surat Rekomendasi Gubernur Sulawesi Selatan Nomor

553.2/6134/Dishub tanggal 26 Agustus 2017 tentang

Rekomendasi Rencana Induk Bandar Udara Arung

Palakka;

- 3 -

- 4 -

2. Surat Bupati Bone Nomor 553/1569/IX/DISHUB Tanggal

20 September 2017 perihal Kesanggupan Penyediaan

Lahan Untuk Pembangunan Bandar Udara;

3. Surat Bupati Bone Nomor: 553/1570/IX/DISHUB tanggal

20 September 2017 tentang Kesanggupan Untuk

Mengamankan Dan Mengendalikan Tataguna Lahan

Sekitar Bandar Udara;

4. Surat Bupati Bone Nomor: 553/1571/IX/DISHUB tanggal

20 September 2017 tentang Keterangan Lokasi Bandar

Udara Arung Palakka Tidak Terletak Di Kawasan Hutan

Lindung;

5. Surat Rekomendasi Bupati Bone Nomor:

553/ 1572/IX/DISHUB tanggal 20 September 2017

tentang Persetujuan Rencana Induk Bandar Udara Arung

Palakka di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;

6. Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

Arung Palakka Bone Kepada Menteri Perhubungan Nomor

AU. 103/A-001 /X/AP-BNE/2017 tanggal 31 Oktober 2017

perihal Permohonan Penetapan Rencana Induk Bandar

Udara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

RENCANA INDUK BANDAR UDARA ARUNG PALAKKA DI

KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN.

PERTAMA : Bandar Udara Arung Palakka yang berada di Kabupaten

Bone Provinsi Sulawesi Selatan dengan referensi pada

titik ujung landas pacu TH.29 terletak pada koordinat

geografis 4° 27’ 41,797” Lintang Selatan (LS) dan 120° 18’

55,996” Bujur Timur (BT) atau pada koordinat X=

20.000 meter dan Y= 20.000 meter dimana sumbu X

berhimpit dengan sumbu landas pacu yang mempunyai

azimuth 111° 10’ 22,065”-291° 10’ 22,065” terhadap arah

utara geografis dan sumbu Y melalui ujung landas pacu

TH.29 tegak lurus sumbu X.

- 5 -

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

: Lokasi dan titik-titik ujung landas pacu bandar udara

sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini

: Titik referensi bandar udara/Aerodrome Reference Point

[ARP] Bandar Udara Arung Palakka di Kabupaten Bone

Provinsi Sulawesi Selatan ditentukan lebih lanjut oleh

Direktur Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Bandar Udara Arung Palakka di Kabupaten Bone Provinsi

Sulawesi Selatan merupakan Bandar Udara dengan

Hierarki Pengumpan (Spoke) dan diselenggarakan oleh

Unit Penyelenggara Bandar Udara Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara.

: Luas lahan untuk kebutuhan pembangunan dan

pengembangan Bandar Udara Arung Palakka di

Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana

dimaksud pada Diktum PERTAMA seluas kurang lebih

62,0738 Hektar (Ha), terdiri atas:

a. luas lahan eksisting seluas kurang lebih 45,6454

Hektar (Ha); dan

b. luas lahan pengembangan seluas kurang lebih

16,4284 Hektar (Ha).

: Rencana Induk Bandar Udara Arung Palakka di

Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, terdiri dari:

a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan

penumpang dan kargo;

b. kebutuhan fasilitas;

c. tata letak fasilitas;

d. tahapan pelaksanaan pembangunan;

e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; dan

f. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP).

- 6 -

KETUJUH : Penyelenggara Bandar Udara Arung Palakka di Kabupaten

Bone Provinsi Sulawesi Selatan, wajib memenuhi aspek

keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Penyelenggara bandar udara dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) tahun wajib melengkapi dokumen daerah

lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan, dan

batas kawasan kebisingan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Menteri ini dan harus mendapat

persetujuan Menteri Perhubungan.

KESEMBILAN : Penyelenggara bandar udara berkewajiban untuk:

a. menyusun teknik terinci fasilitas pokok bandar

udara; dan

b. menyusun analisa dampak lingkungan terhadap

pembangunan dan pengoperasian bandar udara.

KESEPULUH : Pembiayaan yang timbul atas Rencana Induk Bandar

Udara Arung Palakka di Kabupaten Bone Provinsi

Sulawesi Selatan dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Rencana Induk Bandar Udara Arung Palakka di

Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana

dimaksud pada Diktum KEENAM berlaku untuk jangka

waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali

setiap 5 (lima) tahun.

KEDUABELAS : Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA wajib

memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan

Udara.

KETIGABELAS : Dalam hal penyelenggara bandar udara tidak memenuhi

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDELAPAN dan Diktum KESEMBILAN, maka terhadap

rencana induk dimaksud akan ditinjau kembali.

- 7 -

KEEMPATBELAS : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri

ini.

KELIMABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Mei 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;3. Menteri Sekretaris Negara;4. Menteri Keuangan;5. Menteri Dalam Negeri;6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;9. Menteri Badan Usaha Milik Negara;10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para

Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;12. Gubernur Sulawesi Selatan;13. Bupati Bone Provinsi Sulawesi Selatan;

14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan; dan15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.

Y=20.000

Y= 19.750-

-Y -2 0 .2 5 0

Y= 20.000

Y= 19.500

Y=19.250 -

- Y=19.750

TABEL K00RD INAT TITiK LANDAS PACU BANDARA :

-Y = 19.500

- Y=19.250

125___________________

0 250

□ □

TITIKSISTEM ACS SISTEM UTM KOORDINAT GEOGRAFlS WGS’84 E L E V A S I

LS BT M S L AES

X (M ) Y (M ) X (V ) Y (M ) 0 • •• 0 • •• (M ) (M )

TH.1 1.EKS 18798 .987 2 0 0 0 0 .0 0 0 200959 .231 9 5 0 6 7 3 8 .5 9 5 4 27 27.551 120 18 19 .746 23 .849

TH.29.EKS 2 0 0 0 0 .0 0 0 20 0 0 0 .0 0 0 2 0 2 0 7 9 .1 7 0 950 6304 .811 4 27 41 .797 120 18 5 5 .9 9 6 16.404 0 .0 0 0

~r~

« Jalan

= Jalan Tanah V \ = Pagar Bandara

= Irlgasl

= Pemuklman

V

BANGUNAN FASILITAS EKSISTING BANDARA

NO KETERANGAN

1 Kantor Bandara

2 Musholla

3 Terminal Bandara

4 PK-PPK

5 Kantln

6 Gd.Genset

7 Perumahan Pegawal Bandara

8 So lar Panel

9 Pos Jaga

10 Tam an Heteo

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 118 TAHUN 2 0 1 9

TANGGAl : 27 MEI 2019

KEMENTERIAN PERHUBUNGANMENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

t td .

BUDI KARYA SUMADI

RENCANA INDUK BANDAR UDARA ARUNG PALAKKA KABUPATEN BONE, PROVINSI SULAWESI SELATAN

NAMA GAM BAR NOMOR LEMBAR

LAYOUT EKSISTING 1 6J

D V O R

2 0 0 TAHAP II 1 2 0 0 EKSISTING

Rencana Relokasi 3alan

TABEL KOORDINAT TITIK LANDAS PACU BANDARA

TITIKSISTEM ACS SISTEM UTM KOORDINAT CEOGRAFiS WGS’84 ELEVASI

LS BT M S L AES

X (M ) Y (M ) X (M ) Y (M ) 0 • •• 0 • (M ) (M )

TH.1 1 .RIP 18400 .000 2 0 0 0 0 .0 0 0 2 0 0 5 8 7 .1 7 7 9 5 0 6 8 8 2 .7 0 2 4 27 22 .819 120 18 7 .7 0 4 23 .849 7.445

TH.1 1.EKS 18798 .987 2 0 0 0 0 .0 0 0 200959 .231 9 5 0 6 7 3 8 .5 9 5 4 27 27.551 120 18 19 .746 23 .849

TH.29.EKS 2 0 0 0 0 .0 0 0 2 0 0 0 0 .0 0 0 2 0 2 0 7 9 .1 7 0 9 5 0 6304 .81 1 4 27 41 .797 120 18 55 .996 16.404 0 .0 0 0

LECENPA:I l EKSISTING

M i TAHAP I

m TAHAP II

I l PENYEOIAAN LAHAN

I — I PAGAR BANOARA

I ------1 PEMBATAS FASIUTAS

l = l JALAN

[ l ARAH AllRAN

k - C l SUNGAI

BANGUNAN

V_________

FASIUTAS SIS! OARAT:

No FASIUTAS No. FASIUTAS

12.

2a.2b.34.5.

So6.7. 7o. 7b 7e.8.9.10.

Terminal PenumpongPorkir Mobil PenumpongPorkir Motor PenumpongPorWr ToxiMasjidKontinKontor 8MKG (Lohon)Tomon Meteorologi (Lohon)Korgo (Lohon)Menoro Pengowos AIRNAV (Lohon) Kontor Admin AIRNAV (Lohon) Rumoh Genset AIRNAV (Lohon) Menoro Air AIRNAV (Labon) Bongunon PKP-PK Lopongon llpocoro Bongunon Adminietrasi

11.12.1314 15. ie .171815 20. 21. 22. 2324.25.26. G.

Bongunon Operaei Workshop Rumoh Omoe Poe Jogo Rumoh Geneet Rumoh Pompo Auk)Kontor Keomonon 0ok A'rBok Sompoh OPPU (Lahan)Solor Ponel WTP (Lohon)Toilet Umum (Lohon) GSE Pork Geneet Solor Ponel G1-C9 - Pintu Pogor

LAMPIRAN II.A

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 118 TAHUN 2 0 1 9

TANGGAL : 27 MEI 2019W KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

t td .

BUDI KARYA SUMADI

RENCANA INDUK BANDAR UDARA ARUNG PALAKKA KABUPATEN BONE, PROVINSI SULAWESI SELATAN

NAMA GAM BAR

RENCANA INDUK BANDAR UDARA

NOMOR LEMBAR

r o?CO

oo

CO8COcd

oo

cdooCT)

8CN(T>

Y= 19.600

Y= 19.700

Y= 19.400

Y= 19.800 -Y = 19.800

Y=19.900 OY= 19.900

I.EGENDA:

I EKSISTING

TAHAP I

r ~ ~ ] TAHAP II

I I PENYEDIAAN LAHAN

PAGAR BANDARA

I ------- 1 PEMBATAS FASIUTAS

JALAN

ARAH AURAN

SUNGAI

BANGUNAN

FASILITAS SISI DARAT;

No. FASIUTAS No. FASIUTAS

1. Terminal Penumpong 11. Bongunon Opero9i2. Parkir Mobil Penumpang 12. Workshop

2o. 13. Rumoh Dinas

2b. 14. Pos Jogo

3. Masjid 15. Rumoh Genset4. Kantin 16. Rumoh Pom pa5. Kontor BMKG (Lohon) 17. Auk)5o. Tainan Melooioloqi (Laban) 18. Kontor Keomancn6. Kargo (Lohon) 19. Bak Air7. Menoro Pengowas AIRNAV (Lchan) 20. Bok Sompoh

7a, Kantor Admin AIRNAV (Lahon) 21. 0PPU (Lohon)7b. Rumoh Genset AIRNAV (Lahan) 22. Fosilitos Solar Ponel7c. Menoro Air AJRNAV (Lohon) 23. WTP (Lohon)8. Bongunon PKP-PK 24. Toilet Umum (Lahan)9. Lopongon Upccaro 25. GSE Pork10. Bongunon Administrasi G. G1-G9 ■ Pintu Pagar

LAMPIRAN II.B

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

N 0M 0R : KP 118 TAHUN 2 0 1 9

TANGGAL : 2 7 MEI 2019

KEMENTERIAN PERHUBUNGANMENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

t t d .

BUDI KARYA SUMADI

RENCANA INDUK BANDAR UDARA ARUNG PALAKKA KABUPATEN BONE. PROVINSI SULAWESI SELATAN

NAMA GAMBAR N0M 0R LEMBAR

TATA LETAK FASILITAS SISI DARAT

3 6J

lE ffE N D A :

I I LAHAN EKSISTING = 45,6454 Ha

lahan pengembangan = 16,4284 Ha / i dengan dslinyo

TOTAL = 62,0738 Ho “t/ k , HUKUM,

E.1 - E.63 = BATAS LAHAN EKSITING * y - '{ f ~ ^ T \ m 1 * P.1 - P.24 = BATAS LAHAN PENGEMBANGAN U , A 1

LAMPIRAN II.C

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 118 TAHUN 2 0 1 9

TANGGAL : 2 7 MEI 2 0 1 9

ft KEMENTERIAN PERHUBUNGANMENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

t td .

BUDI KARYA SUMADI

RENCANA INDUK BANDAR UDARA ARUNG PALAKKA KABUPATEN BONE, PROVINSI SULAWESI SELATAN

NAMA GAMBAR NOMOR LEMBAR

HERPRIARSONO KEBUTUHAN LAHAN BANDAR UDARA 4 6

Y=20.000 -Y=20.000

Y=19.500 Y= 19.500

Y= 19.000 Y= 19.000

Y= 18.500 Y= 18.500

Y=30.000

=20.000—

= 15.000—

= 10.000—

=5.000 —

LOKASIBANDAR UDARA ARUNG PALAKKA - BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Muoro Cenrora

Awangpoll* * Salo Adortglas*

. AJonggolung

\ Mocedde

KAJUPATEN » C

tfCAMATAN AJANPALE Loccopo

’ Moreop*

DAFTAR KOORDINAT OBJEK OBSTCLE

No

SIS TIM KOOROtNAT ELEVASI KELEBIHAN POSISI

§ BANDARA (ACS) GEOGRAFIS WGS-84 PUNCAK OBYEK PERM. KKOP TINGG4 PADA

OBSTACLE X Y LIN TANG SELATAN BUJUR TIMUR MSL ACS MSL AES (OBSTACLE) KAWASAN

(•»> (m) • (m) (m| (m) (m) (m) KKOP1 Antenna SSB 18654 58 19780 16 4 27 34 870 120 18 18 825 47 91 31 51 31 71 15 31 1620 KDPTR2 BTS 16293 29 20969 67 4 26 28 457 120 17 15 578 97 62 81 21 64 40 48 00 33 21 KDPHO3 BTS 16356 05 20943 97 4 26 29 980 120 17 17.169 97 65 81 25 64 40 48 00 33 25 KDPHD4 BTS 1641497 17977.10 4 28 24 276 120 17 44 248 10892 92 52 64 40 48 00 44 52 KDPHO5 BTS 23997 90 20550 49 4 28 12536 120 21 3 175 86 19 69 79 64 40 48 00 21.79 KAPDL-TH 116 Lamp Apron 1901851 19607 59 4 27 35 964 120 18 24 098 2915 12 74 27 03 1063 2 12 KDPTR7 Potion 18791 11 20114 14 4 27 24 000 120 18 20 857 3957 2317 2203 563 1754 KPU8 Pohon 1882504 20143 65 4 27 23 509 120 18 22 230 40 84 24 43 21 87 547 18 97 KPU9 Potion 1886019 20111 29 4 27 24 906 120 18 22 909 37 80 21.40 21.71 530 16 10 KPU10 Rumah 18634 30 19642 52 4 27 30 369 120 18 12914 2997 1356 23 83 7 42 6.14 KDPTR11 Rumah 18645 29 1965411 4 27 30148 120 10 13363 30 15 13 75 2271 630 745 KPU12 Runah 1866361 19665 25 4 27 29911 120 18 13 772 3005 1365 2267 626 738 KPU13 Rimah 18C67 68 19686 41 4 27 29 375 120 18 14464 28 96 1256 22 60 620 636 KPU14 Tang latrfc 18682 81 1669769 4 27 29 273 120 16 15031 3202 1561 22 53 6 13 948 KPU15 Tang Latrfc 18725 25 19963 39 4 27 27 786 120 18 17068 2966 1325 22 34 593 732 KPU16 Tang Lrstr* 18761 93 19687 51 4 27 30 520 120 18 17296 30 80 1440 2216 576 864 KPU17 Tang Lstr* 18716 18 20042 73 4 27 25 275 120 18 17 752 3004 1363 22 38 5 97 766 KPU18 Tang listrik 18707 81 20118 75 4 27 22 873 120 18 18 398 3015 13 75 22 42 6 01 773 KPU19 Tang Latrfc 18874 91 19610 73 4 27 34 186 120 18 19801 32 67 1626 27 25 1065 542 KDPTR20 Tang Latrfc 18929 51 19787 53 4 27 35 536 120 18 21.175 33 32 10 92 30 31 13 91 301 KDPTR21 Tang LWnk 18999 64 19762 42 4 27 37 128 120 18 22 995 34 45 1805 33 57 1717 088 KDPTR22 Wntteodc 16956 82 19915 98 4 27 31 969 120 18 23 517 2731 1090 21 26 485 605 KPU

KAPOL >l(m u aAK ii

— Y=25.000

E 2.4Gar«cdng

BULU LAKPtX?

Lonpoko 2

—Y=30.000

TTT1K REFERENSI PENGUKURAN TKG CM3

AZIMUTH LANOAS PACU

PANJANG LANOAS PACU

04- 32’ 16.551* IS 120 19* 43.712' BT

19.5 m (MSI)

111- 10- 22.065' 291' 10' 22.065"

KIASIDKASI LANOAS PACU

KET1NGGIAN AUBANG

TfTlK REFERENSI I TH.29 RIP

TTT1K REFERENSI ■ TR11 EKS

INSTRUMEN NON PRESISI NOUOR KODE 3

TH.1I - 7.4ASm(A£S) / 23^49m(MSl)

TH.29 - 0.000m(AES) / 16,404n(MSE)

4 27' 41.7971S

»|l20* 18' 55,996*BT

4 ' 27' 22.8191S 'h20- 18' 07.704'BT

*=20000,000 Y-20000.000 i X=18400.000 iY=20000,000 i X= 16798,937 m 4 ' 2T 27,551 I S Y=20000.000 m 120 18' 19,746'BT

OAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS KAWASAN

PERHUBUNGAN REPUBUKINOONESIA 118TAHUN2019

TANGGAl : 27 MEI2019__________________________________

‘ KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBUK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

RENCANA INDUK BANDAR UDARA ARUNG PALAKKA KABUPATEN BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NAMAGAMBAR:

KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

NOMOR LEMBAR

J

- 8 -

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 118 TAHUN 2019

TENTANGRENCANA INDUK BANDAR UDARA ARUNG

PALAKKA DI KABUPATEN BONE PROVINSI

SULAWESI SELATAN.

RENCANA INDUK

I. Prakiraan Permintaan Kebutuhan Pelayanan Penumpang dan Kargo

Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara untuk

memenuhi kebutuhan operasi penerbangan dan pelayanan bandar udara

dilakukan terutama berdasarkan perkembangan lalu lintas angkutan

udara sebagaimana tercantum pada Tabel I.

Tabel I

PRAKIRAAN PERMINTAAN JASA ANGKUTAN UDARA

BANDAR UDARA ARUNG PALAKKA DI KABUPATEN BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO URAIANEKSISTING

(2017)TAHAPI TAHAP II KETERANGAN

1 Pergerakan Penumpang Pnp)

a. Tahunan 1.039 50.831 67.053 Penumpang

b. Harian 12 152 232 Penumpang

c. Jam Sibuk 8 86 112 Penumpang

2 Pergerakan Pesawat (Pesawat)

a. Tahunan 832 1.976 2.184 Pesawat

b. Harian 4 6 6 Pesawat

c. Jam Sibuk 2 2 2 Pesawat

3 Kargo (ton) 649 510 1.004 Ton/Tahun

4Jumlah Pesawat Jam

Sibuk1 1 1 Pesawat

5Pesawat terbesar yang

dilayaniDHC-6/300

ATR-72-

600ATR-72-600 Pesawat

6 Rute Terjauh Makassar Makassar Balikpapan Kota

-9-

II. Kebutuhan Fasilitas

1. Fasilitas bandar udara yang direncanakan untuk dibangun dan

dikembangkan sebagaimana tercantum pada Tabel II.

2. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar

udara sebagaimana dimaksud pada angkal (satu), wajib didahului

dengan Kajian Lingkungan serta telah diterbitkannya Izin

Pembangunan Bandar Udara oleh Menteri Perhubungan Republik

Indonesia; dan

3. Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara

dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan

kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan.

-10-

Tabel II

RENCANA PENGEMBANGAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN

BANDAR UDARA ARUNG PALAKKA DI KABUPATEN BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO URAIAN EKSISTING (2017) TAHAPI TAHAP II KET

I PESAWAT TERBESAR DHC-6/300 ATR-72-600 ATR-72-600

II KODE REFERENSI BANDARA 2C 3C 3C

III KATEGORI OPERASI RUNWAY Non Instrument Instrument Non Presisi Instrument Non Presisi

IV FASILITAS SISI UDARA

1. Runway 1.200 x 30 1.400 x 30 1.600 x 30 m2

2. Runway Strip 1.140 x 80 1.520 x 150 1.720 x 150 m2

3. Runway End Safety Area - 90 x 60 90 x60 m2

4. Declared Distance

□ TORA

RW. 11 1.200 1.400 1.600 m

RW. 29 1.200 1.400 1.600 m

-11-

NO URAIAN EKSISTING (2017) TAHAPI TAHAP II KET

□ TODA

RW. 11 1.200 1.550 1.750 m

RW. 29 1.200 1.550 1.750 m

□ ASDA

RW. 11 1.200 1.400 1.600 m

RW. 29 1.200 1.400 1.600 m

□ LDA

RW. 11 1.200 1.400 1.600 m

RW. 29 1.200 1.400 1.600 m

5. Taxiway

• Exit Taxiway 1 1 1 buah

• Dimensi 96 x 15 96 x 15 96 x 15 m2

6. Apron

Twin Otter 1 - - Pesawat

ATR-72-600 - 1 1 Pesawat

Cadangan 1 1 1

Total 2 2 2 Pesawat

Dimensi 80 x 70 80 x 70 80 x 70 m2

-12-

NO URAIAN EKSISTING (2017) TAHAPI TAHAP II KET

V FASILITAS PENUNJANG

1 Kategori PKP-PK 4 4 52 Pelayanan Lalu Lintas Udara AFIS AFIS AFIS3 Fasilitas Navigasi - VOR VOR4 Fasilitas Komunikasi Penerbangan HF-SSB

Tranceiver, VHF, Handy Talky/UHF

VHF, DS, TTY, AFTN VHF, DS, TTY, AFTN

5 Alat Bantu Pendaratan Visual Windsock, Sirine Windsock, Sirine Windsock, SirinePAPI PAPI

Signal, Lamp Signal, LampRotating Beacon Rotating BeaconRunway Light Runway LightTaxi way Light Taxiway Light

Marka Marka6 Fasilitas Peralatan Pengamanan

PenerbanganWalk Through, X-

Ray Cabin, Handheld MD, Handy Talky,

Pagar Bandara, Motor Patroli

Walk Through, X-Ray Cabin, Handheld MD, Handy Talky, Pagar

Bandara, Motor Patroli

Walk Through, X-Ray Cabin, Handheld MD, Handy Talky, Pagar Bandara, Motor Patroli

7 Fasilitas Meteorologi Windfane Meter, Anemometer

Windfane Meter, Anemometer, Dry Bulp Thermometer, Wet Bulb Thermometer, Mercuri

Thermometer

-13-

NO URAIAN EKSISTING (2017) TAHAPI TAHAP II KET

VI FASILITAS SISI DARAT

Fasilitas Publik

1. Bangunan terminal penumpang 600 600 1900 m2

2. Tempat parkir kendaraan

400

m2

a. Parkir Mobil 683 3945 m2

b. Parkir Taksi 140 900 m2

c. Parkir Motor 82 460 m2

3. Kan tin - 60 60 m2

Fasilitas Teknis

1. Fasilitas Airnav

a. Menara Pengawas - 98 98 Lahan

b. Bangunan Genset - 48 48 Lahan

c. Kantor Administrasi - 90 90 Lahan

d. Menara Air 25 25

2. Gedung Administrasi 200 360 360 m2

3. Kantor Operasi - 171 171 m2

4. Gedung PKP-PK 170 170 316 m2

5. Fasilitas Meteorologi - 1260 1260

6. Rumah Pompa 50 161 161 m2

-14-

NO URAIAN EKSISTING (2017) TAHAPI TAHAP II KET

7. Bangunan

Pemeliharaan / Bengkel - 362 362 m2

8. ME dan Rumah Genset 54 54 105 m2

9. Bangunan VOR - 40000 40000 m2

10. Kantor Keamanan - 60 60 m2

11. Bak Sampah - 200 200 m2

Fasilitas Penunjang

1. Rumah Dinas

Type 54/105 105/1 105/1 105/1 m2/unit

Type 50/100 - 100/1 200/2 m2/unit

Type 36/72 504/7 1080/15 1370/19 m2/unit

2. DPPU - - 5000 Lahan

3. Kargo - 300 300 Lahan

4. Masjid 54 90 90 m2

5. Aula - 113 113 m2

6. Pos Jaga 12/1 60/5 60/5 m2/unit

-15-

III. Tata Letak Fasilitas dan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan

peningkatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusahaan

serta pembangunan dan pengembangan bandar udara sebagaimana

tercantum pada Lampiran II.A dan II.B.

IV. Kebutuhan dan Pemanfaatan Lahan

1. Untuk menyelenggarakan kegiatan pengoperasian, pelayanan,

pengelolaan dan pengusahaan serta pengembangan bandar udara

sesuai rencana induk, dengan rincian sebagai berikut:

a. luas lahan eksisting = 45,6454 Ha (Hektar)

b. luas lahan pengembangan = 16,4284 Ha (Hektar) * 2 3 4

total kebutuhan lahan bandara = 62,0738 Ha (Hektar)

2. Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada butir IV angka 1

(satu), dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang

posisinya ditentukan terhadap titik referensi sistem koordinat bandar

udara (perpotongan sumbu X dan sumbu Y) yang terletak pada

koordinat geografis 4° 27’ 41,797” Lintang Selatan (LS) dan 120° 18’

55,996” Bujur Timur (BT) atau pada koordinat X= 20.000 meter dan

Y= 20.000 meter dimana sumbu X berhimpit dengan sumbu landas

pacu yang mempunyai azimuth 111° 10’ 22,065”-291° 10’ 22,065”

terhadap arah utara geografis dan sumbu Y melalui ujung landas pacu

TH.29 tegak lurus sumbu X

3. bandar udara X = 20.000 meter dan Y = 20.000 meter dimana Sumbu

X berhimpit dengan sumbu landas pacu yang mempunyai azimuth

111°10’22,065” dan Sumbu Y tegak lurus garis sumbu X dan melalui

eksisting ujung landas pacu 29, sebagaimana tercantum pada Tabel III

dan Tabel IV.

4. Kebutuhan luas lahan sebagaimana yang dimaksud pada butir IV

angka 2 (dua) seperti yang tercantum pada Lampiran II.C.

-16-

Tabel III

KOORDINAT BATAS LAHAN EKSISTING

BANDAR UDARA ARUNG PALAKKA DI KABUPATEN BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

TIT IKSISTEM ACS SISTEM UTM

K O O R D IN A T G EO G R AFIS W GS'84

L INTA N G SELATAN B U JU R T IM UR

X (M ) Y (M ) X (M ) Y (M ) O * " O * "

E .l 18073.722 20071.572 200308.775 9507067.289 4 27 16.781 120 17 58.702

E.2 18336.000 20079.000 200556.031 9506979.485 4 27 19.667 120 18 6.706

E.3 18614.637 20084 .185 200817.731 9506883.681 4 27 22.815 120 18 15.177

E.4 18722.545 20085 .729 200918.913 9506846.147 4 27 24.048 120 18 18.452

E.5 18804.975 20085.000 200995.515 9506815.695 4 27 25.048 120 18 20.931

E.6 18844.615 20083.298 201031.865 9506799.790 4 27 25.569 120 18 22.108

E.7 18899.382 20079 .428 201081.536 9506776.401 4 27 26.336 120 18 23.715

E.8 18972.907 20078 .738 201149.849 9506749.201 4 27 27.229 120 18 25.926

E.9 19054.270 20083.763 201227.535 9506724.500 4 27 28.042 120 18 28.441

E. 10 19199.594 20082.554 201362.611 9506670.884 4 27 29.802 120 18 32.813

E . l l 19351.634 20084 .170 201504.972 9506617.477 4 27 31.557 120 18 37.421

E. 12 19548.108 20079 .000 201686.316 9506541.693 4 27 34.044 120 18 43.291

E. 13 19726.494 20072.151 201850.186 9506470.877 4 27 36.367 120 18 48.594

E. 14 19853.411 20071 .102 201968.157 9506424.058 4 27 37.904 120 18 52.412

E. 15 19895.170 20068 .340 202006.100 9506406.400 4 27 38.483 120 18 53.640

E. 16 19947.520 20057.811 202051.112 9506377.675 4 27 39.423 120 18 55.096

E. 17 20021.128 20045 .282 202115.227 9506339.405 4 27 40.675 120 18 57.169

E. 18 20005.164 19993.532 202081.649 9506296.914 4 27 42.054 120 18 56.076

E. 19 19986.490 19932.229 202042.094 9506246.495 4 27 43.689 120 18 54.788

E.20 19915.576 19938.797 201978.339 9506278.232 4 27 42.649 120 18 52.725

E.21 19846.561 19940.364 201914.549 9506304.620 4 27 41.783 120 18 50.660

E.22 19753.238 19937.008 201826.314 9506335.197 4 27 40.778 120 18 47.804

E.23 19638.929 19936.260 201719.451 9506375.786 4 27 39.445 120 18 44.345

E.24 19636.289 19925.000 201712.923 9506366.240 4 27 39.755 120 18 44.132

E.25 19603.272 19922.803 201681.341 9506376.116 4 27 39.430 120 18 43.110

E.26 19549.957 19925.105 201632.456 9506397.520 4 27 38.727 120 18 41.528

E.27 19497.901 19919.015 201581.714 9506410.642 4 27 38.295 120 18 39.884

E.28 19323.890 19919.773 201419.724 9506474.199 4 27 36.208 120 18 34.641

E.29 19115.345 19918.844 201224.921 9506548.655 4 27 33.762 120 18 28.336

E.30 19099.943 19881.791 201197.176 9506519.666 4 27 34.702 120 18 27.433

E.31 19093.635 19816.810 201167.823 9506461.349 4 27 36.596 120 18 26.475

E.32 19094.106 19787.311 201157.608 9506433.672 4 27 37.495 120 18 26.140

E.33 19097.368 19721.637 201136.930 9506371.253 4 27 39.523 120 18 25.463

E.34 19105.826 19690.136 201133.440 9506338.824 4 27 40.578 120 18 25.346

E.35 19082.993 19687.957 201111.361 9506345.039 4 27 40.373 120 18 24.631

E.36 19063.791 19692.110 201094.955 9506355.846 4 27 40.019 120 18 24.100

E.37 19045.492 19702.025 201081.472 9506371.701 4 27 39.502 120 18 23.665

E.38 18983.398 19704.011 201024.287 9506395.981 4 27 38.705 120 18 21.814

E.39 18980.328 19665.696 201007.586 9506361.362 4 27 39.829 120 18 21.269

E.40 18981.705 19620.954 200992.710 9506319.142 4 27 41.201 120 18 20.782

E.41 18981.705 19575.720 200976.372 9506276.961 4 27 42.571 120 18 20.247

E.42 18976.442 19484.829 200938.637 9506194.107 4 27 45.262 120 18 19.014

E.43 18958.080 19429.776 200901.630 9506149.402 4 27 46.712 120 18 17.809

E.44 18896.181 19427.644 200843.139 9506169.771 4 27 46.043 120 18 15.916

E.45 18897.938 19419.988 200842.013 9506161.997 4 27 46.295 120 18 15.878

E.46 18802.401 19419.743 200752.836 9506196.275 4 27 45.170 120 18 12.992

-17-

TIT IKSISTEM ACS SISTEM UTM

K O O R D IN A T GEO G R AFIS W GS'84

L INTA N G SELATAN B U JU R T IM UR

X (M ) Y (M ) X (M ) Y (M ) O 1 II O * "

E.47 18714.456 19428.472 200673.981 9506236.179 4 27 43.862 120 18 10.441

E.48 18711.740 19442.443 200676.494 9506250.188 4 27 43.407 120 18 10.524

E.49 18720.501 19516.754 200711.503 9506316.318 4 27 41.260 120 18 11.666

E.50 18715.841 19556.223 200721.413 9506354.806 4 27 40.009 120 18 11.992

E.51 18698.873 19596.570 200720.163 9506398.558 4 27 38.585 120 18 11.957

E.52 18712.279 19691.278 200766.871 9506482.030 4 27 35.875 120 18 13.481

E.53 18723.610 19748.979 200798.278 9506531.744 4 27 34.262 120 18 14.505

E.54 18713.607 19761.845 200793.597 9506547.354 4 27 33.753 120 18 14.355

E.55 18709.171 19810.923 200807.186 9506594.722 4 27 32.214 120 18 14.801

E.56 18723.905 19855.918 200837.177 9506631.357 4 27 31.026 120 18 15.777

E.57 18741.385 19890.421 200865.939 9506657.218 4 27 30.188 120 18 16.713

E.58 18724.053 19924.689 200862.154 9506695.433 4 27 28.944 120 18 16.595

E.59 18519.264 19919.290 200669.239 9506764.364 4 27 26.679 120 18 10.350

E.60 18346.355 19921.731 200508.884 9506829.092 4 27 24.554 120 18 5.160

E.61 18287.765 19924.197 200455.140 9506852.554 4 27 23.784 120 18 3.420

E.62 18071.006 19917.031 200250.425 9506924.161 4 27 21.430 120 17 56.793

E.63 18072.464 20000 .000 200281.751 9507001.002 4 27 18.934 120 17 57.818

Tabel IV

KOORDINAT BATAS LAHAN PENGEMBANGAN

BANDAR UDARA ARUNG PALAKKA DI KABUPATEN BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

TIT IKSISTEM ACS SISTEM UTM

K O O R D IN A T G EO G R AFIS W GS'84

L INTA N G SELATAN BUJU R T IM UR

X (M) Y (M ) X (M) Y (M ) o ■ " O • It

P .l 18074.134 20095 .000 200317.621 9507088.986 4 27 16.076 120 17 58.991

P.2 19192.500 20095.000 201360.492 9506685.052 4 27 29.341 120 18 32.746

P.3 19192.500 20200.000 201398.416 9506782.964 4 27 26.160 120 18 33.987

P.4 19100.000 20200.000 201312.160 9506816.374 4 27 25.063 120 18 31.195

P.5 19100.000 20400.000 201384.397 9507002.873 4 27 19.005 120 18 33.559

P.6 19300.000 20400.000 201570.896 9506930.637 4 27 21.377 120 18 39.595

P.7 19300.000 20200 .000 201498.660 9506744.137 4 27 27.435 120 18 37.232

P.8 19207.500 20200.000 201412.404 9506777.547 4 27 26.338 120 18 34.440

P.9 19207.500 20095.000 201374.480 9506679.635 4 27 29.519 120 18 33.199

P.10 20170.000 20095.000 202272.006 9506331.997 4 27 40.935 120 19 2.250

P . l l 20170.000 19905.000 202203.382 9506154.823 4 27 46.691 120 19 0.005

P.12 19109.590 19905.000 201214.555 9506537.824 4 27 34.113 120 18 27.998

P.13 18927.576 19427.795 200872.469 9506158.573 4 27 46.410 120 18 16.865

P.14 18845.951 19103.747 200679.314 9505885.881 4 27 55.259 120 18 10.572

P.15 18751.427 18887.205 200512.960 9505718.097 4 28 0.697 120 18 5.160

P.16 18951.629 19429.126 200895.380 9506151.126 4 27 46.655 120 18 17.607

P.17 18868.254 19098.129 200698.082 9505872.586 4 27 55.693 120 18 11.179

P.18 18770.711 18874.670 200526.415 9505699.443 4 28 1.306 120 18 5.594

P.19 18606.084 18694.818 200307.942 9505591.192 4 28 4.801 120 17 58.499

P.20 18281.592 18440.503 199913.500 9505471.245 4 28 8.656 120 17 45.699

P.21 18277.985 18412.688 199900.090 9505446.611 4 28 9.456 120 17 45.262

P.22 18239.120 18461.497 199881.478 9505506.162 4 28 7.516 120 17 44.666

P.23 18267.026 18458.310 199906.349 9505493.110 4 28 7.944 120 17 45.470

P.24 18591.897 18712.921 200301.250 9505613.197 4 28 4 .084 120 17 58.285

-18-

V. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

1. Penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan terdiri atas:

a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada ujung

landas pacu 11 batas ketinggian ditentukan dengan kemiringan

dan jarak melalui perpanjangan landas pacu sebagai berikut:

1) Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen)

arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan

utama pada ketinggian ambang landas pacu 11 sampai jarak

mendatar 2.028 m pada ketinggian 48 m di atas ambang

landas pacu 29.

2) Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai

jarak mendatar tambahan 1.972 m pada ketinggian 48 m di

atas ambang landas pacu 29.

3) Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke

atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1.315 m

pada ketinggian 113.742 m di atas ambang landas pacu 29.

4) Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2%

(dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar

tambahan 1.963 m pada ketinggian 153 m di atas ambang

landas pacu 29, pada bagian tepi dengan kemiringan

pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan

185 m pada ketinggian 123 m di atas ambang landas pacu

29, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai

jarak mendatar tambahan 922 m pada ketinggian 153 m di

atas ambang landas pacu 29 serta kemiringan ketiga 0% (nol

persen) sampai jarak mendatar tambahan 856 m pada

ketinggian 153 m di atas ambang landas pacu 29.

5) Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai

jarak mendatar tambahan 7.722 m pada ketinggian 153 m di

atas ambang landas pacu 29.

b. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada ujung

landas pacu 29 batas ketinggian ditentukan dengan kemiringan

dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai

berikut:

1) Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen)

arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan

utama pada ketinggian ambang landas pacu 29 sampai jarak

-19-

mendatar 2.400 m pada ketinggian 48 m di atas ambang

landas pacu 29.

2) Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai

jarak mendatar tambahan 1.600 m pada ketinggian 48 m di

atas ambang landas pacu 29.

3) Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) sampai

jarak mendatar tambahan 1.067 m pada ketinggian 101,333

m di atas ambang landas pacu 29.

4) Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2%

(dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar

tambahan 2.433 m pada ketinggian 150 m di atas ambang

landas pacu 29, pada bagian tepi dengan kemiringan

pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan

433 m pada ketinggian 123 m di atas ambang landas pacu

29, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai

jarak mendatar tambahan 1.120 m pada ketinggian 150 m di

atas ambang landas pacu 29 serta kemiringan ketiga 0%

sampai jarak mendatar tambahan 900 m pada ketinggian

150 m di atas ambang landas pacu 29.

5) Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai

jarak mendatar tambahan 7.500 m pada ketinggian 150 m di

atas ambang landas pacu 29.

c. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan

1) Batas-batas ketinggian pada kawasan kemungkinan bahaya

kecelakaan ditentukan oleh kemiringan 2% (dua persen)

arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung Permukaan

Utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu

sampai dengan ketinggian 48 m di atas ambang landas pacu

29 sepanjang jarak mendatar 3.000 m melalui perpanjangan

sumbu landas pacu.

2) Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai

jarak mendatar 1.100 m dari ujung-ujung permukaan utama

hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi

keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang

tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan.

-20-

d. kawasan di bawah permukaan transisi

Batas-batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan

transisi ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma

tiga) arah ke atas dan keluar, dimulai dari sisi panjang dan pada

ketinggian yang sama seperti permukaan utama serta permukaan

ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai

memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian 48 m di

atas ketinggian ambang batas landas pacu 29.

e. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam

Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan

Horizontal Dalam ditentukan 48 m di atas ketinggian ambang

landas pacu 29.

f. kawasan di bawah permukaan kerucut

Batas-batas ketinggian pada Kawasan di bawah permukaan

kerucut ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah ke

atas dan keluar dimulai dari tepi luar kawasan di bawah

permukaan horizontal dalam pada ketinggian 48 m di atas

ketinggian ambang landas pacu 29 sampai batas sisi luar

Permukaan Kerucut pada ketinggian 123 m di atas ketinggian

ambang landas pacu 29.

g. kawasan di bawah permukaan horizontal luar

Batas-batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan

horisontal luar ditentukan 153 m di atas ketinggian ambang

landas pacu 29.

h. titik koordinat kawasan keselamatan operasi penerbangan

sebagaimana dimaksud pada butir V angka 1 (satu) sebagaimana

tercantum pada Tabel V.

-21-

Tabel V

TITIK KOORDINAT

KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)

A. KAWASAN ANCANGAN PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS

TITIKSISTEM ACS SISTEM UTM

KOORDINAT GEOGRAFIS WGS'84

LINTANG SELATAN BUJUR TIMUR

X (M) Y (M) X (M) Y (M) O I it O ' it

A.1.1 18340,000 20150,000 200585,405 9507044,247 4 27 17,564 120 18 7,665

A. 1.2 18340,000 19850,000 200477,050 9506764,499 4 27 26,651 120 18 4,120

A. 1.3 3340,000 17600,000 185676,960 9510084,112 4 25 36,863 120 10 4,836

A. 1.4 3340,000 22400,000 187410,633 9514560,090 4 23 11,479 120 11 1,570

A.2.1 20060,000 20150,000 202189,297 9506423,014 4 27 37,964 120 18 59,580

A.2.2 35060,000 22400,000 216989,387 9503103,401 4 29 27,682 120 26 58,964

A.2.3 35060,000 17600,000 215255,714 9498627,423 4 31 53,113 120 26 2,249

A.2.4 20060,000 19850,000 202080,942 9506143,266 4 27 47,052 120 18 56,035

B. KAWASAN KEMUNGKINAN BAHAYA KECELAKAAN

TITIKSISTEM ACS SISTEM UTM

KOORDINAT GEOGRAFIS WGS'84

LINTANG SELATAN BUJUR TIMUR

X (M) Y (M) X (M) Y (M) O ' il O i "

A. 1.1 18340,000 20150,000 200585,405 9507044,247 4 27 17,564 120 18 7,665

A. 1.2 18340,000 19850,000 200477,050 9506764,499 4 27 26,651 120 18 4,120

A. 1.5 15340,000 19400,000 197517,032 9507428,421 4 27 4,699 120 16 28,256

A. 1.6 15340,000 20600,000 197950,450 9508547,416 4 26 28,348 120 16 42,438

A.2.1 20060,000 20150,000 202189,297 9506423,014 4 27 37,964 120 18 59,580

A.2.5 23060,000 20600,000 205149,315 9505759,092 4 27 59,913 120 20 35,450

A.2.6 23060,000 19400,000 204715,897 9504640,097 4 28 36,266 120 20 21,269

A.2.4 20060,000 19850,000 202080,942 9506143,266 4 27 47,052 120 18 56,035

C. KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN TRANSISI

TITIKSISTEM ACS SISTEM UTM

KOORDINAT GEOGRAFIS WGS'84

LINTANG SELATAN BUJUR TIMUR

X (M) Y (M) X (M) Y (M) O I " O i it

A. 1.1 18340,000 20150,000 200585,405 9507044,247 4 27 17,564 120 18 7,665B.1.1 16240,000 20465,000 198740,937 9508096,465 4 26 43,113 120 17 8,006B.1.2 22460,000 20465,000 204541,058 9505849,914 4 27 56,887 120 20 15,744A.2.1 20060,000 20150,000 202189,297 9506423,014 4 27 37,964 120 18 59,580A. 1.2 18340,000 19850,000 200477,050 9506764,499 4 27 26,651 120 18 4,120A.2.4 20060,000 19850,000 202080,942 9506143,266 4 27 47,052 120 18 56,035B.2.2 22460,000 19535,000 204205,159 9504982,693 4 28 25,060 120 20 4,754B.2.1 16240,000 19535,000 198405,038 9507229,244 4 27 11,285 120 16 57,015

-22-

D. KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL DALAM

TITIKSISTEM ACS SISTEM UTM

KOORDINAT GEOGRAFIS WGS'84

LINTANG SELATAN BUJUR TIMUR

X (M) Y (M) X (M) Y (M) O t If O i II

B.1.1 16240,000 20465,000 198740,937 9508096,465 4 26 43,113 120 17 8,006

C.1.1 14408,981 20739,653 197132,720 9509013,909 4 26 13,075 120 16 15,989

C. 1.2 18340,000 24000,000 201975,955 9510634,355 4 25 20,934 120 18 53,161

C. 1.3 20060,000 24000,000 203579,847 9510013,122 4 25 41,333 120 19 45,074

C. 1.4 23991,019 20739,653 206067,926 9505553,050 4 28 6,724 120 21 5,203

B. 1.2 22460,000 20465,000 204541,058 9505849,914 4 27 56,887 120 20 15,744

B.2.1 16240,000 19535,000 198405,038 9507229,244 4 27 11,285 120 16 57,015

B.2.2 22460,000 19535,000 204205,159 9504982,693 4 28 25,060 120 20 4,754

C.2.2 23991,019 19260,347 205533,628 9504173,604 4 28 51,539 120 20 47,722

C.2.3 20060,000 16000,000 200690,392 9502553,159 4 29 43,680 120 18 10,533

C.2.4 18340,000 16000,000 199086,500 9503174,391 4 29 23,277 120 17 18,618

C.2.1 14408,981 19260,347 196598,421 9507634,463 4 26 57,885 120 15 58,506

E. KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN KERUCUT

TITIKSISTEM ACS SISTEM UTM

KOORDINAT GEOGRAFIS WGS’84

LINTANG SELATAN BUJUR TIMUR

X (M) Y (M) X (M) Y (M) O i i l O t i i

C.1.1 14408,981 20739,653 197132,720 9509013,909 4 26 13,075 120 16 15,989

D.1.1 12924,834 20962,275 195829,166 9509757,550 4 25 48,727 120 15 33,828

D.1.2 18340,000 25500,000 202517,728 9512033,098 4 24 35,493 120 19 10,884

D.1.3 20060,000 25500,000 204121,620 9511411,865 4 24 55,891 120 20 2,798

D. 1.4 25475,166 20962,275 207532,293 9505224,597 4 28 17,581 120 21 52,633

C. 1.4 23991,019 20739,653 206067,926 9505553,050 4 28 6,724 120 21 5,203

C. 1.3 20060,000 24000,000 203579,847 9510013,122 4 25 41,333 120 19 45,074

C. 1.2 18340,000 24000,000 201975,955 9510634,355 4 25 20,934 120 18 53,161

C.2.1 14408,981 19260,347 196598,421 9507634,463 4 26 57,885 120 15 58,506C.2.4 18340,000 16000,000 199086,500 9503174,391 4 29 23,277 120 17 18,618C.2.3 20060,000 16000,000 200690,392 9502553,159 4 29 43,680 120 18 10,533C.2.2 23991,019 19260,347 205533,628 9504173,604 4 28 51,539 120 20 47,722D.2.2 25475,166 19037,725 206837,181 9503429,963 4 29 15,885 120 21 29,890D.2.3 20060,000 14500,000 200148,619 9501154,415 4 30 29,119 120 17 52,804D.2.4 18340,000 14500,000 198544,727 9501775,648 4 30 8,715 120 17 0,888D.2.1 12924,834 19037,725 195134,054 9507962,916 4 26 47,024 120 15 11,083

-23-

F. KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL LUAR

STSTFM APS STSTF.M TTTMKOORDINAT GEOGRAFIS WGS’84

TITIK LINTANG SELATAN BUJUR TIMUR

X (M) Y (M) X (M) Y (M) O l li O i ti

D.1.1 12924,834 20962,275 195829,166 9509757,550 4 25 48,727 120 15 33,828

D. 1.2 18340,000 25500,000 202517,728 9512033,098 4 24 35,493 120 19 10,884

D. 1.3 20060,000 25500,000 204121,620 9511411,865 4 24 55,891 120 20 2,798

D. 1.4 25475,166 20962,275 207532,293 9505224,597 4 28 17,581 120 21 52,633

E. 1.4 34871,315 22371,697 216803,217 9503145,158 4 29 26,303 120 26 52,933

E.1.3 20060,000 35000,000 207552,848 9520270,571 4 20 8,082 120 21 55,022

E. 1.2 18340,000 35000,000 205948,955 9520891,804 4 19 47,689 120 21 3,111

E.1.1 3528,685 22371,697 187576,358 9514465,548 4 23 14,575 120 11 6,930

D.2.1 12924,834 19037,725 195134,054 9507962,916 4 26 47,024 120 15 11,083

D.2.4 18340,000 14500,000 198544,727 9501775,648 4 30 8,715 120 17 0,888

D.2.3 20060,000 14500,000 200148,619 9501154,415 4 30 29,119 120 17 52,804

D.2.2 25475,166 19037,725 206837,181 9503429,963 4 29 15,885 120 21 29,890

E.2.2 34871,315 17628,303 215089,989 9498721,965 4 31 50,018 120 25 56,887

E.2.3 20060,000 5000,000 196717,392 9492295,709 4 35 16,885 120 16 0,493

E.2.4 18340,000 5000,000 195113,500 9492916,942 4 34 56,476 120 15 8,574

E.2.1 3528,685 17628,303 185863,131 9510042,355 4 25 38,244 120 10 10,864

-24-

2. Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan:

a. batas ketinggian di sekitar Non Directional Beacon (NDB)

ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3° (tiga

deraj at) ke atas dan keluar dari titik tengah dasar antena dan

sampai radius 300 m dari antena dilarang ada bangunan dari

metal seperti konstruksi rangka besi/baja, tiang listrik dan lain-

lain melebihi batas ketinggian tersebut;

b. batas ketinggian di sekitar alat Very High Frequency Directional

Omni Range (VOR)/ Distance Measuring Equipment (DME)

ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2° (dua

deraj at) ke atas dan keluar dari titik antena pada ketinggian

bidang counterpois dan pada jarak radial kurang 600 m dilarang

adanya transmisi tegangan tinggi, bangunan dari metal seperti

konstruksi rangka besi, tiang listrik dan lain-lain melebihi batas

ketinggian sudut tersebut;

c. batas ketinggian di sekitar Glide Path (GP)/Distance Measuring

Equipment (DME) dibatasi oleh bidang yang membentuk sudut 2°

(dua derajat) dari titik tengah dasar antena Glide Path terhadap

bidang horizontal sejauh 6.000 m ke arah landas pacu;

d. batas ketinggian pada penempatan alat bantu navigasi

sebagaimana dimaksud pada butir V angka 2 (dua) tercantum

pada gambar berikut ini:

Batas-batas disekitar penempatan Very High Frequency

Directional Omni Range (VOR)/Distance Measuring Equipment

(DME)

1) Luas Tanah dan Lokasi Perletakan VOR/DME

Luas tanah : 200m x 200m

-25-

2) Persyaratan Batas-Batas Ketinggian Disekitar VOR/DME)R AE p e rm u k a a n

3) Persyaratan Bangunan dan Benda Tumbuh

a) di dalam radius 100 m dari titik tengah lahan: bebas

benda tumbuh dan bangunan

b) di dalam radius 100-200 m dari titik tengah lahan:

ketinggian bangunan dan benda tumbuh tidak melebihi

bidang Counterpoise.

c) sampai radius 600 m dari titik tengah lahan pada

permukaan kerucut harus bebas dari Saluran Udara

Tegangan Tinggi (SUTT) (> 20 KV )

d) sampai dengan Radius 600 m batas-batas ketinggian

ditentukan oleh permukaan kerucut sebagaimana

ditunjukkan pada gambar di atas.

3. Untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta

menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan harus memenuhi batas-batas

ketinggian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan angka 2

(dua) dalam butir V.

4. Untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan ancangan

pendaratan dan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian

dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen)

arah ke atas dan keluar dimulai ujung permukaan utama pada

ketinggian masing-masing ambang landas pacu 11 dan landas pacu

29.

5. Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak

mendatar 1.100 m dari ujung-ujung permukaan utama hanya

digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan

operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan

keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian

sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini.

-26-

6. Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan

mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila

terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, Pabrik atau

Gudang Kimia Berbahaya, SUTT dan/atau SUTET.

7. Untuk mempergunakan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan

yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini, harus mematuhi

persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi

penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan

pesawat udara;

b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu

udara dengan lampu-lampu lain;

c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang

mempergunakan bandar udara;

d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;

e. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara

lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas

landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud

mempergunakan bandar udara.

8. Pengecualian terhadap ketentuan mendirikan, mengubah, atau

melestarikan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu),

angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan

angka 6 (enam) dalam butir V harus mendapat persetujuan Menteri,

dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi

penerbangan;

b. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan

c. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi

penerbangan.

9. Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya

sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang

atau yang telah ada secara alami, sebelum diterbitkannya Keputusan

Menteri ini antara lain pepohonan kelapa, perbukitan, tower BTS,

atap PKP-PK, lampu apron, dan pagar pengamanan bandara yang

sekarang ini menjadi penghalang (obstacle) tetap diperkenankan

sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.

-27-

10. Pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:

a. bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana

dimaksud dalam 9 (sembilan) harus diberi tanda atau dipasangi

lampu; dan

b. pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk

pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas

biaya pemilik atau yang menguasainya dan dilaksanakan sesuai

dengan pedoman yang akan diatur lebih lanjut oleh Direktur

Jenderal Perhubungan Udara.

11. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud

pada angka 1 (satu) dalam butir V tercantum pada Lampiran II.D dan

II.E.

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI