KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
description
Transcript of KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA.
PUSAT, --> Presiden MENGUASAKAN kpd
Menteri Keuangan dan Menteri/Pimp. Lembaga
DI DAERAH, Presiden MENYERAHKAN kekuasaan kpd GUB/BUPATI/WAKO, --> Tdk termasuk kewenangan di bidang Moneter
Presiden: Bag.dari kekuasaan Pemerintahan, didelega sikan kpd:
UU No. 17 tahun 2003: Tentang Keuangan Negara
PREASIDEN:
PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLA KEU. NEG (PSL 6)
DIKUASAKAN
MENTERI KEUANGAN PENGELOLA FISKAL & WKL PEM. DLM KEKAY NEG YANG DIPISAHKAN
MENTERI /PIMP.LEMBAGA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
DISERAHKAN
GUB/BUPT/WALKOTA
KEP. PEMR. DAERAH UNT MENGEL KEU DAERAH & WK PEMDA ATAS KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN
UU No. 1 tahun 2004: Tentang Perbendaharaan Negara
PEMERINTAH PUSAT
MENTERI KEUANGAN BENDAHARAWAN UMUM NEGARA
(MENETAPKAN KEBJ & PEDOMAN
PENGELOLAAN BMN) PS 4
MENTERI /PIMP LEMB
PENGGUNA BARANG PADA KEMENTERIAN/LMBG
PUSAT .PS6
PEMERINTAH DAERAH
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA - MENETAPKAN PJBT PENGEL BMD (PS 5)
- MENETAPKAN KEBJK PENGELOLA BMD (PS 43)
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
MENTERI KEUANGAN
CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)
PENYELENGGARA KEWENANGAN
KEBENDAHARAAN
BENDAHARA UMUM NEGARA/KUASA BUN
MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA
CHIEF OPERATIONAL OFFICER (COO)
PENYELENGGARA KEWENANGAN ADMINISTRASI
PENGGUNA ANGGARAN
CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)
PENGELOLA FISKAL WAKIL PEMERINTAH DALAM KEPEMILIKAN
KEKAYAAN NEGARA YG DIPISAHKAN BERWENANG DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS
PENGELOLAAN ASET DAN KEWAJIBAN NEGARA SECARA NASIONAL
BERWENANG DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING
CHIEF OPERATIONAL OFFICER (COO)
a. MENTERI KEUANGANDalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas
pengelolaan fiskal, berdasarkan pasal 8 UU No.17 tahun 2003 mempunyai tugas :
1.Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
2.Menyusun rancangan APBN dan rangcangan perubahan APBN;
3.Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
4.Melakukan perjanjian internasional dibidang keuangan;
5.Melakukan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
6.Melaksanakan fungsi Bendaharawan umum negara;
7.Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN;
8.Melaksanakan tugas-tugas lain dibidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang
tugas Menkeu …………..:
b. Menteri Pimpinan Lembaga
Berdasarkan pasal 9 UU No.17 Tahun 2003 Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai pengguna
anggaran/pengguna barang Kementerian Negara/Lembaga mempunyai tugas :
1. Menyusun rancangan anggaran Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya;
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
3. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkan ke Kas Negara;
4. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya;
5. MENGELOLA BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA YANG DIPIMPINNYA;
6. MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA YANG DIPIMPINNYA. PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DIMAKSUD ADALAH DALAM RANGKA AKUNTABILITAS DAN KETERBUKAAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, TERMASUK PRESTASI KERJA YANG DICAPAI ATAS PENGGUNAAN ANGGARAN;
7. MELAKUKAN TUGAS-TUGAS LAIN YANG MENJADI TANGUNG JAWABNYA BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG
Pasal 4 ayat 1 UU No. 1/2004
Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran / Pengguna Barang bagi kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya.
Pasal 4 ayat 2 UU No. 1/2004
Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya berwenang :
a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
b.menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
c. menetapkan pejabat yang bertugas melaku kan pemungutan penerimaan negara;
d.menetapkan pejabat yang bertugas melaku-kan pengelolaan utang dan piutang;
Pasal 4 ayat 2 UU No. 1/2004
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan penge luaran anggaran belanja;
f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
g. menggunakan barang milik negara;h.menetapkan pejabat yang bertugas
melakukan pengelolaan barang milik negara;I. mengawasi pelaksanaan anggaran;j. menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan.
Pasal 10 ayat 2 UU No. 1/2004
Menteri/pimpinan lembaga / gubernur / bupati / walikota mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian / lembaga / satuan kerja perangkat daerah.
PENGELOLA KEUANGAN NEGARA (IDEAL MENURUT UU)PENGELOLA KEUANGAN NEGARA (IDEAL MENURUT UU)
SATKERKUASA PENGGUNA ANGGARAN
BENDAHARAPEMBUAT
KOMITMENPENGUJI &
PENERBIT SPM
KEMENTERIAN/LEMBAGAPENGGUNA ANGGARAN
UNITAKUNTANSI
INSTANSI
PENGAWAS PELAKSANAAN
ANGGARAN
Sampai tingkat eselon terendah disesuaikan
Psl 4 ayat 2 b
Psl 4 ayat 1
Psl 4 ayat 2 iPsl 4 ayat 2 jPsl 4 ayat 2 fPsl 10 ayat 2Psl 4 ayat 2 e
STRUKTUR ORGANISASI
Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen
1. Membuat komitmen/perikatan yg berakibat terjadinya pengeluaran negara:
Keputusan kepegawaian Keputusan pelaksanaan Tupoksi Pengadaan Barang/jasa (Perikatan)
2. Melaksanakan komitmen/perikatan Menetapkan Pemenang Pengadaan B/J Menandatangani kontrak/SPK Pengadaan B/J Menyetujui/mengesahkan dokumen perikatan
3. Menyiapkan kelengkapan dokumen persyaratan SPP (BA/BAST/ dll) 5 rangkap:
2 tembusan masing2 kpd para pihak perikatan 1 asli dan 1 tembusan untuk lampiran SPM 1 tembusan untuk pejabat pemeriksa dokumen ybs
4. Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG: Menteri/pimpinan lembaga/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
BENDAHARA UMUM NEGARA/DAERAH: Menteri Keuangan/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4, 6, 7, 9, dan Pasal 10 UUPN
DIPISAHKAN
DIURUS LANGSUNG APBN
APBD
InvestatifProfit Motif
BUMN/BUMDGood Corporate
Gavernance
Public ServiceNon ProfitDEP/LPND
Good Gavernance
Anggaran Perusahaan
ICWRABIAR
IBW
UU No.17 Thn 2003 Ttg KEU. NEGARAUU No.1 Thn 2004 Ttg PERBEND. NEGARA
KEUANGANNEGARA
ASAS UMUM PENGELOLAAN KEU. NEGARA
ASAS YG SDH ADA: Asas Tahunan asas Universalitas Asas Kesatuan Asas Spesialitas
ASAS BARU: Akuntabilitas Propesionalitas Proforsionalitas Keterbukaan Pemeriksaan 0leh
Badan Pemeriksa yg bebas dan mandiri
Pasal 7 ayat 1 UU No. 1/2004
Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.
Pasal 18 ayat 1 UU No. 1/2004
Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan me- merintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD
Pasal 18 ayat 2 UU No.1/2004
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
1.Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
2.Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
3.Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;4.Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran
pengeluaran yang bersangkutan;5.Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD
Pasal 19 Ayat 1 UU No.1/2004
Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum negara
Pasal 19 Ayat 2 UU No.1/2004
Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran;
Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara
Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan
Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum negara berkewajiban untuk :
Pengelola Anggaran
3. Penguji SPP dan Penerbit/penanda tangan SPMDiangkat dengan SK Menteri/Pimpinan Lembaga atau oleh Kuasa PA (dalam hal mendapat pendelegasian kewenangan)
4. Bendahara PengeluaranDiangkat dengan SK Menteri/Pimpinan Lembaga atau oleh Kuasa PA (dalam hal mendapat pendelegasian kewenangan)Apabila diperlukan Kasatker dpt dapat menunjuk Pemegang Uang Muka untuk membantu mengelola Uang Persediaan. PUM bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Diangkat dengan SK Menteri/Pimpinan Lembaga pada setiap awal tahun anggaran untuk satker/satker sementara di lingkungan instansi PA, tidak boleh merangkap sebagai Bendaharawan Pengeluaran (Psl 2 ayat 4 Perdirjen PBN)
2. Penanggung jawab kegiatan/pembuat komitment Diangkat dengan SK Menteri/Pimpinan Lembaga atau oleh Kuasa PA (dalam hal mendapat pendelegasian kewenangan)
Pejabat pada butir 2,3 dan 4 tidak boleh saling merangkap
BENDAHARA
B.K. PENGELUARANBK. PENERIMAAN
B.UMUM
B. BARANG B. UANG
B. KHUSUS
GAJI U.PB. PNBP
BUN
Kas Negara
Bendahara
wan Umum
Negara
Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional;
Bendahara Penerimaan diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga /gubernur/bupati/walikota untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
Jabatan Bendahara Penerimaan tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara
Bendahara Penerimaan dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.
BENDAHARA PENERIMAAN
Pasal 1 angka 17 dan Pasal 10
Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional;
Bendahara Pengeluaran diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
Jabatan Bendahara Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Umum Negara.
Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.
BENDAHARA PENGELUARAN
Pasal 1 angka 18 dan Pasal 10