PERATURAN BUPATI

NO 13 TAHUN 2009

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Ciamis, 12 Nopember 2009

2. STRUKTUR APB Desa

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan

Defisit/Surplus

Penerimaan

Pengeluaran

Pembiayaan Neto

Pendapatan Desa

• Pendapatan Asli Desa• Bagi Hasil Pajak Daerah • Bagian dari Retribusi Daerah • Alokasi Dana Desa (ADD) • Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah

Daerah dan Desa lainnya • Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga

Pendapatan Asli Desa• Hasil usaha Desa • Hasil kekayaan Desa • Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat • Lain-lain Pendapatan Asli Desa

• Bagian Laba dari Badan Usaha Milik Desa;

• Bagian Laba dari Badan Kredit Desa;

• Bagian Laba dari Koperasi Desa.

Hasil usaha Desa yang terdiri dari :

Hasil kekayaan Desa yang terdiri dari:• Tanah Kas Desa;• Pasar Desa;• Bangunan Desa;• Obyek rekreasi yang dikelola oleh Desa;• Pemandian Umum yang dikelola oleh Desa; • Hutan Desa;• Perairan/pantai dalam batas tertentu yang dikelola oleh

Desa;• Tempat-tempat pemancingan di sungai yang dikelola

oleh Desa; • Tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;• Lain-lain kekayaan Desa.

Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat terdiri dari:

• Urunan Desa, carik/pancen dan/atau nama lain yang sejenis;

• Iuran tempat penitipan Kendaraan/Sepeda/ Sepeda Motor;

• Hasil Swadaya dan Partisipasi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari :

• Ganti ongkos cetak Surat-Surat/Blanko-Blanko;

• Biaya Legalisasi Surat-Surat;• Biaya Legalisasi Wesel; • Sewa tanah desa;• Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang

ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagi Hasil Pajak Daerah

Bagi hasil Pajak Daerah adalah Bagi Hasil Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis

Bagian dari Retribusi Daerah

Bagian dari Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis

Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan Desa lainnya

Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang peruntukkannya diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga • Pemberian Hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban-

kewajiban pihak penyumbang kepada Desa;• Hibah dan Sumbangan merupakan hasil gotong royong dan

partisipasi masyarakat;• Hibah dan Sumbangan baik barang bergerak maupun barang tidak

bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Belanja Desa

• Belanja Desa dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa;

• Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa .

Belanja Desa

• Kelompok Belanja Langsung;

• Kelompok Belanja Tidak Langsung.

Kelompok Belanja LangsungKelompok Belanja Langsung adalah bagian belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai Program/kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat desa, terdiri dari:• Belanja Pegawai;• Belanja Barang dan Jasa;• Belanja Modal;

Belanja Tidak Langsung

Kelompok Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya dinikmati secara terbatas, yakni oleh Pemerintahan Desa, terdiri dari:• Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;• Belanja Bunga;• Belanja Subsidi;• Belanja Hibah;• Belanja Bantuan Sosial;• Belanja Bantuan Keuangan;• Belanja Tak Terduga.

Pembiayaan• Pembiayaan desa meliputi semua

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

• Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a) Penerimaan Pembiayaan; b) Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas, mencakup :• Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun

sebelumnya;• Pencairan Dana Cadangan;• Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;• Penerimaan Pinjaman;• Bagian laba dari penyertaan modal.

Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:• Pembentukan dan/atau

Penambahan Dana Cadangan;• Penyertaan Modal Desa;• Pembayaran Utang.

DANA CADANGAN• Tidak dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan;

• Dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa;

• Dana tersebut dapat ditempatkan dalam deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah;

• Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening dana cadangan dan penempatan dalam deposito menambah jumlah dana cadangan;

1

DANA CADANGAN• Guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat

sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

• Peraturan Desa mencakup:• tujuan pembentukan dana cadangan, • program dan kegiatan yang akan dibiayai• besaran dan rincian tahunan dana cadangan • sumber dana cadangan dan • tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan;

• Kegiatan dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi;• Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan

dibahas bersamaan dengan pembahasan Peraturan Desa tentang APB Desa;

2

DANA CADANGAN• Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan

Dana Cadangan bersamaan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;

• Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, pinjaman desa dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan;

• Penerimaan hasil bunga/deviden/royalti rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran Peraturan Desa tentang APB Desa;

• Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

3

PENYERTAAN MODAL DESA

• Penyertaan modal awal dan penambahan modal dicatat pada rekening penyertaan modal desa

• Pemerintah desa melakukan investasi pada Badan Usaha Milik Desa atau dalam Badan Usaha Swasta lain, dalam bentuk penyertaan modal desa;

• Penyertaan modal desa dilakukan Kepala Desa dengan persetujuan BPD setelah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Surplus dan Defisit APB Desa

• Surplus Anggaran merupakan selisih lebih antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran;

• Defisit Anggaran merupakan selisih kurang antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran;

• Selisih lebih/kurang antara Pendapatan dan Belanja selama satu tahun anggaran dicatat dalam Pos Surplus/Defisit.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) • mencakup pelampauan penerimaan

Pendapatan Asli Desa, • pelampauan penerimaan Alokasi Dana

Desa,• pelampauan penerimaan lain-lain

pendapatan desa yang sah, • pelampauan penerimaan pembiayaan, • penghematan belanja, • kewajiban kepada fihak ketiga sampai

dengan akhir tahun belum terselesaikan dan

• sisa dana kegiatan lanjutan.

1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;

b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;

c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2

Hibah dan Sumbangan berbentuk barang dan jasa

• Hibah dan Sumbangan yang berbentuk barang dan/atau jasa dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan nilai wajar;

• Hibah dan Sumbangan yang berbentuk barang dan/atau jasa dicatat pada pendapatan dan belanja dengan nilai yang sama;

• Pencatatan pendapatan dan belanja berdasarkan bukti/keterangan hibah dan sumbangan.

Penyusunan Rancangan APB Desa

• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

• Penetapan Rancangan APB Desa• Kode Rekening Penganggaran • Penetapan Penjabaran APB Desa • Evaluasi Rancangan APB Desa • Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa • Pelaksanaan APB Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)• RPJMD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan

penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih;• Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih

menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;• Kepala Desa yang baru dapat merubah RPJMD sesuai dengan visi

dan misinya;• RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala

Desa dilantik;• Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;

• Penyusunan RKP Desa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya;

• RKP Desa ditetapkan dengan persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD yang dituangkan dengan Peraturan Kepala Desa;

Penetapan Rancangan APB Desa• Sekretaris Desa menyusun Rencana Kerja Anggaran Desa (RKA-Desa) dan

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan pada RKP Desa;• Sekretaris Desa menyampaikan RKA-Desa dan Rancangan Peraturan Desa

tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada BPD;• Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk

dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;• Penyampaian rancangan Peraturan Desa paling lambat minggu pertama

bulan November tahun anggaran sebelumnya;• Pembahasan menitik-beratkan pada kesesuaian dengan RKP Desa;• Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama

BPD dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;

• Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 6), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan;

Kode Rekening Penganggaran

• Kode aset, kode kewajiban dan kode ekuitas yang digunakan dalam neraca.

• Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran.