Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
-
Upload
riski-rc-putra -
Category
Documents
-
view
230 -
download
0
Transcript of Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
-
8/17/2019 Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
1/23
Kekuasaan AtasPengelolaan Keuangan Negara
Pengantar Pengelolaan Keuangan NegaraPoliteknik Keuangan Negara STAN
2015
-
8/17/2019 Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
2/23
Presiden sebagai Pemegang KekuasaanPengelolaan Keuangan Negara
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang
kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai
bagian dari kekuasaan pemerintahan.
(Pasal 6 (1) UU KN)
Pengertian Kekuasaan Pemerintahan :
pasal 4 ayat 1 UUD 1945 : “ Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar keenangan atributi!
Pernyataan baha “kekuasaan pengelolaan keuangannegara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan!! mengandung makna: siapapun "ang menguasai
Pemerintahan berarti mengusai Keuangan Negara#
-
8/17/2019 Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
3/23
Keenangan Presiden Dalam PKN
1. Kewenangan UMUM Penetapan arah" kebi#akan umum" strategi" dan
prioritas pengelolaan AP$N
Keenangan ini ditangani Presiden % di akhir
tahun dipertanggung#aabkan ke pemilikkedaultan melalui DP&
2. Kewenangan KHUSUS
Keputusan'kebi#akan teknis dalam pengelolaan
AP$N
Didelegasikan ke (enteri Keuangan dan
(enteri'Pimpinan )embaga Negara serta
*ubernur'$upati'+alikota
-
8/17/2019 Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
4/23
Pendelegasian Keenangan
Pengelolaan Keuangan Negaraa. dikuasakan keada Menteri Keuangan" selaku
engelola !iskal dan +akil Pemerintah dalamkepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan,
b. dikuasakan keada Menteri"iminan lembaga selakuPengguna Anggaran'Pengguna $arang kementriannegara'lembaga yang dipimpinnya,
-. disera#kan keada gubernur"buati"walikota selaku
keala emerinta#an daera# untuk mengelola keuangan
daerah dan meakili pemerintah daerah dalamkepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan,
Pasal /0 UU 12'033
-
8/17/2019 Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
5/23
5 5
STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA KEUANGAN NEGARA
STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA KEUANGAN NEGARA
PRESIDEN
SATKER
Kuasa Pengguna
Anggaran
MENTERI
PENGGUNA
ANGGARAN
MENTERI KEUANGAN
BENDAHARAWAN
UMUM
SATKER
Kuasa Pengguna
Anggaran
KPPN
Kuasa Bendara
Umum
KPPN
Kuasa Bendara
Umum
-
8/17/2019 Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
6/23
6
PRESIDEN(CEO)
SATKERKuasa PenggunaAnggaran
MENTERI (COO)PENGGUNAANGGARAN
M
ENTERI KEUANGAN (CFO)BENDAHARA
UMUM NEGARA
SATKERKuasa PenggunaAnggaran
KPPNKuasa BendaharaUu Negara
KPPNKuasa BendaharaUu Negara
PENDE!EGASIAN KE"ENANGAN(Undang#Undang N$ %& Tahun ' * Pasa+ 6)
-
8/17/2019 Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
7/23
PEMISAHAN KE"ENANGAN
&
Pengurusan K$,a-e+C$.,a-e+ -eheer
Pengurusan Ad/n/s,ras/ad/n/s,ra,/e0 -eheer
Men,er/ Te1n/s
Se+a1u Pengguna Anggaran
PEMBUATANKOMITMEN
PENGU2IAN 3PEMBEBANAN
PERINTAHPEMBA4ARAN
PENE!ITIAN 3PENGU2IAN
PERINTAHPENCAIRAN
DANA
PPSPMPPK
KUASABUN
Men,er/ Keuangan
Se+a1u Bendahara UuNegara
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KPPN
SP'D
SPP SPM
otorisator dan ordonateur
-
8/17/2019 Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
8/23
P$+a hu-ungan dan 1e5enangan Pea-a,Per-endaharaan Negara
da+a UUPN
PRESIDEN(CEO)
(Selaku KepalaPemerintahan)
BENDAHARA PENERIMAAN7 PENGE!UARAN
MENTERI TEKNIS (COO)(Se+a1u Pengguna
Anggaran7Barang)
KEPA!A KANTOR (COO)(Se+a1u Kuasa Pengguna
Anggaran7Barang)
MENTERI KEUANGAN (CF)(Selaku !endahara Umum
Ne"ara)
KEPA#A KPPN (CF)(Selaku Kua$a !endahara Umum
Ne"ara)
Pendelegasian kewenangan pelaksanaan programPendelegasian kewenangan perbendaharaan
-
8/17/2019 Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
9/23
Pendelegasian ...
(enteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang
keuangan pada hakekatnya adalah $#ie! %inan&ial '!!i&er ($%') Pemerintah &epublik ndonesia"
sementara setiap menteri'pimpinan lembaga pada hakekatnya
adalah$#ie! 'erasional '!!i&er ($'')
untuk suatu bidang
tertentu pemerintahan.
Prinsip ini perlu dilaksanakan se-ara konsisten agar :
terdapat ke#elasan dalam pembagian eenang dan
tanggung #aab"
terlaksananya mekanisme -he-ks and balan-es serta
untuk mendorong upaya peningkatan pro!esionalisme dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.
-
8/17/2019 Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
10/23
Peran (enteri Keuangan sebagai
6hie! 7inan-ial 8!!i-er /678
(enteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam
bidang keuangan pada hakekatnya adalah ChiefFinancial Officer ($%') Pemerintah &epublik ndonesia.
ub bidang pengelolaan !iskal meliputi !ungsi!ungsi :
pengelolaan kebi#akan !iskal dan kerangka ekonomi
makro"
penganggaran"
administrasi perpa#akan"
administrasi kepabeanan"
perbendaharaan" dan
pengaasan keuangan.
-
8/17/2019 Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
11/23
;ugas (enteri Keuangan dalam rangka
pelaksanaan kekuasaan pengelolaan !iskal
a menyusun kebi#akan !iskal dan kerangka ekonomi makro,
b menyusun ran-angan AP$N dan ran-angan Perubahan AP$N,
- mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran,
d melakukan per#an#ian internasional di bidang keuangan,
e melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah
ditetapkan dengan undangundang,
! melaksanakan !ungsi bendahara umum negara,
g menyusun laporan keuangan yang merupakanpertanggung#aaban pelaksanaan AP$N,
h melaksanakan tugastugas lain di bidang pengelolaan !iskal
berdasarkan ketentuan undangundang.
-
8/17/2019 Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
12/23
Peran (enteri'Pimpinan )embaga
sebagai $hie% &perasional &%%i'er /688
Tugas Menteri"Piminan *embaga sbg PA"P+ ,
a. menyusun ran-angan anggaran kementerian negara'lembaga yang
dipimpinnya,
b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran,
-. melaksanakan anggaran kementerian negara 'lembaga yang dipimpinnya,d. melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pa#ak dan
menyetorkannya ke Kas Negara,
e. mengelola piutang dan utang negara yang men#adi tanggung #aab
kementerian negara 'lembaga yang dipimpinnya,
!. mengelola barang milik'kekayaan negara yang men#adi tanggung #aab
kementerian negara 'lembaga yang dipimpinnya,
g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara 'lembaga
yang dipimpinnya,
h. melaksanakan tugastugas lain yang men#adi tanggung #aabnya berdasarkan
ketentuan undangundang.
-
8/17/2019 Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
13/23
Koordinasi Penyusunan Prioritas
Pembangunan % Anggaran
Pasal 1- UU 1"200-
/1 Pemerintah Pusat menyampaikan pokokpokok kebi#akan
!iskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran
berikutnya kepada DP& selambatlambatnya pertengahanbulan (ei tahun ber#alan.
/0 Pemerintah Pusat dan DP& membahas kerangka ekonomi
makro dan pokokpokok kebi#akan !iskal yang dia#ukan oleh
Pemerintah Pusat dalam pembi-araan pendahuluan
ran-angan AP$N tahun anggaran berikutnya.
/ $erdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokokpokokkebi#akan !iskal" Pemerintah Pusat bersama DP& membahas
kebi#akan umum dan prioritas anggaran untuk di#adikan
a-uan bagi setiap kementrian negara'lembaga dalam
penyusunan usulan anggaran.
-
8/17/2019 Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
14/23
Koordinasi ...
Pasal 1/ UU 1"200-
/1 Dalam rangka penyusunan ran-angan AP$N"
menteri'pimpinan lembaga selaku pengguna
anggaran'pengguna barang menyusun ren-ana ker#a dananggaran kementrian negara'lembaga tahun berikutnya.
/0 ...
/ ...
/4 .../5
-
8/17/2019 Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
15/23
iklus AnggaranTa#aan aktu okumen Terkait Pi#ak Terkait
1. Penusunan 3Penetaan AP+N
t41 Pokok0 kebi#akan!iskal % kerangkaekonomi makro
Pemerintah Pusat% DP&
&KAK') K')
&UU AP$N % NotaKeuangan
(enteri Keuangan
UU AP$N DP&
2. Pelaksanaan AP+N 1 an s"d -1es ta#un t
Keppres &in-ian AP$N Presiden
DPA K') % (enkeu-. Pertanggung6awaban
AP+Nt78 bulan )KPP K') % (enkeu
)
-
8/17/2019 Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
16/23
Peran dan 7ungsi Presiden sebagai pemegangkekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
Pasal aat (1) UU 1"200-
Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan
untuk men'apai tuuan bernegara#
;u#uan bernegara tertuang dalam Pembukaan UUD1945 :
### melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memaukan
keseahteraan umum men'erdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia "ang berdasarkankemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial ###
Konsekuensina ,
Pemerintah harus menyusun Program dan Kegiatan
Pemerintah harus menyediakan anggarannya
-
8/17/2019 Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
17/23
Peran dan 7ungsi Presiden ...
Dalam rangka penyelenggaraan !ungsi pemerintahan untuk
men-apai tu#uan bernegara sebagaimana dimaksud dalam
ayat /1 setiap tahun disusun AP$N dan AP$D. /Pasal aat (1) UU 1"200-)
=ang berenang menyusun AP$N menurut Pasal 0 UUD
1945 :
(1) *P+N sebagai ,uud dari pengelolaan keuangan negara
ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan se'ara
terbuka dan bertanggung a,ab untuk sebesar-besarn"a
kemakmuran rak"at#
() RUU *P+N diaukan oleh Presiden untuk dibahas bersama
DPR dengan memperhatikanpertimbangan DPD#
-
8/17/2019 Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
18/23
Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan
Negara dalam istem Pemerintahan
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.(Pasal 1 a"at () UUD 1./0)
Presiden &epublik ndonesia memegang kekuasaan pemerintahan
menurut UUD. (Pasal / a"at (1) UUD 1./0)
Pendapat Pro!. Dr. (uhammad D#a!ar aidi :
UUD 1945 hanya menempatkan negara sebagai PN*UAAbukan pemilik yang dikonkretkan oleh Presiden sebagai kepala
pemerintahan negara untuk (>N*>)8)A dan mempertanggung#aabkan
keuangan negara. Presiden selaku kepala pemerintahan dalam
men#alankan pemerintahan negara tidak boleh menyimpang dari UUD
1945" karena dapat memengaruhi keuangan negara.
alah satu unsur pemerintahan adalah mengelola keuangan negara yangtidak berakibat atau tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.
Ketaatan melaksanakan pemerintahan negara salah satunya berarti
Presiden mengamankan keuangan negara.
Ketaatan oleh Presiden merupakan peru#udan dari sumpah'#an#i
kepada rakyat selaku pemilik kedaulatan.
-
8/17/2019 Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
19/23
Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Daerah
dalam istem Pemerintahan Daerah
Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara oleh Presiden sebagian
diserahkan kepada gubernur'bupati'alikota selaku kepala
pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan meakili
pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan.
esuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraanpemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan
kepada *ubernur'$upati'+alikota selaku pengelola keuangan daerah.
Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah /Pasal 13 ayat /1 UU 12'033
:
a. dilaksanakan oleh kepala satuan ker#a pengelola keuangan daerah selakupe#abat pengelola AP$D,
b. dilaksanakan oleh kepala satuan ker#a perangkat daerah selaku pe#abat
pengguna anggaran'barang daerah.
-
8/17/2019 Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
20/23
Kekuasaan atas PKD...
Pasal 13 ayat /0 UU 12'033 :
Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah"
Pe#abat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai
tugas sebagai berikut:
a. menyusun dan melaksanakan kebi#akan pengelolaan AP$D,
b. menyusun ran-angan AP$D dan ran-angan Perubahan AP$D,
-. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
d. melaksanakan !ungsi bendahara umum daerah,
e. menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggung#aaban pelaksanaan AP$D.
-
8/17/2019 Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
21/23
Kekuasaan atas PKD...Pasal 13 ayat / UU 12'033
Kepala satuan ker#a perangkat daerah selaku pe#abat pengguna
anggaran'barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun anggaran satuan ker#a perangkat daerah yang
dipimpinnya,
b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran,
-. melaksanakan anggaran satuan ker#a perangkat daerah yang
dipimpinnya,
d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pa#ak,
e. mengelola utang piutang daerah yang men#adi tanggung #aab
satuan ker#a perangkat daerah yang dipimpinnya,
!. mengelola barang milik'kekayaan daerah yang men#adi tanggung
#aab satuan ker#a perangkat daerah yang dipimpinnya,
g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan ker#a
perangkat daerah yang dipimpinnya.
-
8/17/2019 Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
22/23
asar Hukum Kekuasaan atas PengelolaanKeuangan Negara dan Tu6uan bernegara
No. asar Hukum Mengatur
1. Pembukaan UUD 1945 :?Kemudian daripada itu untuk membentuk suatuPemerintah Negara ndonesia yang melindungisegenap bangsa ndonesia dan seluruh tumpahdarah ndonesia dan untuk mema#ukankese#ahteraan umum" men-erdaskan kehidupanbangsa" dan ikut melaksanakan ketertiban duniayang berdasarkan kemerdekaan" perdamaianabadi dan keadilan sosial" maka ...
;u#uan bernegara
0. Pasal 4 ayat /1 UUD 1945 :
Presiden &epublik ndonesia memegang kekuasaanpemerintahan menurut UUD.
Pihak yang diberi atribusi
kekuasaan melaksanakantu#uan bernegara
. Pasal 5 UUD 1945 :/1 Presiden berhak menga#ukan ran-angan UU kepada
Dean./0 Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk
men#alankan UU sebagaimana mestinya.
Keenangan Presidendalam rangkamelaksanakan tugasnegara
-
8/17/2019 Struktur Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
23/23
No. asar Hukum Mengatur
4. $ab @