KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN REGULASI UNTUK...
-
Upload
phungduong -
Category
Documents
-
view
229 -
download
0
Transcript of KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN REGULASI UNTUK...
KEBIJAKANPENYEDERHANAANREGULASIUNTUKPENGEMBANGANEKONOMILOKAL
DIREKTORATDEKONSENTRASI,TUGASPEMBANTUANDANKERJASAMA,DITJENBINAADMINISTRASIKEWILAYAHAN,
KEMENTERIANDALAMNEGERIMEI2017
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROVINSI
KAB
KOTA KEC KEL DESA Luas Wilayah (km2)
Jumlah Penduduk
34
416 98 7.094 8.216 69.249 1.910.931,32 259.940.857
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: • peningkatan pelayanan, • pemberdayaan, dan peranserta masyarakat, serta • peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI
Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek: • hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar
daerah, • potensi dan keanekaragaman daerah, serta • peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara
ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (UU 23/2014)
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KONKUREN
q menetapkan NSPK, yaitu berupa ketentuan Per-UU yg ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (yg dilaksanakan oleh K/L) sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yg menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
q melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yg menjadi
kewenangan Daerah.
K/L HARUS MENJAMIN TERSEDIANYA NSPK DAN BINWAS KEPADA DAERAH
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMRTHN KONKUREN
u Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan wajib berpedoman pada NSPK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
u Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat tidak mempedomani NSPK, Pemerintah/Pemprov membatalkan kebijakan Daerah.
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UU No 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 373
1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadappenyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi. 2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. 3) Pembinaan dan pengawasansebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri
PEMBINAAN TEKNIS OLEH MENTERI TERKAIT
TUPOKSI
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMBINAAN TEKNIS: Terhadap
Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan
Kepada Daerah Provinsi
Dalam bentuk: Fasilitasi, Konsultasi, Diklat,
dan Litbang
PEMB IN AAN UMUM DAN TEKN I S
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SUBSTANSIPENGATUR
ANYANLIK
AsasPenyelenggaraan Manajem
enPelayanan
InformasiPelayanan
Penyeder-hanaanYanlik
Kelem-bagaan
EvaluasiKinerja
Sanksi
Pengaduan
Inovasi
KETENTUANPELAYANANPUBLIKSESUAIUU23/2014
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
INOVASI DAERAH
1. PENINGKATAN EFISIENSI; 2. PERBAIKAN EFEKTIVITAS; 3. PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN; 4. TIDAK ADA KONFLIK KEPENTINGAN; 5. BERORIENTASI KEPADA
KEPENTINGAN UMUM; 6. DILAKUKAN SECARA TERBUKA; DAN 7. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
HASILNYA TIDAK UNTUK KEPENTINGAN DIRI SENDIRI.
PRINSIP-PRINSIP
SEMUA BENTUK PEMBARUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DITETAPKAN DENGAN
PERATURAN KEPALA DAERAH
APABILA INOVASI GAGAL APARATUR TIDAK DIPIDANA,
BILAMANA INOVASI TERSEBUT DILAKUKAN BERDASARKAN
PRINSIP2 DALAM PASAL 387 UU 23/2014 DAN DITETAPKAN DGN PERKADA SERTA DILAPORKAN
KEPADA MENDAGRI
PERLINDUNGAN
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KELEMBAGAAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI UU 23 TH 2014
KELEMBAGAAN (Pasal 350 )
KDH wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemda dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Daerah membentuk “Unit PTSP” berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
PTSP merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah.
“PENYEDERHANAAN” Jenis & Prosedur YanLik (Pasal 349 UU 23/2014)
Pemda dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Ditetapkan “PERDA”
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Perpres 97/2014 tentang Penyelenggaraan PTSP
PTSP
TimTeknis
MejaPenerimaan
BACKOFFICE
FRONTOFFICE
Pemohon datang Ke SatuTempat, Pelayanan bisalebih Cepat dan LebihMurah
Pemohon
PTSP : Pelayanan secara terintegrasi dari tahap permohonan sampaidengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satupintuà Menempatkan seluruh pelayanan perizinan dan
nonperizinanSKPDdalamsatutempatdiPTSP;à Pelayanan dimulai dari penerimaan berkas sampai dengan
terbitnyadokumendalamsatutempat.
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TUJUAN: MemberikanperlindungandankepasTanhukumkepadamasyarakat,memperpendekprosespelayanan,mewujudkanpelayananygcepat,mudah,murah,transparan,pasT&terjangkau.
PERPRES97TAHUN2014TENTANGPENYELENGGARAANPTSP
PRINSIP: Keterpaduan,ekonomis,koordinasi,pendelegasiankewenangan,akuntabilitas,aksesbilitas
SYARAT: Kelembagaan,Pendelegasian,SDM,danSarprasRUANGLINGKUP:Perizinandannonperizinanyangmenjadikewenanganpemerintahdanpemda.WAKTU: JangkawaktupelayananPTSPditetapkanpalinglama7(tujuh)harikerjaterhitungsejakditerimanyadokumenPerizinandanNonperizinansecaralengkapdanbenar,kecualiyangdiaturwaktunyadalamundang-undangatauperaturanpemerintah.
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TUJUAN: meningkatkan kualitas layanan publik, dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik
PERMENDAGRI24TAHUN2006TENTANGPEDOMANPENYELENGGARAANPTSP
SASARAN: terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik
LINGKUP TUGAS PENYELENGGARAAN PTSP: meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota WAKTU: Jangka waktu penyeles aian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya .
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pendelegasian
Program / Kebijakan Strategis
− Kecepatan proses pelayanan publik;
− KDH & WaKDH wajib melaksanakan program strategis nasional (Pasal 67 Huruf f UU 23/2014);
− KDH & WaKDH yg tdk melaksanakannya dikenakan sanksi administratif teguran, diberhentikan sementara sampai diberhentikan sbg & WaKDH (Pasal 68 UU 23/2014).
Permendagri 24/2006 dan Perpres 97/2014
− PTSP bertujuan memperpendek proses pelayanan, meningkatkan kualitas layanan publik, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, pendekatan layanan
− KDH mendelegasikan wewenang perizinan dan non perizinan yg menjadi urusan pem daerah kepada Kepala BPMPTSP.
Inmendagri dan SE Mendagri (Oktober 2015)
− SE Mendagri tgl.2 Oktober 2015, mengingatkan dan menegaskan kembali KDH segera mendelegasikan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kpd PTSP.
− INMENDAGRI tgl.19 Oktober 2015, intinya menginstruksikan kpd KDH untuk segera mendelegasikan seluruh kewenangan penandatangan perizinan & non perizinan yg menjadi kewenangan Daerah kpd Kepala Unit PTSP
Ruang Lingkup PTSP: seluruh pelayanan Perizinan & Nonperizinan yg menjadi kewenangan Pemda.
18
KERJA SAMA DAERAH
� Saranamemantapkanhubungandanketerikatandaerah.
� Menserasikanpembdaerah.� Mensinergikanpotensidaerah/pihak
keYga.� Meningkatkanpertukaraniptek.� Mengurangikesenjanganpenyediaan
fasilitasumumantardaerah.
URGENSIDANIMPLIKASIARAHKEBIJAKANKERJASAMAANTARDAERAH
Adanya kebutuhan yang kuat akan efisiensi dlm pelayanan publik & pengelolaan sumber daya/potensi daerah
Sinergitas Tata Ruang & Kelestarian fungsi lingkungan hidup yang tidak mengenal batas administrasi
Kebutuhan akan meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa antar daerah
Kebutuhan akan sinergitas – keterkaitan antar-sektor antar-wilayah dlm sistem produksi & distribusi
Kebutuhan akan
Kerjasama Antar daerah
SANGAT PENTING DAN URGEN
DiwajibkanbagisetiapDaerahdanPerluperhatiankhususKDH
Perluperencanaanyangbenar,anggaranyangmemadai.
Masukdalamprosesperencanaandaerah(VisiMisiKDH,Renstra,RPJMD,danRKPD
KONDISI • Masih adanya egoisme
daerah • Pemahaman otda berbeda • Ketimpangan pertumbuhan
pembangunan daerah
KONDISI • Pembangunan tidak merata • Kemiskinan di daerah
Perbatasan • Tidak akan bisa hidup
sendiri tanpa KSD • Perekat NKRI
KEBUTUHAN
KEBUTUHAN
KEBUTUHAN
KEBUTUHAN
KEBIJAKAN
KEBIJAKAN
KEBIJAKAN
KEBIJAKAN
OBYEK KERJA SAMA
obyek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)
CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan)
WAJIB/ OBLIGATORY
- PERTAHANAN
- KEAMANAN
- MONETER
- YUSTISI
- POLITIK LUAR NEGERI
- AGAMA
NON PELAYANAN DASAR tenaga kerja; pemberdayaan perempuan & anak, pangan;
Pertanahan; Lingkungan Hidup; Dukcapil, PMD, penduduk dan
KB, perhubungan, kominfo, Koperasi UKM, Penanaman
Modal, PORA, statistik, sandi, Budaya, perpustakaan, & arsip
Kelautan & perikanan, Pariwisata, Pertanian,
Kehutanan, ESDM, Perdagangan,
perindustrian dan Transmigrasi
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
PELAYANAN DASAR pendidikan; kesehatan; PU & penataan ruang; perumahan
Rakyat dan kawasan permukiman; Trantib umum, dan Linmas, Sosial
(dilaksanakan dengan SPM)
Wawasan Kebangsaan; Ketahanan Sosial;
Pengamalan pancasila Persatuan dan Kesatuan;
Penanganan Konflik Sosial; Koordinasi Pelaksanaan Tugas Antar Instansi di
Provinsi/Kab/Kota; Pengembangan
Kehidupan Demokrasi; Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan
kewenangan Daerah & tidak Ditangani oleh Instansi
Vertikal
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
23
Pasal 363 UU No 23 Tahun 2014 : (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasar- kan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pela- yanan publik serta saling menguntungkan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan : a. Daerah lain; b. Pihak ketiga; dan/atau c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
24
Kerja sama Antar Daerah dikategorikan menjadi 2 yaitu : � Kerja sama Wajib � Kerja sama Sukarela
KERJA SAMA WAJIB
Cakupan Kerja Sama Wajib
� Kerja Sama Antar Daerah Provinsi; � Kerja Sama Antara Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayahnya � Kerja Sama Antara Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota dari Provinsi yang berbeda
� Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten/Kota dari Daerah Provinsi yang berbeda; dan
� Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi
KERJA SAMA WAJIB KRITERIA
• Antar Daerah Berbatasan
• Memiliki eksternalitas lintas daerah
• Penyediaan layanan publik lebih efisien jika dikelola bersama
LINGKUP
• Antar Daerah Prov berbatasan
• Antar Daerah Kab/Kota dan Kab/Kota berbatasan dari prov berbeda
• Antar Daerah Kab/Kota berbatasan dalam wilayahnya
CONTOH OBJEK
• Kesehatan • Pendidikan • Sosial • Ketenteraman dan
ketertiban umum • Lingkungan hidup • Persampahan • Kebakaran • Pekerjaan umum • Penanggulangan
bencana
SANKSI JIKA TIDAK DILAKSANAKAN
PEM PUSAT AMBIL ALIH (Pembiayaan oleh APBD masing2 daerah)
• Antar Daerah Prov berbatasan • Antar Daerah Kab/Kota dan Kab/Kota
berbatasan dari prov berbeda
GUBERNUR SBG WPD AMBIL ALIH (Pembiayaan oleh APBD masing2 daerah)
• Antar Prov dan Kab/Kota dalam wilayahnya • Antar Daerah Kab/kota dari Provinsi dalam
wilayahnya
Didahului dengan pemetaan urusan pemerintahan
KERJA SAMA SUKARELA
KERJASAMA SUKARELA � Kerjasama Sukarela dilaksanakan oleh daerah
yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama
� Contoh : Kerjasama Pemda Kota Denpasar dengan Pemda Kota Bogor ( daerah ini tidak berbatasan dan lintas daerah, yang sifatnya tidak mengikat ).
KERJA SAMA SUKARELA
KRITERIA
• Antar Daerah Berbatasan
• Antar Daerah Tidak Berbatasan
• Dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksankan dg bekerja sama
LINGKUP • Antar Daerah Prov
berbatasan atau tidak berbatasan
• Antar Daerah Kab/Kota dan Kab/Kota berbatasan atau tidak berbatasan dari prov berbeda
• Antar Prov dan Kab/Kota berbatasan atau tidak berbatasan dalam wilayahnya
CONTOH OBJEK • Kesehatan • Pendidikan • Sosial • Ketenteraman dan
ketertiban umum • Lingkungan hidup • Persamapahan • Kebakaran • Pekerjaan umum • Penanggulangan
bencana Didahului dengan pemetaan urusan pemerintahan
KERJA SAMA DAERAH
DENGAN PIHAK KETIGA
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dituangkan dalam kontrak mengatur :
� Hak adalah hal yang dituntut oleh pihak yang bekerjasama dari mitra kerjasama
� kewajiban adalah hal yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang bekerjasama;
� Jangka waktu kerja sama sesuai kesepakatan para pihak yang akan melakukan kerjasama dan tidak bertentangan dengan peraturan;
� Sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban biasanya diterapkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Mekanismenya terlebih dahulu dilakukan melalui teguran (somasi) selama 3 kali berturut-turut. Apabila setelah melalui somasi tetap tidak ada perbaikan, maka selanjutnya ditempuh mekanisme penyelesaian perselisihan
� Penyelesaian Perselisihan
a) Musyawarah dan Mufakat oleh para pihak
b) Dilakukan sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja sama para pihak
Kerjasama daerah dengan pihak ketiga harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerjasama.
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
KRITERIA
• Penyelenggaraan urusan pemerintahan lebih efektif dan efisien jika dikelola bersama dengan pihak ketiga
LINGKUP
• KS Provinsi dengan Pihak Ketiga
• KS Kab/Kota dengan Pihak Ketiga
CONTOH OBJEK
• kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik antara lain pendidikan,transportasi,persampahan,dll;
• kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Didahului dengan pemetaan urusan pemerintahan - Didahului dengan studi kelayakan
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. DaerahberhakmenetapkankebijakanDaerahuntukmenyelenggarakanUrusanPemerintahanyangmenjadikewenanganDaerah,danwajibberpedomanpadaNSPKyangtelahditetapkanolehPemerintah;
2. PemdawajibmenjaminterselenggaranyapelayananpublikberdasarkanUrusanPemerintahanyangmenjadikewenanganDaerah;
3. KDHwajibmemberikanpelayananperizinansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan,melaluiPTSP;
4. DaerahdapatmelakukanpenyederhanaanjenisdanprosedurpelayananpublikuntukmeningkatkanmutupelayanandandayasaingDaerahditetapkandgnPerda.
5. Pemerintahdaerahperlumelakukanpemetaanterhadapurusanpemerintahanyangperludikerjasamakan
6. PemerintahdaerahperlumembentukTimTKKSD7. PadaprinsipnyaKemendagrimendukungprogramprojectNSLICyang
dilakukanolehPemerintahCanada
PENUTUP
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TERIMAKASIH