KARAKTERISTIK HUKUM PERDATA INTERNASIONALOleh : FERY CHOFA, SH, LL.M

KARAKTERISTIK HUKUM PERDATA INTERNASIONALPengertian, istilah, sumber, isi, ruang lingkup Hukum Perdata InternasionalKegunaan HPI dlm Penyelesaian Persoalan-persoalan hukum.Logika Yuridik HPI;Masalah Pokok dlm HPI.

ISTILAH HPI

Civil Law System

CONFLICT OF LAWS ->Common Law SystemHUKUM PERDATA INTERNASIONAL (INDONESIA ):Contradictio in terminis (pertentangan di dalam istilah itu sendiri) ?

Internationaal Privaatrecht (Belanda)Internationaales Privaatrecht (Jerman)Private International Law (Inggris)Droit International Prive (Perancis)

PENTING :Internasional dalam HPI bukan berarti sumber hukum HPI adalah internasional.SUMBER HPI adalah NASIONAL belakaHPI merupakan bagian dari HUKUM NASIONALTiap-tiap negara yg merdeka & berdaulat mempunyai sistem HPI-nya sendiriHPI Indonesia = sistem hk nasional Indonesia

Schnitzer :Bukan hukumnya yang internasionalTetapi materi, faktanya yang internasional

Meijers :HPI adalah hukum perdata untuk hubungan-hubungan internasional. Yang internasional adalah hubungan-hubungannyaTapi kaidah-kaidah HPI-nya adalah Hukum Perdata Nasional belaka

Muchtar Kusumaatmadja keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas Negara, atau dengan kata lain; HPI adalah hukum yang mengatur hubungan antar pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda.

R.H. Graveson merupakan bidang hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta yang relevan yang berhubungan dengan suatu system hukum lain, baik karena teritorialitasnya atau personalitas yang dapat menimbulkan masalah pemberlakuan hukum sendiri atau hukum asing untuk memutuskan perkara atau menimbulkan masalah pelaksanaan yurisdiksi pengadilan sendiri atau asing.

Sudargo Gautama keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan atau peristiwa antar warga (warga) Negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih Negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat, pribadi dan soal-soal.

Sauveplanne keseluruhan aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum privat atau perdata yang mengandung elemen-elemen asing, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah penundukan langsung ke arah hukum nasioanal dapat selalu dibenarkan.

Prof. Van Brakel :Hukum Perdata Internasional adalah hukum nasional yang dibuat untuk hubungan-hubungan hukum internasional*HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1*

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

Prof. Sunaryati Hartono :HPI mengatur setiap peristiwa / hubungan hukum yang mengandung unsur asing, baik di bidang hukum publik maupun privat.*HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1*

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

Kesimpulan

HPI adalah seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional (atau unsur-unsur ekstra teritorial).

Persoalan-persoalan HPI pada dasarnya muncul dalam perkara-perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum dan hukum intern dari yurisdiksi-yurisdiksi itu berbeda satu sama lainnya.

*HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1*

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

Hukum Perdata Internasional*HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1*Hukum Perdata InternasionalHukumPerdataInternasionalKeperdataanMelintas Batas Negara

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

Hukum Perdata InternasionalKeseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hub keperdataan yang melintas batas negaraHPI adalah Hukum NasionalPeristiwa, perbuatan, atau hubungannya yang mengandung unsur internasional atau elemen asing *HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1*

*HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1*Unsur Internasional (Unsur Asing)Faktor PersonalFaktor TeritorialInternasional di sini tak merujuk kepada sumbernya, tetapi kepada fakta atau materinya (objeknya)

APA YANG MENJADI SUMBER HPI INDONESIA ?Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 :Segala aturan yangBelum dicabutBelum digantiBelum ada aturan yg mengaturMasih berlaku

BERARTI :Pasal 16Pasal 17Pasal 18Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie (AB) Staatsblad 1847 No. 23 hingga kini masih berlaku

PASAL 16 ABUntuk mengatur status personalKetentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai status & wewenang orang-orang tetap mengikat untuk kaula-kaula negara Belanda (kini baca : WNI) jikalau mereka berada di luar negeri.Status personal = status, hak & wewenang seseorang menurut Ps 16 AB

PASAL 17 ABUntuk hukum tentang benda tidak bergerakMengenai benda-benda yang tidak bergerak, berlaku hukum dari tempat, dimana benda-benda itu terletak.Lex rei sitae = Lex situs

PASAL 18 ayat (1) ABUntuk mengatur bentuk formil dari perbuatan hukumBentuk dari tiap perbuatan ditentukan menurut hukum dari negara atau tempat, dimana perbuatan itu dilakukan.Locus regit actum

Jadi, SUMBER HPI INDONESIA :Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (1) ABYurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan (Pengadilan Indonesia, Belanda, lainnya)Ajaran Sarjana HPI atau doktrin-doktrin (renvoi, ketertiban umum, hak-hak yang telah diperoleh, dst)

KEGUNAAN HPI:Melakukan pilihan hukum atas suatu perbuatan hukum perdata yang akan dilakukan;Penyelesaian persoalan hukum yg harus dilakukan dgn pendekatan HPI dlm situasi bertemunya dua atau lebih sistem hukum;Pendapat hukum (legal opinion) atau argumentasi hukum dlm proses perkara d pengadilan/arbitrase

Perbedaan&persamaanHPI dg Hukum Internasional Publik (HI)HPI merupakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara.Hukum Internasional Publik (HI) adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara (Hubungan Internasional) yang bukan bersifat perdataPersamaan: sama mengatur persoalan atau hubungan yang melintas batas negara (internasional).Perbedaan: terletak pada sifat hubungan atau persoalan yang diaturnya (obyeknya).

*HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1*

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

MASALAH-MASALAH POKOK HPIHakim atau Badan Peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara hukum yang mengandung unsur asing.

Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur / menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengandung unsur asing.Bilamana / sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan hukum asing atau mengakui hak-hak yang terbit berdasarkan hukum atau Putusan Pengadilan Asing.

*HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1*

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

Ruang Lingkup HPIMenurut Sudargo Gautama, Terdapat aneka ragam pandangan tentang ruang jelajah HPI1.HPI sama dengan rechtstoepassingrechtHPI yang terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan. Dalam hal ini HPI disederajatkan dengan Hukum Perselisihan. Dalam konteks ini masalah kompetensi pengadilan, status orang asing dan kewarganegaraan dieliminasi sebagai ruang jelajah HPI. Penyempitan ruang Jelajah HPI ini terdapat di Nederland dan Jerman2. HPI sama dengan Choice of Law dan Choice of JurisdictionsMenurut konsep ini, HPI tidak hanya sebatas pada Persoalan Choice of Law, tetapi termasuk juga Choice of Jurisdictions. Dianut di Inggris, Amerika, dan negara-negara common law lainnya.

3. HPI sama dengan Chioce of Law + Choice of Jurisdictions + Conditions des EtrangersDalam konsep ini, HPI tidak hanya menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan yurisdiksi, tetapi juga status orang asing. Dianut Italia, Spanyol, dan negara-negara Amerika Selatan4.HPI sama dengan Chioce of Law + Choice of Jurisdictions + Conditions des Etrangers, dan Nationalitemenurut konsep ini, HPI menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan yurisdiksi, status orang asing dan kewarganegaraan. Masalah kewarganegaraan ini menyangkut persoalan cara memperoleh dan hilangnya kearganegaraan. Konsep ini dianut Perancis

*HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1*

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

POLA BERPIKIR YURIDIS HPI

Menentukan Perkara sebagai perkara HPI / Bukan Titik Taut Primer

2. Menentukan ada / tidaknya Yurisdiksional Forum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Hukum Acara Perdata Int.*HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1*

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

3. Menentukan Lex Cause bagi perkara yang bersangkutan.-> Kualifikasikan Perkara-> Lihat Kaidah HPI Lex Fori (TTS)-> Tentukan Lex Cause4. Menyelesaikan perkara HPI. -> Kaidah intern Lex Cause

*HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1*

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

7 LANGKAH HPI TRADISIONAL (KESIMPULAN)

Tentukan Perkara HPI / bukan -> TTPTentukan Forum punya kepentingan / tidak -> YurisdiksiKualifikasikan PerkaraLihat Kaidah HPI Forum (Lex Fori)Tentukan TTSTentukan Lex CauseSelesaikan perkara dengan Kaidah Intern Lex Cause

*HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1*

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

Beberapa Istilah HPILex ForiSistem hukum dimana tempat perkara HPI diajukan.

Lex CauseSistem hukum yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara HPI.

*HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1*

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

Kaidah HPISeperangkat kaidah hukum yang menunjuk pada sistem hukum tertentu untuk menyelesaikan suatu sengketa HPI.

Kaidah InternSeperangkat kaidah hukum yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara materiil.

*HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1*

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

CONTOH KASUS HPITuan X adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam, telah menikah dengan Nyonya Y, Warga Negara Indonesia di Jakarta. 1 tahun setelah pernikahannya, Tuan X menikah lagi dengan Nyonya P, seorang warga negara Jerman, di Berlin. Dalam pernikahannya yang kedua, Nyonya P tidak diberitahu bahwa Tuan X telah memiliki istri di Jakarta. Nyonya P kemudian mengajukan pembatalan perkawinannya di Pengadilan Jerman.

Pertanyaan :

Apakah Pengadilan Jerman dapat membatalkan Perkawinan antara Tuan X dan Nyonya P ?

*HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1*

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

Kaidah HPI Jerman :Gugatan mengenai pembatalan perkawinan tunduk pada hukum kewarganegaraan suami.

Kaidah HPI Indonesia :Keabsahan suatu perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan diresmikan / dilangsungkan (Lex Loci Selebrationis).

*HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1*

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

Kaidah Intern Jerman :Seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri, dan demikian pula sebaliknya. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang mutlak.

Kaidah Intern Indonesia :Pada asasnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, kecuali untuk pria yang beragama Islam.

*HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1*

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

*