HPI - Renvoi

31
Renvoi Renvoi Depok, 6 Juli 2009 Depok, 6 Juli 2009 Yu Un Oppusunggu Yu Un Oppusunggu Fakultas Hukum Universitas Fakultas Hukum Universitas Indonesia Indonesia

Transcript of HPI - Renvoi

  • Renvoi

    Depok, 6 Juli 2009Yu Un OppusungguFakultas Hukum Universitas Indonesia

    Yu Un Oppusunggu

  • Istilah-istilah (1)Renvoi, Renvoi au premier degrPartial or Single RenvoiRckverweisungRemission, Remitting, Reference back, RemittalRinvio indrietoTerugwijzing, TerugverwijzingPenunjukan kembali

    Yu Un Oppusunggu

  • Istilah-istilah (2)Renvoi au second degrTransmission, Forward Reference, Reference to a Third LawWeiterverweisungVerderverwijzingPenunjukan lebih jauh

    Yu Un Oppusunggu

  • Titik Awal: Kembali ke DefinisiGautama: Keseluruhan peraturan dan keputusan-hukum yang menunjukkan stelsel-hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga(-warga) negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan-kuasa-tempat, (pribadi-) dan soal-soal.

    Yu Un Oppusunggu

  • The Function of Private International LawPrivate International Law contains rules of competence which determines which specific national law is to be applied and which leads to its application.Zweigert & Ktz p.7.-

    Yu Un Oppusunggu

  • Perbedaan PrinsipPersoalan Renvoi mempunyai hubungan erat dengan masalah prinsip nasionalitas dan prinsip domisili sebagai penentuan dari status personal seseorang.Masalah Renvoi timbul karena adanya aneka warna sistem HPI.Salah satu persoalan penting berkenaan dengan status personil ialah apakah status personil itu ditentukan menurut prinsip nasionalitas atau prinsip domisili.

    Yu Un Oppusunggu

  • Ada hubungan yang erat antara teori Renvoi dan persoalan apakah HPI bersifat supranasional atau nasional. Menurut pandangan mereka yang menganggap HPI bersifat supranasional, maka Renvoi tidak dapat diterima.Menurut pandangan ini, kaidah-kaidah HPI mempunyai kekuatan hukum dengan tidak menghiraukan apakah pembuatan undang-undang nasional mengopernya atau menolaknya. Kaidah-kaidah HPI ini, karena berasal dari tata tertib hukum yang lebih tinggi daripada tata tertib pembuat undang-undang nasional, selalu adalah yang berlaku. Dalam jalan pikiran demikian, Renvoi tidak dapat diterima. Hal ini adalah karena menurut pendapat tersebut tidaklah mungkin bahwa untuk satu peristiwa tertentu akan dapat berlaku dua macam kaidah HPI yang bertentangan satu dengan yang lain. Hanya salah satu dari kaidah-kaidah HPI ini yang dapat dipandang benar adanya, dan hanya kaidah inilah yang harus diberlakukan. (Buku III, pp. 16-17)Renvoi hanya boleh diterima bila pandangan HPI sebagai hukum supranasional telah dilepaskan.

    Yu Un Oppusunggu

  • Hukum Intern & Kaidah HPIKollisionsnormenKaidah-kaidah HPI dari suatu negara.

    SachnormenHukum Intern (minus kaidah HPI).

    Hukum Negara X dalam keseluruhannya adalah Kollisionsnormen + Sachnormen

    Yu Un Oppusunggu

  • Sachnormverweisung &GesamtverweisungJika hanya Sachnormen suatu negara yang hendak diberlakukan, maka penunjukan semacam ini dinamakan:SachnormverweisungJika hukum suatu negara dalam keseluruhannya (+HPI) yang ditunjuk, maka penunjukan macam ini dinamakan:GesamtverweisungJika penunjukan pada hukum asing dianggap termasuk penunjukan pada kaidah-2 HPI-nya, mungkin terjadi renvoi.

    Yu Un Oppusunggu

  • Alasan Pro RenvoiMemberi keuntungan praktis.Kepastian hukum pemakaian Lex Fori

    Jangan lebih raja dari seorang raja.Plus royaliste que le roi

    Membawa harmoni keputusan-keputusan.Akibat adanya 2 sistem hukum yang berbeda

    Yu Un Oppusunggu

  • Alasan Kontra Renvoi: (1) Tidak Logis (1)Tidak logis karena dengan menerimanya akan terjadi suatu penunjukan kembali secara ad infinitum.Viceuze cirkel, vicious circle, internationales pingpong, logical cabinet of mirrors, a game of legal battledore and shuttlecock, an endless chain, a merry-go-round, ein internationales perpetuum mobile, ein juristisches Ebbe-und Flut-speil.Beale: shall be inexticably involved in a circle and can never decide the case, since each party will constantl refuse to apply its own law and insist upon the law of the other party. This of course is an impossible conditions.

    Yu Un Oppusunggu

  • Alasan Kontra Renvoi: (1) Tidak Logis (2)Dalam hubungan ini kiranya perlu diperhatikan bahwa mereka yang antirenvoi memandang tiap penunjukan sebagai Sachnormverweisung, hingga dengan demikian mereka tidak sampai pada penunjukan kembali. Akan tetapi, sebaliknya, mereka kini tidak bersedia menerima bahwa penunjukan kembali sebagai akibat dari suatu Gesamtverweisung ini adalah suatu Sachnormverweisung.

    Yu Un Oppusunggu

  • Alasan Kontra Renvoi: (2)Penyerahan Kedaulatan LegislatifCheshire: repugnant to nature and purpose of rules for the choice of law.Beale: the vice in the decisions (adopting a partial renvoi approach) results from the assumption that the foreign law has legal force in a decision of the case; whereas as has been pointed out, the only Conflict-of-Laws rule that can possibly be applied is the law of the forum and the foreign law is called in simply for furnishing a factual rule for the succession to the estate. The rule of the foreign law adopted by the law forum is the rule of succession,not the Conflict-of-Laws rule.

    Yu Un Oppusunggu

  • Renvoi & KualifikasiRenvoi dapat dianggap sebagai semacam kualifikasi, yakni kualifikasi dari istilah hukum, khususnya hukum asing.Apa yang diartikan oleh suatu istilah, bagaimana suatu istilah harus dikualifikasikan, didefinisikan, diklasifikasikan, merupakan pokok persoalan teori tentang kualifikasi di bidang HPI.

    Yu Un Oppusunggu

  • Lanjutan - Hal yang harus diperhatikan:

    Jika menurut pandangan hakim negara X harus diperlakukan hukum negara Y, dalam arti kata seluruh hukum negara Y (termasuk HPI-nya), maka kemungkinan yang terjadi:=HPI negara Y akan menunjuk kembali kepada hukum negara X-----> penunjukan kembali; atau

    =HPI negara Y akan menunjuk lebih jauh kepada hukumnegara Z----> penunjukan lebih jauh

    Yu Un Oppusunggu

  • Contoh penggunaan Renvoi:

    Menentukan status personal seorang Warganegara Inggris, yang berdomisili di Indonesia.HPI Indonesia menunjuk kepada Hk Inggris (prinsip nasionalitas - analogis pasal 16 AB).Hk. Inggris berdasarkan kaidah HPI-nya (prinsip domisili) menunjuk kepada Hukum Indonesia.

    1121

    Yu Un Oppusunggu

  • Renvoi di Indonesia

    Peraturan tertulis tentang Renvoi tidak atau belum ada.Praktek administratif merefleksikan penerimaan Renvoi.Yurisprudensi di Indonesia menerima Renvoi.

    Pendirian Prof. Gautama :Renvoi sebaiknya diterima karena alasan praktisHukum intern Indonesia berlaku.2.Pemakaian hukum intern bukan karena alasan chauvinisme juridisch. Pemakaian hukum sendiri terjadi setelah memberi tempat pula pada hukum asing & memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dalam hukum asing itu sendiri.

    Yu Un Oppusunggu

  • Batas-batas Bidang Renvoi

    Renvoi tidak berlaku untuk seluruh bidang hukum perdata.Kesepakatan Renvoi berlaku untuk soal status personal.Tidak terdapat kesepakatan di bidang hukum kontrak.Ada yang berpendapat tidak berlaku, karena yang menentukan adalah Pilihan Hukum (partij autonomie).

    Yu Un Oppusunggu

  • Dua Macam RenvoiSingle Renvoi (Remission)Penunjukan kembali terjadi satu kali.

    Double Renvoi (Transmission)Foreign Court TheoryPenunjukan lebih lanjut atau penunjukan lebih jauh

    Yu Un Oppusunggu

  • 1.Single Renvoi

    Penunjukan kembali terjadi satu kali

    Misalnya Perceraian WN Inggris yang berdomisili di IndonesiaApakah Hukum Inggris atau Hukum Indonesia yang berlaku?Diajukan di hadapan Pengadilan Indonesia, perlu diperhatikan Kaidah HPI Indonesia.Kaidah HPI Indonesia (X) berlaku prinsip nasionalitas. Hukum Inggris berlaku untuk status personal WN Inggris ini.Kaidah HPI Inggris menganut prinsip domisili, jadi hukum domisili, i.e. Hukum Indonesia berlaku

    RIUK12

    Yu Un Oppusunggu

  • Cause Clbre: ForgoCour de Cassation,1878 (1)Forgo, seorang WN Bavaria (Beieren), bertempat tinggal di Perancis s/d meninggal dunia.Forgo tidak dapat memiliki domisili di Perancis, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 13 CC Perancis (dicabut 1927)The foreigner who shall have been permitted by the government to establish his domicile in France, shall enjoy in that country all civil rights so long as he shall continue to reside there.Oleh karena itu, Forgo masih dipandang tetap mempunyai domisili asalnya (Herkunfts-domizil, domicile of origin).Sebelum meninggal Forgo tidak membuat testamen, oleh karena itu pewarisannya akan jatuh kepada ahli waris tanpa testamen.Harta peninggalannya telah diklaim oleh saudara-saudara alamiahnya (natuurlijke bloedverwanten), sedangkan Pemerintah Perancis juga mengklaim berhak atas warisan.

    Yu Un Oppusunggu

  • Cause Clbre: ForgoCour de Cassation,1878 (2)Pihak saudara mendasarkan tuntutan pada ketentuan dalam hukum Bavaria yang mengenal hak warisan dari anak-anak luar nikah.Pemerintah Perancis mendasarkan tuntutan pada kaidah-kaidah hukum intern Perancis, yakni tidak dikenal warisan dari anak-anak luar nikah, sehingga warisan harus jatus ke tangan fiscus Perancis.

    Yu Un Oppusunggu

  • Cause Clbre: ForgoCour de Cassation,1878 (3)Menurut HPI Perancis, untuk warisan dari benda-benda bergerak diberlakukan hukum Herkunfstsdomizil, i.c. Hukum Bavaria.HPI Bavaria mengenal ketentuan bahwa berkenaan dengan warisan dari benda-benda bergerak, berlakulah hukum dari tempat tinggal sebenarnya dari Pewaris, i.c. Perancis.Oleh Cour de Cassation, telah diterima dengan baik penunjukan kembali kepada hukum Perancis. Dalam hal ini, diberlakukan hukum warisan intern Perancis.

    Yu Un Oppusunggu

  • Penunjukan lebih jauhKasus Patino v PatinoPerceraian suami-isteri WN BoliviaPernikahan di Madrid, Spanyol.Perceraian diajukan di pengadilan Perancis.Kaidah HPI Perancis -- Hukum Bolivia (hukum nasional) gesamtverweisung Kaidah HPI Bolivia Hukum Spanyol (lex loci celebrationis)Jadi Kaidah HPI Bolivia tidak menunjuk kembali kepada hukum Perancis (lex domicili), tapi ke arah sistem hukum negara ketiga, i.e. hukum Spanyol.

    Yu Un Oppusunggu

  • 2 Double RenvoiForeign Court Theory

    Yu Un Oppusunggu

  • Foreign Court Theory adalah konsep renvoi yang dikembangkan dalam sistem HPI Inggris.

    Berdasarkan teori ini, Hakim Inggeris dalam mengadili suatu perkara HPI akan bertindak seorlah-oleh diduk dikursi Hakim dari negara lain (consider himself sitting in foreign court).

    Ada 2 Kemungkinan:

    1. 3 1 2 Y menerima renvoi - berlaku hukum intern Y

    2. 2

    1

    Y menolak renvoi - berlaku hukum intern XXYXY

    Yu Un Oppusunggu

  • In re Annesley (1)Ny Annesley (WN Inggris), domisili Perancis.Meninggal dunia di Perancis tahun 1924. Membuat testamen menurut hukum Inggris pada tahun 1919. Akibatnya anak laki-lakinya kehilangan hak waris.Menurut hukum Perancis anak mempunyai legitieme portie.Persoalan: Hukum intern Inggris atau hukum intern Perancis yg berlaku terhadap testamen?

    Yu Un Oppusunggu

  • Lanjutan In re AnnesleyDomisili meninggal di Perancis. Menurut HPI Inggris digunakan hukum Perancis.Sesuai FCT hakim Inggris memperhatikan bgmana keputusan hakim Perancis.Jik hakim Perancis harus mengadili perkara ini, hakim Perancis akan menentukan hukum nasional yg berlaku i.e. hukum Inggris yang kemudian akan tunjuk Lgi hukum intern Perancis.Sejak perkara Forgo, Renvoi dianggap diterima di Perancis. Oleh hakim Inggris (Russel) diputuskan hukum intern Perancis berlaku.Jadi legitieme portie dari anak tidak dapat dikesampingkan.

    Yu Un Oppusunggu

  • In re Ross v Waterfield (1)Ny Janet Ann Ross (WN Inggris), domisili menurut hukum Inggris adalah Italai. Sejak tahun 1888 sampai dengan suaminya meninggal dunia pada tahun 1902 mereka tinggal di Florence (Italia).Meninggal dunia di Italia tahun 1927. Menurut testamen yang dibuat oleh Ny. Ross semua harta kekayaannya diwariskan kepada Ny Caroline L. Waterfield. Akibatnya anak laki-laki satu-satunya tidak mewarisi.Sang anak menggugat keabsahan testamen tersebut, dengan dalil bahwa ia berhak mewaris atas dasar legitieme portie menurut hukum Italia.

    Yu Un Oppusunggu

  • In re Ross v Waterfield (2)Persoalan: Hukum intern Inggris atau hukum intern Italia yg berlaku untuk suatu testamen.Domisili meninggal di Perancis. Menurut HPI Inggris digunakan hukum Perancis.HPI Inggris menunjuk hukum domisili Pewaris, i.e. hukum Italia (khusus barang bergerak).Sesuai dgn FCT hakim Inggris memperhatikan bagaimana keputusan hakim Italia.Jik hakim Italia harus mengadili perkara ini, hakim Italia akan menentukan hak nasional Pewaris yg berlaku i.e. hukum Inggris.Penunjukan bersifat Sachnormverweisung, sehingga hukum intern Inggris berlaku.Renvoi ditolak di Italia. Jadi gugatan tidak diterima. Surat wasiat adalah sah.

    Yu Un Oppusunggu

  • Renvoi & KualifikasiRenvoi dapat dianggap sebagai semacam kualifikasi, yakni kualifikasi dari istilah hukum, khususnya hukum asing.

    Apa yang diartikan oleh suatu istilah, bagaimana suatu istilah harus dikualifikasikan, didefinisikan, diklasifikasikan, merupakan pokok persoalan teori tentang kualifikasi di bidang HPI.

    Yu Un Oppusunggu

    Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yu Un OppusungguFakultas Hukum Universitas Indonesia Yu Un OppusungguFakultas Hukum Universitas Indonesia Yu Un OppusungguFakultas Hukum Universitas Indonesia Yu Un OppusungguFakultas Hukum Universitas Indonesia Yu Un OppusungguFakultas Hukum Universitas Indonesia Yu Un OppusungguFakultas Hukum Universitas Indonesia Yu Un OppusungguFakultas Hukum Universitas Indonesia Yu Un OppusungguFakultas Hukum Universitas Indonesia Yu Un OppusungguFakultas Hukum Universitas Indonesia Yu Un OppusungguFakultas Hukum Universitas Indonesia Yu Un Oppusunggu