KAJIAN STABILITAS KEUANGAN - perbanas.org · 1.1 Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga dan...

KA

JIAN

STABILITA

S KEU

AN

GA

NN

o. 32, M

aret 2019

Penguatan Intermediasi di Tengah Ketidakpastian

Ekonomi Global

KAJIAN STABILITAS KEUANGANNo. 32, Maret 2019

InformasI dan order:

KSK ini terbit pada bulan Maret 2019 dan didasarkan pada data dan informasi per Desember 2018, kecuali dinyatakan lain.

dokumen ksk lengkap dalam format pdf tersedIa pada web sIte bank IndonesIa:

http://www.bi.go.id

Sumber data adalah dari Bank Indonesia, kecuali jika dinyatakan lain.

permIntaan, komentar dan saran harap dItujukan kepada:

Bank Indonesia

Departemen Kebijakan Makroprudensial

Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta, Indonesia

Email : [email protected]

kajIan stabIlItas keuangan no.32, maret 2019

pengarah

Erwin Rijanto - Linda Maulidina – Retno Ponco Windarti – Yanti Setiawan

koordInator dan edItor umum

Ndari Surjaningsih - Nur M. Adhi Purwanto – Sagita Rachmanira – Anita – Hero Wonida – Mestika Widantri

tIm penyusun

Agus Fadjar Setiawan, Rozidyanti, Ita Rulina, Kurniawan Agung, Sri Noerhidajati, Hesti Werdaningtyas, Risa Fadila,

Khairani Syafitri, Bayu Adi Gunawan, Faried Caesar Nugroho, Heny Sulistyaningsih, Darmo Wicaksono, Lisa Rienellda,

Vienella Zharmida, Agni Alam Arwira, M. Nuryazidi, Abidin Abdul Haris, Andhi Wahyu, Jodhi Satyagraha, Ibrahim

Adrian Nugroho, Revol Ulung Bisara Tamba, Anindhita Kemala D, Apsari Anindita N.P, Rani Wijayanti, Andi M. Raihan,

Adhi Nugroho, Haris Dwi Putra, Arif Waluyo Birowo, Jardine A. Husman, Siti Nurfalinda, Aski Catranti, Lisa Khulasoh,

Natalia Susan, Tira Nitria, Yunni Angela Yustisia, Arief Noor Rachman, Eskanto Adi Nugroho, Veny Tamarind, Rakhma

Fatmaningrum, Gemala Srihati, Donny Ananta

kontrIbutor

Departemen Pengembangan UMKM (DPUM)

Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP)

Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP)

Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK)

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM)

Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK)

Departemen Ekonomi Keuangan Syariah (DEKS)

Departemen Statistika (DSta)

pengolah data, layout, dan produksI

Risanthy Uli Napitupulu, Syaista Nur, Saprudin, Muhammad Risaldy, Nia Nirmala Sari

Bank IndonesIaBank IndonesIa

DEPARTEMEN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

ISSN 2620-9241

“Penguatan IntermedIasI dI tengah KetIdaKPastIan

eKonomI global”

Bank IndonesIa

II KAJIAN STABILITAS KEUANGANNo. 32, Maret 2019

daFtar IsI

04

08

10

XIII

IX

1621

25

32

37

40

50

54

60

61

62

1.1 Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga dan Intermediasi Tumbuh Meningkat

1.2 Peran Sektor Luar Negeri Masih Cukup Besar Sebagai Sumber Pendanaan Bagi Perekonomian Domestik

1.3 Kondisi Ekonomi Global Memengaruhi Kapasitas Intermediasi Sistem Keuangan Domestik

2.1 Kebutuhan External Funding Korporasi Meningkat2.2 Retail Funding Sebagai Sumber Dana Utama Bank Tumbuh

Melambat2.3 Saving-Investment Gap yang Negatif dan Pasar Keuangan

yang Belum Dalam

3.1 Kenaikan Penggunaan Pembiayaan dari Luar Negeri Tidak Mengganggu Kinerja Korporasi

3.2 Ketahanan Likuiditas Perbankan Terjaga di Tengah Berlanjutnya Ekspansi Kredit

3.3 Volatilitas Pasar Keuangan Meningkat, Ketahanan Sektor Keuangan Terjaga

4.1 Kebijakan Makroprudensial Akomodatif Untuk Mendorong Intermediasi

4.2 Sinergi dan Koordinasi Dalam Memperkuat Ketahanan Sistem Keuangan

5.1 Tantangan Perekonomian Global Berlanjut, Perekonomian

Domestik Tetap Kuat

5.2 Sistem Keuangan Ke Depan Tetap Terjaga

5.3 Kebijakan Makroprudensial Akomodatif Berlanjut

KondIsI maKroFInansIal

PraKata

rIngKasan eKseKutIF

Kerentanan utama

rIsIKo dan Ketahanan sIstem Keuangan

resPons KebIJaKan maKroPrudensIal

ProsPeK dan arah KebIJaKan

I

II

III

IV

V

Bank IndonesIa

IIIKAJIAN STABILITAS KEUANGANNo. 32, Maret 2019

daFtar tabel

04050810

3333353609

20

60

Tabel 1.1.1 Pertumbuhan Pembiayaan Swasta Non-KeuanganTabel 1.1.2 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor PerekonomianTabel 1.1.3 Rasio NPL berdasarkan SektorTabel 1.3.1 Posisi Neto Aset/Kewajiban Keuangan Domestik terhadap Eksternal pada Akhir Periode (% PDB)

Tabel 3.1.1 Posisi ULN Restrukturisasi Korporasi Nonkeuangan Berdasarkan KelompokTabel 3.1.2 Kemampuan Bayar Korporasi Berdasarkan sektoralTabel 3.1.3 Indikator Kinerja Keuangan Korporasi NonkeuanganTabel 3.1.4 Indikator Kinerja dan Kemampuan Membayar Sektor VulnerableTabel 31.5 Keterkaitan Perbankan dengan Perusahaan Pembiayaan (% Liabilitas PP)

Tabel 2.1.1 Persentase Tujuan Penggunaan ULN Bank Jangka Panjang Berdasarkan Persetujuan Bank Indonesia

Tabel 5.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

I. KondIsI maKroFInansIal

III. rIsIKo dan Ketahanan sIstem Keuangan

II. Kerentanan utama

V. ProsPeK dan arah KebIJaKan

Bank IndonesIa

IV KAJIAN STABILITAS KEUANGANNo. 32, Maret 2019

04

05

06

06

07

07

08

09

09

11

11

11

11

12

13

13

16

16

16

16

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

23

23

24

24

24

25

25

25

25

26

27

27

28

28

Grafik 1.1.1 Indeks Stabilitas Sistem Keuangan

Grafik 1.1.2 Siklus Keuangan

Grafik 1.1.3 Rasio BOPO per BUKU (%)

Grafik 1.1.4 Perkembangan NIM, NPL dan ROA

Grafik 1.1.5 Perkembangan CAR Industri

Grafik 1.1.6 Perkembangan NPL

Grafik 1.1.7 Perkembangan Indikator Likuiditas Perbankan

(AL/DPK)

Grafik 1.2.1 Analisis Network Total Posisi Keuangan Tw III

dan Tw IV 2018 (Rp. Triliun)

Grafik 1.2.2 Analisis Network Transaksi Neto Keuangan Tw

III dan Tw IV 2018 (Rp. Triliun)

Grafik 1.3.1 Perkembangan Total Kewajiban Keuangan

Sektor Korporasi (Rp Ribu Triliun)

Grafik 2.1.1 Perkembangan Pembiayaan Eksternal

Korporasi

Grafik 2.1.2 Pangsa Pembiayaan Eksternal Korporasi

Grafik 2.1.3 Rasio Utang (Pembiayaan) Korporasi terhadap

PDB

Grafik 2.1.4 Peningkatan ULN Korporasi

Grafik 2.1.5 Pertumbuhan Sumber Pembiayaan Korporasi

(yoy)

Grafik 2.1.6 Perkembangan Spread Suku Bunga dan

Pertumbuhan ULN Swasta

Grafik 2.1.7 Perkembangan ULN Swasta

Grafik 2.1.8 Perkembangan ULN Korporasi di Sektor

Manufaktur

Grafik 2.1.9 Perkembangan ULN Korporasi di Sektor

Batubara

Grafik 2.1.10 Pertumbuhan ULN Bank

Grafik 2.1.11 Jangka Waktu ULN Bank

Grafik 2.1.12 Pemberi ULN Bank Jangka Panjang

Grafik 2.1.13 Pertumbuhan Pedanaan Perusahaan

Pembiayaan

Grafik 2.1.14 Komposisi Pedanaan Perusahaan Pembiayaan

Grafik 2.2.1 Jenis Retail Funding Perbankan

Grafik 2.2.2 Komposisi DPK

Grafik 2.2.3 Pangsa Deposito Rupiah Berdasarkan Jangka

Waktu

Grafik 2.2.4 Growth DPK vs Neraca Perdagangan dan

Portfolio Investment

Grafik 2.2.5 Pertumbuhan DPK Perorangan dan Korporasi

Swasta (yoy)

I. KondIsI maKroFInansIal

II. Kerentanan utama

Grafik 2.2.6 Pangsa DPK Perorangan dan Korporasi

Swasta

Grafik 2.2.7 Pertumbuhan DPK dan Net Foreign Assets

(NFA)

Grafik 2.2.8 Peningkatan Floating Fund Uang Elektronik

Grafik 2.2.9 Pertumbuhan DPK berdasarkan kepemilikan

(yoy)

Grafik 2.2.10 Pertumbuhan Retail dan Wholesale Funding

(yoy)

Grafik 2.2.11 Sumber Dana Perbankan

Grafik 2.2.12 Sumber Dana BUKU 3


Grafik 2.3.1 Transaksi Modal dan Finansial

Grafik 2.3.2 Kepemilikan Asing di SBN dan Saham

Grafik 2.3.3 Perbandingan Kedalaman Pasar Keuangan di

Beberapa Negara, Tahun 2017

Grafik 2.3.4 Perbandingan Rasio Turnover Harian Pasar

Uang terhadap PDB

Grafik 2.3.5 Perbandingan RRH Volume Transaksi Spot

dan Derivatif Valas

Grafik 2.3.6 Perkembangan Struktur Pasar Uang

Grafik 2.3.7 Perkembangan Pasar Uang

Grafik 1.3.2 Posisi Neto Keuangan Rumah Tangga dan

Sektor Korporasi (% terhadap PDB)

Grafik 1.3.3 Posisi Neto Kewajiban Sektor Korporasi,

Sektor Pemerintah Pusat dan Nasional

(% PDB)

Grafik 1.3.4 Network Transaksi Luar Negeri Triwulan III

dan IV 2018

Grafik 1.3.5 Perkembangan Aset Keuangan dan

Kewajiban Keuangan Rumah Tangga

Grafik 1.3.6 Network Transaksi Perbankan Triwulan III dan

IV 2018

Grafik 1.3.7 Perbandingan Matriks Posisi Keuangan

Sektoral (Rp. Triliun)

daFtar graFIK

Bank IndonesIa

VKAJIAN STABILITAS KEUANGANNo. 32, Maret 2019

50

50

32

32

32

33

34

36

36

37

37

37

38

38

13

38

39

39

39

39

52

54

40

40

40

41

41

41

41

42

42

42

43

43

43

44

44

45

45

45

46

46

46

47

Grafik 4.1.1 Indeks Harga Properti Residensial

Grafik 4.1.2 Pertumbuhan KPR dan NPL

Grafik 3.1.1 Perkembangan Posisi ULN Korporasi

Nonkeuangan Berdasarkan Remaining

Maturity

Grafik 3.1.2 Perkembangan ULN Restrukturisasi Korporasi

Nonkeuangan

Grafik 3.1.3 Pangsa ULN Restrukturisasi dan

Nonrestrukturisasi Korporasi Nonkeuangan

Grafik 3.1.4 Perkembangan Kemampuan Membayar

Korporasi Nonkeuangan

Grafik 3.1.5 Perkembangan Kinerja Keuangan Korporasi

Publik Nonkeuangan

Grafik 3.1.6 ULN Perusahaan Pembiayaan dalam Valas

Grafik 3.1.7 DER Perusahaan Pembiayaan

Grafik 3.2.1 Perkembangan Funding Gap

Grafik 3.2.2 Rasio Modal dan Sumber Dana Pembiayaan

Kredit terhadap Total Aset

Grafik 3.2.3 Rasio Pertumbuhan Modal dan Sumber Dana

Pemenuhan Funding Gap terhadap Total Aset

(yoy)

Grafik 3.2.4 Run-Off Rate DPK (Presentil 10%)

Grafik 3.2.5 Alat Likuid dan Ketahanan Likuiditas

Perbankan

Grafik 3.2.6 Ketahanan Likuiditas Jangka Pendek dan

Jangka Panjang (Bank Wajib LCR dan NSFR)

Grafik 3.2.7 Sumber dan Penggunaan Dana BUKU 4 (Ytd)


Grafik 3.2.9 Pangsa Pinjaman Dalam dan Luar Negeri

Berdasarkan Jenis Peminjam

Grafik 3.2.10 Pertumbuhan Pinjaman Dalam dan Luar

IV. resPons KebIJaKan maKroPrudensIal

III. rIsIKo dan Ketahanan sIstem Keuangan

Grafik 4.1.3 Kesenjangan Kredit terhadap PDB

Grafik 4.1.4 Pencapaian Target Kredit UMKM

Negeri berdasarkan Jenis Peminjam (yoy)

Grafik 3.2.11 Pangsa Pinjaman DN/LN dan Jangka Panjang/

Jangka Pendek

Grafik 3.2.12 YTD Pinjaman DN/LN dan Jangka Panjang/

Jangka Pendek

Grafik 3.2.13 Perkembangan Rata-Rata Suku Bunga DPK

per BUKU

Grafik 3.3.1 Neraca Pembayaran Indonesia

Grafik 3.3.2 Nilai Tukar Rupiah

Grafik 3.3.3 Beli Neto Asing di SUN dan Yield SUN 10 Tahun

Grafik 3.3.4 Beli Neto Asing di Obligasi Korporasi dan Yield

Obligasi Korporasi 10 Tahun

Grafik 3.3.5 Beli Neto Asing di Saham dan IHSG

Grafik 3.3.6 Kepemilikan SBN Bank Berdasarkan BUKU

Grafik 3.3.7 IDMA Index dan Kepemilikan SBN Perbankan

Grafik 3.3.8 Komposisi SBN terhadap Aset Perbankan

Grafik 3.3.9 Rasio PDN

Grafik 3.3.10 Total PDN per BUKU Semester II 2018

Grafik 3.3.11 Komposisi Aset Investasi Perusahaan

Asuransi

Grafik 3.3.12 Hasil Investasi Perusahaan Asuransi

Grafik 3.3.13 Perkembangan Aset Asuransi

Grafik 3.3.14 Suku Bunga Kebijakan dan PUAB Rupiah O/N

Grafik 3.3.15 Volatilitas Suku Bunga PUAB

Grafik 3.3.16 Bid Ask Spread Transaksi Spot Rupiah/dollar

Grafik 3.3.17 Volume Transaksi Spot

Grafik 3.3.18 Volume Transaksi Derivatif

Grafik 3.3.19 Suku Bunga Perbankan dan Kupon Obligasi

Bank IndonesIa

VI KAJIAN STABILITAS KEUANGANNo. 32, Maret 2019

daFtar sIngKatan

AE : Advanced EconomiesAFS : Available for SalesAL : Alat LikuidAS : Amerika SerikatATMR : Aktiva Tertimbang Menurut RisikoBI-RTGS : Bank Indonesia Real Time Gross

SettlementBI-SSSS : Bank Indonesia Scripless Securities

Settlement SystemBI-7DRR : BI-7 Day Reverse Repo RateBIS : Bank for International SettlementsBOPO : Rasio Biaya Operasional terhadap

Pendapatan OperasionalBPD : Bank Pembangunan DaerahBPMK : Batas Maksimum Pemberian KreditBPR : Bank Perkreditan Rakyatbps : Basis pointBUK : Bank Umum KonvensionalBUKU : Bank Umum berdasarkan Kegiatan

UsahaBUS : Bank Umum SyariahCAR : Capital Adequacy RatioCASA : Current Account Saving AccountCCB : Countercyclical Capital BufferCMS : Cash Management SystemCKPN : Cadangan Kerugian Penurunan NilaiCPO : Crude Palm OilCPMI : Committee on Payment and Market

InfrastructuresCSO : Call Spread OptionCCS : Cross Current SwapDER : Debt to Equity RatioDNDF : Domestic Non-Deliverable ForwardDPK : Dana Pihak KetigaD-SIB : Domestic SystemicallyImportant BanksDSR : Debt Service RatioDSIBs : Domestic Systemically Important BanksDP : Down PaymentDNDF : Domestic Non-Deliverable ForwardEM : Emerging Market EconomiesEMEAP : Executives’ Meeting of East Asia Pacific

Central BankESDM : Energi dan Sumber Daya ManusiaFA : Financial AccountFABSI : Financial Account dan Balance Sheet

IndonesiaFDI : Foreign Direct InvestmentFDR : Financing to Deposit RatioFG : Funding GapFFR : Fed Funds RateFedRes : Federal ReverseFK-PPPK : Forum Koordinasi Pembiayaan

Pembangunan melalui Pasar Keuangan

FSB : Financial Stability BoardFTV : Financing to ValueGDP : Gross Domestic ProductGPN : Gerbang Pembayaran NasionalGWM : Giro Wajib MinimumHLM : High Level MeetingHTM : Hold to MaturityICR : Interest Coverage RatioIDMA : Inter-dealer Market AssociationIFSB : Islamic Financial Service BoardIIFM : International Islamic Financial MarketIILM : International Islamic Liquidity

ManagementIG : Investment GradeIHK : Indeks Harga KonsumenIHSG : Indeks Harga Saham GabunganIHPR : Indeks Harga Properti ResidensialIKNB : Institusi Keuangan Non BankIMF : International Monetary FundindONIA : Indonesia Overnight Index AverageIPO : Initial Public OfferingISSK : Indeks Stabilitas Sistem KeuanganJIBOR : Jakarta Interbank Offered RateJST : Joint Stress TestKI : Kredit InvestasiKK : Kredit KonsumsiKMK : Kredit Modal KerjaKPR : Kredit Pemilikan RumahKPwDN : Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Dalam NegeriKPPK : Kepatuhan Pelaporan Prinsip Kehati-

hatianKSEI : Kustodian Sentral Efek IndonesiaKTA : Kredit Tanpa AngunanKSSK : Komite Stabilitas Sistem KeuanganKUR : Kredit Usaha RakyatLAR : Loan at RiskLAKU PANDAI : Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam

Rangka Keuangan InklusifLCR : Liquidity Coverage RatioLBU : Laporan Bulanan Bank UmumLCS : Local Currency SettlementLDR : Loan to Deposit RatioLFR : Loan to Funding RatioLKD : Layanan Keuangan DigitalLKNB : Lembaga Keuangan Non BankLKBB : Lembaga Keuangan Bukan BankLN : Luar NegeriLTV : Loan to ValueLPS : Lembaga Penjamin SimpananLPEI : Lembaga Pembiayaan Ekspor IndonesiaL/R : Laba RugiMPC : Marginal Propensity to Consume

Bank IndonesIa

VIIKAJIAN STABILITAS KEUANGANNo. 32, Maret 2019

MTN : Medium Term Notes NAB : Nilai Aktiva BersihNCD : Non-Core DepositNFA : Net Foreign AssetNFL : Net Foreign LiabilitiesNII : Net Interest IncomeNIM : Net Interest MarginNPF : Non Performing FinancingNPI : Neraca Pembayaran IndonesiaNPL : Non Performing LoanNSFR : Net Stable Funding RatioOJK : Otoritas Jasa KeuanganOM : Operasi MoneterOPEC : Organization of the Petroleum Exporting

CountriesORI : Obligasi Ritel IndonesiaOTC : Over the CounterOHC : Overhead CostPADG : Peraturan Angota Dewan GubernurPD : Probability of DefaultPDB : Produk Domestik BrutoPDN : Posisi Devisa NetoPIN : Personal Identification NumberPLN : Pinjaman Luar NegeriPMK : Protokol Manajemen KrisisPMS : Penanaman Modal SementaraPP : Perusahaan PembiayaanPPKSK : Pencegahan dan Penanganan Krisis

Sistem KeuanganPPOB : Payment Point Online BankPPTBU : Pelayanan Perijinan Terpadu Bank

UmumPKH : Program Keluarga HarapanPLM : Penyangga Likuiditas MakroprudensialPSP : Pemegang Saham PengendaliPSG : Prolonged Slow GrowthPUAB : Pasar Uang Antar BankPUAS : Pasar Uang Antar Bank Syariah

PYD : Pembiayaan yang DIberikanQAB : Qualified ASEAN BanksO/N : OvernightRBB : Rencana Bisnis Bank (RBB)RIM : Rasio Intermediasi MakroprudensialRRT : Rata Rata TertimbangRRH : Rata Rata HarianROA : Return on AssetROE : Return on EquityRT : Rumah TanggaSAPIT : Sarana Petukaran Informasi TerintegrasiSAL : Sisa Anggaran LebihSBDK : Suku Bunga Dasar KreditSBI : Sertifikat Bank IndonesiaSB : Surat BerhargaSBN : Surat Berharga NegaraSCAV : Standing Committee on Assessment of

VulnerabilitiesSKNBI : Sistem Kliring Nasional Bank IndonesiaSN-PPPK : Strategi Nasional Pembiayaan

Pembangunan melalui Pasar KeuanganSNRT : Survei Neraca Rumah TanggaSULNI : Statistik Utang Luar NegeriSUN : Surat Utang NegaraSukBI : Sukuk Bank IndonesiaSSB : Surat – Surat BerhargaTBTF : Too Big To FailTMF : Transaksi Modal dan Finansial TR : Trade ReportingUL : Undisbursed LoanULN : Utang Luar NegeriUKM : Usaha Kecil dan MenengahUMK : Usaha Mikro dan KecilUMKM : Usaha Mikro, Kecil dan MenengahWEO : World Economic OutlookYOY : Year On YearYtd : Year to dates

Bank IndonesIa

VIII KAJIAN STABILITAS KEUANGANNo. 32, Maret 2019

Bank IndonesIa

IXKAJIAN STABILITAS KEUANGANNo. 32, Maret 2019

Bank IndonesIa

PRAKATA

Bank IndonesIa

X KAJIAN STABILITAS KEUANGANNo. 32, Maret 2019

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya

Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No.32. KSK merupakan

salah satu kontribusi Bank Indonesia dalam menyajikan

hasil asesmen dan riset yang telah dilakukan Bank

Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya sebagai otoritas

pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Layaknya

best practices negara lain yang memiliki pemisahan otoritas

makro dan mikroprudensial, Bank Indonesia secara berkala

menerbitkan KSK bagi stakeholders.

Sebagai upaya penguatan dan pengayaan KSK, edisi ini

mengedepankan macro-financial linkages antara kondisi

makroekonomi global dan domestik dengan sistem

keuangan di Indonesia. Melalui asesmen tersebut, Bank

Indonesia memaparkan dinamika tekanan global dan

domestik serta kerentanan utama yang menimbulkan risiko

pada sistem keuangan Indonesia. Selain itu, analisa risiko

dan ketahanan sistem keuangan juga dilakukan dengan

cakupan dimensi time series dan cross section, sehingga

diperoleh hasil asesmen yang lebih menyeluruh.

Ketidakpastian perekonomian global yang terus meningkat

memberikan tekanan bagi stabilitas sistem keuangan

Indonesia. Sentimen negatif perang dagang, kuatnya

indikasi perlambatan ekonomi global, serta berlanjutnya

normalisasi kebijakan moneter AS mengurangi risk

appetite investor global terhadap aset keuangan negara-

negara emerging market, termasuk Indonesia. Dampak

ketidakpastian perekonomian global tersebut berpotensi

meningkatkan risiko sistem keuangan Indonesia akibat

adanya tiga kerentanan utama, yaitu perlambatan

pertumbuhan retail funding yang masih menjadi sumber

dana utama bank, kondisi saving investment gap yang

negatif di tengah pasar keuangan yang belum dalam, dan

peningkatan kebutuhan pembiayaan eksternal korporasi

yang berpotensi meningkatkan dampak dari volatilitas nilai

tukar dan suku bunga global.

Dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan

Indonesia serta merespons masih terdapatnya ruang akselerasi

pertumbuhan intermediasi, Bank Indonesia telah menempuh

kebijakan makroprudensial akomodatif. Penerapan kebijakan

makroprudensial ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi

yang erat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia,

Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan

dalam menjaga stabilitas sistem keuangan termasuk dalam

pencegahan dan penanganan krisis keuangan.

Kebijakan makroprudensial menunjukkan hasil yang

positif tercermin dari kinerja sistem keuangan, baik dari sisi

intermediasi, efisiensi, maupun ketahanan, yang terjaga

dengan baik. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi

domestik yang tetap kuat dan siklus keuangan di akhir

semester II 2018 yang masih menunjukkan ruang untuk

melakukan ekspansi, intermediasi yang dilakukan oleh sistem

keuangan Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan

yang terutama ditopang oleh sektor perbankan.

Ke depan, tantangan perekonomian global dan domestik

yang terjadi sepanjang tahun 2018 diperkirakan masih

akan berlanjut dan mewarnai kinerja dan ketahanan

sistem keuangan Indonesia. Merespons perkembangan

tersebut, Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan

makroprudensial yang akomodatif diimbangi dengan

upaya mitigasi risiko yang memadai. Bank Indonesia juga

memandang penting upaya mewujudkan sinergi dalam

rangka mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Untuk

itu, Bank Indonesia senantiasa berupaya memperkuat

koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas keuangan lain.

Akhir kata, semoga buku ini menjadi referensi yang

bermanfaat dan memperkuat optimisme akan terjaganya

stabilitas sistem keuangan kita. Kiranya Tuhan Yang

Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan

keberkahan bagi setiap ikhtiar dan doa kita dalam menjaga

stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Jakarta, mei 2019

gubernur bank Indonesia

Perry Warjiyo

Bank IndonesIa

XIKAJIAN STABILITAS KEUANGANNo. 32, Maret 2019

Bank IndonesIa

XII KAJIAN STABILITAS KEUANGANNo. 32, Maret 2019

Bank IndonesIa

XIIIKAJIAN STABILITAS KEUANGANNo. 32, Maret 2019

Bank IndonesIa

RingKAsAn EKsEKuTif

Bank IndonesIa

XIV KAJIAN STABILITAS KEUANGANNo. 32, Maret 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Stabilitas sistem keuangan selama semester II 2018 tetap

terjaga walaupun sempat mengalami tekanan akibat

meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Tingginya

sentimen negatif perang dagang AS-Tiongkok, kuatnya

indikasi perlambatan ekonomi global, serta berlanjutnya

normalisasi kebijakan moneter AS mengurangi risk

appetite investor global terhadap aset keuangan negara

emerging market, termasuk Indonesia. Untuk menjaga

daya tarik aset pasar keuangan domestik, Bank Indonesia

kembali menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 75 bps

selama semester II 2018 ke level 6%.

Kinerja sistem keuangan, baik dari sisi intermediasi,

efisiensi, maupun ketahanan, terjaga dengan baik. Sejalan

dengan pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap

kuat dan siklus keuangan di akhir semester I 2018 yang

masih menunjukkan ruang untuk melakukan ekspansi,

intermediasi yang dilakukan oleh sistem keuangan

Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan.

Peningkatan pertumbuhan intermediasi ini terutama

didorong oleh sektor perbankan yang mampu

meningkatkan efisiensi di tengah peningkatan suku

bunga kebijakan. Selain itu, pertumbuhan penyaluran

kredit perbankan juga didukung oleh permodalan yang

memadai, sehingga mampu menyerap risiko pasar, kredit,

dan likuiditas.

Hasil analisis posisi keuangan selama Semester II 2018

menunjukkan bahwa terdapat tiga sektor dengan total

aset dan kewajiban keuangan terbesar di Indonesia, yaitu

sektor korporasi, perbankan dan luar negeri. Sementara

itu, analisis transaksi keuangan menunjukkan bahwa

sektor yang melakukan transaksi terbesar adalah sektor

korporasi. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor

korporasi dalam menggerakkan perekonomian Indonesia.

Namun, sejak akhir 2015, rasio kewajiban sektor korporasi

terhadap PDB cenderung mengalami penurunan. Hal ini

mengindikasikan terjadinya deleveraging yang disebabkan

oleh terbatasnya ekspansi usaha di sektor tersebut. Di

tengah tingginya ketidakpastian global, peran sektor luar

negeri masih cukup besar sebagai sumber pendanaan

bagi perekonomian domestik, termasuk sektor korporasi.

Namun, sejalan dengan tren penurunan kewajiban sektor

korporasi, kewajiban keuangan domestik terhadap

eksternal (sektor luar negeri) juga mengalami tren

penurunan sejak akhir 2015.

Pada semester II 2018, tren deleveraging sektor korporasi

sedikit mereda yang mengindikasikan bahwa sektor

korporasi mulai melakukan ekspansi usaha. Namun,

peningkatan ketidakpastian global berdampak pada

masih belum optimalnya kinerja sektor usaha yang

selanjutnya mempengaruhi kinerja sektor rumah tangga

dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan.

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan dana selain

DPK, untuk mendorong peningkatan kredit, sektor

perbankan memperluas sumber pendanaan termasuk dari

sektor luar negeri. Menimbang pentingnya peran sektor

luar negeri terhadap dinamika pembiayaan domestik, ke

depan perlu diwaspadai sumber-sumber kerentanan pada

sistem keuangan domestik yang dapat meningkatkan

dampak shock yang berasal dari kondisi perekonomian

dan keuangan global.

Dampak ketidakpastian perekonomian global berpotensi

meningkatkan risiko sistem keuangan Indonesia akibat

adanya tiga kerentanan utama. Pertama, peningkatan

kebutuhan pembiayaan eksternal korporasi berpotensi

meningkatkan dampak dari volatilitas nilai tukar dan suku

bunga global terhadap korporasi. Kedua, perlambatan

pertumbuhan retail funding yang masih menjadi sumber

dana utama bank, berpotensi membatasi ekspansi

penyaluran kredit dan menimbulkan tekanan likuiditas.

Ketiga, kondisi saving investment gap yang negatif di

tengah pasar keuangan yang belum dalam berpotensi

meningkatkan dampak dari volatilitas aliran dana asing ke

sistem keuangan Indonesia.

Kerentanan pertama terkait dengan peningkatan

kebutuhan pembiayaan eksternal korporasi yang berasal

dari luar negeri yang berpotensi meningkatkan risiko

yang dihadapi korporasi akibat perubahan nilai tukar dan

kenaikan suku bunga global. Namun, dari sisi korporasi

nonkeuangan, risiko ULN cukup terjaga didukung oleh

pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) yang mayoritas

berjangka panjang sehingga risiko repricing menjadi lebih

rendah. Rendahnya risiko ULN korporasi nonkeuangan

juga tercermin dari ULN yang mengalami restrukturisasi

karena pemburukan kinerja, yang mengalami penurunan.

Dari sisi perbankan, risiko ULN juga cukup terjaga karena

repricing risk terhadap perbankan relatif minimal. Hal ini

didukung oleh eksposur ULN jangka pendek yang berada

jauh di bawah threshold ketentuan Bank Indonesia dan

peningkatan ULN yang mayoritas jangka panjang.

Bank IndonesIa

XVKAJIAN STABILITAS KEUANGANNo. 32, Maret 2019

Pada kerentanan kedua, meski retail funding masih

menjadi sumber dana utama perbankan untuk membiayai

ekspansi kredit, pertumbuhannya cenderung melambat.

Hal ini berdampak pada meningkatnya funding gap

yang menyebabkan tekanan likuiditas ketika perbankan

menggunakan alat likuid sebagai sumber dana alternatif.

Dengan demikian, ruang ekspansi penyaluran kredit

perbankan menjadi terbatas. Selain itu, penurunan

pangsa komponen retail funding yang sifatnya lebih

stabil (core retail funding) turut meningkatkan potensi

risiko likuiditas. Merespon tekanan likuiditas tersebut,

perbankan meningkatkan wholesale funding sehingga

rasio ketahanan likuiditas masih terjaga di atas threshold.

Di sisi lain, pergeseran pada wholesale funding berpotensi

meningkatkan risiko repricing sejalan dengan kenaikan

suku bunga.

Kerentanan ketiga terkait dengan kondisi saving

investment gap yang negatif dan pasar keuangan domestik

yang belum dalam yang berpotensi meningkatkan risiko

pasar akibat volatilitas aliran dana asing. Meningkatnya

ketidakpastian ekonomi global pada semester II 2018

mendorong pembalikan aliran modal asing dari sistem

keuangan Indonesia yang pada gilirannya mempengaruhi

kinerja transaksi modal dan finansial serta berkontribusi

terhadap tekanan nilai tukar. Pembalikan aliran modal

asing terutama terjadi pada triwulan III 2018 mendorong

penurunan kinerja pasar keuangan dan meningkatkan

risiko pasar pada perbankan dan asuransi. Namun,

peningkatan risiko pasar tersebut tertahan pada triwulan

IV 2018 seiring dengan mulai masuknya aliran dana asing

ke pasar keuangan domestik. Di tengah penurunan kinerja

pasar keuangan, ketahanan perbankan dan asuransi

tetap terjaga. Kondisi perbankan Indonesia masih cukup

kuat dalam menghadapi risiko kredit dan risiko pasar

didukung oleh ketahanan permodalan yang memadai. Dari

sisi asuransi, kinerja asuransi masih mencatatkan kinerja

yang relatif terjaga, meskipun hasil investasi asuransi

mengalami penurunan.

Merespons kerentanan dan potensi risiko dalam sistem

keuangan, serta dengan mempertimbangkan siklus

keuangan Indonesia yang masih memberikan ruang

akselerasi pertumbuhan intermediasi, Bank Indonesia

menempuh kebijakan makroprudensial akomodatif

dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem

keuangan. Pada 2018, rasio Loan to Value/Financing

to Value (LTV/FTV) untuk Kredit Kepemilikan Rumah

(KPR) kembali dilonggarkan. Melalui instrumen Rasio

Intermediasi Makroprudensial (RIM), fungsi intermediasi

perbankan diperluas dengan memperhitungkan komponen

wholesale sebagai pembiayaan. Upaya penguatan

intermediasi tersebut perlu didukung dengan kecukupan

likuiditas dan permodalan yang memadai. Fleksibilitas

pengelolaan likuiditas ditingkatkan dengan instrumen

Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). Sejalan

dengan kebijakan akomodatif, besaran Countercyclical

Capital Buffer (CCB) kembali ditetapkan sebesar 0%.

Kebijakan makroprudensial menunjukkan hasil yang

positif, tercermin dari intermediasi yang meningkat dan

indikator ketahanan sistem keuangan yang berada pada

level aman. Selama 2018, intermediasi perbankan berhasil

tumbuh 11,75% atau tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Pencapaian tersebut menopang pembiayaan domestik

di tengah penurunan pembiayaan dari pasar modal.

Meskipun sistem keuangan Indonesia sempat mengalami

tekanan, indikator kinerja lembaga dan pasar keuangan

menunjukkan risiko yang terkendali. Keberhasilan Bank

Indonesia dalam mengawal stabilitas sistem keuangan

melalui kewenangan di bidang makroprudensial, tidak

terlepas dari upaya penguatan pengawasan serta sinergi

dan koordinasi dengan otoritas keuangan lain yang

semakin kuat.

Ke depan, tantangan perekonomian global dan domestik

yang terjadi sepanjang tahun 2018 diperkirakan masih

akan berlanjut dan mewarnai kinerja dan ketahan sistem

keuangan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global

diperkirakan cenderung melambat, dengan ketidakpastian

yang tetap tinggi. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh

peningkatan tensi perang dagang antara AS dan Tiongkok,

adanya sinyal The Fed untuk menahan laju peningkatan

Fed Fund Rate, serta permasalahan geopolitik seperti

no-deal Brexit. Sementara itu, pada 2019 pertumbuhan

ekonomi domestik diproyeksikan akan berada pada

kisaran 5,0% – 5,4%. Hal ini ditopang oleh masih kuatnya

permintaan domestik seiring dengan terjaganya daya beli

dan keyakinan konsumen, serta investasi yang tetap kuat.

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, siklus keuangan

Indonesia diperkirakan masih memberikan ruang bagi

peningkatan intermediasi perbankan.

Bank IndonesIa

XVI KAJIAN STABILITAS KEUANGANNo. 32, Maret 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia

akan melanjutkan kebijakan makroprudensial yang

akomodatif. Namun, dengan mempertimbangkan

tantangan perekonomian global dan domestik, serta

kerentanan dalam sistem keuangan, maka kebijakan

akomodatif Bank Indonesia akan diimbangi dengan upaya

mitigasi risiko. Penguatan intermediasi ke depan akan

diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor

prioritas dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kebijakan RIM akan ditinjau dari waktu ke waktu untuk

mendorong penyaluran kredit perbankan dan pembiayaan

ekonomi melalui penerbitan surat-surat berharga,

termasuk pada perbankan syariah. Ketentuan PLM akan

terus dipantau agar dapat memberikan fleksibilitas

pengelolaan likuiditas yang lebih tinggi bagi bank,

termasuk pada perbankan syariah. Instrumen CCB juga

terus dioptimalkan untuk menyeimbangkan antara upaya

mendorong intermediasi dan upaya memitigasi risiko.

Serangkaian kebijakan tersebut, akan dilengkapi dengan

upaya memperkuat surveilans, khususnya terhadap

bank-bank besar dan korporasi yang memiliki pengaruh

signifikan dalam sistem keuangan dan perekonomian.

Di samping itu, untuk mencapai sinergi dalam rangka

mempertahankan stabilitas sistem keuangan, Bank

Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan

Pemerintah dan otoritas keuangan lain.

Bank IndonesIa

XVIIKAJIAN STABILITAS KEUANGANNo. 32, Maret 2019

Bank IndonesIa

2 KAJIAN STABILITAS KEUANGANNo. 32, Maret 2019

Bank IndonesIa

3KAJIAN STABILITAS KEUANGANNo. 32, Maret 2019

Kondisi Makrofinansial

kondisi makrofinansial

Bank IndonesIa

BAB I

Stabilitas sistem keuangan selama semester II 2018 tetap terjaga walaupun sempat mengalami tekanan akibat meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap kuat dan siklus keuangan di akhir semester I 2018 yang masih menunjukkan ruang untuk melakukan ekspansi, intermediasi yang dilakukan oleh sistem keuangan Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan. Peningkatan pertumbuhan intermediasi ini terutama didorong oleh sektor perbankan yang mampu meningkatkan efisiensi di tengah peningkatan suku bunga kebijakan. Selain itu, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan juga didukung oleh tingginya permodalan bank dan terjaganya risiko likuiditas.

Di tengah tingginya ketidakpastian global, peran sektor luar negeri masih cukup besar sebagai sumber pendanaan bagi sektor perekonomian domestik. Namun, sejak akhir 2015, kewajiban domestik terhadap eksternal (sektor luar negeri) cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh terus menurunnya kewajiban sektor korporasi yang mengindikasikan terjadinya deleveraging pada sektor tersebut. Pada semester II 2018, tren deleveraging sektor korporasi sedikit mereda yang mengindikasikan bahwa sektor korporasi mulai melakukan ekspansi usaha. Namun, peningkatan ketidakpastian global berdampak pada masih belum optimalnya kinerja sektor usaha yang selanjutnya memengaruhi kinerja sektor rumah tangga dan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Dalam rangka untuk mendorong peningkatan kredit, sektor perbankan memperluas sumber pendanaan selain DPK termasuk dari luar negeri. Menimbang pentingnya peran sektor luar negeri terhadap dinamika pembiayaan domestik, ke depan perlu diwaspadai sumber-sumber kerentanan pada sistem keuangan domestik yang dapat meningkatkan dampak shock yang berasal dari kondisi perekonomian dan keuangan global.

Bank IndonesIa


1.1. Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga, Intermediasi Tumbuh Meningkat

Sepanjang semester II 2018, tekanan terhadap stabilitas

sistem keuangan sempat mengalami tren peningkatan

namun mulai mereda di akhir tahun (Grafik 1.1.1).

Peningkatan tekanan terutama terjadi di pasar keuangan

yang tercermin dari peningkatan volatilitas nilai tukar

rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya ketidakpastian

perekonomian global akibat masih tingginya sentimen

negatif perang dagang, kuatnya indikasi perlambatan

ekonomi global, serta berlanjutnya normalisasi kebijakan

moneter AS yang mengurangi risk appetite investor

global terhadap aset keuangan negara emerging

market, termasuk Indonesia. Sejalan dengan tingginya

ketidakpastian di pasar keuangan global di tengah

berlanjutnya defisit transaksi berjalan, nilai tukar rupiah

mengalami depresiasi dengan volatilitas yang meningkat.

Untuk menjaga daya saing aset pasar keuangan domestik,

Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga kebijakan

sebesar 75 bps selama semester II 2018 ke level 6%. Selain

itu, Bank Indonesia juga menempuh kebijakan stabilisasi

melalui strategi intervensi ganda yang didukung strategi

operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas.

Sejak akhir Oktober 2018, tekanan terhadap rupiah sedikit

mereda dan cenderung terapresiasi.

Intermediasi yang dilakukan oleh sistem keuangan Indonesia

mengalami peningkatan pertumbuhan pada semester II

2018, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi domestik

yang tetap terjaga. Intermediasi perbankan melanjutkan

momentum pertumbuhan, sementara intermediasi melalui

pasar keuangan cenderung tertahan seiring meningkatnya

biaya penerbitan surat-surat berharga akibat meningkatnya

suku bunga domestik (Tabel 1.1.1).

Penyaluran kredit perbankan terus meningkat sejalan

dengan siklus keuangan di akhir semester I 2018 yang

masih menunjukkan ruang untuk melakukan ekspansi

(Grafik 1.1.2). Kegiatan intermediasi perbankan selama

semester II 2018 menunjukkan keberlanjutan momentum

pertumbuhan, ditopang oleh tingginya permintaan

domestik. Pada Desember 2018, pertumbuhan kredit

perbankan terus meningkat dari level terendahnya pada

triwulan III 2016, menjadi 11,75% (yoy).

Grafik 1.1.1 Indeks Stabilitas Sistem Keuangan

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

I II III IV

2003I II III IV

2002

Ditengarai Krisis Normal ISSK

Jun’18 1.10

Sep’18 1.17

Des’18 1.06

Nov’18 1.23

I II III IV

2004I II III IV

2005I II III IV

2006I II III IV

2007I II III IV

2008I II III IV

2009I II III IV

2010I II III IV

2011I II III IV

2012I II III IV

2013I II III IV

2014I II III IV

2015I II III IV

2016I II III IV

2017I II III IV

2018

Sumber: Bank Indonesia

Instrumen (Pertumbuhan % yoy) Des-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Des-18

Kredit 8,21 8,61 10,84 12,75 11,60

Utang Luar Negeri (ULN) 7,89 6,11 5,18 10,02 8,94

Pasar Modal 20,67 20,75 15,65 13,61 8,49

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 6,93 5,56 5,60 7,97 6,94

Total 9,33 9,09 9,60 11,92 10,42

Sumber: OJK, KSEI, Bank Indonesia, diolah

Tabel 1.1.1 Pertumbuhan Pembiayaan Swasta Non-Keuangan

Bank IndonesIa



Penyaluran kredit perbankan masih terkonsentrasi pada

tiga sektor utama yaitu perdagangan, industri pengolahan

dan kredit konsumsi (Tabel 1.1.2). Dominasi kredit

perbankan pada tiga sektor utama ini sejalan dengan

masih terjaganya pertumbuhan Produk Domestik Bruto

(PDB) dan perbaikan kualitas kredit di sektor tersebut.

Kredit sektor perdagangan tumbuh meningkat ditopang

oleh subsektor perdagangan hasil pertanian di dalam

negeri dan perdagangan ekspor minyak kelapa sawit

mentah. Industri pengolahan juga tumbuh meningkat

dipicu oleh industri rokok dan industri pengolahan minyak

dan gas bumi, seiring dengan kenaikan harga minyak

hingga triwulan III 2018. Sementara itu, rasio undisbursed

loan (UL) tertinggi yang tercatat pada sektor industri

pengolahan yaitu sebesar 32,57%, mengindikasikan

potensi penyaluran kredit yang lebih tinggi ke depan

seiring menguatnya perekonomian Indonesia. Pada

semester II 2018, pangsa kredit konsumsi sedikit turun

dipicu oleh penurunan pertumbuhan kredit non-kredit

pemilikan rumah (KPR). Sementara itu, kredit konsumsi

berupa KPR khususnya kepemilikan rumah tinggal tipe

22 s.d 70m2 terus meningkat, sejalan dengan pelonggaran

kebijakan sektor perumahan.

Pada semester II 2018, akselerasi penyaluran kredit juga

terjadi di sektor pertambangan dan konstruksi. Hal ini

sejalan dengan membaiknya kinerja dan peningkatan

kegiatan produksi di sektor tersebut. Peningkatan kredit

sektor pertambangan utamanya terjadi dipicu oleh

subsektor pertambangan minyak dan gas bumi serta batu

bara yang didukung tingginya permintaan frontloading

batubara oleh Tiongkok menjelang kenaikan tarif di

2019. Sektor konstruksi mencatat pertumbuhan paling

pesat kedua setelah pertambangan. Pertumbuhan di

sektor tersebut dipicu oleh gencarnya realisasi proyek

infrastruktur pemerintah yang dinilai berisiko rendah oleh

perbankan, sebagaimana dikonfirmasi oleh perbaikan

kualitas kredit di sektor tersebut.

Grafik 1.1.2 Siklus Keuangan


1993

1994

1995

1998

1996

1999

1997

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

0.02

-0.02

-

0.04

-0.04

0.06

-0.06

0.08

-0.08

0.10

-0.10

Tabel 1.1.2 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Sektor Perekonomian

Sektor

Pertumbuhan Kredit (% yoy)

Sem II 2016 Sem I 2017 Sem II 2017 Tw I 2018 Tw II 2018 Tw III 2018 Tw IV 2018

Perdagangan 6,40 3,43 5,20 5,56 9,12 11,28 9,40

Lain-lain 8,55 9,01 10,29 11,57 10,61 11,59 10,30

Industri 2,85 5,29 5,42 4,86 7,51 9,73 9,10

Pengangkutan -3,24 -2,03 6,31 12,29 23,12 20,37 19,00

Konstruksi 24,18 21,58 20,57 18,32 18,36 17,24 22,08

Pertanian 11,18 11,42 12,05 12,23 12,69 11,32 11,67

Jasa Dunia Usaha 15,59 12,05 7,96 8,39 8,81 9,42 12,98

Jasa Sosial -1,49 14,86 24,05 14,71 13,97 16,52 13,15

Pertambangan -6,61 2,07 -10,07 -16,07 -7,29 24,58 21,39

Listrik 36,21 14,36 7,88 11,58 29,58 33,34 16,46

Total 7,86 7,75 8,24 8,54 10,75 12,69 11,75

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Bank IndonesIa


Efisiensi sektor perbankan semakin baik, sebagaimana

tercermin pada turunnya rasio Beban Operasional terhadap

Pendapatan Operasional (BOPO) yang didukung oleh

pesatnya penyaluran kredit dan perbaikan kualitas kredit.

Di tengah berlanjutnya ekspansi kredit dan keterbatasan

sumber dana DPK, rasio BOPO turun dari 79,86% pada

semester I 2018 menjadi 78,32% di semester II 2018

(Grafik 1.1.3). Perbaikan efisiensi perbankan terutama

bersumber dari kenaikan pendapatan operasional bunga

dan penurunan beban operasional, utamanya Cadangan

Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Dari sisi pendapatan

operasional selain bunga, kenaikan pendapatan neto

transaksi spot dan derivatif turut mendorong efisiensi

perbankan. Selama semester II 2018, suku bunga DPK

naik 47 bps, sementara suku bunga kredit turun 21 bps.

Dengan intermediation spread yang semakin mengecil,

kenaikan pendapatan operasional hanya lebih dipengaruhi

oleh tingginya kenaikan volume kredit. Strategi perbankan

menahan kenaikan suku bunga kredit merupakan upaya

mempertahankan ekspansi kredit di tengah meningkatnya

persaingan untuk mendapatkan debitur berkualitas dan

turut serta memberikan kontribusi untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi nasional.

Semakin efisiennya sektor perbankan berkontribusi pada

peningkatan profitabilitas, sebagaimana tercermin pada

return of assets (ROA) yang berada di level tertinggi dalam

tiga tahun terakhir (Grafik 1.1.4). Tingginya profitabilitas

didukung oleh ekspansi kegiatan intermediasi yang

diikuti perbaikan kualitas kredit. Untuk merespons masih

terdapatnya potensi kenaikan suku bunga ke depan,

khususnya di tengah persaingan DPK yang semakin ketat,

perbankan telah melakukan langkah-langkah antisipatif,

termasuk penggunaan sumber pendanaan alternatif non-

DPK di samping buffer alat likuid. Ke depan, perbankan

diperkirakan akan tetap menjaga profitabilitas dengan

mengupayakan peningkatan efisien dan mengoptimalkan

sumber pendapatan selain bunga.

Ketahanan perbankan tetap terjaga didukung oleh

tingginya permodalan bank, membaiknya kualitas kredit

dan terjaganya risiko likuiditas. Ketahanan permodalan

bank terus menguat, tercermin dari capital adequacy ratio

(CAR) yang terus meningkat hingga mencapai 22,89% di

akhir 2018 (Grafik 1.1.5). Tingginya pertumbuhan modal

perbankan terutama bersumber dari kenaikan profitabilitas

bank, disamping adanya tambahan modal yang bersumber

dari right issue, modal pinjaman, dan dana setoran modal.

Secara komposisi, permodalan bank masih didominasi oleh

Tier 1. Ke depannya, penguatan permodalan perbankan

diperkirakan masih dimotori oleh laba, right issue dan modal

pinjaman.

Grafik 1.1.3 Rasio BOPO per BUKU (%)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah

40

0

20

2016SM-1

2016SM-2

2017SM-1

2017SM-2

2018Q1

2018Q2

2018Q3

2018Q4

78,83

60

80

100

120(%)

BUKU 1

INDUSTRI

BUKU 2 BUKU 3 BUKU 4

2,5

2,1

2,3

2,7

2,9

3,1

3,3

Grafik 1.1.4 Perkembangan NIM, NPL dan ROA


2016 2017 2018

5,6

5,5

5,4

4,8

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

1 1 13 3 35 5 57 7 79 9 911 11 11

(%)

NIM (skala kanan) NPL ROA

Bank IndonesIa



Grafik 1.1.5 Perkembangan CAR Industri


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%Rp (T)22,89

21,20

Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4

2.000

0 14

1.000 16

17

18

19

20

21

22

23

15

3.000

4.000

5.000

6.000 24

ATMR CAR (skala kanan) Tier 1 Ratio (skala kanan)

1 Berdasarkan ekspektasi Indeks Lending Standard pada semester II 2018 .

Risiko kredit perbankan pada semester II 2018 berada di

level terendah selama tiga tahun terakhir dengan rasio

NPL sebesar 2,37%, (Grafik 1.1.6). Penurunan rasio NPL

gross perbankan konvensional terjadi pada seluruh jenis

kredit (kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumsi)

dan pada seluruh kelompok BUKU. Pada semester II 2018,

seluruh sektor ekonomi mencatat NPL dibawah threshold

5% dan menurun dibandingkan dengan periode yang sama

tahun sebelumnya, kecuali di sektor Listrik, Gas dan Air

dengan porsi yang hanya sebesar 1,55% dari total nominal

NPL (Tabel 1.1.3). Sektor-sektor utama yang menopang

pertumbuhan kredit perbankan yaitu konsumsi (perumahan

dan multiguna), sektor perdagangan dan sektor industri

pengolahan seluruhnya mencatat penurunan nominal

gross NPL. Upaya mitigasi risiko kredit akan terus dilakukan

dan perbankan masih akan menerapkan lending standard

yang prudent1 serta mengutamakan pertumbuhan kredit

yang berkualitas.

Grafik 1.1.6 Perkembangan NPL


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Sem I Sem I Sem I Sem I Sem I Sem I Sem I Sem I Sem ISem II Sem II Sem II Sem II Sem II Sem II Sem II Sem II Sem II

2,37

1,041,0

0,0

0,5

2,0

1,5

3,0

2,5

4,0

3,5

5,0

4,5

NPL Gross NPL Net

Bank IndonesIa


Rasio likuiditas perbankan tetap terjaga, meski di pasar

keuangan dan kebutuhan pencairan alat likuid sempat

meningkat. Indikator likuiditas perbankan dengan

menggunakan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK)

pada akhir 2018 tetap terjaga di atas threshold (Grafik

1.1.7), walaupun cenderung menurun akibat perbankan

mencairkan alat likuidnya untuk mendanai ekspansi

kredit yang semakin tinggi di tengah pertumbuhan

DPK yang melambat. Likuiditas yang terjaga didukung

oleh serangkaian kebijakan BI yang ditunjukan untuk

meningkatkan fleksibilitas manajemen likuiditas

perbankan. Hingga akhir semester II 2018, sejumlah

risiko likuiditas perbankan masih tercatat pada level

yang terjaga, meski mengalami penurunan dibandingkan

semester sebelumnya. Serangkaian kebijakan BI melalui

peningkatan frekuensi term repo, pelonggaran GWM

1.2. Peran Sektor Luar Negeri Masih Cukup Besar Sebagai Sumber Pendanaan Bagi Perekonomian Domestik

Hasil analisis posisi keuangan selama semester II 2018

menunjukkan bahwa terdapat tiga sektor dengan total

aset dan kewajiban keuangan terbesar di Indonesia, yaitu

sektor korporasi, perbankan dan luar negeri (Grafik 1.2.1)2

Tabel 1.1.3 Rasio NPL berdasarkan Sektor


Sektor EkonomiNPL Kredit (Rp T) NPL Kredit (%)

Sem II 2017 Sem I 2018 Sem II 2018 Sem II 2017 Sem I 2018 Sem II 2018

Perdagangan 40,36 42,28 40,80 4,10 4,11 3,79

Lain-lain 21,30 24,90 22,93 1,59 1,78 1,55

Industri 22,29 24,03 22,72 2,70 2,85 2,53

Pengangkutan 6,84 6,41 5,83 3,74 2,99 2,68

Konstruksi 9,49 12,0 9,92 3,67 4,36 3,14

Pertanian 4,63 4,82 4,89 1,41 1,39 1,33

Jasa Dunia Usaha 7,11 8,86 7,47 1,63 1,92 1,52

Jasa Sosial 2,35 2,88 2,02 1,86 2,26 1,41

Pertambangan 7,02 4,93 6,42 6,18 4,34 4,66

Listrik 1,57 1,83 2,26 1,08 1,11 1,33

Total 122,922 133,02 125,26 2,59 2,67 2,37

Grafik 1.1.7 Perkembangan Indikator Likuiditas Perbankan (AL/DPK)

DPK = Dana Pihak Ketiga


averaging valas dan GWM averaging syariah serta

pelonggaran threshold fleksibilitas repo PLM dari 2%

menjadi 4% ikut menopang ketahanan likuiditas dalam

mencapai target intermediasi.

24%

26%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

Mar

-13

Mar

-14

Mar

-15

Mar

-16

Mar

-17

Mar

-18

Jun

-13

Jun

-14

Jun

-15

Jun

-16

Jun

-17

Jun

-18

Sep

-13

Sep

-14

Sep

-15

Sep

-16

Sep

-17

Sep

-18

Des

-13

Des

-14

Des

-15

Des

-16

Des

-17

Des

-18

Des’ 1722,4%

Jun’ 1819,4%

Des’ 1819,3%

Bank IndonesIa



2 Dinamika transaksi keuangan antar sektor ekonomi domestik serta keterkaitannya dengan sektor luar negeri tergambar dalam analisis Financial Account dan Balance Sheet Indonesia (FABSI) yang menggabungkan analisis transaksi keuangan dalam perekonomian baik stock (posisi) maupun flows (transaksi).

Interkoneksi sektor korporasi terutama berkaitan dengan

pemenuhan pembiayaan, baik dengan sektor luar negeri,

perbankan maupun rumah tangga. Sementara itu, sektor

perbankan yang berfungsi sebagai financial intermediaries

dalam perekonomian menghimpun pendanaan yang

berasal dari simpanan rumah tangga, sektor korporasi

non keuangan maupun luar negeri. Keterkaitan sektor

luar negeri dengan perekonomian domestik relatif tinggi

sebagai sumber pendanaan maupun penempatan dana

bagi hampir seluruh sektor.

Selama semester II 2018, sektor yang melakukan

transaksi dalam jumlah besar adalah sektor korporasi

dengan kontribusi lebih dari 24% dari total transaksi.

Hal ini menunjukkan pentingnya sektor korporasi dalam

menggerakkan perekonomian Indonesia. Salah satu

sumber dana yang relatif besar bagi sektor korporasi

berasal dari sektor luar negeri (Grafik 1.2.2). Pada triwulan III

Grafik 1.2.1 Analisis Network Total Posisi Keuangan Tw III dan Tw IV 2018 (Rp. Triliun)


BankRp11500

RTRp8875

IKNBRp2896

BIRp4174

PempusRp6786

PemdaRp474

LNRp14645

KorpRp17741

BankRp11106

RTRp8709

IKNBRp2823

BIRp4190

PempusRp6769

PemdaRp562

LNRp14530

KorpRp17407

dan IV 2018, aliran dana dari sektor luar negeri ke korporasi

nonkeuangan adalah masing-masing sebesar Rp94,71 triliun

dan Rp172,70 triliun. Pada triwulan IV-2018, sumber dana

tersebut terutama menggunakan instrumen ekuitas dan

debt securities masing-masing sebesar 21,8% dan 53,7%.

Peningkatan aliran dana dari sektor luar negeri ke sekitar

korporasi tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan

pembiayaan yang meningkat. Aliran dana ini berkaitan

dengan pemenuhan kebutuhan pembiayaan yang tidak

sepenuhnya dapat dipenuhi oleh pembiayaan domestik.

Selain dari sektor luar negeri, pembiayaan kepada sektor

korporasi juga bersumber dari kredit perbankan, sektor

rumah tangga dan sektor pemerintah, khususnya untuk

perusahaan milik negara. Hasil analisis FABSI menunjukkan

adanya penurunan penempatan dana rumah tangga pada

sektor korporasi pada awal semester II 2018. Hal ini sejalan

dengan penurunan intermediasi melalui pasar keuangan

akibat meningkatnya suku bunga domestik.

Grafik 1.2.2 Analisis Network Transaksi Neto Keuangan Tw III dan Tw IV 2018 (Rp. Triliun)


Biru menunjukkan net lending dan merah menunjukkan net borrowing keuangan

Keterangan: Nodes mempresentasikan total aset keuangan ditambah kewajiban suatu sektor

Keterangan: Nodes merepresentasikan posisi neto keuangan, sementara edges merupakan bilateral exposure antar sektor (dalam triliun rupiah)

IKNBRp10,82

BankRp40,96

RTRp108,88

BIRp4,09

PempusRp50,99

PemdaRp89,85

LNRp151,69

KorpRp175,61

IKNBRp3,04

BankRp34,02

RTRp12,97

BIRp4,97

PempusRp84,42

PemdaRp22,09

LNRp120,89

KorpRp45,41

Tw. III

Tw. III

Tw. IV

Tw. IV

Bank IndonesIa


terbatasnya pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan

mengingat sebagian aset keuangan rumah tangga

merupakan penempatan dana pada sektor perbankan.

Masih terbatasnya ekspansi usaha sektor korporasi

berdampak pada peningkatan peran Pemerintah dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut tercermin

dari posisi neto kewajiban Pemerintah Pusat terhadap

PDB yang terus meningkat sejak 2016. (Grafik 1.3.3).

Pada semester II 2018, tren deleveraging sektor korporasi

sedikit mereda yang berdampak pada mulai tertahannya

penurunan kewajiban domestik terhadap eksternal.

Selama semester II 2018, terjadi peningkatan aliran

dana dari sektor luar negeri ke perekonomian domestik

termasuk penempatan pada sektor korporasi (Grafik 1.3.4).

Walaupun tren deleveraging sektor korporasi mulai

mereda, peningkatan ketidakpastian global berdampak

pada masih belum optimalnya kinerja sektor usaha yang

kemudian juga memengaruhi kinerja sektor rumah tangga

dan pertumbuhan DPK perbankan. Kekayaan sektor rumah

tangga relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan neto aset sektor rumah tangga sejalan dengan

peningkatan kewajiban rumah tangga yang lebih tinggi

dibanding peningkatan aset (Grafik 1.3.5). Kewajiban

rumah tangga meningkat relatif lebih tinggi didorong

oleh peningkatan kewajiban dalam bentuk utang kepada

perbankan. Pelonggaran kebijakan Loan to Value (LTV)

pada awal Agustus 2016 mendorong peningkatan kredit

perumahan. Selain itu, kredit multiguna juga mengalami

peningkatan. Sementara itu, peningkatan aset rumah

tangga terutama bersumber pada penempatan aset pada

Surat Berharga Negara (SBN). Penurunan neto aset rumah

tangga berimbas pada tertahannya penempatan dana

rumah tangga ke perbankan.

Di tengah tingginya ketidakpastian global, sektor luar

negeri sangat berperan dalam interaksi antar sektor

selama semester II 2018. Pada triwulan III 2018, terdapat

aliran dana yang relatif besar dari sektor luar negeri kepada

Bank Indonesia, dan sektor Pemerintah Pusat (Grafik 1.2.2).

Besarnya aliran dana dari luar negeri ke Bank Indonesia

berkaitan dengan penarikan aset Bank Indonesia dalam

bentuk cadangan devisa guna mendukung kebijakan

stabilisasi nilai tukar Rupiah. Sementara itu, aliran dana luar

negeri menuju sektor Pemerintah Pusat terutama terkait

dengan pembelian surat berharga pemerintah. Sejalan

dengan peningkatan penempatan portofolio investasi ke

perekonomian domestik di triwulan IV 2018, peran sektor

luar negeri sebagai sumber pendanaan sektor korporasi

non keuangan dan sektor perbankan juga meningkat.

Sementara itu, aliran dana dari Bank Indonesia ke sektor

luar negeri pada triwulan IV 2018 yang berkebalikan arah

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sejalan dengan

mulai menguatnya nilai tukar Rupiah.

1.3. Kondisi Ekonomi Global Memengaruhi Kapasitas Intermediasi Sistem Keuangan Domestik

Posisi kewajiban domestik terhadap eksternal cenderung

menurun sejak akhir 2015 (Tabel 1.3.1). Hal ini disebabkan

oleh terus menurunnya kewajiban sektor korporasi yang

mengindikasikan terjadinya deleveraging pada sektor

tersebut (Grafik 1.3.2). Terbatasnya ekspansi sektor

korporasi di tengah tetap kuatnya pertumbuhan konsumsi

rumah tangga menyebabkan tertahannya akumulasi aset

rumah tangga. Hal ini kemudian akan berdampak pada


Tabel 1.3.1 Posisi Neto Aset/Kewajiban Keuangan Domestik terhadap Eksternal pada Akhir Periode (% PDB)

Sektor Tw.IV’15 Tw.IV’16 Tw.IV’17 Tw.III’18 Tw.IV*’18

Korporasi Non Finansial -29,71% -20,15% -16.05% -13,37% -13,68%

Perbankan -9,81% -9,55% -9,36% -8,93% -9.37%

IKNB -2,81% -2,22% -2,03% -2,09% -2.02%

Bank Sentral 12,00% 11,97% 12,25% 11,09% 11.08%

Pemerintah Pusat -16,23% -16,51% -17,40% -17,82% -17.62%

Total Domestik -46,56% -36,47% -32,86% -31.11% -31.61%

Bank IndonesIa




Grafik 1.3.2 Posisi Neto Keuangan Rumah Tangga dan Sektor Korporasi (% terhadap PDB)


Grafik 1.3.1 Perkembangan Total Kewajiban Keuangan Sektor Korporasi (Rp Ribu Triliun)

2016 2017 2018

I

-62,

1%20

,8%

-62,

5%22

,1%

-53,

0%21

,9%

-52,

7%21

,7%

-51,

1%21

,7%

-50,

4%21

,9%

-47,

8%21

,3%

-46,

1%20

,8%

-44,

5%19

,6%

-45,

2%19

,8%

-44,

2%19

,5%

-42,

8%19

,8%

I III II IIIII III IIIIV IV IV

Neto Aset Keuangan Rumah Tangga (% thd PDB)

Neto Kewajiban Korporasi (% thd PDB)

2015 2016 2017 2018

I I I III II II IIIII III III IIIIV IV IV IV

-9,4

3

-10,

36

-10,

86

-11,

34

-9,4

6

-10,

59

-11,

03

-11,

62

-9,6

8

-10,

78

-11,

05

-11,

88

-10,

54

-10,

90

-11,

35

-12,

04


Biru menunjukkan neto aset keuangan dan merah menunjukkan neto kewajiban keuanganKeterangan: Nodes merepresentasikan posisi neto keuangan, sementara edges menunjukkan aliran transaksi aset dari suatu sektor ke sektor lain (dalam

triliun rupiah).

Grafik 1.3.4 Network Transaksi Luar Negeri Triwulan III dan IV 2018

Rp32,46

Rp3,87

Rp

80,2

7

Rp67,11

Rp172,69

IKNB

BI

LN

Pempus

KorpBank

Rp36,08

Rp2,96

Rp6

7,03

Rp25,43

Rp106,08

IKNB

BI

Pempus

Korp

Bank

LN

Grafik 1.3.3 Posisi Neto Kewajiban Sektor Korporasi, Sektor Pemerintah Pusat dan Nasional (% PDB)


-44,2% -42,8%

III IV*

-34,0%

-51,1%

-33,7%

-50,4%

-32,4%

-47,8%

-32,9%

-46,1%

-32,1%

-44,5%

-30,7%

-45,2%

-36,5%

-52,7%

-36,9%

-53,0%

-45,9%

-62,5%

-45,5%

-62,1%

2016 2017 2018

I I III II IIIII IIIIV IV

Korporasi Non Finansial Pemerintah Pusat Total Domestik/Nasional ( skala kanan)

-8,4

%

-8,9

%

-6,2

%

-6,6

%

-7,4

%

-7,4

%

-8,1

%

-7,7

%

-5,5

%

-5,8

%

-6,2

%

-5,7

%

-31,1% -31,6%

Tw. III Tw. IV

Bank IndonesIa


Grafik 1.3.5 Perkembangan Aset Keuangan dan Kewajiban Keuangan Rumah Tangga


Persentase Pertumbuhan Aset Keuangan Rumah Tangga

Persentase Pertumbuhan Kewajiban Rumah Tangga

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan dana untuk

mendorong peningkatan kredit, sektor perbankan

memperluas sumber pendanaan termasuk dari sektor luar

negeri. Transaksi aset luar negeri pada sektor perbankan

pada semester II 2018 mencapai Rp68,55 triliun atau

meningkat lebih dari 107% dibandingkan dengan periode

yang sama tahun sebelumnya. Pangsa penempatan dana

luar negeri di sektor perbankan juga meningkat dari 11,16%

menjadi 24,2%. Peningkatan pangsa sektor perbankan

seiring dengan berkurangnya pangsa di sektor lainnya

seperti Pemerintah Pusat, IKNB maupun Bank Indonesia.

Sektor perbankan masih mengandalkan sumber

pendanaan domestik. Apabila dilihat dari sumber

pendanaan sektor perbankan, pangsa sektor luar negeri

sebesar adalah 16,37% dari total dana yang masuk. Jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pangsa ini relatif

lebih kecil seiring dengan peningkatan penempatan dana

oleh sektor korporasi dan sektor rumah tangga. Sebagian

besar pendanaan yang masuk ke dalam sektor perbankan

menggunakan instrument currency dan deposit dengan

porsi lebih dari 63%. Sebagian besar sumber dana ini

berasal dari simpanan rumah tangga. Sementara itu,

pendanaan dalam bentuk lainnya seperti ekuitas maupun

debt securities memiliki porsi kurang dari 25%.

Dana yang masuk kepada sektor perbankan disalurkan

kembali kepada sektor korporasi maupun sektor rumah

tangga. Tertahannya deleveraging sektor korporasi dan

didukung juga oleh kebijakan makroprudensial yang

akomodatif menyebabkan intermediasi yang dilakukan

oleh sektor perbankan mengalami peningkatan.

Penempatan aset perbankan terutama ke sektor

korporasi selama semester II 2018 mencapai Rp215,77

triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang

sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp158,87

triliun. Sementara pembiayaan ke sektor rumah tangga

meningkat dari Rp119,34 triliun menjadi Rp133,93 triliun

(Grafik 1.3.6).

Analisis jaringan menunjukkan bahwa secara umum

kestabilan struktur keuangan antar sektor masih terjaga

di tengah peningkatan ketidakpastian ekonomi global. Hal

ini tercermin pada struktur jaringan posisi keuangan yang

relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir (Grafik 1.3.7).

Pendanaan dari sektor luar negeri dan sektor perbankan

kepada sektor korporasi terus meningkat. Demikian pula

pendanaan luar negeri kepada sektor pemerintah pusat

dan sektor perbankan. Penyaluran penempatan dana baik

kepada sektor rumah tangga maupun sektor korporasi dari

perbankan juga terus meningkat. Menimbang pentingnya

peran sektor luar negeri terhadap dinamika pembiayaan

domestik, ke depan perlu diwaspadai sumber-sumber

kerentanan pada sistem keuangan domestik yang dapat

meningkatkan dampak shock yang berasal dari kondisi

perekonomian dan keuangan global.

2016 2017 2018

I I III II IIIII III IIIIV IV IV

4,00%

0,00%

2,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

9,08%

6,90%

3,55%3,37%

4,85%

6,29%

8,88%

9,96%

8,50%8,60%

Bank IndonesIa




Biru menunjukkan net lending dan merah menunjukkan net borrowing keuangan

Keterangan: Nodes merepresentasikan posisi neto keuangan, sementara edges menunjukkan aliran transaksi aset dari suatu sektor ke sektor lain (dalam triliun rupiah).

Grafik 1.3.6 Network Transaksi Perbankan Triwulan III dan IV 2018

Rp77,54

Rp82,96

Rp1,32

Rp3

3,7

Rp21,08

Rp36,08

Rp60,52

IKNB

BI

LN

Pempus

Bank

Pemda

RTKorp

Rp133,67

Rp122,08

Rp31,85

Rp6

1,91

Rp83,46

Rp32,47Rp155,25

IKNB

BI

LNBank

Pempus

Pemda

RTKorp

Keterangan: Nodes mempresentasikan total aset keuangan ditambah kewajiban suatu sektor


Grafik 1.3.7 Perbandingan Matriks Posisi Keuangan Sektoral (Rp. triliun)

BankRp11500

RTRp8875

IKNBRp2896

BIRp4174

PempusRp6786

PemdaRp474

LN

Rp14645

KorpRp17741

BankRp9509

RTRp7743

IKNBRp2399

BIRp3671

PempusRp5661

PemdaRp363

LNRp12540

KorpRp15306

BankRp10662

RTRp8260

IKNBRp2737

BIRp4032

PempusRp6370

PemdaRp390

LNRp13542

KorpRp16411

POSISI 2016Q4

Tw. III Tw. IV

POSISI 2017Q4 POSISI 2018Q4

Bank IndonesIa


Bank IndonesIa


Kerentanan Utama Bank IndonesIa

Sistem keuangan Indonesia dihadapkan pada tiga sumber kerentanan utama yang berpotensi mengganggu ketahanan sistem keuangan apabila terekspos dampak shock yang berasal dari kondisi perekonomian dan keuangan global. Kerentanan pertama dan kedua mencerminkan permintaan sumber pendanaan dari domestik, sedangkan kerentanan ketiga menggambarkan karakteristik penyediaan dana bagi domestik.

Kerentanan pertama adalah meningkatnya kebutuhan pembiayaan eksternal korporasi, khususnya dari luar negeri. Seiring dengan peningkatan kegiatan perekonomian domestik dan relatif menariknya tingkat suku bunga global, pertumbuhan ULN sebagai sumber pendanaan aktivitas, baik di korporasi nonkeuangan maupun keuangan, semakin meningkat. Peningkatan ULN tersebut berpotensi meningkatkan risiko pasar, baik sebagai akibat perubahan nilai tukar maupun suku bunga. Korporasi keuangan dan nonkeuangan memitigasi risiko yang ditimbulkan dari kerentanan tersebut, antara lain melalui aktivitas lindung nilai (hedging) sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia yang mewajibkan implementasi hedging bagi korporasi nonbank yang memiliki ULN.

Kerentanan kedua muncul akibat ketergantungan bank pada retail funding (sumber dana ritel). Sejalan dengan tingginya konsumsi masyarakat dan meningkatnya aktivitas perekonomian, DPK tumbuh melambat secara persisten. Sebagai akibatnya, retail funding atau DPK kurang memadai untuk menopang penyaluran kredit yang pertumbuhannya jauh lebih tinggi dan berpotensi menahan ekspansi kredit apabila perbankan tidak meningkatkan pemanfaatan sumber dana lain selain DPK. Merespons perkembangan tersebut, perbankan dapat mencairkan alat likuidnya yang selanjutnya berpotensi menimbulkan tekanan likuiditas. Respon lainnya adalah perbankan meningkatkan wholesale funding sebagai alternatif sumber dana untuk pembiayaan kredit dan agar risiko likuiditas tetap terjaga. Jenis wholesale funding yang meningkat cukup signifikan pada tahun 2018 terutama pembiayaan dari eksternal atau ULN.

Ketiga, kesenjangan negatif antara tabungan dan investasi membutuhkan keberlangsungan pendanaan dari modal asing. Pendanaan tersebut terutama berasal dari investasi portofolio, sehingga cukup rentan terhadap sentimen negatif dan berpotensi menimbulkan risiko pasar dan tekanan kepada perekonomian. Kurang dalamnya pasar keuangan Indonesia berpotensi mengamplifikasi sumber kerentanan tersebut. Oleh karena itu, Bank Indonesia, Pemerintah dan otoritas terkait lainnya berupaya untuk meningkatkan pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, inklusif, dan aman, agar pasar keuangan dapat berperan maksimal dalam mendukung pembiayaan ekonomi.

BAB II

Kerentanan Utama

Bank IndonesIa


2.1. Kebutuhan External Funding Korporasi Meningkat

Kebutuhan korporasi akan dana eksternal untuk

berekspansi meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Kebutuhan pembiayaan eksternal tersebut tercermin

dari meningkatnya kebutuhan pembiayaan korporasi,

baik yang berasal dari domestik maupun luar negeri

(Grafik 2.1.1). Secara umum, korporasi masih menjadikan

pembiayaan dari domestik sebagai sumber yang dominan

dibandingkan dengan sumber dari eksternal/luar negeri

(Grafik 2.1.2).

Peningkatan kebutuhan pembiayaan korporasi

terutama sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan

ekonomi domestik serta kebutuhan pemenuhan

ketentuan otoritas oleh korporasi keuangan. Aktivitas

perekonomian domestik yang meningkat, seiring

dengan pembangunan proyek infrastruktur pemerintah

1 Meliputi kredit domestik, ULN, dan obligasi.

dan investasi swasta, mendorong kenaikan total

pembiayaan1 korporasi nonkeuangan. Pada Desember

2018 korporasi nonkeuangan mencatat kebutuhan

pembiayaan eksternal sebesar Rp4.699,82 triliun,

atau tumbuh 11,66% (yoy), sehingga rasio utang atau

pembiayaan korporasi nonkeuangan terhadap PDB

meningkat dari 30,98% pada 2017, menjadi 31,68% pada

2018. Sementara itu, kebutuhan pembiayaan korporasi

keuangan juga tercatat meningkat sebesar 18,20% (yoy)

menjadi Rp774,19 triliun pada Desember 2018. Kondisi ini

menyebabkan rasio pembiayaan atau utang korporasi

keuangan terhadap PDB naik menjadi 5,22% pada

2018 dari 4,82% pada 2017 (Grafik 2.1.3). Meningkatnya

kebutuhan pembiayaan korporasi keuangan antara

lain didorong oleh kebutuhan perbankan dalam rangka

penyaluran kredit dan pemenuhan ketentuan OJK

tentang penguatan permodalan dan kewajiban rasio

pembiayaan stabil bersih (Net Stable Funding Ratio),

yang terutama berasal dari ULN.

Grafik 2.1.1 Perkembangan Pembiayaan Eksternal Korporasi

Sumber: Bank Indonesia, KSEI, diolah Sumber: Bank Indonesia, KSEI, diolah

Grafik 2.1.2 Pangsa Pembiayaan Eksternal Korporasi

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%20152014 20172016 2018

ULN Swasta Pembiayaan Domestik

59,0

9%

56,4

9%

62,1

9%

63,5

9%

61,3

1%38

,69%

36,4

4%

37,8

1%

43,5

1%

40,9

1%

Rp. Triliun

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

020152014 20172016 2018

ULN Swasta Pembiayaan Domestik

Sumber: Bank Indonesia, KSEI, diolah

Grafik 2.1.3 Rasio Utang (Pembiayaan) Korporasi terhadap PDB

2015 20172016 2018

40,00%35,00%30,00%25,00%20,00%15,00%10,00%5,00%0,00%

II IIII VI I II IIII VI II IIII VI II IIII VI

Korporasi Nonkeuangan Korporasi Keuangan

Grafik 2.1.4 Peningkatan ULN Korporasi


20.00040.00060.00080.000

100.000120.000140.000160.000

-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Korporasi Nonkeuangan Korporasi Keuangan

Bank IndonesIa


Kerentanan Utama

Analisis FABSI mengonfirmasi penggunaan aliran dana

dari luar negeri oleh sektor korporasi. Pada triwulan IV

2018 analisis FABSI mencatat aliran dana dari sektor

luar negeri ke korporasi nonkeuangan sebesar Rp172

triliun dan ke perbankan sebesar Rp32 triliun. Aliran dana

tersebut juga tercermin pada peningkatan kepemilikan

asing dalam instrumen equity (Grafik 2.3.2) dan ULN

(Grafik 2.1.4).

Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergeseran

sumber pembiayaan korporasi yang antara lain

dipengaruhi oleh preferensi korporasi terhadap cost of

fund dan risk appetite. Pada periode 2014, suku bunga

luar negeri yang relatif rendah mendorong korporasi

meningkatkan utang luar negeri (Grafik 2.1.5). Perbedaan

suku bunga domestik dengan luar negeri yang cukup

menarik mendorong korporasi untuk meminjam dana dari

luar negeri. Relatif murahnya dana luar negeri tercermin

dari indikator proksi spread antara PUAB Overnight/

IndONIA dan Fed Fund Effective Rate yang mencapai

lebih dari 500 bps pada periode 2014-2015 (Grafik 2.1.6).

Pada 2016, seiring dengan kenaikan suku bunga luar

negeri, pembiayaan korporasi yang bersumber dari

ULN menurun. Pada periode 2016-2017, preferensi

sumber pembiayaan korporasi bergeser ke pasar modal,

tercermin dari kenaikan pertumbuhan nilai pembiayaan

dari pasar modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan

sumber lainnya. Hal ini dipicu oleh cost of fund di pasar

modal yang lebih murah, tercermin dari nilai pembayaran

kupon sebagaimana diilustrasikan pada Grafik 3.3.19

dalam sub bab 3.3.

Pada 2018, pertumbuhan pembiayaan korporasi

yang berasal ULN dan kredit perbankan meningkat,

sedangkan dari pasar modal melambat. ULN swasta,

yang mencakup korporasi nonkeuangan dan keuangan,

pada Desember 2018 tumbuh lebih tinggi sebesar 10,92%

(yoy) dibandingkan pertumbuhan di akhir 2017 (Grafik

2.1.7). Kisaran spread antara suku bunga domestik (PUAB

Overnight/ IndONIA) dengan Fed Fund Effective Rate yang

mencapai 300 bps diperkirakan masih menjadi salah satu

penyebab kenaikan ULN korporasi, khususnya dalam

mata uang USD yang porsinya mencapai lebih dari 60%

dari total ULN. Walaupun mencatat pertumbuhan yang

lebih tinggi dibandingkan dengan korporasi keuangan,

namun sebagian besar ULN korporasi nonkeuangan

(85,53%) jatuh tempo dalam jangka panjang, yaitu lebih

dari satu tahun ke depan. Sementara itu, penyaluran

kredit perbankan kepada korporasi tumbuh 14,25% (yoy)

pada semester II 2018, meningkat dibandingkan dengan

pertumbuhan pada semester I 2018 sebesar 12,19% (yoy).

Kenaikan pertumbuhan kredit kepada korporasi

terutama tertuju ke sektor industri pengolahan, sektor

konstruksi dan pertambangan. Sedangkan perlambatan

pembiayaan dari pasar modal disebabkan oleh

meningkatnya cost of fund seiring dengan peningkatan

Bank Indonesia 7 day reverse repo rate.

Grafik 2.1.5 Pertumbuhan Sumber Pembiayaan Korporasi (yoy)

Sumber: Bank Indonesia, KSEI, OJK diolah

Keterangan:Data pasar modal meliputi saham, MTN, PP, dan Obligasi

Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg, diolah

Grafik 2.1.6 Perkembangan Spread Suku Bunga dan Pertumbuhan ULN Swasta

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

-5,00%

20152014 20172016 2018

Pertumbuhan ULN Swasta (yoy)Spread PUAB ON (INDONIA)-Fed Fund Efective Rate

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

-5,00%

20152014 20172016 2018

ULN Swasta Kredit Pasar Modal

Bank IndonesIa


Secara sektoral, korporasi di sektor manufaktur dan

sektor pertambangan, khususnya batubara, relatif

banyak memanfaatkan ULN sebagai sumber pembiayaan

korporasi. Pangsa ULN di korporasi yang bergerak

di sektor manufaktur dan subsektor pertambangan

batubara masing-masing tercatat sebesar 36,99% dan

76,91%. Pertumbuhan ULN sektor manufaktur tumbuh

6,57% (yoy) dan sektor batubara turun 4,27% (yoy) pada

Desember 2018 (Grafik 2.1.8 dan 2.1.9). Meskipun ULN

korporasi di sektor manufaktur masih didominasi oleh

pinjaman nonafiliasi, namun pinjaman dari afiliasi tercatat

tumbuh tinggi, yakni mencapai 20,26% (yoy), berbanding

terbalik dengan pinjaman nonafiliasi yang menurun

-1,22% (yoy). Bila dilihat lebih lanjut, pertumbuhan ULN

korporasi di sektor manufaktur terutama didorong oleh

kenaikan ULN di subsektor industri kendaraan bermotor

sebesar 36,12% (yoy). Pinjaman tersebut digunakan

korporasi untuk membiayai produksi guna memenuhi

permintaan pasar, sebagaimana tercermin dari

meningkatnya pertumbuhan produksi dan penjualan,

masing-masing sebesar 10,37% (yoy) dan 6,86% (yoy).

Grafik 2.1.7 Perkembangan ULN Swasta


250

200

150

100

50

0

15%

13%

10%

8%

5%

3%

0%

-3%

-5%

-8%

-10%

2015

2016

2017

Jan

-18

Feb

-18

Mar

-18

Ap

r-18

Mei

-18

Jun

-18

Jul-1

8

Ags

-18

Sep

-18

Okt

-18

Nov

-18

Des

-18

11,83%

10,92%

146,

8

146,

0

139,

9

137,

9

136,

7

135,

8

134,

9

134,

9

133,

8

133,

7

133,

9

131,

9

131,

3

121,

7

125,

143

,0

40,1

40,6

42,2

41,1

40,4

40,1

41,8

41,2

41,7

42,3

42,1

41,9

43,3

43,8

8,01%

Miliar USD yoy

Keuangan

Pertumbuhan Nonkeuangan (skala kanan)Pertumbuhan Swasta (skala kanan) Pertumbuhan Keuangan (skala kanan)

Nonkeuangan

Grafik 2.1.8 Perkembangan ULN Korporasi di Sektor Manufaktur

Sumber: Bank Indonesia, diolah Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.1.9 Perkembangan ULN Korporasi di Sektor Batubara

Des

-16

Jan

-17

Feb

-17

Mar

-17

Ap

r-17

Mei

-17

Jun

-17

Jul-1

7A

gs-1

7S

ep-1

7O

kt-1

7N

ov-1

7D

es-1

7Ja

n-1

8Fe

b-1

8M

ar-1

8A

pr-

18M

ei-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Ags

-18

Sep

-18

Okt

-18

Nov

-18

Des

-18

109876543210

10%5%0%

-5%-10%-15%-20%-25%-30%

Miliar USD %(yoy)

7,02%

-4,27%

5,94

1,99-27,22

Des

-16

Jan

-17

Feb

-17

Mar

-17

Ap

r-17

Mei

-17

Jun

-17

Jul-1

7A

gs-1

7S

ep-1

7O

kt-1

7N

ov-1

7D

es-1

7Ja

n-1

8Fe

b-1

8M

ar-1

8A

pr-

18M

ei-1

8Ju

n-1

8Ju

l-18

Ags

-18

Sep

-18

Okt

-18

Nov

-18

Des

-18

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

454035302520151050

Afiliasi Afiliasi

Miliar USD %(yoy)

Non-Afiliasi Non-Afiliasi

Pertumbuhan Total (skala kanan) Pertumbuhan Total (skala kanan)

Pertumbuhan Afiliasi (skala kanan) Pertumbuhan Afiliasi (skala kanan)Pertumbuhan Non-Afiliasi (skala kanan)

Pertumbuhan Non-Afiliasi (skala kanan)

20,26%

22,64

6,57%

15,67-1,22%

Bank IndonesIa


Kerentanan Utama

Sementara itu, ULN perbankan tumbuh meningkat

diiringi oleh kenaikan pangsa ULN jangka panjang.

Posisi ULN perbankan tercatat naik sebesar 11,67%

(yoy), dengan pangsa terhadap posisi total ULN

Indonesia mencapai 8,80% pada akhir 2018 (Grafik

2.1.10). ULN berjangka waktu pendek mendominasi

ULN perbankan (pangsa 52,87%), walaupun dengan

kecenderungan yang menurun (Grafik 2.1.11).

Sementara itu, pangsa ULN perbankan berjangka

panjang tumbuh 24,91% (yoy) dan mayoritas berasal

dari pihak terkait, yaitu perusahaan induk atau pihak

yang memiliki saham perusahaan minimal 10% atau

perusahaan dalam satu grup, masing-masing dengan

pangsa 40,8% dan 23,3% (Grafik 2.1.12).

Mayoritas ULN jangka panjang yang disetujui Bank

Indonesia pada 2018 ditujukan untuk pembiayaan

penyaluran kredit (Tabel 2.1.1). Penggunaan ULN untuk

memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

mengalami peningkatan pangsa, khususnya untuk

penguatan permodalan2 dan kewajiban pemenuhan rasio

pembiayaan stabil bersih (Net Stable Funding Ratio). ULN

jangka panjang terutama dimanfaatkan oleh bank BUKU

3 dengan pangsa 55,34% dari total ULN bank jangka

panjang. Sedangkan untuk ULN bank jangka pendek

didominasi oleh bank BUKU 4 dengan pangsa sebesar

87,30% dari total ULN bank jangka pendek. Sementara itu,

jatuh tempo ULN bank jangka panjang mayoritas pada

2025 sebesar USD3,18 miliar (pangsa 22,25%) dan jatuh

tempo di 2019 sebesar USD2,27 juta (pangsa 15,84%).

2 Peningkatan ULN dalam rangka penguatan permodalan antara lain berkaitan dengan pemenuhan POJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik. Mayoritas ULN jangka panjang tersebut berupa obligasi subordinasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa dan/atau write down sebagai pemenuhan opsi pemulihan (recovery options).

Grafik 2.1.10 Pertumbuhan ULN Bank


*Data sementara **Data sangat sementara *Data sementara **Data sangat sementara


Grafik 2.1.11 Jangka Waktu ULN Bank

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

35,030,025,020,015,010,05,00,0

-5,0-10,0

20152014 20172016 2018

Bank Pertumbuhan Bank (Skala Kanan)

juta dolar AS %, yoy

Sem I Sem I Sem I Sem I* Sem I*Sem II Sem II Sem II Sem II** Sem II**

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

20152014 20172016 2018

Pangsa ULN Bank Jangka Panjang

Pangsa ULN Bank Jangka Pendek

34,3

%

37,1

%

37,3

%

65,7

%

62,9

%

62,7

%

56,8

%

57,9

%

57,2

%

55,7

%

55,9

%

55,4

%

52,9

%

43,2

%

42,1

%

42,8

%

44,3

%

42,1

%

44,6

%

47,1

%

Sem I Sem I Sem I Sem I Sem I*Sem II Sem II Sem II Sem II Sem II*

Grafik 2.1.12 Pemberi ULN Bank Jangka Panjang


Perusahaan induk atau pihak yg memiliki saham perusahaan minimal 10%

non-afiliasi

Perusahaan dalam satu grup (fellow subsidiaries)

40,8%

23,3%

35,8%

Bank IndonesIa


Tabel 2.1.1 Persentase Tujuan Penggunaan ULN Bank Jangka Panjang Berdasarkan Persetujuan Bank Indonesia

Sumber : Bank Indonesia

No Tujuan 2017 2018

1 Penyaluran kredit 73,0% 47,4%

2 Perbaikan struktur pendanaan 25,8% 39,6%

3 Permodalan 1,3% 12,7%

4 Likuiditas 0,0% 0,3%

Dari sisi IKNB, pertumbuhan ULN Perusahaan

Pembiayaan meningkat disebabkan oleh cost of fund

dalam negeri yang dipandang lebih tinggi dibandingkan

dengan pembiayaan luar negeri. Pada semester II

2018, ULN Perusahaan Pembiayaan tumbuh sebesar

18,23% (yoy), meningkat dibandingkan dengan semester

sebelumnya sebesar 0,83% (yoy) (Grafik 2.1.13). Meskipun

suku bunga dalam negeri cenderung menurun, namun

suku bunga ULN ditambah dengan biaya lindung nilai

(hedging) masih lebih murah dibandingkan dengan

cost of fund apabila berutang di dalam negeri, sehingga

beberapa Perusahaan Pembiayaan memperbesar

porsi pembiayaan ULN dalam rangka efisiensi. Sebagai

akibatnya, pangsa ULN terhadap total pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan meningkat menjadi 28,92%

(Grafik 2.1.14).

Mempertimbangkan kecenderungan peningkatan

ULN dalam beberapa tahun terakhir, korporasi, baik

nonkeuangan maupun keuangan, perlu mengelola risiko,

terutama yang ditimbulkan oleh perubahan nilai tukar.

Dalam rangka memitigasi berbagai risiko yang ditimbulkan

oleh ULN, antara lain risiko nilai tukar (currency risk),

risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko beban utang

yang berlebihan (overleverage), Bank Indonesia telah

menerbitkan PBI No.16/21/PBI/2014 tentang Penerapan

Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan ULN Nonbank.

Ketentuan tersebut dikeluarkan untuk mendorong

kehati-hatian korporasi nonbank dalam mengelola

berbagai risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan

ULN sebagai sumber pembiayaan kegiatan. Korporasi

nonbank diwajibkan untuk memenuhi rasio lindung nilai

minimum sebesar 25% berdasarkan selisih negatif antara

aset valuta asing dan kewajiban valuta asing, yang akan

jatuh tempo sampai dengan tiga bulan ke depan dan yang

akan jatuh tempo lebih dari tiga bulan sampai dengan

enam bulan ke depan. Selain itu, korporasi nonbank juga

wajib memenuhi rasio likuiditas valas minimum tertentu,

yaitu paling rendah sebesar 70%.

Sementara untuk perbankan, aktivitas lindung nilai guna

meminimalkan risiko pasar (suku bunga dan nilai tukar)

dilakukan berdasarkan kebijakan internal masing-masing

bank. Bank Indonesia hanya mengatur eksposur ULN

jangka pendek terhadap modal perbankan yang tidak

boleh melebihi threshold sebesar 30%3. Selain hedging

3 PBI Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PBI nomor 15/6/PBI/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank.

Grafik 2.1.13 Pertumbuhan Pedanaan Perusahaan Pembiayaan

Sumber: OJK Sumber: OJK

Grafik 2.1.14 Komposisi Pedanaan Perusahaan Pembiayaan

Pinjaman Dalam Negeri

Total Pendanaan

SSB

ULN

30252015105-

(5)(10)(15)(20)(25)

Jun

-15

Sep

-15

Des

-15

Mar

-16

Jun

-16

Sep

-16

Des

-16

Mar

-17

Jun

-17

Sep

-17

Des

-17

Mar

-18

Jun

-18

Sep

-18

Des

-18

18 ,23

%

1 ,78

5 ,74

(5 ,96)

Liabilitas Segera Pinjaman Dalam NegeriULNPinjaman Subordinasi

SSB

100908070605040302010

-Jun-16 Des-16 Jun-17 Des-17 Jun-18 Des-18

36 ,85

30 ,41

21 ,22

%

50 ,85

25 ,33

21 ,54

51 ,51

25 ,45

21 ,16

50 ,03

25 ,95

21 ,89

51 ,68

24 ,23

21 ,88

49 ,74

28 ,92

19 ,46

Bank IndonesIa


Kerentanan Utama

terhadap eksposur valasnya, bank pada umumnya

juga melakukan penempatan dana ULN sesuai dengan

jenis valuta, jangka waktu, dan suku bunga yang telah

diperhitungkan. Selain untuk meningkatkan return, hal

ini juga dilakukan untuk melindungi bank dari risiko pasar

yang mungkin timbul.

Mempertimbangkan pembiayaan korporasi yang

bersumber dari ULN rentan terhadap risiko nilai tukar,

maka sumber pembiayaan alternatif yang bersifat jangka

panjang perlu dikembangkan. Hal ini dapat diwujudkan

dengan meningkatkan sumber pembiayaan korporasi

dalam bentuk penerbitan obligasi korporasi dan

instrumen pasar modal lainnya. Untuk itu, pendalaman

pasar modal, terutama di pasar obligasi korporasi

dan pasar saham, perlu dilakukan secara terarah dan

berkelanjutan. Dalam Strategi Nasional Pengembangan

dan Pendalaman Pasar Keuangan 2018-2024 (SN-

PPPK), kebijakan pendalaman pasar obligasi korporasi

ditempuh dengan memperkuat pengembangan pada

segmen pasar pemodal profesional. Hal ini dilakukan

dengan penyederhanaan proses penawaran umum atas

penerbitan efek bersifat utang oleh OJK. Penyederhanaan

tersebut dinilai akan sangat menguntungkan bagi

perusahaan berprospek bagus yang masih dalam

tahap awal beroperasi. Dengan demikian, peluang

korporasi untuk mendapatkan alternatif pembiayaan

akan terbuka lebih luas. Selain itu, terdapat pula upaya

pendalaman pasar modal dengan meningkatkan efisiensi

penyelesaian transaksi pada transaksi bursa saham

4 Retail funding adalah dana pihak ketiga perbankan (DPK). 5 Non-core deposit (NCD) merujuk pada definisi OJK yaitu 30% giro + 30% tabungan + 10% deposito.

2.2. Retail Funding Sebagai Sumber Dana Utama Bank Tumbuh Melambat

Retail funding4 masih menjadi sumber dana utama

perbankan untuk membiayai ekspansi kredit, meski

pangsanya cenderung berkurang. Hal ini terindikasi dari

rasio retail funding terhadap total aset yang masih tinggi

yaitu sebesar 70% pada akhir tahun 2018. Berkurangnya

ketergantungan pada retail funding, selain terindikasi

dari perlambatan pertumbuhan DPK secara keseluruhan,

juga dari penurunan pangsa core retail funding terhadap

total aset yang lebih signifikan dibandingkan dengan

penurunan pangsa non-core retail funding terhadap total

aset atau yang biasa disebut non-core deposit (NCD)5

(Grafik 2.2.1). Hal tersebut sejalan dengan terjadinya

pergeseran komposisi DPK dari deposito ke DPK yang

relatif lebih murah bagi bank, yaitu giro dan tabungan.

Akibat pergeseran ini pangsa Current Account Saving

Account (CASA) mengalami kenaikan sejak tahun 2014

(Grafik 2.2.2). Pergeseran tersebut berimplikasi pada

kenaikan NCD atau dengan kata lain berkurangnya

sumber dana stabil bagi bank. Selain itu, meningkatnya

pangsa deposito yang berjangka pendek, yaitu di bawah

enam bulan, turut meningkatkan maturity mismatch jika

perbankan tetap bergantung pada sumber dana ritel

untuk membiayai kredit (Grafik 2.2.3).

melalui percepatan waktu penyelesaian transaksi. Hal

ini dinilai dapat meningkatkan likuiditas sehingga pada

gilirannya dapat mempercepat reinvestment.

Grafik 2.2.1 Jenis Retail Funding Perbankan

Sumber: Bank Indonesia Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.2.2 Komposisi DPK

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

12

2012

42,8

3

43,7

9

47,16

45,16

44,6

7

44,5

2

44,2

332

,42

23,3

6

23,3

2

23,2

4

22,3

8

21,6

2

23,1

1

23,7

8

32,16

32,0

8

31,6

3

31,2

2

33,10

33,3

9

12

2014

12

2016

12

2013

12

2015

12

2017

12

2018

Deposito Tabungan Giro

80%

75%

70%

65%

60%

55%

50%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

5,10%

5,02%

14,76%

58,24%

3,38%

15,71%

Wholesale Funding/TA (skala kanan)Retail Funding/TA (skala kanan)

Core Retail Funding/TANon-Core Retail Funding/TA

Des

-13

Mar

-14

Jun

-14

Sep

-14

Des

-14

Mar

-15

Jun

-15

Sep

-15

Des

-15

Mar

-16

Jun

-16

Sep

-16

Des

-16

Mar

-17

Jun

-17

Sep

-17

Des

-17

Mar

-18

Jun

-18

Sep

-18

Des

-18

Bank IndonesIa



Grafik 2.2.3 Pangsa Deposito Rupiah Berdasarkan Jangka Waktu

2012 20142013 2015 2016 2017 201812 12 12 12 12 12 126

100%98%96%94%92%90%88%86%84%82%80%

11,0

6

10,16

12,6

5

11,8

4

12,5

6

12,4

6

11,2

4

8,90

88,9

4

89,8

4

87,3

5

88,16

87,4

4

87,5

4

88,7

6

91,10

Jangka Waktu s.d. 6 bulan Jangka Waktu> 6 bulan

Dinamika perkembangan makroekonomi domestik

di tengah berbagai tekanan global, berimplikasi pada

tren perlambatan pertumbuhan DPK, termasuk pada

semester II 2018. Tekanan global dari jalur perdagangan

maupun jalur finansial mendorong terjadinya capital

outflows hingga akhir triwulan III 2018 dan pelemahan

kinerja eksternal Indonesia. Meskipun sempat terjadi

pembalikan capital flows ke Indonesia menjelang akhir

tahun 2018, penurunan kinerja neraca perdagangan

Indonesia, yang menyebabkan tingginya aliran dana

keluar dari kegiatan ekspor-impor, memberikan tekanan

lebih besar terhadap pertumbuhan DPK (Grafik 2.2.4).

Penurunan kinerja perdagangan utamanya disebabkan

oleh kenaikan impor nonmigas yang dipidicu oleh

tingginya permintaan domestik terhadap impor bahan

baku, barang modal, serta barang konsumsi, khususnya

pada triwulan IV 2018.

Dari sisi domestik, perlambatan DPK pada semester II 2018

sejalan dengan perilaku konsumsi, preferensi menabung

masyarakat, serta aktivitas ekonomi. Berdasarkan tren

jangka panjang, pertumbuhan DPK, baik perseorangan

maupun korporasi nonkeuangan cenderung melambat

(Grafik 2.2.5). Perseorangan mendominasi pangsa DPK,

namun dengan kecenderungan menurun (Grafik 2.2.6).

Perubahan pola konsumsi masyarakat, yang terindikasi

dari kenaikan marginal propensity to consume (MPC)6 dan

penurunan Net Foreign Asset (NFA) pada semester II 2018

6 MPC menunjukkan perbandingan antara tambahan konsumsi dengan tambahan disposable income yang diterima oleh swasta atau rumah tangga.

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 2.2.4 Growth DPK vs Neraca Perdagangan dan Portfolio Investment

1.000

-

-1.000

-2.000

-3.000

-4.000

-5.000

50,040,030,020,010,0

--10,0-20,0-30,0-40,0-50,0

14,0%12,0%10,0%8,0%6,0%4,0%2,0%0,0%

14,0%12,0%10,0%8,0%6,0%4,0%2,0%0,0%

Jan

-17

Feb

-17

Mar

-17

Ap

r-17

Mei

-17

Jun

-17

Jul-1

7

Ags

-1 7

Sep

-17

Okt

-17

Nov

-17

Des

-17

Jan

-18

Feb

-18

Mar

-18

Ap

r-18

Ma

y-18

Jun

-18

Jul-1

8

Ags

-18

Sep

-18

Okt

-18

Nov

-18

Des

-18

Jan

-16

Feb

-16

Mar

-16

Ap

r-16

Mei

-16

Jun

-16

Jul-1

6

Ags

-16

Sep

-16

Okt

-16

Nov

-16

Des

-16

Jan

-17

Feb

-17

Mar

-17

Ap

r-17

Mei

-17

Jun

-17

Jul-1

7

Ags

-17

Sep

-17

Okt

-17

Nov

-17

Des

-17

Jan

-18

Feb

-18

Mar

-18

Ap

r-18

Mei

-18

Jun

-18

Jul-1

8

Ags

-18

Sep

-18

Okt

-18

Nov

-18

Des

-18

Jan

-16

Feb

-16

Mar

-16

Ap

r-16

Mei

-16

Jun

-16

Jul-1

6

Ags

-16

Sep

-16

Okt

-16

Nov

-16

Des

-16

Net Ekspor/Impor Pertumbuhan DPK

Flows SBN Flows Saham Flows Saham

Net Ekspor & Impor

Flow PasarSaham& PasarSBN

Bank IndonesIa


Kerentanan Utama

7 Floating Fund adalah seluruh nilai uang elektronik yang berada pada penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang, yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa. Dengan demikian, floating fund mencakup saldo uang elektronik konsumen dan saldo uang elektronik penyedia barang dan/atau jasa (merchant) hasil dari pembayaran konsumen yang belum dipindahkan ke tabungan merchant di bank.

dibandingkan dengan semester I 2018, ditengarai menjadi

faktor yang mendorong perlambatan DPK tersebut (Grafik

2.2.7). Berkembangnya alternatif investasi lain, seperti

SBN ritel serta akselerasi penggunaan uang elektronik,

juga ditengarai memengaruhi preferensi masyarakat

Grafik 2.2.5 Pertumbuhan DPK Perorangan dan Korporasi Swasta (yoy)


Grafik 2.2.6 Pangsa DPK Perorangan dan Korporasi Swasta

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0% PerseoranganSektor Pemerintah

PerusahaanSwasta LKNB

BUMNBukan Penduduk

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

2012 20142013 2015 2016 2017 201812 12 12 12 12 12 126

56,97

26,41

5,785,664,440,74

56,26

27,72

5,295,414,470,85

56,24

26,46

4,904,795,250,97

56,16

27,66

6,024,724,460,97

55,81

28,18

6,484,494,210,83

53,67

29,22

6,285,804,350,68

53,04

28,63

5,078,194,200,88

53,79

29,18

6,305,934,110,69

20122010 2011 20142013 2015 2016 2017 2018

pada penempatan DPK (Grafik 2.2.8). Sementara itu,

pertumbuhan DPK korporasi nonkeuangan kembali

melambat pada semester II 2018 dipicu masih tingginya

kebutuhan pembiayaan aktivitas usaha menggunakan

modal atau dana sendiri (Grafik 2.2.9).

Grafik 2.2.8 Peningkatan Floating Fund7 Uang Elektronik

Grafik 2.2.7 Pertumbuhan DPK dan Net Foreign Assets (NFA)


353025201050

-5-10-15

201203 03 03 03 03 03 0306 06 06 06 06 06 0609 09 09 09 09 09 0912 12 12 12 12 12 12

20142013 2015 2016 2017 2018

Pertumbuhan NFA Pertumbuhan DPK

%

2.500,00

2.000,00

1.500,00

1.000,00

500,00

-1197531 1197531 1197531

Bank Non Bank

2016 2017 2018

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

-

100

80

60

40

20

-1197531 1197531 1197531

2016 2017 2018

RRH Volume (juta transaksi, skala kiri) Floating Fund (Rp T, skala kiri)RRH Nominal Transaksi

(Rp M, skala kanan)


Perorangan

DPK

Korporasi Non-Keuangan

Bank IndonesIa


Grafik 2.2.9 Pertumbuhan DPK berdasarkan kepemilikan (yoy)

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Perorangan Korporasi Non Keuangan


Juni 2017 Desember 2017 Desember 2018Juni 2018

Menghadapi kondisi makroekonomi yang mengalami

kesenjangan negatif antara tabungan dan investasi,

perbankan mengurangi ketergantungan pada sumber

dana ritel dengan meningkatkan wholesale funding.

Bank tetap mempertahankan ekspansi kredit di tengah

keterbatasan sumber dana ritel melalui peningkatan

wholesale funding. Pada semester II, wholesale funding

perbankan kembali meningkat sebesar 11,75% (yoy) dari

10,75% (yoy) pada semester I dan 8,24% (yoy) pada akhir

tahun 2017 (Grafik 2.2.10). Namun, berbeda dengan pola

beberapa tahun sebelumnya, kenaikan wholesale funding

pada 2018 terutama berasal dari pinjaman, baik dalam

maupun luar negeri (Grafik 2.2.11). Kenaikan pinjaman

tersebut terutama terjadi pada bank BUKU 3 dan 4

dengan pangsa mencapai 94,2% dari total posisi pinjaman

perbankan. Dalam hal ini, bank BUKU 3 mengalami

kenaikan pinjaman yang paling signifikan (Grafik

2.2.12), dengan pangsa pinjaman BUKU 3 terhadap total

pinjaman yang mencapai 49,5%. Mayoritas pinjaman bank

BUKU 3 tersebut berupa pinjaman valas dari luar negeri

mencapai 70% dari total pinjaman BUKU 3. Sementara

itu, kenaikan pinjaman pada BUKU 4 tidak sebesar BUKU

3 dikarenakan BUKU 4 masih mengandalkan pencairan

alat likuid sebagai alternatif sumber dana non-DPK

(Grafik 2.2.13). Pada periode yang sama, upaya perbankan

memanfaatkan wholesale funding berupa penerbitan

obligasi relatif terbatas karena biaya penerbitan obligasi

yang cenderung meningkat.


Grafik 2.2.11 Sumber Dana Perbankan Grafik 2.2.10 Pertumbuhan Retail dan Wholesale Funding (yoy)


12%

6,45%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Retail Funding (yoy) Wholesale Funding (yoy)

Des

-16

Feb

-17

Ap

r-17

Jun

-17

Ags

-17

Okt

-17

Des

-17

Feb

-18

Ap

r-18

Jun

-18

Ags

-18

Okt

-18

Des

-18 2015

Rp

T

2016 2017 2018

Funding Gap (skala kanan)

YTD Kredit

Net Antar Bank (ytd)

DPK (ytd)Alat Likuid (ytd)

Net Aset lainnya (ytd)Penerbitan SSB (ytd)Pinjaman (ytd)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

800

600

400

200

0

(200)

(400)

(600)

(800)

800

600

400

200

-

(200)

(400)

(600)

(800)

Bank IndonesIa


Kerentanan Utama

Grafik 2.3.1 Transaksi Modal dan Finansial

Sumber: Bank Indonesia Sumber: CEIC dan KSEI

Grafik 2.3.2 Kepemilikan Asing di SBN dan Saham

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Asing Domestik Asing Domestik

Surat Berharga Negara Saham*

*)Saham yang diperdagangkan

Jun

-16

Des

-16

Jun

-17

Des

-17

Jun

-18

Des

-18

Jun

-16

Des

-16

Jun

-17

Des

-17

Jun

-18

Des

-18

20

15

10

5

-

(5)

(10)

(15)

Investasi Langsung Investasi PortofolioInvestasi Lainnya

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1*

Q2*

Q3*

Q4*

*

Transaksi Finansial

Miliar USD

2006 20082007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DPK (ytd)

Net Aset Lainnya (ytd)

Alat likuid (ytd)Net Antar Bank (ytd)

Penerbitan SSB (ytd)Pinjaman (ytd)


2.3. Saving-Investment Gap yang Negatif dan Pasar Keuangan yang Belum Dalam

Peran investasi portofolio yang signifikan untuk menutup

kesenjangan antara tabungan dan investasi yang negatif,

meningkatkan potensi kerentanan di pasar keuangan

domestik dan mengganggu stabilitas pendanaan. Di

tengah tabungan domestik yang belum memadai untuk

memenuhi kebutuhan investasi, investasi asing sangat

diperlukan. Aliran masuk investasi asing meningkat

signifikan, baik dalam bentuk investasi portofolio

maupun investasi langsung dan investasi lainnya

terutama semenjak 2010, namun volatilitas aliran

investasi portofolio yang masuk ke Indonesia cukup

tinggi (Grafik 2.3.1). Menariknya imbal hasil yang diberikan

serta tingkat kepercayaan investor asing terhadap

perekonomian Indonesia menjadi faktor pendorong

investor asing berinvestasi, terutama pada portofolio

saham dan SBN. Perkembangan tersebut menyebabkan

tingginya kepemilikan asing di pasar saham dan SBN.

Kepemilikan asing di SBN mencapai 37,71% dan di pasar

saham (yang perdagangkan) 52,17% pada akhir semester

II 2018 (Grafik 2.3.2). Aliran dana asing dalam bentuk

investasi portofolio memiliki dampak positif sebagai

sumber pendanaan perekonomian nasional serta dapat

mendukung pengembangan dan pendalaman pasar

keuangan.

Kepemilikan asing pada investasi portofolio cukup rentan

terhadap sentimen negatif dan berpotensi memberikan

tekanan kepada perekonomian. Tekanan terutama

muncul pada saat terjadi kejutan eksternal dalam

perekonomian global (global spillover) yang mendorong

investor asing mengurangi eksposurnya pada portofolio

domestik secara bersamaan (sudden reversal). Sudden

reversal dapat mengakibatkan terjadinya tekanan jual

yang besar dan mengakibatkan turunnya harga-harga

aset domestik. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi

nilai kekayaan korporasi serta memengaruhi preferensi

korporasi untuk memperoleh pendanaan dari pasar

modal, baik melalui initial public offering (IPO), right

issue, maupun penerbitan obligasi, karena kondisi pasar

modal kurang kondusif.


2015 2016 2017 2018

250 200 15010050

- (50)

(100)(150)

400300200100

- (100)(200)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DPK (ytd)

Net Aset Lainnya (ytd)

Alat likuid (ytd)Net Antar Bank (ytd)

Penerbitan SSB (ytd)Pinjaman (ytd)

Bank IndonesIa


Di sisi lain, pasar keuangan Indonesia yang belum

dalam berpotensi mengamplifikasi dampak kerentanan

tersebut. Pada 2018, kedalaman pasar keuangan

Indonesia, yang diukur dengan beberapa rasio terhadap

PDB, berada pada level yang relatif lebih rendah

dibandingkan dengan negara peer, yaitu 36,11% untuk

kredit, 47,34% untuk kapitalisasi pasar saham, 16,40%

untuk obligasi Negara dan 2,80% untuk obligasi korporasi

(Grafik 2.3.3). Kondisi tersebut membatasi ketersediaan

dana untuk pembiayaan investasi, termasuk proyek

infrastruktur yang saat ini menjadi fokus pembangunan

ekonomi Indonesia. Pasar keuangan yang dangkal turut

menyebabkan kerentanan pasar keuangan domestik

terhadap gejolak yang terjadi dalam perekonomian global.

Dalam rangka memperdalam pasar keuangan, Bank

Indonesia bersama OJK dan Kementerian Keuangan,

melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan

melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK), berkomitmen

mempercepat pendalaman pasar keuangan melalui

berbagai kebijakan yang dituangkan dalam Strategi

Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar

Keuangan 2018-2024 (SN-PPPK). Kebijakan diarahkan

pada upaya peningkatan peran pasar keuangan sebagai

sumber pembiayaan ekonomi dalam mendukung

kesinambungan pertumbuhan ekonomi8.

Searah dengan pasar modal, kedalaman pasar uang

dan valas Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan

negara peer. Berdasarkan publikasi Executives’ Meeting

of East Asia Pacific Central Bank (EMEAP) Money

Market Survey Report pada Agustus 2018, rasio turnover

harian pasar uang terhadap PDB Indonesia masih lebih

rendah dibandingkan dengan negara-negara lain (Grafik

2.3.4). Selain itu, berdasarkan publikasi yang diterbitkan

oleh Bank for International Settlements (BIS) dalam

Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange

and OTC Derivatives Markets in 2016, volume rata-rata

harian transaksi valas dan komposisi transaksi derivatif

valas Indonesia pada 2016 berada pada posisi lebih

rendah dibandingkan negara peer (Grafik 2.3.5). Untuk

meningkatkan kedalaman pasar uang dan pasar valas,

Bank Indonesia menempuh berbagai kebijakan yang

difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi pasar uang

dan pasar valas guna turut mendorong pembiayaan

jangka panjang sebagai sumber pembiayaan ekonomi.

8 Informasi lebih lanjut dapat dilihat di Buku Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan 2018-2024.

Grafik 2.3.3 Perbandingan Kedalaman Pasar Keuangan di Beberapa Negara, Tahun 2017

Sumber: World Bank, Asian Development Bank

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Kredit Obligasi PemerintahKapitalisasi Pasar Saham Obligasi Korporasi

Rasio terhadap PDB, persen

Ind

on

esia

Filip

ina

Viet

nam

Mal

aysi

a

Thai

lan

d

Sin

gap

ura

Indi

a

Tio

ngk

ok

Bank IndonesIa


Kerentanan Utama

Berbagai upaya pengembangan pasar keuangan secara

berkesinambungan telah mendorong peningkatan

volume transaksi dan outstanding di pasar uang dan

memperkuat tren peningkatan kedalaman pasar uang.

PUAB, sebagai instrumen utama yang digunakan

oleh bank dalam mengelola likuiditas jangka pendek,

mengalami peningkatan volume transaksi. FX Swap,

sebagai salah satu transaksi pasar uang, juga mengalami

peningkatan volume transaksi dan outstanding (Grafik

2.3.6). Peningkatan volume transaksi pasar uang secara

keseluruhan (Grafik 2.3.7) tersebut turut didukung

oleh kondisi likuiditas rupiah yang memadai, sejalan

dengan strategi operasi moneter Bank Indonesia.9

Bank Indonesia juga terus melanjutkan pengembangan

transaksi/instrumen pasar uang lainnya seperti transaksi

repo dan pengembangan instrumen surat utang jangka

pendek sektor swasta, guna mendorong peningkatan

variasi dan likuiditas transaksi instrumen pasar uang.

Tidak hanya itu, Bank Indonesia turut mendorong

pengembangan instrumen derivatif suku bunga Rupiah

guna mendorong aktivitas lindung nilai terhadap risiko

perubahan suku bunga Rupiah.10 Bank Indonesia juga

berupaya meningkatkan kredibilitas acuan suku bunga

pasar uang yaitu dengan mulai memperkenalkan

IndONIA (Indonesia Overnight Index Average) sebagai

acuan untuk transaksi di pasar uang maupun derivatif

suku bunga, menggantikan Jakarta Interbank Offered

Rate (JIBOR).

Grafik 2.3.4 Perbandingan Rasio Turnover Harian Pasar Uang terhadap PDB

Sumber: EMEAP Money Markets Survey, Agustus 2018

Sumber: Bank Indonesia, BIS Triennial Survey, April 2016

Grafik 2.3.5 Perbandingan RRH Volume Transaksi Spot dan Derivatif Valas

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%ID PH SG CN JP NZNY TH HK KR AU US UK

12

10

8

6

4

2

0

Spot Derivatif

MalaysiaIndonesia Filipina Thailand

9 Informasi lebih lanjut dapat dilihat di bab 5 - Kebijakan Moneter dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2018, yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.10 Informasi lebih lanjut dapat dilihat di bab 6 - Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2018, yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.

Bank IndonesIa


Dalam upaya pengembangan pasar valas, agar dapat turut

berkontribusi pada stabilitas pasar keuangan domestik,

Bank Indonesia terus mendorong inisiatif pendalaman

pasar keuangan melalui pengayaan instrumen valas,

termasuk instrumen derivatif valas dan penggunaan valas

non-USD. Bank Indonesia secara berkelanjutan berupaya

mendorong peningkatan aktivitas lindung nilai terhadap

nilai tukar Rupiah, melalui pengembangan pasar derivatif

nilai tukar. Pada 2018, pengayaan instrumen lindung

nilai dilakukan Bank Indonesia melalui penerbitan

instrumen baru, yaitu Domestic Non-Deliverable Forward

(DNDF), dengan tetap mengembangkan instrumen yang

telah ada seperti call spread option (CSO) dan cross

currency swap (CCS). Di samping itu, Bank Indonesia

terus mendorong penggunaan mata uang lokal untuk

penyelesaian transaksi perdagangan melalui skema local

currency settlement (LCS), yang bertujuan mendorong

stabilitas nilai tukar Rupiah, khususnya terhadap USD.

Berbagai upaya sosialisasi dilakukan secara intensif dan

berkesinambungan kepada berbagai stakeholders dan

telah berkontribusi pada peningkatan volume transaksi

derivatif di pasar valas.

Memasuki semester II 2018, sistem keuangan

Indonesia dihadapkan pada ketidakpastian global

yang menyebabkan pembalikan aliran modal dan

memengaruhi stabilitas sistem keuangan dan upaya

pendalaman pasar keuangan. Oleh karena itu, Bank

Indonesia berupaya tetap mempertahankan daya tarik

aset pasar keuangan domestik melalui kebijakan suku

bunga. Hal ini berdampak terhadap penyesuaian cost

of fund perbankan dan mempengaruhi preferensi bank

dalam mencari sumber dana dari pasar modal. Kondisi

tersebut, bersamaan dengan terbatasnya pendanaan

dari retail funding, memengaruhi ketersediaan likuiditas

perbankan, sehingga mendorong perbankan untuk

memanfaatkan sumber dana eksternal dan/atau

melakukan efisiensi guna mempertahankan kapasitas

pembiayaan. Untuk itu, Bank Indonesia secara konsisten

terus melakukan upaya untuk meningkatkan fleksibilitas

pengelolaan likuiditas perbankan dan pada saat yang

bersamaan tetap berupaya mendorong pendalaman

pasar keuangan.

Grafik 2.3.6 Perkembangan Struktur Pasar Uang

Sumber: Bank Indonesia, KSEI Sumber: Bank Indonesia, KSEI

Grafik 2.3.7 Perkembangan Pasar Uang

450

400

350

300

250

200

150

100

-

FX SwapSPNRepo

NCDPUAB

Rp. Triliun

2013 2014 2015 2016 2017 2018

40

35

30

25

20

15

10

5

0

30

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

RRH Volume Transaksi Pasar Uang (Skala Kiri)Rasio outstanding pasar uang rupiah terhadap PDB (Skala kanan)

Rp. Triliun

2013 2014 2015 2016 2017 2018

%

Bank IndonesIa


Kerentanan Utama

Bank IndonesIa


Bank IndonesIa


Risiko dan Ketahanan Sistem KeuanganBank IndonesIa

di tengah adanya tiga kerentanan dalam sistem keuangan Indonesia, dampak shock, yang berasal dari pasar keuangan dan perekonomian global, terhadap risiko dan ketahananan sistem keuangan Indonesia relatif terkendali pada semester II 2018. risiko yang mengemuka pada periode laporan terutama adalah risiko likuiditas dan risiko pasar. Peningkatan risiko likuiditas terutama dialami oleh sektor perbankan akibat perlambatan dPK yang dibarengi oleh ekspansi kredit perbankan. sementara kenaikan risiko pasar dialami oleh sebagian besar pelaku di sistem keuangan, termasuk korporasi.

Kenaikan risiko pasar yang dihadapi korporasi akibat kenaikan sumber pembiayaan yang berasal dari uln relatif dapat dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ketahanan korporasi. dari sisi korporasi nonkeuangan, indikator terkelolanya risiko adalah pangsa uln berjangka panjang yang lebih dominan dibandingkan dengan uln jangka pendek, menurunnya uln yang mengalami restrukturisasi, serta kemampuan membayar pokok utang dan bunga utang yang sedikit membaik. dari sisi korporasi keuangan, risiko pasar uln perbankan dan perusahaan pembiayaan masih terjaga, disertai oleh ketahanan dan kemampuan membayar utang yang cukup baik. Korporasi dapat mengelola risiko nilai tukar yang dihadapi karena menerapkan lindung nilai.

risiko likuiditas perbankan tetap terjaga meski keterbatasan retail funding menimbulkan tekanan likuiditas di tengah ekspansi kredit yang terus meningkat. Perbankan dapat mengelola risiko likuiditas dengan baik, yang tercermin dari sejumlah rasio likuiditas yang masih berada jauh di atas threshold. Perbankan mampu menahan tekanan likuiditas akibat meningkatnya kebutuhan pencairan alat likuid sebagai alternatif sumber dana pembiayaan kredit, melalui peningkatan wholesale funding. seiring dengan meningkatnya kebutuhan akses perbankan pada wholesale funding, ke depan perlu dicermati peningkatan risiko repricing dan tekanan persaingan suku bunga dPK. hal ini mempertimbangkan masih besarnya ruang ekspansi kredit, sehingga kebutuhan eksternal funding perbankan dan persaingan terhadap retail funding akan semakin meningkat.

Ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat berpotensi menimbulkan risiko pasar, namun sektor keuangan masih dapat mengelola risiko tersebut. di tengah keluarnya aliran dana asing, kinerja pasar keuangan mengalami penurunan terutama pada triwulan II dan III 2018. tekanan pada pasar keuangan memengaruhi aset perbankan dan IKnb yang terpapar dengan risiko pasar. Penurunan harga sbn meningkatkan risiko mark-to-market sbn yang dimiliki perbankan pada triwulan II dan III 2018. dampak penurunan harga sbn tersebut tertahan pada triwulan IV 2018 seiring dengan membaiknya kinerja pasar sbn. selain itu, berdasarkan hasil stress test, kondisi perbankan diperkirakan masih cukup kuat dalam menghadapi risiko kredit dan risiko pasar. dari sisi asuransi, penurunan kinerja asuransi berpotensi menurun karena komposisi investasi asuransi dalam pasar keuangan cukup tinggi. di sisi pasar uang, volatilitas suku bunga Puab rupiah o/n tetap terkendali didukung oleh kondisi likuiditas perbankan nasional yang terjaga. sementara, pasar uang valas yang efisien dan volume transaksi derivatif pasar valas yang meningkat mendukung stabilitas rupiah.

BAB III

RisiKodAn KETAhAnAnsisTEm KEuAngAn

Bank IndonesIa


3.1. Kenaikan Penggunaan Pembiayaan dari luar negeri tidak mengganggu Kinerja Korporasi

Pertumbuhan ULN yang meningkat hingga Desember 2018

berpotensi meningkatkan risiko pasar dan risiko kredit

korporasi. Risiko timbul ketika shock yang berasal dari

perekonomian global dan domestik berinteraksi dengan

kerentanan di sektor korporasi. Mempertimbangkan

pembiayaan ULN oleh korporasi, shock yang material bagi

korporasi adalah kenaikan suku bunga global, depresiasi

Rupiah, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Dua

shock pertama akan memengaruhi risiko pasar, sedangkan

shock terakhir berdampak terhadap risiko kredit. Risiko pasar

terjadi ketika beban bunga pinjaman yang harus dibayar oleh

korporasi meningkat akibat kenaikan suku bunga pinjaman,

dan ketika depresiasi Rupiah meningkatkan pembayaran

pokok ULN. Risiko kredit timbul ketika korporasi gagal dalam

memenuhi kewajibannya dalam membayar pokok pinjaman

maupun beban bunga yang telah disepakati dalam perjanjian

ULN. Kegagalan korporasi dapat disebabkan kerugian yang

dialami akibat penjualan yang menurun seiring dengan

lemahnya permintaan, baik yang berasal dari domestik

maupun global.

Dari sisi korporasi nonkeuangan, risiko akibat kenaikan ULN

masih cukup terjaga. Hal ini diindikasi oleh dominannya

pangsa ULN korporasi nonkeuangan berjangka waktu

panjang (85,53%), yaitu memiliki jatuh tempo lebih dari satu

tahun ke depan (Grafik 3.1.1). Selain itu, risiko yang relatif

terjaga juga tercermin dari menurunannya pertumbuhan ULN

korporasi nonkeuangan yang mengalami restrukturisasi1

(selanjutnya disebut ULN restrukturisasi) sebesar 0,35% (yoy)

pada akhir 2018 (Grafik 3.1.2). Perkembangan ini menurunkan

pangsa ULN restrukturisasi dalam komposisi total ULN

korporasi menjadi 24,92% pada akhir 2018 (Grafik 3.1.3).

Selanjutnya, posisi ULN yang mengalami restrukturisasi

karena memburuknya kinerja korporasi menunjukkan

perlambatan pertumbuhan sebesar 2,03% (yoy) pada

Desember 2018 dibandingkan Desember 2017 (Grafik 3.1.2).

Hal ini merupakan indikasi membaiknya kinerja korporasi

sehingga dapat menjaga pembayaran utangnya. Bentuk

restrukturisasi ULN karena pemburukan kinerja terutama

adalah reschedulling dan reconditioning (Tabel 3.1.1).

1 Secara umum alasan ULN menempuh restrukturisasi adalah untuk meningkatkan kinerja dan bisnis korporasi (atau restrukturisasi positif), seperti penambahan plafon, refinancing, roll-over, dan pengalihan kreditur, atau karena kinerja korporasi memburuk sehingga memengaruhi kemampuan membayar utangnya (restrukturisasi negatif).

Grafik 3.1.1 Perkembangan Posisi ULN Korporasi Nonkeuangan Berdasarkan Remaining Maturity


140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

-

88,00% 86,00% 84,00% 82,00% 80,00% 78,00% 76,00% 74,00% 72,00%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Utang jangka pendek Utang jangka panjang Porsi ULN jangka panjang (skala kanan)

125.564

108.814

22.47021.245

85,53%

82,88%

Grafik 3.1.2 Perkembangan ULN Restrukturisasi Korporasi Nonkeuangan


30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18Des-15 Des-16 Des-17 Des-18

Total ULN RestrukturisasiRestrukturisasi Negatif

Restrukturisasi Positif

2,70%

-17,74%

-17,00%

-9,96%

-28,55%

-4,08%

10,25%17,16%

-0,35%

-15,17%

21,42%

-2,03%

Grafik 3.1.3 Pangsa ULN Restrukturisasi dan Nonrestrukturisasi Korporasi Nonkeuangan

Non RestrukturisasiRestrukturisasi

24,92%

27,97%

72,03%

75,08% Des 2017

Des 2018

Bank IndonesIa


Risiko dan Ketahanan Sistem Keuangan

Terjaganya risiko akibat peningkatan ULN korporasi

nonkeuangan juga tercermin dari indikator kemampuan

membayar pokok dan bunga utang yang sedikit membaik,

masing-masing diwakili oleh debt service ratio (DSR)

dan interest coverage ratio (ICR). Rasio kemampuan

membayar utang (DSR) pada triwulan IV 2018 sebesar

60,93%, membaik dibandingkan dengan posisi yang sama

pada tahun sebelumnya yang sebesar 71,42%. Sejalan

dengan membaiknya DSR, kemampuan korporasi dalam

membayar bunga (ICR) juga menunjukkan perbaikan,

yaitu sebesar 2,85 pada triwulan IV 2018 atau meningkat

dibandingkan dengan triwulan IV 2017 (Grafik 3.1.4).

Secara sektoral, sektor industri barang konsumsi

mengalami perbaikan DSR dan ICR tertinggi sejalan

dengan menurunnya utang korporasi di sektor tersebut

selama setahun terakhir (Tabel 3.1.2). Sebaliknya, sektor

perdagangan, jasa, dan investasi mengalami perburukan

kemampuan bayar hutang dan bunga, meskipun masih

dalam batas yang tetap terjaga (DSR<100 dan ICR>1,5).

No. Alasan Restruksturisasi Jenis RestrukturisasiPosisi ULN Jumlah Fasilitas

Juta Dolar AS Pangsa Satuan Pangsa

1 Kinerja korporasi memburuk Rescheduling 12,915,90 35,30% 1,487 52,34%

Reconditioning 8.774,98 23,98% 639 22,49%

Lainnya 5.051,69 13,81% 320 11,26%

Bunga dikapitalisasi 3.692,17 10,09% 112 3,94%

Debt to Equity Swap 405,63 1,11% 28 0,99%

Debt Reduction 213,45 0,58% 8 0,28%

2 Peningkatan kinerja korporasi Refinancing 1.816,17 4,96% 51 1,80%

Pengalihan Kreditur 1.782,38 4,87% 77 2,71%

Tambah Plafond 1.520,83 4,16% 50 1,76%

Rollover 415,13 1,13% 69 2,43%

total 36.588,31 100,00% 2,841 100,00%


Tabel 3.1.1 Posisi ULN Restrukturisasi Korporasi Nonkeuangan Berdasarkan Kelompok

Grafik 3.1.4 Perkembangan Kemampuan Membayar Korporasi Nonkeuangan

Keterangan: Triwulan IV 2018 merupakan data proyeksi. Jumlah korporasi nonkeuangan yang diobservasi sebanyak 441.Sumber: BEI, Bloomberg, diolah

80

60

40

20

0

4,5 4,03,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0

I I I I I III II II II II IIIII III III III III IIIIV IV IV IV IV IV*

2013 2015 20172014 2016 2018

DSR (%) ICR (skala kanan)

2,852,46

71,55 60,93

Tabel 3.1.2 Kemampuan Bayar Korporasi Berdasarkan sektoral

Keterangan: Triwulan IV 2018 merupakan data proyeksi. Jumlah korporasi nonkeuangan yang diobservasi sebanyak 441.Sumber: BEI, Bloomberg, diolah

No SektorDSR (% yoy) ICR

Des - 17 Des - 18 Des- 17 Des - 18

1 Pertanian 94,56 77,48 2,54 2,73

2 Industri Dasar & Kimia 67,09 54,43 2,49 1,51

3 Industri Barang Konsumsi 75,93 24,84 5,42 7,56

4 Infrastruktur, Utilitas & Transportasi 70,18 60,36 1,24 1,44

5 Aneka Industri 116,41 97,16 1,76 2,31

6 Pertambangan 32,51 24,62 1,63 4,16

7 Properti & Real Estate 90,54 84,02 2,92 2,93

8 Perdagangan, Jasa & Investasi 26,16 26,87 2,84 2,65

Agregat 71,42 60,93 2,46 2,85

Bank IndonesIa


Korporasi nonbank relatif dapat meminimalkan risiko

utang valasnya tercermin dari jumlah korporasi nonbank

yang telah memenuhi ketentuan lindung nilai. Berdasarkan

data terkini laporan Kepatuhan Pelaporan Prinsip Kehati-

hatian (KPPK) yang dikelola Bank Indonesia menunjukkan

bahwa terdapat 3.578 korporasi nonbank yang memiliki

ULN telah melaporkan likuiditas valasnya kepada Bank

Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 84,13% (3.010

korporasi nonbank) telah memenuhi ketentuan lindung

nilai sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Risiko penggunaan external funding, khususnya ULN, yang

terjaga tidak berpengaruh negatif terhadap ketahanan

korporasi nonkeuangan. Kinerja korporasi nonkeuangan

membaik pada triwulan IV 2018, tercermin dari kenaikan

profitabilitas (ROA dan ROE) dan produktivitas (asset

turnover dan inventory turnover). Perbaikan kinerja

tersebut sejalan dengan perekonomian Indonesia yang

tumbuh cukup kuat didorong oleh permintaan domestik.

Selain itu, rasio debt to equity ratio (DER) diperkirakan

membaik pada triwulan IV 2018, sehingga indikator

likuiditas sedikit meningkat (Grafik 3.1.5). Secara sektoral,

kenaikan profitabilitas tertinggi terjadi di sektor industri

dasar dan kimia, serta sektor pertambangan (Tabel 3.1.3).

Hal ini sejalan dengan peningkatan ekspor bahan kimia,

semen dan besi baja, kenaikan penjualan kendaraan

bermotor, serta meningkatnya harga batubara dunia.

Sedangkan peningkatan profitabilitas di sektor industri

barang konsumsi, aneka industri, perdagangan, jasa dan

investasi sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah

tangga. Profitabilitas sektor manufaktur, sebagai sektor

yang rentan terhadap ULN karena penggunaannya

sebagai sumber pembiayaan cukup tinggi, menunjukkan

peningkatan kinerja dan kemampuan membayar utang.

Sementara itu, indikator ROA sektor batubara, yang

juga termasuk sektor rentan terhadap ULN, masih relatif

terjaga meski ROE mengalami penurunan. Kemampuan

membayar utang pokok sektor batubara menurun, namun

kemampuan membayar bunga masih cukup baik (Tabel

3.1.4).

Grafik 3.1.5 Perkembangan Kinerja Keuangan Korporasi Publik Nonkeuangan

Keterangan: Triwulan IV 2018 merupakan data proyeksi. Jumlah korporasi nonkeuangan yang diobservasi sebanyak 441.Sumber: BEI dan Bloomberg, diolah

18% 16% 14% 12% 10%8% 6% 4% 2% 0%

2013 2015 20172014 2016 2018

I I I I I III II II II II IIIII III III III III IIIIV IV IV IV IV IV

ROA ROE

11,88%

10,64%

5,18% 5,77%

PROFITABILITAS AKTIVITAS

LEVERAGE

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

7.5

7,0

6,5

6,0

5,5

2013 2015 20172014 2016 2018

I I II I III II IIII II IIIII III IIIIII III IIIIV IV IVIV IV IV

Asset Turnover Inventory Turnover (skala kanan)

0,710,68

6,35 6,52

1.0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

2,2

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0I I I I I III II II II II IIIII III III III III IIIIV IV IV IV IV IV*

2013 2015 20172014 2016 2018

1,44 1,45

0,600,61

1,93 1,23

DER Current Ratio TA/TL (skala kanan)

Bank IndonesIa



Sementara itu, risiko pasar akibat peningkatan ULN

perbankan secara umum masih terkelola dengan baik.

Risiko pasar yang mungkin timbul adalah repricing risk

terhadap ULN jangka pendek akibat perubahan tingkat

suku bunga pinjaman. Hal ini dapat mengakibatkan roll-

over dan refinancing ULN di tengah tren kenaikan suku

bunga global. Meski pangsa ULN jangka pendek lebih besar

dibandingkan dengan ULN jangka panjang, eksposur ULN

jangka pendek perbankan masih relatif rendah. Rata-rata

posisi saldo harian ULN jangka pendek stabil di kisaran 5-6%

terhadap modal perbankan. Angka kisaran ini jauh di bawah

threshold sebesar 30%2, sehingga repricing risk relatif

terjaga. Adapun untuk ULN jangka panjang, bank yang

akan masuk pasar untuk memperoleh pinjaman terlebih

dahulu wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Dalam hal suku bunga ULN jangka panjang yang diajukan

oleh bank pemohon berada di luar kisaran peers existing

contract, Bank Indonesia dapat meminta bank pemohon

untuk meninjau ulang term and condition dari kontrak ULN

jangka panjang tersebut.

Dari sisi perusahaan pembiayaan (PP), meskipun

pembiayaan dari ULN mengalami peningkatan, risiko nilai

tukar PP cukup terjaga. Pada semester II 2018, outstanding

ULN PP sebesar Rp104,78 triliun. Sebagian ULN tersebut

digunakan untuk penyaluran pembiayaan dalam valas

(natural hedging), yaitu sebesar Rp37,88 triliun pada

semester laporan atau 36,15% dari total ULN. Sisanya

sebesar 63,85% disalurkan untuk mendanai pembiayaan

Rupiah, sehingga terpapar risiko nilai tukar. Oleh karena itu,

PP yang memiliki ULN dengan mayoritas pembiayaan dalam

Rupiah melakukan lindung nilai, sehingga mengakibatkan

sedikit peningkatan pada premi swap menjadi Rp260

miliar pada akhir semester II 2018 (Grafik 3.1.6). Risiko PP

yang terjaga juga tercermin dari rasio DER pada semester

II 2018 sebesar 2,38 yang menurun dibandingkan semester

sebelumnya sebesar 2,45 (Grafik 3.1.7).

Tabel 3.1.3 Indikator Kinerja Keuangan Korporasi Nonkeuangan


No. SektorROA ROE DER Current Ratio TA/TL Asset TO Inventory TO

Des-17 Des-18 Des-17 Des-18 Des-17 Des-18 Des-17 Des-18 Des-17 Des-18 Des-17 Des-18 Des-17 Des-18

1 Pertanian 4,25% 2,94% 8,29% 5,73% 0,69 0,67 1,28 1,53 2,07 2,02 0,61 0,60 7,49 6,78

2 Industri Dasar & Kimia 3,31% 5,32% 6,58% 11,09% 0,70 0,76 1,52 1,78 1,99 1,97 0,72 0,67 5,66 5,65

3Industri Barang Konsumsi

12,77% 12,91% 21,08% 21,57% 0,35 0,33 2,01 1,92 2,53 2,44 1,31 1,29 4,86 5,06

4Infrastruktur, Utilitas & Transportasi

3,86% 3,04% 9,26% 7,43% 0,84 0,89 0,92 0,76 1,72 1,65 0,53 0,53 60,69 56,20

5 Aneka Industri 4,97% 5,72% 10,74% 12,24% 0,63 0,61 1,19 1,19 1,87 1,87 0,76 0,77 7,82 7,77

6 Pertambangan 6,69% 9,02% 14,69% 17,00% 0,70 0,44 1,51 1,55 1,82 2,10 0,51 0,77 13,46 20,68

7 Properti & Real Estate 4,75% 4,04% 9,82% 8,98% 0,54 0,65 1,65 1,66 1,90 1,78 0,34 0,32 2,01 2,03

8Perdagangan, Jasa & Investasi

3,59% 5,71% 6,83% 10,67% 0,46 0,38 1,52 1,64 2,06 2,11 0,95 1,04 8,00 7,82

Agregat 5,18% 5,77% 10,64% 11,88% 0,61 0,60 1,44 1,45 1,93 1,92 0,68 0,71 6,35 6,52

Tabel 3.1.4 Indikator Kinerja dan Kemampuan Membayar Sektor Vulnerable


NoSektor

Ekonomi

Profitabilitas Aktivitas Kemampuan Membayar

ROA ROEAsset

TurnoverInventory Turnover

DSR ICR

Des-17 Des-18 Des-17 Des-18 Des-17 Des-18 Des-17 Des-18 Des-17 Des-18 Des-17 Des-18

1 Manufaktur 6,60% 7,33% 12,62% 14,31% 0,89 0,88 5,70 5,90 82,03 70,02 2,48 2,62

2 Properti 4,82% 3,83% 8,44% 6,90% 0,20 0,19 6,29 0,81 91,75 87,22 2,21 3,47

3 Kelapa Sawit 4,08% 2,28% 8,03% 4,48% 0,60 0,60 7,70 7,14 94,56 85,22 2,88 3,24

4 Batubara 10,62% 11,09% 21,84% 19,92% 0,71 0,83 20,66 23,39 6,32 12,77 18,11 20,97

5 Infrastruktur 4,01% 2,75% 10,20% 7,47% 0,55 0,53 29,10 22,37 77,45 73,89 1,75 1,81

2 PBI Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PBI nomor 15/6/PBI/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank.

Bank IndonesIa


Grafik 3.1.6 ULN Perusahaan Pembiayaan dalam Valas

Natural Hedging

NON Natural HedgingPremi Swap (skala kanan

150 0,8

Rp.T Rp.T

0,6

0,4

0,2

0,0

100

50

-

Des

-13

Mar

-14

Jun

-14

Sep

-14

Des

-14

Mar

-15

Jun

-15

Sep

-15

Des

-15

Mar

-16

Jun

-16

Sep

-16

Des

-16

Mar

-17

Jun

-17

Sep

-17

Des

-17

Mar

-18

Jun

-18

Sep

-18

Des

-18

Sumber: OJK

Grafik 3.1.7 DER Perusahaan Pembiayaan

Sumber: OJK

%

50

40

30

20

10

-

(10)

(20)

%

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

-

Des

-13

Ap

r-14

Ags

-14

Des

-14

Ap

r-15

Ags

-15

Des

-15

Ap

r-16

Ags

-16

Des

-16

Ap

r-17

Ags

-17

Des

-17

Ap

r-18

Ags

-18

Des

-18

2,38

6,01

9,57

Pertumbuhan DebtPertumbuhan Equity

DER (skala kanan)

Risiko bank akibat keterkaitan (interconnectedness)

dengan PP yang memiliki ULN relatif rendah3.

Berdasarkan kepemilikan, dari 47 PP yang memiliki ULN,

terdapat 8 (delapan) PP yang dimiliki oleh bank, dengan

nilai outstanding ULN sebesar Rp26,46 triliun pada

semester laporan. Dari outstanding tersebut, nilai yang

disalurkan ke dalam pembiayaan valas (natural hedging)

hanya Rp2,01 triliun. Sedangkan sisanya digunakan

untuk mendukung pembiayaan kepada nasabah yang

mayoritas penerimaannya dalam Rupiah, sehingga PP

tersebut terekspos risiko nilai tukar yang cukup tinggi.

Oleh karena itu, upaya lindung nilai sangat diperlukan

guna mencegah efek penyebaran (contagious effect)

terhadap bank yang menjadi induknya.

Sementara itu, potensi risiko kredit yang berasal dari

kegagalan PP dalam membayar kewajibannya terhadap

bank relatif rendah. Pada semester II 2018 rasio kewajiban

PP kepada bank terhadap total aset PP sebesar 36,85%

atau tumbuh 1,64% (yoy). Peningkatan terutama didorong

oleh kenaikan utang kepada bank (pangsa 29,38% terhadap

total aset) dan kepemilikan surat-surat berharga yang

diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan yang dimiliki bank

(pangsa 4,44% terhadap total aset) (Tabel 3.1.5). Sementara

itu, rasio non-performing loan (NPL) PP tersebut terjaga

di level 0,67% pada Desember 2018. Sementara dari sisi

perbankan, pangsa eksposur dana bank yang ditempatkan

di perusahaan pembiayaan terhadap aset bank cenderung

kecil yaitu sebesar 2,31%, sehingga dampak potensi risiko

kredit yang berasal dari kegagalan perusahaan pembiayaan

dalam membayar kewajibannya terhadap bank relatif kecil.

3 Terdapat tiga bentuk keterkaitan PP dengan bank, meliputi hubungan kepemilikan bank atas perusahaan pembiayaan (porsi kepemilikan bank > 25%), penempatan dana bank di PP yang diteruskan ke nasabah dalam bentuk channeling atau joint financing, dan utang PP ke bank dalam bentuk modal kerja untuk kegiatan operasional PP.

Tabel 3.1.5 Keterkaitan Perbankan dengan Perusahaan Pembiayaan (% Liabilitas PP)


Komponen Jun-17 Des-17 Jun-18 Des-18 ∆ Semester ∆ yoy

Dana PP dari Bank 35,70 35,20 34,79 36,85 2,06 1,64

Hutang Bank 28,13 27,82 28,50 29,38 0,88 1,56

Kewajiban Spot Derivatif 0,42 0,23 0,02 0,32 0,30 0,10

SB yang Diterbitkan PP 4,15 4,04 3,74 4,44 0,70 0,40

Reverse Repo - - - - - -

Kewajiban Akseptasi - - - - - -

Penyertaan dari Bank 3,00 3,12 2,52 2,71 0,18 (0,41)

Rupa-rupa Aset 0,01 - 0,00 - (0,00) -

Repo - - - - - -

sdffsdfsfsd

Bank IndonesIa



4 Funding gap merupakan selisih antara delta nominal DPK dikurangi delta nominal kredit (jika positif maka disebut sebagai funding surplus).

3.2. Ketahanan likuiditas Perbankan terjaga di tengah berlanjutnya ekspansi Kredit

Di tengah ruang ekspansi kredit yang masih cukup besar,

kecenderungan perlambatan pertumbuhan retail funding,

yang merupakan sumber dana utama bank, berpotensi

menimbulkan risiko likuiditas. Ekspansi kredit yang

dipertahankan tetap tinggi di tengah keterbatasan retail

funding tersebut, menimbulkan funding gap yang signifikan

pada akhir tahun 2018 (Grafik 3.2.1).4 Upaya mengatasi

funding gap dilakukan perbankan melalui penggunaan

sumber dana alternatif non-DPK, antara lain melalui

pencairan alat likuid, sehingga menimbulkan tekanan

likuiditas, yang selanjutnya berpotensi meningkatkan risiko

likuiditas. Potensi risiko likuiditas akan semakin tinggi

seiring funding gap yang semakin membesar, terutama bagi

bank yang tidak memiliki keleluasaan atau kemampuan

untuk mendapatkan sumber dana lain.

Berdasarkan tren jangka panjang, alat likuid perbankan

terindikasi menurun, sejalan dengan meningkatnya funding

gap. Hal ini tercermin dari rasio aset likuid terhadap total

aset yang terus menurun hingga akhir 2018 (Grafik 3.2.2).

Pada semester II 2018, rasio funding gap terhadap total

aset tercatat sebesar -31,71% (ytd), menurun lebih dalam

dibandingkan dengan periode krisis global 2008. Namun

demikian, apabila dibandingkan dengan tahun 2008, kondisi

funding gap tersebut tidak menyebabkan turunnya alat

likuid secara signifikan sebagaimana terjadi pada tahun

2008. Pada waktu itu, alat likuid perbankan turun sebesar

-29,20% (ytd) (Grafik 3.2.3), yang antara lain disebabkan

oleh tingginya run-off rate DPK. Dampak funding gap

terhadap alat likuid yang relatif moderat pada tahun 2018,

didukung oleh ketersediaan sumber dana alternatif non-

DPK dalam bentuk wholesale funding yang lebih besar

dibandingkan dengan tahun 2008. Hal ini tercermin pada

rasio pertumbuhan wholesale funding terhadap total

asset, masing-masing sebesar 14,62% pada 2018 (yoy),

dibandingkan dengan -1,22% pada 2008 (yoy).

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%


Grafik 3.2.1 Perkembangan Funding Gap

150

100

50

-

-50

-100

-150

-200

-250

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

FG (yoy) Kredit (yoy) (skala kanan) DPK (yoy) (skala kanan)

Rp

T


Grafik 3.2.2 Rasio Modal dan Sumber Dana Pembiayaan Kredit terhadap Total Aset

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%0%

Kredit/TADPK/TAAL/TA

Modal/TAWholeshale Funding/TA


Grafik 3.2.3 Rasio Pertumbuhan Modal dan Sumber Dana Pemenuhan Funding Gap terhadap Total Aset (yoy)

80% 60% 40% 20%

0%-20%-40%-60%-80%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

FG/TAAL/TA (ytd)Modal/TA (ytd)

Wholesale Funding/TA (ytd)

-19,73% -31,71%-29,20%

-14,86%

-1,22%8,33%

13,54%14,62%

Bank IndonesIa


Penurunan alat likuid dalam rangka pembiayaan ekspansi

kredit berdampak turunnya rasio ketahanan likuiditas,

namun masih terjaga di atas threshold. Penurunan alat

likuid perbankan terutama bersumber dari penurunan

penempatan di Bank Indonesia, sementara alat likuid

dalam bentuk penempatan di SBN yang relatif lebih

menguntungkan cenderung bertambah (Grafik 3.2.5).

Dengan tren penurunan alat likuid tersebut, rasio Alat

Likuid (AL) perbankan terhadap DPK pada semester I

dan II tetap stabil pada level 19%, jauh di atas kebutuhan

bank untuk menutupi outflow DPK pada tail risk 8,5%

(Grafik 3.2.4) Rasio tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan

level terendahnya sebesar 16,6% pada tahun 2014.

Sementara itu, pergeseran DPK pada CASA yang

berdampak meningkatnya non-core deposit (NCD), belum

menimbulkan risiko likuiditas. Beberapa rasio ketahanan

likuiditas lainnya seperti LCR dan NSFR juga terjaga di atas

threshold (Grafik 3.2.6).

Kemampuan perbankan menjaga rasio ketahanan

likuiditas cukup merata pada seluruh kelompok BUKU.

Kelompok BUKU 3 dan 4, yang mendominasi pertumbuhan

kredit, memiliki buffer alat likuid, dan akses pada

pinjaman dalam dan luar negeri yang lebih mudah untuk

mendukung ekspansi kredit ke depan (Grafik 3.2.7 dan

3.2.8). Peningkatan permodalan juga menjadi buffer untuk

mendukung ekspansi kredit. Namun demikian, perlu tetap

dicermati potensi peningkatan risiko likuiditas bank BUKU

4 yang masih mengandalkan pencairan alat likuid, selain

dari pinjaman, untuk membiayai kredit.

Grafik 3.2.4 Run-Off Rate DPK (Presentil 10%) Grafik 3.2.5 Alat Likuid dan Ketahanan Likuiditas Perbankan

Grafik 3.2.6 Ketahanan Likuiditas Jangka Pendek dan Jangka Panjang (Bank Wajib LCR dan NSFR5)

-5,0%

-5,5%

-6,0%

-6,5%

-7,0%

-7,5%

-8,0%

-8,5%

-9,0%

-6,8%

-6,3%-6,5%

-5,8%

-5.4%

-6,5%-6,7%

-6,1% -5,0%

-5.6%-5,9%

-6,5%

-5.6%

-6,4%

-5.5%

-6,3%

-8,3%

Perc. 10% Threshold

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

'

''

'

'

'

'

''

'

'

'

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%14710 14710 1471014710 14710 1471014710 14710 1471014710 14710 14710 14710 14710

OM/DPK AL/DPK SBN/DPK

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

46,08%

234,73%29,01%

6,07%

9,58%

17,16%

10,07%10,12%

8,33%

196,80%

86,70%93,44% 91,28%

38,03%

18,42%19,44% 19,31%

8,72%

6,52% 5,45%

LCR NSFR ThresholdNSFRLCR

03040506070809 10 11 12 01 02 03040506070809 10 11 12

2017 2018

250%

200%

150%

100%

50%

0%

190,53%

126,94%

5 Sesuai POJK Nomor 42/POJK.03/2015 dan Nomor 50/POJK.03/2017, bank wajib LCR dan NSFR adalah bank BUKU 4, BUKU 3, dan dengan Kepemilikan Asing.


Sumber: OJK, diolah

Bank IndonesIa



Di tengah risiko likuiditas perbankan yang masih

terjaga, pergeseran pada wholesale funding, berpotensi

meningkatkan risiko repricing sejalan dengan kenaikan

suku bunga. Risiko repricing terutama berasal dari

wholesale funding dalam bentuk pinjaman yang berjangka

pendek dan dari pihak tidak terkait. Sementara itu,

dampak kenaikan suku bunga juga menahan peningkatan

wholesale funding yang berupa penerbitan SSB akibat

kenaikan cost of fund. Risiko dari tren pergeseran retail

funding menjadi wholesale funding, yang utamanya

menjadi strategi kelompok bank BUKU 3 dan 4, dipandang

masih terjaga. Hal ini disebabkan pada BUKU 4, meskipun

masih didominasi pinjaman dari pihak tidak terkait,

namun mayoritas berjangka panjang. Sementara pada

BUKU 3 didominasi pihak terkait, terutama bank asing

yang mendapatkan pinjaman dari bank holding company

(Grafik 3.2.9. hingga Grafik 3.2.12.). Bank Indonesia akan

terus memonitor dampak peningkatan risiko pasar

terhadap tren pergeseran sumber dana retail funding

menjadi wholesale funding tersebut.


400300200100

- 100200300400

400300200100- 100200300400

300

200

100

-

100

200

300

300

200

100

-

100

200

300

FG (skala kanan)Delta Kredit Delta DPK Delta NABDelta ALDelta SSB Terbit

Delta NALDelta Pinjaman




2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sumber Dana

Sumber Dana

Penggunaan Dana

Penggunaan Dana

FG (skala kanan)Delta Kredit Delta DPK Delta NABDelta ALDelta SSB Terbit

Delta NALDelta Pinjaman

Grafik 3.2.9 Pangsa Pinjaman Dalam dan Luar Negeri Berdasarkan Jenis Peminjam

Grafik 3.2.10 Pertumbuhan Pinjaman Dalam dan Luar Negeri berdasarkan Jenis Peminjam (yoy)

2011 2018201720162015201420132012

Pinjaman DN Terkait Pinjaman DN TerkaitPinjaman LN Terkait Pinjaman DN Tidak TerkaitPinjaman DN Tidak Terkait Pinjaman LN TerkaitPinjaman LN Tidak Terkait Pinjaman LN Tidak Terkait

100%90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%0%

201820172016201520142013

Rp. Triliun

2012

40353025201510

50

-5-10-15


Bank IndonesIa


Grafik 3.2.11 Pangsa Pinjaman DN/LN dan Jangka Panjang/Jangka Pendek

Grafik 3.2.12 YTD Pinjaman DN/LN dan Jangka Panjang/Jangka Pendek

2011 2018201720162015201420132012

Pinjaman DN Jangka PanjangPinjaman DN Jangka Panjang Pinjaman LN Jangka PanjangPinjaman DN Jangka PendekPinjaman DN Jangka Pendek




Pinjaman LN Jangka Panjang Pinjaman LN Jangka PendekPinjaman LN Jangka Pendek

20182017201620152014

Rp. Triliun

20132012

25201510

50

-5-10-15

100%90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%0%

Funding gap juga berpotensi meningkatkan persaingan

dalam memperoleh DPK, khususnya bagi bank yang

terkendala dalam memanfaatkan wholesale funding. Hal

ini terindikasi dari meningkatnya rata-rata suku bunga

DPK BUKU 1 sebesar 80 bps yang lebih tinggi dibandingkan

dengan BUKU lainnya pada semester II 2018 (Grafik 3.2.13).

Saat ini, tekanan peningkatan suku bunga DPK tersebut

masih tertahan oleh kebijakan capping suku bunga. Oleh

karena itu, perbankan perlu terus meningkatkan efisiensi

guna mempertahankan kapasitas pembiayaan kredit ke

depan.

Grafik 3.2.13 Perkembangan Rata-Rata Suku Bunga DPK per BUKU

9,00

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

-

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

06 06 06 0612 12 12 12 06 06 06 06 0612 12 12 12 12

6,04

4,81

4,682,85

BUKU 1 BUKU 2 BUKU 3 BUKU 4

3.3. Volatilitas Pasar Keuangan meningkat, Ketahanan sektor Keuangan terjaga

Ketidakpastian global memengaruhi kinerja transaksi

modal dan finansial serta berkontribusi terhadap

tekanan nilai tukar. Ketidakpastian pasar keuangan

global mendorong kenaikan premi risiko investasi ke

negara berkembang. Selain itu, kenaikan Fed Fund rate

menurunkan daya tarik aset di negara berkembang.

Perkembangan ini mendorong pembalikan aliran modal

dari negara berkembang, termasuk Indonesia, dan

pada gilirannya menurunkan kinerja transaksi modal

dan finansial (TMF). Penurunan kinerja TMF terutama

dipengaruhi oleh penurunan investasi portofolio seiring

dengan pembalikan arus modal asing. Pada triwulan III

2018, investasi portofolio tercatat defisit 1,1 miliar dolar

AS, menurun dibandingkan dengan capaian periode yang

sama tahun sebelumnya yang mencatat surplus 18,5 miliar

dolar AS. Surplus TMF yang mengecil dan defisit transaksi

berjalan yang melebar berkontribusi pada menurunnya

kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan II dan

III 2018 (Grafik 3.3.1), serta berdampak pada meningkatnya

tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. Secara rata-rata,

Rupiah pada triwulan II dan III 2018 tercatat depresiasi

masing-masing sebesar 2,7% dan 4,5%, dan ditutup pada

level Rp14.902 per dolar AS pada akhir triwulan III 2018

(Grafik 3.3.2).

Bank IndonesIa



Pada triwulan IV 2018, tekanan terhadap NPI dan nilai

tukar Rupiah berkurang seiring dengan dampak positif

berbagai bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia,

Pemerintah, dan otoritas terkait lainnya. Dalam rangka

menjaga daya tarik aset pasar keuangan Indonesia dan

mengendalikan defisit transaksi berjalan agar berada

pada level yang sehat, Bank Indonesia menaikkan BI-7DRR

sebesar 175 bps sepanjang tahun 2018. Sinergi kebijakan

dapat membawa NPI triwulan IV 2018 mencatat surplus

5,4 miliar dolar AS, setelah pada tiga triwulan sebelumnya

mengalami defisit. Kenaikan surplus TMF berkontribusi

besar dalam perbaikan NPI triwulan IV 2018. Prospek

perekonomian Indonesia yang tetap baik dan imbal hasil

aset keuangan domestik yang tetap menarik bagi investor

asing mendukung kenaikan surplus TMF. Pada triwulan IV

2018, surplus TMF tercatat sebesar 15,7 miliar dolar AS, lebih

tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 3,9 milar dolar AS

dan juga lebih tinggi dari capaian periode yang sama tahun

sebelumnya sebesar 7,1 miliar dolar AS. Searah dengan

NPI, tekanan terhadap nilai tukar rupiah berkurang, secara

point-to-point (ptp), nilai tukar Rupiah melemah 5,65% dan

ditutup di level Rp14.380 per dolar AS pada akhir 2018.

Aliran dana asing turut memengaruhi kinerja pasar

keuangan Indonesia. Peningkatan ketidakpastian global

yang diiringi dengan pembalikan modal asing mendorong

kenaikan imbal hasil obligasi dan penurunan Indeks Harga

Saham Gabungan (IHSG) pada triwulan II dan III 2018.

Penurunan kinerja ini diikuti oleh kenaikan volatilitas di

kedua pasar tersebut. Pada triwulan IV 2018 pasar obligasi

dan saham kembali membaik sejalan dengan stabilitas

makroekonomi yang baik serta masuknya dana asing.

Pada akhir 2018, yield SUN 10 tahun turun menjadi 8,1%,

dari level 8,3% pada akhir triwulan III 2018 (Grafik 3.3.3) dan

yield obligasi korporasi 10 tahun turun menjadi 11,4% dari

11,7% (Grafik 3.3.4), sementara IHSG pada penutupan 2018

berada pada level 6.194,5, meningkat 3,6% dari level 5.976,6

pada akhir triwulan III 2018 (Grafik 3.3.5).

Grafik 3.3.1 Neraca Pembayaran Indonesia Grafik 3.3.2 Nilai Tukar Rupiah


Miliar dolar AS

*Angka sementara**Angka sangat sementara

I II III IV I II III IV I II III IV I* II* III* IV**


20

15

10

5

-

(5)

(10)

(15)

15500

15000

14000

14500

13500

130002015 2016 2017 2018

Transaksi BerjalanTransaksi Modal dan Finansial

Neraca Keseluruhan

2-ja

n-1

8

2-Fe

b-1

8

2-M

ar-1

8

2-A

pr-

18

2-M

ei-1

8

2-Ju

n-1

8

2-Ju

l-18

2-A

gs-1

8

2-S

ep-1

8

2-O

kt-1

8

2-N

ov-1

8

2-D

es-1

8

Rata-rata TriwulanRata-rata BulananIDR/USD

Grafik 3.3.3 Beli Neto Asing di SUN dan Yield SUN 10 Tahun Grafik 3.3.4 Beli Neto Asing di Obligasi Korporasi dan Yield Obligasi Korporasi 10 Tahun

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

-

(0.5)

(1.0)

(1.5)

2015 2016 2017 2018

1 3 5 7 9 1 1 1 3 5 7 9 1 1 1 3 5 7 9 1 1 1 3 5 7 9 1 1

Rp. Triliun50

40

30

20

10

-

(10)

(20)

(30)

12

10

8

6

4

2

14

12

10

8

6

4

2

-

2015 2016 2017 2018

1 3 5 7 9 1 1 1 3 5 7 9 1 1 1 3 5 7 9 1 1 1 3 5 7 9 1 1

Beli Neto Asing Yield SUN 10 tahun (skala kanan)

Rp. Triliun

Beli Neto AsingYield Obligasi Korporasi 10 Tahun (skala kanan)

Sumber: CEIC, BloombergSumber: CEIC, Bloomberg

Bank IndonesIa


Grafik 3.3.5 Beli Neto Asing di Saham dan IHSG

Sumber: CEIC, Bloomberg

20

15

10

5

-

(5)

(10)

(15)

(20)

(25

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2000

1000

2015 2016 2017 2018

1 3 5 7 9 1 1 1 3 5 7 9 1 1 1 3 5 7 9 1 1 1 3 5 7 9 1 1

Beli Neto Asing IHSG (skala kanan)

Rp. Triliun

Dampak penurunan harga SBN terhadap risiko pasar

di perbankan tertahan seiring dengan membaiknya

kinerja pasar SBN. Pada akhir 2018 kepemilikan SBN

oleh perbankan sebesar Rp.569,8 triliun atau 7,1% dari

asset perbankan. Di tengah penurunan kinerja SBN, bank

BUKU 4 cenderung memanfaatkan momentum harga SBN

yang turun pada triwulan III 2018 dengan meningkatkan

kepemilikan SBN. Sementara itu, portofolio SBN yang

dimiliki bank BUKU lainnya sedikit menurun dibandingkan

dengan semester sebelumnya (Grafik 3.3.6). Pembalikan

modal asing dari pasar SBN pada pertengahan 2018

menyebabkan koreksi harga SBN sebagaimana tercermin

pada penurunan IDMA index (Grafik 3.3.7). IDMA index

mengalami penurunan sebesar 11,5% pada triwulan III 2018

dibandingkan dengan akhir 2017 dan kembali membaik

pada triwulan IV 2018 atau turun 10,0% (ytd). Porsi SBN

yang terpapar risiko mark-to-market tercatat sebesar

4,92% dari total aset perbankan yaitu 0,35% (trading) dan

4,57% (Available For Sale). Porsi kepemilikan SBN hold to

maturity (HTM) perbankan meningkat dari 2,0% menjadi

2,11% dari total aset perbankan (Grafik 3.3.8). Sementara

itu, kepemilikan obligasi korporasi oleh bank relatif kecil,

sebesar 1,1% dari asset perbankan.

Grafik 3.3.6 Kepemilikan SBN Bank Berdasarkan BUKU Grafik 3.3.7 IDMA Index dan Kepemilikan SBN Perbankan

Sumber: Bank Indonesia Sumber: Bank Indonesia dan Bloomberg

610

410

510

310

210

110

10

-90

Trading AFS HTM

Bu

ku 1

Bu

ku 2

Bu

ku 3

Bu

ku 4

Ind

ust

riB

uku

1B

uku

2B

uku

3B

uku

4In

du

stri

Bu

ku 1

Bu

ku 2

Bu

ku 3

Bu

ku 4

Ind

ust

riB

uku

1B

uku

2B

uku

3B

uku

4In

du

stri

Bu

ku 1

Bu

ku 2

Bu

ku 3

Bu

ku 4

Ind

ust

riB

uku

1B

uku

2B

uku

3B

uku

4In

du

stri

Sem I 2016 Sem II 2016 Sem I 2017 Sem II 2017 Sem I 2018 Sem II 2018

700

600

500

400

300

200

100

0

110

105

100

95

90

85

80

2015 2016 2017 2018

1 3 5 7 9 1 1 1 3 5 7 9 1 1 1 3 5 7 9 1 1 1 3 5 7 9 1 1

SBNIDMA Index (skala kanan)

Rp. Triliun

Bank IndonesIa



Dari sisi risiko nilai tukar, penguatan Rupiah menjelang

akhir tahun telah direspon secara positif oleh

perbankan. Hal ini terindikasi dari perubahan posisi

devisa neto (PDN) perbankan dari long valas sebesar

Rp4,39 triliun, menjadi short valas sebesar Rp5,26

triliun pada semester II 2018 (Grafik 3.3.9 dan 3.3.10).

Perubahan posisi tersebut tejadi pada seluruh BUKU

yang mengindikasikan ekspektasi penguatan Rupiah

ke depan, dengan pengecualian BUKU 4 yang lebih

disebabkan oleh adanya kebutuhan pemerintah antara

lain terkait pembayaran proyek-proyek infrastruktur.6

Kondisi perbankan Indonesia, berdasarkan hasil stress

test diperkirakan masih cukup kuat dalam menghadapi

risiko kredit dan risiko pasar ke depan, meliputi

risiko suku bunga, nilai tukar, dan penurunan harga

SBN, dengan didukung ketahanan permodalan yang

memadai.

Penurunan kinerja pasar modal menyebabkan turunnya

hasil investasi asuransi, terutama asuransi yang mayoritas

komposisi investasinya dalam bentuk saham dan obligasi.

Kewajiban pembayaran klaim pada asuransi jiwa, yang

bersifat jangka panjang, serta preferensi nasabah produk

unit link untuk menempatkan dana pada instrumen

investasi yang memiliki keuntungan tinggi, menyebabkan

komposisi investasi asuransi jiwa didominasi oleh saham

dan reksadana (terutama saham dan obligasi) (Grafik 3.3.11.).

Terkoreksinya pasar saham serta penurunan harga SBN

dan obligasi korporasi pada semester II 2018 menyebabkan

hasil investasi asuransi jiwa turun Rp41,13 triliun atau

tumbuh negatif 86,13% (yoy). Sementara itu, asuransi umum

dan reasuransi, yang komposisi investasinya didominasi

deposito, tetap mencatatkan hasil investasi yang positif

meskipun lebih rendah dari semester sebelumnya. Di sisi

lain, hasil investasi reasuransi mengalami kenaikan setelah

di semester I 2018 mengalami penurunan seiring dengan

penempatan portofolio yang didominasi oleh deposito

(Grafik 3.3.12).

Grafik 3.3.8 Komposisi SBN terhadap Aset Perbankan


10987654321-

2015 2016 2017 2018

1 3 5 7 9 1 1 1 3 5 7 9 1 1 1 3 5 7 9 1 1 1 3 5 7 9 1 1

Trading HTMAFS

6 Dampak nilai tukar terhadap ULN korporasi keuangan dan nonkeuangan dibahas pada Bab 3.3

Grafik 3.3.9 Rasio PDN Grafik 3.3.10 Total PDN per BUKU Semester II 2018


6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10BUKU 1 BUKU 2 BUKU 3 BUKU 4 Industri

7

6

5

4

3

2

1

-

2015 2016 2017 2018

I I I II I I I I I I I

Buku I Buku 2 Buku 3 Buku 4 Industri

Bank IndonesIa


Grafik 3.3.11 Komposisi Aset Investasi Perusahaan Asuransi

Sumber: OJK

Deposito

Jiwa Umum Reasuransi

Obligasi/Sukuk

SBN

Reksadana

Saham

MTN

SSB Lain

KIK/KIK-EBA

Lainnya

6%12%

0%0%

22%

0%

13% 11%5%

37%32%

8%

0%

22%

0%

16%

1%17%

4%

0%

8%

36%

0%14%

0%6%

30%

Grafik 3.3.12 Hasil Investasi Perusahaan Asuransi

Sumber: OJK

Sumber: OJK Sumber: OJK

Hasil Investasi

Hasil Investasi

Pertumbuhan (skala kanan)

Pertumbuhan (skala kanan)

60

40

20

-

(20)

60

40

20

-

(20)

300

200

100

-

(100)

(200)

10

5

-

(5)

(10)

(15)

Rp. Triliun Rp. Triliun

Jun-16 Jun-16

Jun-16

Jun-17 Jun-17

Jun-17

Jun-18 Jun-18

Jun-18

Des-16 Des-16

Des-16

Des-17 Des-17

Des-17

Des-18 Des-18

Des-18

% %

Hasil Investasi Pertumbuhan (skala kanan)

60

40

20

-

(20)

30

-

(30)

(60)

(90)

Rp. Triliun

%

%

262,05

(5,46)

(11,24)

5,54

8,18

5,51

(3,37)

183,77

6,85

103,5613,04

23,4613,93

47,76

1,90

4,07

2,00

4,40

2,12

4,25

6,62

(7,51)(153,87)

(86,13)

4,36--

22,09

(57,77)

(29,46)0,31

0,54

0,32

0,14

0,65

0,46

Kinerja asuransi cukup terjaga, meskipun hasil

investasi mengalami penurunan. Industri asuransi tetap

mencatatkan kenaikan aset. Aset industri asuransi jiwa

tumbuh 1,5% (yoy) menjadi Rp 520,6 triliun, sedang aset

asuransi umum dan reasuransi tetap tumbuh tinggi. Aset

asuransi umum dan reasuransi masing–masing tumbuh

sebesar 13,6% dan 15,9% (Grafik 3.3.13). Selain itu, tingkat

solvabilitas asuransi cukup terjaga yang tercermin dari

Risk-Based Capital industri asuransi umum dan reasunsi

sebesar 332,5% dan asuransi jiwa sebesar 440,6%, lebih

tinggi dari threshold 120%.

Bank IndonesIa



Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, volatilitas

suku bunga PUAB Rupiah O/N tetap terjaga didukung

oleh kondisi likuiditas perbankan nasional yang memadai.

Seiring dengan kenaikan policy rate, rata-rata tertimbang

(RRT) harian suku bunga PUAB Rupiah O/N meningkat

dari 4,62% pada Juni 2018 menjadi 5,80% pada Desember

2018 (Grafik 3.3.14). Peningkatan tersebut mendorong

penurunan rata-rata spread antara BI-7DRR dengan

suku bunga PUAB Rupiah O/N dari sebesar 46 bps pada

semester sebelumnya menjadi sebesar 27 bps. Terjaganya

volatilitas suku bunga PUAB Rupiah O/N tercermin dari

spread antara RRH suku bunga PUAB Rupiah O/N tertinggi

dengan terendah yang mengalami penurunan dari 30 bps

pada semester sebelumnya menjadi 28 bps (Grafik 3.3.15).

Sementara RRH volume PUAB Rupiah tercatat meningkat

selama semester II 2018 yakni sebesar Rp19,47 triliun,

atau 7,66% lebih besar dari semester sebelumnya. Bank

Indonesia selalu berusaha untuk menjaga dan memenuhi

kebutuhan likuiditas perbankan secara seimbang

sehingga terbentuk suku bunga yang wajar dan stabil

melalui pelaksanaan operasi moneter.

Struktur pasar valas yang tetap efisien turut berkontribusi

pada terkendalinya tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.

Kondisi pasar yang efisien tercermin dari bid-ask spread

transaksi spot Rupiah terhadap dolar AS yang berada di

level yang rendah (Grafik 3.3.16). Rerata bid-ask spread

pada 2018 berada di level 7 Rupiah per dolar AS, mengalami

sedikit kenaikan dibandingkan dengan rerata spread pada

2017 yang sebesar 5 Rupiah per dolar AS. Perkembangan

ini pada gilirannya turut meningkatkan transaksi pasar

spot dari sebesar 3,36 miliar dolar AS per hari pada 2017

menjadi 3,59 miliar dolar AS per hari pada 2018 (Grafik

3.3.17).

Grafik 3.3.13 Perkembangan Aset Asuransi

Sumber: OJK

Asuransi Jiwa Asuransi Umum Reasuransi

600

500

400

300

200

100

0

2016 2017 2018

Grafik 3.3.14 Suku Bunga Kebijakan dan PUAB Rupiah O/N Grafik 3.3.15 Volatilitas Suku Bunga PUAB


2017

1 9 55 1 93 11 77 3 112 10 66 2 104 12 88 4 12

2018

7,00

6,50

6,00

5,50

5,00

4,50

4,00

3,50

3,00

JIBOR O/N PUAB O/N BI-7DRRLF LF

8,07,5 7,0 6,56,05,55,04,54,03,53,0

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

-

4-Ja

n-1

6

4-M

ar-1

6

4-M

ei-1

6

4-Ju

l-16

4-S

ep-1

6

4-N

ov-1

6

4-Ja

n-1

7

4-M

ar-1

7

4-M

ei-1

7

4-Ju

l-17

4-S

ep-1

7

4-N

ov-1

7

4-Ja

n-1

8

4-M

ar-1

8

4-M

ei-1

8

4-Ju

l-18

4-S

ep-1

8

4-N

ov-1

8

Spread min max (skala kanan)Suku Bunga Pinjam TerendahSuku Bunga Pinjam Tertinggi

Bank IndonesIa


Grafik 3.3.16 Bid Ask Spread Transaksi Spot Rupiah/dollar Grafik 3.3.17 Volume Transaksi Spot

Sumber: Bloomberg Sumber: Bank Indonesia

16

14

12

10

8

6

4

2

02014 20162015 2017 2018

5

4

3

2

1

-

2016 2017 2018

1 3 5 7 9 1 1 1 3 5 7 9 1 1 1 3 5 7 9 1 1

Bid-Ask Spread USD/IDR Rata-rata 2014-2018 Spot Rerata Tahunan

Miliar USDRupiah per dolar AS

Risiko pasar terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah turut

terkendali seiring dengan peningkatan aktivitas hedging

nilai tukar. Volume transaksi di pasar derivatif valas

meningkat di hampir seluruh jenis instrumen derivatif,

dengan peningkatan terutama terjadi pada Juni 2018

seiring dengan pelemahan nilai tukar rupiah (Grafik 3.3.18).

Volume rerata harian transaksi forward tumbuh 23% ke

level 302 juta dolar AS, volume rerata harian transaksi

option tumbuh sebesar 30% ke level 27 juta dolar AS,

dan volume rerata harian transaksi Cross Currency Swap

(CCS) tumbuh 7,9% ke level 68 juta dolar AS. Peningkatan

volume transaksi forward turut didukung oleh adanya

transaksi forward jenis Domestic Non-Deliverable Forward

(DNDF) sebagai tambahan variasi instrumen lindung nilai

pada pasar derivatif valas. Disamping itu, pada instrumen

Call Spread Option (CSO), volume rerata harian transaksi

CSO meningkat signifikan dari sebesar 2 juta dolar AS per

hari pada 2017 menjadi 14 juta dolar AS per hari pada 2018.

Peningkatan tersebut dipengaruhi biaya yang lebih efisien

dibandingkan dengan biaya instrumen lainnya. Secara

keseluruhan, komposisi transaksi derivatif terhadap total

transaksi valas pada 2018 mencapai sebesar 36,4%.

Kenaikan biaya dana obligasi dan meningkatnya

ketidakpastian di pasar keuangan menyebabkan

perlambatan pembiayaan di pasar modal. Ketidakpastian

di pasar keuangan global dan domestik yang turut

mendorong kenaikan cost of fund (Grafik 3.3.19)

menyebabkan laju pembiayaan di pasar keuangan

tertahan, baik dari penerbitan saham melalui penawaran

umum perdana dan right issue, serta penerbitan obligasi

korporasi, surat utang jangka menengah, maupun

sertifikat deposito. Kenaikan suku bunga kebijakan BI-

7DRR mulai direspons melalui kenaikan suku bunga

obligasi korporasi. Perlambatan pembiayaan dari pasar

keuangan mulai terjadi sejak satu bulan setelah kenaikan

suku bunga kebijakan.

Grafik 3.3.18 Volume Transaksi Derivatif


0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

2016 2017 2018

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

Forward Option

Miliar dolar AS

Miliar dolar AS

CCS CSO Swap (skala kanan)

Bank IndonesIa



Grafik 3.3.19 Suku Bunga Perbankan dan Kupon Obligasi


14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rata2 Kupon Penerbitan

KMK

DepositoPolicy Rate

KI

Bank IndonesIa


Bank IndonesIa


Menjaga Stabilitas Sistem KeuanganBank IndonesIa

Pada 2018, Bank Indonesia menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong kesinambungan pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Meskipun spillover global berpengaruh terhadap kapasitas intermediasi, namun masih terdapat ruang untuk ekspansi. Siklus keuangan Indonesia mengindikasikan masih adanya ruang akselerasi bagi pertumbuhan kredit. Untuk itu, rasio LTV/FTV untuk KPR kembali dilonggarkan. Melalui Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), fungsi intermediasi perbankan diperluas dengan komponen wholesale. Fleksibilitas pengelolaan likuiditas ditingkatkan dengan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). Sejalan dengan kebijakan akomodatif, Bank Indonesia kembali menetapkan besaran Countercyclical Capital Buffer (CCB) sebesar 0%. Sementara itu, upaya mengembangkan sektor UMKM juga kembali dilakukan. Melalui rasio kredit UMKM, akses keuangan diperluas.

Kebijakan makroprudensial menunjukkan hasil yang positif pada 2018. Intermediasi terus tumbuh membaik, sementara indikator ketahanan sistem keuangan menunjukkan level yang aman. Selama 2018, intermediasi perbankan berhasil tumbuh 11,8% atau tertinggi dalam empat tahun terakhir. Pencapaian tersebut menopang pembiayaan domestik. Dari sisi ketahanan, indikator kinerja sistem keuangan secara umum terjaga dengan baik. Meskipun sistem keuangan Indonesia sempat mengalami tekanan pada 2018, indikator kinerja lembaga dan pasar keuangan menunjukkan tingkat risiko yang terkendali. Keberhasilan Bank Indonesia dalam mengawal stabilitas sistem keuangan melalui kewenangan di bidang makroprudensial, tidak terlepas dari upaya penguatan pengawasan makroprudensial serta sinergi dan koordinasi dengan otoritas keuangan lain yang semakin kuat.

BAB IV

RESPONS KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Bank IndonesIa


4.1. Kebijakan Makroprudensial Akomodatif Untuk Mendorong Intermediasi

Pelonggaran Loan to Value/Financing to Value untuk KPR

Pada 2018 Bank Indonesia kembali melonggarkan LTV/

FTV untuk KPR. Beberapa aspek menjadi pertimbangan

kebijakan ini. Pertama, karakter sektor properti sebagai

sektor yang memiliki backward and forward linkage

yang panjang terhadap perekonomian. Kedua, sektor

properti, khususnya KPR, masih memiliki ruang untuk

terus meningkat mengingat potensi permintaan yang

besar, antara lain tercermin dari permintaan rumah tangga

untuk perumahan dan perlengkapan rumah tangga

yang tetap kuat. Ketiga, risiko di sektor properti juga

masih terkendali. Perkembangan harga sektor properti

sebagaimana tercermin dari pertumbuhan tahunan Indeks

Harga Properti Residensial (IHPR), masih terjaga (Grafik

4.1.1)1. Utang rumah tangga Indonesia juga tergolong

aman tergambar pada hasil Survei Neraca Rumah Tangga

(SNRT) Bank Indonesia 2017 yang menunjukkan angka

debt service ratio (DSR) rumah tangga secara nasional

sebesar 10,95%, jauh di bawah batas aman sebesar 30%.

Pelonggaran LTV/FTV KPR mencakup tiga aspek

utama, yaitu pelonggaran besaran rasio LTV/FTV untuk

fasilitas kredit pertama, pelonggaran fasilitas inden, dan

pelonggaran termin pembayaran2. Besaran rasio LTV/

FTV untuk fasilitas kredit pertama yang sebelumnya

1 Hasil Survei Harga Properti Residensial di pasar primer pada 18 kota.2 Pelonggaran LTV/FTV KPR dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/8/PBI tanggal 1 Agustus 2018 tentang Rasio LTV untuk Kredit Properti, Rasio FTV

untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

ditetapkan sebesar 85-90%, berdasarkan ketentuan

yang baru diserahkan kepada kebijakan masing-masing

bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-

hatian. Adapun fasilitas inden yang sebelumnya hanya

diberikan maksimal untuk fasilitas kredit pertama dan

kedua, berdasarkan ketentuan baru dapat diberikan

kepada maksimal lima fasilitas kredit/pembiayaan tanpa

melihat urutan. Terkait dengan termin pembayaran,

tahapan dan besaran pencairan kredit/pembiayaan

untuk properti inden disesuaikan kembali. Secara umum,

relaksasi kebijakan LTV/FTV KPR yang dilakukan tetap

memperhatikan aspek kehati-hatian dan mitigasi risiko.

Untuk itu, pelonggaran hanya berlaku pada bank dengan

rasio total kredit bermasalah secara neto di bawah 5% dan

rasio kredit properti bermasalah secara gross di bawah 5%.

Pasca pelonggaran ketentuan LTV/FTV untuk KPR pada

Agustus 2018, kredit KPR tumbuh positif dengan kualitas

yang terjaga (Grafik 4.1.2). Selama 2018, KPR tumbuh

12,67% terutama ditopang akselerasi pertumbuhan KPR

jenis flat/apartemen tipe di atas 70m2. Keterbatasan

lahan rumah tapak dan gaya hidup praktis masyarakat,

terutama di kota besar, meningkatkan peluang KPR jenis

flat/apartemen untuk terus tumbuh tinggi. Tren kenaikan

KPR ditopang oleh kualitas kredit yang tetap terjaga.

Rasio NPL KPR pada semua tipe properti masih stabil di

bawah angka 5%. Rasio NPL terendah terdapat pada KPR

untuk properti dengan harga yang cukup tinggi, yakni flat/

apartemen di atas 70m2 (Grafik 4.3). Kualitas kredit KPR

yang tetap baik juga tergambar pada hasil pemantauan

Bank Indonesia atas implementasi kebijakan LTV/FTV

untuk KPR. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kredit properti

Grafik 4.1.1 Indeks Harga Properti Residensial


2014 2015 2016 2017 2018

I I I I III II II II IIIII III III III IIIIV IV IV IV IV

300

Indeks Persen

9

200 6

100 3

0 0

IHPR Perkembangan tahunan (skala kanan)

Grafik 4.1.2 Pertumbuhan KPR dan NPL


2014 2015 2016 2017 2018


24

Persen Persen

6,0

16

20

12

4,0

5,0

4

8

2,0

3,0

- 1,0

Pertumbuhan KPR NPL KPR (skala kanan)

Bank IndonesIa


Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

pada beberapa kota menunjukkan NPL tetap terjaga

pada level yang rendah, seperti Surabaya dan Bandung.

Kualitas kredit KPR yang sedikit meningkat hanya terlihat

di beberapa kota antara lain Denpasar.

Perluasan Intermediasi Melalui Rasio Intermediasi Makroprudensial

Guna mendorong intermediasi perbankan pada sektor riil,

yang sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan

ekonomi, serta dengan tetap menjaga prinsip kehati-

hatian, pada 2018 Bank Indonesia merumuskan instrumen

RIM3. RIM merupakan penyempurnaan dari kebijakan

Giro Wajib Minimum (GWM) Loan to Funding Ratio (LFR)

yang dirumuskan pada 2015 sebagai upaya mitigasi

ketergantungan perbankan pada retail funding. Melalui

GWM LFR, cakupan sumber pendanaan bank diperluas

dengan memperhitungkan wholesale funding dalam

bentuk Surat Surat Berharga (SSB) yang diterbitkan oleh

bank. Merujuk pada tujuan mendorong intermediasi,

maka perluasan sumber dana diimbangi dengan

penyempurnaan di sisi pembiayaan melalui instrumen

RIM. Perluasan dilakukan dengan menambahkan SSB

yang dimiliki bank sebagai komponen pembiayaan

selain kredit. Namun, hanya SSB dengan persyaratan

tertentu yang diperhitungkan, antara lain diterbitkan

oleh korporasi nonkeuangan dan memiliki peringkat

setara dengan peringkat investasi. Dengan demikian,

RIM memperkuat intermediasi baik dari sisi retail maupun

wholesale, sekaligus meningkatkan peran perbankan

dalam mendukung upaya pendalaman pasar keuangan.

RIM mensyaratkan bank untuk memiliki rasio intermediasi

dalam kisaran 80-92%, dan didukung oleh permodalan

yang kuat. Berdasarkan RIM, perbankan dapat memiliki

tingkat intermediasi di atas batas atas yang disyaratkan,

sepanjang didukung dengan permodalan yang memadai,

yakni rasio kecukupan modal (CAR) di atas 14%. Tingkat

permodalan tersebut diperlukan untuk menyerap

potensi kerugian yang timbul akibat peningkatan risiko

yang cenderung meningkat seiring dengan peningkatan

pemberian kredit (prosiklikal). Melalui persyaratan CAR

minimum dan kualitas SSB pada level tertentu, RIM

memastikan bahwa upaya peningkatan dan perluasan

intermediasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian,

3 Selengkapnya mengenai RIM dapat dilihat pada Kajian Stabilitas Keuangan No.31, September 2018.4 Selengkapnya mengenai PLM dapat dilihat pada Kajian Stabilitas Keuangan No.31, September 2018.

sehingga tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Evaluasi RIM dilakukan secara berkala dengan

mempertimbangkan risk taking behavior bank terhadap

siklus keuangan. Apabila terdapat kecenderungan

peningkatan perilaku prosiklikal, maka Bank Indonesia

akan mengevaluasi target kisaran RIM guna mencegah

peningkatan risiko sistemik yang lebih besar. Sebaliknya

pada fase kontraksi, Bank Indonesia akan mengevaluasi

target kisaran RIM, sehingga dapat memperkuat

intermediasi dan membantu pemulihan perekonomian.

Sejak diimplementasikan pada Juli 2018, perbankan secara

konsisten mampu memenuhi ketentuan RIM. Sejalan

dengan intermediasi yang membaik, perkembangan RIM

perbankan sampai dengan akhir 2018 cukup stabil pada

angka di atas 90% dan didukung oleh tingkat permodalan

yang memadai.

Peningkatan Fleksibilitas Pengelolaan Likuiditas Melalui Penyangga Likuiditas Makroprudensial

Bank Indonesia menjaga agar upaya mendorong

intermediasi diperkuat dengan likuiditas yang

memadai, terlebih di tengah ketidakpastian global

yang dapat memberikan tekanan likuiditas. Untuk itu,

pada 2018 Bank Indonesia merumuskan instrumen

kebijakan makroprudensial berbasis likuiditas yang

disebut dengan PLM4. PLM merupakan penyempurnaan

dari kebijakan GWM Sekunder, dan melengkapi rasio

kecukupan likuiditas dari sisi mikroprudensial, yakni

Liquidity Coverage Ratio (LCR). Bagi Bank Umum Syariah

(BUS), PLM merupakan instrumen baru mengingat

GWM Sekunder tidak diimplementasikan sebelumnya.

PLM dirumuskan dengan tujuan untuk meningkatkan

fleksibilitas bank dalam pengelolaan likuiditas agar

dapat mencegah build-up dan materialisasi risiko

likuiditas yang lebih dalam. PLM mensyaratkan bank

untuk memiliki buffer likuiditas dalam bentuk SSB

sebesar 4% dari (DPK) Rupiah. PLM dilengkapi dengan

opsi fleksibilitas bagi bank untuk dapat merepokan

sejumlah tertentu dari SSB yang digunakan untuk

pemenuhan PLM kepada Bank Indonesia.

Bank IndonesIa


5 CCB merupakan tambahan modal sebagai buffer yang akan digunakan untuk menyerap potensi kerugian yang timbul apabila terjadi pemberian kredit yang berlebihan. Bank Indonesia melakukan evaluasi atas besaran CCB minimal sekali dalam 6 bulan.

Sebagai instrumen countercyclical, evaluasi PLM

dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan

siklus keuangan. Pada fase siklus ekspansi, Bank

Indonesia akan mengevaluasi PLM sehingga dapat

membatasi build up risiko sistemik yang timbul dari

permasalahan likuiditas. Sebaliknya, pada fase siklus

kontraksi, evaluasi PLM dilakukan guna mencegah

materialisasi risiko likuiditas yang lebih dalam. Selain

besaran buffer, evaluasi juga dilakukan terhadap fitur

fleksibilitas, yakni besaran SSB yang dapat direpokan

kepada Bank Indonesia. Seperti halnya instrumen

kebijakan makroprudensial lain yang bersifat time

varying, maka evaluasi PLM akan dilakukan secara

berkala, minimal 1 kali dalam 6 bulan.

Pada evaluasi pertama yang dilakukan pada November

2018, Bank Indonesia melonggarkan opsi fleksibilitas

PLM dari 2% menjadi 4%, serta mempertahankan

persyaratan buffer 4%. Hal ini berarti seluruh SSB yang

digunakan untuk memenuhi PLM, dapat direpokan

kepada Bank Indonesia. Di samping itu, Bank Indonesia

juga menambahkan Sukuk Bank Indonesia (SukBI)

sebagai SSB yang dapat digunakan untuk memenuhi

kewajiban PLM, sejalan dengan penerbitan SukBI.

Sejak diimplementasikan, perbankan termasuk BUS,

secara konsisten mampu memelihara level PLM

cukup stabil di atas level yang disyaratkan, yakni di

atas 10%. Peningkatan funding gap perbankan yang

terjadi menyusul pertumbuhan DPK yang lebih rendah

dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada

2018, tidak signifikan menurunkan likuiditas bank.

Pelonggaran fleksibilitas PLM, juga dimanfaatkan oleh

Penetapan Kembali Countercyclical Capital Buffer 0%

Pada 2018 Bank Indonesia kembali menetapkan

CCB sebesar 0%5. Keputusan tersebut dirumuskan

dengan mempertimbangkan hasil asesmen yang

menunjukkan belum adanya indikasi pertumbuhan

kredit secara berlebihan. Meskipun indikator utama

kesenjangan kredit terhadap PDB (credit to GDP

gap) meningkat, namun masih berada pada level

aman. Rasio tersebut belum melewati batas bawah

penyaluran kredit yang dianggap berlebihan (Grafik

4.1.3). Sementara itu, indikator pelengkap lain seperti

indikator makroekonomi, indikator utama risiko kredit

perbankan, dan harga aset juga mengonfirmasi kondisi

tersebut.

Keputusan mempertahankan besaran CCB pada level

0% konsisten dengan arah kebijakan makroprudensial

yang akomodatif. Hal ini sebagaimana tercermin dari

Grafik 4.1.3 Kesenjangan Kredit terhadap PDB


10Persen Terhadap PDB

Risiko Penyaluran Kredit sangat Berlebihan

Risiko Penyaluran Kredit Berlebihan

Penyaluran Kredit Tidak Berlebihan

8

4

6

2

0

-4

-2

2004

Q1

2005

Q1

2006

Q1

2007

Q1

2008

Q1

2009

Q1

2010

Q1

2011

Q1

2012

Q1

2013

Q1

2014

Q1

2015

Q1

2016

Q1

2017

Q1

2018

Q1

2019

Q1

2004

Q3

2005

Q3

2006

Q3

2007

Q3

2008

Q3

2009

Q3

2010

Q3

2011

Q3

2012

Q3

2013

Q3

2014

Q3

2015

Q3

2016

Q3

2017

Q3

2018

Q3

2019

Q3

Kredit Per PDB Gap Batas Atas Batas Bawah

beberapa bank dalam melakukan pengelolaan likuiditas.

Sementara itu, hasil pemeriksaan tematik likuiditas

Bank Indonesia menunjukkan keberhasilan bank dalam

menjaga ketahanan likuiditas juga didukung langkah

mitigasi oleh bank, antara lain melalui stress test

likuiditas yang dilakukan secara rutin dan penyediaan

rencana pendanaan darurat (contingency funding plan)

yang akan diaktifkan dalam kondisi terjadi keketatan

likuiditas.

Bank IndonesIa



6 Merupakan kelanjutan dari pentahapan target rasio kredit UMKM sejak 2015, yakni 5% (2015), 10% (2016), 15% (2017), dan 20% (2018) sebagaimana diatur dalam PBI No. 14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012, diubah dengan PBI No. 17/12/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan

Teknis dalam rangka Pengembangan UMKM.7 Insentif diberikan dalam bentuk, antara lain, pelatihan dan fasilitasi pemanfaatan pemer ingkatan kredit (credit rating) untuk usaha kecil dan menengah (UKM), dan penghargaan

kepada bank yang memiliki kinerja terbaik dalam pembiayaan UMKM.

perumusan instrumen kebijakan makroprudensial

lain, seperti pelonggaran rasio LTV/FTV untuk KPR,

perluasan RIM, dan peningkatan fleksibilitas likuiditas

dalam PLM. Besaran CCB 0% memiliki arti bahwa

tidak ada kewajiban bagi bank untuk membentuk

tambahan modal sebagai buffer. Dengan demikian,

penetapan tersebut tidak mengganggu upaya bank

dalam meningkatkan fungsi intermediasi. Sebaliknya,

memberikan ruang bagi bank untuk meningkatkan

kapasitas pemberian kredit dan berkontribusi dalam

mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Hal

ini sejalan dengan siklus keuangan Indonesia yang

masih memiliki ruang untuk peningkatan pertumbuhan

kredit. Melalui CCB, upaya mendorong intermediasi

akan diimbangi dengan upaya mitigasi risiko sistemik.

Karakteristik pertumbuhan kredit yang bersifat

prosiklikal, berpotensi untuk menimbulkan build up

risiko sistemik. Untuk itu, tingkat kredit perlu dijaga

pada level yang aman dengan kualitas risiko yang baik,

antara lain melalui dukungan tingkat permodalan yang

memadai.

Perluasan Akses Keuangan Melalui Rasio Kredit UMKM

Bank Indonesia secara konsisten terus mendorong

peningkatan akses keuangan UMKM. UMKM merupakan

sektor usaha yang berkontribusi signifikan terhadap

perekonomian, dan menyerap tenaga kerja yang cukup

besar. Namun, hingga saat ini pengembangan sektor

UMKM masih terkendala dengan akses keuangan yang

terbatas. Untuk itu, Bank Indonesia terus berupaya

meningkatkan akses keuangan UMKM, antara lain

melalui penetapan target rasio kredit UMKM. Pada 2018,

rasio kredit UMKM mencapai pentahapan akhir untuk

target minimum 20%, dari tahun sebelumnya minimum

15%.6 Ketentuan diikuti dengan pemberian insentif dan

disinsentif, serta sanksi teguran tertulis7.

Dukungan Bank Indonesia terhadap sektor UMKM

juga dilakukan dengan mendukung implementasi

pemeringkatan kredit dan ketersediaan informasi

laporan keuangan UMKM. Program ini bertujuan

untuk mengatasi asimetri informasi antara perbankan

dan UMKM. Pada 2018, Bank Indonesia melanjutkan

kegiatan fasilitasi salah satu perusahaan penjaminan

dengan dua Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam

rangka pengembangan metodologi pemeringkatan

Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hasil pemeringkatan

kredit selanjutnya digunakan oleh perbankan untuk

memproses aplikasi kredit UKM. Bank Indonesia

juga memberikan fasilitasi pelatihan pencatatan

transaksi keuangan sederhana dan penggunaan

aplikasi pencatatatan keuangan bagi Usaha Mikro

dan Kecil (UMK). Pelatihan dilakukan bekerja sama

dengan perbankan, dan kementerian/lembaga terkait.

Bank Indonesia juga bekerjasama dengan salah satu

bank BUMN untuk mendorong pemanfaatan laporan

keuangan UMK yang dihasilkan aplikasi pencatatan

keuangan tersebut dalam proses analisa pemberian

kredit UMK.

Kebijakan pengembangan UMKM Bank Indonesia

memberikan hasil positif terhadap perkembangan

kredit UMKM. Tingkat pembiayaan kepada UMKM

tumbuh positif dengan risiko kredit yang terjaga.

Pada 2018, rasio kredit UMKM, termasuk pembiayaan

ekspor nonmigas bagi kantor cabang bank asing

(KCBA) dan bank campuran, mencapai sebesar 20,4%

dengan rasio NPL kredit UMKM sebesar 3,44% (Grafik

4.1.4). Pencapaian tersebut didukung oleh sebagian

bank yang secara individual telah mencapai rasio

kredit UMKM minimal 20%. Sementara bagi bank lain,

keterbatasan infrastruktur serta model bisnis bank

yang fokus pada pembiayaan korporasi atau konsumsi,

menjadi kendala. Beberapa upaya telah dilakukan

bank untuk mengatasi kendala ini antara lain dengan

menerapkan strategi pembiayaan rantai pasokan

(supply chain), mengembangkan dan meluncurkan

produk baru bekerjasama dengan lembaga penyalur,

serta mengembangkan organisasi dan sumber daya

manusia.

Melengkapi serangkaian kebijakan makroprudensial,

Bank Indonesia senantiasa memperkuat pengawasan

dengan metodologi pengukuran risiko yang

komprehensif, disertai dengan kelengkapan data dan

informasi yang akurat. Pengawasan makroprudensial

Bank IndonesIa


8 Aplikasi pencatatatan keuangan dapat diunduh di Google Play Store dan App Store dengan nama Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SI APIK), yang mencakup berbagai sektor usaha, antara lain, perdagangan, jasa, pertanian dan manufaktur.

dilakukan untuk mengidentifikasi potensi instabilitas

sistem keuangan yang dapat menimbulkan risiko

sistemik. Adanya interconnectedness menjadi

dasar perlunya pengawasan sistem keuangan yang

menyeluruh (system wide) untuk mitigasi risiko

sistemik, yang difokuskan pada bank-bank besar dan

korporasi yang memiliki peran signifikan dalam sistem

keuangan. Analisis dengan menggunakan cakupan

data yang menyeluruh dalam National dan Regional

Balance Sheet (NBS/RBS), terus dikembangkan untuk

mengidentifikasi ketidakseimbangan finansial yang

berpotensi menimbulkan risiko sistemik. Tukar menukar

data dan infomasi dengan otoritas, Pemerintah,

maupun lembaga lain terus dilakukan. Di samping itu,

pengawasan makroprudensial juga terus diperkuat

melalui upaya pencegahan dan penanganan krisis

dalam kerangka Protokol Manajemen Krisis (PMK).

Simulasi krisis (Simkris) internal kembali dilakukan

pada 2018 guna meningkatkan kesiapan teknis Bank

Indonesia, termasuk mekanisme koordinasi internal,

pada saat krisis terjadi.

4.2. Sinergi dan Koordinasi Dalam Memperkuat Ketahanan Sistem Keuangan

Keberhasilan Bank Indonesia dalam mengawal stabilitas

sistem keuangan, tidak terlepas dari koordinasi

dan kerjasama dengan otoritas keuangan lain yang

semakin kuat. Secara bilateral, penguatan koordinasi

Grafik 4.1.4 Pencapaian Target Kredit UMKM


21PersenPersen

20,9

4,1

3,4

20,4

194

17

15 2

2014 2015 2016 2017 2018


Rasio Kredit UMKM NPL Kredit UMKM (skala kanan)

Koordinasi Kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial

Selama 2018, koordinasi makroprudensial dan

mikroprudensial antara Bank Indonesia dan OJK

berjalan dengan baik. Arah kebijakan makroprudensial

dan mikroprudensial semakin sejalan dan tersinergi

dengan baik, menyusul upaya Bank Indonesia

dan OJK untuk selalu berkoordinasi dalam setiap

perumusan instrumen pengaturan. Sejalan dengan

kebijakan makroprudensial akomodatif, kebijakan

mikroprudensial pada 2018 juga diarahkan untuk

difokuskan pada sinergi kebijakan makroprudensial

dan mikroprudensial antara Bank Indonesia dengan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta koordinasi

bilateral Bank Indonesia dengan Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS) yang difokuskan pada penanganan

bank bermasalah sebagaimana diamanatkan dalam UU

No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan

Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Sementara penguatan

koordinasi multilateral sektor keuangan dilakukan

dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan

(KSSK) untuk pencegahan dan penanganan krisis. Di

samping itu, Bank Indonesia juga senantiasa berperan

aktif dalam fora internasional sektor keuangan, antara

lain melalui keanggotaannya dalam Financial Stability

Board (FSB) terkait dengan reformasi sektor keuangan

global.

Bank IndonesIa



9 LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif. (SEBI No.18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital).

10 Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

11 Harmonisasi LKD dan Laku Pandai dilakukan dengan merumuskan visi kebijakan keuangan inklusif bersama yang akan dilaksanakan melalui kegiatan LKD dan Laku Pandai. LKD dan Laku Pandai diarahkan untuk memberikan kemudahan dan pemahaman yang baik bagi masyarakat dalam memiliki produk simpanan di Laku Pandai dan juga menggunakan alat pembayaran di LKD. Harmonisasi LKD dan Laku Pandai melalui penyesuaian ketentuan akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip peningkatan keuangan inklusif, kelangsungan bisnis, dan keterjangkauan layanan.

mendorong peningkatan ekspor dan memacu

pertumbuhan ekonomi. Insentif diberikan bagi lembaga

jasa keuangan untuk menyalurkan pembiayaan ke

industri yang berorientasi ekspor, industri penghasil

barang substitusi impor, industri pariwisata, dan industri

perumahan, melalui penyesuaian aspek prudensial,

seperti Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Selain koordinasi perumusan kebijakan, Bank

Indonesia dan OJK juga terus memperkuat koordinasi

pengawasan sistem keuangan, serta tukar menukar

data dan informasi. Guna memperkuat pengawasan,

Bank Indonesia dan OJK secara berkala telah melakukan

koordinasi dalam hal penetapan dan pengkinian Bank

Sistemik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 UU

PPKSK. Selain itu, sejak akhir 2017 Bank Indonesia dan

OJK telah bekerjasama dalam mengimplementasikan

pelaksanaan Joint Stress Test Perbankan. Dalam hal

tukar menukar data, Bank Indonesia, OJK dan bersama

dengan LPS telah menyepakati pengembangan integrasi

pelaporan bank yang akan mulai diimplementasikan

pada 2019. Sebagai tindak lanjut kesepakatan,

dilakukan persiapan pembangunan, pengembangan,

dan pemeliharaan sistem pelaporan terintegrasi di

sektor jasa keuangan. Integrasi pelaporan merupakan

upaya bersama untuk membangun mekanisme

pelaporan yang lebih efisien dengan mengintegrasikan

seluruh informasi yang dilaporkan oleh bank sehingga

menghilangkan informasi yang tumpang tindih,

inkonsisten dan tidak digunakan.

Koordinasi Bank Indonesia dan OJK dilakukan pada

level teknis hingga high level. Selama tahun 2018, telah

dilakukan beberapa pertemuan high level (HLM) antara

Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan

anggota Dewan Komisioner OJK. Beberapa topik

bahasan HLM di 2018, antara lain koordinasi pengaturan

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), koordinasi

keanggotaan Indonesia dalam Committee on Payment

and Market Infrastructures (CPMI), dan harmonisasi

Koordinasi Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan

Koordinasi bilateral Bank Indonesia dan LPS,

difokuskan untuk memperkuat upaya penanganan

bank bermasalah sebagaimana diamanatkan dalam UU

PPKSK. Pada 2018, Bank Indonesia dan LPS melakukan

beberapa kegiatan terkait, seperti simulasi penjualan

SBN milik LPS kepada Bank Indonesia, koordinasi

dalam penyusunan ketentuan bank perantara oleh

Bank Indonesia, serta simulasi proses perizinan bank

perantara.

Berdasarkan UU PPKSK, bank perantara merupakan

bank umum yang didirikan LPS sebagai sarana

resolusi penanganan bank dengan permasalahan

solvabilitas. Bank perantara menerima pengalihan

sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank

bermasalah yang sedang ditangani oleh LPS, untuk

kemudian menjalankan kegiatan usaha perbankan

seperti biasa. Namun, kepemilikan bank perantara

oleh LPS bersifat sementara dan LPS harus segera

menjual bank perantara kepada bank/pihak lain atau

mengalihkan seluruh aset dan/atau kewajiban bank

perantara kepada bank lain. Penjualan bank perantara

atau pengalihan seluruh aset dan/atau kewajiban bank

perantara tersebut dilakukan berdasarkan nilai wajar,

secara terbuka dan transparan, serta memperhatikan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna

menjamin kelancaran operasional bank perantara,

Bank Indonesia menerbitkan ketentuan yang mengatur

hubungan operasional antara bank perantara dengan

Lembaga Keuangan Digital (LKD) yang diperkenalkan

oleh bank Indonesia dan Layanan Keuangan Tanpa

Kantor dalam rangka keuangan inklusif (LAKU PANDAI)

oleh OJK9 10 11. Selanjutnya, keputusan dan atau arahan

dalam HLM akan menjadi panduan dalam pelaksanaan

kerjasama dan koordinasi di antara kedua lembaga.

Bank IndonesIa


12 Koordinasi bank perantara dan Bank Indonesia diatur dalam PBI No. 20/15/PBI/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Hubungan Operasional antara Bank Perantara dengan Bank Indonesia. Ketentuan tersebut mengatur proses pemberian konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin dari Bank Indonesia untuk bank perantara terkait dengan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI), Operasi Moneter (OM) dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Hal ini termasuk juga operasional bank perantara sampai dengan dialihkan atau dijual dari LPS kepada bank atau pihak lain. Dalam ketentuan yang sama diatur pula mengenai kewajiban bank perantara untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan kewajiban implementasi instrumen kebijakan Bank Indonesia, seperti GWM, PLM, LTV/FTV, RIM dan CCB. Khusus untuk kewajiban RIM dan CCB, akan diimplementasikan pada bank perantara ketika kepemilikan bank perantara telah dialihkan atau dijual dari LPS kepada bank atau pihak lain.

13 Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.92 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KSSK.14 FSB dibentuk oleh G20 pada April 2009 dengan mandat utama untuk mengkoordinasikan upaya reformasi sektor keuangan global. Kebijakan yang disepakati dalam FSB tidak

mengikat secara hukum, namun diekspektasikan untuk diimplementasikan oleh anggota FSB (leading by example).

Koordinasi Dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia,

merupakan tanggung jawab bersama Bank Indonesia,

OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan

UU PPKSK, mekanisme koordinasi keempat otoritas

dilaksanakan dalam kerangka KSSK. Koordinasi dalam

KSSK mencakup tiga tugas utama. Pertama, anggota

KSSK berkoordinasi dalam rangka pemantauan dan

pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Kedua,

koordinasi dalam menangani krisis sistem keuangan.

Ketiga, anggota KSSK berkoordinasi ketika terjadi

permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi

normal maupun dalam kondisi krisis. Ketiga cakupan

tersebut diimplementasikan oleh anggota KSSK

sesuai peran masing-masing otoritas. Selanjutnya,

guna meningkatkan efektifitas koordinasi dibentuk

organisasi Sekretariat KSSK sebagai salah satu

ketentuan pelaksana dari UU PPKSK13. Keberadaan

Sekretariat KSSK diharapkan mampu menjembatani

serta memperkuat koordinasi dan kerjasama antar

keempat anggota KSSK demi terjaganya stabilitas

sistem keuangan di Indonesia.

KSSK secara berkala pada setiap triwulan mengadakan

pertemuan guna membahas kondisi stabilitas sistem

keuangan. Berdasarkan hasil asesmen keempat

otoritas selama tahun 2018, kondisi stabilitas sistem

keuangan Indonesia dinyatakan terjaga dengan

baik. Hal ini ditopang oleh fundamental ekonomi

yang kuat, kinerja lembaga keuangan yang baik,

serta kinerja emiten pasar modal yang stabil. KSSK

akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan fiskal,

moneter, makroprudensial, mikroprudensial, dan pasar

keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan

Bank Indonesia12. Ke depan, koordinasi Bank Indonesia

dan LPS akan dilanjutkan dengan penyusunan petunjuk

pelaksanaan terkait hubungan operasional bank

perantara dengan Bank Indonesia.

menjaga stabilitas sistem keuangan. Di samping itu,

KSSK senantiasa meningkatkan kesiapan teknis dan

kelengkapan landasan hukum dalam pencegahan dan

penanganan krisis melalui pelaksanaan Simulasi Krisis

Nasional yang pada 2018 kembali diselenggarakan.

Peran Aktif Bank Indonesia dalam Fora Kerjasama Internasional di Sektor Keuangan

Bank Indonesia terus berpartisipasi aktif dalam

reformasi sektor keuangan global melalui keanggotaan

dalam Financial Stability Board (FSB).14 Reformasi

bertujuan untuk memulihkan perekonomian pasca

krisis keuangan, serta memperkuat ketahanan

dan stabilitas sistem keuangan khususnya dalam

menghadapi potensi krisis di masa yang akan datang.

Terdapat empat pilar utama reformasi global dalam

FSB, yakni peningkatan ketahanan lembaga keuangan,

penanganan permasalahan too big to fail (TBTF), upaya

memperkuat pengawasan dan pengaturan lembaga

keuangan, serta reformasi pasar over the counter (OTC)

derivatif. Adapun pembahasan untuk masing-masing

pilar tersebut dilakukan melalui pengembangan desain

respons kebijakan reformasi, pemantauan reformasi,

dan evaluasi dampak.

Pada 2018, peran aktif Bank Indonesia dalam fora

internasional difokuskan pada tiga pilar, yakni

penanganan TBTF, pengaturan dan pengawasan

lembaga keuangan, serta OTC derivatif. Sementara itu,

pilar peningkatan ketahanan perbankan, sebagaimana

tertuang dalam kerangka Basel III, telah diselesaikan

pada 2017. Pada pilar TBTF, peran Bank Indonesia

difokuskan pada penguatan koordinasi dalam memenuhi

pelaksanaan thematic peer review di area perencanaan

resolusi bank dan pemantauan implementasi

rekomendasi pada 2018. Pada pilar pengaturan dan

pengawasan lembaga keuangan, Bank Indonesia

bersama dengan OJK terus berpartisipasi aktif dalam

Bank IndonesIa



Non-Bank Monitoring Expert Group untuk memantau

perkembangan intermediasi dan inovasi risiko di

sektor nonbank, termasuk merekomendasikan respons

kebijakan. Pada pilar pembahasan dan pengembangan

reformasi pasar OTC derivatif, difokuskan pada upaya

peningkatan kerjasama antarotoritas domestik terkait

potensi implementasi reformasi. Terkait dengan

pilar yang sama, pada 2018, Bank Indonesia berhasil

memperjuangkan bahwa tidak terdapat isu hambatan

hukum dalam pelaporan data transaksi derivatif

domestik ke Trade Reporting (TR) luar negeri. Selain

keempat pilar di atas, Bank Indonesia secara intensif

bekerjasama dengan otoritas lain untuk menanggapi

perkembangan fokus G20/FSB di area pemantauan

risiko baru yang berkembang seperti fintech, cyber

security dan cyber resiliensi, serta evaluasi dampak

implementasi reformasi keuangan global.

Keikutsertaan Indonesia dalam forum reformasi

sektor keuangan global didukung oleh kerjasama

dan koordinasi lintas otoritas keuangan domestik.

Hal ini sejalan dengan partisipasi seluruh otoritas

keuangan domestik di berbagai struktur keanggotaan

FSB. Sejak 2016, Bank Indonesia telah menginisiasi

terselenggaranya forum koordinasi lintas otoritas

keuangan. Forum ini kembali diselenggarakan pada

2018 dengan dua tujuan utama. Pertama, pertukaran

informasi dan diseminasi mengenai hasil pertemuan

fora internasional. Adapun materi diseminasi meliputi

perkembangan terkini pembahasan isu reformasi

sektor keuangan global selama 2018, serta rencana

program kerja 2019. Kedua, memperoleh pandangan

dan masukan dari berbagai otoritas mengenai posisi

bersama otoritas Indonesia atas beberapa isu strategis

yang berpotensi dibahas pada pertemuan fora

internasional mendatang. Koordinasi dalam forum ini

ke depan akan semakin ditingkatkan untuk menghadapi

persiapan pelaksanaan FSB country peer review untuk

Indonesia yang akan dimulai di 2019.

Peran aktif Bank Indonesia dalam fora internasional

juga dilakukan pada beberapa fora yang terkait dengan

stabilitas keuangan syariah. Setidaknya, saat ini Bank

Indonesia terlibat aktif pada tiga fora internasional

untuk keuangan syariah. Pertama, Bank Indonesia

merupakan salah satu founding fathers yang aktif

sebagai anggota Council dalam Islamic Financial Service

Board (IFSB)15. Bank Indonesia tengah aktif menyusun

beberapa pedoman bersama IFSB, yaitu antara lain

pedoman inklusi keuangan syariah khususnya pada

aspek integrasi keuangan sosial syariah dan perannya

dalam inklusi keuangan. Kedua, Bank Indonesia aktif

dalam International Islamic Financial Market (IIFM)

yang merupakan badan standarisasi internasional

untuk bentuk skema dasar akad dan produk keuangan

syariah, terutama terkait pasar modal syariah dan pasar

uang syariah. Ketiga, Bank Indonesia menjadi anggota

Governing Board pada International Islamic Liquidity

Management (IILM) yang bertujuan untuk memfasilitasi

efektivitas manajemen likuiditas keuangan syariah

secara cross-border. Keterlibatan aktif Bank Indonesia

dalam fora tersebut diharapkan dapat mendukung

upaya pengembangan keuangan syariah sekaligus

memperkuat stabilitas sistem keuangan syariah

sebagai bagian dari sistem keuangan nasional.

15 IFSB yang berdiri pada 3 November 2002 adalah sebuah badan standarisasi internasional dari berbagai otoritas yang memiliki kepentingan untuk memastikan stabilitas industri keuangan syariah, baik dari sisi mikroprudensial maupun makroprudensial.

Bank IndonesIa


Bank IndonesIa


Prospek dan Arah Kebijakan Bank IndonesIa

Tantangan perekonomian global dan domestik yang terjadi sepanjang 2018 diperkirakan masih akan berlanjut dan mewarnai kinerja dan ketahan sistem keuangan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan cenderung melambat, dengan ketidakpastian yang tetap tinggi. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan tensi perang dagang antara AS dan Tiongkok, adanya sinyal The Fed untuk menahan laju peningkatan Fed Fund Rate, serta permasalahan geopolitik seperti no-deal Brexit. Sementara itu, pada 2019 pertumbuhan ekonomi domestik diproyeksikan akan berada pada kisaran 5,0% – 5,4%. Hal ini ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik seiring dengan terjaganya daya beli dan keyakinan konsumen, serta investasi yang tetap kuat. Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, siklus keuangan Indonesia diperkirakan masih memberikan ruang bagi peningkatan intermediasi perbankan.

Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif, yang diimbangi dengan upaya mitigasi risiko sistemik. Hal ini ditempuh dengan mempertimbangkan tantangan perekonomian global dan domestik, serta kerentanan dalam sistem keuangan. Penguatan intermediasi ke depan akan diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor prioritas dan UMKM. Kebijakan RIM akan ditinjau dari waktu ke waktu untuk mendorong penyaluran kredit perbankan dan pembiayaan ekonomi melalui penerbitan surat-surat berharga, termasuk pada perbankan syariah. Ketentuan PLM akan terus dipantau agar dapat memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas yang lebih tinggi bagi bank, termasuk pada perbankan syariah. Instrumen CCB juga terus dioptimalkan untuk menyeimbangkan antara upaya mendorong intermediasi dan upaya memitigasi risiko. Serangkaian kebijakan tersebut, akan dilengkapi dengan upaya memperkuat surveilans, khususnya terhadap bank-bank besar dan korporasi yang memiliki pengaruh signifikan dalam sistem keuangan dan perekonomian. Di samping itu, untuk mencapai sinergi dalam rangka mempertahankan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas keuangan lain.

BAB V

PROSPEK DAN ARAH KEBIJAKAN

Bank IndonesIa


5.1. Tantangan Perekonomian Global Berlanjut, Perekonomian Domestik Tetap Kuat

Kondisi stabilitas sistem keuangan tidak terlepas dari

pengaruh dinamika perekonomian global dan domestik.

Dari sisi global, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan

cenderung melambat, dengan ketidakpastian yang

tetap tinggi. Dalam publikasi World Economic Outlook

(WEO) Update pada Januari 2019, perekonomian dunia

pada 2018 diperkirakan tetap tumbuh sebesar 3,7%

sama dengan perkiraan sebelumnya pada Oktober 2018.

Namun, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada 2019 dan

2020 direvisi ke bawah menjadi masing-masing 3,5% dan

3,6% (tabel 5.1). Hal tersebut terutama dipengaruhi risiko

dampak peningkatan tensi perang dagang antara AS dan

Tiongkok terhadap volume perdagangan global. Meskipun

pertumbuhan ekonomi AS cukup solid, terdapat risiko dari

kondisi politik dalam negeri yang telah mengakibatkan

government shutdown pada awal tahun 2019. The Fed

telah memberikan sinyal untuk menahan laju peningkatan

Fed Fund Rate dengan adanya risiko pertumbuhan

ekonomi yang lebih lambat dan menurunnya tekanan

inflasi. Selain itu, risiko utama perekonomian global

ke depan berasal dari potensi dampak terjadinya no-

deal brexit, perlambatan perekonomian Tiongkok yang

diperkirakan hanya tumbuh sebesar 6,2% di 2019 dan

2020, serta risiko geopolitik. Risiko idiosyncratic di negara

emerging diperkirakan masih dapat menjadi sentimen

negatif yang mendorong potensi berlanjutnya capital

outflows dari negara emerging kembali flight to quality ke

AS pada 2019. Perkembangan sentimen global tersebut

turut berimplikasi pada volatilitas pasar keuangan yang

diperkirakan masih cukup tinggi.

Perkembangan positif perekonomian domestik dipercaya

mampu menahan tekanan yang bersumber dari global

pada 2019. Pertumbuhan ekonomi domestik diproyeksikan

akan berada pada kisaran 5,0%-5,4%. Hal tersebut

ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik seiring

dengan terjaganya daya beli dan keyakinan konsumen.

Selain itu, investasi diperkirakan tetap kuat seiring dengan

membaiknya keyakinan pelaku usaha dan belanja sektor

Pemerintah yang berkualitas. Ekspektasi inflasi terjaga,

sehingga inflasi diperkirakan tetap rendah dalam kisaran

3,5% ± 1%.

Tetap perlu dicermati tantangan terhadap perekonomian

domestik yang berpotensi memberikan spillover pada

sistem keuangan. Dalam jangka pendek, terdapat risiko

dari dampak pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden, serta legislatif secara serentak pada 17 April 2019.

Hal tersebut berpotensi mempengaruhi persepsi investor

untuk memilih wait and see dan menahan ekspansi

karena ketidakpastian yang tinggi pada periode transisi,

hingga pada akhirnya berpotensi meningkatkan volatilitas

pasar keuangan domestik. Sementara itu dalam jangka

menengah, pertumbuhan impor yang diperkirakan masih

akan tinggi dan ekspor yang berpotensi untuk tumbuh

terbatas, dapat mempengaruhi kinerja korporasi domestik

Tabel 5.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

* Proyeksi

Sumber: WEO Update - IMF Januari 2019

2017WEO Jan’19 Deviasi dari WEO Okt’18

2018* 2019* 2020* 2018* 2019* 2020*

PDB Dunia 3,8 3,7 3,5 3,6 0,0 -0,2 -0,1

PD Advanced Economies (AE) 2,4 2,3 2,0 1,7 -0,1 -0,1 0,0

US 2,2 2,9 2,5 1,8 0,0 0,0 0,0

Euro Area 2,4 1,8 1,6 1,7 -0,2 -0,3 0,0

Jepang 1,9 0,9 1,1 0,5 -0,2 0,2 0,2

PDB Emerging Market Economies (EM) 4,7 4,6 4,5 4,9 -0,1 -0,2 0,0

Indeks Harga Konsumen

Advanced Ecomonies (AE) 1,7 2,0 1,7 2,0 0,0 -0,2 0,0

Emerging Market Economies (EM) 7,1 5,4 4,8 5,2 0,4 0 0,1

World Trade Volume 5,3 4,0 4,0 4,0 -0,2 0,0 -0,1

Bank IndonesIa


Prospek dan Arah Kebijakan

5.2. Sistem Keuangan Ke Depan Terjaga

hingga berdampak pada repayment capacity yang

memicu peningkatan risiko kredit. Permintaan atas bahan

baku dari industri domestik yang kuat dan penyelesaian

proyek infrastruktur Pemerintah menjadi faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan impor. Sementara itu,

harga komoditas ekspor Indonesia yang menurun dan

adanya dampak rambatan dari perang dagang antara AS

dan Tiongkok menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja

ekspor Indonesia. Selanjutnya, memasuki era teknologi,

perkembangan keuangan digital (financial technology)

di satu sisi memberikan manfaat melalui peningkatan

intermediasi dan akses keuangan. Namun di sisi lain, tanpa

adanya manajemen risiko yang memadai dan ditengah

meningkatnya interconnectedness antar lembaga

keuangan, financial technology dapat mengamplifikasi

risiko di sektor keuangan.

Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan, Bank

Indonesia memperkirakan stabilitas sistem keuangan

Indonesia akan tetap terjaga. Sistem keuangan Indonesia

memiliki ketahanan yang cukup baik untuk mengantisipasi

potensi spillover risiko ke depan. Siklus keuangan yang

telah menunjukkan arah ekspansi, diperkirakan akan

terus menguat namun belum mengindikasikan adanya

excessive risk taking behavior. Dengan demikian, ruang

peningkatan pertumbuhan kredit ke depan masih terbuka,

sehingga dapat lebih mendorong peningkatan aktivitas

perekonomian. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan

dinamika prospek perekonomian domestik dan global

ke depan, pertumbuhan kredit dan DPK perbankan

diperkirakan mencapai level masing-masing dalam kisaran

10%-12% (yoy) dan 8%-10% (yoy). Masih tertahannya

pertumbuhan DPK didasari oleh adanya risiko crowding out

dana masyarakat dari meningkatnya penerbitan instrumen

investasi pemerintah seperti SBN dan Obligasi Ritel

Indonesia (ORI). Di sisi lain, operasi keuangan pemerintah

yang masih ekspansif diperkirakan menjadi faktor positif

yang berpotensi mendorong pertumbuhan DPK. Tekanan

penarikan DPK dalam rangka pembayaran impor juga

diperkirakan berkurang seiring mulai turunnya harga

minyak dan komoditas serta selesainya proyek-proyek

infrastruktur pemerintah pada awal 2019. Perbankan juga

terindikasi berencana meningkatkan pencapaian target

DPK antara lain melalui optimalisasi nasabah komunitas

pebisnis, peningkatan transaksi nasabah melalui solusi

keuangan terintegrasi, dan pemanfaatan layanan berbasis

teknologi.

Pada 2019, funding gap perbankan diperkirakan masih

berlanjut dan membaik, sejalan dengan dukungan

pertumbuhan kredit dan DPK pada kelompok bank besar.1

Pencapaian kredit kelompok bank besar diproyeksikan

dapat melampaui target, meskipun sedikit di bawah

realisasi 2018. Hal ini sejalan dengan pola pencapaian

pada tahun-tahun sebelumnya, di mana kredit kelompok

bank besar umumnya berhasil tumbuh di atas target

yang telah ditetapkan, dengan tren selisih antara target

dan realisasi yang semakin mengecil. Kelompok bank

besar diperkirakan mendorong pertumbuhan kredit

perbankan melalui kredit konsumsi, sektor perdagangan,

dan industri. Sementara itu, dukungan kelompok bank

besar juga terlihat pada pertumbuhan DPK di 2019 yang

diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibandingkan

dengan pertumbuhan 2018. Namun, tetap perlu dicermati

pola pencapaian target pertumbuhan DPK bank besar

yang dalam 3 tahun terakhir menunjukkan gap antara

target dan realisasi yang semakin melebar, dengan gap

tertinggi pada 2018. Bila dilihat dari komposisi, DPK bank-

bank besar ke depan diperkirakan masih akan didominasi

oleh komponen CASA yang cukup volatile, sementara

deposito diindikasikan akan sedikit menurun. Selanjutnya,

untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan

kredit di tengah funding gap, perbankan terindikasi akan

memenuhi pendanaan melalui penerbitan surat berharga,

MTN, dan pinjaman luar negeri.

Secara umum, Bank Indonesia memperkirakan ketahanan

perbankan, yang mendominasi sektor keuangan Indonesia,

akan tetap terjaga. Perkiraan tersebut ditunjang oleh

terjaganya berbagai indikator perbankan di tengah upaya

penguatan intermediasi. Dari sisi permodalan, perbankan

masih memiliki rasio kecukupan yang kuat dengan posisi

(CAR) yang berada di sekitar 22,89% pada 2018. Angka

ini mengindikasikan masih adanya ruang bagi perbankan

untuk dapat terus mendorong intermediasi yang

diimbangi dengan kemampuan menyerap risiko yang baik.

Dari sisi risiko kredit, rasio NPL masih terjaga pada level

yang rendah yaitu 2,37% dibandingkan dengan 2,59% pada

akhir 2017. Di samping itu potensi penurunan repayment

1 Mayoritas bank besar merupakan bank BUKU 4 dan BUKU 3, serta mendominasi pangsa industri perbankan.

Bank IndonesIa


capacity akibat tren kenaikan suku bunga, hingga saat

ini masih diimbangi dengan upaya peningkatan efisiensi

oleh perbankan. BOPO perbankan turun menjadi 78,33%

dibandingkan dengan 79,28% pada akhir 2017. Dari aspek

likuiditas, likuiditas perbankan ke depan diperkirakan

masih terjaga, ditopang oleh alat likuid yang memadai.

Potensi perbaikan capital inflow yang didukung relatif

menurunnya faktor ketidakpastian global juga akan

memengaruhi pencapaian tersebut.

Pada 2019, kinerja korporasi nonkeuangan juga diprediksi

terjaga. Potensi risiko pasar akibat kecenderungan

penggunaan dana asing pada korporasi nonkeuangan,

dimitigasi melalui kewajiban lindung nilai oleh Bank

Indonesia. Lebih dari 80% dari korporasi yang memiliki

pembiayaan dana asing telah menerapkan lindung nilai

dan dilakukan dengan memperhatikan praktek umum

pengelolaan usaha agar kontinuitas kegiatan usaha dan

kegiatan investasi tetap terjaga. Peningkatan aktivitas

lindung nilai tersebut juga didukung peran perbankan

domestik untuk menawarkan produk lindung nilai kepada

korporasi.

Pada pasar keuangan domestik, konfirmasi atas status

layak investasi (Investment Grade) oleh lembaga rating

internasional mampu mempertahankan sentimen positif

untuk pasar keuangan Indonesia. Capaian tersebut

memberikan keyakinan bagi investor yang telah dan

akan menanamkan modalnya di Indonesia ditengah

ketidakpastian perekonomian global. Faktor tersebut

diharapkan menjadi penopang kinerja pasar keuangan

dan mampu menahan pelemahan harga aset pada saat

terjadinya tekanan.

5.3. Kebijakan Makroprudensial Akomodatif Berlanjut

Ke depan, Bank Indonesia kembali melanjutkan

kebijakan makroprudensial akomodatif untuk

mendorong pertumbuhan, dengan tetap menjaga

stabilitas sistem keuangan. Arah kebijakan ditempuh

dengan mempertimbangkan siklus keuangan yang

masih memberikan ruang akselerasi bagi pertumbuhan

intermediasi. Di samping itu, perilaku agen keuangan yang

bersifat prosiklikal terutama dalam hal penyaluran kredit

dan pengelolaan likuiditas, ditambah dengan sejumlah

kerentanan dari dalam sistem keuangan, serta potensi

dampak rambatan dari dinamika perekonomian global

dan domestik terhadap sistem keuangan, turut menjadi

faktor pertimbangan dalam perumusan kebijakan ke

depan. Penguatan kebijakan makroprudensial akomodatif

dilakukan dalam kerangka bauran kebijakan Bank

Indonesia dan didukung dengan penguatan koordinasi

Bank Indonesia dengan otoritas keuangan lainnya

untuk memastikan terciptanya sinergi kebijakan sektor

keuangan.

Penguatan intermediasi akan ditempuh untuk

mendukung pengembangan UMKM dan sektor prioritas.

Melalui penyempurnaan rasio pembiayaan UMKM,

Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan akses

keuangan dan pembiayaan kepada UMKM dan sektor

prioritas, antara lain ekspor dan pariwisata. Kebijakan

rasio LTV/FTV KPR secara berkala akan dievaluasi guna

melihat dampak siklikal pertumbuhan KPR dalam siklus

perekonomian. Kebijakan RIM akan ditinjau dari waktu ke

waktu untuk mendorong penyaluran kredit perbankan dan

pembiayaan ekonomi yang bersifat wholesale, antara lain

melalui penerbitan surat-surat berharga, termasuk pada

perbankan syariah.

Penguatan intermediasi terus didukung dengan

permodalan dan likuiditas yang memadai. Ketentuan

PLM akan terus dipantau guna memberikan fleksibilitas

pengelolaan likuiditas yang lebih tinggi bagi bank,

termasuk pada perbankan syariah. Instrumen CCB juga

terus dioptimalkan untuk menyeimbangkan antara upaya

mendorong intermediasi dan upaya memitigasi risiko

melalui upaya menjaga ketahanan permodalan perbankan

dari sejumlah risiko yang dihadapi pada saat siklus

keuangan mengalami tekanan. Kebijakan makroprudensial

juga diarahkan untuk menjaga ketahanan sistem

keuangan dengan memperkuat surveilans terhadap

bank-bank besar dan korporasi yang memiki pengaruh

signifikan dalam sistem keuangan dan perekonomian,

seperti korporasi pada sektor komoditas primer, properti,

dan yang memiliki ketergantungan pada pembiayaan luar

negeri. Di samping itu, asesmen makroprudensial akan

terus diperkuat melalui penggunaan Pendekatan National

and Regional Balance Sheet (NBS/RBS) dalam asesmen

risiko sistemik dan identifikasi ketidakseimbangan sistem

keuangan. Pemantauan risiko di luar perbankan juga

menjadi makin penting seiring dengan perkembangan

nonbank financing, seperti obligasi korporasi.

Bank IndonesIa


Prospek dan Arah Kebijakan

Bank IndonesIa


InformasI dan order:

KSK ini terbit pada bulan Maret 2019 dan didasarkan pada data dan informasi per Desember 2018, kecuali dinyatakan lain.

dokumen ksk lengkap dalam format pdf tersedIa pada web sIte bank IndonesIa:

http://www.bi.go.id

Sumber data adalah dari Bank Indonesia, kecuali jika dinyatakan lain.

permIntaan, komentar dan saran harap dItujukan kepada:

Bank Indonesia

Departemen Kebijakan Makroprudensial

Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta, Indonesia

Email : [email protected]

kajIan stabIlItas keuangan no.32, maret 2019

pengarah

Erwin Rijanto - Linda Maulidina – Retno Ponco Windarti – Yanti Setiawan

koordInator dan edItor umum

Ndari Surjaningsih - Nur M. Adhi Purwanto – Sagita Rachmanira – Anita – Hero Wonida – Mestika Widantri

tIm penyusun

Agus Fadjar Setiawan, Rozidyanti, Ita Rulina, Kurniawan Agung, Sri Noerhidajati, Hesti Werdaningtyas, Risa Fadila,

Khairani Syafitri, Bayu Adi Gunawan, Faried Caesar Nugroho, Heny Sulistyaningsih, Darmo Wicaksono, Lisa Rienellda,

Vienella Zharmida, Agni Alam Arwira, M. Nuryazidi, Abidin Abdul Haris, Andhi Wahyu, Jodhi Satyagraha, Ibrahim

Adrian Nugroho, Revol Ulung Bisara Tamba, Anindhita Kemala D, Apsari Anindita N.P, Rani Wijayanti, Andi M. Raihan,

Adhi Nugroho, Haris Dwi Putra, Arif Waluyo Birowo, Jardine A. Husman, Siti Nurfalinda, Aski Catranti, Lisa Khulasoh,

Natalia Susan, Tira Nitria, Yunni Angela Yustisia, Arief Noor Rachman, Eskanto Adi Nugroho, Veny Tamarind, Rakhma

Fatmaningrum, Gemala Srihati, Donny Ananta

kontrIbutor

Departemen Pengembangan UMKM (DPUM)

Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP)

Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP)

Departemen Surveilans Sistem Keuangan (DSSK)

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM)

Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK)

Departemen Ekonomi Keuangan Syariah (DEKS)

Departemen Statistika (DSta)

pengolah data, layout, dan produksI

Risanthy Uli Napitupulu, Syaista Nur, Saprudin, Muhammad Risaldy, Nia Nirmala Sari

Bank IndonesIaBank IndonesIa

KA

JIAN

STABILITA

S KEU

AN

GA

NN

o. 32, M

aret 2019

Penguatan Intermediasi di Tengah Ketidakpastian

Ekonomi Global

KAJIAN STABILITAS KEUANGANNo. 32, Maret 2019

KAJIAN STABILITAS KEUANGAN - perbanas.org · 1.1 Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga dan...

Documents

Transcript of KAJIAN STABILITAS KEUANGAN - perbanas.org · 1.1 Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga dan...