FENOMENA MENINGKATNYA PERKARA PERCERAIAN …etheses.uin-malang.ac.id/7137/1/07210060.pdf ·...
Transcript of FENOMENA MENINGKATNYA PERKARA PERCERAIAN …etheses.uin-malang.ac.id/7137/1/07210060.pdf ·...
FENOMENA MENINGKATNYA PERKARA PERCERAIAN
DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)
SKRIPSI
Oleh :
Erna Setiyowati
07210060
JURUSAN AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2011
ii
FENOMENA MENINGKATNYA PERKARA PERCERAIAN
DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)
Oleh :
Erna Setiyowati
07210060
JURUSAN AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2011
iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Demi Allah,
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
FENOMENA MENINGKATNYA PERKARA PERCERAIAN
DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)
Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau
memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini
disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain,
baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang
diperoleh karenanya, batal demi hukum.
Malang, 18 April 2011
Penulis,
Erna Setiyowati NIM: 07210060
Materai 6000,-
iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Pembimbing penulisan skripi saudari Erna Setiyowati, Nim 07210060, mahasiswa
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan
mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:
FENOMENA MENINGKATNYA PERKARA PERCERAIAN
DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)
Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada
majelis dewan penguji.
Malang, 03 Agustus 2011 Mengetahui, Pembimbing Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Zaenul Mahmudi, M.A Drs. M. Nur Yasin, M.Ag NIP 19730603 199903 1 001 NIP 19691024 199503 1 003
v
DEPARTEMEN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARI’AH
Terakreditasi “A” SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007 JI. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
BUKTI KONSULTASI
Nama : Erna Setiyowati Nim : 07210060 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Dosen Pembimbing : Drs. M. Nur Yasin, M.Ag
Judul Skripsi : Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)
No Hari / Tanggal Materi Konsultasi Paraf 1 Sabtu, 19 Februari 2011 Proposal 2 Senin, 7 Maret 2011 Revisi Proposal 3 Sabtu 26 Maret 2011 Revisi BAB I & II 4 Senin, 28 Maret 2011 Revisi BAB III, IV & V 5 Selasa, 12 April 2011 Revisi Cover, Halaman judul, &
Lembaran-lembaran
6 Kamis, 14 April 2011 ACC BAB I, II, III, IV, V & Lembaran-lembaran
Malang, 18 Mei 2011 Mengetahui a.n. Dekan Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Zaenul Mahmudi, M.A. NIP 19730603 199903 1 001
vi
PENGESAHAN SKRIPSI Dewan Penguji Skripsi saudari Erna Setiyowati, NIM 07210060, Mahasiswa
Jurusan AL-Ahwal AL-Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan tahun 2007 dengan judul:
FENOMENA MENINGKATNYA PERKARA PERCERAIAN
DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)
Telah dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum Islam
(S.H.I.)
Dengan Dewan Penguji: 1. Dr. H. Roibin.,M.HI
NIP. 19681218 199903 1 002
(_______________________________)
(Penguji Utama) 2. Drs. M. Nur Yasin.,M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003
(_______________________________)
(Sekretaris) 3. H. Khoirul Anam.,Lc.,M.H
NIP. 19680715 200003 1 001
(_______________________________)
(Ketua Penguji)
Malang, 03 Agustus 2011
Dekan,
Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag. NIP 19590423 198603 2 003
vii
PERSEMBAHAN
Syukur Alhamdulillahirabbil ‘Aalamiin segal puja dan puji bagi Allah
SWT. atas segala nikmat serta limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga
Skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan
kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.
Dengan terselesaikannya Skripsi ini, penulis persembahkan untuk
kedua orang tua penulis, Ayahanda Tauchid dan Ibunda Woniti yang telah
ikhlas mendo’akan, mengorbankan tenaga, dan fikiran, serta hartanya untuk
mengasuh, mendidik, memberi dukungan, dan nasehat pada penulis demi
kebahagiaan dan kesuksesan penulis.
Penulis persembahkan pula untuk adik tersayang, Lutfi Bisri Ashari
semoga kelak dapat menjadi orang yang berguna didunia dan akhirat, dan
jagan bosan-bosan dalam menuntut ilmu.
Penulis persembahkan pula untuk para ustadz dan ustadzah yang telah
ikhlas mengajarkan ilmunya pada penulis, semoga amal shalih beliau diterima
oleh Allah dan selalu mendapatkan limpahan Rahmat serta Kenikmatan dari-
Nya.
Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk seseorang yang telah
memberikan dukungan, nasihat, dan inspirasi pada penulis, semoga Allah
senantiasa melimpahkan Rahmat dan Kenikmatan untuknya. Semoga apa yang
menjadi harapan dan cita-cita kita senantiasa mendapat ridho dari-Nya.
Tidak lupa penulis persembahkan untuk semua saudara dan sahabat-
sahabat yang telah menemani dan memberikan saran kepada penulis dalam
viii
menyelesaikan study S1 Di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik
Ibrahim Malang. Terima kasih atas segalanya, dan semoga silaturrahmi kita
selalu terjaga.
Penulis persembahkan pula untuk para sahabat PMII Rayon
“Radikal’” Al –Faruq, sahabat-sahabat di PPP. AHAF, serta sahabat-sahabat
Fakultas Syari’ah UIN MMI Malang angkatan 2007 yang tidak mungkin
penulis sebutkan namanya satu persatu. Atas segala bantuan dan dukungannya
penulis ucapkan terima kasih, semoga kalian selalu mendapatkan limpahan
Rahmat dan Kenikmatan dari-Nya. Canda tawa kalian akan menjadi kenangan
terindah bagi penulis.
ix
MOTTO
÷βÎ)uρ óΟçF ø�Åz s−$s)Ï© $ uΚ ÍκÈ]÷�t/ (#θ èWyè ö/$$ sù $Vϑs3ym ô ÏiΒ Ï&Î#÷δ r& $ Vϑs3ym uρ ôÏiΒ !$ yγ Î=÷δ r& βÎ) !#y‰ƒ Ì� ãƒ
$ [s≈n=ô¹Î) È,Ïjùuθ ムª!$# !$yϑåκs]øŠt/ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. $ ¸ϑŠÎ=tã # Z��Î7 yz ∩⊂∈∪
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga
perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa’: 35)
أبغض : صلى اهللا عليه وسلم قال رضى اهللا عنهما أن رسول اهللا عمر عن ابن
)اكم وصححهرواه أبو داود والح(الحال ل إلى اهللا الطال ق
“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza wa Jalla ialah talak.”(HR.
Abu Daud dan Hâkim)
x
KATA PENGANTAR
Bismillahirraahamaanirrahiim,
Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT,
yang selalu memberikan kekuatan, kesabaran, dan kasih sayang-Nya yang tiada
batas. Penulis menyadari sepenuhnya, hanya dengan rahmat, hidayah dan
ma’unah (pertolongan)-Nya semata-mata, skripsi dengan judul “ FENOMENA
MENINGKATNYA PERKARA PERCERAIAN DI KALANGAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)” ini
dapat terselesaikan.
Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi
Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan umatnya, karena
perjuangannya yang telah menegakkan ajaran-ajaran Islam tanpa mengenal lelah,
sehingga umat manusia terbebaskan dari kebodohan.
Penulis haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan rasa terima kasih, khususnya
kepada yang terhormat:
1. Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
xi
3. Drs. M. Nur Yasin, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih
penulis haturkan kepada beliau, karena atas bimbingan dan pengarahan
beliaulah sekripsi ini dapat terselesaikan.
4. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku dosen wali penulis selama menempuh
perkuliahan di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah
memberikan bimbingan, saran, serta arahan selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang yang telah ikhlas memberikan ilmu kepada penulis. Semoga
Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Para Hakim Pengadilan Agama Ngawi yang menjadi informan dalam
penelitian ini. Penulis haturkan ribuan terima kasih kepada beliau semua yang
telah bersedia membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Hanya
Allah SWT-lah yang akan membalas kebaikan beliau semua.
7. Para Pegawai Pengadilan Agama Ngawi yang telah membantu penulis dalam
memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih
atas bantuannya.
8. Para Staf serta Karyawan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan
administrasinya, semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau semua.
9. Untuk Bapak dan Ibuku, yang tidak pernah bosan mendo’akan anak-anaknya
demi keberhasilan anak-anaknya, Semoga amal kebaikan Ayah dan Ibu
mendapat pahala yang sepadan dari Allah SWT.
xii
10. Untuk adik dan saudara-saudaraku, yang turut memberikan dukungan, do’a
dan motivasi pada penulis, semoga kalian senantiasa mendapatkan rahmat dan
kenikmatan dari-Nya.
11. Sahabat-sahabat PMII Komisariat Sunan Ampel UIN-Malang, khususnya
Rayon “Radikal” al-Faruq. Terima kasih atas motivasi dan persaudaraannya
serta pengalaman organisasinya.
12. Sahabat-sahabat PPP. AHAF, khususnya kamar “C”, semoga kelapangan,
kesabaran, dan keikhlasan kalian dan segala amal kalian mendapatkan ridho
dari-Nya.
13. Semua sahabat-sahabatku angkatan 2007, yang selalu mengisi hari-hari
perkuliahan penuh dengan canda-tawa, perdebatan dan pertengkaran, terima
kasih karena kalian telah memberikan warna dalam perjalanaan
perkuliahanku.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun telah
memberikan dukungan motivasi dan telah membangkitkan semangat untuk
segera menyelesaikan skripsi ini, khususnya seseorang yang selalu ada dihati,
motivasi dan dukunganmu sangat berharga buat penulis.
Berkat keterlibatan semua pihak di ataslah skripsi yang penulis kerjakan
dapat terselesaikan. Sehubungan dengan itu izinkan sekali lagi penulis
menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga, semoga apa yang kita
kerjakan bermanfaat dan menjadi bagian dari amal shaleh.
Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan
sangat jauh dari kesempurnaan dan idealitas, oleh karena itu kritik yang bersifat
xiii
membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak. Akhirnya penulis berharap
semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan keilmuan
khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.
Malang, 03 Agustus 2011
Penulis
Erna Setiyowati NIM: 07210060
xiv
DAFTAR ISI
Cover ----------------------------------------------------------------------------------------- i
Halaman Judul ------------------------------------------------------------------------------- ii
Pernyataan Keaslian Skripsi --------------------------------------------------------------- iii
Persetujuan Pembimbing------------------------------------------------------------------- iv
Bukti Konsultasi ---------------------------------------------------------------------------- v
Lembar Pengesahan Skripsi --------------------------------------------------------------- vi
Persembahan -------------------------------------------------------------------------------- vii
Motto ----------------------------------------------------------------------------------------- ix
Kata Pengantar ------------------------------------------------------------------------------ x
Daftar Isi ------------------------------------------------------------------------------------- xiv
Daftar Transliterasi ------------------------------------------------------------------------- xvi
Abstrak --------------------------------------------------------------------------------------- xix
BAB I PENDAHULUAN ------------------------------------------------------------- 1
A. Latar Belakang Masalah ------------------------------------------------- 1
B. Batasan Masalah ---------------------------------------------------------- 5
C. Rumusan Masalah -------------------------------------------------------- 6
D. Tujuan Penelitian --------------------------------------------------------- 6
E. Manfaat Penelitian -------------------------------------------------------- 7
F. Definisi Operasional ----------------------------------------------------- 7
G. Sistematika Pembahasan ------------------------------------------------- 8
BAB II KAJIAN PUSTAKA --------------------------------------------------------- 11
A. Penelitian Terdahulu ----------------------------------------------------- 11
B. Kajian Teori --------------------------------------------------------------- 20
1. Perceraian --------------------------------------------------------------- 20
a. Definisi perceraian ------------------------------------------------- 20
b. Dalil-dalil perceraian --------------------------------------------- 24
c. Sebab-sebab perceraian ------------------------------------------- 26
d. Asaz-asaz atau prinsip-prinsip pernikahan -------------------- 29
2. Pegawai Negeri Sipil -------------------------------------------------- 31
xv
a. Definisi Pegawai Negeri Sipil ------------------------------------ 31
b. Perceraian Pegawai Negeri Sipil--------------------------------- 33
c. Akibat perceraian Pegawai Negeri Sipil ------------------------ 36
d. Tugas-tugas hakim ------------------------------------------------ 37
BAB III METODE PENELITIAN ---------------------------------------------------- 40
A. Jenis Penelitian ----------------------------------------------------------- 40
B. Pendekatan Penelitian --------------------------------------------------- 41
C. Lokasi Penelitian ---------------------------------------------------------- 43
D. Sumber Data -------------------------------------------------------------- 43
E. Metode Pengumpulan Data --------------------------------------------- 45
F. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data ------------------------- 46
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data ---------------------------------- 48
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA -------------------------------------- 51
A. Paparan Data--------------------------------------------------------------- 51
1. Deskripsi lokasi penelitian ----------------------------------------- 51
2. Faktor yang melatarbelakangi banyaknya perkara perceraian
PNS di Pengadilan Agama Ngawi -------------------------------- 58
3. Pandangan hakim Pengadilan Agama Ngawi terhadap
fenomena perceraian Pegawai Negeri Sipil ---------------------- 65
B. Analisis Data -------------------------------------------------------------- 79
1. Faktor yang melatarbelakangi perceraian di kalangan Pegawai
Negeri Sipil di Pengadilan Agama Ngawi ----------------------- 79
2. Pandangan hakim Pengadilan Agama Ngawi terhadap
perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Ngawi 87
BAB IV PENUTUP --------------------------------------------------------------------- 97
A. Kesimpulan ---------------------------------------------------------------- 97
B. Saran ------------------------------------------------------------------------ 99
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP
xvi
DAFTAR TRANSLITERASI
Dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis yang
berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang
dipergunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :
A. Konsonan
dl = ض tidak dilambangkan = ا th = ط b = ب dh = ظ t = ت
(koma menghadap keatas) ‘ = ع ts = ث gh = غ j = ج f = ف h = ح q = ق kh = خ k = ك d = د l = ل dz = ذ m = م r = ر n = ن z = ز w = و s = س h = ئ sy = ش y = ي sh = ص
Hamzah ( ء ) yang serimg dilambangkan dengan alif, apabila terletak
diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,
namun apabila terletak ditengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda
koma diatas ( ’ ), berbalik dengan koma ( ‘ ), untuk penganti lambang “ ع ”.
xvii
B. Vokal, panjang dan diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin Vokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan
panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut ;
Vokal (a) panjang = â misalnya ل� menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î misalnya !" menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna
Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”,
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan
“aw” dan “ay”. Misalnya:
Diftong (aw) = misalnya ل# menjadi qawlun
Diftong (ay) = misalnya $"% menjadi qawlun
C. Ta’marbuthah ( ة )
Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah
kalimat, akan tetapi apabila Ta’marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya &'+& +*()ر�ا+$' menjadi
al-Risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya ,-
.menjadi fi rahmatillâh ر/(& ا.
xviii
D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah
Kata sandang berupa “al” (ل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya Al-Imâm al-
Bukhâriy.
E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan system Transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah
terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan system translitersi
ini. Contoh: Abdurrahman Wahid, Salat, Nikah.
xix
ABSTRAK Erna Setiyowati, 2011, Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian Di
Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi). Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Kata kunci: Fenomena, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil.
Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Pernikahan dan perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara, abdi masyarakat serta teladan bagi masyarakat, sebisa mungkin untuk tidak melakukan perceraian. Perceraian dalam Islam adalah sebuah tindakan hukum yang dibolehkan, meski demikian perceraian hanya boleh dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang dapat dibuktikan dan kondisi rumah tangga dalam kondisi yang tidak mungkin untuk dipersatukan lagi.
Fenomena perceraian Pegawai Negeri Sipil yang ada di Pengadilan Agama Ngawi yang semakin mengalami peningkatan, mulai menarik untuk dilakukan penelitian. Ada beberapa pertanyaan dari fenomena tersebut, diantaranya adalah apa yang melatarbelakangi perceraian Pegawai Negeri Sipil meningkat? Dan bagaimana pandangan para hakim Pengadilan Agama Ngawi terhadap fenomena perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama Ngawi?
Jenis penelitian ini adalah Sosiologi Hukum dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini menggambarkan serta menguraikan data-data yang diperoleh di lapangan, dengan metode wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dilakukan proses editing, di seleksi dan dianalisis. Di samping itu juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat apa yang telah diperoleh di lapangan. Sehingga dengan melalui proses semacam itu dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban atas fenomena meningkatnya perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Ngawi. Dari permasalahan yang ada muncul beberapa jawaban yang menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi meningkatnya perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Ngawi adalah karena tidak adanya cinta dalam pernikahan atau pernikahannya karena paksaan, perselingkuhan, perzinaan, suami tidak dapat memenuhi nafkah batin (lemah syahwat), salah satu pihak sakit dan tidak sanggup merawat, KDRT, tidak adanya kejujuran dan keterbukaan dari salah satu pihak, suami meninggalkan istri dan tidak memberi nafkah, ekonomi kurang tercukupi, komunikasi jarak jauh, dan cemburu. Pandangan hakim Pengadilan Agama Ngawi terhadap fenomena tersebut ialah merupakan sebuah kewajaran seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang menjadi Pegawai Negeri Sipil. Namun sebisa mungkin seorang Pegawai Negeri Sipil tidak melakukan perceraian karena hal tersebut dapat mengurangi citra seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai teladan bagi masyarakat.
xx
� ا�����
;, ، ارCD1 :�ه$ة ;@?+& ا+<=ق -, أو'> ;#:9 /8#٢٠١١أر3� '2"� وا1,،
R MJO�MNO .( ،,N; ا+8J; ,- &"KL(& ا+F3 &"H$I�وي( ;)3,
S+�; �T+#; &N;�FO ،&NU$I+آ*"& ا ،&"WXI+ال ا#/Yا &ZN[ ,-
.ا+O &";#8J(�`3_ إO$اه"[ ا\'= ;"&
:�ه$ة، b=ق، ;#:9 /8#;, ;)3,: اه[ ا+8*(&
C)2F)+ا (ZHد، و=Z+ا (ZH ،&+وه[ أ'#ة . إن ;#:9 /8#;, ;)3, أ+& ا+)و
cO ل#ND)+د ا=Z+3#ن ا�إ+, ،&H�>+وا ،!)N+ق، وا=%Yا ,- C)2F)*+ &T@/ .
PP No. 45#ن ا+Z=د83�e/[ وfTU ]e =b[ -, �3. و-"e� H d"Z>1*, /"�ة اY'$ة
Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 ح�8T+وا+<=ق +*(#:9 -, إذن ا
gZTU, +*(#:9 ا+8J#;, ا+()3, أن `LU);#ا ا+<=ق ZH ]e3Y) . ا+8J#;, ا+()3,
وإ)3� FU#ز ا+<=ق إذا آ�ن. -"c ا+<=ق -, ا\'=م -<#ة �3#3"& ا+(F#ز. ا+Z=د
N)اk; &"1! آ#ن ا+jوU` i"R(i8 أن #2U /) eT"O(� وh"$ اZ'Y�ب ا+H$I"& أو ا+
S+ذ.
;#:8J; ,- ,3(; ,;#8/ 9(& ا+H$I"& ارCD1 :�ه$ة ;@?+& ا+<=ق
MJZ+ا !)NU M/�Z+ا !)JU وى�F3 .�eT; !m�@; ه$ة�: S*1 iHب : و�Z'Yا �;
iH &"H$I+8(& اJ; ة�K ن ا+<=ق؟ وآ"9 ا+$أي#*)NU ,3(; ,;#8/ 9:#;
<=ق ;#:e2)8J; ,- ,3(; ,;#8/ 9[؟:�ه$ة ا+
,Dpو ,H#3 qU$L2O ,3#3�L+ع ا�2(Rإ ]*N+ا MJZ+ا اrه sTRا . وrه ,-
$ZNU MJZ+ا &L"[و &[(J; dU$>O ا+(")ان i; r%?U ىr+ال ا#/Yا SDUو . !)NU ][
!"*J18"! وI1 S+ذ (NOو &"*)N+ا MJO . CRب +($ا�ا+28 MJZ+ا�O (KgU q3�FO
&p=% !WJU �; ى#L)+ه$ة ا+<=ق ;#:9 /8#;, ا�: CD1ار ,*H اب#F+
.;)8J; ,- ,3(& ا+F3 &"H$I�وى
xxi
وiH ا+(@?+& ا+(rآ#رة، F3[ اU#RY& ا+=1, 1)ل H*, أن اZ'Y�ب -, ارD1�ع
�eT; وى�F3 &"H$I+8(& اJ; ,- ,3(; ,;#8/ 9:#; ا+<=ق &+?@; : i"O q/`
i"/�8T)+ا "TN+، وا�3j+وا ،tUj+وا ،$"ZF)+ح ا�أو 83 i"Rوj+ا i"O وا+($ض ،i
و`C">2@U أن vT2NU، وا+I)ة -, ا+u"Z، و` أ;i"O &T ا+jوi"R، وا+jوج 2U$ك
زوc2R، و`dDTU ا+jوج زوc2R، وNw"9 -, ا\ W2�د، و;#اp=ت -, ا+(@�-&
وا+$أى K�ة ;8J(& ا+F3 &"H$I�وى S*1 ,*H :�ه$ة H�دة ;Uj2O C") . وh"$ة
+R #;,3(; ,;#8/ 9: . 9:#)*+ ,gZTU i8(*& ا+(C)2F ا+WU iUr"$ون
&T@/ أ'#ة ]e3Y ,3()+8#;, اJ+ا.
xxii
ABSTRACT Erna Setiyowati, 2011, The Phenomenon of The Increase of The Divorce Case
Among The Civil Public Servant (Case Study in Religion Court of Ngawi). Thesis for Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Departement, Faculty of Shariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Keyword: Phenomenon, Divorce, Civil Public Servant The Civil Public Servant as the state apparatus element, state servant and society servant ought to become a good model for all people or society in their behavior, adherence, and action to the law and regulation that are going into effect, including in carrying out the family life. Marriage and divorce for a Civil Public Servant had been arranged in PP No. 45, 1990 jo PP No. 10, 1983 About the permit of marriage and divorce for Civil Public Servant. The Civil Public Servant as the state apparatus element, state servant and society servant and as a good model for the people, must not do the divorce as they can. The divorce in Islam is the law action that is allowed, but the divorce can be done only if there are many reasons that can be proved and the bad condition in family. That can not be firmed up again. The phenomenon of Civil Public Servant divorce in religion department of Ngawi always increases, so it is interesting to be researched. There are many questions from that phenomenon, they are: Are the reasons of Civil Public Servant rising divorce? How does religion court judges of Ngawi see the phenomenon of civil divorce in religion court of Ngawi? The type of this study is sociology of law from a qualitative descriptive approach. This study illustrates and describes the data that are found in the field with the interviews and documentation method. And then by conducting edited selected and analysed process. And also supported by some references to force the data found in the field, so by conducting all the processes mentioned we can get conclutions as the answers or responses to the phenomenon of the increase of Civil Public Servant divorce in religions court of Ngawi. Based on the problems, there have been some responses indicate that the increasing of divorce in the religion court of Ngawi occurs due to the lack of love in a marriage or marriage, infidelity, adultery, the husband could not meet the lively mind (impotance), one the one hand, and unable to care for, domestic violence, lack of honesty and openness in one way or the other, the husband left his wife and economic less enough, long distance and jealous. Kind of religious judges court Ngawi phenomenon of justice in accordance with the increase in the number of people who have become civil servants. But as much as possible from the civil servants do not divorce, because this can degrade the image of the Civil Public Servant as a role model for society.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Fenomena perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tampak
semakin marak, termasuk perceraian di kalangan PNS yang terjadi di Pengadilan
Agama (PA) Ngawi. Para PNS tersebut yang pada dasarnya memiliki kode etik
kepegawaian, pada faktanya tidak sedikit yang melakukan perceraian.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Panitera Muda Hukum
PA Ngawi yaitu, Drs. Agus Singgih menjelaskan, bahwa pada tahun 2008, untuk
kasus perceraian PNS ada 23 kasus. Sedang Tahun 2009 naik menjadi 35 kasus
2
perceraian PNS.1 Sementara untuk tahun 2010 ada 53 kasus PNS yang melakukan
perceraian.2
Dalam koran Jawa Pos 10 Januari 2011 halaman 12 disebutkan
bahwasannya keretakan rumah tangga (broken home) di kalangan PNS yang
menjalar ke ranah perceraian cukup tinggi. Dalam kurun setahun saja yaitu tahun
2010, tercatat 53 perkara yang harus ditangani PA Ngawi. Naik lebih dari 30 %
dari pada tahun sebelumnya, yang hanya 38 kasus. Dalam perkara perceraian yang
ditangani PA Ngawi, kasus cerai talak yang paling dominan. Cerai dari pihak laki-
laki ada 31 perkara. Sisanya yang berjumlah 22 perkara, diajukan oleh kaum
wanita atau yang lebih dikenal dengan cerai gugat.3
Fenomena lain yang muncul adalah banyaknya faktor yang melatar
belakangi terjadinya perceraian di kalangan PNS di PA Ngawi. Bisa jadi faktor
yang mempengaruhi terjadinya perceraian di kalangan PNS muncul karena faktor
ekonomi, kurangnya komunikasi, etika atau karena faktor lainnya.
Bagi PNS sendiri, ada ketentuan khusus yang diatur dalam UU No. 8
Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999, PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45
Tahun 1990, Surat Edaran Kepala BAKN No. 08/SE/1983, Surat Edaran Kepala
BAKN No. 48/SE/1990. Bagi PNS yang akan melakukan perceraian, harus sesuai
dengan ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan, dan terlebih dahulu
harus mendapatkan izin dari pejabat. Karena dalam hal ini PNS adalah unsur
aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan
1 Admin. Gila…PNS Ngawi Banyak Yang Cerai. http://www.sinarngawi.com/ Diakses Pada hari Jumat, 14 Januari 2011 2 Agus Singgih. Wawancara. (Ngawi, 7 Februari 2011) 3 Jumlah Perceraian PNS Tinggi. Jawa Pos. Senin 10 Januari 2011 hal: 12
3
yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan
kehidupan berkeluarga.
PNS dan pejabat yang tidak menaati atau melanggar ketentuan mengenai
pernikahan dan perceraian yang diberlakukan secara khusus bagi PNS, bisa jadi
akan merusak citranya sebagai PNS.
Kasus perceraian bukanlah hal yang asing lagi di Indonesia, khususnya di
Ngawi. Dan tentunya banyak faktor yang melatar belakangi permasalahan
tersebut. Jika demikian, ikatan kepercayaan antara suami istri sangatlah
diperlukan dalam sebuah rumah tangga. Allah swt menyebutkan perjanjian untuk
membangun rumah tangga sebagai perjanjian yang sangat kuat dan kokoh yaitu
“Mîtsâqân Ghalîdhân.” Allah swt menyebutkan kalimat “Mîtsâqân Ghalîdhân.”
dalam QS. An-Nisa’: 21 disebutkan:
y# ø‹x.uρ …çµ tΡρä‹è{ù' s? ô‰s%uρ 4 |Óøùr& öΝà6àÒ ÷èt/ 4’ n<Î) <Ù÷èt/ šχ õ‹yzr& uρ Νà6ΖÏΒ $ ¸)≈sV‹ ÏiΒ
$ Zà‹Î=xî ∩⊄⊇∪
Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.4
Dalam Islam, penikahan diartikan sebagai suatu aqad atau perjanjian
yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan
4Departemen Agama RI. Al-Qur’an Dan Terjemahahannya. (Semarang: CV. ASY-SYIFA’, 1984, ). hal:105
4
badan antara kedua belah pihak dengan sukarela.5 Pernikahan itu sendiri
merupakan sarana untuk menyambung generasi atau menjaga keturunan.
Langgengnya kehidupan pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat
diinginkan oleh Islam. Akad nikah bertujuan untuk selamanya dan seterusnya
hingga meninggal dunia agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah
tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang, dan dapat
memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik.
Jika ikatan antara suami dan istri sedemikian itu kuatnya, tidak
sepatutnya dirusak dan disepelekan. Setiap usaha yang dilakukan untuk
menyepelekan hubungan pernikahan dan mengabaikannya sangat dibenci oleh
Islam karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami
istri. Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda:
أبغض: اهللا عليه وسلم قال صل اهللا أن رسولاهللا عنهما رضىعمر عن ابن
)رواه أبو داود والحاكم وصححه(إلى اهللا الطال ق الحالل
“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza wa Jalla ialah talak.”6 Fenomena perceraian di kalangan PNS yang ada di Pengadilan Agama
Ngawi, mengingatkan bahwa semua orang perlu hati-hati dalam melangsungkan
pernikahan. Karena sebuah rumah tangga bagaikan sebuah bangunan yang kokoh,
dinding, genteng, kusen, dan pintu berfungsi sebagaimana mestinya.
Jika pintu digunakan sebagai genteng maka rumah akan bocor, atau salah
fungsi yang lain maka rumah akan runtuh. Begitu juga rumah tangga, suami, istri
5 La Jamaa, Hadidjah, Hukum Islam Dan UU Anti KDRT (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), hal:103. 6 HR. Abu Dawud dan Hakim. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),
hal:135.
5
dan anak harus tahu fungsi masing-masing, jika tidak maka bisa berantakan rumah
tangga tersebut.
Berdasarkan realitas sosial yang terjadi sebagaimana telah disebutkan di
atas serta permasalahan-permasalahan yang ada, penulis merasa tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul ” Fenomena Meningkatnya Perkara
Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan
Agama Ngawi).”
B. Batasan Masalah
Permasalahan yang telah disebutkan dalam latar belakang masalah di atas,
dirasa terlalu luas untuk dibahas secara keseluruhan. Agar permasalahan tetap
fokus dan tidak meluas, diperlukan batasan masalah terhadap penelitian.
Sehingga, tujuan dari penelitian bisa dicapai dan bisa lebih maksimal. Adapun
penelitian yang dilakukan ialah penelitian terkait dengan Fenomena
Meningkatnya Perkara Perceraian Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus
Di Pengadilan Agama Ngawi), yang dalam penelitian ini, penulis memfokuskan
pada dua hal pokok permasalahan yang diteliti.
Pertama, berkaitan dengan mengapa perkara perceraian di kalangan
Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Ngawi mulai tahun 2008 sampai
tahun 2011 semakin mengalami peningkatan. Dalam hal ini peneliti akan
memfokuskan pada perkara perceraian PNS yang telah diputus mulai tahun 2008
sampai dengan tahun 2011.
6
Kedua bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Ngawi terhadap
fenomena meningkatnya perkara perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil
mulai tahun 2008 sampai tahun 2011.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas,
perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini
dimaksudkan untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Adapun rumusan
masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mengapa perkara perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di
Pengadilan Agama (PA) Ngawi mulai tahun 2008 sampai tahun 2011
semakin mengalami peningkatan?
2. Bagaimanakah pandangan hakim Pengadilan Agama (PA) Ngawi secara
personal dan secara kolektif sebagai anggota majelis hakim terhadap
fenomena meningkatnya perkara perceraian di kalangan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) mulai tahun 2008 sampai tahun 2011?
D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui penyebab yang melatar belakangi perkara perceraian di
kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Pengadilan Agama (PA) Ngawi
mulai tahun 2008 sampai tahun 2011 yang semakin mengalami
peningkatan.
2. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama (PA) Ngawi
secara personal dan secara kolektif sebagai anggota majelis hakim
7
terhadap fenomena meningkatnya perkara perceraian di kalangan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) mulai tahun 2008 sampai tahun 2011.
E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:
1. Secara teoritis
a. Memberikan wawasan atau pengetahuan tentang bagaimanakah
perceraian PNS, faktor yang banyak mempengaruhi terjadinya perceraian
PNS, dan pandangan para hakim terhadap perceraian PNS.
b. Memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep atau teori-
teori yang berkaitan dengan perceraian bagi PNS.
2. Secara praktis
a. Memberikan khazanah keilmuan bagi setiap PNS agar lebih hati-hati
dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan tujuan untuk
menghindari terjadinya perceraian.
b. Memberikan khazanah keilmuan bagi peneliti sendiri.
F. Definisi Operasional
Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, diperlukan
definisi operasional. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional adalah
penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian.
8
1. Fenomena: Penampakan realitas dalam kesadaran manusia; suatu fakta dan
gejala-gejala, peristiwa-peristiwa adat serta bentuk keadaan yang dapat
diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah; gejala.7
2. Perceraian: Dalam bahasa arab disebut dengan thalaq8 yang berasal dari
bahasa arab ithlâq, yang berarti “melepaskan” atau meninggalkan”. Dalam
istilah fiqh berarti pelepasan ikatan pernikahan, yakni perceraian antara suami
istri.9 Perceraian dalam penelitian ini adalah perceraian yang dilakukan oleh
suami istri yang sebelumnya telah memiliki ikatan pernikahan yang sah.
3. Pegawai Negeri Sipil: unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat
yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku,
tidakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.10
G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri atas
beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau
penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam
pembahasannya terdiri atas:
7 Pius A Partanto,. Dan M. Dahlan Al-Barry. Kamus Ilmiah Populer. (Surabaya: Arkola, 1994). Hal: 175 8 Kata Thalaq (Perceraian) berkaitan dengan ikatan pernikahan yang disebut dengan Mitsaqan Ghalidha. Lafat ini disebutkan dalam QS. Al-Nisa’ ayat 21. Oleh karena itu perceraian sangat dibenci dalam agama. Di dalam Al-Qur’an kata Thalaq disebutkan sebanyak dua belas kali, yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 227, 229, 230, 231, 232, 236, 237, QS. An-Nisa’ ayat 130, QS. Al-Ahzab ayat 28. 29, 49, QS. At-Thalaq ayat 1 dan 2. 9 Muhammad Bagir Al-Habsyi. Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama. (Bandung: Karisma, 2008). Hal: 181 10
Seri Hukum Dan Perundangan Hukum PerkawinanIndonesia: UU RI No. 1 Tahun 1974 Dilengkapi PP RI No. 9 Tahun 1975, Inpres No. 1 Tahun 1991, Kepmen No. 154 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, PP RI No. 10 Tahun 1983, Kepmen No. Kep/01/1/1980/UU RI No. 12 Tahun 2006. (Tangerang Selatan: SL Media, Tn.th). hal: 164
9
BAB I : PENDAHULUAN
Memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang dilakukan.
Pada bab ini, memuat tentang latar belakang masalah, batasan masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi
operasional, dan sistematika pembahasan. Penulis memberikan
keterangan dan penjelasan mengenai latar belakang mengapa masalah
tersebut harus diangkat dan diteliti, sehingga nampak jelas apa yang
diteliti dan pentingnya pelaksanaan penelitian.
BAB II : KAJIAN PUSTAKA
Merupakan kumpulan kajian teori yang dijadikan sebagai alat analisis
dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Bab ini, terdiri
ataspenelitian terdahulu dan kajian teori tentang perceraian yang meliputi
definisi perceraian, dalil-dalil perceraian, sebab-sebab perceraian, azas-
azas atau prinsip-prinsip pernikahan. Dan Pegawai Negeri Sipil yang
meliputi definisi Pegawai Negeri Sipil, perceraian Pegawai Negeri Sipil,
akibat perceraian Pegawai Negeri Sipil, tugas-tugas hakim. Kajian
pustaka diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan
kekurangan teori tersebut terhadap apa yang terjadi di lapangan atau
dalam prakteknya. Dan sebagai pijakan penulis untuk mengelola dan
menganalisa data yang didapatkan dilapangan.
BAB III : METODE PENELITIAN
Dalam bab ini berisi metode penelitian. Untuk mencapai hasil yang
sempurna, penulis menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam
10
penelitian ini. Metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan
penelitian, lokasi penelitian, sumbe data, metode pengumpulan data,
metode pengolahan dan teknik analisa data, dan teknik pengecekan
keabsahan data.
BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA
Bab ini merupakan uraian tentang paparan data yang diperoleh dari
lapangan dan analisa data dari penelitian dengan menggunakan alat
analisis atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu
penjelasan atau uaraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha
untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan-pertanyaan
yang ada dalam rumusan masalah.
BAB V : PENUTUP
Bab V adalah sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari
sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri atas kesimpulan dan saran.
Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal
ini penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang
tercantum dalam bab IV. Sedangkan saran merupakan harapan penulis
kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar
penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi
yang maksimal.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
11
`
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu digunakan sebagai perputaran ranah keilmuan. Agar
dapat menguatkan penelitian, dan memudahkan pembaca melihat dan
membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan peneliti
yang lain dalam melakukan pembahasan masalah yang sama. Selain itu penelitian
terdahulu digunakan untuk melihat orisinalitas (keaslian) penelitian.
Dalam hal ini ada beberapa penelitian terdahulu yang membedakan antara
penelitian ini dengan penelitian yang lain.
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hadi Wijaya, Mahasiswa
Fakultas Syari’ah Program Studi Peradilan Agama STAIN Malang tahun 2001
12
dengan judul ”Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 10 Tahun 1983 jo
PP No. 45 Tahun 1990 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang No.
Perkara 581/Pdt.G/2000/PA. Mlg).”
Penelitian ini dilakukan untuk megetahui bagaimana prosedur perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil, keputusan hakim meneruskan persidangan meskipun
tanpa adanya surat izin dan surat keterangan dari pejabat, bagaimana hak asuh
anak dari PNS pasca perceraian dan bagaimanakah sanksi yang dijatuhkan
terhadap pelanggarannya terhadap PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun
1990. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah hak asuh anak dari PNS yang
melakukan perceraian tersebut tetap mendapatkan perlindungan dari negara.
Penggugat tidak mendapatkan sanksi meskipun melakukan perceraian tanpa
adanya surat izin. Sedangkan tergugat mendapatkan sanksi sebagaimana yang
ditentukan dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 yaitu
penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun.
Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda, mahasiswa
Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah UIN Malang tahun 2005
dengan judul ”Penyertaan Izin Pejabat Pada Perkara Perceraian Pegawai Negeri
Sipil Ditinjau Dari Hukum Acara Peradilan Agama (Studi Perkara Nomor:
806/Pdt.G/2004/PA.Mlg).”
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kedudukan hukum izin pejabat
dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Dalam hal ini hakim meneruskan
jalannya persidangan bagi perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin
pejabat, semata-mata karena kewajiban hukum, karena perkara sudah masuk maka
13
harus diperiksa, diadili dan diputus. Surat izin pejabat tidak mempengaruhi proses
beracara di Pengadilan Agama karena surat izin pejabat merupakan kewajiban
administratif bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, bukan kewajiban
yuridis.
Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Septi Arif Rodyah, mahasiswa
Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah UIN Malang tahun 2005
dengan judul ”Putusan Hakim dalam Memutus Perceraian Pegawai Negeri Sipil
Yang Tanpa Izin Dari Atasan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan Hukum Islam (Studi
Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang).”
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur
pelaksanaan PNS, apa yang menjadi pertimbangan hukum seorang hakim dalam
memutus perkara perceraian PNS yang tanpa ada izin dari pejabat, dan bagaimana
putusan hakim tersebut ditinjau dari PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun
1990 dan hukum islam. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mendeskripsikan pelaksanaan perceraian PNS, mendeskripsikan dasar hukum
yang dipakai hakim dalam memutus perkara, mendeskripsikan putusan hakim
ditinjau dari PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 dan hukum islam.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan meteode deskriptif analitis, yang
pada akhirnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Septi Arif Rodyah, yaitu
bahwa Lembaga Pengadilan Agama adalah lemaga independen, dan putusan yang
diputuskan oleh hakim adalah putusan yang bebas tidak terikat dengan hal
apapun, termasuk lembaga yang membawahi seorang PNS itu sendiri. Dan jika
14
dipandang dari Saddudz Dzari’ah, maka Pasal 3 ayat 1 PP No. 10 Tahun 1983
ialah tidak bertentangan dengan hukum islam.
Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh M. Najib Rif’an, mahasiswa
Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah UIN Malang tahun 2005
dengan judul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983
Jo. PP No. 45 Tahun 1990 (Analisis Tentang Pembagian Gaji Pegawai Negeri
Sipil, Kepada Bekas Istri).”
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pembagian gaji
Pegawai Negeri Sipil kepada bekas istrinya. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian literatur atau penelitian kepustakaan. Jenis data dari penelitian
ini adalah berupa data kualitatif. Dan yang menjadi sumber data dalam penelitian
ini adalah:
1) Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang
pembagian gaji kepada bekas istri
2) Sumber hukum Islam berupa Al-Qur’an dan Hadits, kitab-kitab fiqih,
kitab-kitab fatwa ulama’ khususnya dalam masalah nafkah
Sedangkan tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan membaca,
kemudian mencatat hal-hal yang akan dijadikan data berdasarkan kerangka teoritis
yang telah dibuat. Dan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif
verifikatif, yaitu dengan mendeskripsikan rumusan Pasal 8 pp No. 10 Tahun 1983
Jo. PP No. 45 Tahun 1990 kemudian memverifikasikan dengan tinjauan hukum
Islam menurut empat imam, yaitu Imam Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hanbali.
15
Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seorang suami
berkewajiban untuk memberi biaya penghidupan kepada bekas istrinya dalam hal-
hal tertentu menurut yang ma’ruf (yang baik). Terkait dengan jumlah nafkah yang
berhak diterima oleh istri tidak ada ketetapan pasti dari Allah dan Rasul-Nya,
melainkan sesuai dengan tingkat kemampuan suami. Menurut Imam Syafi’i dalam
menentukan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, melainkan
berdasarkan syara’. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan
Imam Hanbali. Besarnya jumlah tidak ditentukan dalam syara’, melainkan
ditentukan berdasarkan keadaan masing-masing suami istri. Dan apabila masa
pemberian nafkah sudah lewat atau sudah habis masa iddahnya, para fuqaha’
sepakat bahwa nafkah tidak lagi menjadi tanggng jawab bekas suami.
Dari keempat penelitian di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya
dengan penelitian yang peneliti lakukan. Di antara persamaannya adalah sama-
sama membahas tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan letak
perbedaanya adalah dalam hal fokus kajian dan obyek penelitiannya.
16
Tabel 1
Penelitian Terdahulu
No Nama Peneliti Judul Penelitian Obyek Formal Obyek Material
1. Hadi Wijaya,
Fakultas
Syari’ah
Program Studi
Peradilan
Agama STAIN
Malang tahun
2001
Perceraian Pegawai
Negeri Sipil Menurut PP
No. 10 Tahun 1983 jo PP
No. 45 Tahun 1990 (Studi
Kasus Di Pengadilan
Agama Kota Malang No.
Perkara
581/Pdt.G/2000/PA. Mlg)
Penelitian dilakukan untuk megetahui:
1. Bagaimana prosedur perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil
2. Bagaimana keputusan hakim dalam
meneruskan persidangan meskipun
tanpa adanya surat izin dan surat
keterangan dari pejabat
3. Bagaimana hak asuh anak dari PNS
pasca perceraian
4. Bagaimana sanksi yang dijatuhkan
terhadap pelanggarannya terhadap PP
No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45
Tahun 1990
1) Prosedur perceraian PNS di PA Kota
Malng tidak terdapat penyimpangan. Dan
selain harus mematuhi UU No. 1 Tahun
1974, juga harus mematuhi aturan yang
terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1983
Jo PP No. 45 Tahun 1990.
2) Tindakan hakim dalam meneruskan
persidangan tanpa adanya surat izin
atau surat keterangan dari pejabat
yang berwenang, bukan merupakan
penyimpangan terhadap hukum.
Karena institusi kehakiman bersifat
independent, dan tidak dipengaruhi
oleh institusi manapun.
3) Pemeliharaan anak PNS setelah terjadi
17
perceraian yang diserahkan kepada
penggugat, sesuai dengan KHI Pasal
105 (bagian a dan b). Dan hak asuh
anak PNS pasca perceraian tetap
dilindungi Negara.
4) Terkait dengan sanksi, terjadi
penyimpangan hukum terhadap PP No.
30 Tahun 1980, yang dalam hal ini
penggugat tidak menerima sanksi
sedangkan tergugat mendapatkan sanksi
berupa penurunan jabatan satu tigkat
lebih rendah selama satu tahun.
2. Miftahul Huda,
Fakultas
Syari’ah Jurusan
Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah
UIN Malang
tahun 2005
Penyertaan Izin Pejabat
Pada Perkara Perceraian
Pegawai Negeri Sipil
Ditinjau Dari Hukum
Acara Peradilan Agama
(Studi Perkara Nomor:
806/Pdt.G/2004/PA.Mlg)
Penelitian ini dilakukan untuk :
1. Menganalisis kedudukan hukum izin
pejabat dalam proses beracara di
Pengadilan Agama.
Hakim meneruskan jalannya persidangan
bagi perkara perceraian Pegawai Negeri
Sipil tanpa izin pejabat, semata-mata karena
kewajiban hukum, karena perkara sudah
masuk maka harus diperiksa, diadili dan
diputus. Surat izin pejabat tidak
mempengaruhi proses beracara di
Pengadilan Agama karena surat izin pejabat
18
merupakan kewajiban administratif bagi
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,
bukan kewajiban yuridis.
3. Septi Arif
Rodyah,
Fakultas
Syari’ah Jurusan
Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah
UIN Malang
tahun 2005
Putusan Hakim dalam
Memutus Perceraian
Pegawai Negeri Sipil
Yang Tanpa Izin Dari
Atasan Ditinjau Dari
Peraturan Pemerintah No.
10 Tahun 1983 Jo.
Peraturan Pemerintah No.
45 Tahun 1990 dan
Hukum Islam (Studi
Kasus di Pengadilan
Agama Kota Malang)
Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui:
1. Bagaimana prosedur pelaksanaan PNS
2. Apa yang menjadi pertimbangan
hukum seorang hakim dalam memutus
perkara perceraian PNS yang tanpa ada
izin dari pejabat
3. Bagaimana putusan hakim tersebut
ditinjau dari PP No. 10 Tahun 1983 Jo.
PP No. 45 Tahun 1990 dan hukum
islam
Lembaga Pengadilan Agama adalah lemaga
independen, dan putusan yang diputuskan
oleh hakim adalah putusan yang bebas tidak
terikat dengan hal apapun, termasuk
lembaga yang membawahi seorang PNS itu
sendiri. Dan jika dipandang dari Saddudz
Dzari’ah, maka Pasal 3 ayat 1 PP No. 10
Tahun 1983 ialah tidak bertentangan
dengan hukum islam.
4. M. Najib Rif’an,
Fakultas
Syari’ah Jurusan
Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah
Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Pasal 8 pp No.
10 Tahun 1983 Jo. PP No.
45 Tahun 1990 (Analisis
Tentang Pembagian Gaji
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
bagaimana pembagian gaji Pegawai
Negeri Sipil kepada bekas istrinya
seorang suami berkewajiban untuk
memberi biaya penghidupan kepada bekas
istrinya dalam hal-hal tertentu menurut
yang ma’ruf (yang baik). Terkait dengan
jumlah nafkah yang berhak diterima oleh
19
UIN Malang
tahun 2005
Pegawai Negeri Sipil,
Kepada Bekas Istri)
istri tidak ada ketetapan pasti dari Allah dan
Rasul-Nya, melainkan sesuai dengan
tingkat kemampuan suami. Menurut Imam
Syafi’i dalam menentukan jumlah nafkah
bukan diukur dengan jumlah kebutuhan,
melainkan berdasarkan syara’. Sedangkan
menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah
dan Imam Hanbali. Besarnya jumlah tidak
ditentukan dalam syara’, melainkan
ditentukan berdasarkan keadaan masing-
masing suami istri. Dan apabila masa
pemberian nafkah sudah lewat atau sudah
habis masa iddahnya, para fuqaha’ sepakat
bahwa nafkah tidak lagi menjadi tanggng
jawab bekas suami.
20
B. Kajian Teori
1. Perceraian
a. Definisi Perceraian
Perceraian dalam Islam, disebut dengan talak yang berasal dari kata ithlâq
yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah agama,
talak diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan
pernikahan.11
Menurut istilah, seperti halnya yang diungkapkan oleh Al-Jaziri, talak
adalah melepaskan ikatan atau bisa juga disebut sebagai pelepasan ikatan dengan
menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.12
Dalam kitab Kifâyatul Al-Akhyâr istilah talak diartikan sebagai sebuah
nama untuk melepaskan ikatan pernikahan. Talak adalah lafadz jahiliyah yang
setelah Islam datang, ditetapkan sebagai kata yang digunakan untuk melepaskan
ikatan pernikahan.13
Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak
dijelaskan secara rinci terkait dengan pengertian talak. Karena Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya diberlakukan pada masyarakat
Indonesia yang beragama Islam, tetapi diberlakukan bagi masyarakat Indonesia
secara umum. Di dalam KHI, yang dimaksud dengan talak, dijelaskan dalam Pasal
117:
11 Sayyid Sabiq. Op. Cit. hal:135. 12 Abdurrahman Al-Jaziri. Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah. Juz IV. (Kairo: Dar al-Pikr, t.t). hal: 278 13 Amiur Nuruddin., dan Azhari Akmal Tarigan. (Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Huku Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI. (Jakarta: Kencana, 2006). hal: 207
21
Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.14
Dengan adanya beberapa definisi talak yang diungkapkan para ulama’ dan
yang terdapat dalam Undang-Undang, jelaslah bahwa talak merupakan ikrar
seorang suami yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama pada istrinya
dengan tujuan untuk melepaskan, memutuskan atau membubarkan sebuah ikatan
pernikahan.
Hukum asal dari perceraian dalam pandangan Islam adalah boleh (mubah).
Perceraian dibolehkan dalam Islam, sebab perceraian merupakan kejadian atau
peristiwa yang bersifat niscaya.15 Islam merupakan agama yang sangat dinamis
dan tidak mempersulit sebuah permasalahan. Menurut Sarakhsi, Talak hukmunya
dibolehkan ketika berada dalam kondisi atau keadaan yang darurat, baik itu
berasal dari inisiatif suami yang biasa disebut dengan thalâq atau berasal dari
inisiatif istri yang biasa disebut dengan khulu’.16
Di dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Umar
bahwasannya
�� ا��� � � و���� ��ل ا� أن� ر��ل ر�� ا� ��� أ�"!: ���� ا� ��
)روا, أ�� داود وا&)�آ� و�))�(ا&)$ ل إ&� ا� ا&%�$ ق
“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza wa Jalla ialah talak.”17
14 Ibid. hal: 220 15 Muhammad Muhyiddin, Perceraian Yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2005), hal: 118 16
Amiur Nuruddin., dan Azhari Akmal Tarigan. Op. Cit. hal: 208 17
HR. Abu Dawud dan Hakim. Sayyid Sabiq. Op.Cit. hal: 135
22
Hadits ini mengandung pengertian bahwa di dalam perceraian terdapat
unsur kehalalan dan unsur kemurkaan. Unsur kehalalan tersebut dapat muncul
apabila setiap usaha atau jalan yang dilakukan untuk menghindari pereceraian
telah buntu, atau tidak ada jalan lagi selain perceraian maka perceraian tersebut
menjadi perkara yang halal.
Jika usaha atau jalan yang digunakan untuk tidak terjadinya perceraian
masih ada, tetapi tidak digunakan, perceraian tersebut menjadi bagian dari
perbuatan yang dimurkai Allah. Dengan demikian umat Islam sangat dianjurkan
agar memelihara ikatan perkawinan dengan tujuan ikatan perkawinan tersebut
menjadi ikatan yang kokoh. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur’an surat
an-Nisa’: 21:
y# ø‹x.uρ …çµ tΡρä‹è{ù' s? ô‰s%uρ 4 |Óøùr& öΝà6àÒ ÷èt/ 4’ n<Î) <Ù÷èt/ šχ õ‹yzr& uρ Νà6ΖÏΒ
$ ¸)≈ sV‹ÏiΒ $ Zà‹Î=xî ∩⊄⊇∪
Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.18
Dapat dikatakan bahwa Islam tidak memberi peluang terjadinya
perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir dalam situasi yang darurat, yang
tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan yang terpaksa.19
Aturan perceraian dirumuskan dalam KHI Bab XVI Tentang Putusnya
Pernikahan, Bab XVII Akibat Putusnya Pernikahan, Bab XVIII Tentang Rujuk
18
QS An-Nisa:21. Al-Qur’an Dan..Op. Cit. hal:105 19 Departemen Agama RI dan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan(BP 4) Jawa Timur, Modul Kursus Calon Pengantin Di Provinsi Jawa Timur. (Jatim: Depag dan BP-4, 2007), Hal: 46
23
dan Bab XIX Tentang Masa Berkabung, yang merupakan perluasan atas aturan
yang ditetapkan dalam Bab VII Tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya,
dan Bab IV Tentang Batalnya PerkawinanUU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinandan Bab V Tentang Tata Cara Perceraian, Bab VI Tentang Pembatalan
PerkawinanPP No. 9 Tahun 1975. 20
Dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
disebutkan bahwasannya:
(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
Ketentuan yang sama juga dituangkan dalam Pasal 115 KHI bahwsannya:
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Kedua pasal tersebut memiliki ketentuan yang sama. Bagi siapa saja baik
dari pihak suami maupun istri ketika akan melakukan perceraian, maka perceraian
tersebut hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Khusus bagi yang
beragama Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan
Agama. Perceraian dapat dianggap sah apabila perceraian tersebut dilakukan di
depan Sidang Pengadilan Agama dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami
istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
20 M. Yahya Harahap. Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hal: 46
24
b. Dalil-Dalil Perceraian
Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia sudah pasti ada ketentuan
hukumnya. Begitu juga dalam hal perceraian. Tindakan perceraian yang banyak
dilakukan oleh masyarakat, sudah pasti ada dasar hukumnya. Adapun dalil-dalil
dalam hal ini, baik yang bersumber pada nash-nash Al-Qur’an atau hadist
diantaranya adalah sebagai berikut:
1) QS. Al-Baqarah ayat 227
÷βÎ)uρ (#θ ãΒ t“tã t,≈n=©Ü9 $# ¨βÎ* sù ©!$# ìì‹Ïÿxœ ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄⊄∠∪
Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.21
2) QS. Al-Baqarah ayat 241
ÏM≈s)=sÜ ßϑù=Ï9 uρ 7ì≈ tFtΒ Å∃ρâ÷÷êyϑø9 $$ Î/ ( $ ˆ)ym ’ n? tã šÉ)−Gßϑø9 $# ∩⊄⊆⊇∪
Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.22
3) QS. An-Nisa’ ayat 128
ÈβÎ)uρ îοr&z÷ö∆ $# ôM sù%s{ .ÏΒ $ yγ Î=÷èt/ # ·—θà± çΡ ÷ρr& $ ZÊ#{�ôãÎ) Ÿξ sù yy$oΨã_ !$yϑÍκö� n=tæ βr& $ ysÎ=óÁ ム$yϑæηuΖ÷�t/
$ [sù=ß¹ 4 ßxù=÷Á9 $#uρ ×�ö� yz 3 ÏNu�ÅØ ômé& uρ Ú[à0ΡF{ $# £x’±9 $# 4 βÎ)uρ (#θ ãΖÅ¡ ós è? (#θ à)−Gs?uρ χ Î* sù
©!$# šχ% x. $yϑÎ/ šχθè=yϑ÷ès? # Z�� Î6 yz ∩⊇⊄∇∪
Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian
21
QS Al-Baqarah:227. Al-Qur’an Dan..Op. Cit.. hal:55 22
QS Al-Baqarah:241. Ibid, hal: 59
25
yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.23
4) QS. An-Nisa’ ayat 35
÷βÎ)uρ óΟ çFø0Åz s−$s)Ï© $ uΚÍκÈ]÷�t/ (#θ èWyè ö/$$ sù $ Vϑs3ym ô ÏiΒ Ï& Î#÷δ r& $ Vϑs3ym uρ ô ÏiΒ !$yγ Î=÷δ r& βÎ) !#y‰ƒ Ì� ãƒ
$ [s≈n=ô¹Î) È,Ïjùuθ ムª!$# !$yϑåκs]øŠt/ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. $ ¸ϑŠÎ=tã # Z��Î7 yz ∩⊂∈∪
Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.24
Sedangkan dalil-dalil yang bersumber dari hadist Nabi yang menjelaskan
tentang perceraian, diantaranya adalah:
1) Hadits riwayat Abu Daud
غض أب: صلى اهللا عليه وسلم قال رضى اهللا عنهما أن رسول اهللا عمر عن ابن
)رواه أبو داود والحاكم وصححه(الحال ل إلى اهللا الطال ق
Artinya: “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza wa Jalla ialah talak.”25
2) Hadits riwayat Ibnu Majah
نا عبثواهللا رسول قال: قال ن لمسو هليلى اهللا عا أ : صمي أةرألت اما سهجوز
)ماجه ابن( الجنة رائحة عليها فحرام بأس ما غير في طالق
23
QS An-Nisa’:128. Ibid. hal: 143 24QS An-Nisa’:35. Ibid. hal: 123 25
HR. Abu Dawud dan Hakim. Sayyid Sabiq. Op.Cit. hal: 135
26
Artinya: Dari Tsauban ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa adanya permasalahan berat apa-apa, maka haram baginya aroma surga.26
3) Hadits riwayat Abu Daud
أنها طلقت على عهد رسول اهللا , عن أسماء بنت يزيد بن السكن األنصارية
لمسو هليلى اهللا عة, صدع طلقةللم كني لمل, وطلقت فأنز نيل حجو زاهللا ع
ةدبالع اءمأس للطالق , طلقاتة للمدا العهيأنزلت ف نل مرواه أبو (فكانت أو
)داود
Artinya: Dari Asma’ binti Yazid bin As-Sakan Al-Anshari: Pada masa Rasulullah SAW ia dicerai suaminya, sedangkan pada saat itu wanita yang dicerai tidak ada iddahnya. Allah lalu menurunkan ayat tentang wajibnya iddah bagi wanita yang dicerai.27
c. Sebab-Sebab Perceraian
Perkawinan merupakan pintu untuk memasuki jenjang kehidupan berumah
tangga dalam sebuah konstruksi keluarga baru. Perkawinan mempunyai
konsekwensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran
dan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Perkawinan harus dipandang sebagai
sesuatu yang alamiah, yang bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang
dan bisa juga putus ditengah jalan.28
26 Muhammad Nashruddin Al Albani, diterjemahkan Ahmad Taufiq Abdurrahman. Shahih Sunan Ibn Majah. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). hal: 258 27
Muhammad Nashruddin Al Albani, diterjemahkan Abd. Mufid Ihsan., M. Soban Rohman. Shahih Sunan Abu Daud. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). hal: 50 28
Mufidah CH. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gander. (Malang: UIN-Malang Press, 2008). hal:135
27
Pada dasarnya Islam mendorong terwujudnya sebuah perkawinan yang
bahagia dan kekal serta menghindari terjadinya perceraian (talak). Dan dapat
dikatakan bahwa pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang terjadinya
perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat. Terdapat beberapa hal yang
dimungkinkan menjadi penyebab terjadinya perceraian yaitu:
a. Terjadinya nusyuz29 dari pihak istri.
b. Nusyuz suami terhadap istri.30
c. Terjadinya syiqaq.31
d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina yang saling tuduh menuduh
antara keduanya.
Para Ulama’ Klasik juga membahas beberapa sebab yang mengakibatkan
putusnya perkawinan dalam kitab-kitab fikih. Menurut Imam Malik yang menjadi
penyebab putusnya perkawinan adalah thalâq, khulu’, khiyâr/fasakh, syiqâq,
nusyûz, ila’, dan dhihâr. Imam Syafi’I menuliskan sebab-sebab terjadinya
29 Nusyuz bermakna kedurhakaan istri terhadap suami. Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa’ ayat 43, yang dalam hal ini Al-Qur’an memberikan opsi terhadap istri-istri yang nusyuz terhadap suami sebagai berikut:
1) Istri diberi nasihat dengan cara yang ma’ruf 2) Pisah ranjang, dengan tujuan agar dalam kesendiriannya tersebut istri dapat melakukan
koreksi diri terhadap kekeliruannya 3) Memberikan hukuman fisik dengan cara memukulnya pada bagian yang tidak
membahayakan istri 30 Nusyuz suami terhadap istri dijelaskan dalam QS. An-Nisa’ ayat 128. Dan yang dimaksud nusyuz yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya adalah berupa kelalaian suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, tidak memperlakukan istri dengan cara yang baik, menyakiti istri secara batin, fisik maupun mental. Dan jika terjadi demikian, dalam QS. An-Nisa’ ayat 128 dianjurkan untuk melakukan perdamaian, yang dalam hal ini istri diminta untuk lebih sabar dalam mengahadapi suaminya agar tidak terjadi perceraian. 31 Syiqaq adalah percekcokan antara suami dan istri. Hal ini bisa disebabkan karena kesulitan ekonomi sehingga keduanya sering bertengkar. Dalam penjelasan UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri. Penyelesaian syiqaq ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa’ ayat 35.
28
perceraian adalah dikarenakan thalâq, khulu’, khiyâr/fasakh, syiqâq, nusyûz, ila’,
dhihâr dan li’an.32
Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 juga dijelaskan terkait dengan
hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian bahwa:
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama (2) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.33
Di dalam KHI Pasal 116 juga dijelaskan terkait dengan hal-hal yang
menyebabkan terjadinya perceraian bahwa:
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama (2) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar taklik talak;
32
Amiur Nuruddin., dan Azhari Akmal Tarigan. Op. Cit. hal: 208 33
Seri Hukum…Op. Cit. hal: 40-41
29
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.34
d. Azas-Azas atau Prinsip-Prinsip Pernikahan
Perkawinan bukanlah semata-mata dilakukan hanya untuk pemenuhan
kebutuhan biologis ataupun kebutuhan materi. Melainkan yang lebih utama adalah
pemenuhan akan kebutuhan afeksional, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai,
rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai, diperhatikan, ataupun yang
lainnya.35 Banyak hal yang harus diperhatikan dalam sebuah pernikahan, agar
tercipta keluarga yang sakinah.
Keluarga yang harmonis atau sakinah dapat terbentuk dengan sendirinya.
Keluarga yang sakinah terbentuk atas upaya semua anggota keluarga yang saling
berinteraksi dan berkomunikasi. Untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah
atau harmonis diperlukan tiga pilar sebagai dasar dan sendi, yaitu:
1. Kasih Sayang36
Kasih sayang sangat diperlukan dalam pernikahan. Karena
perkawinanadalah mempersatukan rasa kasih sayang antara sepasang suami
istri dalam ikatan yang sacral atau yang disebut dengan mîtsâqân ghalîdhân.
2. Keharmonisan37
Keharmonisan sangat dibutuhkan dalam sebuah pernikahan. Karena, cinta
saja tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan atau
permasalahan. Untuk mencapai keharmonian tersebut, maka dapat
34 Ibid. hal: 96 35 Mufidah CH. Op. Cit. hal: 115 36 Ibid. hal: 73 37 Ibid. hal: 75
30
dilakukan dengan cara memahami dan menerima perbedaan serta
kekurangan setiap pihak baik suami maupun istri.
3. Pemenuhan Aspek Infra Struktur (Sandang, Pangan, Papan)38
Pemenuhan terhadap aspek infra struktur sangat dibutuhkan dalam sebuah
pernikahan, karena hal ini merupakan bagian dari kebutuhan pokok dalam
sebuah pernikahan. Hal ini dapat dilakukan dengan manajemen yang sesuai
dengan kebutuhan yang diperlukan.
Jika dalam penjelasan sebelumnya disebutkan bahwasannya terdapat tiga
pilar untuk membangun keluarga yang sakinah, dalam UU No. 1 Tahun 1974
perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini
dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.39
Azas-azas atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perkawinan, juga
disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, di antaranya :
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-
masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai
kesejahteraan spiritual dan materiil;
38 Ibid. hal: 76 39
Seri Hukum…Op. Cit. hal: 7
31
b. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya
dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat, menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Menganut azas monogami;
d. Calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat
melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan
perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat
keturunan yang baik dan sehat;
e. Mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus
ada alas an-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan siding pengadilan;
f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami
baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat,
sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat
dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. 40
2. Pegawai Negeri Sipil
a. Definisi Pegawai Negeri Sipil
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang
Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil
(PNS) diartikan sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat
yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku,
40 Ibid. hal: 29
32
tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.
Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983, dijelaskan bahwasannya Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur Negara, abdi
Negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi
masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Pegawai Negeri Sipil juga harus
mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan pernikahan, beristri
lebih dari satu, atau akan melakukan perceraian.41
Dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai
Negeri Sipil dijelaskan:
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan a. Pegawai Negeri Sipil adalah:
1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu a) Pegawai Bulanan di samping pensiun b) Pegawai Bank milik Negara c) Pegawai Badan Usaha milik Negara d) Pegawai Bank milik Daerah e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di Desa;42
Dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan
Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dijelaskan:
41 Ibid. hal: 164 42 Ibid. hal: 148-149
33
Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.43
Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwasannya:
1. Pegawai Negeri terdiri atas: a. Pegawai Negeri Sipil; b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.44
Dengan demikian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah
unsur apartur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat sebagaimana yang
dimaksud dalam UU RI No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8
Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
b. Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Terkait dengan perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil,
maka terdapat aturan khusus bagi para PNS yang akan melakukan perceraian.
Aturan tersebut diberlakukan karena dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil dianggap
sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang secara tidak langsung menjadi
43 PDF. UU RI No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. hal: 2 44 Ibid. hal: 3
34
teladan bagi masyarakat. Terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman
bagi para Pegawai Negeri Sipil, terkait dengan kehidupan berumah tangga dan
disiplin Pegawai Negeri, yaitu:
1. UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. PP No. 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. PP No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai
Negeri Sipil;
5. PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan
Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;
Adapun dasar hukum yang diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam
melakukan perceraian adalah PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983
Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan
Pemerintah tersebut salah satunya adalah mengatur terkait dengan prosedur
perceraian bagi para PNS yang harus mendapatkan izin pejabat terlebih dahulu.
Prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 3 ayat
(1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil. Adapun prosedurnya sebagai berikut :
(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat
(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
35
(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.
Dalam Pasal 5 ayat (1), ditegaskan:
Izin tersebut harus diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.
Adapun pejabat yang dimaksud adalah pimpinan instansi dimana Pegawai
Negeri Sipil tersebut bekerja. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa:
Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.
Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada
alasan alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Izin untuk
bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan oleh Pejabat.
Selain itu, izin cerai juga tidak diberikan apabila alasan perceraian tersebut
terdapat hal-hal sebagai berikut :
a) Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan
b) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
c) Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.
Ketentuan Prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 selain berlaku bagi pegawai negeri sipil,
berlaku pula bagi pegawai yang dipersamakan dengan PNS yakni :
36
a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;
b) Pegawai Bank milik Negara;
c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;
d) Pegawai Bank milik Daerah;
e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di Desa;
c. Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur tentang akibat perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai berikut :
1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri
37
selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
7) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.
d. Tugas - Tugas Hakim
Secara umum, hakim memiliki tugas sebagai berikut:
1) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka
pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2) Melakukan pengawasan yang ditugaskan oleh Ketua untuk mengamati
apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan
administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya
kepada pimpinan pengadilan.45
Adapun yang harus dilakukan oleh para hakim terkait dengan tugas pokok
adalah46menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara-
perkara (melaksanakan persidangan) dengan memperhatikan:
1) Membuktikan47 benar tidaknya peristiwa/ fakta yang diajukan para pihak
dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum
45 Mahkamah Agung RI. Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku I. (Jakarta: 1993). Hal: 8 46Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Pembinaan Hakim PA Se-Kalimantan Timur Via Website PTA. (Samarinda, 25 Januari 2010). www.pta-samarinda.com. Diakses pada hari Kamis, 17 Februari 2011. Hal:1-3 47 1) Memeriksa identitas para pihak, 2) memeriksa kuasa hukum para pihak, jika ada, 3) mendamaikan para pihak (mediasi), 4) memeriksa syarat-syaratnya sebagai perkara, 5) memeriksa seluruh fakta/peristiwa yang dikemukakan para pihak, 6) memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta/peristiwa, 7) memeriksa alat bukti sesuai tata cara pembuktian, 8) memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dari bukti-bukti pihak lawan, 9) mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing pihak, 10) menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.
38
pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkaranya, serta dalam Berita
Acara Persidangan (BAP).
2) Membuktikan fakta/peristiwa yang terbukti, dengan menilai peristiwa itu
ada hubungan hukum apa, menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang
telah dikonstatiring, selanjutnya dituangkan dalam pertimbangan hukum
putusan.48
3) Membuktikan, dengan menetapkan hukumnya yang kemudian menuangkan
dalam amar putusan (dictum)/penetapan.49
Adapun yang harus dilakukan oleh Ketua Majelis adalah membimbing dan
memprakarsai jalannya persidangan serta mengawasi terhadap pembuatan Berita
Acara Persidangan (BAP). Dan tugas Majelis adalah menyusun konsep putusan /
penetapan perkara yang ditanganinya, yang bersumber dari hasil pemeriksaan
yang dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dan
berdasarkan BAP tersebut maka dikonsep sebuah putusan/penetapan.50
48 Pertimbangan hukum tersebut meliputi: a) Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara b) Merumuskan pokok perkara c) Mempertimbangkan beban pembuktian d) Memppertimbangkan keabsahan peristiwa/fakta peristiwa atau fakta hukum e) Mempertimbangkan secara logis, kronologis dan yuridis fakta-fakta hukum menurut hukum
pembuktian f) Mempertimbangkan jawaban, keberatan dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan
sesuai hukum pembuktian g) Menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa/ fakta-fakta yang terbukti dengan petitum h) Menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis dengan data
sebenarnya i) Mempertimbangkan biaya perkara 49Isi putusan (dictum)/ penetapan: 1. Menetapkan hukumnya dalam amar putusan (diktum)/penetapan 2. Mengadili seluruh petitum 3. Mengadili tidak lebih dari petitum kecuali Ex Officio 4. Menetapkan biaya perkara 50Adapun konsep dari putusan/penetapan tersebut memuat beberapa hal sebagai berikut: 1. Tentang duduk perkaranya
39
Prof. Bagir Manan menjelaskan bahwasannya tugas utama dari seorang
hakim adalah menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak, memberi kepuasan
hukum kepada pihak-pihak yang berperkara. Dan dalam kondisi apapun seorang
hakim tetap harus memutus menurut hukum, baik dalam arti harfiah maupun
hukum yang ditafsirkan atau yang dikonstruksi. Adapun keadilan atau kepastian
yang lahir dari hakim adalah keadilan atau kepastian yang dibangun atas dasar dan
menurut hukum, bukan atas sekedar kehendak hakim yang bersangkutan atau
sekedar untuk memenuhi tuntutan masyarakat.51
2. Pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran hakim dalam membuktikan fakta-
fakta yang telah terbukti, serta menemukan hukumnya bagi peristiwa tersebut, yang dalam hal ini merumuskan secara rinci kronologis dan hubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan
3. Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau penentuan hukum atas peristiwa/fakta yang telah terbukti.
51Bagir Manan. Tugas Hakim: Antara Melaksanakan Fungsi Hukum Dan Tujuan Hukum. www.badilag.net Diakses pada hari kamis, 17 Februari 2011. Hal: 5
40
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian Sosiologi Hukum yaitu perubahan
cara pandang dari hukum secara legal formal ke yuridis empiris.55 Jenis penelitian
ini berkaitan dengan hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala
sosial lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan pada seorang
Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang diharapkan
dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam tingkah laku maupun ketaatannya
terhadap peraturan pemerintah sebagaimana terdapat dalam PP No. 45 Tahun
1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 serta tujuan sebuah perkawinan sebagaimana
55
Saifullah. Refleksi Sosiologi Hukum. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007). Hal: 9
41
terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, apakah ada pengaruh positif atau
negatif dari kedua ketentuan tersebut.
Ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini adalah termasuk dalam
penelitian lapangan (fieled research), yang dalam hal ini peneliti langsung terjun
di lapangan atau lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Ngawi. Penelitian
ini disebut juga penelitian hukum empirik.
Ditinjau dari segi variabelnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian
deskriptif yang dilakukan dengan cara menjelaskan/ menggambarkan/
membeberkan variabel yang sedang terjadi terkait dengan perceraian PNS. 56
Jika ditinjau dari segi datanya, penelitian ini termasuk dalam penelitian
kualitatif naturalistik.57 Penelitian ini dilakukan dengan tidak menggunakan angka
dalam mengumpulkan data dan dalam menafsirkan terhadap hasilnya, karena
dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari hasil
wawancara dengan informan yang dalam hal ini adalah hakim PA Ngawi. Namun
dengan demikian tidak berarti bahwa dalam penelitian ini peneliti tidak
diperbolehkan sama sekali menggunakan angka. Melainkan yang tidak
diperbolehkan adalah apabila dalam mengumpulkan data dan penafsirannya
peneliti menggunakan rumus-rumus statistik.58
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif
Kualitatif. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini dilakukan dengan
56 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Hal: 6 57 Ibid. hal: 11 58 Ibid. hal: 10
42
mendeskripsikan data kualitatif yang banyak dituangkan dalam bentuk laporan
dan uraian.59 Oleh karena itu peneliti menggambarkan, menguraikan, menurut apa
adanya sebab-sebab yang melatarbelakangi banyaknya perkara perceraian di
kalangan PNS di PA Ngawi mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dan
mendeskripsikan bagaimana pandangan hakim PA Ngawi terhadap fenomena
meningkatnya perkara perceraian di kalangan PNS.
Dikatakan kualitatif karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan
adalah data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang
diwawancarai, di mana data-data deskriptif tersebut merupakan data yang
dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan data statistik.
Dasar filosofis yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologis
yang berarti bahwa kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap
fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti, yang dalam hal ini
peneliti memberikan interpretasi terhadap gejala-gejala dari adanya fenomena
banyaknya perkara perceraian PNS yang ada di PA Ngawi. Apa yang
melatarbelakangi banyaknya fenomena perceraian PNS di PA Ngawi. Dan
karakter dari pedekatan penelitian kualitatif adalah bersifat induktif-deduktif.
Peneliti memaparkan beberapa fakta atau permasalahan terkait perceraian PNS di
PA Ngawi, dan kemudian peneliti memaparkan dasar hukum dari fakta
permasalahan tersebut.
59 Imron Arifin, Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan (Malang: Kalimasahada Press, 1996), hal: 6
43
C. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan
Agama Kabupaten Ngawi, yang tepatnya beralamat di Jalan Trunojoyo No 59
Ngawi Kode Pos 63217.
D. Sumber Data
Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu
data atau informasi.60 Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam
penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua :
a) Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari
sumber utama. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara
individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik),
kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Adapun data primer dalam
penelitian ini adalah diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan
para hakim PA Ngawi yaitu Bambang Supriastoto, H.Nahison Dasa Brata,
Muslim, Suroso, Imam Gozi, Ngizzuddin Wangidi, dan Suwarto, Serta data-
data yang diperoleh melalui putusan hakim, UU tentang perkawinan serta UU
yang berkaitan dengan perceraian PNS.
Dalam memilih subyek penelitian sebagai informan utama, peneliti
menggunakan teknik Purposif Sampling (sampel bertujuan), yaitu penentuan
sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data
secara maksimal. Teknik ini dilakukan atas beberapa pertimbangan,
60 Ibid. hal:, 54.
44
diantaranya adalah dalam penentuan informan tersebut peneliti memilih para
hakim yang telah disebutkan di atas dengan kriteria:
1. Menjadi Hakim PA Ngawi pada waktu peneliti melakukan penelitian.
2. Bersedia diwawancarai sebagai informan penelitian.
Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti dalam memilih para
hakim PA Ngawi sebagai informan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Tidak mungkin peneliti melakukan wawancara kepada para pihk yang
berperkara. Karena perkaranya sudah diputus. Selain itu jumlah perceraian
PNS relatif banyak. Kalau melakukan wawancara dengan mereka maka
terjadi banyak kesulitan.
2. Menghemat waktu, biaya dan tenaga. Jika peneliti melakukan wawancara
dengan para pihak yang berperkara, maka membutuhkan tenaga yang
banyak untuk menjadi pewancara dan memerlukan biaya yang banyak
pula. Hal yang tidak dapat ditolerir adalah waktu karena dalam hal ini
peneliti harus segera mungkin dapat menyelesaikan penelitian. 61
b) Sumber Data Sekunder adalah sumber kedua yang merupakan pelengkap.
Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,
hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian. Adapun data
sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari dokumen-
dokumen yang diperoleh dari PA Ngawi, yang berupa data jumlah percerain
PNS, serta bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian, maupun data yang
lainnya.
61Ibid. hal: 117
45
c) Sumber Data Tersier adalah sumber data penunjang yang mencakup bahan-
bahan yang memberikan penjelasan tambahan sumber data primer dan
sumber data sekunder. Sumber data tersier di antaranya kamus dan
ensiklopedi.
E. Metode Pengumpulan Data
Salah satu kunci pokok pelaksanaan penelitian kualitatif adalah terletak
pada bagaimana cara seorang peneliti mencatat data dalam catatan lapangan.62
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
a. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu yang
dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara
(interview guide). 63
Dalam melakukan wawancara ini, peneliti menggunakan pedoman
wawancara yang berbentuk ”semi terstruktur”. Wawancara, dilakukan dengan
menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun
kepada para hakim PA Ngawi terkait dengan apa yang melatar belakangi
meningkatnya perkara perceraian di kalangan PNS mulai tahun 2008 sampai
dengan tahun 2011 dan bagaimanakah pandangan hakim PA Ngawi terhadap
62 Masyhuri dan M. Zainuddin. Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif. (Bandung: PT Refika Aditama, 2009). hal: 25 63 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999). hal: 135
46
fenomena meningkatnya perkara perceraian PNS. Kemudian satu persatu
diperdalam dalam mengorek keterangan atau informasi lebih lanjut.64
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa
catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan
sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen
yang diperoleh dari PA Ngawi, baik itu berupa data jumlah percerain, alasan-
alasan perceraian, pertimbangan hakim dalam melakukan putusan, isi putusan
maupun data yang lainnya. Serta ketentuan dalam undang-undang pernikahan dan
peraturan pemerintah yang mengatur tentang pernikahan dan perceraian PNS.
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, metode pengolahan data
merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui oleh seorang
peneliti. Hal ini harus dilakukan karena jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam
mengolah data yang didapatkan dari lapangan, maka kesimpulan akhir yang
dihasilkan dari penelitian tersebut juga akan salah.
Berkaitan dengan metode pengolahan data yang dipakai dalam penelitian
ini, penulis akan melalui beberapa tahapan, diantaranya :
a) Editing
Editing adalah meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh apakah
data-data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan dalam proses
selanjutnya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan editing terhadap catatan-
64 Suharsimi Arikunto, Op. Cit. hal:.227
47
catatan dari hasil wawancara dengan para hakim PA Ngawi, apakah data-data
tersebut bisa dipakai atau tidak dalam pengolahan data.
b) Classifying
Classifying yaitu proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari
hasil wawancara dengan para hakim di PA Ngawi dan data yang diperoleh melalui
dokumentasi, maupun data lainnya. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan
ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.65 Dalam
proses ini, penulis mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara dengan
para hakim PA Ngawi dan data yang diperoleh melalui dokumentasi, serta data
lainnya.
c) Verifying
Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat
dari lapangan agar validitas data tersebut dapat diakui dan digunakan dalam
penelitian. Setelah mendapatkan jawaban dari para hakim PA Ngawi yang
diwawancarai, maka dilakukan cross-check ulang dengan menyerahkan hasil
wawancara. Hal ini dilakukan untuk menjamin validitas data yang diperoleh dan
mempermudah penulis dalam menganalisis data.
d) Analyzing
Analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih
mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan. Dalam hal ini analisis data
yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang
menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat,
65 Lexy J. Moleong, Op. Cit. Hal: 104-105.
48
kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.66
Penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari
wawancara.
Penulis menganalisis tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama
yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data
adalah proses pemilihan data atau membuat ringkasan yang muncul dari catatan-
catatan tertulis di lapangan.67 Sedangkan penyajian data adalah sekumpulan
informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan
atau untuk verifikasi (pembuktian kebenaran). Dilanjutkna penarikan kesimpulan.
e) Concluding
Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah concluding. Adapun
yang dimaksud dengan concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data
yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas
kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data
a) Perpanjangan Keikutsertaan
Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan
data tercapai. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan derajat
kepercayaan data yang dikumpulkan. Peneliti terjun langsung pada lokasi
penelitian di PA Ngawi, dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam
penelitian, sehingga rumusan maslah dalam penelitian dapat terjawab.
66 Ibid. hal: 248. 67 Ibid, hal: 190.
49
b) Triangulasi
Teknik pengecekan data yang peneliti sandarkan adalah berdasar pada
suatu tekhnik triangulasi. Triangulasi pada dasarnya adalah tekhnik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diketahui bahwa
pengecekan kevaliditasan data yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan
melalui sumber lainnya.
Dalam memperoleh kevaliditasan data dengan teknik triangulasi dapat
dicapai dengan jalan:
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang
dikatakan secara pribadi
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
d. Membandingkan keadaan-keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendatang dan pandangan masyarakat
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.
Dalam penelitian ini, dalam teknik triangulasi peneliti menggunakan
metode dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil
wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat para pakar, serta membandingkannya dengan isi suatu dokumen yakni
berbagai buku dan literatur lainnya.
50
Pada intinya terkait dengan hal ini peneliti berusaha me-recheek hasil
penelitian dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode,
atau teori. Dan yang peneliti lakukan adalah:
a. Mengajukan berbagai macam pertanyaan
b. Mengeceknya dengan berbagai sumber data
c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan pengecekan
data dapat dilakukan68.
68 Lexy J. Moleong, Op. Cit., hal: 326
51
BAB IV
PAPARAN DAN ANALISIS DATA
A. Paparan Data
1. Deskripsi Lokasi Penelitian
a. Sejarah Pengadilan Agama (PA) Ngawi
Pengadilan Agama Ngawi berdiri atas dasar Stbl. 1882 Nomor: 152 dan
153. Dengan penambahan berdasarkan stbl. 1937 Nomor: 116 dan 610. Adapaun
yang memprakarsai pembentukan Pengadilan Agama Ngawi, adalah KRM Imam
Dipuro, sekaligus terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Pengadilan Agama
Ngawi. Masa tersebut (Hindia Belanda) sampai dengan tahun 1942 Pengadilan
Agama Ngawi dengan nama Priesterraad Organisation, administratif dan
52
finansial berada dibawah Departemen Kehakiman (Departement Vanyustitie),
pada masa pendudukan Jepang (1942 – 1945), dengan nama Sooryo Hooin
dibawah urusan Kehakiman Gusaikanbu, masa sesudah Proklamasi 17 Agustus
1945 sampai dengan 24 Maret 1946 dengan nama Pengadilan Agama kembali
dibawah Departemen Kehakiman dan mulai tanggal 25 Maret 1946 diserahkan
kepada Departemen Agama (DITBINBAPERA). Adapun tekhnis yuridis berada
dibawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dulu disebut dengan
Mahkamah Islam Tinggi (MIT) Cabang Surabaya.69
b. Visi Pengadilan Agama (PA) Ngawi
Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.
c. Misi Pengadilan Agama (PA) Ngawi
Menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum
yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan
badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
d. Tugas Pokok Pengadilan Agama (PA) Ngawi
Melaksanakan tugas sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat
sebagai pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu menurut
ketentuan Undang-Undang di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngawi.
e. Fungsi Pengadilan Agama (PA) Ngawi
1. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan,
69Seejarah Singkat Berdirinya Kantor Pengadilan Agama Ngawi. http://www.pa-ngawi.net. Diakses pada 22 Februari 2011
53
Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Ekonomi syariah, dan
permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa;
2. Melaksanakan peradilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
3. Menerapkan hukum acara dengan baik dan benar dalam setiap proses
penyelesaian perkara;
4. Melaksanakan administrasi perkara dan administrasi umum dengan baik,
efektif, efisien, dan tepat waktu sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan
ketentuan yang berlaku;
5. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam
kepada instansi pemerintah di daerah hukum Pengadilan Agama Ngawi;
6. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada
tahun Hijriyah;
f. Wilayah Hukum Pengadilan Agama (PA) Ngawi
1) Peta Kabupaten Ngawi
54
2) Yurisdiksi Pengadilan Agama (PA) Ngawi
Yurisdiksi Pengadilan Agama (PA) Ngawi terdiri atas 19 (sembilan belas)
Keamatan dan 217 (duaratus tujuh belas) Desa / Kelurahan, yaitu:
1. Kecamatan Ngawi yang terdiri atas 16 Desa yaitu:
Ngawi, Mangunharjo, Kandangan, Karangasri, Margomulyo, Beran,
Jururejo, Grudo, Watualang, Kartoharjo, Karangtengah Prandon, Kerek,
Banyuurip, Karangtengah, Ketanggi, Pelem.
2. Kecamatan Pitu yang terdiri atas 10 Desa yaitu:
Pitu, Kalang, Dumplengan, Selopuro, Karanggeneng, Ngancar, Cantel,
Papungan, Banjarbanggi, Bangunrejolor.
3. Kecamatan Paron yang terdiri atas 14 Desa yaitu:
Paron, Gentong, Babatan, Kedungputri, Tempuran, Dawu, Semen,
Jambangan, Teguhan, Sirigan, Jeblogan, Ngale, Gelung, Kebon.
4. Kecamatan Geneng yang terdiri atas 13 Desa yaitu;
Geneng, Keraswetan, Keniten, Tambakromo, Tepas, Sidorejo, Baderan,
Kasreman, Kersikan, Klitik, Kersoharjo, Klampisan, Dempel.
5. Kecamatan Gerih yang terdiri atas 5 Desa yaitu;
Gerih, Randusongo, Widodaren, Keraskulon, Guyung.
6. Kecamatan Padas yang terdiri atas 12 Desa yaitu;
Padas, Banjaransari, Bendo, Tambakromo, Tungkulrejo, Bintoyo,
Sukowiyono, Munggut, Pacing, Kedungprahu, Sambiroto, Kwadunganlor.
55
7. Kecamatan Kasreman yang terdiri atas 8 Desa yaitu;
Jatirejo, Cangakan, Karangmalang, Gunungsari, Kasreman, Legokulon,
Tawun, Kiyonten
8. Kecamatan Pangkur yang terdiri atas 9 Desa yaitu:
Pangkur, Babadan, Pohkonyal, Sumber, Gandri, Waruktengah, Ngompro,
Paras, Pleset.
9. Kecamatan Kedunggalar terdiri atas 12 Desa yaitu:
Kedunggalar, Begal, Wonorejo, Katikan, Pelangkidul, Jatigembol,
Pelanglor, Bangunrejokidul, Jenggrik, Wonokerto, Gemarang, Kawu.
10. Kecamatan Karangjati teridiri atas 17 Desa yaitu;
Karangjati, Campurasri, Danguk, Gembol, Ringinanom, Sembung,
Sidorejo, Dungmiri, Brangol, Sidokerto, Jatipuro, Puhti, Legundi, Rejomulyo,
Rejuno, Plosolor, Sawo.
11. Kecamatan Kwadungan terdiri atas 12 Desa yaitu:
Kwadungan, Warukkalong, Karangsono, Kendung, Dinden, Purwosari,
Tirak, Sumengko, Pojok, Simo, Buduk, Mojomanis.
12. Kecamatan Widodaren terdiri atas 13 Desa yaitu:
Widodaren, Kedunggudel, Sekarputih, Kayutrejo, Sidolaju, Karangbanyu,
Gendingan, Kauman, Sidomakmur, Walikukun, Banyubiru, Sekaralas, Tanon.
13. Kecamatan Mantingan terdiri atas 5 Desa yaitu:
Mantingan, Pengkol, Kedungharjo, Pakah, Sambirejo, Tambakboyo.
56
14. Kecamatan Ngrambe yang terdiri atas14 Desa yaitu:
Setono, Wakah, Tawangrejo, Sambirejo, Manisharjo, Sidomulyo,
Bebadan, Krandegan, Pucangan, Cepoko, Mandiro, Ngrambe, Hargomulyo,
Giriharjo.
15. Kecamatan Sine yang terdiri atas 13 Desa yaitu:
Sine, Pocol, Wonosari, Pandansari, Girikerto, Ngrendeng, Jagir, Kauman,
Gendol, Sumberejo, Sumbersari, Kuniran, Tulakan.
16. Kecamatan Kendal yang terdiri atas 10 Desa yaitu:
Kendal, Karangrejo, Simo, Ploso, Sidorejo, Patalan, Majasem, Dadapan,
Karanggupito, Gayam.
17. Kecamatan Jogorogo yang terdri atas 12 Desa yaitu:
Jogorogo, Soco, Talang, Macanan, Brubuh, Dawung, Tanjungsari,
Umbulrejo, Kletekan, Jaten, Girimulyo, Ngrayudan.
18. Kecamatan Karanganyar yang terdiri atas 8 Desa yaitu:
Karanganyar, Jatimulyo, Sekarjati, Bangunrejo, Sriwedari, Mengger,
Gembol, Pandean.
19. Kecamatan Bringin yang terdiri atas 12 Desa yaitu:
Bringin, Sumberbening, Mojo, Krompol, Dero, Legowetan, Dampit,
Suruh, Kenongorejo, Gandong, Legowetan, Boan.
g. Struktur Organisasi Pengadilan Agama (PA) Ngawi
Personil Pengadilan Agama Ngawi saat ini berjumlah 20 orang yang terdiri
atas:
1. Hakim : 7 Orang ( Termasuk Ketua dan wakil ketua PA)
57
2. Pengawai : 13 Orang
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ngawi:
Ketua : Drs. Bambang Supriastoto., S.H., M.H
Wakil Ketua : H. Nahison Dasa Brata., S.H., M.Hum
Hakim : 1. Drs. Muslim., S.H.,M.H
. 2. Drs. Suroso.,S.H
3. Drs. Imam Gozi
4. Drs. Ngizzuddin Wangidi
5. Drs. Suwarto.,M.H
Panitera/Sekretaris : H.Sri Waluyo,S.H.
Wakil Panitera : Drs. Khusnul Salim
Wakil Sekretaris : Sutopo,S.H
Panitera Muda Gugatan : Sunardi,S.H.
Panitera Muda Permohonan : Arwin Subahar,S.H.
Panitera Muda Hukum : Drs.Agus Singgih By Arifin
Kepala Urusan Kepegawaian : Ridwan, S.H.
Kepala Urusan Keuangan : Sutji Eny Lestari,S.H.
Kepala Urusan Umum : -
Staff Urusan Umum : Asti Ika Moraliana, Amd.
Panitera Pengganti : 1. Drs. Khusnul Salim
2. Sunardi,S.H.
3. Arwin Subahar,S.H.
4. Kholis
5. Drs.Agus Singgih By Arifin
58
6. Hidayat Mursito, S.H.
7. Inatun,S.H.
8. Sutji Eny Lestari,S.H.
9. Laily Ekawati Fauziyah, S.H.
10. Ridwan, S.H.
Juru sita Pengganti : Sutopo., S.H
2. Faktor Yang Melatar Belakangi Banyaknya Perkara Perceraian Pegawai
Negeri Sipil (PNS) Di Pengadilan Agama (PA) Ngawi
Yang dimaksud dengan penyebab perceraian Pegawai Negeri Sipil adalah
beberapa faktor yang memicu retaknya sebuah rumah tangga sehingga terjadilah
perceraian, yang menjadikan alasan bagi para Pegawai Negeri Sipil dalam
mengajukan perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Dalam sebuah
wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Ngawi terkait dengan faktor
yang melatar belakangi perceraian para PNS sebagaimana yang diungkapkan oleh
Bapak Bambang Supriastoto sebagai Ketua Pengadialan Agama Ngawi
sebagaimana berikut:
Penyebab perceraian para PNS di Pengadilan Agama Ngawi adalah karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Dan dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut ada beberapa faktor penyebabnya yaitu karena perselisuhan dan pertengkaran, perselingkuhan, ekonomi, cemburu dll. Pada dasrnya PNS memang memiliki pekerjaan yang mapan. Akan tetapi kebutuhan setiap orang kan berbeda-beda. Bukan berarti setiap PNS kehidupan rumah tangganya selalu tercukupi. Beberapa hal tersebutlah yang menyebabkan para PNS melakukan perceraian. Dan sebenarnya ada jalan lain selain perceraian yaitu perdamaian dari kedua belah pihak yang berperkara. Atau dengan cara mendatangkan keluarga. Di Pengadilan Agama Ngawi sendiri para hakim telah menguapayakan para pihak untuk melakukan mediasi, akan tetapi ya seperti itu ada yang damai ada juga yang tidak. Dan kebanyakan
59
mereka tidak dapat didamaikan, dan berketetapan hati untuk melakukan perceraian.70
Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak H. Nahison Dasa Brata sebagai
Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi yang mengatakan bahwasannya:
Perceraian adalah permasalahan lama, penyebab perceraian PNS ya sama dengan kasus perceraian pada umumnya. Karena ekonomi, pertengkaran atau perselisihan, perselingkuhan, kurangnya ketaatan dalam beragama, dll. Sesungguhnya ada jalan lain bagi mereka selain melakukan perceraian, yaitu perdalaian antara kedua belah pihak. Akan tetapi hal tersebut sulit untuk dilakukan, karena meskipun dilakukan perdamaian atau mediasi mereka juga tetap menginginkan perceraian71.
Bapak Muslim sebagai hakim madya pratama terkait dengan faktor yang menjadi
penyebab terjadinya perceraian PNS di Pengadilan Agama Ngawi
mengungkapkan bahwasannya:
Perceraian PNS disebabkan karena keluarga tidak dapat harmonis dan tidak mau rukun lagi. Banyak faktor yang menjadikan keluarga tidak harmonis, bisa karena faktor ekonomi, perselingkuhan, kurangya saling memahami dll. Meskipun dari sisi ekonomi PNS bisa dikatakan mapan, akan tetapi ekonomi mapan belum tentu tanggung jawab. Dan apabila para pihak mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, berati perceraian sudah menjadi jalan terakhir bagi mereka. Dan mediasi wajib dilakukan di Pengadilan Agama. Akan tetapi dalam perkawinan penentu damai adalah para pihak karena menyangkut kondisi jasmani dan rohani para pihak.72
Dalam hal ini Bapak Suroso sebagai hakim madya pratama mengatakan
bahwasannya:
Perceraian para PNS disebabkan karena rumah tangga mereka telah pecah. Dan faktor penyebab pecahnya rumah tangga mereka itu macam-macam, ada yang karene ekonomi, bertengkar, selingkuh, dll. Dan kondisi ekonomi seorang PNS yang dapat dikatakan memiliki pendapatan atau gaji yang mapan, itu adalah relatif, sesuai kebutuhan. Kadang orang yang dengan penghasilan 1.000.000 perbulannya, itu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ada juga yang penghasilannya 2.000.000
70
Bambang Supriastoto. Wawancara, (Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011) 71
H. Nahison Dasa Brata. Wawancara, (Ngawi: Senin, 7 Maret 2011) 72
Muslim. Wawancara, (Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)
60
perbulan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Semuanya tergantung pada manajemen keluarga dalam mengatur keuangan. Dan membelanjakan sesuai dengan pendapatannya atau kemampuan.73
Begitu juga dengan Bapak Imam Gozi sebagai hakim madya pratama beliau
mengatakan bahwasannya:
Faktor penyebab perceraian PNS itu macam-macam, ada yang karena pertengkaran, perselisihan, KDRT, selingkuh baik dari pihak istri maupun suami, cemburu dan masih banyak faktor yang lainnya. Kalau kondisi ekonomi seorang PNS itu tidak menjamin keharmonisan sebuah keluarga. Karena ekonomi yang mapan dan penghasilan yang banyak tidak menjamin keharmonisan sebuah keluarga.74
Bapak Ngizzuddin Wangidi sebagai hakim madya muda terkait dengan hal ini
beliau mengatakan bahwasannya:
Faktor yang melatar belakangi perceraian PNS itu karena ekonomi, suami tidak tanggung jawab atau sebaliknya istri yang tidak tanggung jawab. Memang dari sisi ekonomi mereka bisa dikatakan mapan. Tapi kebutuhan orang berbeda-beda. Dan hati juga mempengaruhi. Dan diperlukan manajemen dalam keuangan keluarga, karena belum tentu PNS dapat mengatur perekonomian keluarga. Sebenarnya ada jalan bagi mereka selain perceraian, yaitu dengan jalan islah. Tapi kebanyakan mereka sudah memiliki kemauan yang kuat. Dan mediasi sesungguhnya sudah dilakukan secara berlapis mulai dari desa. Tapi biasanya perkara masuk ke PA itu sudah dalam keadaan yang matang.75
Begitu juga dengan Bapak Suwarto sebagai hakim madya pratama terkait dengan
penyebab perceraian PNS, beliau mengatakan bahwasannya:
Perceraian PNS dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Kebanyakan mereka bercerai karena faktor ekonomi, perselingkuhan, kurang saling memahami antara suami istri, cemburu, KDRT dan faktor-faktor yang lainnya. Ekonomi mapan tidak menjamin keharmonisan dalam sebuah keluarga. Karena kebutuhan eumah tangga setiap pasangan suami istri tidaklah sama.76
73
Suroso. Wawancara, (Ngawi: Senin, 7 Maret 2011) 74
Imam Gozi. Wawancara, (Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011) 75
Ngizzuddin Wangidi. Wawancara, (Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011) 76
Suwarto. Wawancara, (Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)
61
Beberapa faktor tersebut merupakan faktor yang pada umumnya menjadi
penyebab perceraian bagi para PNS. Sebagai data tambahan, ada beberapa hal
yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian PNS di Pengadilan Agama
Ngawi sebagaimana sebab perceraian yang terdapat dalam perkara Nomor:
89/Pdt.G/2008/PA.Ngw sebagai berikut:
Pada awalnya para pihak berperkara adalah pasangan suami istri yang sah. Selama menikah, pasangan suami istri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan Dalam perjalanan rumah tangganya, pasangan suami istri tersebut sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena istrinya tidak cinta dengan suaminya. Dan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut bukan atas dasar cinta melainkan atas dasar paksaan orang tua.
Lain halnya dengan sebab perceraian PNS sebagaimana yang terdapat dalam
perkara Nomor: 115/Pdt.G/2008/PA.Ngw sebagai berikut:
Pada awalnya pernikahan antara para pihak berperkara adalah pernikahan yang sah dan pernah hidup rukun. Akan tetapi seiring dengan perjalanan rumah tangganya, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena perselingkuhan dan perzinaan
Dalam perkara Nomor: 239/Pdt.G/2008/PA.Ngw terkait dengan beberapa hal
yang menjadi penyebab perceraian PNS ialah sebagai berikut:
Pada awalnya pernikahan antara pihak berperkara adalah pernikahan yang sah. Para pihak berperkara juga pernah hidup rukan dan pernah tinggal dalam satu rumah juga telah dikaruniai dua orang anak. Akan tetapi seiring dengan perjalanan rumah tangga para pihak berperkara, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya. Hal tersebut disebabkan karena pihak istri tidak bisa menerima keadaan suami yang sudah tidak bisa memberikan nafkah bathin pada pihak istri, karena pihak suami dalam keadaan yang tidak normal atau mengalami lemah syahwat.
Lain lagi dengan sebab perceraian sebagaimana yang terdapat dalam perkara
Nomor: 485/Pdt.G/2008/PA.Ngw sebagai berikut:
62
Dalam hal ini para pihak berperkara pada awalnya juga sebagai pasangan suami istri yang sah, pernah hidup rukun, pernah tinggal dalam satu rumah, dan telah dikaruniai seorang anak. Akan tetapi dalam perjalanan rumah tangganya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara para pihak berperkara yang disebabkan karena ketika pihak suami sakit, pihak istri tidak sanggup untuk merawat. Dan akibatnya pihak istri meninggalkan rumah kediaman bersama. Dan semenjak itu pula tidak ada lagi hubungan baik antara pihak berperkara baik hubungan secara lahir maupun bathin.
Lain halnya dengan sebab perceraian PNS sebagaimana yang terdapat dalam
perkara Nomor: 561/Pdt.G/2008/PA.Ngw sebagai berikut:
Sama halnya dengan perkara lainnya, para pihak berperkara dalam kasus ini juga merupakan pasangan suami istri yang sah, pernah hidup bersama, dan telah dikaruniai seorang anak. Akan tetapi dalam perjalanan rumah tangganya, antara para pihak berperkara sering mengalami pertengkaran dan percekcok-kan dikarenakan pihak suami sebagai kepala rumah tangga selalu bersikap tempramental, selalu menyalahkan istri karena dianggap tidak bisa mengurus anak dan rumah, sering menghina istri, berkata kotor terhadap istri, memaki istri, bahkan memukul, menampar, menendang, menyakiti anggota badan istri hingga memar dan bengkak yang kesemuanya tersebut termasuk dalam kategori KDRT. Bahkan hal tersebut juga diperlakukan terhadap anaknya. Selain itu suami tidak pernah memberikan nafkah pada istri selain Rp.200.000 tiap bulannya
Dengan sebab perceraian yang lain, sebagaimana yang terdapat dalam perkara
Nomor: 270/Pdt.G/2009/PA.Ngw ialah sebagai berikut:
Pada awalnya pernikahan antara para pihak berperkara adalah pernikahan yang sah, pernah hidup rukun, tinggal bersama dalam satu rumah, dan dalam keadaan ba’da dukhul akan tetapi belum dikaruniai anak. Seiring dengan perjalanan rumah tangganya, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara para pihak berperkara secara terus menerus yang disebabkan karena suami tidak mau diajak silaturrahmi ke keluarga istri. Jika ada tamu dari keluarga istri, suami tidak mau diajak menemui. Selain itu suami selalu mengungkit-ungkit masalah maskawin dan peningset yang diberikan kepada istri.
Lain halnya dengan sebab perceraian PNS sebagaimana yang terdapat dalam
perkara Nomor: 527/Pdt.G/2009/PA.Ngw sebagai berikut:
63
Para pihak berperkara adalah pasangan suami istri yang sah, pernah tinggal bersama dalam satu rumah dan hidup rukun. Para pihak berperkara juga telah dikaruniai dua orang anak. Dalam perjalanan rumah tangganya, terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan karena istri tidak terbuka terhadap suami tentang masalah uang, dan istri sering menghina suami di depan umum.
Dalam perkara Nomor: 554/Pdt.G/2009/PA.Ngw terkait dengan beberapa hal
yang menjadi penyebab perceraian PNS ialah sebagai berikut:
Para pihak berperkara adalah pasangan suami istri yang sah. Pada awalnya rumah tangga para pihak berperkara berjalan dengan rukun namun belum dikaruniai anak. Kemudian suami pamit untuk berkerja di Jakarta hanya pulang satu kali, kemudian kembali lagi ke Jakarta dan setelah itu tidak pernah kembali lagi. Dan selama itu pula suami tidak pernah memberikan nafkah lagi pada istri.
Dalam perkara Nomor: 835/Pdt.G/2009/PA.Ngw terkait dengan beberapa hal
yang menjadi penyebab perceraian PNS juga disebutkan sebagai berikut:
Para pihak berperkara telah melangsungkan pernikahan dengan sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak. Akan tetapi dalam perjalanan rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara para pihak berperkara yang disebabkan karena suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan suami malas berkerja.
Dalam perkara Nomor: 842/Pdt.G/2009/PA.Ngw terkait dengan beberapa hal
yang menjadi penyebab perceraian PNS juga disebutkan sebagai berikut:
Para pihak berperkara pada awalnya adalah pasangan suami istri yang sah. Pernah hidup bersama dan hidup rukun namun belum dikaruniai anak. Namun seiring dengan perjalanan rumah tangganya, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena istri merasa kurang dengan uang belanjanya, dan permintaan istri tidak sesuai dengan kemampuan suami.
Lain lagi dengan sebab perceraian sebagaimana yang terdapat dalam perkara
Nomor: 59/Pdt.G/2010/PA.Ngw sebagai berikut:
Pada awalnya para pihak berperkara adalah pasangan suami istri yang sah, dan pernah hidup rukun sebagaimana pasangan suami istri yang
64
rukun. Namun dalam perjalanan rumah tangganya, terjadi silang pendapat, pertengkaran, suami ingin menang sendiri, terjadi cekcok, suami bersikap egois. mudah marah, mengeluarkan kata-kata yang kotor dan menuduh istri selingkuh.
Lain halnya dengan sebab perceraian PNS sebagaimana yang terdapat dalam
perkara Nomor: 123/Pdt.G/2010/PA.Ngw sebagai berikut:
Awalnya para pihak berperkara adalah suami istri yang sah dan pernah hidup rukun. Dalam perjalanan rumah tagganya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena suami sering pergi tanpa alasan dan tujuan yang jelas, jika istri bertanya pada suami tidak dijawab dengan jujur. Pamit pada istri untuk pergi berkerja namun dikantor tidak ada.
Lain lagi dengan sebab perceraian sebagaimana yang terdapat dalam perkara
Nomor: 171/Pdt.G/2010/PA.Ngw sebagai berikut:
Pada awalnya para pihak berperkara pasangan suami istri yang sah. Akan tetapi, keharonisan rumah tangga tersebut tidak dapat terwujud disebabkan karena tempat kerja antara suami dan istri yang berjauhan (beda provinsi) yang menjadikan suami istri tersebut tidak dapat hidup bersama dalam satu rumah, dank arena pekerjaannya pula suami tidak dapat cuti kerja dalam waktu yang lama. Akibatnya, istri selingkuh dan berhubungan badan dengan laki-laki lain, hingga hamil lima bulan.
Dalam perkara Nomor: 238/Pdt.G/2010/PA.Ngw terkait dengan beberapa hal
yang menjadi penyebab perceraian PNS juga disebutkan sebagai berikut:
Sebelum melakukan perceraian, para pihak berperkara adalah pasangan suami istri yang sah dan pernah hidup rukun. Namun dalam perjalanan rumah tangganya, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena suami cemburu buta terhadap istri, tidak pengertian terhadap istri, tidak memberi nafkah pada istri, tidak mau tau urusan istri, tidak mau menghormati sanak saudara dan orang tua istri, bersikap kasar terhadap saudara istri, mencemooh istri dengan kata-kata kasar, bahkan suami melakukan KDRT terhadap istri.
Dan dalam perkara Nomor: 523/Pdt.G/2010/PA.Ngw terkait dengan beberapa hal
yang menjadi penyebab perceraian PNS juga disebutkan sebagai berikut:
65
Pada awalnya pernikahan para pihak berperkara adalah merupakan pernikahan yang sah, dan pernah hidup rukun. Akan tetapi perjalanan rumah tangganya tidak berjalan dengan mulus. Di tengah-tengah perjalanan rumah tangganya terjadi percekcokan kecil yang disebkan karena istri cemburu pada suami. Dan karena hal tersebut, istri dijemput oleh orang tua dan diajak peulang kerumah orang tua istri. Dan semenjak itu pula tempat kediaman istri dirahasiakan oleh pihak keluarga istri.
Beberapa hal tersebutlah yang kemudian menjadi penyebab para Pegawai Negeri
Sipil Ngawi melakukan perceraian di Pengadilan Agama Ngawi.
3. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Terhadap Fenomena
Perceraian PNS
Yang dimaksud dengan pandangan hakim dalam hal ini adalah pandangan
hakim secara pribadi terkait dengan fenomena perceraian PNS yang ada di
Pegadilan Agama Ngawi dan pandangan hakim berdasarkan surat gugatan yang
dalam hal ini adalah terkait dengan pertimbangan hakim dalam melakukan
putusan terhadap perkara perceraian PNS.
a. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Secara Pribadi
Terhadap Fenomena Perceraian PNS
Dalam hal ini akan dipaparkan data tentang pandangan hakim secara
pribadi terhadap fenomena perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama Ngawi.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi Bapak
Bambang Supriastoto bahwasannya:
Perceraian itu meskipun sebuah perbuatan yang halal, itu tidak disukai oleh Allah sebagaimana yang terdapat dalam Hadits:
: صلى اهللا عليه وسلم قال اهللا عنهما أن رسول اهللا رضى مرع عن ابن
غض الحال ل إلى اهللا الطال قبأ
66
Oleh karena itu apabila perceraian tidak amat sangat terpaksa, sebaiknya tidak dilakukan. Perceraian PNS akan diputus apabila alasan-alasan dal surat gugatan dapat terbukti. Jika tidak terbukti, maka gugatan ditolak. Tergantung pada pembuktiannya. Perkawinan adalah masalah hati, di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 juga disebutkan bahwasannya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan di dalam pernikahan itu terdapat dua unsur, yaitu unsur lahir dan batin. Jika pernikahan itu sudah retak, maka ikatan pernikahan sebagai ikatan yang kekal atau Mitsaqan Ghalidha tidak dapat dipertahankan lagi. Dan seorang PNS memang seharusnya tidak melakukan perceraian karena mereka sebagai contoh bagi masyarakat.77
Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak H. Nahison Dasa
Bratasebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Ngawi yang mengatakan
bahwasannya:
Jika melihat fenomena perceraian PNS di Pengadilan Agama Ngawi ikut merasaprihatin. Karena hal tersebut semakin tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat. Perceraian PNS itu dapat dikabulkan apabila terbukti alasan-alasan percerainnya. Dan PNS sebagai abdi Negara, terkait dengan etikanya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.78
Bapak Muslim sebagai hakim madya pratama, beliau mengungkapkan
bahwasannya:
Fenomena perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama Ngawi itu sudah menjadi sebuah kewajaran, karena setiap tahun jumlah PNS juga semakin mengalami peningkatan. Jadi wajar kalau perceraian PNS juga mengalami peningkatan. Dan etika PNS dapat dilihat dari izin pejabat yang disertakan dalam mengajukan perceraian. PNS sebagai tauladan itu memang betul. Tetapi dalam sebuah rumah tangga itu tidak lepas dari hal-hal yang menyebabkan sebuah rumah tangga tidak harmonis.79
Dalam hal ini Bapak Suroso sebagai hakim madya pratama mengatakan
bahwasannya:
77
Bambang Supriastoto. Op. Cit, (Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011) 78
H. Nahison Dasa Brata. Op. Cit, (Ngawi: Senin, 7 Maret 2011) 79Muslim. Op. Cit, (Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)
67
Apabila terjadi perceraian PNS, maka itu adalah hal yang wajar. Karena penduduk semakin banyak, maka perceraian juga semakin banyak. Perceraian itu dapat diputus apabila sudah memenuhi aturan perceraian yang ditentukan dalam perundang-undangan. Bisa atau tidak membuktikan alasan-alasan tersebut. Kalau alasan terbukti maka dikabulkan, kalau tidak terbukti maka perceraian tidak dikabulkan. Seorang PNS memang menjadi contoh bagi masyarakat, kalau bisa ya jangan bercerai. Etika seorang PNS memang dibatasi, akan tetapi bukan berarti seorang PNS tidak boleh melakukan perceraian. Kalau tidak ada izin atasan, berarti melanggar etika, kalau ada izin ari atasan berarti tidak melanggar etika, hal ini diatur dalam PP No.10 Tahun 1983 dan PP No.45 Tahun 1990.80 Begitu juga dengan Bapak Imam Gozi sebagai hakim madya pratama
beliau mengatakan bahwasannya:
Perceraian PNS kebanyakan dipengaruhi oleh pelaksanaan agama yang kurang kuat. Apabila seorang PNS dalam mengjukan perceraiannya di Pengadilan Agama Ngawi dapat membuktikan alasan-alasan perceraian, maka perkara dapat diputus. Dan PNS sebagai abdi Negara yang menjadi contoh bagi masyarakat, memang seharusnya tidak melakukan perceraian. Namun demikian perceraian dapat dilakukan apabila tidak ada jalan keluarnya lagi.81
Bapak Ngizzuddin Wangidi sebagai hakim madya muda terkait dengan hal
ini beliau mengatakan bahwasannya:
Perceraian PNS itu terjadi karena ada penyebabnya, dan penyebabnya itu bayak. Bisa jadi karena kurangnya pengetahuan agama para PNS, kurangnya keterbukaan antara kedua belah pihak baik dari istri maupun suami dan gangguan dari pihak lain. Sebenarnya perceraian PNS itu sangat disayangkan. Akan tetapi dalam hal ini apabila alasan perceraian sudah dapat dibuktikan dan tidak dapat dirukunkan lagi maka perkara perceraian dikabulkan. Dan PNS memang menjadi contoh, tetapi bagai mana lagi, dari pada melanjutkan sebuah rumah tangga yang sudah retak.82
Begitu juga dengan Bapak Suwarto sebagai hakim madya pratama terkait
dengan penyebab perceraian PNS, beliau mengatakan bahwasannya:
80
Suroso. Op. Cit, (Ngawi: Senin, 7 Maret 2011) 81
Imam Gozi. Op. Cit, (Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011) 82
Ngizzuddin Wangidi. Op. Cit, (Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)
68
Perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama Ngawi jumlahnya cukup banyak. Ada beberapa hal yang melatar belakangi hal tersebut, diantaranya karena rumah tangganya pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi. Apabila seorang PNS mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ngawi, maka dalam hal ini hakim akan memutus perkara tersebut berdasarkan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatnnya. Dan memamang seorang PNS menjadi contoh bagi masyarakat. Tetapi tidak dapat dipungkiri dalam sebuah rumah tangga terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga perceraian menjadi jalan terakhir bagi mereka.83
Beberapa keterangan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama
Ngawi menunjukkan bahwa perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama
Ngawi cukup banyak dan ada beberapa faktor yang melatar belakangi. Dan
seorang PNS memang menjadi contoh bagi masyarakat. Akan tetapi bukan berarti
seorang PNS tidak boleh melakukan perceraian.
b. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ngawi Secara Kolektif Dalam
Memutuskan Perceraian Pegawai Negeri Sipil
Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Ngawi adalah
pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara sesuai dengan
dalil-dalil gugatan atau permohonan yang terdapat dalam putusan. Dalam hal ini
hakim memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan
dan menghubungkan fakta-fakta tersebut pada dalil-dalil hukum yang sesuai.
Seperti halnya dalil hukum yang terdapat dalam perkara nomor :
89/Pdt.G/2008/PA.Ngw sebagai berikut:
Setelah ditemukannya fakta-fakta dalam persidangan, berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI telah terpenuhi, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tidak tercapai, maka gugatan penggugat patut untuk dikabulkan. Hilangnya rasa senang dan cinta penggugat terhadap
83Suwarto. Op. Cit, (Ngawi: Rabu, 9 Maret 2011)
69
tergugat menjadikan hakim dapat menceraikan penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talak tergugat pada penggugat berdasarkan ibarat dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 sebagai berikut:
و��� ��� ��� ا����� ����واذا ا��� �م ر�� ا��و�� ��
Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.
Izin perceraian dari pejabat yang berwenang juga menjadi persaratan bagi PNS dalam melakukan perceraian. Karena dalam perkara ini [ihak berperkara telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Ngawi, maka tidak ada permasalahan dalam pemeriksaan perkara. Dan karena perkara dalam Nomor: 89/Pdt.G/2008/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan pada penggugat. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989, serta peraturan lainnya yang sesuai.
Adapun dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor:
115/Pdt.G/2008/PA.Ngw ialah sebagai berikut:
Sama halnya dengan dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 89/Pdt.G/2008/PA.Ngw, dalil hukum yang digunakan adalah Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, ibarat dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 sebagai berikut:
واذا ا��� �م ر�� ا��و�� ��و��� ��� ��� ا����� ����
Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.
Serta Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan pada penggugat. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989.
Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 239/Pdt.G/2008/PA.Ngw ialah
sebagai berikut:
70
Setiap perkara yang masuk di PA Ngawi, sebelum perkara diperiksa hakim akan melakukan mediasi terhadap para pihak berperkara berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 131 HIR/155 Rbg jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No. 01 Tahun 2008. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, , alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI telah terpenuhi, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tidak tercapai, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan. Adanya kemauan keras dari pemohon untuk menjatuhkan talak pada termohon dan alasan untuk itu telah ada , maka berdasarkan hadits Rasul yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi sebagaimana berikut :
��ء� ا�&%ق ���#��ل وا�!�ة ���
Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan iddah adalah hak perempuan (istri).
Majelis hakim dapat membenarkannya. Dan karena perkara Nomor: 239/Pdt.G/2008/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan pada pemohon. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989, serta peraturan lainnya yang sesuai.
Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 485/Pdt.G/2008/PA.Ngw ialah
sebagai berikut:
Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI telah terpenuhi, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tidak tercapai, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan. Adanya kemauan keras dari pemohon untuk menjatuhkan talak pada termohon dan alasan untuk itu telah ada , maka berdasarkan hadits Rasul yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi sebagaimana berikut :
��ء� ا�&%ق ���#��ل وا�!�ة ���
Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan iddah adalah hak perempuan (istri).
Majelis hakim dapat membenarkannya. Pihak berperkara dalam perkara ini juga telah mendapatkan izin dari Departemen Agama Ngawi. Dan karena perkara Nomor: 485/Pdt.G/2008/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo
71
UU No. 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan pada pemohon. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989, serta peraturan lainnya yang sesuai.
Adapun dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor:
561/Pdt.G/2008/PA.Ngw ialah sebagai berikut:
Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi namun tidak berhasil, oleh karena itu maksud dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg serta ketentuan yang terdapat dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 telah terpenuhi. Dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan syarat ta’lik talak telah terpenuhi. Dengan demikian jatuhlah talak satu tergugat atas penggugat, berdasarkan ibarat dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 359:
�� و�*د ا�)#ط �� �#ط و,+ �,%� �� اذا
Artinya: Jika seseorang menggantungkan talak atas suatu syarat, maka
jatuhlah talaknya ketika syarat tersebut tidak terwujud. Alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) sebagai pelanggaran ta’tik talak juga telah ada. Dan tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juga tidak tercapai. Hilangnya rasa senang dan cinta penggugat terhadap tergugat menjadikan hakim dapat menceraikan penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talak tergugat pada penggugat berdasarkan ibarat dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 sebagai berikut:
واذا ا��� �م ر�� ا��و�� ��و��� ��� ��� ا����� ����
Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.
Karena perkara Nomor: 561/Pdt.G/2008/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan pada penggugat. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989, serta peraturan lainnya yang sesuai.
Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 270/Pdt.G/2009/PA.Ngw ialah
sebagai berikut:
72
Mediasi yang diupayakan oleh Majelis Hakim telah dilakukan namun tidak berhasil, oleh karena itu maksud dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg serta ketentuan yang terdapat dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 telah terpenuhi. Dalam hal ini Majelis Hakim juga telah melakukan pemanggilan secara patut pada tergugat, namun tidak hadir dalam persidangan tanpa adanya alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini diputus secara verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan berdasarkan ibarat dalam kitab al-Anwar juz 11 halaman 55:
�-�� ن .!�ز ��!�ز او.*ار او ��� ��زا /��.� �����
Artinya: Jika tergugat enggan (membangkang), bersembunyi atas ghaib (tidak jelas alamatnya) hakim boleh memutus perkaranya berdasarkan alat bukti.
Dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) sebagai pelanggaran ta’tik talak juga telah ada. Dan tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juga tidak tercapai. Hilangnya rasa senang dan cinta penggugat terhadap tergugat menjadikan hakim dapat menceraikan penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talak tergugat pada penggugat berdasarkan ibarat dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 sebagai berikut:
واذا ا��� �م ر�� ا��و�� ��و��� ��� ��� ا����� ����
Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.
Karena perkara Nomor: 270/Pdt.G/2009/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan pada penggugat. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989, serta peraturan lainnya yang sesuai.
Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 527/Pdt.G/2009/PA.Ngw ialah
sebagai berikut:
Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI serta ketentuan yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 229, telah terpenuhi. Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi namun tidak berhasil, oleh karena itu maksud dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg serta ketentuan yang terdapat dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 telah terpenuhi. Surat izin perceraian dari pejabat belum
73
didapatkan oleh para pihak berperkara, namun demikian para pihak berperkara siap untuk menerima sanksi apapun dari atasannya. Berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 1984 Tentang pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 angka 4 yang menjelaskan bahwa untuk memberi waktu bagi PNS mendapatkan izin dari pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selama-lamanya 6 bulan dan tidak akan diperpanjang lagi. Berdasarkan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi bekas istri. Hal ini sesuai pula dengan Pasal 149 huruf a dan b KHI tentang mut’ah dan nafkah iddah. Dan karena perkara Nomor: 527/Pdt.G/2009/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan pada pemohon. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989, hukum syar’i serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 554/Pdt.G/2009/PA.Ngw ialah
sebagai berikut:
Mediasi yang diupayakan oleh Majelis Hakim telah dilakukan namun tidak berhasil, oleh karena itu maksud dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg serta ketentuan yang terdapat dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 telah terpenuhi. Dalam hal ini Majelis Hakim juga telah melakukan pemanggilan secara patut pada tergugat, namun tidak hadir dalam persidangan tanpa adanya alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini diputus secara verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan berdasarkan ibarat dalam kitab al-Anwar juz 11 halaman 55:
��زا /��.� �������ن .!�ز ��!�ز او.*ار او ��� -�
Artinya: Jika tergugat enggan (membangkang), bersembunyi atas ghaib (tidak jelas alamatnya) hakim boleh memutus perkaranya berdasarkan alat bukti.
Dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan syarat ta’lik talak telah terpenuhi. Dengan demikian jatuhlah talak satu tergugat atas penggugat, berdasarkan ibarat dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 359:
�� و�*د ا�)#ط �� �#ط و,+ �,%� �� اذا
Artinya: Jika seseorang menggantungkan talak atas suatu syarat, maka
jatuhlah talaknya ketika syarat tersebut tidak terwujud.
74
Alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) sebagai pelanggaran ta’tik talak juga telah ada. Karena perkara Nomor: 554/Pdt.G/2009/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan pada penggugat. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989, serta peraturan lainnya yang sesuai.
Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 835/Pdt.G/2009/PA.Ngw ialah
sebagai berikut:
Mediasi yang diupayakan oleh Majelis Hakim telah dilakukan namun tidak berhasil, oleh karena itu maksud dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg serta ketentuan yang terdapat dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 telah terpenuhi. Dalam hal ini Majelis Hakim juga telah melakukan pemanggilan secara patut pada tergugat, namun tidak hadir dalam persidangan tanpa adanya alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini diputus secara verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan berdasarkan ibarat dalam kitab al-Anwar juz 11 halaman 55:
�-�� ن .!�ز ��!�ز او.*ار او ��� ��زا /��.� �����
Artinya: Jika tergugat enggan (membangkang), bersembunyi atas ghaib (tidak jelas alamatnya) hakim boleh memutus perkaranya berdasarkan alat bukti.
Dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) sebagai pelanggaran ta’tik talak juga telah ada. Dan tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juga tidak tercapai. Hilangnya rasa senang dan cinta penggugat terhadap tergugat menjadikan hakim dapat menceraikan penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talak tergugat pada penggugat berdasarkan ibarat dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 sebagai berikut:
� �� ا����� ����واذا ا��� �م ر�� ا��و�� ��و��� ���
Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.
Pihak berperkara dalam perkara ini juga telah mendapatkan izin dari Bupati Ngawi. Dan karena perkara Nomor: 835/Pdt.G/2008/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan pada penggugat. Selain
75
itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006.
Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 842/Pdt.G/2009/PA.Ngw ialah
sebagai berikut:
Dalil hukum yang digunakan dalam perkara Nomor : 842/Pdt.G/2009/PA.Ngw ialah Pasal 131 HIR/155 Rbg jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 yang dilaksanakan dengan PERMA No. 01 Tahun 2008, Pasal 125 ayat (1) HIR, ibarat dalam kitab al-Anwar juz 11 halaman 55:
�-�� ن .!�ز ��!�ز او.*ار او ��� ��زا /��.� �����
Artinya: Jika tergugat enggan (membangkang), bersembunyi atas ghaib (tidak jelas alamatnya) hakim boleh memutus perkaranya berdasarkan alat bukti.
Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, Pasal 1 UU No. 01 Tahun 1974, hadits Rasul riwayat al-Baihaqi :
��ء� ا�&%ق ���#��ل وا�!�ة ���
Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan iddah adalah hak perempuan (istri).
Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989.
Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 59/Pdt.G/2010/PA.Ngw ialah
sebagai berikut:
Dalil hukum yang digunakan dalam perkara Nomor : 59/Pdt.G/2010/PA.Ngw ialah Pasal 130 HIR/154 Rbg yang dijabarkan dalam PERMA No. 01 Tahun 2008, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, Pasal 1 UU No. 01 Tahun 1974, ibarat ddalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791:
واذا ا��� �م ر�� ا��و�� ��و��� ��� ��� ا����� ����
Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.
76
Pasal 105 huruf (a) KHI, Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006.
Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 123/Pdt.G/2010/PA.Ngw ialah
sebagai berikut:
Mediasi yang diupayakan oleh Majelis Hakim telah dilakukan namun tidak berhasil, oleh karena itu maksud dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg serta ketentuan yang terdapat dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 telah terpenuhi. Dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) sebagai pelanggaran ta’tik talak juga telah ada. Dan tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juga tidak tercapai. Hilangnya rasa senang dan cinta penggugat terhadap tergugat menjadikan hakim dapat menceraikan penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talak tergugat pada penggugat berdasarkan ibarat dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 sebagai berikut:
���� واذا ا��� �م ر�� ا��و�� ��و��� ��� ��� ا�����
Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.
Dan karena perkara Nomor: 123/Pdt.G/2008/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan pada penggugat. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006.
Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 171/Pdt.G/2010/PA.Ngw ialah
sebagai berikut:
Dalam perkara Nomor : 171/Pdt.G/2010/PA.Ngw pemohon yang akan melakukan perceraian telah mendapatkan izin dari pejabat dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983. Mediasi yang diupayakan oleh Majelis Hakim juga telah dilakukan namun tidak berhasil, oleh karena itu maksud dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg serta ketentuan yang terdapat dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 telah terpenuhi. Dalam hal ini Majelis Hakim juga telah melakukan pemanggilan secara patut pada tergugat, namun tidak hadir dalam persidangan tanpa adanya alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini diputus secara verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan berdasarkan ibarat dalam kitab al-Anwar juz 11 halaman 55:
77
�-�� ن .!�ز ��!�ز او.*ار او ��� ��زا /��.� �����
Artinya: Jika tergugat enggan (membangkang), bersembunyi atas ghaib (tidak jelas alamatnya) hakim boleh memutus perkaranya berdasarkan alat bukti.
Dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (g) sebagai pelanggaran ta’tik talak juga telah ada. Dan tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juga tidak tercapai. Adanya kemauan keras dari pemohon untuk menjatuhkan talak pada termohon dan alasan untuk itu telah ada , maka berdasarkan hadits Rasul yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi sebagaimana berikut :
��ء� ا�&%ق ���#��ل وا�!�ة ���
Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan iddah adalah hak perempuan (istri).
Dan karena perkara Nomor: 171/Pdt.G/2008/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan pada pemohon. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006.
Dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 238/Pdt.G/2010/PA.Ngw ialah
sebagai berikut:
Dalil-dalil hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara Nomor : 238/Pdt.G/2010/PA.Ngw ialah Pasal 130 HIR dan Pasal 145 Rbg yang dijabarkan dalam PERMA No. 01 Tahun 2008, Pasal 174 HIR , Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 KHI, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI, QS. Ar-Rum ayat 21, Pasal 70 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, ibarat dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791:
واذا ا��� �م ر�� ا��و�� ��و��� ��� ��� ا����� ����
Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.
Karena perkara Nomor: 238/Pdt.G/2008/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989,
78
biaya perkara dibebankan pada penggugat. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989, PP No. 9 Tahun 1975, KHI dan Hukum Syara’.
Dan dalil hukum yang terdapat dalam perkara Nomor: 523/Pdt.G/2010/PA.Ngw
ialah sebagai berikut:
Dalam perkara Nomor : 523/Pdt.G/2010/PA.Ngw Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan secara patut pada termohon, namun tidak hadir dalam persidangan tanpa adanya alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini diputus secara verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan berdasarkan ibarat dalam kitab al-Anwar juz 11 halaman 55:
�-�� ن .!�ز ��!�ز او.*ار او ��� ��زا /��.� �����
Artinya: Jika tergugat enggan (membangkang), bersembunyi atas ghaib (tidak jelas alamatnya) hakim boleh memutus perkaranya berdasarkan alat bukti.
Dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) telah ada. Dan tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juga tidak tercapai. Adanya kemauan keras dari pemohon untuk menjatuhkan talak pada termohon dan alasan untuk itu telah ada , maka berdasarkan hadits Rasul yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi sebagaimana berikut :
��ء� ا�&%ق ���#��ل وا�!�ة ���
Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan iddah adalah hak perempuan (istri).
Dan karena perkara Nomor: 523/Pdt.G/2010/PA.Ngw termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan pada pemohon. Selain itu perkara perceraian ini di dasarkan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989.
Beberapa ketentuan hukum di ataslah yang dijadikan dalil atau sumber
hukum oleh para Hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam menyelesaikan atau
memutus perkara perceraian baik cerai talak ataupun cerai gugat yang ada di
Pengadilan Agama Ngawi.
79
B. Analisis Data
1. Faktor Yang Melatar Belakangi Perceraian PNS Di PA Ngawi .
Pengadilan Agama Ngawi merupakan Pengadilan Agama yang
berkedudukan di kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten
Ngawi mengenai setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat Ngawi. Hal ini
sesuai dengan tugas dan wewenang pokok Peradilan Agama sebagai badan
pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu memberikan pelayanan hukum dan
keadilan dalam bidang perdata bagi masyarakat yang beragama Islam.
Setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ngawi harus di periksa
dan diputus sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1) UU No.7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama bahwasannya:
Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.
Dengan demikian setiap perkara yang diajukan di Pengadilan Agama
Ngawi harus diperiksa dan diputus, berdasarkan kekusaan absolut Peradilan
Agama.
Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, perkara yang banyak
masuk di Pengadilan Agama Ngawi adalah perkara perceraian terutama cerai
gugat. Selama ini perceraian diindikasikan sebagai perkara yang diajukan oleh
para pihak berperkara dengan latar belakang ekonomi yang kurang mapan.
Berlainan dengan hal tersebut, perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama
Ngawi juga diajukan oleh para PNS yang dalam hal ini kondisi ekonominya
80
cukup mapan, baik dari instansi PEMDA, POLRI, DEPAG, ataupun dari instansi
lainnya.
Berdasarkan data yang ada, perceraian PNS di Pengadilan Agama Ngawi
semakin mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2008
perkara perceraian PNS yang masuk adalah 30 perkara, tahun 2009 terdapat 38
perkara, tahun 2010 terdapat 53 perkara, dan tahun 2011 sampai dengan bulan
februari perkara perceraian PNS yang masuk adalah 21 perkara. Dari hasil
wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Ngawi yaitu Bapak Bambang
Supriastoto sebagai ketua Pengadilan Agama Ngawi, Bapak H. Nahison Dasa Brata
sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Ngawi, Bapak Muslim sebagai hakim madya
pratama, Bapak Suroso sebagai hakim madya pratama, Bapak Imam Gozi sebagai hakim
mandya pratama, Bapak Ngizzuddin Wangidi sebagai hakim madya muda, dan Bapak
Suwarto sebagai hakim madya pratama, juga diketahui bahwasannya perkara
perceraianlah yang mendominasi di Pengadilan Agama Ngawi baik itu dari
kalangan PNS maupun Non-PNS, terutama cerai gugat yang diajukan dari pihak
perempuan atau istri.
Dari jumlah perceraian baik perceraian yang dilakukan oleh PNS ataupun
Non-PNS, yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, tentunya
terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab mereka melakukan perceraian.
Perceraian yang dilakukan oleh para PNS dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu:
1. Tingkat Pendidikan:
Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, sebagian besar PNS yang
melakukan perceraian adalah mereka yang memiliki jenjang pendidikan
sampai dengan Perguruan Tinggi. Baik itu D2, D3, SI, SPG, atau tingkat
81
pendidikannya TNI atau POLRI. Dari tingkat SMA hanya ada beberapa orang
saja, itupun dari pihak tergugat atau penggugat yang salah satunya bukan
PNS.
2. Tingkat Usia:
Berdasarkan data yang ada, tingkat usia para PNS ketika melakukan
perceraian di Pengadilan Agama Ngawi, sebagaian besar adalah dengan
tingkat usia yang matang. Sebagian besar sudah mencapai usia 30 tahun
keatas sampai dengan 60 tahun. Usia 25 tahun, 27 tahun, dan 29 tahun hanya
ada beberapa orang saja.
3. Jenis Pekerjaan:
Para PNS yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Ngawi
berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, para pihak berasal dari
instansi PEMDA baik dari kalangan Guru, Petugas Dinas Kehutanan &
Perkebunan, Dinas Kesehatan, ataupun yang lainnya. Dan ada juga yang dari
POLRI dan TNI. Adapun prosentasinya adalah sebagai berikut; PNS PEMDA
26,7 %, PNS Guru 26,7 %, PNS Bid.Kesehatan 10 %, PNS POLRI 6,7 %,
PNS TNI-AU 3,3 %, 26,7% sisanya adalah non-PNS. 20 % berkerja sebagai
pegawai swasta dan 6,7 % sisanya tidak berkerja.
4. Alasan-alasan Perceraian:
Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian baik dari wawancara
dengan para hakim Pengadilan Agama Ngawi maupun data yang diperoleh
dari dalil-dalil gugatan/permohonan, alasan-alasan yang menjadi penyebab
bagi mereka melakukan perceraian sebagian besar adalah disebabkan karena
82
Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, rumah tangga telah pecah,
dan Tidak adanya tanggung jawab antara kedua belah pihak baik istri maupun
suami. Dan beberapa hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor
diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Ekonomi
b. Perselingkuhan dan Perzinaan
c. Pertengkaran, perselisihan dan KDRT
d. Cemburu
e. Tidak adanya kejujuran, keterbukaan dan kurang bisa menerima
kekurangan salah satu pihakdari salah satu pihak
f. Komunikasi jarak jauh
g. Tidak adanya rasa cinta dalam pernikahan (pernikahan karena paksaan).
Dari beberapa data yang telah dipaparkan diatas, sesungguhnya Pegawai
Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat
diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku,
tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu Pegawai Negeri Sipil juga harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal
hendak melangsungkan pernikahan, beristri lebih dari satu, atau akan melakukan
perceraian. Sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan PP Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983.
Perceraian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan untuk melepaskan
sebuah ikatan pernikahan yang sah. Hukum asal perceraian dalam pandangan
Islam adalah boleh (mubah). Akan tetapi bukan berarti seseorang dapat dengan
83
mudah melakukan perceraian. Menurut Sarakhsi, Talak hukmunya dibolehkan
ketika berada dalam kondisi atau keadaan yang darurat, baik itu berasal dari
inisiatif suami atau berasal dari inisiatif istri. Di dalam hadits Rasulullah yang
diriwayatkan oleh Ibn Umar bahwasannya:
ض غبأ: عليه وسلم قال صلى اهللا اهللا أن رسول رضى اهللا عنهما عمر عن ابن
)رواه أبو داود والحاكم وصححه(الحال ل إلى اهللا الطال ق
“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza wa Jalla ialah talak.”84
Hadits ini mengandung pengertian bahwa didalam perceraian terdapat
unsur kehalalan dan unsur kemurkaan. Dengan demikian perceraian yang
dilakukan oleh para PNS di Pengadilan Agama Ngawi berdasarkan data-data yang
ada terkait dengan alasan-alasan perceraian, merupakan perbuatan halal yang
dibolehkan. Karena ikatan perkawinan mereka dengan tujuan menjadi ikatan yang
kokoh sebagaimana yang disebutkan dalam QS. An-Nisa’: 21:
y# ø‹x.uρ …çµ tΡρä‹è{ù' s? ô‰s%uρ 4 |Óøùr& öΝà6àÒ ÷èt/ 4’ n<Î) <Ù÷èt/ šχ õ‹yzr& uρ Νà6ΖÏΒ $ ¸)≈sV‹ ÏiΒ
$ Zà‹Î=xî ∩⊄⊇∪
Artinya:
Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.85
tidak dapat terwujud. Dan perkawinan mereka berada dalam kondisi yang sudah
pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga yang
84
HR. Abu Dawud dan Hakim. Sayyid Sabiq. Op.Cit. hal: 135 85
QS An-Nisa:21. Al-Qur’an Dan..Op. Cit. hal:105
84
sakinah, mawaddah dan rahmah serta tujuan perkawinan yang termuat dalam
Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.86
tidak dapat terpenuhi. Dalam QS. An-Nisa’ ayat 128 disebutkan:
ÈβÎ)uρ îοr&z÷ö∆ $# ôM sù%s{ .ÏΒ $ yγ Î=÷èt/ # ·—θà± çΡ ÷ρr& $ ZÊ#{�ôãÎ) Ÿξ sù yy$oΨã_ !$yϑÍκö� n=tæ βr& $ ysÎ=óÁ ム$yϑæηuΖ÷�t/
$ [sù=ß¹ 4 ßxù=÷Á9 $#uρ ×�ö� yz 3 ÏNu�ÅØ ômé& uρ Ú[à'ΡF{ $# £x’±9 $# 4 βÎ)uρ (#θ ãΖÅ¡ ós è? (#θ à)−Gs?uρ χ Î* sù
©!$# šχ% x. $yϑÎ/ šχθ è=yϑ÷ès? # Z�� Î6 yz ∩⊇⊄∇∪
Artinya:
Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.87
Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya bagi seorang wanita yang
khawatir akan nusyuz atau sikap tak acuh dari suaminya, maka dianjurkan untuk
melakukan perdamaian yang sebenar-benarnya karena peedamaianlah yang
terbaik bagi seorang istri dan suami. Namun demikian, berdasarkan data yang
diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, sebelum mengajukan perkara di
PA Ngawi, para pihak berperkara telah melakukan perdamaian dan tetap terjadi
perselisihan diantara mereka.
86
Seri Hukum…Op. Cit. hal: 7 87
QS An-Nisa:21. Al-Qur’an Dan..Op. Cit. hal:143
85
Selain itu berdasarkan Pasal 117 KHI yang disebutkan bahwasannya Talak
adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu
sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129,
130, dan 131., dan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawianan, dan Pasal 116 KHI,
pelaksanaan perceraian yang dilakukan di depan Sidang Pengadilan dan alasan-
alasan perceraian yang diajukan oleh para PNS dalam melakukan perceraian juga
telah terpenuhi.
Di dalam penjelasan umum UU No. 1 Taun 1974 Tentang Perkawinan
nomor 4 poin d disebutkan bahwasannya seseorang dapat melangsungkan
pernikahan jika telah mencapai kondisi yang matang jiwa raganya, agar supaya
dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian
dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
Namun demikian tingkat pendidikan dan usia yang menjadi dasar atau
tolak ukur kematangan mental dan fisik para PNS dalam melakukan perkawinan
dalam mencapai tujuan dari sebuah perkawinan tidaklah berpengaruh. Karena
dalam hal ini tingkat usia para PNS juga sudah matang dan tingkat pendidikan
mereka juga dalam tingkat keilmuan yang luas. Secara tidak langsung tingkat
berfikir dan kesiapan mental maupun fisik mereka juga telah matang. Namun hal
tersebut tidak berpengaruh pada terhindarnya sebuah perceraian.
Dalam penjelasan umum UU No. 1 Taun 1974 Tentang Perkawinan nomor
4 poin a dan e dijelaskan bahwasannya tujuan perkawinan adalah untuk
86
membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, oleh karena itu pelaksanaan
perceraian dipersulit. Namun demikian untuk memungkinkan perceraian, harus
ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Dengan
demikian meskipun kondisi pendidikan dan usia para PNS telah matang, tidak
menjamin seseorang terhindar dari sebuah perceraian.
Begitu juga dengan kondisi ekonomi. PNS lebih dikenal dengan
kehidupannya yang mapan dengan penghasilan tiap bulannya. Namun demikian,
jika sebuah rumah tangga telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka
perceraianlah satu-satunya jalan terbaik bagi mereka. Karena tingkat kemapanan
seseorang tidak dapat dinilai hanya pada tingkat ekonomi saja. Penghasilan yang
banyak tidak menjamin ketentraman hidup seseorang.
Selain itu sendi-sendi perkawinan yaitu kasih sayang, keharmonisan dan
pemenuhan aspek infra struktur dalam keluarga mereka juga tidak terpenuhi.
Dengan demikian tidak ada pertentangan antara law in action dengan law in
theory. Namun meskipun perceraian bagi mereka boleh dilakukan, berdasarkan
QS. Al-Baqarah ayat 227:
÷βÎ)uρ (#θ ãΒ t“tã t,≈ n=©Ü9$# ¨βÎ* sù ©!$# ìì‹ Ïÿxœ ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄⊄∠∪
Artinya:
Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.88
Perceraian yang mereka lakukan sebagai perbuatan hukum, tetap diketahui oleh
Allah.
88
QS An-Al-Baqarah: 227. Ibid. hal:55
87
2. Pandangan Hakim PA Ngawi Terhadap Fenomena Perceraian PNS Di
Pengadilan Agama Ngawi
Berdasarkan data wawancara dengan para hakim yaitu Bapak Bambang
Supriastoto sebagai ketua Pengadilan Agama Ngawi, Bapak H. Nahison Dasa
Brata wakil ketua Pengadilan Agama Ngawi, Bapak Muslim sebagai hakim
madya pratama, Bapak Suroso sebagai hakim madya pratama, Bapak Imam Gozi
sebagai hakim mandya pratama, Bapak Drs. Ngizzuddin Wangidi sebagai hakim
madya muda, dan Bapak Drs. Suwarto sebagai hakim madya pratama, Pengadilan
Agama Ngawi dan dokumentasi pertimbangan hukum hakim dalam putusan
selama penelitian, menunjukkan bahwa perceraian yang dilakukan oleh para PNS
di Pengadilan Agama Ngawi adalah sebuah hal yang tidak asing lagi dan menjadi
sebuah kewajaran karena setiap tahunnya jumlah penduduk dan jumlah PNS
semakin bertambah, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Meskipun perceraian
itu sebuah perbuatan yang halal, namun perbuatan halal tersebut tidak disukai oleh
Allah sebagaimana yang terdapat dalam Hadits:
غض الحال ل إلى اهللا بأ: عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
الطال ق
“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza wa Jalla ialah talak.”
Oleh karena itu apabila perceraian tidak amat sangat terpaksa, sebaiknya
tidak dilakukan, karena perkawinan adalah masalah hati. Dalam Pasal 1 UU No. 1
Tahun 1974 Pasal 1 juga disebutkan bahwasannya perkawinan ialah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
88
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan di dalam pernikahan itu terdapat dua unsur, yaitu
unsur lahir dan batin. Jika pernikahan itu sudah retak, maka ikatan pernikahan
sebagai ikatan yang kekal atau Mitsaqan Ghalidhan tidak dapat dipertahankan
lagi. Meskipun demikian seorang PNS tidak seharusnya melakukan perceraian
karena hal tersebut semakin tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam menyelesaikan perkara, tugas-tugas pokok dari seorang hakim
adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara
(melaksanakan persidangan) dengan memperhatikan tiga hal yaitu:
1) Membuktikan benar tidaknya peristiwa/ fakta yang diajukan para pihak
dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum
pembuktian.
2) Membuktikan fakta/peristiwa yang terbukti, dengan menilai peristiwa itu ada
hubungan hukum apa.
3) Membuktikan, dengan menetapkan hukumnya yang kemudian menuangkan
dalam amar putusan (dictum)/penetapan.
Sama halnya dengan yang dilakukan oleh para hakim Pengadilan Agama
Ngawi dalam menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara-
perkara (melaksanakan persidangan), juga memperhatikan beberapa hal yaitu,
membuktikan benar tidaknya peristiwa/ fakta yang diajukan para pihak dengan
pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian melalui
surat-surat, membuktikan fakta/peristiwa dengan menghadirkan para saksi, apakah
keterangan yang diberikan oleh pihak berperkara sama dengan keterangan yang
diberikan oleh para saksi, dengan menilai peristiwa itu ada hubungan hukum apa,
89
serta membuktikan dengan menetapkan hukumnya yang kemudian menuangkan
dalam amar putusan (dictum)/penetapan.
Sebelum perkara diperiksa, berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2008
hakim akan melakukan perdamaian kepada para pihak berperkara. Hal ini juga
sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam QS. An-Nisa’ ayat 35:
÷βÎ)uρ óΟ çFø'Åz s−$s)Ï© $ uΚÍκÈ]÷�t/ (#θ èWyè ö/$$ sù $ Vϑs3ym ô ÏiΒ Ï& Î#÷δ r& $ Vϑs3ym uρ ô ÏiΒ !$yγ Î=÷δ r& βÎ) !#y‰ƒ Ì� ãƒ
$ [s≈n=ô¹Î) È,Ïjùuθ ムª!$# !$ yϑåκs]øŠt/ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. $ ¸ϑŠÎ=tã # Z��Î7 yz ∩⊂∈∪
Artinya:
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
Ketentuan tersebut telah dilaksanakan oleh para hakim PA Ngawi, namun
demikian berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan para hakim,
upaya perdamaian yang dilakukan tidak mencegah terjadinya perceraian. Sebagian
besar para pihak berperkara telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian.
Dan hal ini tidak dapat dipaksakan bagi kedua belah pihak untuk dapat berdamai.
Karena perceraianlah jalan yang terbaik bagi keduanya. Selain itu syarat dan
prosedur perceraian cukup menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan
perceraian.
Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh para Hakim Pengadilan
Agama Ngawi dalam menyelesaikan perkara adalah sebagai berikut: Pasal 1 dan
Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 70, 76, 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989,
90
UU No. 3 Tahun 2006, Pasal 3, Pasal 105 huruf (a), Pasal 116 huruf (f), Pasal 134
KHI , Pasal 19 huruf (f), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No. 9
Tahun 1975, Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983, PERMA
No. 01 Tahun 2008, Pasal 125 ayat (1), Pasal 131, Pasal 171 ayat (1), Pasal 172,
Pasal 174 HIR, Pasal 155 Rbg, QS. An-Rum ayat 21, Kitab Ghoyatul Marom
halaman 791:
��� ا����� ���� واذا ا��� �م ر�� ا��و�� ��و��� ���
Artinya : Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri.
Hadits Rasul yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi:
��ء� ا�&%ق ���#��ل وا�!�ة ���
Artinya : Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan iddah adalah hak perempuan (istri).
Ibarat dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 359:
اذا علق طالقا على شرط وقع عند وجود الشرط
Artinya : Jika seseorang menggantungkan talak atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya ketika syarat tersebut tidak terwujud
. Ibarat dalam kitab al-Anwar juz 11 halaman 55:
فان تعزز بتعزز اوتوا ر اوغيبة جازا ثباته بالبينة
Artinya : Jika tergugat enggan (membangkang), bersembunyi atas ghaib (tidak jelas alamatnya) hakim boleh memutus perkaranya berdasarkan alat bukti.
Beberapa pertimbangan hukum tersebutlah yang digunakan para hakim
Pengadilan Agama Ngawi dalam memutus perkara. Pertimbangan hukum tersebut
91
digunakan karena perceraian PNS yang diajukan di Pengadilan Agama Ngawi ada
hubungan hukummnya. Sehingga berdasarkan beberapa pertimbangan hukum
tersebut, ditetapkan sebuah hukum bagi para PNS yang melakukan perceraian.
Dari analisis yang telah dipaparkan diatas dengan data-data yang ada serta
kajian pustaka untuk melegitimasi, maka penulis dapat mengklasifikasikan
beberapa faktor yang menjadi penyebab semakin meningkatnya perceraian PNS di
PA Ngawi dari tahun 2008 sampai dengan bulan februari 2011 ialah:
1. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga
2. rumah tangga telah pecah
3. Tidak adanya tanggung jawab antara kedua belah pihak baik istri maupun
suami.
Dan beberapa hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah
sebagai berikut:
a) Ekonomi
b) Perselingkuhan dan Perzinaan
c) Pertengkaran, perselisihan dan KDRT
d) Cemburu
e) Tidak adanya kejujuran, keterbukaan dan kurang bisa menerima
kekurangan salah satu pihakdari salah satu pihak
f) Komunikasi jarak jauh
Beberapa faktor tersebutlah yang pada akhirnya memicu terjadinya
perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diantara para PNS yang
berperkara. Adapun pandangan hakim PA Ngawi terhadap fenomena perceraian
92
PNS di PA Ngawi ialah merupakan sebuah keprihatinan karena dalam hal ini
Pegawai Negeri Sipil berperan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang
secara tidak langsung menjadi figur bagi masyarakat. Dan Apabila seorang
Pegawai Negeri Sipil Melakukan perceraian, sesungguhnya telah merusak citra
dari PNS tersebut. Namun di sisi lain perceraian PNS sudah menjadi sebuah
kewajaran, karena hal ini juga dipengaruhi oleh semakin bertambahnya jumlah
PNS setiap tahunnya. Selain itu kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak
dapat lagi untuk dipertahankan, jalan terbaik yang harus dilakukan adalah
perceraian.
97
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara komprehensif tentang
hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, maka selanjutnya peneliti akan
memberikan kesimpulan sebagai hasil akhir bahwa:
1. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab semakin menigkatnya perceraian
PNS di Pengadilan Agama Ngawi:
1) Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga
98
2) rumah tangga telah pecah
3) Tidak adanya tanggung jawab antara kedua belah pihak baik istri maupun
suami.
Dan beberapa hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah
sebagai berikut:
a. Ekonomi
b. Perselingkuhan dan Perzinaan
c. Pertengkaran, perselisihan dan KDRT
d. Cemburu
e. Tidak adanya kejujuran, keterbukaan dan kurang bisa menerima
kekurangan salah satu pihakdari salah satu pihak
f. Komunikasi jarak jauh
2. Adapun pandangan hakim PA Ngawi terhadap fenomena perceraian PNS di
PA Ngawi ialah merupakan sebuah keprihatinan karena dalam hal ini
Pegawai Negeri Sipil berperan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang
secara tidak langsung menjadi figur bagi masyarakat. Dan Apabila seorang
Pegawai Negeri Sipil Melakukan perceraian, sesungguhnya telah merusak
citra dari PNS tersebut. Namun di sisi lain perceraian PNS sudah menjadi
sebuah kewajaran, karena hal ini juga dipengaruhi oleh semakin
bertambahnya jumlah PNS setiap tahunnya. Selain itu kondisi ekonomi yang
mapan, tingkat usia yang matang, dan keilmuan yang luas, tidak menjadi
penghalang bagi mereka untuk melakukan sebuah perceraian. Sehingga
tujuan perkawinan tidak tercapai dan perceraianlah yang menjadi jalan terbaik
99
bagi mereka. Meskipun perceraian merupakan perbuatan yang halal, namun
perbuatan halal tersebut tidak disukai oleh Allah. Oleh karena itu apabila
perceraian tidak amat sangat terpaksa, sebaiknya tidak dilakukan. Dan
perceraian dapat diputus apabila alasan-alasan perceraian ada dan dapat
terbukti. Dalam hal ini Majelis akan memutuskan sebuah perkara berdasarkan
bukti-bukti yang didapatkan dalam persidangan.
A. Saran-Saran
1. Kepada para PNS maupun Non-PNS, hendaknya mempelajari tentang
keilmuan yang bisa mengintegrasikan antara Intelegensial Question,
Emotional Question, dan Spiritual Question, sehingga permasalahan apapun
yang terjadi dalam sebuah rumah tangga dapat terselesaikan dengan hati dan
pikiran yang tenang.
2. Selain itu juga dalam sebuah pernikahan dibutuhkan sikap saling menghargai
antara suami istri, masing-masing suami dan istri tau akan hak dan kewajiban
masing-masing, saling tolong menolong, menutupi kekurangan masing-
masing, keterbukaan antara suami dan istri, saling memahami, menjaga
komunikasi antara suami dan istri.
3. Kepada para mahasiswa atau para PNS yang belum menikah, hendaknya
berpikir lebih matang sebelum melangkah atau mengambil keputusan, karena
segala apa yang diputuskan akan mempunyai konsekuensi-konsekuensi logis
yang harus dilaksanakan juga. Dan tidak hanya sekedar menuruti keinginan
hawa nafsu.
DAFTAR PUSTAKA
Admin. Gila…PNS Ngawi Banyak Yang Cerai. http://www.sinarngawi.com/ Diakses
Pada hari Jumat, 14 Januari 2011
Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2008. Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur’an, As-
Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama. Bandung: Karisma
Al-Jaziri, Abdurrahman. Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah Juz IV. Kairo: Dar
al-Pikr
Al-Albani, Muhammad Nashruddin. 2007. Shahih Sunan Ibn Majah. Terjemahan
Ahmad Taufiq Abdurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam
-------------. 2006. Shahih Sunan Abu Daud. Terjemahan Abd. Mufid Ihsan., M.
Soban Rohman. Jakarta: Pustaka Azzam
Arifin, Imron. 1996. Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan.
Malang: Kalimasahada Press
Arikunto,. Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:
Rineka Cipta
CH, Mufidah. 2008. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gander. Malang: UIN-
Malang Press
Departemen Agama RI dan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan
(BP 4) Jawa Timur, 2007. Modul Kursus Calon Pengantin Di Provinsi Jawa
Timur. Jatim: Depag dan BP-4
Departemen Agama RI. 1984. Al-Qur’an Dan Terjemahahannya. Semarang: CV.
ASY-SYIFA’
Harahap, M. Yahya. 2009. Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama.
Jakarta: Sinar Grafika
Jumlah Perceraian PNS Tinggi. Jawa Pos. Senin 10 Januari 2011
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Pembinaan Hakim PA Se-Kalimantan
Timur Via Website PTA. (Samarinda, 25 Januari 2010). www.pta-
samarinda.com. Diakses pada hari Kamis, 17 Februari 2011
La Jamaa,. Hadidjah. 2008. Hukum Islam Dan UU Anti KDRT. Surabaya: PT Bina
Ilmu
Manan, Bagir. Tugas Hakim: Antara Melaksanakan Fungsi Hukum Dan Tujuan
Hukum. www.badilag.net Diakses pada hari kamis, 17 Februari 2011. Hal: 5
Mahkamah Agung RI. 1993. Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi
Pengadilan Buku I. Jakarta
Masyhuri dan M. Zainuddin. (2009). Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan
Aplikatif. Bandung: PT Refika Aditama
Meleong,. Lexy J. (1999). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja
Rosdakarya
Muhyiddin, Muhammad. (2005). Perceraian Yang Indah: Membongkar Fenomena
Kawin Cerai Selebritis. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
Nuruddin, Amiur., dan Azhari Akmal Tarigan. (2006). Hukum Perdata Islam di
Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Huku Islam dari Fiqih, UU No.
1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana
Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry. (1994). Kamus Ilmiah Populer. Surabaya:
Arkola
Saifullah. (2007). Refleksi Sosiologi Hukum. Bandung: PT. Refika Aditama.
Sabiq,. Sayyid. (2006). Fiqih Sunnah Jilid 3. Terjemahan Nor Hasanuddin. Jakarta:
Pena Pundi Aksara
Seri Hukum Dan Perundangan Hukum Pernikahan Indonesia: UU RI No. 1 Tahun
1974 Dilengkapi PP RI No. 9 Tahun 1975, Inpres No. 1 Tahun 1991,
Kepmen No. 154 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, PP RI No. 10 Tahun
1983, Kepmen No. Kep/01/1/1980/UU RI No. 12 Tahun 2006. Tangerang
Selatan: SL Media
Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pengadilan Agama Ngawi. http://www.pa-
ngawi.net. Diakses pada 22 Februari 2011
UU RI No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian.
CURRICULUM VITAE
Data Pribadi
Nama : Erna Setiyowati Jenis kelamin : Perempuan Tempat, tanggal, lahir : Jombang, 05 Juni 1989 Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia Alamat lengkap : Desa Wonosalam RT.08 RW.02 Desa Wonosalam Kec.
Wonosalam Kab. Jombang Telephone / HP : 085730189434
Riwayat Pendidikan
No Tahun Pendidikan 1. 1995-2001 SDN Wonosalam 1 2. 2001-2004 Mts Roudlotul Ulum Mojoduwur Mojowarno Jombang 3. 2004-2007 MA Roudlotul Ulum Mojoduwur Mojowarno Jombang 4. 2007-2011 S-1 Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Pengalaman Organisasi
No Nama Organisasi Sebagai 1. PP. Roudlotul ‘Ulum Mojoduwur
Mojowarno Jombang Ketua Pondok (2006-2007)
2. PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq Komisariat “Sunan Ampel” UIN Malang
Pengkaderan (2008-2009)
3. BEM-F Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
MENHUMHAM (2009)
4. PPP. Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang Sie. Kerohanian (2010-2011)
DAFTAR NAMA INFORMAN
NO NAMA JABATAN
1. Drs. Bambang Supriastoto., S.H., M.H Ketua PA Ngawi
2. H. Nahison Dasa Brata., S.H., M.Hum Wakil Ketua PA Ngawi
3. Drs. Muslim., S.H.,M.H Hakim Madya Pratama PA Ngawi
4. Drs. Suroso.,S.H Hakim Madya Pratama PA Ngawi
5. Drs. Imam Gozi Hakim Madya Pratama PA Ngawi
6. Drs. Ngizzuddin Wangidi Hakim Madya Muda PA Ngawi
7. Drs. Suwarto.,M.H Hakim Madya Pratama PA Ngawi
PEDOMAN WAWANCARA
1. Identitas Hakim
Nama : Drs. Bambang Supriastoto,S.H.M.H
NIP : 19597091990031000
Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 9 Juli 1959
Jabatan : Ketua
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I / IV/b
2. Perceraian PNS
a. Kasus apa saja yang banyak ditangani di PA Kab. Ngawi? Kasus perceraian
b. Kasus apa yang paling dominan? Cerai gugat
c. Bagaimana dengan kasus perceraian PNS? Banyak perkara perceraian PNS
yang diajukan di PA Kab. Ngawi atau tidak? Ya, sedang-sedang saja. Untuk
jumlahnya dapat dilihat di bagian perkara
d. Mulai tahun berapa perkara perceraian PNS masuk di PA Kab. Ngawi? Ya,
sejak dulu. Bisa sejak berdirinya PA Ngawi
e. Apakah kasus perceraian PNS di PA Kab. Ngawi semakin mengalami
peningkatan tiap tahunnya? Untuk jumlah yang pasti saya kurang tahu.
Pasang surut. Kadang naik, kadang juga turun
f. Kasus perceraian apa yang banyak diajukan?cerai talak atau cerai gugat?
Cerai gugat yang paling banyak
g. Dari instansi mana/berprofesi apa para pihak yang banyak mengajukan
percerian PNS? Macam-macam, ada yang guru, ada yang POLRI
h. Apakah mereka sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang
bersangkutan? Ada yang sudah, ada juga yang belum. Yang belum harus
membuat surat pernyataan
i. Jika tidak mendapat persetujuan dari pejabat, bagaimana dengan perkara
perceraian yang diajukan oleh PNS di PA Ngawi? Apakah ada kebijakan
tersendiri dari pihak PA? Terkait dengan surat izin pejabat bagi para PNS
yang melakukan perceraian, ada yang sudah mendapatkan persetujuan
pejabat ada juga yang belum mendapatkan persetujuan. Dan bagi para
pihak berperkara yang belum mendapatkan izin maka harus membuat surat
pernyataan bahwa siap menerima sanksi hal ini diberlakukan di Pengadilan
Agama Ngawi sebelum ada teguran dari Bupati Ngawi. Setelah adanya
teguran dari Bupati Ngawi, maka bagi PNS yang belum mendapatkan
perseyujuan dari pejabat, selain membuat surat pernyataan siap untuk
menerima snksi juga harus menyertakan surat-surat sebagai bukti kalau
pernah mengajukan izin pejabat namun belum ada persetujuan atau
keputusan
j. Mengapa melakukan perceraian? Faktor apa sajakah yang melatar belakangi
perceraian tersebut? Penyebab perceraian para PNS di Pengadilan Agama
Ngawi adalah karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.
Dan dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut ada beberapa
faktor penyebabnya yaitu karena perselisuhan dan pertengkaran,
perselingkuhan, ekonomi, cemburu dll.
k. Jika dilihat dari segi ekonomi, bukankah seorang PNS, memiliki ekonomi
yang mapan? Memang pada dasarnya PNS memiliki pekerjaan yang mapan.
Tapi kebutuhan setiap orang kan berbeda-beda.
l. Apakah tidak ada jalan lain bagi mereka selain perceraian? Sebenarnya ada
jalan lain selain perceraian yaitu perdamaian dari kedua belah pihak yang
berperkara. Atau dengan cara mendatangkan keluarga.
m. Bagaimana dengan mediasi yang dilakukan pada para pihak yang
berperkara? Sesungguhnya di Pengadilan Agama Ngawi sendiri para hakim
telah menguapayakan para pihak untuk melakukan mediasi, tetapi ya
seperti itu ada yang damai ada juga yang tidak. Tetapi kebanyakan mereka
tidak dapat didamaikan.
3. Pandangan Hakim
a. Bagaimana pandangan anda secara pribadi tentang kasus perceraian,
khususnya perceraian PNS yang bertambah banyak terjadi di masyarakat?
Perceraian itu meskipun sebuah perbuatan yang halal, itu tidak disukai
oleh Allah sebagaimana yang terdapat dalam Hadits:
b. ر أن رمع ابن نقالع لمسو هليلى اهللا عول اهللا صال ل إلى اهللا : سالح أبغض
الطال ق
c. Oleh karena itu apabila perceraian tidak amat sangat terpaksa, sebaiknya
tidak dilakukan.
d. Jika dilihat dari isi gugatannya, bagaimana pandangan anda terhadap
perceraian PNS sebagai jalan dalam meutuskan perkara tersebut?
Perceraian PNS akan diputus apabila alasan-alasan dal surat gugatan
dapat terbukti. Jika tidak terbukti, maka gugatan ditolak. Tergantung pada
pembuktiannya.
e. Apakah hal tersebut mengindikasikan lemahnya moral atau kurang siapnya
mental bathin sehingga cerai menjadi solusinya? Perkawinan adalah
masalah hati, di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 juga
disebutkan bahwasannya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan di dalam pernikahan itu terdapat dua
unsur, yaitu unsur lahir dan batin. Jika pernikahan itu sudah retak, maka
ikatan pernikahan sebagai ikatan yang kekal atau Mitsaqan Ghalidha tidak
dapat dipertahankan lagi.
f. Apakah ada sebab khusus menurut anda tentang banyak terjadinya
perceraian PNS? Ya, faktor secara umum, Ekonomi, Selingkuh dll.
g. Bagaimana dengan etika seorang PNS? Bukankah sebagai abdi Negara
harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat? Seorang PNS memang
seharusnya tidak melakukan perceraian karena mereka sebagai contoh bagi
masyarakat.
h. Menurut anda, apa ada resep khusus agar rumah tangga yang di bina bisa
langgeng sehingga tidak sampai terjadi perceraian (lebih khusus bagi
suami-istri atau kelurga PNS) ? Masing-masing pihak harus saling
menghargai, dan tidak ingin menang sendiri, masing-masing melakukan
kewajibannya sebagai suami istri, saling tolong menolong, menutupi
kekurangan masing-masing dan sebaliknya tidak mengumbar kekurangan
masing-masing pada orang lain.
PEDOMAN WAWANCARA
1. Identitas Hakim
Nama : H.Nahison Dasa Brata,S.H.M.Hum
NIP : 196611211992031003
Tempat/Tgl.Lahir : Lamongan, 21 Nopember 1966
Jabatan : Wakil Ketua
Pangkat/Gol : Pembina IV/a
2. Perceraian PNS
a. Kasus apa saja yang banyak ditangani di PA Kab. Ngawi? Semua kasus
perceraian sudah menjadi wewenang PA Ngawi sejak berdirinya PA Ngawi
b. Kasus apa yang paling dominan? Perceraian, yaitu cerai gugat
c. Bagaimana dengan kasus perceraian PNS? Banyak perkara perceraian PNS
yang diajukan di PA Kab. Ngawi atau tidak? Ya, cukup banyak
d. Mulai tahun berapa perkara perceraian PNS masuk di PA Kab. Ngawi?
Datanya bisa dilihat di bagian kepaniteraan
e. Apakah kasus perceraian PNS di PA Kab. Ngawi semakin mengalami
peningkatan tiap tahunnya? Datanya juga bisa dilihat di bagian
kepaniteraan
f. Kasus perceraian apa yang banyak diajukan?cerai talak atau cerai gugat?
Kasus yang banyak diajukan adalah cerai gugat
g. Dari instansi mana/berprofesi apa para pihak yang banyak mengajukan
percerian PNS? Perceraian PNS yang banyak terjadi adalah dari kalangan
PEMDA.
h. Apakah mereka sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang
bersangkutan? Untuk perkara perceraian PNS yang diajukan di Pengadilan
Agama Ngawi sudah pasti harus mendapatkan izin dari pejabat.
i. Jika tidak mendapat persetujuan dari pejabat, bagaimana dengan perkara
perceraian yang diajukan oleh PNS di PA Ngawi? Apakah ada kebijakan
tersendiri dari pihak PA? Ketika para pihak berperkara yang mengajukan
perceraian itu tidak menyertakan surat izin dari pejabat, maka pihak
pengadilan akan memberikan tenggang waktu maksimal 6 bulan kepada
mereka untuk mengajukan surat izin kepada pejabat yang bersangkutan.
Jika dalam waktu 6 bulan para pihak belum mendapatkan izin pejabat,
maka pihak pengadilan akan menyerahkan pada pihak berperkara untuk
diteruskan atau tidak perkaranya. Jika diteruskan, maka mereka harus
membuat surat pernyataan siap menerima sanksi.
j. Mengapa melakukan perceraian? Faktor apa sajakah yang melatar belakangi
perceraian tersebut? Perceraian adalah permasalahan lama, penyebab
perceraian PNS ya sama dengan kasus perceraian pada umumnya. Karena
ekonomi, pertengkaran atau perselisihan, perselingkuhan, kurangnya
ketaatan dalam beragama, dll.
k. Jika dilihat dari segi ekonomi, bukankah seorang PNS, memiliki ekonomi
yang mapan? Iya memang, tetapi jika mereka sudah berketetapan hati untuk
bercerai, harus bagaimana lagi
l. Apakah tidak ada jalan lain bagi mereka selain perceraian? Jalan lain selain
perceraian, ya tidak ada karena meskipun dilakukan mediasi mereka juga
tetap menginginkan perceraian
m. Bagaimana dengan mediasi yang dilakukan pada para pihak yang
berperkara? Mediasi juga tetap dilakukan, tetapi juga banyak yang tidak
berhasil
3. Pandangan Hakim
a. Bagaimana pandangan anda secara pribadi tentang kasus perceraian,
khususnya perceraian PNS yang bertambah banyak terjadi di masyarakat?
Jika melihat fenomena perceraian PNS di Pengadilan Agama Ngawi ikut
merasaprihatin. Karena hal tersebut semakin tidak baik dalam kehidupan
bermasyarakat. Dan PNS sebagai abdi Negara, terkait dengan etikanya
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah
b. Jika dilihat dari isi gugatannya, bagaimana pandangan anda terhadap
perceraian PNS sebagai jalan dalam meutuskan perkara tersebut?
Perceraian PNS itu dapat dikabulkan apabila terbukti alasan-alasan
percerainnya.
c. Apakah hal tersebut mengindikasikan lemahnya moral atau kurang siapnya
mental bathin sehingga cerai menjadi solusinya? Iya, bisa jadi seperti itu,
karena jika PNS melakukan perceraian, akan semakin tidak baik dalam
kehidupan bermasyarakat.
d. Apakah ada sebab khusus menurut anda tentang banyak terjadinya
perceraian PNS? Saya kira tidak ada sebab khususnya. Karena perceraian
adalah permasalahan lama.
e. Bagaimana dengan etika seorang PNS? Bukankah sebagai abdi Negara
harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat? Terkait dengan etika
seorang PNS, sesungguhnya secara formal sudah diatur dalam PP No. 10
Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990
f. Menurut anda, apa ada resep khusus agar rumah tangga yang di bina bisa
langgeng sehingga tidak sampai terjadi perceraian (lebih khusus bagi
suami-istri atau kelurga PNS) ? Komunikasi harus dilakukan secara baik
PEDOMAN WAWANCARA
1. Identitas Hakim
Nama : Drs. Muslim. S.H.M.H.
NIP : 196505291992031005
Tempat/Tgl.Lahir : Ngawi, 29 Mei 1965
Jabatan : Hakim Madya Pratama
Pangkat/Gol : Pembina IV/a
2. Perceraian PNS
a. Kasus apa saja yang banyak ditangani di PA Kab. Ngawi? Kasus perceraian
b. Kasus apa yang paling dominan? Gugat Cerai
c. Bagaimana dengan kasus perceraian PNS? Banyak perkara perceraian PNS
yang diajukan di PA Kab. Ngawi atau tidak? Untuk jumlah secara pasti
saya tidak tahu. Mungkin bisa dilihat langsung dibagian perkara
d. Mulai tahun berapa perkara perceraian PNS masuk di PA Kab.
Ngawi?Mulai PA didirikan
e. Apakah kasus perceraian PNS di PA Kab. Ngawi semakin mengalami
peningkatan tiap tahunnya? Iya, kasus perceraian PNS di PA Ngawi
semakin mengalami peningkatan
f. Kasus perceraian apa yang banyak diajukan?cerai talak atau cerai gugat?
Cerai gugat
g. Dari instansi mana/berprofesi apa para pihak yang banyak mengajukan
percerian PNS? Dari kalangan PEMDA yang paling banyak
h. Apakah mereka sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang
bersangkutan? Sebagian besar sudah ada
i. Jika tidak mendapat persetujuan dari pejabat, bagaimana dengan perkara
perceraian yang diajukan oleh PNS di PA Ngawi? Apakah ada kebijakan
tersendiri dari pihak PA? Sebagian besar para pihak berperkara yang
mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ngawi sudah mendapatkan
izin pejabat. Akan tetapi jika para pihak yang berperkara tidak
mendapatkan persetujuan dari pejabat, maka akan diserahkan pada para
pihak berperkara untuk melanjutkan perkaranya tanpa ada izin atau
mencabut perkaranya. Apabila perkara dilanjutkan untuk diperiksa tanpa
adanya izin dari pejabat maka harus ada surat pernyataan dari yang
bersangkutan. Kebijakan yang diberikan pada para pihak yang berperkara
adalah sesuai dengan SEMA RI No. 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 Nomor 4 yang memberi kesempatan
pada penggugat atau pemohon untuk mengurus izin dari atasannya. Dan
sidang ditunda selama maksimal 6 bulan.
j. Mengapa melakukan perceraian? Faktor apa sajakah yang melatar belakangi
perceraian tersebut? Perceraian PNS disebabkan karena keluarga tidak
dapat harmonis dan tidak mau rukun lagi. Banyak faktor yang menjadikan
keluarga tidak harmonis, bisa karena faktor ekonomi, perselingkuhan,
kurangya saling memahami dll.
k. Jika dilihat dari segi ekonomi, bukankah seorang PNS, memiliki ekonomi
yang mapan? Meskipun dari sisi ekonomi PNS bisa dikatakan mapan, akan
tetapi ekonomi mapan belum tentu tanggung jawab.
l. Apakah tidak ada jalan lain bagi mereka selain perceraian? Apabila para
pihak mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, berati perceraian
sudah menjadi jalan terakhir bagi mereka.
m. Bagaimana dengan mediasi yang dilakukan pada para pihak yang
berperkara? Mediasi wajib dilakukan di Pengadilan Agama. Akan tetapi
dalam perkawinan penentu damai adalah para pihak karena menyangkut
kondisi jasmani dan rohani para pihak
3. Pandangan Hakim
a. Bagaimana pandangan anda secara pribadi tentang kasus perceraian,
khususnya perceraian PNS yang bertambah banyak terjadi di masyarakat?
Fenomena perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama Ngawi itu sudah
menjadi sebuah kewajaran, karena setiap tahun jumlah PNS juga semakin
mengalami peningkatan. Jadi wajar kalau perceraian PNS juga mengalami
peningkatan.
b. Jika dilihat dari isi gugatannya, bagaimana pandangan anda terhadap
perceraian PNS sebagai jalan dalam meutuskan perkara tersebut? Apabila
alasan-alasan dal surat gugatan dapat terbukti maka perkara dapat
diputus. Jika tidak terbukti, maka gugatan ditolak. Tergantung pada
pembuktiannya.
c. Apakah hal tersebut mengindikasikan lemahnya moral atau kurang siapnya
mental bathin sehingga cerai menjadi solusinya? Tidak
d. Apakah ada sebab khusus menurut anda tentang banyak terjadinya
perceraian PNS? Tidak ada. Ya, faktor secara umum.
e. Bagaimana dengan etika seorang PNS? Bukankah sebagai abdi Negara
harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat? Dan etika PNS dapat
dilihat dari izin pejabat yang disertakan dalam mengajukan perceraian.
PNS sebagai tauladan itu memang betul. Tetapi dalam sebuah rumah
tangga itu tidak lepas dari hal-hal yang menyebabkan sebuah rumah tangga
tidak harmonis.
f. Menurut anda, apa ada resep khusus agar rumah tangga yang di bina bisa
langgeng sehingga tidak sampai terjadi perceraian (lebih khusus bagi suami-
istri atau kelurga PNS) ? Faham, dan menjalankan hak dan kewajiban
masing-masing sebagai suami dan istri
PEDOMAN WAWANCARA
1. Identitas Hakim
Nama : Drs. Suroso, S.H
NIP : 196603011992031004
Tempat/Tgl.Lahir : Ponorogo, 1 Maret 1966
Jabatan : Hakim Madya Pratama
Pangkat/Gol : Pembina IV/a
2. Perceraian PNS
a. Kasus apa saja yang banyak ditangani di PA Kab. Ngawi? Perceraian
b. Kasus apa yang paling dominan? Perceraian, khususnya cerai gugat
c. Bagaimana dengan kasus perceraian PNS? Banyak perkara perceraian PNS
yang diajukan di PA Kab. Ngawi atau tidak? Iya, Perkara yang banyak
ditangani di Pengadilan Agama Ngawi adalah perkara perceraian,
perceraian PNS juga banyak, terutama cerai gugat.
d. Mulai tahun berapa perkara perceraian PNS masuk di PA Kab. Ngawi?
Untuk perkara perceraian PNS, mulai berdirinya Pengadilan Agama
Ngawi, sudah mulai masuk juga. Dan yang banyak diajukan juga cerai
gugat. Saya kurang tahu mulai tahun berapa. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat langsung di bagian kepaniteraan.
e. Apakah kasus perceraian PNS di PA Kab. Ngawi semakin mengalami
peningkatan tiap tahunnya? Untuk prosentase penigkatannya, saya kurang
tahu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di grafik.
f. Kasus perceraian apa yang banyak diajukan?cerai talak atau cerai gugat?
Kasus yang banyak diajukan adalah cerai gugat
g. Dari instansi mana/berprofesi apa para pihak yang banyak mengajukan
percerian PNS? Perceraian PNS yang banyak terjadi adalah dari kalangan
PEMDA. Baik itu guru atau pegawai perhutani, atau pegawai puskesmas.
Ada juga dari POLRI.
h. Apakah mereka sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang
bersangkutan? Sebagian mendapat izin, ada juga yang tidak mendapat izin
i. Jika tidak mendapat persetujuan dari pejabat, bagaimana dengan perkara
perceraian yang diajukan oleh PNS di PA Ngawi? Apakah ada kebijakan
tersendiri dari pihak PA? Sebagian para pihak berperkara yang mengajukan
perceraian di Pengadilan Agama Ngawi itu mendapatkan izin dari atasan.
Kebijakan yang diberikan oleh pihak Pengadilan Agama jika mereka tidak
menyertakan izin pejabat adalah memberikan tenggang waktu selama 6
bulan untuk meminta izin pada atasan. Jika selama 6 bulan belum
mendapatkan izin dari atasan, maka perkara diserahkan pada para pihak
berperkara untuk dilanjutkan atau tidak. Kalau perkara tetap dilanjutkan
maka pihak berperkara harus membuat surat pernyataan siap menanggung
resiko perceraian tanpa adanya izin pejabat yang berwenang. Dan apabila
dalam pemeriksaan perkara alasan-alasan perceraian itu dapat terbukti,
maka perkara akan dapat dikabulkan atau diputus. Karena alasan
perceraianlah yang lebih utama. Dan dikabulkan atau tidaknya sebuah
perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama itu bukan tergantung pada
izin pejabat melainkan tergantung pada alasan perceraian tersebut.
j. Mengapa melakukan perceraian? Faktor apa sajakah yang melatar belakangi
perceraian tersebut? Perceraian para PNS disebabkan karena rumah tangga
mereka telah pecah. Dan faktor penyebab pecahnya rumah tangga mereka
itu macam-macam, ada yang karene ekonomi, bertengkar, selingkuh, dll.
Dan kondisi ekonomi seorang PNS yang dapat dikatakan memiliki
pendapatan atau gaji yang mapan, itu adalah relatif, sesuai kebutuhan.
Kadang orang yang dengan penghasilan 1.000.000 perbulannya, itu cukup
untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ada juga yang penghasilannya
2.000.000 perbulan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Semuanya tergantung pada manajemen keluarga dalam mengatur
keuangan. Dan membelanjakan sesuai dengan pendapatannya atau
kemampuan. Jalan terahir selain perceraian tidak ada. Ada mediasi tapi
yang berhasil cuma sedikit. Kalaupun perkara perceraian PNS dicabut itu
karena tidak mendapatkan izin dari dari pejabat
k. Jika dilihat dari segi ekonomi, bukankah seorang PNS, memiliki ekonomi
yang mapan? Untuk masalah ekonomi masing-masing orang itu relatif,
sesuai kebutuhan. Kadang orang yang dengan penghasilan perbulan-nya
Rp. 1.000.000.- cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tapi
ada juga yang penghasilan tian bulan-nya lebih dari Rp. 1.000.000,- tapi
tidak ukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Jadi tergantung
pada manajemen keluarganya/ dalam mengatur penghasilannya. Dan
membelanjakan sesuai dengan pendapatan atau kemampuannya.
l. Apakah tidak ada jalan lain bagi mereka selain perceraian? Tidak ada.
m. Bagaimana dengan mediasi yang dilakukan pada para pihak yang
berperkara? Mediasi yang dilakukan oleh para hakim tidak berhasil. Namun
demikian mediasi tetap dilakukan. Tetapi ya seperti itu hasilnya, ada yang
berhasil, ada juga yang tidak berhasil.
3. Pandangan Hakim
a. Bagaimana pandangan anda secara pribadi tentang kasus perceraian,
khususnya perceraian PNS yang bertambah banyak terjadi di masyarakat?
Apabila terjadi perceraian PNS, maka itu adalah hal yang wajar. Karena
penduduk semakin banyak, maka perceraian juga semakin banyak.
b. Jika dilihat dari isi gugatannya, bagaimana pandangan anda terhadap
perceraian PNS sebagai jalan dalam meutuskan perkara tersebut?
Perceraian itu dapat diputus apabila sudah memenuhi aturan perceraian
yang ditentukan dalam perundang-undangan. Bisa atau tidak membuktikan
alasan-alasan tersebut. Kalau alasan terbukti maka dikabulkan, kalau tidak
terbukti maka perceraian tidak dikabulkan. Seorang PNS memang menjadi
contoh bagi masyarakat, kalau bisa ya jangan bercerai. Etika seorang PNS
memang dibatasi, akan tetapi bukan berarti seorang PNS tidak boleh
melakukan perceraian. Kalau tidak ada izin atasan, berarti melanggar
etika, kalau ada izin ari atasan berarti tidak melanggar etika, hal ini diatur
dalam PP No.10 Tahun 1983 dan PP No.45 Tahun 1990
c. Apakah hal tersebut mengindikasikan lemahnya moral atau kurang siapnya
mental bathin sehingga cerai menjadi solusinya? Ada benarnya juga, tapi
tidak semuanya diindikasikan sebagai lemahnya moral mereka. Secara
jasmani dan rohani, mereka sudah siap. Namun setiap perjalanan tidak
akan selamanya mulus. Begitu juga dengan perjalanan rumah tangga
mereka, ditengah-tengah perjalanan rumah tangganya ada rintangannya.
d. Apakah ada sebab khusus menurut anda tentang banyak terjadinya
perceraian PNS? Sebab khusus, saya kira tidak ada. Karena sudah menjadi
penyebab secara umum.
e. Bagaimana dengan etika seorang PNS? Bukankah sebagai abdi Negara
harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat? Iya, kalau bisa ya jangan
sampai melakukan perceraian. PNS memang dibatasi dalam gerak tingkah
lakunya. Namun demikian bukan berarti PNS tidak boleh melakukan
perceraian. Ya, menurut saya, PNS yang melanggar etika sebagai PNS itu
apabila ketika melakukan perceraian mereka tidak mendapatkan dan tidak
menyertakan izin dari pejabat yang berwenang. Karerna hal ini telah diatur
dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990.
f. Menurut anda, apa ada resep khusus agar rumah tangga yang di bina bisa
langgeng sehingga tidak sampai terjadi perceraian (lebih khusus bagi suami-
istri atau kelurga PNS) ? Untuk resep khususnya ya, harus saling
pengertian, saling menghargai, komunikasi lebih dijaga. Dan harus saling
memahami.
PEDOMAN WAWANCARA
1. Identitas Hakim
Nama : Drs. Ngizzuddin Wangidi
NIP : 195806241984031002
Tempat/Tgl.Lahir : Sidoarjo, 24 Juni 1958
Jabatan : Hakim Madya Muda
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/b
2. Perceraian PNS
a. Kasus apa saja yang banyak ditangani di PA Kab. Ngawi? Kasus perceraian
b. Kasus apa yang paling dominan? Cerai gugat, Cerai Talak jaga banyak
c. Bagaimana dengan kasus perceraian PNS? Banyak perkara perceraian PNS
yang diajukan di PA Kab. Ngawi atau tidak? Ya, lumayan banyak, untuk
lebih jelasnya dapat dilihat di bagian kepaniteraan
d. Mulai tahun berapa perkara perceraian PNS masuk di PA Kab. Ngawi? Ya,
mulai berdirinya PA Ngawi, kurang tahu mulai tahun berapa
e. Apakah kasus perceraian PNS di PA Kab. Ngawi semakin mengalami
peningkatan tiap tahunnya? Iya, karena jumlah perceraian PNS juga
semakin banyak
f. Kasus perceraian apa yang banyak diajukan?cerai talak atau cerai gugat?
Kasus yang banyak diajukan cerai gugat
g. Dari instansi mana/berprofesi apa para pihak yang banyak mengajukan
percerian PNS? Dari instansi PEMDA yang paling banyak
h. Apakah mereka sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang
bersangkutan? kebanyakan sudah mendapatkan persetujuan dari pejabat
yang berwenang
i. Jika tidak mendapat persetujuan dari pejabat, bagaimana dengan perkara
perceraian yang diajukan oleh PNS di PA Ngawi? Apakah ada kebijakan
tersendiri dari pihak PA? Jika tidak mendapatkan izin, maka perkara
ditunda selama minimal 3 bulan dan maksimal selama 6 bulan sebagai
penetapan kepada para pihak untuk mencari izin dari atasan. Apabila
tenggang waktu 6 bulan belum dapat, maka dikasih alternatif yaitu perkara
dilanjutkan ataukah dicabut. Kalau perkara dilanjutkan, maka pihak
berperkara diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa yang
bersangkutan belum mendapatkan izin dari atasan, namun akan tetap
melanjutkan perkara. Sanggup menaggung segala resiko. Dan Pengadilan
Agama tidak akan tergantung pada izin pejabat karena itu hanya wilayah
administratif.
j. Mengapa melakukan perceraian? Faktor apa sajakah yang melatar belakangi
perceraian tersebut? Faktor yang melatar belakangi perceraian PNS itu
karena ekonomi, suami tidak tanggung jawab atau sebaliknya istri yang
tidak tanggung jawab. Memang dari sisi ekonomi mereka bisa dikatakan
mapan. Tapi kebutuhan orang berbeda-beda. Dan hati juga mempengaruhi.
Dan diperlukan manajemen dalam keuangan keluarga, karena belum tentu
PNS dapat mengatur perekonomian keluarga. Sebenarnya ada jalan bagi
mereka selain perceraian, yaitu dengan jalan islah. Tapi kebanyakan
mereka sudah memiliki kemauan yang kuat. Dan mediasi sesungguhnya
sudah dilakukan secara berlapis mulai dari desa. Tapi biasanya perkara
masuk ke PA itu sudah dalam keadaan yang matang
k. Jika dilihat dari segi ekonomi, bukankah seorang PNS, memiliki ekonomi
yang mapan? Memang secara umum kondisi ekonomi mereka mapan, tapi
kebutuhan orang berbeda-beda. Hati juga mempengaruhi. Pengaturan
ekonomi yang lebih utama. Karena belum tentu PNS dapat mengatur
perekonomian dalam rumah tangganya.
l. Apakah tidak ada jalan lain bagi mereka selain perceraian? Sebenarnya ada
jalan islah. Tapi kebanyakan mereka sudah memiliki keinginan yang kuat.
m. Bagaimana dengan mediasi yang dilakukan pada para pihak yang
berperkara? Mediasi sebenarnya sudah dilakukan secara berlapis. Mulai
dari Desa. Tetapi biasanya perkara masuk di PA sudah dalam keadaan
yang matang.
3. Pandangan Hakim
a. Bagaimana pandangan anda secara pribadi tentang kasus perceraian,
khususnya perceraian PNS yang bertambah banyak terjadi di masyarakat?
Perceraian PNS itu terjadi karena ada penyebabnya, dan penyebabnya itu
bayak. Bisa jadi karena kurangnya pengetahuan agama para PNS,
kurangnya keterbukaan antara kedua belah pihak baik dari istri maupun
suami dan gangguan dari pihak lain. Sebenarnya perceraian PNS itu sangat
disayangkan. Akan tetapi dalam hal ini apabila alasan perceraian sudah
dapat dibuktikan dan tidak dapat dirukunkan lagi maka perkara perceraian
dikabulkan. Dan PNS memang menjadi contoh, tetapi bagai mana lagi, dari
pada melanjutkan sebuah rumah tangga yang sudah retak
b. Jika dilihat dari isi gugatannya, bagaimana pandangan anda terhadap
perceraian PNS sebagai jalan dalam meutuskan perkara tersebut? Kalau
alasan sudah dapat dibuktikan dan tidak dapat dirukunkan lagi, ya perkara
dikabulkan.
c. Apakah hal tersebut mengindikasikan lemahnya moral atau kurang siapnya
mental bathin sehingga cerai menjadi solusinya? Iya, bisa jadi seperti itu,
tapi ya tidak mutlak karena faktor persiapan bathin, fisik atau mentalnya.
d. Apakah ada sebab khusus menurut anda tentang banyak terjadinya
perceraian PNS? Kurangnya pengetahuan dan pengamalan agama, dan
kurangnya keterbukaan.
e. Bagaimana dengan etika seorang PNS? Bukankah sebagai abdi Negara
harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat? PNS memang menjadi
contoh masyarakat. Tapi bagaimana lagi, daripada melanjutkan sebuah
rumah tangga yang sudah retak.
f. Menurut anda, apa ada resep khusus agar rumah tangga yang di bina bisa
langgeng sehingga tidak sampai terjadi perceraian (lebih khusus bagi suami-
istri atau kelurga PNS) ? Memperkuat agama, pengetahuan dan saling
keterbukaan dalam mengelola rumah tangga.
PEDOMAN WAWANCARA
1. Identitas Hakim
Nama : Drs. Imam Gozi
NIP : 196610051993031003
Tempat/Tgl.Lahir : Ponorogo, 5 Oktober 1966
Jabatan : Hakim Madya Pratama
Pangkat/Gol : Pembina IV/a
2. Perceraian PNS
a. Kasus apa saja yang banyak ditangani di PA Kab. Ngawi? Kasus perceraian
b. Kasus apa yang paling dominan? Kasus Cerai gugat
c. Bagaimana dengan kasus perceraian PNS? Banyak perkara perceraian PNS
yang diajukan di PA Kab. Ngawi atau tidak? Untuk jumlah secara pasti bisa
dilihat langsung dibagian perkara
d. Mulai tahun berapa perkara perceraian PNS masuk di PA Kab. Ngawi? Ya,
Mulai PA didirikan
e. Apakah kasus perceraian PNS di PA Kab. Ngawi semakin mengalami
peningkatan tiap tahunnya? Iya, mengalami peningkatan
f. Kasus perceraian apa yang banyak diajukan?cerai talak atau cerai gugat?
Cerai gugat
g. Dari instansi mana/berprofesi apa para pihak yang banyak mengajukan
percerian PNS? Dari kalangan PEMDA
h. Apakah mereka sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang
bersangkutan? Perceraian PNS yang diajukan di Pengadilan Agama Ngawi
sebagian ada yang mendapat izin dari atasan, ada juga yang tidak
mendapatkan izin dari atasan.
i. Jika tidak mendapat persetujuan dari pejabat, bagaimana dengan perkara
perceraian yang diajukan oleh PNS di PA Ngawi? Apakah ada kebijakan
tersendiri dari pihak PA? Perceraian PNS yang diajukan di Pengadilan
Agama Ngawi sebagian ada yang mendapat izin dari atasan, ada juga yang
tidak mendapatkan izin dari atasan. Dan bagi mereka yang tidak
mendapatkan izin dari atasan, maka akan diberi waktu maksimal selama 6
bulan untuk mengajukan izin perceraian pada atasan. Jika selama 6 bulan
belum mendapatkan izin, maka perkara akan diserahkan pada pihak yang
bersangkutan untuk tetap diteruskan atau tidak perkaranya. Jika
perkaranya tetap diteruskan, maka harus membuat surat pernyataan siap
menerima sanksi dari atasan. Dan pemeriksaan akan dilanjutkan. Karena
dalam hal ini hakim bersifat pasif, dalam artian tidak boleh menolak
perkara yang masuk di Pengadilan Agama. Dan terkait dengan izin atasan
itu adalah bersifat administratif.
j. Mengapa melakukan perceraian? Faktor apa sajakah yang melatar belakangi
perceraian tersebut? Faktor penyebab perceraian PNS itu macam-macam,
ada yang karena pertengkaran, perselisihan, KDRT, selingkuh baik dari
pihak istri maupun suami, cemburu dan masih banyak faktor yang lainnya.
k. Jika dilihat dari segi ekonomi, bukankah seorang PNS, memiliki ekonomi
yang mapan? Kalau kondisi ekonomi seorang PNS itu tidak menjamin
keharmonisan sebuah keluarga. Karena ekonomi yang mapan dan
penghasilan yang banyak tidak menjamin keharmonisan sebuah keluarga.
l. Apakah tidak ada jalan lain bagi mereka selain perceraian? Tidak ada
m. Bagaimana dengan mediasi yang dilakukan pada para pihak yang
berperkara? Mediasi tetap diupayakan, tapi jarang yang berhasil
3. Pandangan Hakim
a. Bagaimana pandangan anda secara pribadi tentang kasus perceraian,
khususnya perceraian PNS yang bertambah banyak terjadi di masyarakat?
Perceraian PNS kebanyakan dipengaruhi oleh pelaksanaan agama yang
kurang kuat.
b. Jika dilihat dari isi gugatannya, bagaimana pandangan anda terhadap
perceraian PNS sebagai jalan dalam meutuskan perkara tersebut? Apabila
seorang PNS dalam mengjukan perceraiannya di Pengadilan Agama Ngawi
dapat membuktikan alasan-alasan perceraian, maka perkara dapat diputus.
c. Apakah hal tersebut mengindikasikan lemahnya moral atau kurang siapnya
mental bathin sehingga cerai menjadi solusinya? Tidak
d. Apakah ada sebab khusus menurut anda tentang banyak terjadinya
perceraian PNS? Tidak ada. Ya,sudah menjadi faktor secara umum.
e. Bagaimana dengan etika seorang PNS? Bukankah sebagai abdi Negara
harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat? PNS sebagai abdi Negara
yang menjadi contoh bagi masyarakat, memang seharusnya tidak
melakukan perceraian. Namun demikian perceraian dapat dilakukan
apabila tidak ada jalan keluarnya lagi
f. Menurut anda, apa ada resep khusus agar rumah tangga yang di bina bisa
langgeng sehingga tidak sampai terjadi perceraian (lebih khusus bagi suami-
istri atau kelurga PNS) ? Melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing
sebagai suami dan istri. Memperkuat agama, pengetahuan dan saling
keterbukaan dalam mengelola rumah tangga.
PEDOMAN WAWANCARA
1. Identitas Hakim
Nama : Drs. Suwarto,M.H
NIP : 196209071992031002
Tempat/Tgl.Lahir : Blora, 7 September 1962
Jabatan : Hakim Madya Pratama
Pangkat/Gol : Pembina IV/a
2. Perceraian PNS
a. Kasus apa saja yang banyak ditangani di PA Kab. Ngawi? Kasus perceraian
b. Kasus apa yang paling dominan? Cerai gugat
c. Bagaimana dengan kasus perceraian PNS? Banyak perkara perceraian PNS
yang diajukan di PA Kab. Ngawi atau tidak? Iya, Cukup banyak
d. Mulai tahun berapa perkara perceraian PNS masuk di PA Kab. Ngawi?
Mulai PA didirikan
e. Apakah kasus perceraian PNS di PA Kab. Ngawi semakin mengalami
peningkatan tiap tahunnya? Iya, semakin meningkat
f. Kasus perceraian apa yang banyak diajukan?cerai talak atau cerai gugat?
Cerai gugat
g. Dari instansi mana/berprofesi apa para pihak yang banyak mengajukan
percerian PNS? Dari PEMDA
h. Apakah mereka sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang
bersangkutan? Perceraian PNS yang diajukan di Pengadilan Agama Ngawi
sebagian sudah mendapatkan izin dari atasan.
i. Jika tidak mendapat persetujuan dari pejabat, bagaimana dengan perkara
perceraian yang diajukan oleh PNS di PA Ngawi? Apakah ada kebijakan
tersendiri dari pihak PA? Apabila mereka tidak mendapatkan izin dari
atasan maka sidang ditinda maksimal selama 6 bulan untuk memberikan
kesempatan pada pihak berperkara untuk meminta izin dari atasan. Dan
apabila selama 6 bulan tetap belum mendapatkan izin, maka perkara
diserahkan pada pihak bersangkutan untuk tetap menruskan perkara
ataukah dicabut. Dan jika perkara diteruskan, maka pihak bersangkutan
harus membuat surat pernyataan bahwa siap menerima resiko atau sanksi
atas perceraiannya itu.
j. Mengapa melakukan perceraian? Faktor apa sajakah yang melatar belakangi
perceraian tersebut? Perceraian PNS dilatar belakangi oleh beberapa
faktor. Kebanyakan mereka bercerai karena faktor ekonomi,
perselingkuhan, kurang saling memahami antara suami istri, cemburu,
KDRT dan faktor-faktor yang lainnya.
k. Jika dilihat dari segi ekonomi, bukankah seorang PNS, memiliki ekonomi
yang mapan? Ekonomi mapan tidak menjamin keharmonisan sebuah
keluarga.
l. Apakah tidak ada jalan lain bagi mereka selain perceraian? Tidak ada,
Perceraian merupakan jalan terakhir bagi mereka.
m. Bagaimana dengan mediasi yang dilakukan pada para pihak yang
berperkara? Di Pengadilan Agama Ngawi juga telah diupayakan mediasi
tapi jarang yang berhasil.
3. Pandangan Hakim
a. Bagaimana pandangan anda secara pribadi tentang kasus perceraian,
khususnya perceraian PNS yang bertambah banyak terjadi di masyarakat?
Perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama Ngawi jumlahnya cukup
banyak. Ada beberapa hal yang melatar belakangi hal tersebut, diantaranya
karena rumah tangganya pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi. Dan hal
tersebut sudah menjadi sebuah kewajaran.
b. Jika dilihat dari isi gugatannya, bagaimana pandangan anda terhadap
perceraian PNS sebagai jalan dalam meutuskan perkara tersebut? Apabila
seorang PNS mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ngawi, maka
dalam hal ini hakim akan memutus perkara tersebut berdasarkan
pembuktian terhadap dalil-dalil gugatnnya.
c. Apakah hal tersebut mengindikasikan lemahnya moral atau kurang siapnya
mental bathin sehingga cerai menjadi solusinya? Tidak
d. Apakah ada sebab khusus menurut anda tentang banyak terjadinya
perceraian PNS? Tidak ada. Karena sudah menjadi faktor secara umum.
e. Bagaimana dengan etika seorang PNS? Bukankah sebagai abdi Negara
harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat? Memamang seorang PNS
menjadi contoh bagi masyarakat. Tetapi tidak dapat dipungkiri dalam
sebuah rumah tangga terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga
perceraian menjadi jalan terakhir bagi mereka
f. Menurut anda, apa ada resep khusus agar rumah tangga yang di bina bisa
langgeng sehingga tidak sampai terjadi perceraian (lebih khusus bagi suami-
istri atau kelurga PNS) ? Saling pengertian, saling mengerti hak dan
kewajiban masing-masing sebagai suami istri.