PLURALITAS HUKUM PERCERAIAN -...

ii

Memahami Makna, Alasan, Proses, dan Akibat HukumPerceraian menurut Hukum Nasional, Hukum Islam,

dan Hukum Adat di Indonesia

PLURALITAS HUKUM PERCERAIAN

iii

Memahami Makna, Alasan, Proses,dan Akibat Hukum Perceraian

menurut Hukum Nasional, Hukum Islam,dan Hukum Adat di Indonesia

PLURALITASHUKUM PERCERAIAN

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.

iv

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.

Tata Tampilan Isidan Sampul

Indro Basuki

PenerbitTUNGGAL MANDIRI PUBLISHINGAnggota IKAPI JTI No. 120Jln. Taman Kebun Raya A-1 No. 9 PakisMalang 65154Tlp./Fax. (0341) 795261 / 2991813e-mail: [email protected]

Jumlah: xvi + 602 hlm.Ukuran: 14 x 21 cm

Cetakan I, Maret 2012

ISBN: 978-602-8878-28-9

Hak cipta dilindungi undang-undang.Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagianatau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis daripenerbit.

PLURALITAS HUKUM PERCERAIANMemahami Makna, Alasan, Proses, dan Akibat HukumPerceraian Menurut Hukum Nasional, Hukum Islam,dan Hukum Adat di Indonesia

v

Suatu kebanggaan bagi Penulis, selaku akademisi, karena telahberhasil menulis buku berjudul “PLURALITAS HUKUMPERCERAIAN: Memahami Makna, Alasan, Proses, dan Akibat

Hukum Perceraian menurut Hukum Nasional, Hukum Islam danHukum Adat di Indonesia”. Oleh karena itu, puji dan syukur kepadaAllah Swt. yang maha mengetahui dan memahami, yang telah dansenantiasa melimpahkan ilmu dan hikmah kepada penulis.

Buku ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentangmakna, alasan, proses, dan akibat hukum perceraian menurut hukumnasional, hukum Islam, dan hukum adat. Oleh karena itu, materidan pembahasan dalam buku ini diupayakan lebih sistematis dankomparatif yang integratif serta mendalam sampai ke dasar filosofis-nya dibandingkan dengan buku-buku lainnya yang membahas tentanghukum perceraian hanya sebagai bagian (bab tertentu) dari bukuyang membahas tentang hukum perkawinan.

Struktur buku ini, pada bagian awalnya dibahas istilah danpengertian perceraian menurut doktrin hukum dan undang-undang.Untuk memahami dasar filosofisnya, juga dibahas asas-asas hukumperceraian, yang pada bagian awalnya dibahas pengertian dan fungsiasas hukum pada umumnya, kemudian dibahas asas-asas hukumkhusus perceraian, yang terdiri dari asas mempersukar proses hukumperceraian, asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perce-raian, serta asas perlindungan hukum yang seimbang selama dansetelah proses hukum perceraian.

Selanjutnya, dalam buku ini dibahas pula sumber-sumberhukum perceraian, baik sumber hukum material perceraian maupunsumber hukum formal perceraian. Berikutnya, dibahas bentuk-bentukdan hikmah perceraian, serta alasan-alasan hukum perceraian, baikcerai talak maupun cerai gugat.

Proses hukum perceraian dan pencatatan perceraian juga diba-has dalam buku ini, yang kemudian dilanjutkan dengan akibat-akibathukum perceraian yang dibahas secara sistematis, komparatif yangintegratif dan mendalam, baik akibat hukum perceraian terhadap

PRAKATA

vi

anak, akibat hukum perceraian terhadap bekas suami/istri, maupunakibat hukum perceraian terhadap harta bersama.

Pada bagian akhir dari buku ini dibahas pengaturan hukumkhusus perceraian bagi pegawai negeri sipil, yang mencakup: penger-tian dan jenis pegawai negeri sipil, pertimbangan pengaturan hukumkhusus perceraian bagi pegawai negeri sipil, alasan-alasan dan proseshukum perizinan perceraian bagi pegawai negeri sipil, serta kewajibandan saksi bagi pegawai negeri sipil dalam konteks pengaturan hukumkhusus perceraian.

Memperhatikan pembahasan hukum perceraian yang sistema-tis, komparatif yang integratif dan mendalam menurut hukum nasio-nal, hukum Islam, dan hukum adat, maka dapat ditegaskan bahwabuku ini sangat berguna secara akademis bagi mahasiswa-mahasiswadi fakultas hukum, tidak hanya pada tingkat sarjana hukum (strata1), tetapi juga magister hukum (strata 2), bahkan doktor ilmu hukum(strata 3). Selain itu, buku ini juga bermanfaat bagi mahasiswa-maha-siswa di fakultas syariah dan fakultas-fakultas lainnya yang mempu-nyai basis dan fokus studi gender, baik pada tingkat sarjana (strata 1)maupun pascasarjana (strata 2 dan strata 3), karena hukum perceraiandalam buku ini dijelaskan dan dipahami sebagai sumber solusi hukumnasional, hukum Islam dan hukum adat bagi suami atau istri yangakan memutuskan perkawinan sebagai perikatan keagamaan dan peri-katan adat di antara mereka, yang merupakan anggota atau bagiandari keluarga dan warga atau bagian dari masyarakat.

Kemudian, buku ini sangat berguna secara praktis bagi parapenstudi, penerap maupun penegak hukum perceraian, karena haki-kat hukum perceraian adalah hukum yang mempunyai fungsi mengaturkewajiban-kewajiban dan melindungi hak-hak suami dan istri sertaanak, bahkan keluarga dan masyarakat selama dan setelah proseshukum perceraian.

Pesan khusus yang perlu disampaikan kepada para penggunaatau pembaca buku ini adalah bekal awal berupa pemahaman dasar-dasar hukum perkawinan nasional, hukum Islam dan hukum adatsangat bermanfaat bagi pemahaman tentang hukum perceraian.

Akhirnya, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepadasemua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yangdengan tulus ikhlas telah mendoakan dan memotivasi penulis untukterus menghasilkan karya akademik berupa buku yang bermanfaat

vii

baik secara teori maupun praktik hukum perceraian di masa menda-tang.

Terima kasih tidak lupa Penulis sampaikan kepada Penerbit,yang telah bersedia menerbitkan buku ini secara profesional. Penulismenyadari sepenuhnya bahwa semua ini masih dalam proses belajar,belajar, dan terus belajar sampai akhir hayat. Untuk itu, saran dankritik membangun dari para pengguna atau pembaca guna perbaikan/penyempurnaan buku ini dan karya tulis ilmiah lainnya di masamendatang sangat Penulis harapkan.

Palembang, Maret 2012Penulis,

ttd.

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.

ix

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah yangMaha Mengetahui yang telah memberi ilmu dan hikmah,sehingga proses penulisan dan penerbitan buku yang berjudul

“PLURALITAS HUKUM PERCERAIAN: Memahami Makna,Alasan, Proses, dan Akibat Hukum Perceraian menurut HukumNasional, Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia”, dapat dise-lesaikan dengan baik.

Buku ini adalah konversi dari laporan hasil penelitian, dalamarti pengembangan secara keilmuan (baik dari segi sistematika, sub-stansi, maupun teknik penulisan) dengan metode pembahasan secarasistematis, komparatif yang integratif dan mendalam tentang hukumperceraian, yang merupakan luaran (output) dari Penelitian HibahFundamental, yang berjudul: “Perlindungan Hukum terhadapPerempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu’) di Pengadilan AgamaPalembang”, yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pelak-sanaan Penelitian Hibah Fundamental Tahun Anggaran 2011 Nomor:168/UN9.3.1/PL/2011, tanggal 15 April 2011.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semuapihak yang telah banyak membantu selama proses penulisan danpenerbitan buku ini.1. Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebuda-yaan, yang telah mendanai Penelitian Hibah Fundamental yangluarannya antara lain buku ini.

2. Rektor Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan persetujuandan memotivasi Penulis untuk mengembangkan Ilmu Hukum yangdiwujudkan secara konkret dalam buku ini sebagai luaran dariPenelitian Hibah Fundamental.

3. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya dan para Re-viewer/Evaluator, yang telah menyeleksi, menyetujui, mengelola

UCAPAN TERIMA KASIH PENULISDr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.

xi

PRAKATA ......................................................................... v

UCAPAN TERIMA KASIH PENULIS ................................... vii

DAFTAR ISI ........................................................................ ix

BAB 1 PENDAHULUAN ................................................... 1

BAB 2 ISTILAH DAN PENGERTIAN PERCERAIAN ........ 17A. Istilah Perceraian ............................................... 17

1. Istilah Perceraian menurut Undang-Undang ..... 172. Istilah Perceraian menurut Doktrin Hukum .... 18

B. Pengertian Perceraian ......................................... 211. Pengertian Perceraian menurut Undang-

Undang ......................................................... 212. Pengertian Perceraian menurut Doktrin

Hukum ........................................................ 23

BAB 3 ASAS-ASAS HUKUM PERCERAIAN ...................... 31A. Pengertian dan Fungsi Asas Hukum pada

Umumnya .......................................................... 311. Pengertian Asas Hukum ................................ 312. Fungsi Asas Hukum ...................................... 34

B. Asas-asas Hukum Khusus Perceraian ................... 381. Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian .. 422. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan

Hukum Perceraian ........................................ 463. Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang

Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian .. 54

BAB 4 SUMBER-SUMBER HUKUM PERCERAIAN .......... 61A. Sumber Hukum Material Perceraian................... 63

1. Faktor Ideal: Pancasila sebagai Cita Hukumdan Norma Fundamental Negara ................... 63

2. Faktor Kemasyarakatan: Kebutuhan Hukumdan Keyakinan tentang Agama dan Kesusilaandalam Masyarakat ......................................... 73

DAFTAR ISI

xii

B. Sumber Hukum Formal Perceraian ..................... 1001. Peraturan Perundang-Undangan ...................... 1002. Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi

(Case Law) ................................................... 1193. Hukum Adat yang Bersumber dari Kebiasaan

dalam Masyarakat (Customary Law) ............. 125

BAB 5 BENTUK-BENTUK DAN HIKMAHPERCERAIAN ........................................................ 139A. Bentuk-bentuk Perceraian ................................... 139

1. Talak ............................................................ 1402. Syiqaq .......................................................... 1543. Khulu’ .......................................................... 1564. Fasakh .......................................................... 1645. Fahisah ......................................................... 1686. Ta’lik Talak .................................................. 1697. Ila’ ............................................................... 1778. Zhihar .......................................................... 1839. Li’an ............................................................ 18910. Murtad (Riddah) ........................................... 194

B. Hikmah Perceraian ............................................ 2011. Perceraian adalah Ujian Kesabaran Mengatasi

Problematika Kehidupan ............................... 2012. Perceraian adalah Pintu Keselamatan dari

Kerusakan menuju Kebaikan ......................... 203

BAB 6 ALASAN-ALASAN HUKUM PERCERAIAN ........... 209A. Pengertian dan Urgensi Alasan-Alasan Hukum

Perceraian .......................................................... 2091. Pengertian Alasan-alasan Hukum Perceraian .. 2092. Urgensi Alasan-alasan Hukum Perceraian....... 211

B. Macam-macam Alasan Hukum Perceraian .......... 2171. Zina, Pemabuk, Pemadat, Penjudi, dan Tabiat

Buruk Lainnya yang Sukar Disembuhkan ....... 2182. Meninggalkan Pihak Lain Tanpa Izin dan

Alasan yang Sah atau Hal Lain di LuarKemampuannya ............................................ 230

3. Hukuman Penjara 5 Tahun atau HukumanBerat Lainnya ............................................... 234

xiii

4. Perilaku Kejam dan Aniaya Berat yangMembahayakan ............................................ 237

5. Cacat Badan atau Penyakit yang MenghalangiPelaksanaan Kewajiban .................................. 244

6. Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus .. 249

BAB 7 PROSES HUKUM PERCERAIAN ........................... 259A. Persiapan Nonhukum dan Pemenuhan Persyaratan

Administrasi Hukum untuk Perceraian ............... 2591. Persiapan Nonhukum untuk Perceraian .......... 2592. Pemenuhan Persyaratan Administrasi Hukum

untuk Permohonan atau Gugatan Perceraian .... 267B. Proses Hukum Perceraian di Pengadilan Agama .... 276

1. Kedudukan, Susunan, Kekuasaan dan Asas-AsasHukum Acara di Pengadilan Agama............... 276

2. Proses Hukum Cerai Talak ............................ 2883. Proses Hukum Cerai Gugat ........................... 3054. Proses Hukum Khusus Cerai Talak dan Cerai

Gugat dengan Alasan Zina ............................ 3175. Proses Hukum Cerai Talak dan Cerai Gugat

Didahului Itsbat Nikah untuk PerkawinanTidak Dicatat ............................................... 320

C. Proses Hukum Perceraian di Pengadilan Negeri .... 3471. Kedudukan, Susunan, Kekuasaan dan Asas-Asas

Hukum Acara di Pengadilan Negeri ............... 3472. Proses Hukum Gugatan Perceraian ................ 356

D. Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa dalam ProsesHukum Perceraian ............................................. 3701. Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi

Agama .......................................................... 3722. Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi ... 3783. Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung ... 3814. Upaya Hukum Peninjauan Kembali di

Mahkamah Agung......................................... 392

BAB 8 PENCATATAN PERCERAIAN ............................... 403A. Pencatatan Perceraian oleh Pegawai Pencatat

Nikah................................................................ 4031. Proses Hukum Pencatatan Perceraian ............. 403

xiv

2. Pengawasan dan Pertanggungjawaban dalamPencatatan Perceraian .................................... 408

B. Pencatatan Perceraian oleh Pejabat PencatatanSipil .................................................................. 4111. Proses Hukum Pencatatan Perceraian ............. 4112. Sanksi Administratif dan Pidana dalam

Pencatatan Perceraian .................................... 415

BAB 9 AKIBAT-AKIBAT HUKUM PERCERAIAN .............. 417A. Akibat Hukum Perceraian terhadap Anak ........... 423

1. Kedudukan, Hak dan Kewajiban Anak dalamPerkawinan ................................................... 423

2. Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan,Hak, dan Kewajiban Anak ............................ 442

B. Akibat Hukum Perceraian terhadap Bekas Suami/Istri ................................................................... 4611. Kedudukan, Hak dan Kewajiban Suami dan

Isteri dalam Perkawinan ................................ 4612. Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan,

Hak, dan Kewajiban Bekas Suami/Isteri ......... 477C. Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta

Bersama ............................................................ 4871. Kriteria, Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri

atas Harta Bersama dalam Perkawinan........... 4872. Akibat Hukum Perceraian terhadap Hak dan

Kewajiban Bekas Suami/Isteri atas HartaBersama ....................................................... 507

BAB 10 PENGATURAN HUKUM KHUSUS PERCERAIANBAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ............................. 519A. Pengertian dan Jenis Pegawai Negeri Sipil ........... 519

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil .................... 5192. Jenis Pegawai Negeri Sipil ............................ 525

B. Pertimbangan Pengaturan Hukum KhususPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil .................. 5311. Pertimbangan Hukum (Peraturan Perundang-

Undangan) .................................................... 5312. Pertimbangan Sosial (Kemasyarakatan) ........... 5323. Pertimbangan Institusional (Kelembagaan) ..... 536

xv

C. Alasan-alasan dan Proses Hukum PerizinanPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil .................. 5381. Alasan-alasan Hukum Perceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil .................................................. 5392. Proses Hukum Perizinan Perceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil .................................................. 543D. Kewajiban dan Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil

dalam Konteks Pengaturan Hukum KhususPerceraian .......................................................... 5561. Penentuan Kewajiban Memberi Biaya

Penghidupan oleh Pegawai Negeri Sipil kepadaBekas Isteri dan Anak ................................... 556

2. Sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yangMelanggar Peraturan Hukum KhususPerceraian ..................................................... 559

3. Upaya Hukum terhadap Sanksi bagi PegawaiNegeri Sipil yang Melanggar Peraturan HukumKhusus Perceraian ......................................... 570

DAFTAR PUSTAKA ............................................................. 579

GLOSARIUM ...................................................................... 591

INDEKS .............................................................................. 601

1Bab 1Pendahuluan1

Hukum perceraian adalah bagian dari hukumperkawinan. Dalam makna yang lebih luas, hukumperceraian merupakan bidang hukum keperdataan,

karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perka-winan yang merupakan bagian dari hukum perdata.

Pemahaman bahwa hukum perceraian adalah bidanghukum keperdataan, selaras dengan pengertian hukum perka-winan yang dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori, yaitu:Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata me-rupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur per-buatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara duapihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan mak-sud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut pera-turan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.Kebanyakan isi atau peraturan mengenai pergaulan hidup sua-mi istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan,atau kesopanan.1

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinanadalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagai-mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUNo. 1 Tahun 1974) yang memuat pengertian yuridis perka-winan ialah “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan

B A B

1 PENDAHULUAN

1 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih danHukum Positif), UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

2 Pluralitas Hukum Perceraian

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perkawinan merupakan“perikatan keagamaan”, karena akibat hukumnya adalahmengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batinsebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yangdidasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa itu mempunyaihubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehinggaperkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah,tetapi juga unsur batiniah/rohaniah.

Perkawinan, menurut Sajuti Thalib, adalah perjanjiansuci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan se-orang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperli-hatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampak-kannya pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci un-tuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.2

Mohd. Idris Ramulyo membenarkan bahwa dipandangdari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian,sebagaimana ditegaskan dalam al Qur’an Surat an-Nisa’ ayat21, yang esensinya perkawinan adalah “perjanjian yang sangatkuat”, yang disebut dengan istilah “miitsaaghan ghaliizhan”.Selain itu, sebagai alasan untuk menyatakan bahwa perka-winan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:pertama, cara mengadakan ikatan perkawinan telah diaturterlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan rukun atau sya-rat tertentu; dan kedua, cara menguraikan atau memutuskanikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya, yaitu denganprosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq, dan sebagainya.3

2 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Universitas IndonesiaPress, Jakarta, 1982, hlm. 47.

3 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, PT Bumi Aksara,Jakarta, 2004, hlm. 16.

3Bab 1Pendahuluan

Perkawinan menurut hukum Islam sebagai suatu perjan-jian yang sangat kuat atau misaqon ghaliza, juga ditegaskandalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 Instruk-si Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia (selanjutnya disingkat Kompilasi HukumIslam), yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah perni-kahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqon ghalizauntuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupa-kan ibadah”. Selanjutnya, menurut Pasal 3 Kompilasi HukumIslam, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupanrumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai/mengan-dung tiga karaktar khusus, yaitu:1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela

dari kedua belah pihak.2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang meng-

ikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hakuntuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ke-tentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukummengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.4

Persetujuan-persetujuan perkawinan itu pada dasarnyatidaklah sama dengan persetujuan-persetujuan yang lain, mi-salnya persetujuan jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar,dan lain-lain. Menurut penjelasan Wirjono Prodjodikoro, per-bedaan antara persetujuan perkawinan dengan persetujuan-persetujuan yang lainnya adalah dalam persetujuan biasa parapihak pada pokoknya penuh merdeka untuk menentukansendiri isi dari persetujuannya itu sesuka hatinya, asal saja

4 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan(Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, Yogya-karta, 1982, hlm. 10.


persetujuan itu tidak bertentangan dengan undang-undang,kesusilaan dan ketertiban umum. Sebaliknya, dalam suatuperkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, isidari persetujuan antara suami dan istri.5

Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwakalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkatasepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini ber-arti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-pera-turan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hakmasing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama ituberlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakatdari anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikanperkawinan, suami dan istri tidak leluasa penuh untuk menen-tukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkanterikat juga pada peraturan hukum perihal itu.6

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesiaperkawinan itu bukan saja berarti sebagai ‘perikatan perdata’,tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ dan sekaligus merupa-kan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Menurutpenjelasan Hilman Hadikusuma, terjadinya suatu ikatan per-kawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hu-bungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajibansuami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewa-jiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubunganadat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan kete-tanggaan serta menyangkut kewajiban menaati perintah danlarangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia denganTuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manu-sia (mu’amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia

5 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, SumurBandung, 1981, hlm. 8.

6 Ibid., hlm. 8-9.

5Bab 1Pendahuluan

dan akhirat.7 Oleh karenanya Ter Haar menyatakan bahwa‘perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urus-an masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.8

Lebih lanjut, perkawinan dalam arti “perikatan adat”,menurut Hilman Hadikusuma, ialah perkawinan yang mem-punyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku da-lam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telahada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya denganadanya hubungan pelamaran yang merupakan ‘rasan sanak’(hubungan anak-anak, bujang gadis) dan ‘rasan tuha’ (hu-bungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri).9

Tujuan ideal perkawinan, baik menurut hukum nasional(UU No. 1 Tahun 1974), hukum Islam dan hukum adat seba-gaimana diuraikan di atas, dalam realitanya sulit diwujudkan,bahkan banyak juga terjadi kehidupan keluarga atau rumahtangga yang tidak bahagia. Keadaan perkawinan yang men-dasari hubungan suami dan istri dalam keluarga atau rumahtangga sedemikian buruknya, sehingga dipandang dari segiapa pun juga, hubungan perkawinan tersebut lebih baik dipu-tuskan daripada diteruskan. Ini berarti bahwa meskipun per-kawinan adalah “perjanjian yang sangat kuat (misaqon ghali-za)” yang mengikat lahir dan batin antara suami dan istri,namun ikatan perkawinan itu dapat “putus” jika suami danistri memutuskannya, karena satu di antara tiga karaktar per-janjian dalam perkawinan sebagaimana diuraikan di atas ada-lah kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang meng-ikat perkawinan sebagai suatu bentuk perjanjian itu saling

7 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perun-dangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 2007,hlm. 8.

8 B. Ter Haar Bzn, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan olehPoesponoto K. Ng., Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm. 158.

9 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung,1977, hlm. 28/41.


mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut ber-dasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam kehidupanrumah tangga sering dijumpai orang (suami istri) mengeluhdan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya,akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidakdilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karenaalasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihandi antara keduanya (suami istri) tersebut. Tidak mustahil dariperselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perka-winan (perceraian).10

Budi Susilo mempunyai pendapat yang sama denganpendapat Abdul Ghofur Anshori seperti diuraikan di atas,dengan menjelaskan bahwa memang benar perkawinan meru-pakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita, yang salingmencintai dan menyayangi. Sudah menjadi kebutuhan hidupmendasar, bahwa setiap insan akan menikah. Umumnya, se-tiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidupnyasaja. Tidak pernah terbersit bila di kemudian hari harus ber-cerai, lalu menikah lagi dengan orang lain, atau memilih untuktetap sendiri. Namun, pada kenyataannya justru bukan demi-kian. Tidak sedikit pasangan suami-istri, yang akhirnya harusmemilih berpisah alias bercerai. Faktor ketidakcocokan da-lam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup,paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perce-raian.11

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istriatau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, di-sebut dengan istilah “perceraian”, yang bersumber dari tidakdilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaisuami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum per-

10 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., hlm. 233.11 Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008,

hlm. 11.

7Bab 1Pendahuluan

kawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antarasuami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutus-kan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antaralain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling hormat-menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing,keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, sertaterjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sa-ngat prinsip.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang menentukansebab dari berlangsung terus atau dari penghentian perka-winan terutama pada keadaan khusus dalam sifat-sifat pribadidari tiap-tiap suami dan istri, berhubung dengan keadaan ter-tentu dari perkawinan masing-masing. Dengan perkataan lain:hidup bersama dari suami dan istri pada hakikatnya hanyadapat dilangsungkan, apabila di antara kedua belah pihak adapersesuaian rasa dan keinginan untuk terus hidup bersama.Ketiadaan persetujuan rasa dan keinginan ini dapat disebab-kan oleh seribu satu hal, yang sukar sekali diperinci.12

Prinsipnya, seorang pria dan seorang wanita yang meng-ikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suamidan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan ter-sebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraianyang berlaku. Namun, suami dan istri yang akan melakukanperceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentudan perceraian itu harus di depan sidang pengadilan setelahpengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasilmendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalamPasal 39 UU No. 1 Tahun 1974.

Perceraian menurut hukum agama Islam yang telahdipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun1974 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerin-tah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

12 Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., hlm. 132.


Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjut-nya disingkat PP No. 9 Tahun 1975), mencakup: pertama,“cerai talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonancerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Aga-ma, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibathukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan)di depan sidang Pengadilan Agama; kedua, “cerai gugat”, yaituperceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas ini-siatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadidan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnyaputusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap.

Perkembangan hukumnya kemudian, proses hukumkhusus gugatan perceraian yang diajukan oleh dan atas inisiatifistri di Pengadilan Agama telah diatur dalam Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnyadisingkat UU No. 7 Tahun 1989) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peru-bahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disingkat UU No. 3 Tahun 2006)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (se-lanjutnya disingkat UU No. 50 Tahun 2009).

Selanjutnya, perceraian menurut hukum agama selainIslam, telah pula dipositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974dan dijabarkan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 34 ayat(2) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerai-nya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepadaPengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibathukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftarpencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, talak adalah suatu ben-tuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di Indonesia,sedangkan cara-cara lain dan bentuk lain kurang dikenal,

9Bab 1Pendahuluan

sungguh pun ada juga terdapat. Akibatnya, seakan-akan kata-kata talak telah dianggap keseluruhan penyebab perceraiandi Indonesia.13 Secara umum, masyarakat hanya mengenalistilah talak sebatas sebutan talak satu, talak dua dan talaktiga. Talak yang dijatuhkan oleh suami disebut sebagai ceraitalak, sedangkan talak yang diajukan oleh istri dinamakancerai gugat.14

Memilih bercerai, menurut Budi Susilo, berarti harusberhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduangugatan perceraian yang sah menurut hukum, hanya dapatditempuh melalui pengadilan saja. Persoalannya kemudianadalah, banyak pasangan suami-istri yang justru bingung seka-ligus kesulitan, saat menempuh jalan/proses perceraian ter-sebut. Faktor utamanya tentu buta soal hukum. Ditambahlagi proses pengajuan gugatan perceraian, yang memang padadasarnya berbelit-belit. Bahkan tidak jarang, bila proses per-ceraian yang rumit harus menguras banyak dana.15

Evi Sofia Inayati, saat menjabat sebagai Ketua UmumPimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, menyadari perceraianbukan sebagai masalah baru. Kasus perceraian terus mening-kat seiring dengan perubahan zaman dan terjadinya perubahannilai-nilai sosial. Bahkan akibat kemampuan ekonomi yangterus meningkat di kalangan kaum Hawa, ikut pula memenga-ruhi tingginya gugatan cerai yang diajukan istri terhadapsuami.16

13 Mohd. Idris Ramulyo, Op. Cit., hlm. 101.14 Helmy Thohir (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur), “Perceraian

menurut Undang-Undang Perkawinan”, dalam http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=219&tipe=kolom, diakses 2 Novem-ber 2011.

15 Budi Susilo, Op. Cit., hlm. 12.16 Evi Sofia Inayati, dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan

Annalisa Yahanan, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalamProses Gugat Cerai (Khulu’) di Pengadilan Agama Palembang”, LaporanHasil Penelitian Fundamental, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya,Indralaya, 2011, hlm. 4.


Berdasarkan data yang dikemukakan oleh koran harianumum Republika, Rabu, 19 Januari 2011, yang diolah dariDitjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, diketahui bahwasecara nasional angka perceraian pada tahun 2008 sebanyak200.000 kasus, sementara tahun 2009 menjadi 250.000 kasus.Artinya, dalam satu tahun secara nasional terjadi kenaikansebesar 25 persen. Menurut Dirjen Bimas Islam KementerianAgama RI, Nasruddin Umar, dari total jumlah nikah tahun2009 sebanyak 2,5 juta pasangan, jumlah perceraian sebesar250.000 kasus sebesar 10 persen. Perceraian akan terus me-ningkat.

Khusus kasus cerai gugat tiap tahun meningkat. Berda-sarkan data dari Direktorat Badan Pengadilan Agama Mahka-mah Agung RI, perbandingan antara cerai talaq dan ceraigugat sebagai berikut:

Tabel 1.1Perbandingan antara Cerai Talaq dan Cerai Gugat di Indonesia

(Menurut Jumlah, Tahun 2008 s.d. Tahun 2010)

No. Jenis Perkara Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010

1. Cerai Talaq 67.124 74.131 81.535

2. Cerai Gugat 126.065 149.240 169.673

Sumber: Republika, Sabtu 6 Agustus 2011, Data Diolah dari DirektoratBadan Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI, 2010.

Kondisi sekarang, menurut pencermatan MuhammadSyaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, jelas jauhberbeda dengan masa beberapa tahun lalu. Pada masa lalusuami dan istri, khususnya istri, akan memilih sikap bertahandemi keutuhan keluarganya, apa pun masalah yang sedangdihadapi. Akhir-akhir ini sering terjadi bentuk kekerasan da-lam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri-nya, bahkan tidak jarang si istri dibunuh akibat permasalahan

11Bab 1Pendahuluan

rumah tangganya. Hasil studi menunjukkan bahwa tindakkekerasan terhadap istri terjadi hampir pada semua lapisanmasyarakat.17

Data resmi mengenai total jumlah, jenis dan intensitastindak kekerasan terhadap istri sulit ditemukan secara pastidi Indonesia. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa Indo-nesia bebas dari fenomena itu. Ada seseorang yang bekerjadi Pengadilan Agama Palembang, menceritakan bahwa banyaksekali gugatan cerai disebabkan istri sering mengalami perla-kuan kasar suaminya. Beberapa peristiwa kekerasan terhadapistri terjadi di Sumatera Selatan, khususnya Palembang.18

Selanjutnya, berdasarkan data (parsial) yang kemuka-kan oleh koran harian umum Republika, Rabu, 19 Januari2011, yang diolah dari Bimas Islam Kementerian Agama RI,diketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan di Indone-sia pada tahun 2007 berjumlah 25.522 dan pada tahun 2008berjumlah 54.425 (diselesaikan Pengadilan Agama).

Seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial dan semakinbanyak perempuan yang sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, maka menurut A. Reni Widyastuti, perempuansebagai istri tidak tinggal diam, dan tidak mau diperlakukansewenang-wenang oleh laki-laki, maka pihak perempuanakan menggunakan hak-haknya dengan mengajukan gugatancerai ke pengadilan.19

Wahyu Ernaningsih, Rosmala Polani dan Indah Febrianimenjelaskan bahwa ada semacam pergeseran nilai-nilai dalamkehidupan masyarakat. Dahulu istri paling “khawatir” atau“takut” jika diceraikan oleh suaminya. Kenyataan sekarangmenunjukkan bahwa sebagian besar istrilah yang mengajukan

17 Ibid.18 A. Reni Widyastuti, “Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan

terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi”, JurnalMimbar Hukum, FH UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 395.

19 Ibid.


cerai ke pengadilan agama.20 Lebih lanjut, Wahyu Ernaningsihsendiri menjelaskan bahwa pergeseran nilai ini merupakanfenomena sosial yang menyangkut budaya (culture) di masya-rakat yang menganggap lebih modern dan mapan. Keberanianistri dalam mengajukan gugat cerai mengindikasikan perkem-bangan positif kesadaran perempuan akan hak-haknya yangmulai meningkat, tetapi yang menjadi tidak kalah pentingnyaadalah apakah nilai-nilai yang terkandung di dalam budayayang ada di masyarakat saat ini juga merupakan perkem-bangan positif, dan benarkah pemahaman akan hukum, utama-nya tentang hak dan kewajiban, perkawinan, serta paradigmagender telah dipahami secara benar.21

Kemudian, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawatimemaparkan dan menjelaskan kenyataan yang menunjukkanbahwa telah terjadi pergeseran di dalam masyarakat berkaitandengan masalah perkawinan, khususnya perceraian. Perem-puan mulai berani memosisikan dirinya sama seperti laki-laki, menyadari haknya dan berani menunjukkan eksistensi-nya. Perempuan tidak lagi mau diperlakukan sewenang-we-nang oleh laki-laki, sehingga apabila perempuan menerimaperlakuan dari suami dan sudah tidak dapat ditolerir olehnya,maka si istri akan melakukan tindakan untuk mempertahan-kan hak-haknya, antara lain, mengajukan gugatan perceraianke pengadilan. Pada masa lalu perempuan sangat “takut” me-nyandang status janda, khususnya janda cerai, apalagi dalamusia relatif muda (produktif), karena “label” janda sering di-anggap negatif dalam masyarakat. Selain itu, ketergantungan

20 Wahyu Ernaningsih, Rosmala Polani dan Indah Febriani, “TinjauanYuridis Penyebab Perceraian di Kota Palembang”, Laporan Hasil Peneli-tian (DIPA Unsri), Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, Indralaya,2009.

21 Wahyu Ernaningsih, “Gambaran Kelabu Perceraian di Kota Palembang”,Simbur Cahaya, No. 46 Tahun XVI, September 2011, FH UniversitasSriwijaya, Indralaya, hlm. 2725.

13Bab 1Pendahuluan

ekonomi dengan suami menambah kekhawatiran mereka apa-bila bercerai, nasib anak-anak mereka akan menjadi taruhan-nya.22

Lebih lanjut, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawatimemahami bahwa meningkatnya kesadaran perempuan akanhak-haknya ini merupakan suatu perkembangan yang cukuppositif apabila dihubungkan dengan kesadaran hukum, khu-susnya hukum perkawinan menyangkut status (hak dan kewa-jiban antara laki-laki dan perempuan), hal ini dimungkinkanoleh semakin meningkatnya pengetahuan perempuan, ter-utama terkait dengan masalah hak dan kewajibannya dalamrumah tangga. Selain itu, adanya payung hukum bagi perem-puan dalam mempertahankan hak-haknya yang diatur secaranormatif juga disinyalir memiliki andil dalam peningkatankesadaran akan hak perempuan ini. Analisis lain yang dapatdiinventarisasi adalah mulai adanya pergeseran nilai budayatimur ke arah modernisasi yang merupakan pengaruh daribudaya barat yang menganggap suatu perkawinan hanyalahsuatu bentuk perikatan perdata dengan menyampingkan nilaisakral suatu perkawinan berupa ikatan suci lahir batin berlan-daskan kasih sayang dan cinta yang dipersatukan oleh Tu-han.23

UU No. 1 Tahun 1974 merupakan payung hukum nasio-nal tentang perkawinan, termasuk perceraian yang berlakusaat ini di Indonesia. Oleh karena itu, berbahagialah bangsaIndonesia yang mempunyai UU No. 1 Tahun 1974 yang dalamPenjelasan Umumnya, disebut dengan “Undang-Undang Per-kawinan Nasional” yang keberadaannya adalah mutlak bagi

22 Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, “Kajian Yuridis Hak Anak yangOrang Tuanya Cerai menurut Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun1974 dan Hukum 5 (Lima) Agama di Indonesia”, Laporan HasilPenelitian (PPD Heds), Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya,Indralaya, 2005.

23 Ibid.


suatu negara dan bangsa seperti Indonesia yang sekaligus me-nampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukumperkawinan yang selama ini menjadi rujukan dan telah berla-ku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1945juga menjelaskan bahwa sesuai dengan landasan falsafahPancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka UU No. 1Tahun 1974 di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-UndangDasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menam-pung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasaini. UU No. 1 Tahun 1974 ini telah menampung di dalamnyaunsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dankepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, bangsa In-donesia telah memiliki hukum perkawinan, termasuk hukumperceraian yang berlaku secara nasional berdasarkan Panca-sila dan tetap berpijak pada semboyan “bhineka tunggal ika”,yang bermakna walaupun pada pokoknya bangsa Indonesiasudah mempunyai hukum perkawinan, termasuk hukum per-ceraian yang berlandaskan kesatuan, namun kebhinekaannyatetap masih berlaku.

Terkait dengan hukum perkawinan, termasuk hukumperceraian yang berlandaskan kesatuan, namun kebhine-kaannya tetap masih berlaku, relevan dikemukakan pendapatTitik Triwulan Tutik yang menyatakan bahwa di Indonesiapelaksanaan hukum perkawinan masih pluralistis. Artinya,di Indonesia dalam praktiknya masih berlaku tiga macam sis-tem hukum perkawinan, yaitu:a. Hukum Perkawinan menurut Hukum Perdata Barat/

Burgerlijk Wetboek (BW), diperuntukkan bagi WNI ketu-runan asing atau beragama Kristen;

b. Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam diperuntuk-kan bagi WNI keturunan atau pribumi yang beragamaIslam;

15Bab 1Pendahuluan

c. Hukum Perkawinan menurut Hukum Adat diperuntuk-kan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguhhukum adat.24

Namun demikian, pada dasarnya Hukum Perkawinanbagi masyarakat asli yang beragama Islam, menurut TitikTriwulan Tutik, kebanyakan merupakan perpaduan antaraHukum Islam dan Hukum Adat. Sedangkan Hukum Perka-winan BW diperuntukkan bagi WNI keturunan asing atauyang beragama Kristen, khususnya kalangan Tionghoa ketu-runan.25

Pelaksanaan hukum perceraian sebagai bagian darihukum perkawinan juga bersifat pluralistis, sehingga padahal-hal tertentu (perbuatan hukum dan peristiwa hukum ter-tentu) masing-masing golongan penduduk tunduk pada sub-sistem hukum perceraian yang berbeda-beda, yaitu:1. Hukum perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hu-

kum Perdata (KUH Perdata) berlaku bagi para suami danistri warga negara Indonesia yang beragama Islam, yangmelakukan perceraian di pengadilan negeri;

2. Hukum perceraian menurut hukum Islam berlaku bagipara suami dan istri warga negara Indonesia yang ber-agama Islam, yang melakukan perceraian di pengadilanagama;

3. Hukum perceraian menurut hukum adat berlaku bagipara suami dan istri warga negara Indonesia yang jugamenjadi warga dari kesatuan masyarakat hukum adat danmemegang teguh hukum adatnya, yang melakukan per-ceraian di pengadilan agama (bagi yang beragama Islam)atau di pengadilan negeri (bagi yang beragama Kristen).

24 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 97-98.

25 Ibid.


Perkawinan dan perceraian secara yuridis dan kulturalyang berlaku pada suatu masyarakat atau bangsa tidak dapatterlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masya-rakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Tegasnya,perkawinan dan perceraian dipengaruhi oleh pengetahuan,pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut olehmasyarakat yang bersangkutan. Contoh konkretnya, hukumperkawinan dan perceraian yang berlaku secara nasional diIndonesia tidak hanya dipengaruhi oleh hukum-hukum yangbersumber dari ajaran agama-agama yang dianut oleh masya-rakat Indonesia, seperti hukum Islam, Kristen Protestan,Kristen Katolik, Buddha dan Hindu, tetapi juga dipengaruhioleh budaya perkawinan barat, sehingga mengakibatkan bera-gamnya hukum dan budaya perkawinan dan perceraian yangberlaku dan diterapkan di Indonesia. Jadi, walaupun bangsaIndonesia saat ini telah mempunyai hukum perkawinan nasio-nal, termasuk hukum perceraiannya, namun terdapat faktayang menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat Indonesiamasih tetap berlaku, tidak hanya hukum agama, tetapi jugahukum adat tentang perkawinan dan perceraian yang berbeda-beda.

PLURALITAS HUKUM PERCERAIAN -...

Documents

Transcript of PLURALITAS HUKUM PERCERAIAN -...