EKONOMI DAN KEADILAN

Keadilan merupakan hal vital dalam ekonomi atau bisnis. Karena keduanya sama-

sama terkait dengan pembagian barang dan jasa yang terbatas pada semua orang.

Baik ekonomi maupun keadilan sama-sama bertitik tolak dari terjadinya kelangkaan

atau keterbatasan. Karena kelangkaan perlu ekonomi dan karena kelangkaan pula

perlu pembagian distribusi secara adil. Jika barang berlimpah maka tidak perlu lagi

ada ekonomi dan juga tidak perlu keadilan. Semakin barang langka maka semakin

besar problem distiribusinya, dan semakin besar problem keadilan yang ditimbulkan.

Keadilan juga merupakan topik penting dalam etika. Karena sebagaimana

dikemukakan Bertens, "sulit sekali untuk dibayangkan orang atau instansi yang

berlaku etis tetapi tidak mempraktekkan keadilan atau bersikap tak acuh pada

ketidakadilan" (Bertens, 2000: 85).

A.  Hakikat Keadilan

Keadilan pada hakikatnya adalah memberikan kepada setiap orang apa yang

menjadi haknya (to give everybody his own). Definisi ini popular pada masa roma

kuno sebagaimana diungkapkan oleh Celcus (175 M).

Keadilan mempunyai tiga unsur hakiki :

Pertama, keadilan selalu tertuju pada orang lain. Masalah keadilan hanya bisa timbul

dalam konteks antar manusia, dengan kata lain konteks keadilan kita selalu

berurusan dengan orang lain.

Kedua, keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan. Keadilan tidak hanya

diharapkan atau dianjurkan tapi mengikat kita, sehingga kita mempunyai kewajiban.

Dalam konteks keadilan kita selalu berurusan dengan hak orang lain.

Ketiga, keadilan menuntut persamaan ( equality ). Atas dasar keadilan kita harus

memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya tanpa kecuali.

B.  Pembagian Keadilan

1.    Pembagian Klasik

Keadilan berdasarkan pada pembagian klasik ada tiga macam.

a.    Keadilan umum (general justice)

Berdasarkan keadilan ini para anggota masyarakat diwajibkan untuk memberi

kepada masyarakat (negara) apa yang menjadi haknya.

b.    Keadilan distributif (distributive justice)

Berdasarkan keadilan ini negara (pemerintah) harus membagi segalanya dengan

cara yang sama kepada para anggota masyarakat.

c.    Keadilan komutatif (commutative justice)

Berdasarkan keadilan ini setiap orang harus memberikan kepada orang lain apa

yang menjadi haknya. Hal itu berlaku pada taraf individual maupun sosial.

2.    Pembagian Pengarang Modern

Menurut John Boatright dan Manuel Velasques, keadilan dibagi menjadi tiga :

a.    Keadilan Distributif (distributive justice)

Benefits and burdens, hal-hal yang enak untuk didapat dan hal-hal yang menuntut

pengorbanan harus dibagi dengan adil.

b.    Keadilan Retributif (retributive justice)

Berkaitan dengan terjadinya kesalahan. Hukuman atau denda yang diberikan

kepada orang yang bersalah harus bersifat adil.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi supaya hukuman dapat dinilai adil, yaitu :

     Orang atau instansi yang dihukum harus tahu apa yang dilakukannya dan harus

dilakukannya dengan bebas.

     Harus dipastikan bahwa orang yang dihukum benar-benar melakukan perbuatan

yang salah dan kesalahannya harus dibuktikan dengan meyakinkan.

      Hukuman harus konsisten dan proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan.

c.    Keadilan Kompensatoris (compensatory justice)

Menyangkut juga kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain. Berdasarkan

keadilan ini orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau

ganti rugi kepada orang atau instansi yang dirugikan.

Kewajiban kompensasi akan berlaku jika terpenuhi tiga syarat :

      Tindakan yang mengakibatkan kerugian harus salah atau disebabkan kelalaian.

      Perbuatan seseorang harus sungguh-sungguh menyebabkan kerugian.

      Kerugian harus disebabkan oleh orang yang bebas.

3.    Keadilan Individual dan Keadilan Social

Dua macam keadilan ini berbeda, karena pelaksanaannya berbeda. Pelaksanaan

keadilan individual tergantung pada kemauan atau keputusan satu orang ( atau bisa

juga beberapa orang ) saja. Sedangkan palaksanaan keadilan sosial, satu orang

atau beberapa orang saja tidak berdaya. Pelaksanaan keadilan sosial tergantung

dari struktur-struktur masyarakat dibidang sosial ekonomi, politik budaya dan

sebagainya. Keadilan individual terlaksana bila hak-hak individual terpenuhi.

Keadilan sosial terlaksana bila hak-hak sosial terpenuhi. Keadilan individual sering

dapat dilakukan secara sempurna, namun keadilan sosial tidak pernah dapat

dilakukan secara sempurna karena kompleksitas masyarakat modern.

Keadilan sosial menjadi penting khususnya di negara berkembang dimana

kesenjangan tampak nyata di masyarakat. Kesenjangan antara masyarakat

kalangan atas dan masyarakat kalangan bawah. Kesenjangan seperti ini dapat

menimbulkan gejolak sosial, akibat ketidakadilan yang dirasakan oleh kalangan

bawah yang mayoritas. Keadilan sosial diperlukan untuk mempersempit atau

meminimalisir terjadinya kesenjangan antara masyarakat kalangan atas dan

masyarakat kalangan bawah. Dengan demikian, maka gejolak sosial bisa dihindari.

C.  Keadilan Distributif pada Khususnya

Dalam teori etika modern sering disebut dua macam prinsip untuk keadilan

distributif: prinsip formal dan prinsip material. Prinsip formal hanya ada satu, yang

menyatakan bahwa kasus-kasus yang sama harus diperlakukan dengan cara yang

sama sedangkan kasus-kasus yang tidak sama boleh saja diperlakukan dengan

cara yang tidak sama (equals ought to be treated equally and unequals may be

treated unequally). Prinsip material keadilan distributif melengkapi prinsip formal.

Prinsip material menunjuk pada salah satu aspek relevan yang bisa menjadi dasar

untuk membagi dengan adil hal-hal yang dicari oleh pelbagai orang. Menurut

Beauchamp dan Bowie ada enam prinsip material.

Keadilan distributif terwujud kalau setiap orang diberikan :

1.    Bagian yang sama

Prinsip ini kita membagi dengan adil jika kita membagi rata: kepada semua orang

yang berkepentingan diberi bagian yang sama.

2.    Kebutuhan

Prinsip ini menekankan bahwa kita berlaku adil jika kita membagi sesuai kebutuhan.

3.    Hak

Hak merupakan hal yang penting bagi keadilan pada umumnya, termasuk keadilan

distributive.

4.    Usaha

Mereka yang mengeluarkan banyak usaha dan keringat untuk mencapai suatu

tujuan pantas diperlakukan dengan cara lain daripada orang yang tidak berusaha.

5.    Kontribusi kepada masyarakat

Orang yang karena kontribusinya besar kepada masyarakat.

6.    Jasa

Jasa menjadi alasan untuk memberikan sesuatu kepada satu orang yang tidak

diberikan kepada orang lain.

Berdasarkan prinsip material tersebut, dibentuk tiga teori keadilan distributive :

1.    Teori Egalitarianism

Teori egalitarianisme berdasar atas prinsip yang pertama, bahwa kita baru membagi

dengan adil bila semua orang mendapat bagian yang sama (equal).

2.    Teori Sosialistis

Teori sosialistis tentang keadilan distributif memilih prinsip kebutuhan sebagai

dasarnya. Masyarakat diatur dengan adil jika kebutuhan semua warganya terpenuhi.

3.    Teori Liberalistis

Liberalisme menolak pembagian atas dasar kebutuhan sebagai tidak adil. Karena

manusia adalah mahluk bebas, kita harus membagi menurut usaha-usaha bebas

dari individu-individu bersangkutan. Yang tidak berusaha tidak mempunyai hak pula

untuk memperoleh sesuatu.

Dalam teori liberalisme tentang keadilan distributif digarisbawahi pentingnya dari

prinsip hak, prinsip usaha, khususnya prinsip jasa atau prestasi.

D.  John Rawls Tentang Keadilan Distributive

Menurut pandangan Rawls, yang harus dibagi dengan adil dalam masyarakat adalah

the social primary goods (nilai-nilai social yang primer). Artinya hal-hal yang sangat

dibutuhkan untuk bisa hidup pantas sebagai manusia dan warga masyarakat. Yang

termasuk nilai-nilai sosial primer adalah kebebasan-kebebasan dasar, kebebasan

bergerak dan kebebasan memilih profesi, kuasa dan keuntungan yang berkaitan

dengan jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang penuh tanggung jawab, pendapatan

dan milik serta dasar-dasar sosial dari harga diri (self respect).

Adapun prinsip-prinsip keadilan menurut Rawls :

1.    Prisnsip pertama

Kebebasan yang sedapat mungkin berlaku sama untuk semua. Contoh kebebasan

beragama.

2.    Prinsip kedua

a.    Disebut prinsip perbedaan. Untuk mengatur masyarakat secara adil, tidak perlu

semua orang mendapat hal-hal yang sama. Contoh: memberikan kursus ketrampilan

hanya pada mereka yang miskin.

b.    Disebut prinsip persamaan peluang yang fair. Artinya, setiap orang harus mendapat

peluang yang sama dalam meraih sesuatu.

E.  Robert Nozick Tentang Keadilan Distributive

Teorinya tentang keadilan distributive disebutnya "entitlement theory" atau landasan

hak. Menurutnya, memiliki sesuatu dengan adil jika pemilikan itu berasal dari

keputusan yang memiliki landasan hak. Ada tiga kemungkinan yang menelurkan tiga

prinsip :

1.    Prinsip transfer (Principle of Transfer)

Apapun yang diperoleh secara adil dapat ditransfer dengan bebas.

2.    Prinsip perolehan awal yang adil (principle of just initial acquision)

Penilaian tentang bagaimana orang pada awalnya sampai memiliki sesuatu yang

dapat ditransfer menurut prinsip pertama.

3.    Prinsip pembetulan ketidakadilan (principle of rectification of injustice)

Bagaimana berhubungan dengan pemilikan (holding) jika hal ini diperoleh atau

ditransfer melalui cara yang tidak adil.Nozick mengkritik pendapat Rawls sebagai

ahistoris dan memiliki pola yang ditentukan sebelumnya (patterned). Sementara

ketiga teori Nozick tersebut bersifat historis, karena tidak hanya mempertimbangkan

hasil tetapi juga memperhatikan proses. Rawls hanya melihat keadaan aktual dari

masyarakat yang minimal beruntung, tidak memperhatikan mengapa mereka sampai

terjerat dalam keadaan itu. Sebagai contoh, bisa saja seseorang menjadi miskin

karena malas atau bermain judi.

Selanjutnya, menurut Nozick pola patterned hanya bisa dipakai pada keadaan awal,

ketika masing-masing orang ada dalam kondisi yang sama. Namun ketika situasi

sudah berbeda, dimana masing-masing orang memiliki kekayaan yang berbeda,

pola ini tidak dapat dilakukan.

F.   Keadilan Ekonomis

Keadilan memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi dan bisnis. Karena

menyangkut barang yang diincar banyak orang untuk memiliki atau memakai. Dalam

sejarahnya, wacana keadilan ekonomi mengalami pasang surut. Pada zaman kuno

keadilan ekonomis mendapat tempat yang amat penting khususnya pada

Aristoteles. Perhatian serupa juga tampak pada zaman pertengahan, khususnya

pada tokoh Thomas Aquinas. Keadilan dalam relasi-relasi ekonomis dianggap

sebagai sesuatu yang harus diusahakan, karena tidak terjadi secara otomatis. Pada

masa modern, keadilan ekonomis tidak mendapat perhatian hingga pada abad ke-19

dan mencapai puncaknya pada abad ke-20. Ketidakadilan merupakan akibat ulah

manusia, oleh karenanya harus diperbaiki oleh manusia sendiri.

Masyarakat tidak mungkin dikatakan well ordered (teratur dengan baik) kalau tidak

ada keadilan. Masyarakat yang makmur sekalipun belum dikatakan baik jika terjadi

ketidakadilan. Keadilan, sebagaimana kemakmuran merupakan tujuan yang dicita-

citakan dan terus-menerus diupayakan. Karena keadilan sosial tidak mungkin

mencapai kesempurnaan.

Masyarakat bisa hidup dengan baik jika memberi tempat kepada nilai-nilai moral.

Dan dalam konteks ekonomi dan bisnis salah satu nilai moral terpenting adalah

keadilan.

LIBERALISME DAN SOSIALISME SEBAGAI PERJUANGAN MORAL

1. Tinjauan Historis

1.1. John Locke dan Milik Pribadi

John Locke (1632-1704) diakui sebagai orang yang pertama kali mendasarkan teori

liberalisme tentang milik. Menurut Locke manusia mempunyai tiga ”hak kodrat”

(natural rights): ”life, freedom, and property”. Yang paling penting adalah hak atas

milik kerena kehidupan dan kebebasan kita miliki juga.

Manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, tubuhnya, dan

tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya. Dengan menambahkan pekerjaanya,

manusia membuat sesuatu menjadi miliknya sendiri. Bila sesuatu yang tidak bertuan

diolah oleh pekerjaan manusia, maka dengan itu ia menjadi pemiliknya. Tetapi ada

pembatasan bagi cara menjadi pemilik. Dari bahan tidak bertuan orang hanya boleh

mengambil sebanyak dapat dikonsumsi oleh orang itu sendiri (dan keluarga)

sehingga masih tertinggal cukup banyak dan sama baik mutunya untuk orang lain.

Dengan adanya uang keadaan pemilikan berubah. Karena uang tidak bisa busuk,

alasan untuk membatasi milik yang disediakan oleh alam tidak berlaku lagi. Dengan

adanya uang milik dapat diakumulai sehingga manusia dapat mengumpulkan

kekayaan tanpa batas.

Dalam pandangan Locke ini, sudah tampak beberapa ciri kapitalisme liberal yang

dengan tegas akan ditolak Karl Mark. Pertama, Locke mengandaikan begitu saja

bahwa pekerjaanpun harus diukur atas dasar nilai tukarnya, artinya sebagai

komoditas di pasaran. Kedua, Locke mengandaikan juga bahwa hasil kerja

karyawan menjadi milik sah dari pemilik tanah atau pemilik sarana produksi lain.

1.2. Adam Smith dan Pasar Bebas

Smith (1723-1790) menjadi terkenal karena gigih membela pasar bebas di bidang

ekonomi. Ia memerangi apa yang disebut ”merkantilisme” yang menandai Inggris

pada waktu itu: peraturan dan regulasi berlebihan tentang perdagangan yang

banyak dikeluarkan oleh pemerintah Inggris. Seperti Locke, Smith memandang

pekerjaan sebagai sumber hak milik. Karena itu ia melihat tenaga kerja sebagai

”milik yang paling suci dan tidak boleh diganggu gugat”. Manusia secara khusus

memiliki produktivitas dari pekerjaannya, dan produktivitas kerja itulah yang

menghasilkan kemakmuran. Smith menggarisbawahi pentingnya pembagian kerja.

Kegiatan ekonomis di pasar bukan saja menguntungkan bagi pihak-pihakyang

langsung terlibat di dalamnya, tetapi bermanfaat juga untuk masyarakat sebagai

keseluruhan. Smith menekankan bahwa dengan mengejar kepentingan diri masing-

masing dalam sistem pasar para anggota masyarakat mewujudkan kesejahteraan

umum yang paling besar.

Menerima pasar bebas, Smith menerima juga kompetisis sebagai cara yg efisien

untuk mewujudkan kebebasan di bidang ekonomi. Tetapi supaya benar-benar

terwujud, kompetisi Dengan perlu ditandai persamaan(equality), artinya semua

peserta harus bisa berangkat dari posisi yang sama.

1.3. Marxisme dan kritiknya atas milik pribadi

Marxisme merupakan ajaran social -ekonomi -politik yang sangat kompleks dan

tidak mudah untuk disingkatkan tanpa mengorbankan cukup banyak unsure yang

sebenarnya hakiki juga. Kita memandang Marxisme sebagai kritik atas teori

liberalisme tentang milik yang serentak, juga merupakan usaha untuk menyajikan

suatu alternative. Usaha tersebut meliputi dua aspek,yaitu: aspek ilmiah dan aspek

etis.

Ilmu pengetahuan selalu berbicara tentang hokum-hukum tetap, dan atas hokum-

hukum itu dapat dilakukan prediksi, yang berartu kita dapat meramalkan apa yang

terjadi, jika beberapa syarat terpenuhi. Teori marxisme mempunyai sutu segi etis

juga. Inti kritik etis itu adalah paham “alienasi” atau “keterasingan”. Menurut

kodratnya manusia adalah makhluk yang bekerja, yang meliputi dua hal: di satu

pihak, ia menjadi manusia yang sungguh-sungguh dengan bekerja, ia sendiri

dihumanisasikan dengan mengolah alam kerena pekerjaannya, dan di lain pihak ia

menghumanisasikan alam dengan pekerjaanya, ian membuat alam bersahabat

dengan manusia.

Mark dan Engels menekankan, sama sekali tidak memaksudkan dihapuskannya

milik pribadi yang diperlakukan dengan bekerja keras, seperti hasil kerja dari petani

kecil atau tukang. Mereka justru membela kaum kecil itu. Tetapi, kapitalisme sendiri

menghindarkan orang-orang kecil menikmati buah hasil dari kerja keras mereka.

Kapital dihasilkan karena pekerjaan kita semua dalam masyarakat dan juga

memungkinkan kita semua untuk bekerja. Ciri kapitalisme yang paling jelek adalah

bahwa mereka mempekerjakan orang lain untuk memperkaya diri. Menurut

marxisme, lembaga milik pribadi pada dasrnya merupakan penindasan atau

eksploitasi kaum pekerja.

2. Pertengan dari Perdamaian antara Liberalisme dan Sosialisme

Setelah mempelajari beberapa sumber filosofis untuk liberalism dan sosialisme,

sekarang kami ingin melukiskan liberalisme dan sosialisme sebagai dua ideology

yang untuk sebagian besar menentukan keadaan di bidang ekonomi-politik selama

abad ke-19 dan ke-20. Liberalisme menekankan hak untuk mempunyai milik pribadi

sebagai suatu kegiatan dasar bagi setiap manusia, sedangkan sosialisme menilai

masyarakat diatur tidak adil, terutama karena lembaga milik pribadi.

1. Liberalisme

Inti pemikiran liberalism adalah tekanannya pada kebebasan Individual. Negara

harus menjaga agar warganya beserta miliknya dalam keadaan aman sehingga

tidak akan terjadi tindakan yang meresahkan masyarakat, seperti perampokan atau

pencurian. Selain itu, Negara member kesempatan seluas-luasnya kepada

warganya untuk menjalankan kebebasannya sendiri. Di bidang ekonomi pun,

liberalism mrngagungkan kebebasan pribadi. Keadaan ekonomi pali baik akan

tercapai bila mekanisme pasar dapat menentukan semua hal: harga jual, besarnya

gaji, kesempatan kerja, volume produksi, dan lain-lain.

Liberalisme yang murni atau tanpa campur tangan Negara, tentu belum pernah

terwujud sepanjang sejarah. Pda abad ke-19 Inggris menjadi Negara adikuasa yang

paling penting di dunia. William Gladstone(1809-1898) sebagai Perdana Menteri

sampai empat kali memimpin cabinet berhaluan liberal. Kemudian Inggris dan

Negara-negara modern lain juga, campur tangan Negara dalam urusan ekonomi

semakin bertambah, khususnya sesudah resesi tahun 1930-an, krisis ekonomi

paling dahsyat yang pernah dialami dunia.

2. Sosisalisme

Sebaiknya sosialisme dilihat sebagai reaksi atas ketidakberesan dalam masyarakat

yang disebabkan oleh liberalisme. Bentuk sosialisme yang dianggap penting :

1. Sosialisme Komunitis

Sosialisme Komunitis atau komunisme menolak milik pribadi. Menurut mereka, milik

pribadi harus menjadi milik bersama atau milik kolektif. Misalnya, komunisme tidak

berkeberatan bila orang mempunyai rumah sendiri dan pekarangan dimana

dihasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran untuk pemakaian pribadi bersama

dengan keluarga dan kenalan. Yang tidak boleh jadi milik pribadi adalah pabrik dan

tanah. Akhirnya, kapital atau modal juga tidak boleh menjadi milik pribadi sebab

yang memiliki modal dapat juga menjadi pemilik pabrik dan tanah. Tinggal ia

membeli pabrik atau tanah, atau membangun pabrik baru dengan uangnya. Dengan

amat tepat system ekonomi komunitas sering disebut planned economy,”ekonomi

berencana”. Di negara-negara komunis, ekonomi direncanakan dengan ketat dari

atas harga jual, besarnya gaji dan upah, volume produksi, dan semua factor

ekonomi lain dikomando oleh pemerintah. Bleh dibilang, ekonomi komunistis

merupakan kebalikan dari system ekonomi pasar bebas.

2. Sosialisme Demokratis

Sosialisme demokratis juga menempatkan masyarakat di atas individu. Tetapi,

berbeda dengan komunisme, mereka tidak bersedia mengorbankan sistem

pemerintahan demokratis mereka anggap sebagai sebuah perolehan modern yang

sangat berharga. Karena itu, mereka ingin mewujudkan cita-cita sosialitas melalui

jalan demokratis. Contoh terkemuka adalah Labour Party di Inggris. Partai sosialis

ikut dalam pemlihan umum. Jika menang, mereka membentuk kabinet yang

mengatur politik dan ekonom menurut cita-cita sosialistis.

Salah satu program pokok bagi pemerintah sosialistis adalah nasionalisasi industri

yang penting, di satu pihak industri dasar, seperti pabrik baja, bahan kimia, semen,

pupuk buatan dan sebagainya, artinya industri yang dibutuhkan oleh industri lain,

dan di lain pihak industri lain yang mengusai hajat hidup orang banyak, seperti

telekomunikasi, energi, transportasi, dan sebagainya. Nasionalisasi adalah kebalikan

dari privatisasi.

Usaha sosialisme demokratis antara lain :

1. Memperbaiki kesejahteraan kaum pekerja melalui perundangan-undangan

social.

2. Kesehjateraan dan keselamatan kerja ditingkatkan.

3. Ditentukan syarat-syarat untuk memberhentikan para pekerja.

4. Dibangun sistem jaminan sosial untuk mereka yang suda tidak bisa bekerja

lagi karena sakit atau sudah tua.

5. Ditetapkan upah minimum.

1. Kekuatan dan Kelemahan

~ Kekuatan Liberalisme adalah bahwa milik pribadi diakui sebagai cara penting

untuk mewujudkan kebebasan pribadi. Kita semua menyetujui, kebebasan

merupakan suatu nilai sangat hakiki bagi manusia.

~ Kelemahan Liberalisme adalah bahwa mereka kurang memperhatikan nasib kaum

miskin dan orang yang kurang beruntung dalam perjuangan hidup, seperti kaum

buruh dalam masyarakat berindustri. Kalau dirumuskan agak ekstrem, bagi

liberalism miskin sama dengan malas.

Sosialisme mempunyai kekuatan yaitu mereka menemukan dimensi transindividual

dari milik. Milik selalu mempunyai suatu fungsi sosial dan tidak pernah boleh dibatasi

pada kepentingan pribadi saja.

Sosialisme juga mempunyai kelemahan yang terasa cukup besar bahkan menjadi

fatal untuk sistem pemerintahan sosialistis. Ekonomi yang dijalankan menurut

pandangan sosialisme demokratis memiliki nasib yang sama.

4. Menuju Perdamaian

Liberalisme dan sosialisme dapat dilihat sebagai dua ideologi antagonis yang

berjuang merebut hegemoni di panggung politik-ekonomi selama kira-kira satu

setengah abad. Pada saat sekarang dua ideologi ini tampaknya mencapai titik

perdamaian. Saat pergantian abad sekarang, liberalisme dan sosialisme dua-duanya

gagal dan serentak juga berhasil, dua-duanya kalah dan serentak juga menang.

Situasi ini mencuat di negara-negara industri di mana pertentangan historis antara

liberalisme dan sosialisme berlangsung sekian lama. Sosialisme gagal karena harus

mengakui keunggulan sistem ekonomi pasar bebas.

Sosialisme demokratis belum mati, tetapi mengalami banyak kesulitan dan

sebenarnya kehilangan arah. Di negara-negara industri, serikat-serikat buruh dalam

keadaan lesu dan jumlah anggota mereka menurun drastis. Salah satu sebab utama

adalah bahwa cita-cita kaum buruh sebagian besar sudah tercapai.

Sosialisme berhasil karena negara-negara industri modern sudah menjadi welfare

state atau negara kesejahteraan. Dengan welfare state dimaksudkan negara-negara

memasang sebuah social safety net atau jaring pengaman sosial. Negara

kesejahteraan mewujudkan sebuah gagasan etis yang selalu sudah menggerakkan

sosialisme, yaitu perhatian kaum buruh dan mereka yang kecil dan sial dalam

perjuangan hidup. Karena itu, negara kesejahteraan bisa dilihat sebagai

keberhasilan sosialisme demokratis. Sistem welfare state didasarkan atas solidaritas

antara angkatan kerja dan mereka yang tidak bisa bekerja (lagi) karena sakIt,

menganggur atau sudah tua.

Sistem negara kesejahteraan bisa dilihat sebagai koreksian sosial atas akibat-akibat

negatif ekonomi pasar bebas, seperti misalnya pengangguran mendadak.

*Kesulitan terbesar yang mengancam kelangsungan negara kesejahteraan adalah

pembiayaannya.Jumlah orang tua bertambah besar dan umur mereka semakin

tinggi. Mereka yang tidak bekerja berjumlah semakin besar dan jaminan sosial

mereka harus di bayar dengan premi sosial dari angkatan kerja yang semakin kecil

jumlahnya.Premi sosial yang semakin tinggi akan mengakibatkan pekerjaan menjadi

terlalu mahal.Hal itu akan mendorong naik angka pengangguran.

*Kelemahan lain adalah bahwa sistem negara kesejahteraan mudah disalah

gunakan.Banyak karyawan pura-pura sakit dan gaji mereka dibayar terus.

Tentu saja selalu ada kontrol,tetapi menjalankan kontrol yang lebih efektif dan

intensif dengan menambahinspektur sosial akan berarti juga membuat sistem

menjadi lebih mahal lagi. Dengan adanya welfare state dalam liberalisme ,campur

tangan negara dalam bidang sospol dimana seluruh sisten jaminan sosial

direncanakan dan diselenggarakan oleh negara.Kemenangan liberalisme yaitu

diakuinya keunggulan sisten ekonomi pasar.

Sosialisme sistem ekonomi pasar bebas

Liberalisme welfare state

3. Kapitalisme dan Demokratisasi

Ideologi di belakang kapitalisme adalah leberalisme , yang dapat menjelaskan 3

unsur hakikinya : lembaga milik pribadi,pencarian untung,dan dimanfaatkan

kompetisi dalam sistem ekonomi pasar bebas.Melalui cara berproduks

industri,modal untuk memperoleh laba sebesar-besarnya ,yang kemudian di

investasikan lagi dalam usaha produktif sehingga dapoat menghasilkan kekayaan

yang lebih besar.

Mempelajari keberhasilan negara-negara industri barat, sulit untuk disangkal bahwa

demokrasi dapat berfungsi sebagai koreksian antas segi-sei negatif dari kuasa

ekonomis yang terwujud dalam kapitalisme.Kapitalisme mengakibatkan

ketidaksamaan sedangkan demokrasi cenderung memajukan persamaan.

Fenomena demokratisasi yang di jalankan secara kapitalis di negara-negara

industri :

1. sistem pemerintahan demokratis berhasil mengoreksi beberapa akses

kapitalisme.contoh,terbentuknya welfare state yang dihasilkan oleh

perjuangan demokratis menyebabkan pengangguran atau penyakit

mendadak tidak akan lagi mencelakakan para pekerja.Demokrasi merupakan

jaminan paling baik untuk mengimbangi keserakahan ekonomi yang bersedia

mengirbankan apa saja,termasuk juga lingkungan hidup dan generasi-

generasi yang akan datang.

2. antagonisme abtara kelas-kelas ,dalam sistem pemerintahan demokratis

cukup teratasi. Kaum majikan tidak lagi berpolarisasi dngan kaum majikan

karena mereka menyadari banyak kepentingan bersama.

3. pemilikan sarana produksi semakin merata

Di Negara-negara Eropa barat lainnya dan juga di Amerika Serikat kita menyaksikan

gejala yang sama. Saham-saham menjadi semakim milik masyarakat. Dengan

demikian,wajah kapitalisme berubah radikal dan berbeda jauh dengan gambaran

yang dilukiskan dulu oleh Karl Marx. Salah satu kritik mendasar atas kebijakan

pemerintah Margaret Thatcher adalah bahwa golongan miskin tidak sempat

berpartisipasi dalam kemajuan ekonomi yang menyeluruh. Perbedaan pendapatan

dan perbedaan kekayaan masih menandai banyak Negara kapitalistis, khususnya

Amerika Serikat. Rupanya demokrasi merupakan jalan terbaik untuk mewujudkan

pemerataan pendapatn dan kekayaan itu. Solidaritas merupakan prinsip lain lagi

yang tidak kalah pentingnya.

4. Etika Pasar Bebas

David Gauthiar pernah mengemukakan pendapat bahwa pasar yang sempurna tidak

membutuhkan moralitas. Denagn pasar sempurna dimaksudkan pasar dimana

kompetisi berjalan dengan sempurna. Mekanisme pasar berjalan dengan sendirinya.

Semua orang mengambil keputusan rasional yang selalu cocok dengan keputusan

rasional yang tepat dari orang lain. Moralitas baru di parlukan bila pasar gagal atau

mempunyai kekurangan-kekuragan.

Salah satu alasan yang penting kompetisi pasar tidak pernah sempurna adalah

bahwa bidang ekonomi selalu bisa ditemukan apa yang oleh para ekonom disebut

externalities. Alasan lain mengapa kompetisi dalam pasar tidak sempurna adalah

bahwa tidak semua orang menduduki tempat yang sama agar dapt memainkan

perannya masing-masing.

Sistem pasar bebas yang bisa dijalankan sekarang tetap merupakan system

ekonomi yang paling unggul, karena menjamin efisiensi ekonomi dengan cara paling

memuaskan.

Pentingnya etika tampak dalam dua segi . Pertama, dari segi keadilan social, supay

kepada semua peserta dalam kompetisi di pasar diberikan kesempatan yang sama.

Kedua, sebagaimana lazimnya dalam etika,tuntutan moral inibisa dirumuskan

dengan cara positif dan negative.

Sifat fair merupakan tuntutan etis yang menandai kompetisi dalam konteks olahraga

maupun bisnis. Kompetisi dalam olah raga sering disebut zero sum, yang artinya jika

yang satu menang, yang lainnya kalah. Dalam bisnis kadang-kadang juga tarjadi

begitu, contohnya adlah tender. Pemenang tender hanya bisa satu orang atau

perusahaan. Dalam konteks kompetisi tidak brtentangan dengan kerjasama.

Kompetisi pasti bertentangan dengfan monopoli atau oligopoly, tetapi tidak dengan

kerelaan atau bekerjasama denagan pihak lain. Sebaliknya kompetisi dalam bisnis

menuntut adanya kerjasama. Karena itu, dalam bisnis, mutual benefit sering menjadi

suatu nilai etis yang khusus: kedua balah pihak memperoleh manfaat dengan

kegiatan bisnis.

Orang yang terjun ke pasar bebas dengan sndirinya harus menyetujui aturan-aturan

main yang berlaku disitu. Hal itu memunyai implikasi yang kadang-kadang sungguh

tidak menyenangkan. Jika ia tidak berhasil memprodksi dengan efisien, bisa saja

perusahaannya tidak bertahan hidup.

Dinamika pasar bebas mengakibatkan bahwa pebisnis tidak pernah akan tenang

dan selalu siap menghadapi perubahan.

Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah mempunyai fleksibilitas lebih besar

sehingga dapat lebih mudah menanggapi situasi pasar yang berubah. Tetapi,

bagaimanapun juga, restrukturisasi selalau akan mengakibatkan korban jatuh. Krena

itu, pemeintah negara bersangkutan menyiapkan jarring pengaman sosialnya dan

tindakan-tindakan korektif lain untuk mengimbangi efek-efek negative.

Keuntungan Sebagai Tujuan PerusahaanKuntungan termasuk definisi bisnis. Sebab, apa itu bisnis? Frngan cara sederhana

atapi cuup jelas, bisnis sering dilakukan sebagai “to provide product or sevices for

profit”. Tidak bisa dikatakan juga bahwa setiap kegiatan ekonomis menghasilkan

keuntungan. Keuntungan atau profit baru muncul dengan kegiatan ekonomi yang

memakai sistem keuntungan. Profit selalu berkaitan dengan kegiatan ekonomi,

dimana kedua belah pihak menggunakan uang.

Karena hubungan dengan uang itu, perolehan profit secara khusus berlangsung

dalam konteks kapitalisme. Keterkeikatan dengan keuntungan itu merupakan suatu

alas an khusus mengapa bisnis selalu ekstra rawan dari sudut pandang etika. Tentu

saja, organisasi yang non for profit pun pasti sewakt waktu berurusan dengan etika.

1.  Maksimalisasi keuntungan sebagai cita-cita kapitalisme liberal

Profit maximimization atau maksimalisasi keuntungan merupakan tema penting

dalam ilmu manajemen ekonomi. Kalau memaksimalkan keuntungan menjadi satu-

satunya tujuan perusahaan, dengan sendirinya akan timbul keadaan yang tidak etis.

Jika keuntungan menjadi satu-satunya tujuan itu, semua karyawan dikerahkan dan

dimanfatkan demi tercapainya tujuan itu, termasuk juga karyawan yang bekerja

dalam perusahaan. Akan tetapi memperalat karyawan karena alasan apa saja

berarti tidak menghormati mereka sebagai manusia. Studi sejarah menunjukan

bahwa maksimalisasi keuntungan sebagai tujuan usaha ekonomi memang bisa

membawa akibat kurang etis.

2.  Masalah pekerja anak

Tidak perlu diragukan, pekerja yang dilakukan oleh anak (child labor) merupakan

topic dengan banyak implikasi etis, tetai masalah ini sekaligus juga sangat

kompleks, karena faktor-faktor ekonomis di sini dengan dengan aneka macam cara

bercampur baur dengan faktor-faktor budaya dan social.

Dalam Convention on the Right of the Child yang diterima dalam siding umum PBB

pada 1989 siserahkan pada masing-masing Negara anggota untuk”menetapkan usia

minimum atau usia rata-rata minimum untuk dapat memasuki lapangan kerja” [Pasal

32,2(a)].

Yang dianggap pekerjaan yang dilakukan anak dianggap tidak etis karena pertama,

adalah pekerjaan itu melanggar hak para anak. Anak itu belum dewasa karena itu

harus diperlakukan begitu pula. Karena belum dewasa, seorang anak juga belum

bebas atau sanggup menjalankan kebebasannya. Lagipula, anak yang bekerja tidak

mendapat pendidikan di sekolah dan karena itu mereka dirugikan untuk seumur

hidup. Oleh sebab itu pekerjaan yang dilakukan oleh anak melangar juga hak anak,

karena mengekploitasi tenaga mereka.

Alasan kedua menegaskan bahwa memperkejakan anak merupakan cara berbisnis

yang tidak fair. Sebab, dengan cara  itu pebisnis berusaha menekan biaya produksi

dan dengan melibatkan diri dalam kompetisi kurang fair terhadap rekan-rekan

pebisnis yang tidak mau menggunakan tenaga anak, karena menganggap hal itu

cara berproduksi yang tidak etis.

Bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut? Yang pertama: kesadaran dan

aksi dari pihak public konsumen. kedua adalah kode etik yang dibuat dan ditegakkan

juga oleh perusahaan dimana antara lain ditegaskan bahwa perusahaan tidak akan

mengijinkan produknya dibuat dengan memanfaatkan tenaga anak di bawah umur.

Yang ketiha melengkapi garmen atau produk lain dengan No Sweat Label, yang

menjamin produk itu tidak dibuat dengan menggunakan tenaga anaka atau dengan

kondisi kerja yang tidak pantas.

3. Relativasi keuntungan

Tidak bisa disangkal, pertimbangan etis mau tidak mau membatasi peranan

keuntungan dalam bisnis. Seandainya keuntungan merupakan faktor satu-satunya

yang menentukan sukses dalam bisnis, perdagangan heroin, kokain, atau obat

terlarang lainnya harus dianggap sebagai good business, karena sempat membawa

untung yang sangat banyak. Bisnis menjadi tidak etis, kalau perolehan untung

dimutlakkan dan segi moral dikesampingkan. Di satu pihak perlu diakui, bisnis tanpa

tujuan profit bukan bisnis lagi.

Dengan demikian dan banyak cara lain lagi dapat dijelaskan relativitas keuntungan

dalam usaha bisnis. Tetapi, bagaimanapun juga, keuntungan dalam bisnis tetap

perlu. Hanya tidak bisa dikatakan lagi bahwa maksimalisasi keuntungan merupakan

tujuan bisnis atau profit merupakan satu-satunya tujuan bagi bisnis. Beberapa cara

lain lagi untuk melukiskan relativitas keuntungan dalam bisnis, sambil tidak

mengabaikan perlunya adalah sebagai berikut :

a.       Keuntungan merupak tolak ukur untuk menilai kesehatan perusahaan atau

efisiensi manajemen dalam perusahaan;

b.      Keuntungan adalah pertanda yang menunjukaan bahwa produk atau jasanya

dihargai oleh masyarakat;

c.       Keuntungan dalah cambuk untuk meningkatkan usaha;

d.      Keuntungan merupakan syarat kelangsungan perusahaan;

e.       Keuntungan mengimbangi risiki dalam perusahaan.

4.  Manfaat bagi stakeholder

Yang dimaksud stakeholders adalah orang atau instansi yang berkepentingan

dengan suatu bisnis atau perusahaan. Dalam bahasa Indonesia kini sering dipakai

terjemahan “pihak yang berkepentingan” Stakeholder adalah semua pihak yang

berkepntingan yang berkepentingan dengan kegiatan suatu perusahaan.

Stockholder tentu termasuk Stockholders.

Kadang-kadang stakeholders dbagi lagi atas pihak berkepentingan internal dan

eksternal. Pihak berkepentingan internal adalah “orang dalam” dari suatu

perusahaan: orang atau instansi yang secara langsung terlibat dalam kegiatan

perusahaan, seperti pemegang saham, manajer, dan karyawan. Pihak

berkepentingan eksternal adalah “orang luar” dari suatu perusahaan: orang yang

tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan, seperti para konsumen,

masyarakat, pemerintah lingkungan hidup.

Paham stakeholders ini membuka perspektif baru untuk mendekati masalah tujuan

perusahaan. Kita bisa mengatakan bahwa tujuan perusahaan adalah manfaat

semua stakeholder.

KEADILAN DAN SISTEM EKONOMI

1

OLEH:

MOHAMAD FADHLI AZHMI 105020301111025

DEVI NUGRAHANI 1050203007111046

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2013