Etika Bisnis

Keadilan dan Bisnis

Oleh

Rizky Laras Safitri (1206252934)

Hanani (1206253672)

Nurul Astri Yunus (1206212552)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Indonesia

Depok

2014

1. Hakikat Keadilan

Keadilan pertama kali didefinisikan oleh ahli hukum Roma yang

bernama Ulpianus secara singkat dalam bahasa Latin sebagai “tribuere cuique

suum” atau yang bisa diterjemahkan sebagai “memberikan kepada setiap

orang apa yang menjadi haknya”.

Ada tiga ciri khas yang terdapat dalam keadilan. Pertama, keadilan

tertuju pada orang lain. Tidak mungkin seseorang berbicara tentang keadilan

atau ketidakadilan terhadap dirinya sendiri. Maka, masalah keadilan atau

ketidakadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar-manusia, sekurang-

kurangnya dua orang manusia.

Kedua, keadilan harus ditegakkan. Artinya, keadilan mengikat kita

sehingga kita mempunyai kewajiban, bukan sekedar mengharapkan atau

menganjurkan keadilan saja. Berkaitan dengan ciri pertama tadi, hal ini

dikarenakan keadilan berhubungan dengan hak orang lain. Kalau kita

memberikan sesuatu atas dasar keadilan, maka kita harus memberikannya.

Misalnya majikan membayar gaji pegawai, atau mengembalikan uang

pinjaman dari orang lain.

Ketiga, keadilan menuntut persamaan (equality). Kita harus

memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, tanpa terkecuali.

Misalnya seorang atasan memberikan gaji yang adil dan pantas untuk 1000

orang karyawannya, namun tidak untuk satu orang lainnya. Maka atasan

tersebut tidak berlaku adil, karena ia tidak memperlakukan semua

karyawannya secara sama.

2. Paham Tradisional tentang Keadilan

Pembagian keadilan ini terbagi atas tiga, yaitu keadilan legal/umum,

keadilan komutatif dan keadilan distributif, yang terbentuk berdasarkan

pemikiran Aristoteles (384-322 SM).

a. Keadilan Legal

Merupakan keadilan yang menyangkut hubungan antara individu

atau sekelompok masyarakat dengan negara. Inti dari keadilan ini ialah

adanya persamaan terhadap semua warga masyarakat. Bahwa semua

individu atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama sesuai

dengan hukum yang berlaku.

Dasar moral dari keadilan ini ialah, pertama, pada dasarnya semua

orang memiliki harkat dan martabat yang sama sehingga harus

diperlakukan secara sama. Apabila terjadi perlakuan yang berbeda atau

diskriminatif, berarti merendahkan harkat martabat manusia. Kedua,

semua orang merupakan warga negara yang sama status dan

kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya. Karena itu, seharusnya

diperlakukan secara sama sesuai dengan hukun yang berlaku.

Dasar moral tersebut memiliki beberapa konsekuensi legal dan

moral. (1) Semua orang harus dilindungi secara sama oleh hukum, dalam

hal ini negara, (2) tidak ada orang yang akan diperlakukan secara

istimewa oleh hukum atau negara, (3) pemerintah tidak boleh

mengeluarkan produk hukum yang secara khusus dimaksudkan demi

kepentingan orang atau sekelompok orang tertentu, dan (4) seluruh warga

harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku karena hukum tersebut

melindungi hak dan kepentingan semua warga.

Dalam bidang bisnis, keadilan legal menuntut agar negara bersikap

netral dalam memperlakukan semua pelaku ekonomi. Negara tidak akan

berpihak kepada kepentingan bisnis pihak manapun. Hal tersebut berarti

bahwa apabila terdapat pihak yang dirugikan kepentingan bisnisnya akan

dibela oleh negara dan pihak yang merugikan pihak lain akan ditindak

secara hukum.

Selain itu, berdasarkan prinsip keadilan ini, negara akan menjamin

keadilan bisnis yang sehat dan mengeluarkan aturan hukum bisnis yang

berlaku secara sama bagi semua pelaku bisnis. Maka semua pelaku bisnis,

termasuk pemerintah, harus tunduk dan taat pada aturan bisnis yang

berlaku bagi semua dan tidak meminta perlakuan hukum yang istimewa.

b. Keadilan Komutatif

Berbeda dengan keadilan legal yang menyangkut hubungan

vertikal antar negara dan warga negara, keadilan komutatif menyangkut

hubungan horizontal antara warga negara yang satu dengan yang lainnya

atau orang yang satu dengan yang lainnya atau juga sekelompok satu

dengan sekelompok lain.

Dasar dari keadilan komutatif ialah adanya keseimbangan atau

kesetaraan dalam interaksi sosial antara warga yang satu dengan warga

yang lain. Prinsip keadilan ini menuntut agar semua orang memberikan,

menghargai, dan menjamin apa yang menjadi hak orang lain serta tidak

boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Setiap orang

diharapkan untuk selalu menghargai hak dan kepentingan orang lain

sebagimana hak dan kepentingannya sendiri ingin dihargai.

Dalam hal bisnis, keadilan ini dapat diwujudkan dengan saling

berlaku adilnya pelaku bisnis yang satu dengan yang lain. Selain itu,

ditunjukkan dengan adanya hubungan yang setara dan seimbang dalam

relasi bisnis. Itu berarti dalam relasi dan kegiatan bisnis tidak boleh ada

yang dirugikan kepentingannya.

Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut dengan keadilan

tukar. Hal ini menyangkut pertukaran yang fair antara pihak pihak yang

terlibat dalam bisnis. Misalnya dengan menepati janji, mengembalikan

pinjaman, memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imabalan atau gaji

yang sesuai, dan menjual barang dengan harga dan mutu yang seimbang.

c. Keadilan Distributif

Keadilan distributif kini dikenal juga sebagai keadilan ekonomi,

menyangkut pendistribuasian ekonomi yang merata. Dengan kata lain,

keadilan distributif menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil

pembangunan negara.

Persoalannya ialah, apa yang menjadi dasar pembagian yang

dianggap adil itu? Sejauh mana pembagian itu dianggap adil? Aristoteles

mengajukan dasar keadilan dalam pembagian ialah berdasarkan

sumbangan atau jasa dan prestasi serta peran masing-masing orang untuk

negara demi menunjang tercapainya tujuan negara. Jadi, orang yang

memiliki sumbangan dan prestasi terbesar akan mendapat imbalan

terbesar, sedangkan orang yang sumbangannya kecil akan mendapat

imbalan yang kecil pula.

Dengan kata lain, keadilan distributif tidak membenarkan prinsip

sama rata dalam hal pembagian kekayaan ekonomi. Karena, prinsip sama

rata dianggap menimbulkan ketidakadilan, dimana mereka yang

menyumbang paling besar tidak diberi imbalan yang setimpal, yang

berarti tidak sesuai dengan prinsip adil. Hal ini dicerminkan dalam sistem

ekonomi liberal dan perusahan modern yang kapitalis dimana setiap orang

mendapatkan imbalan dan gaji yang sesuai dengan prestasi, kedudukan,

dan komitmen yang diberikannya untuk keberhasilan bisnis suatu

perusahaan. Namun, prinsip ini sangat bertentangan dalam sistem

ekonomi sosialis, dimana semua orang dijamin kebutuhan ekonominya

secara relatif sama terlepas dari sumbangan dan prestasinya dalam

kehidupan bersama atau perusahaan.

Berdasarkan keadilan distributif, relevansinya dalam dunia bisnis

dan perusahaan, karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Semakin besar tugas yang

dijalankan dan tanggung jawab yang diberikan, makan semakin besar pula

imbalannya. Pada akhirnya, memang imbalan ekonomi yang didapat

setiap orang tidak akan sama. Hal tersebutdibenarkan dan diterima

sebagai hal yang adil dan etis dengan syarat semua orang diberikan

peluang dan kesempatan yang sama untuk berprestasi, dan tugas dan

tanggung jawab untuk kedudukan tertentu terbuka untuk semua orang

tanpa adanya pertimbangan subjektif dan irasional seperti latar belakang

etnis, hubungan keluarga, agama, dan lain-lain.

3. Keadilan Indivudual dan Struktural

Dari uraian mengenai paham tradisional menjelaskan bahwa

keadilan bukanlah hanya merupakan persoalan individu sebagaimana yang

umum dipahami orang, keadilan bukan sekadar menyangkut tuntutan agar

semua orang diperlakukan secara sama oleh negara atau pimpinan dalma

perusahaan, keadilan bukanlah sekadar menyangkut tuntunan agar dalam

interaksi sosial setiap orang memberikan dan menghargai apa yang

menjadi hak orang lain, dan keadilan bukan sekadar soal sikap orang per

orang untuk menolong memperbaiki keadaan sosial ekonomi orang lain.

Keadilan dan upaya menegakkan keadilan menyangkut aspek lebih

luas berupa penciptaan sistem yang mendukung terwujudnya keadilan

tersebut. Prinsip keadilan legal berupa perlakuan yang sama terhadap

setiap orang bukan lagi soal orang per orang, melainkan menyangkut

sistem dan struktur sosial politik secara keseluruhan sehingga semua orang

memang benar-benar diperlakukan secara adil atau mendapatkan

kesempatan yang sama.

Permasalahan yang timbul adalah ketika perlakuan yang tidak adil

menjadi didiamkan dan dibenarkan, sehingga ketidakadilan tersebut

menjadi sebuah sistem. Maka, untuk bisa menegakkan keadilan legal,

dibutuhkan sistem sosial politik yang memang mewadahi dan memberi

tempat bagi tegaknya keadilan legal tersebut, termasuk dalam bidang

bisnis. Dalam bisnis, pimpinan perusahaan manapun yang melakukan

diskriminasi tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan secarar legal

dan moral harus ditindak demi menegakkan sebuah sistem organisasi

perusahaan yang memang menganggap serius prinsip perlakuan yang

sama, fair atau adil ini.

Dalam bidang bisnis dan ekonomi, mensyaratkan suatu

pemerintahan yang juga adil, pemerintah yang tunduk dan taat pada aturan

keadilan dan bertindak berdasarkan aturan keadilan itu. Yang dibutuhkan

adalah apakah sistem sosial politik berfungsi sedemikian rupa hingga

memungkinkan distribusi ekonomi bisa berjalan baik untuk mencapai

suatu situasi sosial dan ekonomi yang bisa dianggap cukup adil. Sehingga

struktur sosial politik harus benar benar adil agar terciptanya keadilan.

Pemerintah mempunyai peran penting dalam hal menciptakan

sistem sosial politik yang kondusif, dan juga tekadnya untuk menegakkan

keadilan. Termasuk di dalamnya keterbukaan dan kesediaan untuk dikritik,

diprotes, dan digugat bila melakukan pelanggaran keadilan. Tanpa itu

ketidakadilan akan merajalela dalam masyarakat.

4. Teori Keadilan Adam Smith

Sebelum Adam Smith ada sebuah teori yang telah dikeluarkan

tentang keadilan yaitu teori yang di kemukakan oleh Aristoteles. Teori

Aristoteles adalah Teori keadilan Aristoteles Atas pengaruh Aristoteles,

dimana teori ini secara tradisional membagi keadilan menjadi tiga, yaitu :

1. Keadilan Legal

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang

sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini memiliki arti bahwa semua orang

harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada tanpa pandang bulu

siapapun ini. Keadilan legal ini menyangkut hubungan antara individu atau

kelompok masyarakat dengan negara. Inti dari teori ini adalah semua

orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh sebuah

negara berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif ini mengatur hubungan yang adil antara orang

yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga

negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal

antara warga yang satu dengan warga yang lain. Dalam bisnis, keadilan

komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata

lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-

pihak yang terlibat. Prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang

menepati apa yang telah dijanjikannya, mengembalikan pinjaman,

memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imbalan atau gaji yang

pantas, dan menjual barang dengan mutu dan harga yang seimbang.

3. Keadilan Distributif

Berdasarkan prinsip keadilan ala Aristoteles, setiap karyawan harus

digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya. Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita

lihat dalam karyanya “nichomachean ethics, politics, dan rethoric”.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor,

kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam

masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah

bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan

barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.

Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan

nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Pada teori keadilan Aristoteles, Adam Smith hanya menerima satu

konsep atau teori keadilan yaitu keadilan komutatif. Alasannyapertama

menurut Adam Smith, yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya

satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan,

keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak

dengan orang atau pihak lain. Keadilan yang sesungguhnya

mengngkapkan kesetaraan dan keharmonisan hubungan diantara manusia.

Alasan kedua, adalah karena keadilan legal sesungguhnya sudah

terkandung dalam keadilan komulatif. Karena keadilan legal

sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan

komutatif, yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif, negara

harus besikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa

terkecuali. Ketiga, Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah

satu jenis keadilan. Alasanya antara lain karena apa yang disebut keadilan

selalu menyangkut hak, semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau

secara positif setiap orang harus dipelakukan sesuai dengan haknya.

Menurut Adam Smith, keadilan distributif justru tidak berkaitan dengan

hak.

Ada tiga prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith,

yaitu diantaranya :

1. Prinsip No Harm

Menurut Adam Smith, prinsip paling pokok dari keadilan adalah

prinsipno harm atau prinsip tidak merugikan orang lain dimana disini

Adam Smith menjelaskan untuk tidak merugikan hak dan kepentingan

orang lain serta tidak melukai orang lain baik sebagai manusia, anggota

keluarga atau anggota masyarakat baik menyangkut pribadinya, miliknya

atau reputasinya. Prinsip keadilan ini adalah rumusan lain dari kaidah

emas, dimana perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin di

perlakukan dan jangan lakukan pada orang lain apa yang Anda sendiri

tidak ingin dilakukan kepada Anda. Dasar dari prinsip ini adalah

penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-hak yang

melekat padanya, termasuk hak atas hidup. Sekaligus itu berarti dasar

mengapa orang harus adil adalah hormat akan hak-hak yang melekat pada

manusia sebagai manusia baik pada diriku maupun pada diri orang lain.

Menurut Adam Smith, prinsip no harm adalah prinsip minim dan

karena itu paling pokok yang harus ada untuk memungkinkan kehidupan

manusia bertahan dan juga relasi sosial manusia bisa ada dan bertahan.

Tanpa prinsip paling minin dan paling pokok ini, relasi sosial apa pun

(dalam keluarga, pergaulan, sekolah, dan seterusnya) tidak akan terjalin

atau terjamin kelangsungannya karena tidak ada orang yang akan mau

menjalin relasi sosial dengan siapa pun yang tidak menahan diri untuk

tidak merugikan orang lain. Bahkan, tanpa prinsip ini manusia akan

musnah karena kehidupan manusia akan dirongrong. Karena demikian

pentingnya, prinsip ini tidak hanya berlaku sebagai prinsip moral,

melainkan juga dituangkan menjadi aturan yang tertulis. Itu berarti prinsip

ini tidak hanya berlaku sebagai imbauan moral begitu saja, melainkan pada

akhirnya harus dapat dipaksakan. Jadi, disatu pihak semua orang dari

dalam dirinya berusaha menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan

hak dan kepentingan pihak lain.

Dalam prinsip ini Adam Smith menjelaskan bahwa pertama,

keadilan tidak hanya menyangkut pemulihan kerugian, tetapi juga

menyangkut pencegahan terhadap pelanggaran hak dan kepentingan pihak

lain. Kedua, pemerintah dan rakyat sama-sama mempunyai hak sesuai

dengan status sosialnya yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah

pihak. Pemerintah wajib menahan diri untuk tidak melanggar hak rakyat

dan rakyat sendiri wajib menaati pemerintah selama pemerintah berlaku

adil, maka hanya dengan inilah dapat diharapkan akan tercipta dan

terjamin suatu tatanan sosial yang harmonis. Ketiga, keadilan berkaitan

dengan prinsip ketidakberpihakan (impartiality), yaitu prinsip perlakuan

yang sama didepan hukum bagi setiap anggota masyarakat.

Prinsip ini pun berlaku dalam bidang bisnis dan ekonomi. Bagi

Smith, prinsip ini merupakan tuntutan dasar sekaligus niscaya (the

necessary principle) bagi kegiatan bisnis. Prinsip no harm, lalu menjadi

prasyarat yang niscaya bagi berlangsungnya relasi bisnis yang baik dan

etis. Tanpa prinsip ini sulit diharapkan akan bisa terwujud kegiatan bisnis

yang etis dan baik. Prinsip ini menjelaskan bahwa, dalam bisnis tidak

boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, entah sebagai

konsumen, pemasok, penyalur, karyawan, investor atau kreditor, maupun

masyarakat luas. Semua pihak dalam relasi bisnis apa pun tidak boleh

saling merugikan satu sama lain. Prinsip ini bukan hanya imbauan moral

belaka, namun prinsip ini dibakukan dalam aturan-aturan hukum bisnis

dan ekonomi yang kemudia dilaksanakan secara konsekuen, dengan

didukung oleh sanksi dan hukuman yang adil.

2. Prinsip Non-Intervention

Disamping prinsip no harm, juga terdapat prinsip no intervention

atau prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntun agar demi

jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak

seorang pun diperkenakan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan

kegiatan orang lain. Campur tangan dalam bentuk apa pun akan

merupakan pelanggaran terhadap hak orang tertentu yang merupakan suatu

harm (kerugian), dan itu berarti terlah terjadi ketidakadilan. Prinsip ini

juga berlaku bagi hubungan antara pemerintah dan rakyat sedemikian rupa

sehingga pemerintah tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam

kehidupan pribadi setiap warga tanpa alasan yang dapat diterima. Karena

itu, campur tangan pemerintah pun akan dianggap sebagai pelanggaran

keadilan.

Dalam bidang ekonomi, campur tangan pemerintah dalam urusan

bisnis setiap warga tanpa alasan yang sah akan di anggap sebagai tindakan

yang tidak adil karena merupakan pelanggaran atas hak individu tersebut,

khususnya hak atas kebebasan. Bagi Smith, setiap manusia mempunyai

hak atas kebebasan yang diperolehnya sebagai manusia dan tak seorang

pun, termasuk pemerintah, dibenarkan untuk merampasnya kecuali dengan

alasan yang sah, misalnya demi menegakkan keadilan, khusunya prinsip

no harm.

3. Prinsip Keadilan Tukar

Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair,

terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini

sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip no harm secara

khusu dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam

pasar. Dalam prinsip keadilan tukar ini, Adam Smith membedakan antara

harga alamiah dan harga pasar atau harga aktual. Harga alamiah adalah

harga yang mencerminkan biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh

produsen, yaitu terdiri dari tiga komponen biaya produksi berupa upah

buruh, keuntungan untuk pemilik modal, dan sewa. Sedangkan harga pasar

atau harga aktual adalah harga yang aktual ditawarkan dan dibayar dalam

transaksi dagang didalam pasar.

Menurut Adam Smith, kalau suatu barang dijual dan dibeli pada

tingkat harga alamiah, itu berarti barang tersebut dijual dan dibeli pada

tingkat harga yang adil. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa harga

alamiah adalah harga yang adil karena pada tingkat harga itu para

produsen maupun konsumen sama-sama untung. Atau dengan kata lain,

harga yang dibayarkan konsumen cukup untuk menebus atau memulihkan

kembali beban yang telah dikeluarkan produsen (berupa biaya produksi).

Harga alamiah mengungkapkan kedudukan yang setara dan seimbang

antara produsen dan konsumen karena apa yang dikeluarkan masing-

masing dapat kembali (produsen: dalam bentuk harga yang diterimanya,

konsumen: dalam bentuk barang yang diperolehnya), maka keadilan nilai

tukar benar-benar terjadi. Namun, dalam kenyataannya konsumen tidak

membayar harga alamiah, melainkan harga pasar. Harga pasar ini tidak

selalu sama dengan harga alamiah. Harga pasar bisa sama, bisa diatas, tapi

bisa juga dibawah harga alamiah.

Menurut Adam Smith, dalam jangka panjang melalui mekanisme

pasar yang kompetitif, harga pasar akan berfluktuasi sedemikian rupa di

sekitar harga alamiah sehingga akan melahirkan sebuah titik ekuilibrium

yang menggambarkan kesetaraan posisi produsen dan konsumen. Jadi,

dalam jangka panjangkeadilan tukar ini masih akan tetap terwujud kendati

harga yang dibayar konsumen tidak selalu sama dengan harga alamiah. Ini

disebabkan, dalam jangka panjang, fluktuasi harga pasar di sekitar harga

alamiah itu menyebabkan pada satu situasi tertentu, ketika harga jauh

diatas harga alamiah, posisi produsen lebih menguntungkan dan

sebaliknya posisi konsumen lebih dirugikan. Pada situasi yang lain, posisi

ini terbalik, ketika harga pasar berada dibawah harga alamiah, yang berarti

konsumen diuntungkan dan sebaliknya posisi produsen lebih dirugikan.

Ketika harga pasar sama dengan harga alamiah, posisi keduanya setara.

Sehingga, ada sebuah titik ekuilibrium yang mengungkapkan

keseimbangan, kesetaraan, dan keadian dalam posisi kedua belah pihak.

Dalam pasar bebas yang kompetitif, semakin langka barang dan

jasa yang ditawarkan dan sebaliknya semakin banyak permintaan, harga

akan semakin naik. Pada titik ini produsen akan lebih diuntungkan

sementara konsumen lebih dirugikan. Namun karena harga naik, semakin

banyak produsen yg tertarik untuk masuk ke bidang industri tersebut, yang

menyebabkan penawaran berlimpah dengan akibat harga menurun. Maka

konsumen menjadi diuntungkan sementara produsen dirugikan. Demikian

selanjutnya harga akan berfluktuasi sesuai dengan mekanisme pasar yang

terbuka dan kompetitif ini.Karena itu dalam pasar yang terbuka dan

kompetitif, fluktuasi harga akan menghasilkan titikekuilibrium, yang

dimana merupakan sebuah titik di mana sejumlah barang yang akan dibeli

oleh konsumen sama dengan jumlah yang ingin dijual oleh produsen, dan

harga tertinggi yg ingin dibayar konsumen sama dengan harga terendah

yang ingin ditawarkan produsen. Titik ekuilibrium inilah yang menurut

Adam Smith mengungkapkan keadilan komutatif dalam transaksi bisnis.

5. Teori Keadilan Distributif John Rawls

John Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf yang secara keras

mengkritik sistem ekonomi pasar bebas, kususnya teori keadilan pasar

sebagaimana yang dianut Adam Smith. Ia sendiri pada tempat pertama

menerima dan mengakui keunggulan sistem ekonomi pasar. Pertama-tama

karena pasar memberi kebebasan dan peluang yang sama bagi semua pihak

pelaku ekonomi. Kebebasan adalah nilai dan salah satu hak asasi paling

penting yang dimiliki oleh manusia, dan ini dijamin oleh sistem ekonomi

pasar.

a. Prinsip-prinsip Keadilan Distributif Rawls

Karena kebebasan merupakan salah satu hak asasi paling penting dari

manusia Rawls sendiri menetapkan kebebasan sebagai prinsip pertama dari

keadilannya berupa, "Prinsip Kebebasan yang Sama". Prinsip ini berbunyi

"Setiap orang harus mempunyai hak dan sama atas sistem kebebasan dasar

yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi

semua". Ini berarti pada tempat pertama keadilan dituntut agar semua orang

diakui, dihargai, dan dijamin haknya atas kebebasan secara sama. Kalau ada

jaminan akan kebebasann dan peluang yang sama bagi semua orang, bisa

diharapkan adanya situasi yang adil, yang memungkinkan semua orang bisa

memperoleh apa yang dibutuhkannya. Rawls disini juga mau menunjukan

bahwa setiap orang mempunyai harkat dan martabat yang sama luhurnya, dan

karena diperlakuan yang adil mengandaikan sikap hormat kepada harkat dan

martabat manusia yang sama-sama luhur ini. Dengan itu berarti manusia

diakui sebagai makhluk yang mampu mengatur dan menentukan hidupnya

sendiri (self-determination). Contoh prinsip ini yaitu seperti hak untuk

mengemukakan pendapat, hak untuk mengikuti hati nurani, hak untuk

berkumpul dan sebagainya harus tersedia dengan cara yang sama untuk semua

orang.

Dalam prinsip ini, Rawls mengkritik sistem ekonomi pasar karena dari

segi lain pasar justru menimbulkan bahkan memperbesar jurang ketimpangan

ekonomi antara kaya dan miskin. Pasar tidak berhasil menjamin suatu

pemeratraan ekonomi yang adil. Menurut Rawls, pasar bebas justru

menimbulkan ketidakadilan. Bagi Rawls, “ketidakadilan yang paling jelas dari

sistem kebebasan kodrati adalah bahwa sistem ini menginzinkan pembagian

kekayaan dipengaruhi secara tidak tepat oleh kondisi-kondisi )alamiah dan

sosial yang kebetulan) ini, yang dari sudut pandang moral sedemikian

sewenang-wenang. Maksud Rawls, karena setiap orang masuk dalam pasar

dengan bakat dan kemampuan alamiah yang berbeda-beda, peluang yang sama

yang diberikan pasar tidak akan menguntungkan semua peserta.

Dengan kata lain, sistem pasar yang memberikan kebebasan yang sama

itu justru membuka peluang bagi yang kuat memakan yang lemah, yang kaya

menjadi semakin kaya, dan yang miskin menjadi semakin miskin. Pasar,

dengan kebebasan dan peluang yang sama bagi semua orang, justru hanya

menguntungkan bagi yang berbakat, punya kemampuan, dan yang sudah kuat.

Pasar sebaliknya tidak menguntungkan bagi mereka yang lemah dan tak

berdaya.

Sebagai jalan keluar, menurut Rawls, sistem sosial harus diatur

sehingga pada akhirnya, berdasarkan peluang dan kebebasan yang sama bagi

semua, sistem sosial itu bekerja sedemikian rupa untuk menguntungkan

kelompok yang paling kurang berunutung. Atas dasar ini, Rawls lalu

mengajukan prinsip keadilan yang kedua, berupa Prinsip Perbedaan

(Difference Principle), yaitu bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus

diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut (1) menguntungkan

mereka yang paling kurang beruntung, dan (2) sesuai dengan tugas dan

kedudukan yang terbuka bagi semua dibawah kondisi persamaan kesempatan

yang sama.

Prinsip perbedaan ini mengatur supaya masyarakat diatur dengan adil,

tidak perlu semua orang mendapat hal-hal yang sama. Boleh saja ada

perbedaan dalam apa yang dibagi dalam masyarakat. Tetapi perbedaan itu

harus demikian rupa sehingga menguntungkan mereka yang minimal

beruntung. Misalnya, boleh dianggap adil saja, jika negara menyelenggarakan

kursus keterampilan untuk orang miskin atau memberikan tunjangan kepada

janda dan yatim piatu atau menyediakan fasilitas khusu untuk orang catat,

sedangkan kepada orang lain yang cukup mampu tidak diberikan apa-apa.

Dengan prinsip perbedaan ini Rawls sebenarnya meletakan landasan etis untuk

welfare state modern.

Dengan demikian menurut Rawls, jalan keluar utama untuk

memecahkan ketidakadilan distribus ekonomi oleh pasar adalah dengan

mengatur sistem dan struktur sosial agar terutama menguntungkan kelompok

yang tidak beruntung. Tujuan utama Rawls adalah “mengurangi pengaruh

kondisi sosial dan nasib kodrati yang kebetulan atas distribusi kekayaan”.

Bagi Rawls “pengaturan harus dilakukan dalam kerangka pranata-pranata

politik dan legal yang mengatur kecenderungan umum peristiwa-peristiwa

ekonomi dan menjaga kondisi sosial yang niscaya bagi kesamaan peluang

yang fair”.

b. Kritik atas Teori Rawls

Teori Rawls kendati sangat menarik dan dalam banyak hal efektif

memecahkan persoalan ketimpang dan kemiskinan ekonomi mendapat kritik

tajam dari segala arah khususnya menyangkut prinsip kedua, Prinsip

perbedaan. Kritik yang paling pokok adalah bahwa teori Rawls khususnya

prinsip perbedaan malah menimbulkan ketidakadilan baru :

1. Prinsip tersebut membenarkan ketidak adilan karena dengan prinsip tersebut

pemerintah dibenarkan untuk melanggar dan merampas hak pihak tertentu

untuk diberikan kepada pihak lain.

2. Yang lebih tidak adil lagi adalah bahwa kekayaan kelompok tertentu yang

diambil pemerintah tadi juga diberikan kepada kelompok yang menjadi tidak

beruntung atau miskin karena kesalahanya sendiri.

Dalam hal ini Rawls terlalu deterministik memastikan bahwa bakat dan

kemampuan alamiah seseorang dengan sendirinya menentukan lotre distribusi

kekayaan dalam pasar. Seakan bakat yang hebat dengan sendirinya membuat

orang tersebut unggul dan menjadi kaya. Tentu saja ada benarnya, namun

tidak dengan sendirinya akan seperti itu, karena bakat dan kemampuan hanya

menyumbang sekian persen bagi keberhasilan seseorang dalam

kehidupannya, termasuk dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini

Rawls tidak memberi tempat dan tidak memperhitungkan secara serius usaha,

ketekunan, kegigihan, jerih payah, keuletan, dan berarti kebebasan seseorang

dalam menjalankan kehidupannya terlepas dari bakat yang dimilikinya, dan

yang pada akhirnya bisa merubah hidupnya. Ini berarti prinsip perbedaan

justru memperlakukan secara tidak adil mereka yang dengan gigih, tekun,

displin dan kerja keras telah berhasil mengubah nasib hidupnya terlepas dari

bakat dan kemampuannya.

6. Teori Keadilan Distributif Robert Nozick

Menurut Nozick, kita memiliki sesuatu dengan adil, jika pemilikan itu

berasal dari keputusan bebas yang mempunyai hak. Disini ada tiga kemungkinan

yang menelurkan tiga prinsip. Pertama, prinsip “original acquisition” : kita

memperoleh sesuatu untuk pertama kali dengan memproduksi hal itu. Kedua,

prinsip “transfer” : kita memiliki sesuatu karena diberikan oleh orang lain. Ketiga,

prinsip “rectification of injustice” : kita mendapat kembali apa yang sebelumnya

dicuri dari kita, perumpamaannya.

Nozick mempunyai dua keberatan mendasar terhadap prinsip-prinsip

(material) keadilan distributif yang tradisional. Prinsip-prinsip ini bersifat

ahistoris dan mempunyai pola yang ditentukan sebelumnya (patterned). Dengan

memandang kedua keberatan ini kita dapat memahami posisi Nozick sendiri

dengan lebih baik. Ketiga prinsip Nozick tadi merupakan prinsip-prinsip historis,

artinya mereka tidak saja melihat hasil pembagian tetapi mereka juga

mempertanggungjawabkan proses itu sampai terjadi. Sedangkan prinsip-prinsip

tradisional (khususnya “kebutuhan”) bersifat ahistoris, karena tidak memerhatikan

bagaiman pembagian itu sampai terjadi. Itulah yang disebut “endstate principles”,

dimana menurut Nozick mereka memperhatikan keadaan terakhir dari suatu

proses yang barangkali panjang dan penuh dengan keputusan bebas dari pihak-

pihak bersangkutan. Keberatan ini berlaku juga untuk prinsip perbedaan dari

Rawls. Rawls hanya melihat aktual dari mereka yang minimal beruntung. Rawls

tidak memperhatikan mengapa mereka sampai terjerat kedalam keadaan itu. Bisa

juga mereka menjadi miskin karena kesalahan mereka sendiri, sebab

memboroskan segala harta milik dengan bermain judi (perumpaaannya).

Keberatan kedua adalah bahwa prinsip-prinsip tradisional menerapkan

pada pembagian barang suatu pola yang ditentukan sebelumnya. Prinsip-prinsip

itu semua bersifat “patterned”. Pola itu berbentuk “Dari setiap orang menurut X-

nya, kepada setiap orang menurut Y-nya”, seperti misalnya prinsip dari Karl

Marx. Tetapi memaksa pola seperti itu berarti mengorbankan kebebasan. Supaya

adil, prinsip-prinsip berpola itu hanya bisa dipakai pada keadaan awal ketika

semua orang masih sama, tetapi tidak bisa dipakai lagi setelah para anggota

masyarakat memiliki harta milik yang berbeda-beda, akibat menjalani hak-haknya

yang legitim dengan bebas. Sepintas lalu rupanya prinsip-prinsip Rawls luput dari

keberatan kedua ini karena dirumuskan dalam posisi asali (original position),

ketika semua anggota masyarakat masih sama. Tetapi, menurut Nozick, prinsip

perbedaan Rawls terkena juga keberatan kedua ini, karena menurut pandangan

Rawls kita dalam posisi asali harus memihak pada mereka yang minimal

beruntung dan dengan demikian kebebasan dilanggar.

Kesimpulan dari Nozick adalah bawa keadilan ditegakkan, jika diakui

bakat-bakat dan sifat-sifat pribadi beserta segala konsekuensinya (seperti hasil

kerja) sebagai satu-satunya landasan hak (entitlement). Dapat dikatakan juga,

menurut Nozick :

“Dari setiap orang sesuai dengan apa yang dipilihnya, kepada setiap orang

sesuai dengan apa yang dihasilkannya sendiri (barangkali dengan bantuan

orang lain berdasarkan kontrak) dan apa yang dipilih orang lain untuk

melakukan bagi dia dan memberikan kepada dia dari apa yang sebelumnya

(berdasarkan prinsip ini juga) diberikan kepada mereka sendiri dan belum

mereka habiskan atau alihkan kepada orang lain”.

Atau dapat dirumuskan dengan lebih singkat : “ Dari setiap orang sebagaimana

mereka pilih, kepada setiap orang sebagaimana merea pilih”

Sumber

Keraf, A Sony. Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya bab 6. 1998. Jakarta :

Penerbit Kanisius

Bertens, K. Pengantar Etika Bisnis, Seri Filsafat Atmajay:21 bab 3. 2000.

Jakarta : Penerbit Kanisius.