e-renggar.kemkes.go.id · Web viewPersentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos...

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya Dokumen Laporan

Kinerja Bidang P2P Tahun 2019 telah dapat diselesaikan.

Dokumen Laporan Kinerja Tahunan ini menggambarkan program-program yang telah

dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyaki (P2P) selang waktu satu tahun

anggaran 2019, mulai analisa awal tahun, tujuan dan dan sasaran, strategi pelaksanaan serta

hasil kinerja.

Dalam pelaksanaaannya masih ditemui beberapa hambatan dan tantangan yang telah

diupayakan solusinya sehingga tidak memberi pengaruh yang besar dalam tujuan pencapaian

indicator –indikatir yang tertuang di perjanjian kinerja.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak

telah berkontribusi dalam penyusunan laporan tahunan Bidang P2P.

Upaya maksimal telah dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahun 2019 namun disadari

masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam mencapai target indikaotr program.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran dan menjadi acuan yang dapay

digunakan sebagai salah satu bahan penyusun kegiatan ditahun berikunya.

Gorontalo, Januari 2020

Plt Kepala Dinas Kesehatan

Misranda, E. U Nalole, Se, M.Si

Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 20191

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah

ditanda tangani bersama Direktur Jendral P2P memperjanjikan 18 indikator untuk dicapai

pada tahun 2019. Dari 18 indikaotr yang diperjanjikan tersebut, ada 15 indikator diantaranya

mencapai target yang ditetapkan, sedangkan sisanya 3 indikator tidak mencapai target.

Adapun secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang

mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 99.14%. Hal ini terjadi karena biaya

transportasi yang tidak merata untuk seluruh lokasi kegiatan.

- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase respon terhadap sinyal kewapadaan

dini (alert) Penyakit potensial KLB yang muncul dalam SKDR (system

Kewaspadaan Dini dan Respon) sebesar 95.48%. Hal ini terjadi karena biaya

transportasi yang tidak merata untuk seluruh lokasi kegiatan

- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase Kasus Malaria Positif yang

diobatisesuai standar sebesar 99.10%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang

tidak merata untuk seluruh lokasi kegiatan

- Realisasi anggaran untuk indikator Jumlah Kabupaten/Kota dengan IR DBD <49 per

100.000 sebesar 98.50%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata untuk

seluruh lokasi kegiatan

- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta

tanpa cacat sebesar 99.93%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata

untuk seluruh lokasi kegiatan

- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai

standar sebesar 96.33%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata untuk


- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase cakupan penemuan kasus HIV yang

diobati sebesar 99.61%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata untuk


- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan

deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok berisiko sebesar 99.80%. Hal ini terjadi

karena biaya transportasi yang tidak merata untuk seluruh lokasi kegiatan


- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan

Kebijakan Kawasanan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah sebesar 95.54%.

Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata untuk seluruh Kabupaten/kota.


Pengendalian PTM terpadu sebesar 95.54%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi

yang tidak merata untuk seluruh Kabupaten/kota.

- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan

kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM sebesar 94.32%. Hal ini terjadi



kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher Rahim pada perempuan usia 30-50

tahun sebesar 95.89%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata untuk


- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi

dini dan rujukan kasus katarak sebesar 87.43%. Hal ini terjadi karena biaya sewa

ruangan tidak dipergunakan kegiatan di langsungkan di Aula Dinas Kesehatan.

- Realisasi anggaran untuk indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan

upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi

Penerima Wajib Lapor (IPWL) sebesar 96.27%. Hal ini terjadi karena biaya

transportasi yang tidak merata untuk seluruh lokasi kegiatan dan terdapat peserta yang

tidak hadir

- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase layanan dukungan manajemen dan

pelaporan satker dekonsentrasi sebesar 98.19%. Hal ini terjadi karena biaya


Berdasarkan capaian kinerja diatas maka untuk perbaikan kinerja ditahun mendatang akan

dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Dalam Perjanjian Kinerja (PK) terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak

diikuti dengan alokasi anggaran, oleh karena itu disarankan agar untuk semua

indikator yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja disertai alokasi anggaran

yang sesuai dengan aturan yang berlaku

- Pengalokasian pagu dekonsentrasi tahun yang akan datang dapat

mempertimbangkan realisasi keuangan pada tahun ini.

- Melakukan reviu terhadap semua indicator-indikator untuk merumuskan langkah

untuk mencapai semua indicator tersebut.


- Meningkatkan kapasitas petugas mulai dari tingkat Puskesmas sampai provinsi

agar menjamin terlaksanaya proram P2P sesaui pedoman yang ada

- Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sector dalam upaya peningkatan kapasitas

derajat kesehatan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah dimana dalam rangka pertanggungjawaban

APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan

Keuangan (LK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj).

Dinas Kesehatan Provinsi selaku kuasa pengguna anggaran menyusun LK

sebagai pertanggungjawaban APBN kepada Menteri Kesehatn melalui Menteri

Keuangan dan LKj kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi yang disampaikan paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna,

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Satker 05 Dinas Kesehatan Provinsi

Gorontalo Tahun 2018 , merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung-

jawaban kinerja kepada Menteri Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan, baik

yang terkait langsung maupun tidak langsung sekaligus menyampaikan proses

pencapaian hasil, permasalahan utama, upaya pemecahan masalah dan strategi

keberhasilan selama kurun waktu 2019 yang dapat dijadikan lesson learn pada

perencanaan strategis tahun kedepan. Selain itu laporan ini merupakan wujud dari


pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis yang tertuang

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

B. Visi Misi Organisasi Peran dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

dalam Pembangunan Kesehatan

Visi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mengacu pada visi Gubernur

Provinsi Gorontalo periode tahun 2012 – 2022 yaitu “ Terwujudnya Masyarakat

Gorontalo yang Unggul, Maju dan Sejahtera”

Sedangkan Misi yaitu :

1. Mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

2. Menjamin ketersediaan infrastruktur daerah,

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta terciptanya

pemerintahan yang baik dan lebih melayani.

Berdasarkan Peraturan Gubernur No 62 Tahun 2016 tentang Tentang

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja DInas Kesehatan

Provinsi Gorontalo Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas

untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular,

kesehatan jiwa dan NAPZA,Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging (PIE), Penyakit

yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I), KLB dan Wabah, Surveilans dan

Penyelelidikan Epidemiologi serta peningkatan Imunisasi.

Pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Bidang Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit yang berada dibawah Menteri Kesehatan melalui

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan bertanggungjawab

secara penuh untuk melaksanakan tugasnya dengan menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun rencana dan melaksanakan kebijakan pencegahan dan pengendalian

penyakit di Provinsi Gorontalo;

b. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan di bidang pencegahan. dan

pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan

NAPZA, Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging (PIE), Penyakit yang dapat

dicegah dengan Imunisasi (PD3I),KLBdan Wabah, surveilans dan

Penyelelidikan Epidemiologi serta peningkatan Imunisasi;


c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang

pencegahan dan. pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular,

kesehatan jiwa dan NAPZA, Pengendalian Penyakit lnfeksi Emerging (PIE),

Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I), KLB dan Wabah,

surveilans dan Penyelidikan Epidemiologi serta peningkatan Imunisasi;

d. Menyusun rencana dan melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas

sector sehubungan dengan kegiatan dibidang pencegahan dan pengendalian

penyakit inenular, tidak menular, kesehatan jiwa dan NAPZAserta

peningkatan imunisasi;

e. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan program di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular,

tidak menular, kesehatan jiwa dan NAPZAserta peningkatan imunisasi;

f. Menyusun rencana dan melaksanakan pengembangan kemltraan dengan

masyarakat termasuk swasta sebagai upaya percepatan pencapaian target

program bidang pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pertukaran

informasi, pelatihan dan pemanfaatan sumber daya lainnya; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :

a. Seksi Survailans dan Imunisasi;

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Organisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit disajikan pada gambar 2 berikut:


Plt. Kepala Dinas KesehatanMisranda E. U Nalole, SE, M.Si

Kepala Bidang P2PReyke Uloli, SKM, M.Kes

Gambar 1. Struktur Organisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakait

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :

1. Seksi Survailens dan Imunisasi;

Seksi Surveilens dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit dalam rangka Penyelenggaraan Surveilens Epidemiologi

(KLB, PD3I, STP, PIE) Surveilens Haji, Respon KLB,dan Imunisasi

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Surveilans dan Imunisasi

menyelenggarakan fungsi :

a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data program Seksi Surveilans dan

Imunisasi

b. Menyusun dan melaksanakan program Surveilens dan Imunisasi;

c. Menganalisis kebijakan dan masalah kesehatan yang berkaitan dengan kegiatan

Surveilans dan Imunisasi;

d. Melaksanakan pemantauan dan monitoring, evaluasi serta bimbingan teknis on the

job training kegiatan surveilans dan imunisasi;

e. Melaksanakan kegiatan dalam rangka ketersediaan, peningkatan kualitas,serta

distribusi vaksin melalui pengawasan dan monitoring rantai dingin vaksin baik

ditingkat provinsi kabupaten / kota maupun puskesmas dan rumah sakit;

f. Menyediakan data program surveilans terkait dengan surveilans penyelenggaraan

haji, surveilans penyakit dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I), Surveilans

terpadu puskesmas dan rumah sakit, surveilans KLB penyakit, surveilans penyakit

infeksi new dan re-emerging disease serta data program imunisasi untuk

kebutuhan 'perencanaan ditingkat Provinsi dan Pusat;

g. Melaksanakan kegiatan verifikasi rumor KLB, pelacakan kasus atau pepyelidikan

epidemiologi (PE) pada saat KLBdan pasca KLB terhadap semua penyakit yang

berpotensi KLB Wabah;


Seksi Surveilens ImunisasiErni N. Mansur, SKM, M.Kes

Seksi Pengendalian Penyakitdr.Irma Cahyani Ranti

Seksi PPTM & Keswadr. Jeane Istanti Dalie

Kelompok JFKKelompok JFK

h. Melaksanakan kegiatan monitoring pengkajian dan penanggulangan kejadian

ikutan pasca imunisasi melalui penggerakan Komite Daerah Pengkajian dan

Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komda PP KIPI) baik di

tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

i. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan haji, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan haji pada saat pra pelaksanaan dan pasca haji;

j. Melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi serta pelatihan tentang pedoman

penyelenggaraan kegiatan surveilans dan imumsasi;

k. Melaksanakan kemitraan dengan lintas sektor maupun lintas program terkait

penyelenggaraan kegiatan surveilans haji, PD3I, STPRS dan Puskesmas, Respon

KLB New dan re-emerging disease serta program imunisasi;

l. Dan pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas

melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (PPP) dalam rangka

pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit tular vektor dan zoonosis.

Dalam melaksanakan tugasnya seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular menyelenggarakan fungsi :

a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data program pencegahan dan

pengendalian penyakit menular;

b. Menyusun dan melaksanakan program pencegahan dan pengendalian penyakit

menular;


pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

d. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi informasi tentang pedoman dan

standar kesehatan yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan dan pengendalian

penyakit menular;

e. Melaksanakan pemantauan/monitoring, evaluasi serta bimbingan teknis/on the

job training kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

f. Menyediakan data pencegahan dan pengendalian penyakit menular untuk

kebutuhan perencanaan. di tingkat provinsi dan pusat;


g. Melaksanakan kemitraan dengan lintas sektor maupun lintas program terkait

pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular termasuk

dalam hal penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah penyakit;

h. Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat pada

kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

i. Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas petugas-petugas

pengelola program pencegahan dan pengendalian penyakit menular baik tingkat

provinsi maupun kabupaten/kota; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

3. Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

mempunyai tugas melakukan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam rangka

pengendalian penyakit tidak menular, kesehatar. jiwa dan napza.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa menyelenggarakan fungsi :

a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data program pengendalian penyakit

tidak menular, kesehatan jiwa dan napza;

b. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan program pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan napza;


pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan napza;

d. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan disemisasi informasi tentang pedoman dan

standar kesehatanyang berkaitan dengan kgiatan pencegahan dan pengendalian

penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan napza;

e. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan program pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan napza;

f. Melaksanakan pemantauanjmonitoring, evaluasi dan bimbingan teknis program

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan napza;

g. Menyediakan data pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular,

kesehatan jiwa dan napza untuk kebutuhan perencanaan di tingkat provinsi dan

pusat;


h. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan lintas sektor maupun lintas

program terkait pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak

menular, kesehatan jiwa dan napza;

i. Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat pada

kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa

dan napza;

j. Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas petugas pengelola

program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa

dan napza; dan pe1aksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

C. . Sumber Daya Manusia pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo khususnya Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit mempunyai tugas dalam penyelenggaraan operasional

perkantoran dengan personil berjumlah 31 orang aparatur sipil negara dan didukung

oleh 13 orang tenaga honorer. Tingkat pendidikan pegawai dengan jenjang S3

sejumlah 1 orang, S2 sejumlah 7 orang, S1 dan D4 sejumlah 27 Orang, dan Diploma

berjumlah 5 SMA sejumlah 4 orang. Berikut (gambar 1) grafik berdasar tingkat

pendidikan:

S3; 1S2; 7

S1; 27

Diploma: 5

SMA; 4

N= 44


Grafik. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Timgkat Pendidikan

di Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Gambar 1 : Pegawai di Bidang P2P Dinas Kesehatan Proinsi Gorontalo

Tabel 1 Sumber Daya Manusia Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

No Nama Pendidikan Jabatan Fungsional Bidang/Seksi

1. Reyke Uloli, SKM.M.Kes S2 KesMas Kabid Bidang P2P

2. Erni N. Mansyur,SKM.M.Kes S2 Kesmas Kasie Seksi Surveilans

dan Imunisasi

3. Iswan Ahmad,SKM.M..Kes S2 Kesmas Pelaksana Seksi Surveilans

dan Imunisasi

4. Relik Diana Parenden, S.ST, M.Kes S2 Kesmas Pelaksana Seksi Surveilans

dan Imunisasi

5. Fatmah Tomayahu,SKM S1 Kesmas JFT Seksi Surveilans dan Imunisasi

6. Rahmawaty Aboka,S.ST DIV Kebidanan Pelaksana Seksi Surveilans dan Imunisasi

7 Mei Siswati Supangat,S ST DIV Gizi Pelaksana

Seksi Surveilans dan Imunisasi

8 Nangsih Poe, SKM S1 KesMas Pelaksana Seksi Surveilans dan Imunisasi

9 Ramadani Rasjid SMA PTT Seksi Surveilans dan Imunisasi

10 Agus Lihu SMA PTT Seksi Surveilans dan Imunisasi

11 Umar Marikar SMA PTT Seksi Surveilans dan Imunisasi

12 Almira Sidki S1 Ekonomi PTT Seksi Surveilans dan Imunisasi

13 dr. Irma Cahyani Ranti

Dokter Kepala Seksi

Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular

14 Dolvi Sumarau, SKM S1 KesMas JFT Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular

15 Taufik Lantowa, SKM S1 KesMas JFT Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular

16 Meyske G. Pobie, SKM S1 KesMas Pelaksana Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular

17 Noviyanti Inaku, SKM S1 KesMas Pelaksana Seksi Pencegahan & Pengendalian


Penyakit Menular18 Widya Ekowati Niode,

SKMS1 KesMas Pelaksana Seksi Pencegahan

& Pengendalian Penyakit Menular

19 Abdi Zulkarnain Rauf, SKM

S1 KesMas Pelaksana Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular

20 Hendrik Podungge, S.Si S1 Komputer Pelaksana Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular

21 Moh. Ramdhan Ismail, A.Md. Kep

D III Keperawatan

Pelaksana Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular

22 Novariany Nasibu, S.Tr.Keb

DIV Kebidanan Pelaksana Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular

23 Hasnuri, SKM S1 KesMas Pelaksana Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular

24 Sunarti Labadjo, SKM S1 KesMas JFT Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular

25 dr. Trisye Mile, M. Kes S2 KesMas dokter Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular

26 Zulfikar Limonu D III Keperawatan

PTT Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular

27 Nuning Maksud,S.Kep S1 Keprawatan PTT Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular

28 dr. Jeane Istanti Dalie Dokter Ka. Sie Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Keswa

29 DR. Arifasno Napu, S.SIT, M.Kes

S3 Gizi Pelaksana Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Keswa

30 Netty Setiwaty Salimi, SKM, M.Kes

S2 KesMas Pelaksana Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Keswa

30 Yayah Lakoro, SKM, MPH

S2 KesMas Pelaksana Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular &


Keswa31 Nirmala Onge, SKM S1 KesMas Pelaksana Seksi Pencegahan

& Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Keswa

32 Fienka Hamzah, SST DIV Kebidanan Pelaksana Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Keswa

33 Megawaty Lahay, AMG DIII Perawat Gigi

Pelaksana Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Keswa

34 Meyke Mayasari Sunardi, A.Md.Kep

D III Keperawatan

Pelaksana Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Keswa

35 Fatmawaty Molangga SMA Pelaksana Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Keswa

36 Susanti Djalilu, S.AP S1 Perkantoran Pelaksana Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Keswa

37 Irwin Noe, Amd. Kep DIII Keprawatan

PTT Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Keswa

38 Mardian Reynaldi S1 PTT GF Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

39 Virnanda E. R Apuadji S1 PTT GF Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

40 Febrianti Ibrahim S1 PTT GF Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

41 Sri Herlina Saleh S1 PTT GF Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

42 Prima Rizky Danial S1 PTT GF Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

43 Santi P. Ambia, SE S1 PTT GF Seksi Pencegahan


dan Pengendalian Penyakit Menular

44 Sovie P. Niode S1 Kesmas PTT GF Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

D. Isu Isu Strategis

Isu strategis dari Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit adalah

Penyakit Menular dan Tidak Menular. Saat ini prevalensi penyakit tidak menular

cenderung meningkat dikarenakan meningkatnya faktor resiko seperti hipertensi

mencapai 29%, tingginya glukosa darah, dan obesitas mencapai 33,3% (Riskesdas

2013). Hal ini disebabkan oleh pengaruh pola makan, kurang aktivitas fisik, dan

merokok. Sementara untuk penyakit menular, seperti Demam Berdarah Dengue

(DBD), Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi endemis. Tahun 2016 yang

meninggal akibat DBD mencapai 6,5% (25 orang dari jumlah kasus DBD 692 orang)

target nasional <1%. Sedangkan untuk Angka Prevalensi Tuberkulosis per 100.000

penduduk tahun 2016 mencapai 249, Jumlah penderita HIV tahun 2016 mencapai 100

orang dan penderita AIDS mencapai 160 orang.

Tantangan yang dihadapi dalam pengendalian penyakit menular dan tidak

menular perlu difokuskan pada penyakit-penyakit yang memberikan beban (burden of

disease) yang besar serta penyakit yang dapat berdampak pada pembiayaan yang

besar antara lain melalui :

a. Peningkatan surveilans epidemiologi dan pencegahan penyakit termasuk

imunisasi;

b. Peningkatan penemuan kasus dan tata laksana kasus serta peningkatan upaya

eliminasi penyakit terabaikan;

c. Peningkatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), dan;

d. Peningkatan penyehatan lingkungan melalui peningkatan akses dan

penggunaan air dan sanitasi yang layak serta meningkatkan

kualitas lingkungan.

E. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN


Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dan pentingnya penyusunan

Laporan Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang dan peraturan

yang mendasari lainnya termasuk sumber daya manusia serta isu isu strategis bidang

pencegahan dan pengendalian penyakit.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian Kesehatan

Tahun 2019.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya.


BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 ditetapkan visi

dan misi, yang sama dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong-royong” sebagaimana tergambar pada gambar 2 berikut:


Gambar 2. Visi dan Misi Presiden RI sebagai Landasan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015–2019

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2015-2019 maka Kementerian Kesehatan menyusun Renstra Tahun 2015-2019. Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah:

a. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; b. Meningkatnya pengendalian penyakit; c. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; d. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu

Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan; e. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin;f. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu:

(1) Paradigma sehat, yaitu pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat;

(2) Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan;

(3) Jaminan kesehatan nasional jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.


Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat

dan berbasiskan kepentingan nasional.7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun

2015 – 2019 berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan RI adalah sebagai berikut :

1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate, sebesar 90% pada

akhir tahun 2019.

2. Prevalensi HIV, sebesar <0,5% pada akhir tahun 2019.

3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria sebesar 300 Kabupaten/Kota

pada akhir tahun 2019.

4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebesar 34 Provinsi pada akhir tahun

2019.

5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis sebesar 35 Kabupaten Kota

pada akhir tahun 2019.

6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi

(PD3I) tertentu, sebesar 40% pada akhir tahun 2019.

7. Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah,

sebesar 100% pada akhir tahun 2019.

8. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

(KTR) minimal 50%, sebesar 50% pada akhir tahun 2019.

9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya

kesehatan jiwa dan/atau Napza, sebesar 280 Kab/Kota pada akhir tahun 2019


Rencana Aksi Program tersebut selanjutnya diturunkan dalam indikator Direkorat dan

Dinas Kesehatan Provinsi dengan penjabaran sebagai berikut :


Tabel 2Cascading Indikator RAP, RAK dan Dana Dekonsentrasi

Dinas Kesehatan Provinsi Tahun 2019

Indikator Kinerja pada RAP Ditjen P2P

Indikator Kinerja pada RAKDirektorat/Setditjen P2P

Indikator Kinerja Dana DekonsentrasiDinas Kesehatan Provinsi

1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate

1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

1. Persentase Kasus TB yang ditata laksana sesuai standar (Persentase Succes Rate)

2. Prevalensi HIV 2. Persentase kasus HIV yang diobati 2. Persentase kasus HIV yang diobati

3. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta 3. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

3. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

4. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria

4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API <1 per 1.000 penduduk

4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API <1 per 1.000 penduduk

5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis

5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi 1%

5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM

6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu

6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

7. Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib Lanjutan

8. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%

8. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

8. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

9. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

9. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

11. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 2019 20

Indikator Kinerja pada RAP Ditjen P2P

Indikator Kinerja pada RAKDirektorat/Setditjen P2P

Indikator Kinerja Dana DekonsentrasiDinas Kesehatan Provinsi

12. Persentase Kabupaten/ Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

12. Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

13. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota

11. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota

14. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging

15. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan / atau Napza



16. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)


17. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat

14. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat

- 18. Persentase Satker Program P2P yang memperoleh nilai SAKIP dengan hasil minimal AA

15. Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi

Laporan Kinerja Bidang P2P Tahun 2019 21

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktorat Jenderal Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit merupakan dokumen pernyataan dan kesepakatan kinerja antara

Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran Ditjen P2P pada akhir Tahun

2019. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi disusun berdasarkan pada indikator

yang tertuang dalam RAK dan Renja serta telah mendapat persetujuan anggaran. Target-

target kinerja sasaran kegiatan yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Provinsi dalam

dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3Perjanjian Kinerja

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2019

No Sasaran Indikator Kegiatan Target1. Bayi usia 0-11 bulan yang

mendapat imunisasi dasar lengkapPersentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

93%

2. Kabupaten/Kota melaksanakan surveilans penyakit potensial KLB dan melakukan respons terhadap sinyal kewaspadaan (alert) yang muncul dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons)

Persentase respons terhadap sinyal kewaspadaan dini (alert) penyakit potensial KLB yang muncul dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)

80%

3. Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging

Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging

6

4. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic

Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

95%

Jumlah Kab/Kota dengan IR DBD ≤ 49 per 100.000

6

Kabupaten/kota intervensi stunting yang melakukan POPM Cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat

3

7. Menurunnya penyakit menular langsung

Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

91%

Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

79%

Persentase kasus HIV yang diobati 55%Persentase kab kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok beresiko

80%

Presentase Kabupaten/Kota yang 50 % Puskesmasnya Melaksanakan tatalaksana Standar Pnemonia

60%

12. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah

50%

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

50%

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

50%

Persentase puskesmas yang 50%


melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahunPersentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

30%

17. Meningkatnya kesehatan jiwa dan meningkatnya pencegahan penyalahgunaan napza

Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

3

18. Meningkatnya DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya PadaProgram Pencegahan danPengendalian Penyakit

Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi

100%

Pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2019 telah dialokasikan

anggaran sebesar Rp. 7.017.208.000,- (Tujuh Milyar Tujuh Belas Juta Dua Ratus Delapan Ribu

Rupiah).


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pada bab ini disajikan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja per setiap indicator

(yang terdapat dalam perjanjian kinerja 2019):

Target dan Capaian Kinerja Tahun 2019

No Indikator Kegiatan Target Capaiani.

ii.Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

93% 91%

2. Persentase respons terhadap sinyal kewaspadaan dini (alert) penyakit potensial KLB yang muncul dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)

80% 99%

3. Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit lnfeksi Emerging

6 6

4. Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar

95% 100%

Jumlah Kab/Kota dengan IR DBD ≤ 49 per 100.000

6 1

Kabupaten/kota intervensi stunting yang melakukan POPM Cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat

3 3

7. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

91% 92%

Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar

79% 100%

Persentase kasus HIV yang diobati 55% 75%Persentase kab kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok beresiko

80% 83.3%

Presentase Kabupaten/Kota yang 50 % Puskesmasnya Melaksanakan tatalaksana Standar Pnemonia

60% 83.33%

12. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah

50%

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

50%


50%

Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

50%

Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

30%


3

18. Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi

100%


Indikator (1) : Persentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang mendapat Imunisasi Dasar

Lengkap

1. Definisi Operasional : Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

meliputi 1 dosis Hep B pada usia 0-7 hari, 1 dosis BCG, 4 dosis Polio, 3 dosis DPT-HB (atau

DPT-HB-Hib), serta 1 dosis campak selama kurun waktu 1 tahun

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah bayi 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di

suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh bayi yang bertahan hidup

(surviving infant) di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama di kali 100%

3. Capaian Indikator :

Grafik 1

Persentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap

Tahun 2019 Provinsi Gorontalo

Capaian Target Kinerja88

89

90

91

92

93

94

95

96

91

95

95.8

Grafik 2

Persentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap

Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2019


20172018

2019

808284868890929496

91.592

95

87

85.3

91

Target Capaian

Tahun 2019 capaian indikator Persentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang mendapat

Imunisasi Dasar Lengkap adalah sebesar 91%, hal ini belum mencapai target. Tetapi jika di

bandingkan dengan capaian tahun sebelumnya Capaian tahun ini mengalami kenaikan.

Hal – hal yang mempengaruhi pencapaian target kinerja adalah:

1) Pelaksanaan Kampanye MR, yang langsung dan tidak langsung ikut berkontribusi dalam

pencapaian target imunisasi rutin

2) Adanya komitmen pemerintah daerah dalam program imunisasi

3) Keterlibatan kader kesehatan untuk program imunisasi sudah berjalan dengan baik di

beberapa kab/kota

Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian indikator yang tertuang dalam RKA K/L

Tahun 2019 adalah:

1) Pelatihan/Workshop Pelaksanaan Imunisasi Rutin

2) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Imunisasi

3) Workshop Petugas Imunisasi dalam Rangka Pengenalan Antigen Baru

4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Imunisasi dalam Rangka Pengenalan Antigen Baru

Untuk indikator yang tertuang dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2018

- 2022 berbeda dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sehingga tidak dapat

dibandingkan. Di dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang menjadi indikator

adalah Jumlah Kabupaten / Kota yang Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization

(UCI) 100% dan ditarget 6 kabupaten/Kota. Untuk Tahun 2019 belum ada kabupaten/kota

dengan cakupan UCI 100%

Capaian indikator Persentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang mendapat Imunisasi Dasar

Lengkap berdasarkan target nasional yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI

Tahun 2015 – 2019, sudah mencapai target nasional (92,5%)

Kinerja indikator Persentase Anak Usia 0 sampai 11 Bulan yang mendapat Imunisasi Dasar

Lengkap sebesar 95.8%, jika dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi anggaran


Layanan Imunisasi sebesar 99.14%, berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar

13.34%

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Imunisasi adalah:

1) Perbedaan data sasaran Pusdatin yang selisih dengan data rill di Kab/Kota.

2) Adanya kelompok – kelompok penolakan terhadap imunisasi dari aspek halal dan haram

serta ketakutan masyarakat terhadap Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

3) Terdapat wilayah yang sulit dijangkau (pulau dan pegunungan) dengan keterbatasan alat

transportasi.

4) Pelaksanaan Kampanye MR, yang lansung dan tidak langsung ikut berkontribusi dalam

pencapaian target imunisasi rutin

5) Belum semua Kabupaten/Kota menerbitkan regulasi tentang penguatan program imunisasi

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:

1) Advokasi untuk lebih meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya

peningkatan cakupan imunisasi

2) Melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran

masyarakat untuk melengkapi imunisasi dasar

3) Memperkuat jejaring internal dan eksternal dalam penanganan kasus KIPI

Indikator (2): Persentase Respon Penanggulangan terhadap Sinyal Kewapadaan Dini

Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk Mencegah terjadinya KLB di Kabupaten/Kota

1. Definisi Operasional : Persentase respon atas sinyal kewaspadaan dini pada Sistem

Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu tahun

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah sinyal kewaspadaan dini yang direspon oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau puskesmas dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah

sinyal kewaspadaan dini yang muncul pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)

Puskesmas di kab/kota tersebut di atas di kali 100%.


Grafik 3

Persentase Alert yang direspon Provinsi Gorontalo Tahun 2019

TargetCapaian

Kinerja

0

20

40

60

80

100

120

140

8099

123.7

Grafik 4


Persentase Alert yang direspon Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2019

2017 2018 20190

102030405060708090

10075

80 8092 92.9 99

Target Capaian

Tahun 2019 capaian indikator Persentase Respon Penanggulangan terhadap Sinyal

Kewapadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk Mencegah terjadinya KLB di

Kabupaten/Kota adalah sebesar 99 %, sudah melampaui target. Capaian tahun ini meningkat

jika dibandingkan dengan capaian 2 tahun kebelakang, dan ini melebihi target tahun 2019

sebesar 80%.

Hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja adalah:

1) Meningkatnya kesadaran dan motivasi petugas surveilans PKM dan Kab/Kota untuk

mengirim dan menganalisis laporan mingguan SKDR.

2) Dinkes Provinsi memberikan laporan umpan balik SKDR secara mingguan ke Kab/Kota

3) Adanya dukungan dari pemangku kebijakan (Kepala dinas dan Kepala Bidang P2P) baik di

Kab/Kota maupun di Provinsi terhadap SKDR


Tahun 2019 adalah:

1) Penyelidikan Epidemiologi KLB dan Wabah

2) Melakukan pelatihan bagi petugas dalam rangka kewaspadaan dini dan respon


– 2022 berbeda dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sehingga tidak dapat


adalah Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB dan dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <

24 Jam dengan target sebesar 100% dan capaian pada Tahun 2019 sebesar 100%.

Capaian indikator Persentase Respon Penanggulangan terhadap Sinyal Kewapadaan Dini

Kejadian Luar Biasa (KLB) berdasarkan target nasional yang tertuang dalam Renstra

Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 – 2019, sudah mencapai target nasional (80%)


Kinerja indikator Persentase Respon Penanggulangan terhadap Sinyal Kewapadaan Dini

Kejadian Luar Biasa (KLB) sebesar 123.7%, jika dibandingkan antara kinerja dengan capaian

realisasi anggaran Layanan Respon KLB dan Wabah sebesar 99.7% yang berarti terdapat

efisiensi sumber pembiayaan sebesar 24%

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Respon Penanggulangan terhadap Sinyal

Kewapadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah :

1) Keterbatasan Dana untuk kegiatan respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan

dini kejadian luar biasa baik dari APBD maupun APBN

2) Keterbatasan kapasitas Petugas

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :

1) Komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pengiriman data SKDR tahun 2020.

2) Melakukan analisis dan umpan balik data/informasi secara regular di setiap jenjang (Dinkes

Provinsi, Dinkes Kab/Kota dan Puskesmas).

3) Pemanfaatan hasil analisis untuk evaluasi program dan evaluasi penanggulangan KLB

penyakit menular secara berjenjang.

4) Mengupayakan pembiayaan pengiriman sms/tlp untuk laporan mingguan ataupun untuk

kegiatan verifikasi alert/sinyal melalui dana BOK Puskesmas.

Mengupayakan pertemuan “ refreshing”/review setiap tahunnya baik di tingkat Kab/Kota maupun

di tingkat Provinsi baik bersumber APBN maupun APBD

Indikator (3): Jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan

pengendalian Penyakit Infeksi Emerging

1. Definisi Operasional : Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 2 yakni TGC aktif dan

melakukan pengamatan mingguan

2. Rumus/Cara perhitungan : Akumulasi Jumlah Kab/Kota yang mapu melaksanakan Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging


Grafik 5

Jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian

Penyakit Infeksi Emerging


Target Capaian kinerja0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

6 6

100

Grafik 6

Jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian

Penyakit Infeksi Emerging

20172018

2019

0

1

2

3

4

5

6

4

6 66

66

Target Capaian

Tahun 2019 capaian indikator jumlah kabupaten kota yang mampu melaksanakan pencegahan

dan pengendalian Penyakit Infeksi Emerging adalah sebesar 6, sudah mencapai target. Dan hal

ini sejalan dengan target tahun 2019 sebesar 6 kabupaten /kota


1) Sudah membentuk TGC

2) Melakukan advokasi dengan lintas sector terkait

3) Petugas kesehatan selalu siap 1 X 24 jam dengan adanya rumor PIE


Tahun 2019 adalah melakukan verifikasi sinyal kewaspadaan diniyaiti verifikasi rumor PIE


Capaian indikator Persentase Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan

pengendalian penyakit infeksi emerging adalah 100 % dimana capaian tersebut sesuai dengan

target yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019.

Adapun kinerja indicator jumlah kab/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan

pengendalian penyakit infeksi emerging sebesar 100%, jika dibandingkan antara kinerja

dengan capaian realisasi anggaran layanan PIE sebesar 99,79% yang berarti terdapat efisiensi

sumber pembiayaayn sebesar 0.21 %

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit

infeksi emerging di kab/kota adalah:

1) Belum adanya anggaran yang menunjang kegiatan tersebut


1) Melakukan sosialisasi ditingkat kab/kota serta dengan lintas sector terkait

2) Selalu berkoordinasi dengan petugas kesehatan yang di fasyankes.

Indikator (4): Persentase Jumlah Kasus Malaria Positif yang diobati sesuai standart

4. Definisi Operasional : Jumlah kasus malaria positif yang diobati baik dengan pemeriksaan

mikroskopis maupun dengan RDT yang mendapatkan pengobatan sesuai standart dalam kurun

waktu 1 tahun

5. Rumus/Cara perhitungan : jumlha kasus malaria positif baik dengan pemeriksaan mikroskopis

maupun RDT yang mendapatkan pengobatan sesaui standar dibagi jumlah kasus malaria positif

yang ditemukan dikali 100%


Grafik 7

Persentase Jumlah Kasus Malaria Positif yang diobati sesuai standart tahun 2019 di

Provinsi Gorontalo

TargetCapaian

Kinerja

889092949698

100102104106

95

100

105.26

Grafik 8

Persentase Jumlah Kasus Malaria Positif yang diobati sesuai standart tahun 2017-

2019 di Provinsi Gorontalo


2017 2018 201992

93

94

95

96

97

98

99

100

95 95 95

97

100 100Target Capaian

Tahun 2019 capaian indikator jumlah persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai

standart adalah sebesar 100%, sudah melebihi target yaitu 95%.


4) Ketersediaan Obat Anti Malaria di fasyankes yang cukup

5) Jejaring informasi terkait cara mendapatkan Obat Anti Malaria yang sudah mulai berjalan

dengan baik


Tahun 2019 adalah:

1) Diagnosa dan Tatalaksana Pengobatan Malaria

2) Penyelidikan Epidemiologi (PE)

3) Sediaan Darah Mikroskop yang diuji Silang (% Sensitivitas, Spesifitas, Akurasi Spesies)

4) Survei Darah Massal Malaria (Angka Parasite Rate)


– 2022 berbeda dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sehingga tidak dapat


adalah Jumlah tenaga mikroskopis malaria yang dilatih sebanyak 20 petugas pada Tahun 2019

sebanyak 20 orang, jadi sudah mencapai target.

Capaian indikator Persentase Kasus Malaria Positif yang diobati 100% Sudah melampaui

Standar berdasarkan target nasional yang tertuang dalam Janji Presiden, sudah mencapai target

nasional (95%)

Kinerja indikator Jumlah persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar jika

dibandingkan antara capaian kinerja 105,26% dengan capaian realisasi anggaran Layanan

Pengendalian Penyakit Malaria sebesar 99.,10% yang berarti terdapat efisiensi sumber

pembiayaan sebesar 6,16%


Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian Malaria adalah:

2) Laporan stock out obat belum semua Kabupaten/Kota melaporkan secara tepat waktu

sehingga Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo belum maksimal dalam mengevaluasi stock

out obat

3) Di beberapa fasyankes Swasta dan Pemerintah masih melakukan pengobatan malaria belum

sesuai standar

4) Tenaga Medis dan Paramedis yang telah dilatih dalam penatalaksanaan kasus malaria

banyak yang berpindah


3) Monitoring dan Evaluasi Program Malaria yang dilakukan baik oleh Provinsi maupun

Kab/Kota terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria

4) Sosialisasi Tatalaksana Kasus Malaria Terkini kepada organisasi profesi melalui pertemuan

yang dilaksanakan di tingkat provinsi

5) Sosialisasi Tatalaksana Kasus Malaria Terkini kepada dokter – dokter Spesialis Penyakit

Dalam Puskesmas dan RS baik pemerintah maupun swasta

6) Penemuan secara dini Kasus Positif Malaria di masyarakat melalui MBS dan Surveilans

Migrasi

Indikator (5) : Jumlah Kab/Kota dengan IR DBD ≤ 49 per 100.000

1. Definisi Operasional : Jumlah Kab/Kota dengan angka yang menunjukkan kasus atau kejadian

penyakit DBD dalam suatu populasi pada waktu tertentu ≤ 49 per 100.000

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah penduduk kab/kota dengan IR DBD ≤ 49 per 100.000 dalam

satu tahun


Grafik 9

Jumlah Kab/Kota dengan IR DBD ≤ 49 per 100.000 tahun 2019 Provinsi Gorontalo

Target Capaian Kinerja0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

6

1

16.66

Grafik 10

Jumlah Kab/Kota dengan IR DBD ≤ 49 per 100.000 tahun 2017 - 2019 Provinsi Gorontalo


2017 2018 20190

1

2

3

4

5

6

6 6 6

2 2

1

Target Capaian

Tahun 2019 capaian indikator jumlah kab/kota dengan IR DBD ≤ 49 per 100.000 adalah

sebesar 16,66 hal ini tidak mencapai target yang ditentukan oleh nasional yaitu 6 kab/kota


1) Strategi khusus pada daerah kantong kusta khususnya berada di lokasi yang sulit dijangkau.

2) Menjalin dukungan lintas program dan lintas sector.

3) Melakukan edukasi dan pendekatan untuk melawan stigma pada penderita dan stigma

masyarakat terhadap penderita kusta.


Tahun 2019 adalah:

1) Pertemuan sosialisasi wilayah Bebas Jentik dengan Akselerasi pelaksanaan G1R1j dengan

mengundang peserta di kab/kota dengan penyerapan anggran sebesar Rp. 65.210.000,-

dimana dilaksanakan

2) Penyelidikan Epidemiologi

Indicator kab/kota ID DBD ≤ 49 per 100.000 tidak tercapai tahun 2019 yakni target Insidens

Rate (IR) harus ≤ 49 per 100.000 penduduk hanya ada 1 kota yang mencapai yakni kota

Gorontalo 48,82 per 100.000 penduduk. Sehingga target indicator persentase kab/kota yang

mencapai IR ≤ 49 per 100.000 penduduk yakni 66% hanya mencapai 16,66%. Capaian ini

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 33,33% atau 2

kabupaten.

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan jumlah kab/kota dengan ID DBD ≤ 49 per

100.000 adalah:

1) Kegiatan pencegahan DBD aktif dilakukan jika kasus semakin meningkat

2) Belum tersosialisasinya gerakan 1 rumah 1 jumantik kepada masyarakat

3) Seringnya keterlambatan tatalaksana akibat keterlambatannya masyarakat dalam engakses

layanan kesehatan


1) Tingginya kasus pada laporan tetapi tidak dapat dipastikan apakah yang terlapor itu kasus

DBD atau hanya kasus DD


1) Memperluas cakupan kegiatan advokasi dan sosialisasi serta pertemuan sosialisasi wilayah

bebas jentik dengan akselerasi pelaksanaan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J)

2) Tersosialisasinya G1R1J di petugas kesehatan

3) Mempererat integrasi program dengan program lain

4) Menganggarkan dan melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan secara rutin

5) Meningkatkan promosi dan sosialisasi serta peran media KIE

Indikator (6) : Jumlah Kab/Kota intervensi stunting yang melakukan POPM Cacingan

dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat

1) Definisi Operasional : jumlah kab/kota intervensi stunting yang melaksanakan POPM

Cacingan dengan Cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat usia 1 – 12 tahun dalam kurun

waktu 1 tahun

2) Rumus/Cara perhitungan : jumlah kab/kota intervensi stunting yang melaksanakan POPM

Cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat dalam kurun waktu satu tahun

3) Capaian Indikator :

Grafik 11

Persentase Jumlah Kab/Kota Intervensi Stunting yang melakukan POPM Cacingan

dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat tahun 2019 Provinsi Gorontalo

TargetCapaian

Kinerja

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

33

100

Grafik 12

Persentase Jumlah Kab/Kota Intervensi Stunting yang melakukan POPM Cacingan

dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat tahun 2017 - 2019 Provinsi Gorontalo


20172018

2019

0

0.5

1

1.5

2

2.5

33

33

33

3

Target Capaian

Tahun 2019 Capaian indikator Persentase cakupan Kab/Kota tentang Intervensi Stunting yang

melakukan POPM Cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat obat tahun adalah

sebesar 100%, mencapai target 3 kab/kota melakukan intervensi stunting yang melakukan

POPM cacingan, .





Tahun 2019 adalah:sosialisasi dan Monev POPM filariasis dan kecacingan pada daerah

intervensi stunting dan pelaksanaan POPM filariasis dan kecacingan

Kinerja indicator Persentase kab/kota intervensi stunting yang melakukan POPM cacingan

dengan cakupan ≥75% dari sasaran minum obat sebesar 100%, jika dibandingkan antara

kinerja dengan capaian realisasi anggaran Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

cacingan sebesar 98,40% yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 1,6 %.

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kab/kota intervensi stunting yang

melakukan POPM cacingan dengan cakupan ≥75% dari sasaran minum obat adalah:

2) Kurangnya komitmen politik dan alokasi sumber dana

3) Angka mutasi petugas kesehatan yang tinggi

4) Belum maksimalnya kemitraan dengan organisasi profesi, RS dan praktek dokter swasta

dalam menciptakan pelayanan cacingan yang komprehensif dan terstandar


1) Melakukan advokasi dengan daerah stunting yaitu Kab. Gorontalo, KAb. Boalemo dan

Kab. Pohuwato




8) Meningkatkan promosi dan sosialisasi serta peran media KIE

9) Memperkuat jejaring kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi

agar memperoleh dukungan dalam pelaksanaan program sesuai dengan tupoksi masing-

masing

Indikator (7) : Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

4) Definisi Operasional : Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat (cacat tingkat 0) diantara total kasus

baru yang ditemukan di suatu wilayah dalam periode waktu 1 (satu) tahun

5) Rumus/Cara perhitungan : Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan (cacat tingkat

0) dibagi jumlah kasus baru yang ditemukan dalam periode 1 tahun di kali 100%

6) Capaian Indikator :

Grafik 13

Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat 2019 Provinsi Gorontalo


100102

9192

101.1

Grafik 14

Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat 2017-2019 Provinsi

Gorontalo

2017 2018 201984

86

88

90

92

94

96

98

88

91 9190.4

96

92.15

Target Capaian

Tahun 2019 capaian indikator Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

adalah sebesar 92%, mencapai target capaian tahun ini meningkat demikian jika dibandingkan

dengan capaian 2 tahun kebelakang,





5) Melakukan edukasi dan pendekatan untuk melawan stigma pada penderita dan stigma

masyarakat terhadap penderita kusta.


Tahun 2018 adalah: Intensifikasi Penemuan Kasus dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Kusta (Pelaksanaan Intensifikasi Penemuan Kasus di Kab/Kota, Pertemuan Evaluasi

Program da Validasi Data Cohort Tingkat Provinsi, dan Bimbingan Teknis dan atau Validasi

Data)


– 2022, indikator untuk Program Kusta sama dengan yang tercantum pada RENSTRA

Kementerian Kesehatan yaitu penemuan kasus kusta tanpa cacat sebesar 91% pada tahun 2018

dan sudah mencapai target.

Capaian indicator Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat berdasarkan

target nasional yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 - 2019,

tidak mencapai target nasional (91%).

Kinerja indicator Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat sebesar 101,1%,

jika dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi anggaran Layanan Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Kusta sebesar 99,10% yang berarti terdapat efisiensi sumber

pembiayaan sebesar 2 %.

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian Kusta adalah:

2) Kurangnya komitmen politik dan alokasi sumber dana

3) Angka mutasi petugas kesehatan yang tinggi

4) Belum maksimalnya kemitraan dengan organisasi profesi, RS dan praktek dokter swasta

dalam menciptakan pelayanan kusta yang komprehensif dan terstandar


10) Memperluas cakupan kegiatan advokasi dan sosialisasi serta pelaksanaan Intensifikasi

Penemuan Kasus Kusta dan Frambusia.



13) Meningkatkan promosi dan sosialisasi serta peran media KIE kepada penderita, keluarga

penderita, dan masyarakat untuk menghilangkan stigma kusta


14) Memperkuat jejaring kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi

agar memperoleh dukungan dalam pelaksanaan program sesuai dengan tupoksi masing-

masing

Indikator (8) : Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate

1. Definisi Operasional : Semua kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar (penegakan diagnosis

dan pengobatan sesuai standar) diantara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar (penegakan

diagnosis dan pengobatan sesuai standar) dibagi jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan

diobati dikali 100%


Grafik 15

Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate Tahun 2019 Provinsi

Gorontalo


94

96

98

100

102

104

97

100

103.1

Grafik 16

Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate Tahun 2017-2019 Provinsi

Gorontalo


2017 2018 201984

86

88

90

92

94

96

98

100

102

90 90

97

93.7

97.7

100

Target Capaian

Tahun 2019 capaian indikator Persentase Success Rate adalah sebesar100 %, sudah melampaui

target. Capaian ini terus meningkat jika dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya, hal

ini sudh melampaui target 2020 sebesar 90%.


1) Adanya komitmen lintas sektor dalam program P2TB

2) Peran RS dan fasyankes swsta dalam penemuan dan pengobatan pada RS dan fasilitas

kesehatan swasta sebagian besar telah terlaporkan dalam sistem pelaporan program TB.

3) Keterlibatan kader kesehatan untuk program TB sudah berjalan dengan baik di beberapa

kab/kota

4) Upaya skrining terduga TB telah dilaksanakan dengan adanya program PIS-PK dan

beberapa kab/kota telah melakukan skirining pada kelompok-kelompok populasi berisiko

tinggi seperti daerah kumuh dan miskin, Lapas, dan lain-lain

Adapun upaya – upaya untuk menunjang pencapaian indicator yang tertuang dalam RKA K/L

Tahun 2019 adalah:

1) Workshop Peningkatan Kapasitas SDM TB

2) Pelaksanaan Deteksi Dini TB

Untuk indicator yang tertuang dalam RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2018

– 2022, indikator untuk Program TB tidak tertuang didalamnya sehingga tidak dapat

dibandingkan dengan capaian, yaitu jumlah kasus TB yang ditemukan dan ditangani sesuai

standar, pada tahun 2019 ditemukan kasus TB sebanyak 3960 orang degan target 79%(3128

dari estimasi 5182)

Capaian indicator Program TB Tahun 2019 berdasarkan target nasional yang tertuang dalam

Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 - 2019, adalah Persentase cakupan


keberhasilan pengobatan TB (Success Rate) dengan target 97%, capaian success rate Provinsi

Gorontalo adalah 100% yang berarti mencapai target nasional target nasional.

Kinerja indicator Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar sebesar 103,1%, jika

dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi anggaran Layanan Pengendalian Penyakit

TB sebesar 86.33% yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 16.77%

Namun demikian dilapangan masih ditemui Kendala – kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan Pengendalian TB adalah :

1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih dini bila telah

ditemukan gejala awal TB

2) Keterlambatan dalam mengakses fasilitas kesehatan karena stigma yang masih ada di

masyarakat

3) Pengobatan yang tidak tuntas sehingga risiko kematian meningkat

4) Beberapa fasilitas kesehatan swasta tidak memberikan penanganan yang tepat sesuai

standar ISTC

5) Jejaring eksternal belum berjalan secara optimal sehingga beberapa kasus pindah ke daerah

lain tidak memberikan laporan hasil pengobatan yang dijalani

6) Turn over SDM TB yang masih tinggi sehingga mengakibatkan pasien tidak terlayani

dengan baik



penanggulangan TB

2) Melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran

masyarakat untuk memeriksakan diri sedini mungkin bila ditemukan adanya gejala-gejala

awal TB

3) Memperkuat jejaring internal dan eksternal fasilitas kesehatan dalam penanganan pasien

TB

4) Membentuk Koalisi Organisasi Profesi (KOPI) di provinsi

5) Memperkuat jejaring kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi agar

memperoleh dukungan dalam pelaksanaan program sesuai dengan tupoksi masing-masing

Indikator (9) : Persentase kasus HIV yang diobati

1. Definisi Operasional: Semua orang dengan positif HIV dan masih dalam terapi pengobatan

ARV

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah orang dengan positif HIV dan masih dalam terapi

pengobatan ARV dibagi dengan jumlah orang dengan positif HIV dan memenuhi syarat untuk

memulai terapi pengobatan ARV dikali 100%



Grafik 17

Persentase kasus HIV yang diobati Tahun 2019 Provinsi Gorontalo


20

40

60

80

100

120

140

55

72

130.9

Grafik 18

Persentase kasus HIV yang diobati Tahun 2017-2019 Provinsi Gorontalo

2017 2018 20190

10

20

30

40

50

60

70

80

90

50 52 5553.8

7772

Target Capaian

Tahun 2019 capaian indikator Persentase kasus HIV yang diobati adalah sebesar 72 %, sudah

melampaui target. Capaian tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian 2 tahun

kebelakang, hal ini sejalan dengan target tahun 2019 sebesar 55%. Dengan adata absolut

sebanyak 167 pasien yang di obati

Hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja adalah :

1) Adanya komitmen pemerintah daerah dalam program P2 HIV AIDS

2) Layanan PDP telah dikembangkan ke Puskesmas, walaupun masih terbatas.

3) Keterlibatan LSM Pendampingan ODHA sangat membantu dalam kepatuhan berobat

ODHA

4) Adanya dukungan APBD dalam pembiayaan pemeriksaan Viral Load bagi ODHA, untuk

menilai kualitas Hidup ODHA dan efektifitas pengobatan



Tahun 2019 adalah:

1) Validasi Data

2) Distribusi Logistik Pusat ke Kab/Kota (Pemantauan pemanfaatan dan distribusi logistic ke

Kab/Kota)

Capaian indicator Persentase kasus HIV yang diobati berdasarkan target nasional yang tertuang

dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 - 2019, sudah mencapai target nasional

(52%).

Kinerja indicator Persentase kasus HIV yang diobati sebesar 130.9%, jika dibandingkan antara

kinerja dengan capaian realisasi anggaran Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

HIV/AIDS sebesar 99,61% yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 31.3%

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian HIV adalah:

1) Masih terbatas layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP),

2) Keterlambatan dalam mengakses layanan pengobatan ARV karena stigma yang masih ada

di masyarakat

3) Masih tingginya angka loss follow up Pengobatan

4) Pencatatan dan pelaporan yang belum sesuai standar.

5) Turn over SDM PDP HIV yang masih tinggi sehingga mengakibatkan pasien tidak

terlayani dengan baik



penanggulangan HIV AIDS & IMS

2) Melakukan Sosialisasi (Suluh) kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan

kesadaran masyarakat untuk melakukan testing HIV dan IMS sedini mungkin.

3) Mengembangkan jejaring internal dan eksternal fasilitas kesehatan dalam penemuan &

penanganan HIV & IMS

Indikator (10) : PersentaseKab/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada

kelompok berisiko tahun 2019 provinsi Gorontalo

1. Definisi Operasional : Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini

hepatitis B pada ibu hamil dan kelompok berisiko lainnya dalam kurun waktu satu tahun.

Deteksi dini hepatitis B dilakukan dengan menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) HBsAg

pada ibu hamil dan kelompok berisiko lainnya.

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis

B pada ibu hamil dan Kelompok Berisiko Tinggi lainnya di bagi jumlah seluruh kab/ kota

dikali 100 %



Grafik 14

PersentaseKab/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok

berisiko tahun 2019 provinsi Gorontalo


20

40

60

80

100

120

80 83.3

104.12

Grafik 15

PersentaseKab/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok

berisiko tahun 2017 - 2019 provinsi Gorontalo

20172018

2019

0102030405060708090

30

50

8050 50

83.3

Target Capaian

Tahun 2019 capaian indikator Persentasekab/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B

dan C pada kelompok berisiko adalah sebesar 83.3%, sudah melampaui target. Capaian tahun

ini meningkat bahkan melampaui target jika dibandingkan dengan capaian 1 tahun kebelakang,

hal ini sejalan dengan target tahun 2018 sebesar 50%.

Persentase kab


1) Meningkatnya advokasi dan sosialisasi kepada stake holder yang terkait untuk mendukung

pelaksana


Tahun 2018 tidak ada


Capaian indicator Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

berdasarkan target nasional yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun

2015 - 2019, sudah mencapai target nasional (50%).

Kinerja indicator Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu sebesar

220%, jika dibandingkan antara kinerja dengan pendanaan dengan realisasi anggaran sebesar

98,8% berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 122%

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian PTM Terpadu adalah:

1) Keterbatasan pendanaan

2) Petugas yang dilatih masih kurang


1) Penyediaan anggaran untuk kegiatan PTM baik oleh Pemerintah Provinsi maupun

Kab/Kota

2) Peningkatan kapasitas petugas PTM Kab/Kota dan Puskesmas

3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pandu PTM di Kab/Kota

Indikator (13) : Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

4. Definisi Operasional : Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan minimal tatalaksana

penyakit Hipertensi dan DM dan atau telah melakukan pembinaan Posbindu PTM di

wilayahnya

5. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

di bagi Jumlah seluruh Puskesmas di Provinsi di kali 100%


Grafik 14

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu Tahun 2019

Provinsi Gorontalo


20406080

100120140160180200

50

100

200

Grafik 15

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu Tahun 2017- 2019

Provinsi Gorontalo


2016 2017 20180

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20

30

4041 42

88

Target Capaian

Tahun 2018 capaian indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM

terpadu adalah sebesar 88%, sudah melampaui target. Capaian tahun ini meningkat bahkan

melampaui target jika dibandingkan dengan capaian 1 tahun kebelakang, hal ini sejalan dengan

target tahun 2019 sebesar 50%.

Hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja adalah sebagian

besar puskesmas telah membina Posbindu PTM di wilayahnya


Tahun 2018 tidak ada

Capaian indicator Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

berdasarkan target nasional yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun

2015 - 2019, sudah mencapai target nasional (50%).

Kinerja indicator Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu sebesar

220%, jika dibandingkan antara kinerja dengan pendanaan dengan realisasi anggaran sebesar

98,8% berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 122%

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian PTM Terpadu adalah:





Kab/Kota

5) Peningkatan kapasitas petugas PTM Kab/Kota dan Puskesmas

6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pandu PTM di Kab/Kota

Indikator (8) : Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan

Terpadu (Posbindu) PTM


1. Definisi Operasional : Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan

Terpadu (Posbindu) PTM

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan

Terpadu (Posbindu) PTM dibagi Jumlah Desa/ Kelurahan di Provinsi di kali 100%


Grafik 16

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu

(Posbindu) PTM Tahun 2019


20406080

100120140160180200

50

91.94

183.8

Grafik 17

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu

(Posbindu) PTM Tahun 2019

2017 2018 20190

102030405060708090

100

30

50 5056.8

86 91.94

Target Capaian

Tahun 2019 capaian indikator Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos

Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM adalah sebesar 91,94%, sudah melampaui target. Capaian

tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian 1 tahun kebelakang.



1) Dinas Kesehatan Kab/Kota memfasilitasi dan melakukan sosialisasi posbindu di

desa/kelurahan

2) Kepala Desa/Kelurahan mendukung kegiatan Posbindu PTM termasuk pemanfaatan dana

desa/ADD untuk Posbindu PTM


Tahun 2019 adalah Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular di Daerah adalah :

a. Pelatihan Posbindu Institusi

b. Sosialisasi Gerakan Deteksi DIni Fakor Risiko PTM di Tingkat Kecamatan

c. Pembekalan Kader Tingkat Kecamatan

d. Pertemuan Persiapan Pelaksanaan Deteksi Dini

e. Deteksi DIni di Desa

Capaian indicator Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan

Terpadu (Posbindu) PTM berdasarkan target nasional yang tertuang dalam Renstra

Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 - 2019, sudah mencapai target nasional (50%).

Kinerja indicator Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan

Terpadu (Posbindu) PTM sebesar 183.8%, jika dibandingkan antara kinerja dengan realisasi

anggaran Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular sebesar 94.51% yang berarti

terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 89.9%

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Posbindu PTM adalah :



3) BHP yang tersedia tidak cukup/ kurang



Kab/Kota

2) Peningkatan kapasitas bagi pengelola program PTM Puskesmas dan Kab/Kota serta kader

posbindu

3) Sosialisasi dan Advokasi Posbindu PTM bagi stakeholder

Indikator (9) : Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker

payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

1. Definisi Operasional : Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker

payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun


2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker

payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun dibagi jumlah seluruh Puskesmas

dikali 100%


Grafik 18

Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan

leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun Tahun 2019 Provinsi Gorontalo

TargetCapaian

Kinerja

05

101520253035404550

50

2.13.5

Grafik 19

Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan

leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun Tahun 2017-2019 Provinsi Gorontalo

2017 2018 201905

101520253035404550

30

40

50

4.5 3.51 2.1

Target Capaian

Tahun 2019 capaian indikator Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini

kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun adalah sebesar 2.1%, masih

sangat jauh dari target, sehingga perlu upaya percepatan dalam rangka mencapai target tahun

2019 sebesar 50%.


Tahun 2019 adalah :

1) Melakukan Pelatihan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim


2) Melakukan Monev program

Capaian indicator Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker

payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun berdasarkan target nasional yang

tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 - 2019, sudah mencapai target

nasional (50%).

Kinerja indicator indicator Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini

kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun sebesar 10%, jika

dibandingkan antara kinerja dengan pendanaan yang tidak tersedia berarti terdapat efisiensi

sumber pembiayaan sebesar 10%

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian Penyakit Kanker adalah :




1) Penyediaan anggaran pelaksanaan IVA dan SADANIS baik oleh Pemerintah Provinsi

maupun Kab/Kota

2) Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam melakukan deteksi dini kanker payudara

dan leher Rahim

3) Meningkatkan kerjasama dan Sosialisasi IVA dan SADANIS kepada Lintas Sektor

diantaranya Tim Penggerak PKK baik tingkat Provinsi maupun Kab/Kota serta LS lainnya

Indikator (10) : Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan

pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

1. Definisi Operasional : Jumlah IPWL aktif. Kriteria IPWL aktif adalah IPWL yang menerima

pasien wajib lapor dan menjalankan rehabilitasi medis napza dan atau yang menjalankan upaya

promotif dan preventif.

2. Rumus/Cara perhitungan : Akumulasi jumlah IPWL yang mempunyai minimal 1 Puskesmas /

RS / RSJ sebagai IPWL aktif


Grafik 20

Persentase fasyankes IPWL Pecandu Narkoba Yang aktif di Provinsi Gorontalo

s/d tahun 2019


TargetCapaian

Kinerja

0102030405060708090

100

3030

100


Grafik 21

Persentase fasyankes IPWL Pecandu Narkoba Yang aktif di Provinsi Gorontalo

s/d tahun 2017- 2019

2017 2018 20190

10

20

30

40

50

60

70

3035

3025

62.5

30

Target Capaian

Tahun 2019 capaian indikator persentase institusi yang menyelenggarakan upaya pencegahan

dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

adalah sebesar 8 (Kabupaten Bone Bolango dengan jumlah IPWL = 2 yaitu Rumah Sakit

Tombulilato dan RSU Aloei Saboe) untuk jenis layanan rehabilitasi rawat inap, sedangkan

untuk rawat jalan ada 6 institusi yaitu RSUD MM Dunda Kab. Gorontalo, RS Tani Nelayan

Kabupaten Boalemo, Klinik Kesdim Kota Gorontalo, Klinik BNP, Puskesmas Telaga Jaya,

Puskesmas Limboto, sudah mencapai target.

Hal – hal yang mempengaruhi pencapaian target kinerja adalah : Target 6 Kab/Kota

relevan karena berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.02.02/MENKES/402/2014 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor, di Provinsi

Gorontalo ditetapkan sebanyak 10 IPWL yang berada dalam 6 Kab/Kota dan capaian 9. Tetapi

Berdasar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.01.01/MENKES/701/2018 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor dan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadon, ditetapkan

sebanyak 11 IPWL yang tersebar pada 6 Kab/Kota di Gorontalo sehingga perlu gerakan

akselerasi untuk pencapaiannya. Pada Target Nasional Tahun 2019 yaitu jumlah

Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah

penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sebanyak 3 dan mencapai

target.


Tahun 2019 adalah Pelatihan Pemberdayaan Orang Tua dalam Pencegahan Penyalahgunaan

NAPZA


Capaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan

pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) tidak

tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 - 2019, sehingga tidak dapat

dibandingkan antara capaian dan targetnya

Kinerja indicator indicator Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan

dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

sebesar 178,6%, jika dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi anggaran Sumber

Daya Manusia yang Berkualitas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa

dan NAPZA sebesar 98,9% yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 117%.

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian

masalah penyalahgunaan Napza adalah :




1) Peningkatan Kapasitas Petugas

2) Kerjasama dengan BNN dalam sosialisasi dan bimbingan teknis masalah penyalahgunaan

napza di Kab/Kota

Indikator (11) : Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker

dekonsentrasi

1. Definisi Operasional : Jumlah layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker

dekonsentrasi terdiri dari capaian layanan RKAKL, e monev DJA, e monev Bappenas dan e

performance

2. Rumus/Cara perhitungan : Jumlah layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker

dekonsentrasi terdiri dari capaian layanan RKAKL, e monev DJA 12 dokumen, e monev

Bappenas 12 dokumen dan e performance 12 dokumen yang tercapai dibagi dengan target

3. Capaian Indiator :


Grafik 22

Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi 05 Dinas

Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2019

TargetCapaian

Kinerja

0102030405060708090

100100

100100

Grafik 23

Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi 05 Dinas

Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2019

2017 2018 201994

95

96

97

98

99

100

100 100 100

96.6

98.7

100

Target Capaian

Tahun 2019 capaian indikator Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker

dekonsentrasi adalah sebesar 100%, sudah melampaui target. Capaian sejalan dengan target

tahun 2020 sebesar 100%.


Kerjasama Tim Satker dalam penyelesaian pelaporan


Tahun 2019 adalah :

1) Penyusunan Rencana Anggaran

2) Pelaksanaan Pemantauan dan Informasi


3) Penyusunan Laporan Keuangan

Kinerja indicator indicator Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker

dekonsentrasi sebesar 100%, jika dibandingkan antara kinerja dengan capaian realisasi

anggaran Layanan Internal (Over Head) sebesar 100% yang berarti terdapat efisiensi sumber

pembiayaan sebesar …..%

Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengendalian Penyakit Kanker adalah :

1) Keterlambatan penerimaan data capaian dari masing – masing Program

2) Keterlambatan melengkapi kekurangan dokumen pelaksanaan kegiatan


1) Meningkatkan koordinasi tim satker dan segenap pejabat structural serta staf lingkup

Bidang P2

2) Meningkatkan kerjasama dengan LS terkait

3.2 Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran Per Kegiatan

Rincian Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 pada Bidang P2P Dinas Kesehatan

Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

Tabel 4Rincian Kegiatan dan Realisasi Anggaran

Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi GorontaloTahun 2019

No Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Surveilans dan Karantina Kesehatan 954.819.000 922.941.032 96.66

2Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

775.000.000 764.745.000 98.77

3 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 1.670.624.000 1.652.125.000 98.89

4 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 2.878.086.000 2.717.627.063 94.42

5

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

395.000.000 382.626.670 96.87

6Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA

343.679.000 324.346.100 94.37

TOTAL 7.017.208.000 6.764.410.865 96.39

Total Anggaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2019 Sebesar Rp. 7.017.208.000,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 6.764.410.865,- (96,39%). Uraian per kegiatan adalah sebagai berikut :


- Realisasi anggaran kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan sebesar 96.66%, tidak

mencapai 100% karena terdapat perbedaan transport setiap Kab/Kota

- Realisasi anggaran kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan

Zoonotik sebesar 98.77%, tidak mencapai 100% karena terdapat perbedaan transport setiap

Kab/Kota

- Realisasi anggaran kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Langsung sebesar 98.89%, tidak mencapai 100% karena terdapat perbedaan transport

setiap Kab/Kota

- Realisasi anggaran kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

sebesar 94.42%, tidak mencapai 100% karena terdapat perbedaan transport setiap Kab/Kota

- Realisasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 96.87%, tidak

mencapai 100% karena terdapat perbedaan transport setiap Kab/Kota

- Realisasi anggaran kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa

dan NAPZA sebesar 94.37%, tidak mencapai 100% karena terdapat perbedaan transport

setiap Kab/Kota

2. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

Rincian dan Realisasi anggaran per indikator Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 5Rincian dan Realisasi Per Indikator

Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2019

No Indikator Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

532.864.000 528.258.532 99.14

2

Persentase respon terhadap sinyal kewaspadaan dini(alert) penyakit potensial KLB yang muncul dalam SKDR (system Kewaspadaan Dini dan Respon)

243.019.000 232.024.200 95.48

3

Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit Infeksi Emerging

14.400.000 14.370.000 99,79

4 Persentase kasus Malaria Positif yang diobati sesuai standar 127.080.000 125.935.000 99.10

5 Jumlah Kabupaten/kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 100.000.000 98.495.000 98.50

6 Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat 850.000.000 849.445.000 99.93

7 Persentase Kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar 347.050.000 334.315.000 96.33

8 Persentase kasus HIV yang diobati 218.500.000 217.640.000 99.61


9

Persentase Kab/Kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok berisiko

200.074.000 199.675.000 99.80

10

Persentase Puskesmas yang melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah

233.660.000 225.610.000 96.55

11Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

202.300.000 193.280.400 95.54

12


2.120.210.000 1.999.779.200 94.32

13

Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

194.366.000 186.379.000 95.89

14Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

7.160.000 6.260.000 87.43

15

Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

343.679.000 330.870.500 96.27

16Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi

395.000.000 387.351.300 98.19

Adapun penyebab realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% dari setiap indikator adalah

sebagai berikut :

- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang

mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 99.14%. Hal ini terjadi karena biaya


- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase respon terhadap sinyal kewapadaan dini

(alert) Penyakit potensial KLB yang muncul dalam SKDR (system Kewaspadaan Dini

dan Respon) sebesar 95.48%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata


- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase Kasus Malaria Positif yang diobatisesuai



- Realisasi anggaran untuk indikator Jumlah Kabupaten/Kota dengan IR DBD <49 per

100.000 sebesar 98.50%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata untuk


- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta

tanpa cacat sebesar 99.93%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata



- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai



- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase cakupan penemuan kasus HIV yang

diobati sebesar 99.61%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata untuk


- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan

deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok berisiko sebesar 99.80%. Hal ini terjadi



Kebijakan Kawasanan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah sebesar 95.54%.

Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata untuk seluruh Kabupaten/kota.


Pengendalian PTM terpadu sebesar 95.54%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi

yang tidak merata untuk seluruh Kabupaten/kota.

- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan

kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM sebesar 94.32%. Hal ini terjadi


- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan

deteksi dini kanker payudara dan leher Rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

sebesar 95.89%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi yang tidak merata untuk seluruh

lokasi kegiatan

- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi

dini dan rujukan kasus katarak sebesar 87.43%. Hal ini terjadi karena biaya sewa

ruangan tidak dipergunakan kegiatan di langsungkan di Aula Dinas Kesehatan.

- Realisasi anggaran untuk indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan

upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi

Penerima Wajib Lapor (IPWL) sebesar 96.27%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi

yang tidak merata untuk seluruh lokasi kegiatan dan terdapat peserta yang tidak hadir

- Realisasi anggaran untuk indikator Persentase layanan dukungan manajemen dan

pelaporan satker dekonsentrasi sebesar 98.19%. Hal ini terjadi karena biaya transportasi

yang tidak merata untuk seluruh lokasi kegiatan


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) sebgai berikut :

- Indikator kinerja persentase anak usia 0 – 11 bulan yang mendapatkan imunisasi

lengkap Provinsi Gorontalo tahun 2019 mencapai 95.8% berarti melampaui

target yang ditetapkan sebesar 95% dengan realisasi anggaran 99.14% artinya

terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 3.34%

- Indikator kinerja persentase respon penanggulangan terhadap sinyal

kewaspadaan dini KLB Provinsi Gorontalo Tahun 2019 mencapai 123,75%

melampaui target yang ditetapkan sebesar 80%, dengan realisasi anggaran

sebesar 95,48% artinya terdapat efieisiensi sumber pembiayaan sebesar

28.27%

- Indikator kinerja pesersentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar

di provinsi Gorontalo Tahun 2019 mencapai 103,3%, melampauai target yang

ditetapkan sebesar 95% dengan realisasi anggaran 99,10% terdapat efieisiensi

sumber pembiayaan sebesar 4.2%

- Indikator kinerja persentase jumlah Kabupaten / Kota dengan IR DBD <49 per

100.000 pada Tahun 2019 di Provinsi Gorontalo tidak mencapai target yang

ditetapkan sebesar 6 kab/kota,hanya terealisasi 1 kab/kota saja dengan realisasi

anggaran sebesar 98.50% artinya belum efieisiensi

- Indikator kinerja persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

Provinsi Gorontalo Tahun 2019 mencapai 101,1% melampaui target yang

ditetapkan sebesar 91%, dengan realisasi anggaran sebesar 99,93% artinya

terdapat efieisiensi sumber pembiayaan sebesar 1,17%

- Indikator kinerja kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar Provinsi Gorontalo

Tahun 2019 yang diukur dengan angka success rate mencapai 103.1%

melampaui target yang ditetapkan sebesar 90%, dengan realisasi anggaran

sebesar 96,33% artinya terdapat efieisiensi sumber pembiayaan sebesar

6,77%

- Indikator kinerja persentase kasus HIV yang diobati Provinsi Gorontalo Tahun

2019 mencapai 130,9% melampaui target yang ditetapkan sebesar 55%,

dengan realisasi anggaran sebesar 99,61% artinya terdapat efieisiensi sumber

pembiayaan sebesar 31.29%


- Indikator kinerja persentase Kab/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatits B

dan C pada kelompok berisiko di Provinsi Gorontalo Tahun 2019 mencapai

104,1% melampaui target yang ditetapkan sebesar 80%, dengan realisasi

anggaran sebesar 99,80% artinya terdapat efieisiensi sumber pembiayaan

sebesar 4.3%

- Indikator kinerja persentase Puskesmas yang melaksanakan Kebijakan Kawasan

Tanpa Roko (KTR) minimal 50% sekolah di Provinsi Gorontalo Tahun 2019

mencapai 37.4% tidak melampaui target yang ditetapkan sebesar 50%,

dengan realisasi anggaran sebesar 96,55% artinya masih banyak sekolah yang

belum melaksanakan KTR

- Indikator persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

Provinsi Gorontalo Tahun 2019 mencapai 200% melampaui target yang

ditetapkan sebesar 50%, dengan realisasi anggaran sebesar 95,54% artinya

terdapat efieisiensi sumber pembiayaan sebesar 104.46%

- Indikator persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan kegiatan POSBINDU

PTM Provinsi Gorontalo Tahun 2019 mencapai 183,8% melampaui target

yang ditetapkan sebesar 50%, dengan realisasi anggaran sebesar 94,32%

artinya terdapat efieisiensi sumber pembiayaan sebesar 89,48%

- Indikator persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker

payudara dan leher Rahim pada perempuan usia 30 – 50 Provinsi Gorontalo

Tahun 2019 mencapai 4,2% tidak mencapai target sebesar 50%, dengan

realisasi 95,89%

- Indikator persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini dan

rujukan katarak DI Provinsi Gorontalo Tahun 2019 mencapai 243,2%

melampaui target yang ditetapkan sebesar 30% dengan realisasi anggaran

sebesar 87,43%

- Indikator persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggaran IPWL yang aktif

Provinsi Gorontalo Tahun 2019 mencapai 100% dengan mencapai target 3

kab/kota, dengan realisasi anggaran sebesar 96,27% artinya terdapat efieisiensi

sumber pembiayaan sebesar 3,73%

- Indikator persentase layanan dukungan manajemen Provinsi Gorontalo Tahun

2019 mencapai 100% mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi

anggaran sebesar 98,19% artinya terdapat efieisiensi sumber pembiayaan

sebesar 1,81%


B. Tindak Lanjut

- Dalam Perjanjian Kinerja (PK) terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak

diikuti dengan alokasi anggaran, oleh karena itu disarankan agar untuk semua

indikator yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja disertai alokasi anggaran

yang sesuai dengan aturan yang berlaku

- Pengalokasian pagu dekonsentrasi tahun yang akan datang dapat

mempertimbangkan realisasi keuangan pada tahun ini.

- Melakukan reviu terhadap semua indicator-indikator untuk merumuskan langkah

untuk mencapai semua indicator tersebut.

- Meningkatkan kapasitas petugas mulai dari tingkat Puskesmas sampai provinsi

agar menjamin terlaksanaya proram P2P sesaui pedoman yang ada

- Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sector dalam upaya peningkatan

kapasitas derajat kesehatan.


e-renggar.kemkes.go.id · Web viewPersentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos...

Documents

Transcript of e-renggar.kemkes.go.id · Web viewPersentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos...