9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Pernyataan dari The Accounting Principle Board atau

disingkat dengan APB dalarn No.4 mendefinisikan "akuntansi adalah

suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk menjelaskan informasi

kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dalam suatu entitas

(kesatuan) usaha yang diharapkan dapat digunakan untuk

pengambilan keputusan ekonomi dalam menetapkan pilihan yang

tepat diantara berbagai alternatif tindakan". Sedangkan dalam SAP PP

No. 71 Tahun 2010 menyatakan akuntansi sebagai "proses

identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,

pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan,

serta penginterpretasian atas hasilnya" Menurut American Accounting

Association (AAA), akuntansi merupakan suatu prosedur dalam

pengenalan, penilaian, pemberitahuan atas fakta kondisi ekonomi bagi

adanya pengukuran serta kepastian yang spesifik dan transparan

untuk pemakai laporan tertulis. Definisi ini juga menjelaskan bahwa

akuntansi memiliki peran seperti sarana analisis data dan juga

10

transaksi atas keuangan yang bermanfaat bagi pemakai informasi

dalam proses pengambilan keputusan.

Ditinjau dari definisi tersebut, dapat disimpulkan akuntansi

pada dasarnya dapat mengenali bukti-bukti yang berhubungan dan

signifikan dengan kesimpulan yang didapat, memprosesnya lalu

menganalisis bukti-bukti tersebut dan menjadikan bukti tersebut

sebagai informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Jenis – Jenis Akuntansi

Rudianto (2012), menyebutkan bahwa akuntansi memiliki

beberapa jenis, yaitu:

1. Akuntansi Manajemen yaitu salah satu cabang akuntansi yang

memiliki fungsi untuk mempersiapkan keterangan dan fakta bagi

manajemen dalam mengambil keputusan yang berhubungan

dengan operasional dan perencanaan operasional di masa

mendatang.

2. Akuntansi Biaya merupakan cabang akuntansi yang berfungsi

semacam kegiatan paling mendasar serta prosedur

pengawasan anggaran dalam operasional perusahaan.

Aktivitas pokok akuntansi biaya yaitu menyiapkan bukti nyata

mengenai anggaran yang perusahaan telah rencanakan.

3. Akuntansi Keuangan merupakan cabang akuntansi yang berfungsi

untuk melaksanakan seluruh prosedur akuntansi hingga pihak

eksternal bisa mendapatkan data financial.

11

4. Auditing merupakan cabang akuntansi yang berfungsi untuk

menjalankan pengawasan dalam perusahaan yang dilakukan pada

laporan keuangan perusahaan tersebut. Bila proses auditing

tersebut dilaksanakan oleh pihak perseroan, dengan demikian

auditornya disebut auditor internal. Laporan penilaian dari internal

auditor dapat dimanfaatkan demi keperluan pihak intern perseroan.

Sedangkan audit yang dilaksanakan oleh pihak asing diluar

perseroan akan dilakukan oleh independen auditor atau

menggunakan jasa KAP dalam proses auditnya.

5. Akuntansi Pajak yaitu ilmu akuntansi yang berfungsi untuk

menyediakan informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab dan

wewenang mengenai perpajakan dari masing-masing bisnis yang

perusahaan lakukan. Aktivitas yang terdapat pada akuntansi pajak

seperti menghitung besarnya pajak yang yang ditanggung oleh

perseroan dari bisnis yang dijalankan sampai menghitung kelebihan

pajak yang akan diterirna oleh perseroan.

6. Sistem Akuntansi merupakan ilmu akuntansi yang memiliki fokus

terhadap kegiatan untuk merencanakan serta mengimplemetasikan

proses dan perlindungan informasi financial perseroan. Fungsi

pokok sistem akuntansi adalah mengamankan seluruh harga

kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan.

7. Akuntansi anggaran adalah salah satu ilmu akuntansi yang

memiliki fokus kepada perencanaan kerja dimasa mendatang

12

dengan memakai data-data aktual di masa yang lalu. Selain

menyusun rencana kerja, akuntansi anggaran juga berfungsi untuk

mengendalikan rencana kerja tersebut dengan segala upaya untuk

menjamin kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan.

8. Akuntansi Internasional adalah bidang akuntansi yang berfokus

kepada persoalan akuntansi yang berhubungan dengan transaksi

internasional yang dijalankan oleh perusahaan multi nasional. Hal

yang terkait dalam akuntansi internasional ini dapat meliputi semua

cara guna memahami tata tertib serta ketentuan perpajakan masing-

masing wilayah di mana perseroan multinasional bergerak.

9. Akuntansi Sektor Publik yaitu akuntansi yang fokus kepada

perekaman serta penjelasan aktivitas dari instansi pemerintahan

serta lembaga non profit yang lain. Organisasi non profit sangat

memerlukan akuntansi jenis ini dengan alasan organisasi non profit

didirikan dengan maksud dan tujuan sosial atau tidak berorientasi

pada laba seperti organisasi komersial kebanyakan. Contoh

organisasi yang tidak bertujuan menghasilkan laba diantaranya

instansi pemerintah, yayasan sosial, panti jompo, rumah sakit, dll.

2.1.1.3 Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP merupakan pedoman akuntansi yang digunakan untuk

membuat serta menyediakan laporan keuangan pemerintahan baik

pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah (Utami, 2017).

13

Berdasarkan SAP, yang dimaksud dengan laporan keuangan dasar

seperti realisasi anggaran, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan

keuangan (CALK). Penerapan SAP dalam laporan keuangan

pemerintahan dibedakan menjadi 2 basis yaitu:

1. Basis Kas

Standar akuntansi pemerintah yang dipergunakan pada

laporan realisasi anggaran untuk mengakui akun pendapatan,

belanja, serta pembiayaan. Sedangkan dalam laporan neraca,

pengakuan terhadap aktiva, hutang, dan modal dilakukan

menggunakan basis akrual. Penerapan basis kas dalam laporan

realisasi anggaran yaitu penerimaan pendapatan dan belanja baru

dicatat pada saat transaksi pembayaran yang berhubungan secara

langsung dengan masuk keluarnya kas. Seperti pendapatan dan

belanja baru akan diakui apabila kas sudah masuk atau keluar ke

atau dari rekening kas urnum Negara atau daerah.

2. Basis Akrual

Penerapan basis akrual dalam SAP digunakan untuk

menerima pendapatan, aset, biaya, modal, serta hutang dalam

laporan keuangan dan juga menyetujui laporan pelaksanaan

anggaran untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan

menyesuaikan dengan basis yang telah ditetapkan oleh

APBN/APBD. Basis akrual menunjukkan aktiva, utang, dan modal

dalam neraca diakui dan dilakukan pencatatan pada saat kejadian

14

atau transaksi terjadi tanpa melihat apakah kas dan setara kas saat

itu telah diterima ataupun dibayar. Saat ini Standar Akuntansi

Pemerintah basis akrual telah dipakai dalam penyusunan laporan

keuangan pemerintah pusat, daerah, serta satuan organisasi di

lingkungan pemerintah pusat/daerah (PP No.71 Tahun 2010).

Pentingnya akuntansi sebagai dasar lahirnya standar akuntansi

pemerintah perlu dimengerti jika dalam perekaman data yang tertib

akan mempermudah penyusunan serta pemberitahuan untuk

kepentingan pemerintah. Perusahaan dapat dengan mudah

memperoleh kepercayaan dari pemerintah apabila mampu melaporkan

laporan keuangannya dengan baik seperti contohnya dalam laporan

pajak, Pemerintah akan menilai suatu perusahaan memiliki

kredibilitas yang baik apabila perusahaan tersebut melaksanakan

kewajiban pajaknya tepat waktu dan begitu juga sebaliknya.

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik disebut juga Akuntansi Pemerintah

Daerah merupakan prosedur perekaman, pengklasifikasian, dan

pengikhtisaran dengan cara-cara spesifik pada skala finansial,

transaksi, dan peristiwa-peristiwa umum berupa finansial seperti

laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintah seturut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip KRI (Hafiz, 2006). Sedangkan menurut Bastian

15

(2010) Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis

akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di

Iembaga-Iembaga tinggi negara dan departemen-departemen di

bawahnya, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan

sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Berbeda halnya dengan Mardiasmo (2009) Akuntansi sektor publik

mempakan instrumen data baik untuk manajemen yaitu pemerintah

ataupun untuk publik sebagai sarana informasi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi

Sektor Publik merupakan prosedur dalam menghimpun, merekam,

mengelompokkan, menelaah serta membuat laporan transaksi

keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan

informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk

digunakan saat pengambilan keputusan.

2.1.2.2 Perkembangan Akuntansi Sektor Publik

Sistem pencatatan yang diterapkan dalam akuntansi

pemerintahan adalah single entry. Metode ini digunakan sebelum

adaya reformasi dalam penyelenggaraan keuangan negara. Single

entry merupakan system catatan tunggal yang digunakan untuk

merekam semua transaksi yang berhubungan dengan kas yang

dilakukan sekali seperti transaksi yang berhubungan dengan

penerimaan kas hanya dicatat dalam kas masuk dan transaksi yang

berhubungan dengan pengeluaran kas dicatat dalam kas keluar

16

(Halim, 2004). Selain metode single entry dalam pencatatan

akuntansi juga digunakan basis kas dalam system akuntansi

pemerintah yang mana hanya ada pemasukan kas dan

pengeluaran kas yang diakui membuat pihak pemerintah

mempunyai informasi yang kurang atau terbatas terhadap akun-

akun lain seperti aset, piutang, kewajiban dan ekuitas sehingga

pada saat itu neraca tidak ditampilkan karena tidak termasuk

laporan keuangan.

Penyelenggaraan keuangan Negara yang terdapat di

pemerintahan pusat atau daerah setelah dilakukan reformasi yaitu

diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2003 yaitu digunakannya

metode double entry dalam merekam transaksi rnembuat system

akuntansi pemerintahan semakin terstruktur. Hal ini tidak lain

karena dalam undang-undang dicantumkan bahwa dalam

pelaksanaan APBN dan APBD yang sampaikan oleh Presiden,

Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada DPR dan DPRD yaitu

berupa laporan keuangan (realisasi APBN/APBD, Neraca, Arus

Kas, dan CaLK) yang penyusunan dan penyajiaannya mengikuti

standar akuntansi pemerintah. Setelah menetapkan UU No.17

Tahun 2003, Pemerintah juga menetapkan beberapa peraturan lain

seperti peraturan tentang Perbendaharaan Negara yang diatur dalam

UU No.1 Tahun 2004, peraturan tentang Pemerintahan Daerah yang

diatur dalam UU No.32 Tahun 2004, peraturan tentang Perimbangan

17

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diatur dalam UU

No.33 Tahun 2004, peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.58 Tahun 2005 dan

peraturan tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah yang diatur dalam PP No.8 Tahun 2006, dan peraturan

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara yang diatur dalam UU No.15 Tahun 2004.

Sesudah ditetapkannya rentetan peraturan diatas, pada 13 Juni

2005 Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai SAP berbasis kas

menuju akrual yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005 dan berfungsi

sebagai pendukung penyetaraan laporan keuangan. Akun pendapatan,

belanja, dan pembiayaan dalam SAP pengakuannya memakai basis

kas dan basis akrual digunakan untuk mengakui akun aset, hutang, dan

modal. Penggunaan SAP PP No. 24 Tahun 2005 hanya berlangsung

sementara sampai tanggal 22 Oktober 2010 dan kemudian dikeluarkan

peraturan baru mengenai SAP berbasis akrual yaitu SAP PP No. 71

tahun 2010 yang mulai diberlakukan setelah tanggal penetapan pada

tahun 2010.

Ditinjau dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa

standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang digunakan hingga

sekarang yaitu SAP berbasis akrual dalam SAP PP No. 71 tahun

2010.

18

2.1.2.3 Manfaat Akuntansi Sektor Publik

Manfaat akuntansi sektor publik menurut Sarwenda (2018)

yaitu:

1. Menambah keunggulan dan keandalan dari informasi akuntansi

serta financial dari lembaga publik yaitu lembaga pemerintahan.

2. Menambah performa financial dan perekonomian.

3. Mengupayakan keselarasan diantara kualifikasi dari informasi

ekonomi dan finansial.

4. Mengupayakan keselarasan diantara otoritas melalui persamaan

dari standar akuntansi yang digunakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penerapan

Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP) akan

menghasilkan sistem akuntansi dan manajemen keuangan

pemerintahan yang lebih baik, sehingga laporan keuangan yang

dihasilkan mempunyai informasi yang lebih baik, Sementara itu,

peramalan serta penganggaran menjadi lebih terpercaya, sama baiknya

dengan manajemen terhadap sumber daya ekonomis dan kewajiban.

2.1.2.4 Standar Akuntansi Sektor Publik

Standar Akuntansi keuangan sektor publik menurut Sarwenda

(2018) yaitu :

1. PSAK No. 45 tentang Standar Akuntansi Untuk Entitas Nirlaba

Lembaga sektor publik memiliki karakteristik yang

bertentangan dibandingkan dengan lembaga komersial. Bagi para

19

pengguna laporan keuangan, pengukuran performa lembaga sektor

publik sangatlah penting. Setiap pengguna laporan keuangan, baik

itu laporan keuangan sektor publik maupun laporan keuangan

ataupun laporan keuangan perusahaan komersial merniliki

kepentingan yang relatif sama atau tidak berbeda yaitu untuk

mengetahui:

1. Kemampuan lembaga sektor publik untuk memberikan jasa

secara berkelanjutan

2. Teknik yang dilakukan pelaksana dalam menjalankan fungsi dan

tanggungjawabnya.

3. Bagian kemampuan pelaksana

Seorang pelaksana merniliki tanggungjawab atas

kinerjanya dalam mengorganisasikan sumber daya organisasi

yang diperoleh dari donator yang akan dilaporkan dalam laporan

aktivitas dan laporan arus kas.

2. Laporan Keuangan yang dihasilkan

Laporan keuangan disini adalah laporan yang dihasilkan dari

kegiatan pencatatan secara ilmu akuntansi yang terdiri dari Laporan

posisi keuangan dan laporan aktivitas (Sarwenda, 2018)

1. Laporan Neraca

Laporan neraca bertujuan untuk menyajikan data tentang posisi

keuangan dan pergerakan aktiva dan pasiva serta mampu

memberikan informasi perihal korelasi pada waktu tertentu

20

antara komponen-komponen tersebut Keterangan mengenai

likuiditas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(1) Aktiva disajikan berdasarkan tingkat yang paling likuid,

sedangkan untuk hutang disajikan berdasarkan batas waktu

pembayaran.

(2) Mengklasifikasikan aktiva dalam dua kategori yaitu aktiva

lancar dan aktiva tak lancar serta mengklasifikasikan

kewajiban dalam dua kategori yaitu kewajiban lancar dan

kewajiban tidak lancar.

(3) Menyajikan data tentang aktiva lancar beserta masa manfaat

atau umur ekonomis untuk masing-masing aktiva tetap yang

dicantumkan dalam CALK dan data mengenai hutang

(hutang lancar dan tidak lancar) beserta waktu jatuh

temponya.

Neraca atau balance sheet adalah catatan yang berisi

keterangan atas sekumpulan aktiva netto menurut terdapat dan

tidaknya batas-batas dari donatur, yakni melekat secara

sementara atau tidak tetap.

2. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas memiliki tujuan pokok yaitu untuk

menyajikan data tentang:

21

(1) Aktivitas dan kejadian-kejadian yang mampu

mempengaruhi dan merubah kuantitas serta karakteristik

dari aktiva tersebut.

(2) Ikatan diantara aktivitas dan kejadian lainnya.

3. Standar Akuntansi Pemerintahan

Sesudah melewati serangkaian prosedur yang panjang,

akhirnya SAP yang telah ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak

resmi ditetapkan berupa PP No. 24 Tahun 2005 mengenai SAP.

Ditetapnya PP tentang SAP sekaligus merupakan SAP pertama

bagi negara Indonesia yang pemah dimiliki. Hal ini juga awal

SAP mulai diimplementasikan. SAP diresmikan tanggal 6 Juli

2005 di istana Wakil Presiden oleh Bpk, Jusuf Kalla.

Penyerahan SAP kepada enam pejabat daerah merupakan tanda

dimulainya acara. Wakil presiden dalam pidatonya menyatakan

bahwa pemerintah pusat dan daerah diharuskan

mengimplementasikan SAP. Standar Akuntansi Pemerintah

memiliki beberapa kandungan yaitu:

a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

b. Penyajian Laporan Keuangan tertuang dalam PSAP No 01

c. Laporan Realisasi Anggaran tertuang dalam PSAP No 02

d. Laporan Arus Kas tertuang dalam PSAP No 03

e. Catatan atas Laporan Keuangan tertuang dalam PSAP No 04

f. Akuntansi Persediaan tertuang dalam PSAP No 05

22

g. Akuntansi Investasi tertuang dalam PSAP No 06

h. Akuntansi Aset tetap tertuang dalam PSAP No 07

i. Akuntansi Kontruksi dalam pengerjaan tertuang dalam PSAP

No 08

j. Akuntansi Kewajiban tertuang dalam PSAP No 09

k. Koreksi kesalahan, perubahan Kebijakan Akuntansi, dan

Peristiwa Luar Biasa tertuang dalam PSAP No 10

l. Laporan Keuangan Konsolidasian tertuang dalam PSAP No

11

Pada penelitian ini tidak menggunakan keseluruhan dari

isi PSAP dikarenakan hanya menganalisa terkait aset tetap.

Penelitian ini hanya menggunakan PSAP No. 07 karena

menganalisa mengenai Aset tetap.

2.1.3 Aset Tetap

2.1.3.1 Pengertian Aset Tetap

Menurut PSAP No. 07 paragraf 4 menjelaskan yang dimaksud

dengan asset dalam pemerintahan yaitu sebagai potensi ekonomi yang

dimiliki dan dikuasai pemerintah, serta dampak dari kejadian zaman

dulu, dan keuntungan ekonomi yang diinginkan oleh pemerintah dan

masyarakat, serta memiliki nilai yang dapat diukur dengan uang,

menjadi potensi khususnya dalam penyediaan jasa non finansial

kepada masyarakat serta warisan yang dirawat dan dijaga dengan

pertimbangan tradisi dan historisnya. Macam-macam asset dalam

23

akuntansi pemerintahan dapat digolongkan menjadi beberapa

diantaranya yaitu asset lancar, asset tetap, investasi jangka panjang,

serta asset lainnya. Diantara aset-aset yang terdapat dalam neraca

pemerintahan tersebut, asset tetap merupakan jenis asset yang

memiliki jumlah nilai signifikan.

Definisi asset tetap menurut PSAP No. 07 merupakan aktiva

yang mempunyai wujud dan bentuk serta memiliki umur pakai yang

lebih dari 1 tahun penggunaan, serta ditujukan pemakaiannya dalam

aktivitas pemerintahan dan juga dapat digunakan oleh publik.

Kepemilikan aktiva tetap pemerintah oleh entitas pelaporan dan

digunakan oleh entitas lainnya seperti kontraktor, universitas, dan

instansi pemerintah lainnya. Sedangkan untuk tanah tempat asset

berdiri hak kepemilikannya adalah pemerintah. Aset berupa bahan dan

perlengkapan yang dimiliki untuk digunakan dalam operasional tidak

masuk dalam asset tetap pemerintah. Aset tetap yang tidak merniliki

definisi asset tetap tetapi digunakan dalam operasional pemerintah

masuk dalam akun asset tetap lainnya di laporan neraca. Aset tetap

lainnya dapat berupa tanah pemerintah yang diakui sebagai persediaan

karena tanah tersebut telah diserahkan kepada pihak lain.

Berdasarkan Pernyataan diatas sehingga dapat ditarik

kesimpulan bahwa aset tetap adalah aktiva berbentuk yang didapatkan

dalam kondisi siap pakai atau diperoleh dengan cara didirikan dulu

24

dan biasanya dipakai pemerintah dalam operasionalnya yang

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun

2.1.3.2 Klasifikasi Aset Tetap

Berdasarkan PSAP No. 07 tentang akuntansi asset tetap asset

tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas pemerintahan. Klasifikasi

asset tetap pada sektor pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Tanah, tercatat didalamnya kepemilikan tanah yang digunakan

operasional entitas dalam keadaan siap pakai. Apabila bangunan

didirikan diatas lahan, maka dalam akuntansi pencatatannya

dilakukan secara secara terpisah pada akun sendiri-sendiri yaitu

akun tanah dan akun bangunan. Tetapi terdapat pengecualian

tersendiri dimana pencatatan untuk bangunan dengan tanah dapat

digabungkan, kondisi ini berlaku bagi bangunan yang sudah

menjadi satu dengan lahan dimana bangunan tersebut mampu

menambah manfaat lahan itu sendiri. Tanah yang dimaksud dapat

berupa tanah tempat berdirinya instansi-instansi milik pemerintah

serta sarana umum yang dibangun oleh pemerintah untuk

masyarakat, Berdasarkan Pernyataan diatas sehingga dapat ditarik

kesimpulan bahwa tanah adalah bagian dari bumi yang dikuasai

pemerintah dan digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan

operasional pemerintah.

25

2. Gedung, dan bangunan, meliputi semua gedung dan bangunan yang

dimiliki dengan tujuan untuk digunakan yaitu dalam keadaan siap

pakai. Bangunan dan juga gedung yang dimaksud dapat berupa

kantor, bangunan bersejarah, rumah, serta monumen dan juga tugu

(Bastian, 2007:131). Berdasarkan pernyataan diatas, sehingga dapat

ditarik kesimpulan bahwa gedung adalah bangunan yang dimiliki

pemerintah yang penggunaannya berkaitan dengan kegiatan

pemerintahan.

3. Peralatan dan mesin, seperti misalnya mesin-mesin dan kendaraan

bermotor, alat elektroknik, dan seluruh inventaris kantor dan

peralatan lain-lain memiliki nilai yang relevan, memiliki umur

ekonomis lebih dari satu tahun serta dalam keadaan siap pakai,

Perlakuan akuntansi yang dilakukan yaitu dengan menambahkan

nilai dari peralatan yang menjadi bagian dari mesin tersebut.

Peralatan dan mesin yang dimaksud adalah berupa segala sesuatu

yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang tersebar dalam instansi,

lembaga dan juga sarana umum milik Pemerintah seperti

kendaraan, komputer, alat komunikasi, dll. Berdasarkan Pernyataan

diatas, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Mesin merupakan

kumpulan alat-alat yang dipakai dalam proses operasional yang

berhubungan dengan aktivitas wajar yang pemerintah lakukan.

Sebaliknya peralatan kantor merupakan piranti, furnitur, dan

26

barang kantor yang dimiliki oleh pemerintah dan dipakai untuk

operasional pemerintah.

4. Inventaris, perlengkapan, yang terdapat dalam kantor misalnya

seperti perlengkapan pabrik, kantor, ataupun alat-alat besar yang

dipakai dalam perusahaan. Contoh: inventaris kantor, inventaris

pabrik, inventaris laboratorium, serta inventaris gudang.

5. Jalan, irigasi, dan jaringan, mencakup jalan irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh pemerintah yang kepemilikannya dikuasai

pemerintah dalam keadaan siap pakai. Pengklasiflkasian asset

dalam akun ini dapat berupa RTH, penerangan, listrik dan telepon,

saluran air, jalan-jalan dan juga jembatan.

6. Aset tetap lainnya, merupakan aktiva tetap dimana aktiva ini tidak

memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan dalam aktiva tetap yang

telah disebutkan, selain itu aktiva ini juga memiliki fungsi dan

manfaat yang sama dengan aktiva yang lain yaitu sama-sama

digunakan dalam operasional pemerintahan dan diperoleh dalam

kondisi siap pakai, Contoh aktiva yang masuk ke dalam kategori

asset tetap lainnya yaitu seperti daftar bacaan dan persuratan, benda

yang memiliki nilai seni dan berbau kultur, dan tumbuhan, serta

hewan budidaya.

7. Konstruksi dalam pengerjaan, merupakan asset yang dimiliki oleh

pemerintah tetapi masih dalam proses pengerjaan dimana pada saat

pelaporan kontruksi tersebut masih belum selesai.

27

Disamping aset-aset yang telah disebutkan diatas masih

terdapat 3 jenis asset yang memiliki karakteristik berbeda yang

dapat juga diklasifikasikan kedalam asset tetap seperti asset yang

memiliki nilai sejarah, asset militer dan asset infrastruktur.

1. Aset Bersejarah (Herritage Assets)

Pengertian asset bersejarah menurut SAP PP 71/2010

PSAP 07 adalah kelompok fixed asset yang didalamnya

terkandung unsur budaya, unsur lingkungan, dan unsur sejarah

yang terdapat ciri-ciri spesifik yang menyertainya. Berikut ciri-ciri

spesifik yang terdapat dalam heritage assets yaitu:

a. Memiliki makna kebudayaan, habitat, edukasi, serta histori

yang mustahil untuk dapat dihargai dengan secara nominal

sesuai dengan harga yang ada dipasaran.

b. Adanya tata tertib dan undang-undang yang menghalangi dan

menolak dengan keras penghentian asset dengan jalan dijual.

c. Sangat berharga dan mempunyai harga yang terus bertambah

tiap waktunya meskipun wujudnya kian memburuk.

d. Keterbatasan dalam menentukan berapa lama fungsi

penggunaannya dan sebagian kejadian memiliki umur sampai

berabad-abad.

Peraturan yang ada menyebutkan bahwa asset berupa

bangunan bersejarah akan dilestarikan hingga waktu yang tidak

dapat ditentukan yang mana hal ini telah tercantum dalam undang-

28

undang. Perolehan asset ini dapat dilakukan lewat pembelian,

pemberian, peninggalan, curian, dan penahanan. Aset bersejarah

memiliki potensi yang tidak terbatas atas tingkat historisnya sebab

dalam beberapa kejadian bangunan bersejarah oleh pemerintah

dipergunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan seperti

digunakan sebagai perkantoran. Oleh karena itu prinsip akuntansi

yang digunakan untuk dalam kasus ini diberikan perlakuan yang

sama dengan asset tetap lainnya. Aset bersejarah yang

dimaksudkan dapat berupa bangunan kuno, tugu, bekas puing-

puing, situs-situs bersejarah (candi dan karya seni).

2. Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets)

Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh aset infrastruktur

yaitu:

1. Menjadi komponen dari suatu struktur organisasi.

2. Memiliki sifat spesifik serta keterbatasan cara

pemakaiannya.

3. Bersifat tetap tidak dapat berpindah tempat.

4. Memiliki batas-batas dalam pembebasannya.

Contoh aset yang termasuk dalam asset infrastruktur seperti

jalan-jalan, jembatan penyebrangan, jaringan listrik dan telepon.

3. Aset Militer (Military Assets)

Aset militer yang dimaksud dapat berupa segala sesuatu

yang sesuai dengan pengertian fixed asset serta memiliki perlakuan

29

seperti yang terdapat dalam isi SAP contohnya seluruh peralatan

militer (umum dan khusus).

2.1.4 Metode Pencatatan Aset Tetap

Metode dalam melakukan pencatatan laporan keuangan mengenai aset

tetap yaitu:

1. Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan adalah satu metode pendataan akun-akun yang

termasuk aset, kewajiban, ekuitas, revenue, cost dan juga berisi tentang

cara menampilkan akun-akun tersebut dalam laporan keuangan.

Pengakuan yang dimaksud dapat berupa penetapan dalam penulisan untuk

kali pertama, penulisan sewaktu adanya transisi maupun mengganti

penetapan yang dipakai kali pertama (Soetedjo, 2009:35).

SFAC No. 5 paragraf 63 menyatakan suatu pos dapat diakui

apabila 4 kriteria telah terpenuhi yaitu:

1. Definisi (Definition)

2. Keterukuran (Measurability)

3. Relevansi (Relevance)

4. Reliabilitas (Reliabilitas)

2. Perolehan Aset Tetap

Aktiva tetap dihargai berdasarkan harga perolehannya. Akan tetapi

jika tidak memungkinkan untuk melakukan penilaian asset berdasarkan

nilai perolehannya, maka penilaian dilakukan berdasarkan nilai wajar asset

tetap saat diperoleh (SAP No. 07). Dana yang harus dikeluarkan untuk

30

memperoleh asset tetap yang didirikan dengan sistem swakelola seperti

direct cost yang keluarkan untuk gaji pekerja, material serta indirect cost

yang meliputi biaya yang dikeluarkan untuk proses planning serta

monitoring, suplies, listrik, rental peralatan, serta seluruh beban lain- lain

yang berhubungan dengan pendirian dan perolehan asset yang

bersangkutan. Aset tetap yang diperoleh pemerintah dari hasil pemberian

(hadiah dan hibah) seperti misalnya tanah yang diberikan oleh developer

kepada pemerintah tanpa nilai yang dapat pemerintah gunakan untuk

mendirikan gedung parkir, jalan-jalan, serta trotoar. Perolehan asset tetap

tanpa nilai dapat juga dilakukan melalui penerapan kekuasaan yang

pemerintah miliki seperti misalnya adanya peraturan dan wewenang dalam

perampasan terhadap bangunan beserta tanahnya oleh pemerintah daerah

yang akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan operasionalnya,

Perolehan asset tetap seperti kedua kondisi yang disebutkan diatas, maka

penilaian asset tetapnya dilakukan menurut nilai wajar saat perolehan asset

tetap tersebut.

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat

perolehan untuk kondisi pada asset tetap diperoleh dengan tanpa nilai,

biaya asset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat asset tersebut

diperoleh. Revaluasi asset tetap menggunakan nilai perolehan dilakukan

secara konsisten. Aset yang memiliki wujud serta kriteria untuk masuk

menjadi asset tetap, penentuan nilai awalnya dilakukan menurut biaya

perolehannya asset tersebut diawal.

31

3. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan atau depresiasi merupakan pembagian yang telah

terstruktur berdasarkan taksiran aset tetap yang nantinya akan disusutkan

sesuai dengan masa manfaat yang dimiliki aset tetap tersebut. Jumlah

penyusutan yang diperoleh dalam suatu periode, selanjutnya akan menjadi

pengurang dari akun aset tetap yang ada di neraca dan juga dicatat dalam

laporan operasional.

Aset tetap yang disajikan dalam neraca biasanya tercatat sejumlah

nilai perolehannya dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, Jika

keadaan memungkinkan untuk dilakukan revaluasi, maka akan dilakukan

penyesuaian pada setiap akun aset tetap serta akun yang diinvestasikan

pada aset tetap. Dengan demikian maka pengukuran berikutnya didasarkan

dari kondisi pengakuan awalnya, Menurut SAP PP 71/2010 PSAP 07

paragraf 58 disebutkan bahwa kecuali tanah dan konstruksi dalam

pengerjaan, seluruh aset tetap akan dilakukan penyusutan.

Nilai aset tetap yang ada dalam neraca akan mengalami

penyesuaian sesuai dengan umur kegunaan dari aset tetap tersebut atau

dikenal dengan penyusutan, Penggunaan metode penyusutan harus sesuai

serta mampu menerangkan keuntungan materi dan jasa yang akan

diperoleh oleh pemerintah, Jumlah penyusutan akan mengurangi nilai aset

tetap setiap periode, sehingga nilai aset tetap yang tertera dalam neraca

lebih sesuai (relevan).

32

Penggunaan aset tetap memiliki batas waktu, dimana setiap periode

aset tersebut akan dilakukan penyusutan secara berkala. Apabila dalam

perhitungannya ditemukan selisih yang signifikan dari perhitungan

sebelumnya akan dilakukan penyesuaian untuk periode yang akan datang.

Macam-macam teknik depresiasi yang biasa dipakai menurut PSAP

No. 07 paragraf 57 antara lain:

a. Metode garis lurus (straight line method)

Straight line method merupakan salah satu metode depresiasi

aset tetap yang besarnya jumlah penyusutan setiap tahunnya memiliki

nilai yang sama sampai dengan masa manfaat aset tersebut habis,

Teknik ini merupakan teknik penyusutan yang paling familiar dan

sering digunakan. Metode ini menerapkan “Matching Cost Principle"

yang digunakan untuk menghitung penyusutan yang terjadi pada aset-

aset yang kegunaannya tidak dipengaruhi oleh banyak tidaknya

kuantitas produk dan jasa yang dihasilkan misalnya supplies kantor dan

gedung.

Penggunaan metode penyusutan ini sebaiknya dipakai untuk aset

tetap yang diprediksikan mampu menyumbangkan keuntungan yang

stabil selama umur ekonomis asset tetap yang disusutkan.

b. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method)

Penyusutan per periode = Nilai perolehan - Nilai Residu

Masa Manfaat

33

Double declining balance merupakan salah satu metode

depresiasi asset tetap yang besarnya jumlah penyusutan dihitung

menurut prosentase tertentu berdasarkan harga buku asset tetap saat

tahun tersebut, Besarnya prosentase depresiasi asset tetap yaitu dua kali

tarif depresiasi yang digunakan pada metode garis lurus.

Depresiasi jenis ini sangat sesuai jika dipakai untuk asset tetap

yang memiliki sifat apabila digunakan secara terus menerus tiap

tahunnya akan semakin berkurang manfaat yang dihasilkan. Contoh

asset tetap yang cocok menggunakan metode penyusutan jenis ini

adalah komputer dimana setiap periodenya akan bermunculan

komputer-komputer jenis baru dengan spesifikasi lebih maju.

c. Metode unit produksi (unit of production method).

Penghitungan depresiasi menggunakan metode unit produksi

berpedoman atas kuantitas barang yang dihasilkan selama satu dekade

dibandingkan seluruh besarnya prediksi yang di prediksikan.

Penyusutan per periode = ( Nilai yang dapat disusutkan –

Akumulasi penyusutan periode sebelum) x Tarif Penyusutan*

*Tarif penyusutan = (1/masa manfaat) x 100% x 2

Penyusutan per periode = Produksi periode berjalan X tarif

penyusutan**

** Tarif Penyusutan =Nilai yg dapat disusutkan/Masa Manfaat

34

Metode penyusutan ini lebih baik dipakai untuk asset tetap yang

tingkat produksinya dapat dihitung misalnya alat berat dan mesin yang

digunakan untuk produksi.

4. Penghentian dan Pelepasan (Retirement and Disposal)

Aset tetap akan dikeluarkan dari neraca apabila sudah tidak dipakai

lagi dalam operasional selamanya atau sudah tidak mampu memberikan

keuntungan ekonomi untuk masa mendatang. Aktiva tetap yang secara

tetap diistirahatkan serta dieliminasi akan dikeluarkan dari neraca serta

disajikan dan dijelaskan dalam CALK. Sedangkan untuk aktiva tetap yang

pemanfaatannya telah dihentikan dalam operasional pemerintahan dimana

aset tersebut tidak sesuai dengan pengertian aktiva tetap maka aktiva

tersebut akan masuk dalam akun aset lain-lain dan dicatat sebesar nilai aset

sebelumnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pernah diteliti oleh penelitian terdahulu mengenai Perlakuan

Akuntansi biaya pemeliharaan dan perawatan aset tetap.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Nama/ Tahun Judul Hasil

1 Nur Fitriana

Wati (2014)

Perlakuan

Akuntansi Aset

Tetap Dalam

Laporan Keuangan

Pada Dinas

Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi

Jawa Timur

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Jawa Timur menggunakan SAP

PP No. 24 tahun 2005. Dimana perlakuan

akuntansi aset tetap dalam peraturan ini

masih menggunakan basis kas menuju

akrual. Sedangkan untuk SAP PP No. 71

tahun 2010 baru akan digunakan tahun

2015.

35

2 Iis Astria

(2017)

Analisis Perlakuan

Akuntansi Aset

Tetap Pada RSUD

Dr. Soeratno

Gemolong Sragen

Sebagian besar perlakuan aset tetap di

RSUD Dr. Soeratno telah sesuai dengan

PSAK No.16 maupun PSAP No 07,

hanya ada beberapa yang tidak sesuai.

3 Auliana (2014) Analisis akuntansi

aset tetap pada

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Kota

Tanjungpinang

berdasarkan

Pernyataan Standar

Akuntansi

Pemerintahan No

07

Akuntansi aset tetap yang diterapkan

oleh BPBD Kota Tanjungpinang untuk

pendefinisian, pengakuan, serta

pengukuran aset tetap telah sesuai

dengan PSAP No. 07, kecuali pada

pengungkapan

4 Akhyar Tipan

(2015)

Analisis Perlakuan

Akuntansi Aset

Tetap Pada Dinas

Pekerjaan Umum

(PU) Provinsi

Sulawesi Utara

2.2.1 Pengakuan aset tetap pada Dinas

Pekerjaan Umum (PU) Provinsi

Sulawesi Utara telah sesuai dengan

SAP No. 07.

2.2.2 Pengukuran/Penilaian aset tetap pada

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi

Sulawesi Utara telah sesuai dengan

SAP No. 07.

2.2.3 Dalam hal Pengeluaran Setelah

Perolehan Dinas Pekerjaan Umum

(PU) Provinsi Sulawesi Utara sudah

sesuai dengan SAP No. 07.

2.2.4 Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi

Sulawesi Utara belum pernah

melakukan penyusutan atas aset tetap

dikarenakan belum adanya prosedur

petunjuk teknis penyusutan aset tetap.

2.2.5 Penghentian dan Pelepasan aset tetap

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi

Sulawesi Utara sudah sesuai dengan

SAP No. 07.

2.2.6 Dalam hal Pengungkapan Aset Tetap

dalam Laporan Keuangan, Dinas

Pekerjaan Umum (PU) Provinsi

Sulawesi Utara telah menyajikan

informasi yang berkaitan dengan aset

tetap secara terperinci.

5 Meigisanda Analisis Perlakuan Penyusunan laporan keuangan khususnya

36

Trias (2016) Akuntansi Aset

Tetap Dalam

Penyusunan Neraca

Pada Pemerintahan

Kabupaten Madiun

neraca serta perlakuan akuntansi aset

tetap dalam Pemkab Madiun telah sesuai

dengan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang

SAP, Hal ini dapat dilihat dari Laporan

Hasil Pemeriksaan atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Madiun tahun 2016 dengan Opini Wajar

Tanpa Pengecualain (WTP).

37

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 diatas terlihat bahwa penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Menganalisis perbandingan dari teori yang digunakan yaitu SAP PP No. 71

Tahun 2010 dengan situasi yang ada di lapangan yaitu berupa catatan keuangan

terkait aset tetap Subbag Rumahtangga dan Perlengkapan bagian umum

Sekretariat Daerah Ponorogo dan basil wawancara serta observasi.

2. Yang dianalisis adalah terkait pengakuan perolehan asset tetap, pencatatan

depresiasi asset tetap, dan penghapusan/pemberhentian asset tetap.

3. Setelah selesai di analisa, dan mendapatkan hasil maka selanjutnya dapat ambil

Teori Utama

Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual ( PP No. 71 Tahun

2010 )

Kondisi Lapangan

1. Catatan Keuangan terkait

aset tetap Subbag

Rumahtangga dan

Perlengkapan Bagian

Umum Sekretariat Daerah

kabupaten Ponorogo

2. Hasil Wawancara

3. Hasil Observasi

Hasil Temuan

Analisis Perbandingan

Kesimpulan dan saran

1. Pengakuan Perolehan

2. Pencatatan penyusutan

3. penghapusan /pelepasan

38

sebuah kesimpulan dan juga saran-saran yang membangun untuk perbaikan

perbaikan penelitian serta memiliki manfaat untuk lembaga dan juga instansi

maupun pihak terkait dalam penelitian skripsi ini.