Bab II Tinjauan Kebijakan

Halaman | II -1

Review RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2030

Laporan Pendahuluan

2.1 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN

UTARA

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi (penataan provinsi)

merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi dalam pelaksanaan

pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah provinsi yang diharapkan.

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi

yang diinginkan pada masa yang akan datang. Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi

merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang

wilayah provinsi.

Strategi penataan ruang wilayah provinsi merupakan penjabaran masing-masing

kebijakan penataan ruang wilayah provinsi ke dalam langkah-langkah operasional untuk

mencapai tujuan penataan ruang yang telah ditetapkan.

2.1.1 Tujuan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Utara

Tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Utara adalah mewujudkan kesejahteraan

masyarakat secara merata dan berkelanjutan sesuai potensi fisiogeografis Provinsi Kalimantan

Utara sebagai pusat pertanian dan perikanan berbasis agro serta pintu gerbang internasional

dengan tetap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Utara

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi, meliputi:

Pada bab ini akan di uraikan mengenai tinjauan kebijakan dala kaitannya dengan penyusunan

Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2030 dengan

kebijakan-kebijakan terkait, terutama kebijakan kebijakan yang menjadi payung dalam rencana

Struktur dan Pola Ruang Penyesuaian dengan RTRW Provinsi Kalimantan Utara.

Halaman | II -2


Laporan Pendahuluan

a. pengembangan kawasan perbatasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat berbasis kelestarian lingkungan hidup;

b. peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan negara;

c. penguatan sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa;

d. pembangunan kawasan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan

lingkungan dan mitigasi bencana;

e. pembangunan kawasan berbasis kearifan lokal;

f. pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah; dan

g. penguatan kelembagaan pembangunan wilayah.

2.1.3 Strategi Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Utara

1. Strategi pengembangan kawasan perbatasan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat berbasis kelestarian lingkungan hidup, terdiri atas:

a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN sebagai pusat pertumbuhan

ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi di kawasan

perbatasan negara dengan Negara Malaysia;

b. mengembangkan sistem jaringan prasarana utama berupa transportasi darat,

sungai, dan udara yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan pusat-

pusat kegiatan wilayah;

c. mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya berupa energi, listrik,

sumber daya air, dan komunikasi;

d. meningkatkan sinergi sosial dan ekonomi antara kawasan perbatasan dengan

pusat kegiatan dan/atau kawasan strategis lainnya yang terdekat; dan

e. mengintegrasikan kawasan ekonomi produktif pendukung sistem permukiman

dengan kawasan berfungsi lindung sebagai bagian dari Kawasan Jantung

Kalimantan.

2. Strategi peningkatan fungsi kawasan perbatasan untuk pertahanan dan keamanan

Negara, terdiri atas:

a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya sebagai zona

penyangga disesuaikan dengan dukungan fungsi pertahanan dan keamanan di

sekitar fasilitas dan infrastruktur PKSN; dan

b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif pada zona penyangga

fasilitas dan infrastruktur PKSN untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.

Halaman | II -3


Laporan Pendahuluan

3. Strategi penguatan sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota–desa,

terdiri atas:

a. mendukung percepatan perkembangan PKSN agar dapat setaradengan

perkembangan wilayah negara tetangga;

b. memantapkan peran pusat-pusat kegiatan yang sudah berkembang dan

mengembangkan pusat-pusat kegiatan baru yang melayani kawasan

perbatasan;

c. meningkatkan keterkaitan kawasan perkotaan, antara PKN, PKSN, PKW, dan

PKL; dan

d. mendorong pengembangan kawasan koridor perkotaan baru Tarakan - Tanjung

Selor.

4. Strategi pembangunan kawasan berbasis daya dukung dan daya tampung

lingkungan serta mitigasi bencana, terdiri atas:

a. mengembalikan fungsi lindung berbasis DAS;

b. melindungi pelestarian ekologi pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan

perlindungan bencana pesisir;

c. melindungi sungai dari limbah dan kegiatan yang mengurangi fungsi sungai

sebagai sarana transportasi;

d. membatasi pembangunan jaringan infrastruktur wilayah yang berpotensi

mengurangi fungsi lindung kawasan;

e. membangun infratruktur wilayah dan kawasan permukiman baru sebagai

alternatif pengganti infrastruktur wilayah dan kawasan permukiman eksisting

yang mengurangi fungsi lingkungan kawasan dan/atau berada di daerah rawan

bencana;

f. menetapkan desain infrastruktur wilayah dan desain hunian serta desain

kawasan permukiman yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi

bencana;

g. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh

persen) dari luas wilayah kota;

h. mengoptimalkan pemanfaatan potensi pertanian, perkebunan, dan perikanan

berbasis agro; dan

i. mengembangkan kawasan budidaya unggulan dan berkelanjutan pada area

penggunaan lain yang sesuai dan adaptif terhadap mitigasi bencana.

Halaman | II -4


Laporan Pendahuluan

5. Strategi pembangunan kawasan berbasis kearifan lokal, terdiri atas:

a. menguatkan pola kegiatan sosial-ekonomi sesuai kearifan masyarakat lokal

berbasis penataan ruang;

b. menguatkan pola permukiman masyarakat adat dan penyediaan akses

pengelolaan sumber daya alam; dan

c. mengendalikan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan

dengan memperhatikan kaidah-kaidah kearifan lokal.

6. Strategi pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah, terdiri atas:

a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi yang

seimbang dan terpadu untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antara kawasan

perbatasan dengan kawasan pesisir;

b. mengembangkan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan

perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan

optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya energi termasuk sumber energi

terbarukan;

c. mengembangkan jaringan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi secara

merata dan seimbang sesuai kebutuhan untuk membuka keterisolasian daerah;

d. meningkatkan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumber daya air

untuk memenuhi kebutuhan air baku, air bersih, dan pengairan lahan pertanian;

dan

e. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah ramah

lingkungan.

7. Strategi penguatan kelembagaan pembangunan wilayah, terdiri atas:

a. mengembangkan kelembagaan lintas wilayah sebagai wadah koordinasi

pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara;

b. menguatkan tupoksi SKPD terkait penyelenggaraan penataan ruang; dan

c. mewujudkan sinergi stakeholders untuk perwujudan penataan ruang.

2.1.4 Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan rencana kerangka tata ruang wilayah

provinsi yang dibangun oleh konstelasi pusat-pusat kegiatan (sistem perkotaan) yang berhirarki

satu sama lain dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah provinsi terutama

jaringan transportasi.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi:

Halaman | II -5


Laporan Pendahuluan

a. sebagai pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah provinsi yang memberikan layanan bagi

wilayah kabupaten dan wilayah kota yang berada dalam wilayah provinsi; dan

b. sebagai arahan perletakan sistem jaringan prasarana antarwilayah kabupaten/kota yang

juga menunjang keterkaitan pusat kabupaten/kota antarwilayah provinsi.

Rencana struktur ruang Provinsi Kalimantan Utara dirumuskan berdasarkan:

a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;

b. kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah provinsi dalam rangka mendukung

kegiatan sosial, ekonomi;

c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;

d. kedudukan provinsi di dalam wilayah yang lebih luas; dan

e. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

“Rencana struktur ruang Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan dengan tujuan untuk

meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan

jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi kawasan perkotaan inti dan kawasan

perkotaan di sekitarnya”.

Rencana struktur ruang Provinsi Kalimantan Utara berfungsi sebagai penggerak dan

penunjang kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan

fungsional.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi, meliputi:

a. sistem perkotaan;

b. sistem jaringan prasarana utama; dan

c. sistem jaringan prasarana lainnya.

2.1.4.1 Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan wilayah Provinsi Kalimantan Utara, meliputi rencana

pengembangan sistem perkotaan. Rencana pengembangan sistem perkotaan tersebut, meliputi:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), di Kota Tarakan;

2. Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp) di Tanjung Selor.

3. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi:

Nunukan dan Tau Lumbis di Kabupaten Nunukan; dan

Malinau Kota di Kabupaten Malinau.

4. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp), meliputi:

Sebatik dan Long Bawan di Kabupaten Nunukan;

Long Nawang di Kabupaten Malinau; dan

Tidung Pale di Kabupaten Tana Tidung.

Halaman | II -6


Laporan Pendahuluan

5. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi:

Bunyu, Long Bia, Karang Agung, Sekatak Buji, dan Tanah Kuning di Kabupaten

Bulungan;

Long Layu, Mensalong, dan Pembeliangandi Kabupaten Nunukan;

Data Dian, Long Berang, Long Loreh, Long Pujungan, dan Mahak Baru di Kabupaten

Malinau; dan

Tanah Merah di Kabupaten Tana Tidung.

6. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), meliputi:

Long Midang, Nunukan, dan Simanggarisdi Kabupaten Nunukan; dan

Long Nawang di Kabupaten Malinau.

Posisi Kabupaten Tana Tidung dalam Sistem Perkotaan Struktur Ruang Propinsi

Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

Tideng Pale Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Propinsi (PKWp) dengan fungsi :

a. pusat pemerintahan kabupaten;

b. pusat perdagangan dan jasa skala regional; dan

c. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang skala regional.

Tanah Merah Sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fungsi :

a. pusat pemerintahan kecamatan;

b. pusat perdagangan dan jasa skala lokal;

c. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan

d. pusat kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pariwisata, agroindustri

dan pertambangan

2.1.4.2 Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem jaringan prasarana utama diarahkan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan

sosial-budaya penduduk, yang dikembangkan berdasarkan pada struktur kota yang akan

dibentuk serta untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten/kota dengan kabupaten/kota di

sekitarnya.

Rencana sistem jaringan prasarana utama di Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas:

A. Sistem Jaringan Transportasi Darat;

Rencana sistem jaringan transportasi darat di Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas (1)

jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; (2) jaringan transportasi perkeretaapian; dan (3)

jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas (a) jaringan jalan; dan (b) jaringan

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Halaman | II -7


Laporan Pendahuluan

Sistem Jaringan Jalan

Jaringan jalan diarahkan untuk:

menciptakan dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah;

meningkatkan jalur distribusi, barang dan jasa dalam mengurangi kesenjangan

pembangunan antar wilayah;

meningkatkan dan mengembangkan minat investasi di sektor perkebunan,

pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata;

meningkatkan pelayanan transportasi darat berbasis jalan dengan memadukan

sistem pelayanan inti dan antarmoda; dan

meningkatkan aksesibilitas dalam rangka mempertahankan dan mengikat

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Sistem Jaringan jalan yang masuk dalam Kabupaten Tana Tidung adalah :

Jaringan jalan kolektor primer 3 (K-3) ruas jalan Tideng Pale - Tanah Merdeka.

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

Rencana jaringan prasarana yang di tetapkan propinsi Kalimantan Utara di Kabupaten

Tana Tidung adalah :

terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan

antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan/atau angkutan perdesaan Tideng Pale

Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

Rencana pengembangan jaringan perkeretaapian, meliputi jalur kereta api, stasiun

kereta api, dan fasilitas pengoperasian kereta api.

a. Jaringan jalur kereta api

Rencana jalur kereta api di Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas jaringan

jalur KA umum, dan jaringan jalur KA khusus. Jaringan jalur kereta api umum,

meliputi:

jaringan jalur kereta api nasional, meliputi:

Tanjung Redeb (Provinsi Kalimantan Timur) - Tanjung Selor - Kerang

Agung - Sesayap - Tidung Pale - Malinau Kota - Mensalong -

Sembakung Atulai - Sembakung - Pembeliangan - Salang -

Simanggaris - Batas Negara; dan

Sekatak - Jembatan Bulungan Tarakan - Pelabuhan Laut Tarakan –

Bandara Juata Tarakan.

jaringan jalur kereta api provinsi, meliputi: Tanjung Selor - Malinau Kota -

Sesayap dan Malinau Kota - Nunukan.

Halaman | II -8


Laporan Pendahuluan

Jaringan jalur kereta api khusus diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

b. Stasiun kereta api

Stasiun kereta api ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada

setiap pengguna transportasi kereta api sampai ke tujuannya melalui

persambungan pelayanan dengan moda transportasi lain.

Stasiun kereta api, ditetapkan di:

Sekatak, Tanjung Selor, dan Tanjung Palas Timur di Kabupaten Bulungan;

Kota Tarakan;

Mensalong dan Simanggaris di Kabupaten Nunukan;

Malinau Kota di Kabupaten Malinau; dan

Sesayap di Kabupaten Tana Tidung.

c. Fasilitas pengoperasian kereta api diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Rencana sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan terdiri atas (1)

pelabuhan dan alur pelayaran angkutan sungai dan danau; (2) pelabuhan dan alur

pelayaran lintas penyeberangan; dan (3) pelabuhan dan alur pelayaran khusus.

Rencana pengembangan jaringan sungai, danau dan penyeberangan berupa

penyediaan dermaga sebagai pusat-pusat pergantian antar moda untuk

mengintegrasikan jalur transportasi sungai antara angkutan sungai dengan angkutan

jalan serta angkutan sungai dengan angkutan laut.

a. Pelabuhan sungai, meliputi:

pelabuhan Tanjung Selor, Ancam, Sekatak, dan Bunyu di Kabupaten Bulungan;

pelabuhan Tengkayu I di Kota Tarakan;

pelabuhan Nunukan, Sebuku, Simenggaris, Sembakung, Mensalong, Binter, Tau

Lumbis, dan Sungai Ular di Kabupaten Nunukan;

pelabuhan Malinau Hilir di Kabupaten Malinau; dan

pelabuhan Sesayap, dan Sesayap Hilir di Kabupaten Tana Tidung.

b. Pelabuhan penyeberangan, meliputi:

pelabuhan penyeberangan Kayan II, pelabuhan penyeberangan Bunyu, dan

pelabuhan penyeberangan Ancam di Kabupaten Bulungan;

pelabuhan penyeberangan Juata di Kota Tarakan; dan

pelabuhan penyeberangan Nunukan di Pulau Nunukan.

Halaman | II -9


Laporan Pendahuluan

Alur pelayaran angkutan sungai, meliputi:

alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai di Kabupaten Tana Tidung,

meliputi:

Tideng Pale - Tarakan;

Tideng Pale - Malinau;

Tideng Pale - Tanjung Selor;

Tideng Pale - Nunukan; dan

Tideng Pale - Tana Lia.

B. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Rencana sistem jaringan transportasi laut, terdiri atas (1) tatanan kepelabuhanan; dan (2)

alur pelayaran.

Tatanan kepelabuhanan

Tatanan kepelabuhanan di Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas:

a. Pelabuhan Umum

Pelabuhan umum meliputi:

(1). Pelabuhan utama

Pelabuhan utama adalah Pelabuhan Malundung di Kota Tarakan.

(2). Pelabuhan pengumpul

Pelabuhan pengumpul, ditetapkan di:

pelabuhan Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan;

pelabuhan Pulau Bunyu di Kabupaten Bulungan;

pelabuhan Pidada di Kabupaten Bulungan;

pelabuhan Tunon Taka di Kabupaten Nunukan; dan

pelabuhan Sungai Nyamuk di Kabupaten Nunukan.

(3). Pelabuhan pengumpan regional

Pelabuhan pengumpan regional ditetapkan di Pelabuhan Ancam di

Kabupaten Bulungan

(4). Pelabuhan pengumpan lokal

Pelabuhan pengumpan local, ditetapkan di:

pelabuhan Sesayap di Kabupaten Tana Tidung; dan

pelabuhan Tana Lia di Kabupaten Tana Tidung.

b. Pelabuhan untuk Kegiatan Pertahanan dan Keamanan

Pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, meliputi:

Halaman | II -10


Laporan Pendahuluan

(1). Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Nunukan di Kecamatan Nunukan Selatan,

Kabupaten Nunukan; dan

(2). Pos Angkatan Laut (POSAL) Satrad Sei Pancang, POSAL Sei Nyamuk, POSAL

Sei Taiwan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan.

c. Pelabuhan untuk kegiatan perikanan

Pelabuhan untuk kegiatan perikanan, meliputi:

(1). Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Mensapa di Kabupaten Nunukan;

(2). Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tengkayu II di Kota Tarakan;

(3). Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Bunyu di Kabupaten Bulungan; dan

(4). Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Sebatik di Kabupaten Nunukan.

d. Terminal Khusus

Terminal dikembangkan untuk menunjang pengembangan kegiatan atau fungsi

tertentu, dan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan terkait.

Alur pelayaran

Alur pelayaran di Provinsi Kalimantan Utara dibedakan atas (1) alur pelayaran

internasional; dan (2) alur pelayaran nasional:

a. Alur pelayaran internasional

Alur pelayaran internasional ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku

secara internasional dan peraturan perundang-undangan.

b. Alur pelayaran nasional

Denpasar - Ende - Kalabahi - Kupang - Larantuka - Lembar - Lewoleba -

Makassar - Maumere - Nunukan - Pare-Pare - Tarakan - Waingapu;

Balikpapan - Kijang - Makassar - Nunukan - Pantoloan - Pare-Pare -

Surabaya - Tarakan - Tanjung Priok – Tolitoli;

Balikpapan - Makassar - Nunukan - Pantoloan - Pare–Pare - Surabaya -

Tarakan; dan

Balikpapan - Bau Bau - Makassar - Nunukan - Pantoloan - Pare-Pare -

Tarakan – Tolitoli;

Tanjung Selor - Malinau; dan

Malinau - Tarakan - Tanjung Selor - Tanjung Redeb - Tanjung Batu (Kabupaten

Berau).

C. Sistem Jaringan Transportasi Udara

Sistem jaringan transportasi udara, terdiri atas (1) tatanan kebandarudaraan; dan (2)

ruang udara. Tatanan kebandarudaraan ditetapkan dalam rangka melaksanakan

Halaman | II -11


Laporan Pendahuluan

fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu

lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan,

tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian

nasional dan daerah.

Tatanan kebandarudaraan terdiri atas:

a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder:

Bandar Udara Juata di Kota Tarakan; dan

Bandar Udara Tanjung Harapan di Kabupaten Bulungan.

b. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier di Bandar Udara Nunukan

di Kabupaten Nunukan.

c. bandar udara pengumpan:

Bandar Udara Long Layu di Kabupaten Nunukan;

Bandar Udara Yuvai Semaring di Kabupaten Nunukan;

Bandar Udara Sebatik di Kabupaten Nunukan;

Bandar Udara Long Ampung di Kabupaten Malinau;

Bandar Udara RA. Bessing di Kabupaten Malinau;

Bandar Udara Binuang di Kabupaten Nunukan;

Bandar Udara Sesayap di Kabupaten Tana Tidung; dan

Bandar Udara Buang Baru di Kabupaten Tana Tidung.

d. bandar udara khusus:

bandar udara khusus perbatasan darat meliputi:

o Bandar Udara Apau Ping di Kabupaten Malinau;

o Bandar Udara Pa’Upan, Bandar Udara Tau Lumbis, Bandar Udara Kampung

Baru, Bandar Udara Kurid, Bandar Udara Lembudud, Bandar Udara Berian

Baru, Bandar Udara Buduk Kubul, Bandar Udara Long Rungan, Bandar Udara

Mensalong di Kabupaten Nunukan.

bandar udara khusus penanganan bencana meliputi:

o Bandar Udara Nunukan di Kabupaten Nunukan;

o Bandar Udara Juata Tarakan;

o Bandar Udara Tanjung Harapan Bulungan; dan

o Bandar Udara Long Ampung di Kabupaten Malinau.

e. bandar udara perintis:

bandar udara perintis Keburau di Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten

Bulungan;

Halaman | II -12


Laporan Pendahuluan

bandar udara perintis Long Bia di Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan;

bandar udara perintis Bunyu di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan;

bandar udara perintis Data Dian, Long Metun dan Long Sule di Kecamatan Kayan

Hilir Kabupaten Malinau;

bandar udara perintis Sungai Barang di Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten

Malinau;

bandar udara perintis Mahak Baru dan Long Lebusan di Kecamatan Sungai Boh

Kabupaten Malinau;

bandar udara perintis Long Pujungan di Kecamatan Pujungan Kabupaten Malinau;

bandar udara perintis Long Alango di Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau;

dan

bandar udara perintis Long Pala di Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten

Malinau.

Ruang udara untuk penerbangan digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan

dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. Ruang udara untuk penerbangan

terdiri atas:

ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;

ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi

penerbangan; dan

ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

Ruang udara untuk penerbangan dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan

dan keamanan negara. Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2.1.4.3 Sistem Prasarana Lainnya

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya di Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas:

a. sistem jaringan energi;

b. sistem jaringan telekomunikasi;

c. sistem jaringan sumber daya air; dan

d. sistem jaringan prasarana perkotaan.

A. Sistem Jaringan Energi

Sistem jaringan energi ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah

yang cukup dan menyediakan akses berbagai jenis energi bagi masyarakat untuk

kebutuhan sekarang dan masa datang. Sistem jaringan energi dimaksudkan untuk

penunjang penyediaan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya, terdiri atas:

Halaman | II -13


Laporan Pendahuluan

Jaringan Pipa Minyak Dan Gas Bumi

Jaringan pipa minyak dan gas bumi terdiri atas:

a. jaringan pipa gas bumi nasional: Bunyu-Tanjung Palas Tengah-Tanjung Palas

Timur (Kabupaten Bulungan);

b. jaringan distribusi gas kota yang tersebar diseluruh Kota Tarakan; dan

c. rencana pengembangan jaringan pipa gas nasional diatur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangkit Tenaga Listrik

Pembangkit tenaga listrik terdiri atas:

a. Pembangkit tenaga listrik tenaga uap (PLTU), meliputi:

PLTU Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

PLTU Binusan Kabupaten Nunukan;

PLTU Kelapis, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;dan

PLTU Juata Laut di Kota Tarakan.

b. Pembangkit tenaga listrik tenaga diesel (PLTD), meliputi:

PLTD Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

PLTD Bunyu, Kecamatan Bunyu di Kabupaten Bulungan;

PLTD Sungai Bilal, Kecamatan Nunukan di Kabupaten Nunukan;

PLTD Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur di Kabupaten Nunukan;

PLTD Desa Atap, Kecamatan Sembakung di Kabupaten Nunukan;

PLTD Pembeliangan, Kecamatan Sebuku di Kabupaten Nunukan;

PLTD Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat di Kabupaten Malinau;

PLTD Long Loreh, Kecamatan Malinau Selatan di Kabupaten Malinau; dan

PLTD Tideng Pale di Kabupaten Tana Tidung.

c. Pembangkit tenaga listrik tenaga air (PLTA), meliputi:

PLTA Peso di Kabupaten Bulungan;

PLTA Sungai Malinau di Kabupaten Malinau;

PLTA Sei. Mentarang di Kabupaten Malinau; dan

PLTA Sungai Kayan di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau.

d. Pembangkit tenaga listrik tenaga gas (PLTG) di Pulau Bunyu; dan

e. Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Sebatik; dan

f. Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) ditetapkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman | II -14


Laporan Pendahuluan

Gardu Induk

Gardu induk terdiri atas:

a. GI Bunyu di Kabupaten Bulungan;

b. GI Tanjung Palas Timur di Kabupaten Bulungan;

c. GI Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan;

d. GI Peso di Kabupaten Bulungan;

e. GI Tanjung Palas Utara di Kabupaten Bulungan.

f. GI Malinau di Kabupaten Malinau;

g. GI Sesayap di Kabupaten Tana Tidung;

h. GI Sesayap Hilir di Kabupaten Tana Tidung; dan

i. GI Tana Lia di Kabupaten Tana Tidung.

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Jaringan transmisi tenaga terdiri atas:

a. pembangunan jaringan transmisi yang meliputi:

Malinau Barat - Malinau Kota - Malinau Utara - Mensalong dan Malinau Barat

- Mentarang - Malinau Selatan;

Tanjung Redeb – Tanjung Selor

Tanjung Selor – Tideng Pale;

Tideng Pale – Malinau;

PLTA Boh I - PLTA Boh II;

GI Tanjung Selor - PLTA Kayan - PLTA Sesayap - PLTA Sebakung;

GI Tanjung Selor - PLTA Sesayap;

PLTG di Desa Tepian (Sebaung) ke Pulau Nunukan (Sei. Lancang);

Pulau Nunukan (Sedadap) ke Pulau Sebatik (Liang Bunyu);

SUTT Tanjung Palas Timur ke kecamatan Tanjung Selor;

SUTT Tanjung Palas ke Kecamatan Peso;

SUTT Tanjung Palas ke kecamatan Sekatak; dan

Tanjung Redeb - Kelay - Kayan - Boh I - Boh II (Kabupaten Malinau); dan

Kayan - Sesayap (Kabupaten Malinau).

b. Transmisi kabel bawah laut, meliputi:

PLTG Sebaung – Sei Lancang; dan

Sedadap (Pulau Nunukan) – Liang Bunyu (Pulau Sebatik).

Halaman | II -15


Laporan Pendahuluan

Rencana pengembangan energi baru dan terbarukan

Rencana pengembangan energi baru dan terbarukan oleh pemerintah provinsi

maupun Kabupaten/Kota, meliputi:

a. Sumber energi biomassa, tenaga surya dan angin yang terdapat di pantai

Tarakan;

b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga

Surya (PLTS), baik berupa PLTS komunal maupun PLTS SHS (unit rumah tangga)

yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten

Malinau; dan

c. Pembangkit listrik Tenaga Biodiesel (PLTBio) di Kabupaten Bulungan

B. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas

masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi.

Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi terdiri atas jaringan terestrial, jaringan

nirkabel, dan jaringan satelit diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan

kemudahan akses diharapkan menjangkau wilayah pelosok perdesaan khususnya

perdesaan kawasan perbatasan melalui desa berdering (ringing village) dan desa pintar

(smart village), pengembangan tower BTS (Base Transceiver Station) secara bersama-sama,

dan pengembangan dan kemudahan jaringan telematika di daerah terpencil.

Peningkatan pelayanan telekomunikasi dengan sistem jaringan satelit perlu direncanakan

penataan lokasi BTS yang diatur dalam peraturan tersendiri.

C. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air.

Pengelolaan sumber daya air meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan

sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dan didukung dengan sistem informasi

sumber daya air dan peningkatan peran masyarakat.

Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas:

Sumber Air

Sumber air terdiri atas air permukaan serta air tanah pada cekungan air tanah (CAT).

Sumber air, terdiri atas:

a. sumber air berupa air permukaan pada sungai terdiri atas:

WS Berau-Kelai;

WS Kayan;

WS Mahakam; dan

Halaman | II -16


Laporan Pendahuluan

WS Sesayap.

b. Sumber air berupa air tanah berada pada CAT berupa CAT Tanjung Selor

mencakup sebagian wilayah Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan,

Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.

Prasarana Sumber Daya Air

Prasarana sumber daya air meliputi sistem pengelolaan banjir, sistem jaringan irigasi,

dan sistem jaringan air baku.

a. pengembangan prasarana pengendali banjir yang diprioritaskan meliputi:

normalisasi dan rehabilitasi sungai-sungai;

pembangunan, rehabilitasi serta operasi pemeliharaan bangunan pengendali

banjir diseluruh sungai rawan banjir;

rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan resapan air dan kawasan

sempadan sungai

b. Sistem jaringan irigasi

Meliputi jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder berupa Daerah

irigasi (DI) terdiri atas:

DI Kaliamok dan DI Manja Lutung di Kabupaten Malinau;

DI Terang Baru, DI Bina Lawan, DI Tanjung Aru, DI Sebatik di Kabupaten

Nunukan.

c. Sistem pengamanan pantai dilaksanakan dalam rangka mengurangi abrasi

pantai dan bencana tsunami melalui pengurangan energi gelombang yang

mengenai pantai, dan/atau penguatan tebing pantai.

d. Sistem jaringan air baku, berupa pengembangan waduk, bendungan, dan

embung dalam rangka penyediaan air baku. Pengembangan embung, meliputi:

Embung sungai Bilal, Embung Bolong, dan Embung Sebatik di Kabupaten

Nunukan; dan

Embung Persemaian, Embung Batumapan, Embung Binalatung, Embung

Selayung, Embung Simaya, Embung Semunti, dan Embung Bengawan di Kota

Tarakan.

D. Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan

Sistem jaringan prasarana perkotaan ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan

jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan

dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara.

Sistem jaringan prasarana terdiri atas:

Halaman | II -17


Laporan Pendahuluan

a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional

SPAM dilaksanakan melalui pengembangan SPAM regional untuk wilayah

kabupaten/kota yang berdekatan dilakukan kerjasama lintas wilayah secara

terpadu dalam hal lokasi maupun sistem pengelolaan

b. Sistem pengelolaan persampahan regional

Sistem pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui:

pengembangan sistem persampahan untuk wilayah kabupaten/kota yang

berdekatan dilakukan kerjasama lintas wilayah melalui sistem pengelolaan

sampah secara terpadu dalam hal lokasi maupun sistem pengelolaan;

pengembangan sistem pengelolaan persampahan untuk kabupaten/kota

akan dikembangkan pada masing-masing kabupaten dengan lokasi tempat

pengelolaan jauh dari permukiman atau dengan melakukan sistem

pengelolaan daur ulang; dan

pengelolaan persampahan untuk daerah yang belum terjangkau oleh sistem

pelayanan ini, terutama yang ada di pulau-pulau diarahkan penanganannya

melalui pengelolaan secara individu atau secara komunal setempat atau

pengembangan pengelolaan daur ulang seperti pembuatan pupuk kompos.

Rencana pola ruang wilayah provinsi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam

wilayah provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana

peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana pola ruang wilayah provinsi berfungsi:

1) sebagai alokasi ruang untuk kawasan budi daya bagi berbagai kegiatan sosial ekonomi

dan kawasan lindung bagi pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi;

2) mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;

3) sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk

dua puluh tahun; dan

4) sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang skala besar pada wilayah

provinsi.

Rencana pola ruang wilayah Provinsi Kalimantan Utara, terbagi atas (1) rencana kawasan

lindung, dan (2) rencana kawasan budidaya.

Rencana pola ruang Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan

pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan

budi daya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Rencana pola ruang wilayah provinsi meliputi:

Halaman | II -18


Laporan Pendahuluan

1) rencana kawasan lindung; dan

2) rencana kawasan budidaya.

Rincian rencana pengembangan pola ruang provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian 1 : 250.000

2.1.5 Rencana Pola Ruang

2.1.5.1 Kawasan Lindung

Rencana kawasan lindung di Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas:

Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap kawasan bawahannya ditetapkan dalam rangka:

1) mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi;

2) menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah,

air tanah, dan air permukaan; dan

3) memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu

untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir,

baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Kawasan hutan lindung terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten

Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:

a. Kawasan bergambut

Kawasan bergambut ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai

kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air

permukaan.

Kawasan bergambut, terdapat di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana

Tidung.

b. Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai

kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air

permukaan.

Kawasan resapan air, terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan,

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.

Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat di Provinsi Kalimantan Utara, meliputi:

Halaman | II -19


Laporan Pendahuluan

a. Kawasan sempadan pantai

Kawasan sempadan pantai terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan,

Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung disesuaikan dengan lekukan

garis pantai dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan eksistensi

kawasan permukiman penduduk lokal, kawasan pelabuhan, kawasan

parawisata dan olahraga pantai dan kawasan pertahanan dan keamanan

b. Kawasan sempadan sungai.

Kawasan sempadan sungai dikembangkan bagi seluruh aliran sungai baik yang

mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan kawasan permukiman penduduk lokal

pada sepanjang sempadan sungai, dermaga sungai dan dermaga

penyeberangan, kawasan pariwisata dan kawasan pertahanan dan keamanan,

meliputi:

DAS Mahakam;

DAS Kayan;

DAS Sesayap;

DAS Sembakung,

DAS Sebuku;

DAS Tabul, dan;

DAS Simanggaris.

c. Kawasan sekitar danau atau waduk

Kawasan sekitar danau atau waduk terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota

Tarakan, dan Kabupaten Nunukan.

d. Kawasan sempadan mata air

Kawasan sempadan mata air menyebar di seluruh wilayah provinsi.

e. Kawasan ruang terbuka hijau

Kawasan terbuka hijau kota menyebar di kawasan permukiman perkotaan.

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagarbudaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya ditetapkan dalam

rangka:

a. mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah

kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan

keanekaragaman hayati secara lestari; dan

Halaman | II -20


Laporan Pendahuluan

b. melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan

arkeologi dan monumen, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan

dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas:

a. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya

Kawasan suaka alam laut ditetapkan di Kawasan suaka alam Pulau Sebatik

Kabupaten Nunukan

b. Kawasan pantai berhutan bakau

Kawasan pantai berhutan bakau meliputi Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan,

Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.

c. Taman nasional

Taman nasional ditetapkan di Taman Nasional Kayan Mentarang di Kabupaten

Nunukan dan Kabupaten Malinau.

d. Taman hutan raya

Taman hutan raya ditetapkan di Taman Hutan Raya Gunung Rian, Kecamatan

Sesayap, di Kabupaten Tana Tidung.

e. Cagar budaya dan ilmu pengetahuan

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan di Kabupaten

Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan

Kabupaten Tana Tidung.

Kawasan rawan bencana alam

Kawasan rawan bencana alam ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan

semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam yang diakibatkan oleh

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam terhadap fungsi

lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas:

a. Kawasan rawan tanah longsor

Kawasan rawan tanah longsor meliputi kawasan berbentuk lereng yang rawan

terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan

rombakan, tanah, atau material campuran.

Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan,


b. Kawasan rawan gelombang pasang

Halaman | II -21


Laporan Pendahuluan

Kawasan rawan gelombang pasang terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota

Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.

c. Kawasan rawan dampak kebakaran hutan/lahan

Kawasan rawan dampak kebakaran hutan terdapat di Kabupaten Bulungan,


d. Kawasan rawan banjir

Kawasan rawan banjir meliputi kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau

berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

Kawasan rawan banjir terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan,


Kawasan lindung geologi

Kawasan lindung ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal

mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi terhadap fungsi lingkungan hidup

dan kegiatan lainnya.

Kawasan lindung geologi, meliputi:

a. kawasan cagar alam geologi

kawasan cagar alam geologi meliputi:

kawasan keunikan batuan dan fosil

Kawasan keunikan batuan dan fosil terdapat di Kabupaten Bulungan.

kawasan keunikan bentang alam

Kawasan keunikan bentang alam terdapat di Kabupaten Bulungan.

kawasan keunikan proses geologi

Kawasan keunikan proses geologi terdapat di Kabupaten Bulungan.

b. kawasan rawan bencana alam geologi

Kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas:

kawasan rawan gempa bumi

Kawasan gempa bumi meliputi kawasan yang diidentifikasikan dapat

terjadi mengalami goncangan gempa bumi dengan skala lebih dari VI MMI.

Kawasan gempa bumi terdapat di sepanjang pantai provinsi Kalimantan

Utara.

kawasan yang terletak di zona patahan aktif

Kawasan yang terletak di zona patahan aktif terdapat di daerah daratan

Provinsi Kalimantan Utara dengan indikasi Endapan Aluvial yang terpotong

Halaman | II -22


Laporan Pendahuluan

oleh patahannya. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif terdapat di

Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tindung.

kawasan rawan tsunami

Kawasan rawan tsunami meliputi kawasan yang diidentifikasikan

kemungkinan dapat terjadi mengalami gelombang airlaut pasang apabila

gempabumi mempunyai sekala goncangan lebih dari VI MMI. Kawasan

tsunami terdapat di sepanjang pantai timur Provinsi Kalimantan Utara

termasuk pulau – pulau yang berada di sekitar pantai.

kawasan rawan abrasi

Kawasan rawan abrasi ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi

dan/atau pernah mengalami abrasi. Kawasan rawan abrasi terdapat di

Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Kabupaten

Tana Tidung.

c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi:

kawasan imbuhan air tanah

Kawasan imbuhan air tanah meliputi:

memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan

jumlah yang berarti;

memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;

memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah

lepasan; dan/atau

memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi

daripada muka air tanah yang tertekan.

Kawasan imbuhan air tanah ditetapkan di CAT Tanjung Selor.

kawasan sempadan mata air

Kawasan sempadan mata air meliputi:

daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk

mempertahankan fungsi mata air; dan

wilayah sempadan mata air dengan jarak paling sedikit 200 (dua

ratus) meter dari mata air.

Kawasan sempadan mata air ditetapkan di Kabupaten Bulungan, Kota

Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana

Tidung.

Halaman | II -23


Laporan Pendahuluan

Kawasan lindung lainnya

Kawasan lindung lainnya ditetapkan dalam rangka mempertahankan, melestarikan,

dan mengembangkan plasma nutfah terdiri atas:

a. Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut

Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut terdapat pada koridor

ekosistem bekantan dan orang utan yang menghubungkan antarekosistem dataran

tinggi di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.

b. Kawasan konservasi perairan daerah

Kawasan konservasi perairan daerah meliputi:

Kawasan konservasi perairan Pulau Burung dan kawasan konservasi

perairan Pulau Keris di Kabupaten Bulungan; dan

Kawasan konservasi perairan Pulau Silinak di Kabupaten Nunukan.

2.1.5.2 Kawasan Budidaya

Rencana kawasan budidaya di Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas:

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi, terdiri atas:

a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas

Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas terdapat di Kabupaten Bulungan,


b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap

Kawasan peruntukan hutan produksi tetap terdapat di Kabupaten Bulungan,


c. kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi

Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di

Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan.

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat

diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik. Kawasan

peruntukan hutan rakyat terdapat di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau.

Distribusi kawasan hutan rakyat diatur lebih lanjut secara rinci dalam rencana tata

ruang wilayah kabupaten/kota bersangkutan.

Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian, ditetapkan dengan kriteria:

a. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;

Halaman | II -24


Laporan Pendahuluan

b. ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi;

c. mendukung ketahanan pangan nasional; dan/atau

d. dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

Kawasan peruntukan pertanian, meliputi;

a. kawasan pertanian tanaman pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di Kabupaten Bulungan,


b. kawasan hortikultura

Kawasan hortikultura terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan,


c. kawasan peternakan

Kawasan peternakan terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan,


Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan, ditetapkan dengan kriteria:

a. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan;

b. ditetapkan sebagai lahan perkebunan bernilai ekonomi tinggi; dan/atau

c. mendukung kawasan perbatasan untuk fungsi kesejahteraan masyarakat dan

fungsi pertahanan keamanan.

Kawasan perkebunan terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan,

Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.

Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas:

a. kawasan budidaya perikanan

Kawasan budidaya perikanan terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan,


b. kawasan perikanan tangkap

Kawasan perikanan tangkap terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan,

Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.

c. kawasan pengolahan ikan

Kawasan pengolahan ikan terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan

Kabupaten Nunukan.

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan, terdiri atas:

Halaman | II -25


Laporan Pendahuluan

a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara

Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara terdapat di

Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

dan Kabupaten Tana Tidung.

b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi

Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di

Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana

Tidung.

Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri, ditetapkan dengan kriteria:

a. berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri;

b. memberikan nilai tambah pada komoditas unggulan wilayah;

c. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau

d. tidak mengubah lahan produktif.

Kawasan peruntukan industri terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan,


Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata, ditetapkan dengan kriteria:

a. memiliki objek dengan daya tarik wisata; dan/atau

b. mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.

Kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas:

a. kawasan pariwisata alam

Kawasan pariwisata alam terdapat di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan,


b. Kawasan pariwisata budaya

Kawasan pariwisata budaya meliputi Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan,


c. Kawasan pariwisata buatan

Kawasan pariwisata buatan meliputi Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan

Kabupaten Tana Tidung.

Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman meliputi:

a. Permukiman perkotaan

Halaman | II -26


Laporan Pendahuluan

kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris

dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan

seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana

perkotaan;

kawasan permukiman di PKN, PKW, dan PKL yang padat penduduknya;

dan

pola permukiman perkotaan yang rawan terhadap bencana alam seperti

banjir, gempa bumi, dan tsunami harus menyediakan tempat evakuasi

pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat

ketinggian ≥ 30 m di atas permukaan laut.

b. Permukiman perdesaan

didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan,

penduduk serta prasarana dan sarana permukiman yang rendah, dan

kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris;

bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan

budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai

panggung; dan

kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman penduduk

di perkampungan yang ada.

c. Permukiman pada kawasan khusus

kawasan permukiman yang tumbuh akibat perkembangan infrastruktur;

kawasan permukiman yang tumbuh akibat kegiatan sentra ekonomi;

kawasan industri yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk

pekerja industri;

kawasan perbatasan yang mengalami kesenjangan sosial ekonomi dengan

negara tetangga dan kerawanan terhadap gangguan pertahanan dan

keamanan wilayah kedaulatan negara;

kawasan permukiman pada kawasan lindung yang telah menjadi kawasan

permukiman suku asli daerah;

kawasan nelayan yang mengalami kerawanan terhadap bencana

kebakaran, rawan terhadap terpaan gelombang termasuk tsunami dan

angin ribut;

Halaman | II -27


Laporan Pendahuluan

kawasan permukiman pada kawasan pertambangan yang mengalami

kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja tambang dan energi;

kawasan permukiman padakawasan pertanian yang tidak layak lingkungan

perumahannya, termasuk ketersediaan prasarana dan sarana tidak

memadai;

kawasan permukiman pada kawasan pariwisata yang mengalami

kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja di sektor pariwisata, kawasan

perumahan yang berada di sekitar destinasi pariwisata yang mempunyai

isu lingkungan dengan ketersediaan prasarana dan sarana umum yang

belum memadai dan lingkungan perumahan yang memiliki nilai jual wisata;

kawasan permukiman pada kawasan pelabuhan yang mengalami

kelangkaan penyediaan rumah, isu kemiskinan, dan kekumuhan di

sekitarnya, baik pelabuhan lautmaupun perikanan;

kawasan permukiman pada kawasan cagar budaya yang mengalami

kelangkaan penyediaan rumah dan ketidaklayakan lingkungan perumahan,

dan isu lingkungan terjadi terutama pada kawasan perumahan yang

berada di sekitar obyek wisata alam yang menjadi bagian dari kawasan

cagar terkait dengan ketersediaan prasarana dan sarana umum yang

belum memadai; dan

kawasan khusus lainnya pada kawasan permukiman yang mengalami

kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja informal di sektor khusus

lainnya, kekumuhan serta adanya isu lingkungan terjadi terutama pada

kawasan perumahan terkait dengan prasarana dan sarana umum yang

belum memadai.

Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya meliputi:

Kawasan pertahanan dan keamanan;

Kawasan peruntukan instalasi pembangkit energi listrik; dan Instalasi

lainnya.

2.1.6 Rencana Kawasan Strategis

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010, menjelaskan bahwa penataan ruang

kawasan strategis dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau

Halaman | II -28


Laporan Pendahuluan

mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung

penataan ruang wilayah.

Kawasan strategis terdiri atas kawasan yang mempunyai nilai strategis yang meliputi:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan;

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan social dan budaya;

d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam

dan/atau teknologi tinggi; dan

e. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Penetapan kawasan strategis Provinsi Kalimantan Utara, meliputi:

a. kawasan strategis nasional yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional yang terkait dengan wilayah provinsi; dan

b. kawasan strategis provinsi.

2.1.6.1 Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Provinsi Kalimantan Utara, ditetapkan di:

1. Kawasan Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo); dan

2. Kawasan Perbatasan Laut RI di sekitar pulau-pulau kecil terluar Kalimantan Utara

meliputi Pulau Sebatik dan Gosong Makasar.

2.1.6.2 Kawasan Strategis Provinsi

Kriteria Kawasan Startegis Provinsi (KSP)

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan

ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup

provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan

kawasan strategis provinsi lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis

provinsi akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis provinsi berfungsi:

1. untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam

rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;

2. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan

kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai

pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi bersangkutan; dan

3. sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

Kawasan strategis provinsi ditetapkan berdasarkan:

1. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;

Halaman | II -29


Laporan Pendahuluan

2. nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi

penanganan kawasan;

3. kesepakatan para pemangku kepentingan berdasarkan kebijakan yang

ditetapkan;

4. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup lingkungan hidup wilayah

provinsi; dan

5. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kawasan strategis provinsi ditetapkan dengan kriteria:

1. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah provinsi yang

memiliki kekhususan;

2. Memperhatikan kawasan strategis nasional (KSN) yang berada di wilayah

provinsi;

3. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki

kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi yang jelas;

4. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan

ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi yaitu

merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:

a) potensi ekonomi cepat tumbuh;

b) sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;

c) potensi ekspor;

d) dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;

e) kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

f) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka

mewujudkan ketahanan pangan; atau

g) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energy dalam rangka

mewujudkan ketahanan energi.

5. Dapat merupakan kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan

tertinggal di dalam wilayah provinsi;


sosial antara lain kawasan yang:

a) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau

budaya;

b) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;

Halaman | II -30


Laporan Pendahuluan

c) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;

d) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;

e) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau

f) memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

7. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber

daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah provinsi, antara lain:

a) diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategi, pengembangan

antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;

b) memiliki sumber daya alam strategis;

c) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;

d) memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau

e) memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.


fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, seperti halnya kawasan yang:

a) merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;

b) merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem,

flora dan/atau fauna yang hamper punah atau diperkirakan akan punah

yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;

c) memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun

berpeluang menimbulkan kerugian;

d) memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;

e) menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;

f) merupakan kawasan rawan bencana alam; atau

g) merupakan kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam

dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

9. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai

dengan kepentingan pembangunan wilayah provinsi.

10. Mengikuti ketentuan pemetaan kawasan strategis provinsi sebagai berikut:

a) delineasi kawasan strategis harus dipetakan pada satu lembar kertas yang

menggambarkan wilayah provinsi secara keseluruhan;

b) pada peta kawasan strategis provinsi juga harus digambarkan delineasi

kawasan strategis nasional yang berada di dalam wilayah provinsi

bersangkutan;

Halaman | II -31


Laporan Pendahuluan

c) pada bagian legenda peta harus dijelaskan bidang apa yang menjadi pusat

perhatian setiap delineasi kawasan strategis provinsi; dan

d) penggambaran peta kawasan strategis provinsi harus mengikuti peraturan

perundang-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang.

Penetapan Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan pertimbangan kriteria nilai strategis untuk kawasan strategis nasional

yang meliputi aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penanganan

kawasan, bahwa rencana Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang Provinsi Kalimantan

Utara,terdiri atas:

1. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi

Kawasan perbatasan dengan kegiatan utama ekonomi di:

Long Bawan dan Long Layu di Kabupaten Nunukan;

Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan; dan

Long Nawang di Kabupaten Malinau;

Kawasan Food Estate dan Rice Estate di Kabupaten Bulungan;

Kawasan Tanjung Palas Timur di Kabupaten Bulungan; dan

Koridor perkotaan Tarakan – Tanjung Selor.

2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan social dan budaya di dalam wilayah

provinsi

Warisan Budaya Kerajaan Bulungan.

3. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya

dukung lingkungan hidup di dalam wilayah provinsi

Koridor Sungai Sesayap; dan

Delta Tanjung Palas di Kabupaten Bulungan.

4. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan teknologi tinggi

PLTA Peso di Kabupaten Bulungan.

Bab II Tinjauan Kebijakan

Documents

Transcript of Bab II Tinjauan Kebijakan